Pos

Alasan Masyarakat Sipil Menolak Pelibatan TNI Tangani Terorisme Mulau dinilai terlalu berlebihan, berpotensi mengganggu sistem peradilan pidana, mengancam HAM, demokrasi, hingga potensi tumpang tindih kewenangan dan tupoksi lembaga lain. Disarankan, pemerintah merevisi Perpres ini.

HUKUMONLINE-Pemerintah telah menyerahkan draf Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme kepada DPR. Draf Perpres ini merupakan amanat UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, substansi draf Perpres ini dinilai kalangan masyarakat sipil dan sejumlah tokoh masyarakat berpotensi melanggar sistem peradilan pidana (criminal justice system),HAM, dan demokrasi karena bukan kewenangannya.

Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan setelah draft diterima, DPR akan memberi pertimbangan sebagai bentuk konsultasi. “Namun, sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil meminta DPR untuk mengembalikan draf tersebut kepada pemerintah untuk diperbaiki,” ujar salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Sekjen PBHI Julius Ibrani saat dikonfirmasi, Rabu (27/5/2020)

Selain PBHI, Koalisi dan tokoh masyarakat yang menandatangani petisi penolakan draf Perpres terkait pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme ini diantaranya, LBH Pers, LBH Masyarakat, Imparsial, ICJR, HRWG, Setara Institute, Safenet, PuSaKO, YLBHI, Elsam, KontraS. Kalangan akademisi dan tokoh masyarakat, seperti Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera), Zainal Arifin Mochtar (FH UGM), Prof Sigit Riyanto (FH UGM), Nursyahbani Katjasungkana, Usman Hamid, Laode M Syarif, Wardah Hafidz, dan lain-lain.

Koalisi menilai kewenangan TNI yang diatur dalam rancangan Perpres itu berlebihan dan berpotensi mengganggu sistem peradilan pidana, mengancam HAM, dan demokrasi. Julius memberi contoh Pasal 3 rancangan Perpres yang menyebut kewenangan penangkalan sifatnya sangat luas yakni menjalankan operasi intelijen, teritorial, informasi, dan operasi lainnya. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada TNI untuk terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berbahaya bagi HAM.

Koalisi mengingatkan kewenangan TNI yang luas dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi kejelasan mekanisme akuntabilitas untuk tunduk dalam sistem peradilan umum berpotensi membahayakan hak warga negara. Jika terdapat kesalahan operasi di lapangan yang mengakibatkan hak-hak warga negara terlanggar, maka mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas karena militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer dan belum tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum,” kata Julius.

Dia menegaskan rancangan Perpres ini akan mengganggu mekanisme sistem peradilan pidana dalam penanganan terorisme. Dengan alasan kejahatan terorisme, militer yang bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum dapat melakukan fungsi penangkalan dan penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi ancaman kejahatan terorisme di dalam negeri. Hal ini tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer (raison d’etre) sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan dalam ranah penegakan hukum.

Bagi Koalisi tugas penangkalan dan penindakan bersifat mandiri (bukan perbantuan) untuk mengatasi kejahatan tindak pidana terorisme di dalam negeri yang akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas antara militer dengan lembaga lain, seperti BNPT, aparat penegak hukum, dan lembaga intelijen negara. Hal ini justru akan membuat penanganan terorisme menjadi tidak efektif karena terjadi overlapping fungsi dan tugas antar kelembagaan negara.

Penggunaan anggaran dari sumber lain di luar APBN, menurut Julius bertentangan dengan Pasal 66 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari APBN. Seperti diketahui, Pasal 14 rancangan Perpres mengatur pendanaan untuk mengatasi terorisme yang dilakukan TNI bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, rancangan Perpres ini berpotensi menghilangkan mekanisme checks and balances dalam UU No.34 Tahun 2004. Sebab, pengerahan TNI bisa dilakukan tanpa pertimbangan DPR. Julius merujuk Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU No.34 Tahun 2004 disebutkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang, salah satunya untuk mengatasi tindak pidana terorisme dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. “Yang dimaksud dengan keputusan politik negara adalah keputusan presiden yang dikonsultasikan bersama dengan DPR (Penjelasan Pasal 5 UU TNI),” tegasnya.

Atas dasar itu, Koalisi dan tokoh masyarakat mendesak DPR untuk meminta pemerintah membenahi draft Perpres karena substansinya banyak yang bermasalah. Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dalam membuat Perpres ini karena kebijakan ini seolah bisa jadi cek kosong bagi militer dalam mengatasi terorisme di Indonesia. “Sehingga akan memundurkan jalannya reformasi TNI dan demokrasi di Indonesia,” ujar Julius.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani melihat substansi rancangan Perpres sama seperti substansi yang sempat mau dimasukan sejumlah pihak dalam proses pembahasan UU No.5 Tahun 2018 di DPR. Ketika RUU itu dibahas ada yang mengusulkan judulnya diubah. Arsul mengakui ada sejumlah pihak yang mengusulkan substansi tersebut antara lain anggota DPR yang berlatar belakang TNI. Hal ini yang menyebabkan pembahasan UU No.5 Tahun 2018 di DPR molor sampai 18 bulan.

