Pos

SKB 11 Menteri Rentan Penyalahgunaan, Imparsial Minta Pemerintah Kembali ke UU

Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam upaya pencegahan tindakan dan paparan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menunjuk sebelas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Intelijen Negara untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB).

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputro berpendapat, bahwa ia tidak melihat ada kebutuhan yang sifatnya mendesak tentang bagaimana pemerintah, merasa perlu untuk melakukan pengawasan kepada para ASN yang dianggap radikal.

“Isi SKB 11 kementerian dan lembaga yang sebagian besar membahas terkait ujaran kebencian pun sebenarnya telah ada pada beberapa undang-undang. Dari aturan yang telah ada baik itu bentuk pidana, peraturan pemerintah, itu sebetulnya sudah cukup kuat sebagai wujud menindak atau menangani,” papar Ardianto dalam diskusi bersama media di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12).

Ardianto menilai, jika poin-poin dalam SKB ini rentan terhadap abuse atau penyalahgunaan. Baik dari penguasa dalam hal ini atasan, atau pihak yang mencari-cari alasan yang tidak suka dengan ASN yang bersangkutan.

Misalnya, pada poin keempat SKB 11 kementerian dan lembaga yang menyatakan dapat menindak ASN yang memberikan tanggapan atau dukungan berupa likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial terkait konten ujaran kebencian terhadap UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Pemerintah,” ujarnya. Menurutnya, aturan terkait norma bagi ASN sejatinya telah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (PS)

 

Oleh: Anisa Tri K

Bagikan :

Imparsial Desak Pemerintah Cabut SKB Penanganan Radikalisme ASN

 

 

JawaPos.com – Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 11 instansi pemerintah terkait penanganan radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diterbitkannya portal pengaduan ASN tengah menjadi kontroversi. Imparsial menilai langkah ini sebagai bentuk kebijakan yang eksesif. Ke depannya diperkirakan akan berdampak buruk.

“Dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN. Alih-alih akan menyelesaikan, langkah ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru,” kata Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri kepada wartawan, Rabu (27/11).

Menurutnya, aturan tersebut membatasi kebebasan berekspresi dan munculnya tindakan sewenang-wenang terhadap ASN. Keberadaan portal aduan ASN juga ia sebut berpotensi menjadi instrumen politik kontrol terhadap ASN untuk digunakan sebagai alat kontestasi antarsesama ASN.

Lebih lanjut, Gufron menjelaskan, sifat eksesif kebijakan ini terlihat dari multitafsirnya aturan tersebut. Seperti yang tertuang pada poin satu bagian kelima tentang jenis-jenis pelanggaran. Di antaranya, tidak jelasnya istilah ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

“Karena tidak jelasnya batasan tersebut, hal itu bisa ditafsirkan secara subjektif untuk melaporkan ASN yang dianggap ekspresinya melanggar ketentuan tersebut,” tambahnya.

Gufron menuturkan, pelarangan ujaran kebencian sebetulnya sudah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi. “Sehingga ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah tidak dikenal dalam hukum,” imbuhnya.

Gufron menilai, penyebaran ujaran kebencian harus dibuktikan melalui perundang-undangan sebagai pedoman hukum yang pasti Indonesia. Dan prosesnya pun harus digelar di pengadilan agar putusannya memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini justru bertentangan dengan SKB ini, yang mengatur ujaran kebencian melalui tindakan administrasi dan pelaporan online.

Selain itu, satuan tugas ataupun kementerian-kementerian yang menandatangani SKB tersebut tidak memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang telah melakukan ujaran kebencian dan/atau penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan. Karena kementerian bukan pengadilan.

Sebagai lembaga pembela HAM, Imparsial mendesak pemerintah mencabut Portal Aduan sekaligus SKB tentang Penanganan radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. “Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian, termasuk yang melibatkan ASN, hendaknya mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang ada,” pungkas Gufron.

Sebelumnya, 11 instansi pemerintah melakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) penanganan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta, Selasa (12/11). Mereka juga meluncurkan portal aduan ASN, aduanasn.id.

11 instansi pemerintah tersebut yakni MenpanRB, Mendagri, Menkumham, Menag, Mendikbud, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BNPT, Kepala BKN, Kepala BPIP, dan Komisi ASN.

Adapun SKB ini disepakati bahwa ASN tidak boleh menyampaikan pendapat baik itu secara lisan maupun tulis dan bentuk lainnya melalui media soail yang bersifat ujaran kebencian kepada negara, maupun suku, ras, agama dan golongan. ASN dilarang menyebarkan pendapat yang berbau ujaran kebencian melalui media sosial.

ASN juga dilarang membuat dan menyebarkan berita hoax di media sosial. ASN dilarang menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan yang bertentangan dengan dasar negara, hingga ASN dilarang memberikan like, dislike atau komentar terhadap konten ujaran kebencian di media sosial.

Editor : Kuswandi

Reporter : Sabik Aji Taufan

27 November 2019, 10:07:57 WIB

Bagikan :

SKB 11 Instansi soal Larangan Radikalisme ASN Dianggap Kesewenangan Negara

MerahPutih.com – Pemerintah melalui enam menteri dan lima kepala lembaga negara baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

SKB ini mengatur antara lain pembentukan satuan tugas (satgas) dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (ujaran kebencian, hoax, dan keikutsertaan atau pelaksanaan kegiatan yang bertentangan).

Wakil Direktur IMPARSIAL Gufron Mabruri memandang, penerbitan SKB dan pembuatan portal aduan untuk ASN tersebut merupakan bentuk kebijakan yang eksesif dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN.

“Alih-alih akan menyelesaikan, langkah ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan munculnya tindakan sewenang-wenang terhadap ASN,” kata Gufron dalam keterangannya, Selasa (26/11).

Ia melanjutkan, keberadaan portal aduan ASN juga berpotensi menjadi instrumen politik kotrol terhadap ASN dan digunakan sebagai alat kontestasi antar-sesama ASN.

Sifat eksesif kebijakan tersebut dapat dilihat antara lain dari konsep ujaran kebencian pada poin 1 bagian kelima tentang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat multitafsir, seperti tidak jelasnya istilah “ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah”.

“Karena tidak jelasnya batasan tersebut, hal itu bisa ditafsirkan secara subjektif untuk melaporkan ASN yang dianggap ekspresinya melanggar ketentuan tersebut,” jelas Gurfron.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, larangan ujaran kebencian sebenarnya telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi.

Gufron menyebut bahwa penyebaran ujaran kebencian yang massif di ruang publik terutama di media sosial memang harus ditangkal dan ditangani dengan serius.

Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian oleh pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh ASN, harus mengacu pada prinsip dan standar hak asasi manusia, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi.

“Untuk menjamin perlindungan atas kebebasan berekspresi, ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat (limitatif),” jelas Gufron.

Gufron lantas mendesak pemerintah mencabut portal sduan sekaligus Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara.

“Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian termasuk yang melibatkan ASN hendaknya mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang ada,” tutup dia.

SKB ini telah diterbitkan pada 12 November 2019 bersamaan dengan peluncuran portal aduanasn.id.

Menteri yang terlibat dalam SKB ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Selain itu, ada pula Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto. (Knu)

 

 

Zulfikar Sy Nov 27 2019, 07:21

 

Bagikan :

Cabut SKB 11 Menteri soal Penanganan Radikalisme!

Indonesiainside.id, Jakarta – LSM Imparsial mendesak pemerintah mencabut Portal Aduan sekaligus Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian termasuk yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya mengacu pada aturan dan mekanisme hukum yang ada.

“Ya, kami memandang penerbitan SKB dan pembuatan portal aduan untuk ASN tersebut merupakan bentuk kebijakan yang eksesif dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN,” kata Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, di Jakarta, Selasa (26/11).

Alih-alih akan menyelesaikan, ia menyebut langkah ini justeru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan munculnya tindakan sewenang-wenang terhadap ASN. Keberadaan portal aduan ASN juga berpotensi menjadi instrumen politik kotrol terhadap ASN dan digunakan sebagai alat kontestasi antar-sesama ASN.

“Sifat eksesif kebijakan tersebut dapat dilihat antara lain dari konsep ujaran kebencian pada poin 1 bagian kelima tentang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat multitafsir, seperti tidak jelasnya istilah ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah,” ujarnya.

Karena tidak jelasnya batasan tersebut, hal itu bisa ditafsirkan secara subjektif untuk melaporkan ASN yang dianggap ekspresinya melanggar ketentuan tersebut. Sementara, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, larangan ujaran kebencian sebenarnya telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi.

“Terlepas dari adanya kiritik yang ada, keseluruhan aturan yang disebutkan tadi, kesemuanya bermaksud untuk melindungi person (individu). Sehingga ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah tidak dikenal dalam hukum,” kata dia.

Gufron mengingatkan, dalam menyatakan seseorang melakukan penyebaran ujaran kebencian atau tidak, harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yakni melalui mekanisme peradilan yang adil, bukan melalui tindakan admisitrasi negara apalagi berdasarkan laporan online. Terlebih lagi, satuan tugas (Satgas) ataupun Kementerian-kementerian tersebut tidak memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang (dalam konteks ini adalah ASN) telah melakukan ujaran kebencian dan/atau penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga peradilan.

“Penyebaran ujaran kebencian yang massif di ruang publik terutama di media sosial memang harus ditangkal dan ditangani dengan serius,” katanya.