Menurut Asrul, Perpres itu seharusnya mengatur praktik perbantuan TNI yang sudah berjalan selama ini seperti operasi Tinombala. Operasi Polri dan TNI dalam memberantas terorisme itu tergolong berhasil. Pelibatan TNI harus berbasis skala ancaman, bukan peristiwa. Walaupun pemerintah telah menyerahkan draf Perpres ini ke DPR, Asrul mengatakan masih terbuka peluang luas bagi masyarakat untuk memberi masukan.

“DPR akan mulai sidang lagi setelah lebaran. Masyarakat silakan memberikan masukan terhadap rancangan Perpres ini,” katanya.

 

Kamis, 28 Mei 2020

Ady Thea DA
Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Pelibatan TNI Atasi Teroris

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Koalisi Masyarakat Sipil membuat petisi menolak Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena berpotensi mengganggu criminal justice system serta HAM dan demokrasi.

“Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme mengganggu criminal justice system, mengancam HAM dan Demokrasi,” ujar Direktur Imparsial Al Araf dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5).

Al Araf mengatakan, hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk memberi, mendefinisikan dan mengatur pelaksanaan kewenangan-kewenangan negara. Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power.

“Dengan berpijak pada hal itu, maka produk kebijakan penanganan teorisme di Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara perlindungan terhadap liberty of person dalam suatu titik  dengan perlindungan terhadap security of person,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana di atur dalam UU nomer 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebelum nantinya di sahkan atau tidak disahkan oleh Presiden.

Al Araf melanjutkan, koalisi masyarakat sipil menilai pengaturan tentang kewenangan TNI di dalam draft Perpres tersebut terlalu berlebihan. Ia mencontohkan, pengaturan kewenangan penangkalan dalam rancangan peraturan presiden sangat luas, yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya seperti yang termuat dalam pasal 3 draft Perpres tersebut.

“Sementara itu, peraturan presiden ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan ‘operasi lainnya’,” ucapnya.

Dengan Pasal ini menurutnya, TNI dapat terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia.

Selain itu, secara konsepsi istilah penangkalan pun tidak dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43 UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, dan itu pun dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bukan TNI.

“Kami khawatir, ketika terdapat kesalahan operasi di lapangan, justru hak-hak warga negara yang terlanggar. Mekanisme pertanggungjawabannya pun menjadi tidak jelas karena militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer, bukan peradilan umum,” katanya.

Tak hanya itu, adanya tugas penangkalan dan penindakan yang bersifat mandiri (bukan perbantuan) untuk mengatasi kejahatan tindak pidana terorisme di dalam negeri, dipandang akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas antara militer dengan kelembagaan negara lainnya yakni dengan BNPT, aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara itu sendiri.

“Hal ini justru akan membuat penanganan terorisme menjadi tidak efektif karena terjadi overlapping fungsi dan tugas antar kelembagaan negara,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM Dr. Najib Azca MA PhD mengemukakan, dalam petisi itu aktivis, akademisi maupin tokoh masyarakat mendesak kepada parlemen agar meminta pemerintah untuk memperbaiki draft peraturan presiden itu  secara lebih baik dan lebih benar karena secara substansi memiliki banyak permasalahan.

“Di sisi lain, Presiden Jokowi perlu hati-hati dalam membuat peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme karena jika hal itu tidak di buat dengan benar maka peraturan presiden itu justru akan menjadi cek kosong bagi militer dalam mengatasi terorisme di Indonesia dan akan memundurkan jalannya reformasi TNI itu sendiri serta kehidupan demokrasi di Indonesia,” jelas Najib.

Rabu 27 May 2020 23:46 WIB

Red: Bayu Hermawan

Bagikan :

Muncul Petisi Tolak Perpres TNI Tangani Terorisme

jpnn.comJAKARTA – Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat melalui Petisi Bersama Masyarakat Sipil menolak Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme, dianggap berpotensi mengganggu criminal justice system, mengancam HAM dan demokrasi.

“Rancangan perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme mengganggu criminal justice system, mengancam HAM dan demokrasi,” kata Direktur Imparsial sekaligus juru bicara petisi, Al Araf dalam keterangannya, Rabu (27/5).

Al Araf menjelaskan pada 4 Mei 2020 lalu, pemerintah menyerahkan draf perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme kepada DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah.