Penyebaran ujaran ini tidak hanya menyerang martabat manusia, tetapi juga berdampak pada keberagaman sosial di masyarakat. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian oleh pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh ASN, harus mengacu pada prinsip dan standar hak asasi manusia, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi.

“Untuk menjamin perlindungan atas kebebasan berekspresi, ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat (limitatif),” katanya.

Mengacu pada Pasal 20 ayat 2 ICCPR, ujaran kebencian yang dilarang dan pada level tertentu ditangani melalui proses hukum. Juga merupakan ujaran kebencian yang memiliki unsur ajakan atau hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan kepada individu atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, golongan, orientasi seksual, dll.

Pemerintah melalui 6 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Negara baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. SKB ini mengatur antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (ujaran kebencian, hoax, dan keikutsertaan atau pelaksanaan kegiatan yang bertentangan).

Pemerintah juga telah membuat portal aduan ASN yang dianggap melanggar jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB tersebut. (Aza)

 

 

Oleh: Ahmad ZR

Bagikan :

“Pemerintah Cabut SKB Radikalisme ASN”

Press Release

 

Pemerintah melalui 6 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Negara baru-baru ini menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). SKB ini mengatur antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (ujaran kebencian, hoax, dan keikutsertaan atau pelaksanaan kegiatan yang bertentangan). Pemerintah juga telah membuat portal aduan ASN yang dianggap melanggar jenis-jenis pelanggaran yang diatur dalam SKB tersebut.

IMPARSIAL memandang penerbitan SKB dan pembuatan portal aduan untuk ASN tersebut merupakan bentuk kebijakan yang eksesif dalam penanganan persoalan radikalisme di kalangan ASN. Alih-alih akan menyelesaikan, langkah ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan munculnya tindakan sewenang-wenang terhadap ASN. Keberadaan portal aduan ASN juga berpotensi menjadi instrumen politik kotrol terhadap ASN dan digunakan sebagai alat kontestasi antar-sesama ASN.

Sifat eksesif kebijakan tersebut dapat dilihat antara lain dari konsep ujaran kebencian pada poin 1 bagian kelima tentang jenis-jenis pelanggaran yang bersifat multitafsir, seperti tidak jelasnya istilah “ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah”. Karena tidak jelasnya batasan tersebut, hal itu bisa ditafsirkan secara subjektif untuk melaporkan ASN yang dianggap ekspresinya melanggar ketentuan tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, larangan ujaran kebencian sebenarnya telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penghapusan Diskriminasi. Terlepas dari adanya kiritik yang ada, keseluruhan aturan yang disebutkan tadi, kesemuanya bermaksud untuk melindungi person (individu). Sehingga ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah tidak dikenal dalam hukum.

Dalam menyatakan seseorang melakukan penyebaran ujaran kebencian atau tidak, tentu haruslah dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yakni melalui mekanisme peradilan yang adil, bukan melalui tindakan admisitrasi negara apalagi berdasarkan laporan online. Terlebih lagi, satuan tugas (Satgas) ataupun Kementerian-kementerian tersebut tidak memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang (dalam konteks ini adalah ASN) telah melakukan ujaran kebencian dan/atau penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga peradilan.

IMPARSIAL menilai bahwa penyebaran ujaran kebencian yang massif di ruang publik terutama di media sosial memang harus ditangkal dan ditangani dengan serius. Penyebaran ujaran ini tidak hanya menyerang martabat manusia, tetapi juga berdampak pada keberagaman sosial di masyarakat. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian oleh pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh ASN, harus mengacu pada prinsip dan standar hak asasi manusia, terutama terkait perlindungan kebebasan berekspresi.

Untuk menjamin perlindungan atas kebebasan berekspresi, ujaran kebencian harus didefinisikan secara ketat (limitatif). Mengacu pada Pasal 20 ayat 2 ICCPR, ujaran kebencian yang dilarang dan pada level tertentu ditangani melalui proses hukum, merupakan ujaran kebencian yang memiliki unsur ajakan atau hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan kepada individu atau kelompok atas dasar suku, agama, ras, golongan, orientasi seksual, dll.

IMPARSIAL mendesak pemerintah mencabut Portal Aduan sekaligus Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara. Upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian termasuk yang melibatkan ASN hendaknya mengacu pada aturan  dan mekanisme hukum yang ada.

 

 

Jakarta, 26 November 2019

 

Gufron Mabruri (Wakil Direktur Imparsial)

Ardi Manto Adiputra (Koordinator Peneliti Imparsial)

Anton Aliabbas (Peneliti Senior Imparsial)

Hussein Ahmad (Peneliti Imparsial)

Annisa Yudha (Peneliti Imparsial)

Bagikan :