Al Araf menilai bahwa hukum dalam masyarakat demokratik berfungsi untuk memberi, mendefinisikan, dan mengatur pelaksanaan kewenangan-kewenangan negara. Yakni dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power.

“Dengan berpijak pada hal itu, maka produk kebijakan penanganan teorisme di Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara perlindungan terhadap liberty of person dalam suatu titik dengan perlindungan terhadap security of person,” lanjutnya.

Lebih jauh, Al Araf menilai pengaturan tentang kewenangan TNI di dalam draf perpres terlalu berlebihan sehingga  akan mengganggu mekanisme criminal justice sistem, mengancam HAM dan kehidupan demokrasi itu sendiri.

“Pengaturan kewenangan penangkalan dalam rancangan peraturan presiden sangat luas, yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya (Pasal 3 draft Perppres). Sementara itu, peraturan presiden ini tidak memberi penjelasan lebih terperinci terkait dengan ‘operasi lainnya’,” papar Al Araf.

Dengan pasal itu, kata Al Araf, TNI dapat terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama ia mengingatkan bahwa secara konsepsi, istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tetapi hanya pencegahan.

Berbeda halnya dengan rancangan perpres tersebut, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan penangkalan.

“Kami menilai bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan kejelasan mekanisme akuntabilitas untuk tunduk dalam sistem peradilan umum tentu membahayakan hak-hak warga,” kata dia.

Menurutnya, bila terdapat kesalahan operasi di lapangan yang mengakibatkan hak-hak warga negara terlanggar,  maka mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas.

“Karena militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer dan belum tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum,” ungkapnya.

“Kami menilai rancangan perpres tersebut akan mengganggu mekanisme criminal justice system dalam penanganan terorisme di Indonesia,” tambahnya.

Dengan alasan kejahatan terorisme, militer yang bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum dikhawatirkan dapat melakukan fungsi penangkalan dan penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi ancaman kejahatan terorisme di dalam negeri.

Hal ini tidak sejalan dengan hakekat dibentuknya militer (raison d’etre) sebagai alat pertahanan negara, yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk penegakan hukum.

Pemberian kewenangan penangkalan dan penindakan tindak pidana terorisme di dalam negeri dengan alasan menghadapi ancaman terorisme kepada presiden, objek vital dan lainnya (Pasal 9 draf Perppres) akan merusak mekanisme criminal justice sistem.

Tak hanya itu, adanya tugas penangkalan dan penindakan yang bersifat mandiri (bukan perbantuan) untuk mengatasi kejahatan tindak pidana terorisme di dalam negeri, dipandang akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas antara militer dengan kelembagaan negara lainnya yakni dengan BNPT, aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara itu sendiri.

“Hal ini justru akan membuat penanganan terorisme menjadi tidak efektif karena terjadi overlapping fungsi dan tugas antar kelembagaan negara,” lanjut Al Araf.

Dia mengatakan pola penanganan terorisme dengan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada TNI, sebagaimana dimaksud dalam draf perpres tersebut akan membuka ruang dan potensi collateral damage yang tinggi, cenderung represif, stereotyping (stigmatisasi).

“Sehingga menjadi ancaman serius bagi HAM dan kehidupan demokrasi di Indonesia,” sambungnya.

Terpisah, Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM Dr. Najib Azca MA PhD mengemukakan, dalam petisi itu mendesak kepada parlemen agar meminta pemerintah untuk memperbaiki draf perpres itu secara lebih baik dan benar karena secara substansi memiliki banyak permasalahan.

Di sisi lain, kata dia mengingatkan, Presiden Jokowi perlu hati-hati membuat perpres tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme.

Selain Al Araf dan Najib Azca, sejumlah aktivis, tokoh masyarakat, dan akademisi yang turut menandatangani petisi itu di antaranya, Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas’oed, Guru Besar FH UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri almarhum Gus Dur), dosen FISIP UI Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, Usman Hamid, dan dosen Universitas Paramadina Dr. Phil Shiskha Prabawaningtyas. (boy/jpnn)

 

 

Rabu, 27 Mei 2020 – 20:16 WIB

Bagikan :

Rancangan Perpres TNI Tangani Terorisme Disebut akan Membuat Penanganan Terorisme Jadi Tak Efektif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat melalui Petisi Bersama Masyarakat Sipil menolak Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

Mereka menilai Perpres tersebut berpotensi mengganggu criminal justice system, mengancam HAM dan demokrasi.

“Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme Mengganggu Criminal Justice System, Mengancam HAM dan Demokrasi,” kata Direktur Imparsial sekaligus juru bicara Petisi, Al Araf, Rabu (27/5/2020).

Menurutnya, 4 Mei 2020 lalu pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR.

Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana di atur dalam UU nomer 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebelum nantinya di sahkan atau tidak disahkan oleh Presiden.

“Kami menilai bahwa hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk memberi, mendefinisikan dan mengatur pelaksanaan kewenangan-kewenangan negara. Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power,” kata Al Araf.

“Dengan berpijak pada hal itu, maka produk kebijakan penanganan teorisme di Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara perlindungan terhadap ”liberty of person” dalam suatu titik  dengan perlindungan terhadap ”security of person,” katanya.

Al Araf beserta aktivis dan tokoh masyarakat yang menandatangi petisi menilai pengaturan tentang kewenangan TNI di dalam draft peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme terlalu berlebihan sehingga akan mengganggu mekanisme criminal justice sistem, mengancam HAM dan kehidupan demokrasi itu sendiri.

“Pengaturan kewenangan penangkalan dalam rancangan peraturan presiden sangat luas, yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya (Pasal 3 draft Perppres). Sementara itu, peraturan presiden ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan ‘operasi lainnya’,” kata Al Araf.

Dengan Pasal ini menurutnya, TNI dapat terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama ia mengingatkan, secara konsepsi, istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT (Pasal 43 UU nomer 5 tahun 2018), yang kewenangannya diberikan kepada BNPT bukan kepada TNI.

Berbeda halnya dengan Rancangan Perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan penangkalan.

 

“Kami menilai bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme tanpa di barengi dengan kejelasan mekanisme akuntabilitas untuk tunduk dalam sistem peradilan umum tentu membahayakan hak-hak warga. Jika terdapat kesalahan operasi di lapangan yang mengakibatkan hak-hak warga negara terlanggar maka mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas karena militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer dan belum tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum,” katanya.

“Kami menilai, rancangan Perpres tersebut akan mengganggu mekanisme criminal justice system dalam penanganan terorisme di Indonesia,” ujarnya.

Dengan alasan kejahatan terorisme, militer yang bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum dikhawatirkan dapat melakukan fungsi penangkalan dan penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi ancaman kejahatan terorisme di dalam negeri.

Hal ini tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer (raison d’etre) sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk penegakan hukum.

Pemberian kewenangan penangkalan dan penindakan tindak pidana terorisme di dalam negeri dengan alasan menghadapi ancaman terorisme kepada presiden, objek vital dan lainnya (Pasal 9 draft Perppres) akan merusak mekanisme criminal justice sistem.

Tak hanya itu, adanya tugas penangkalan dan penindakan yang bersifat mandiri (bukan perbantuan) untuk mengatasi kejahatan tindak pidana terorisme di dalam negeri, dipandang akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas antara militer dengan kelembagaan negara lainnya yakni dengan BNPT, aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara itu sendiri.

“Hal ini justru akan membuat penanganan terorisme menjadi tidak efektif karena terjadi overlapping fungsi dan tugas antar kelembagaan negara,” katanya.

 

“Pola penanganan terorisme dengan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada TNI sebagaimana di maksud dalam draft peraturan presiden tersebut akan membuka ruang dan potensi collateral damage yang tinggi, cenderung represif, stereotyping (stigmatisasi) sehingga menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM Dr. Najib Azca MA PhD menjelaskan, dalam petisi itu aktivis, akademisi maupin tokoh masyarakat mendesak kepada parlemen agar meminta pemerintah untuk memperbaiki draft peraturan presiden itu  secara lebih baik dan lebih benar karena secara substansi memiliki banyak permasalahan.

“Di sisi lain, Presiden Jokowi perlu hati-hati dalam membuat peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme,” kata Najib.

Selain Al Araf dan Najib Azca, sejumlah aktivis, tokoh masyarakat dan akademisi yang turut menandatangani petisi itu diantaranya, Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas’oed, guru besar FH UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri mendiang Gus Dur), dosen FISIP UI Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, Usman Hamid, dan dosen Universitas Paramadina Dr. Phil Shiskha Prabawaningtyas.

Rabu, 27 Mei 2020 19:50

 

 

 

 

Bagikan :

Sejumlah Aktivis Teken Petisi Tolak Perpres TNI Tangani Teroris

Medcom.id-Jakarta: Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat menolak rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI ikut memberantas terorisme. Penolakan ini disikapi dengan penandatanganan ‘petisi bersama masyarakat sipil menolak rancangan perpres’.

“Rancangan perpres itu berpotensi mengganggu criminal justice system (sistem peradilan pidana) serta mengancam HAM (hak asasi manusia) dan demokrasi,” kata Direktur Imparsial sekaligus juru bicara petisi, Al Araf, Rabu, 27 Mei 2020.

Rancangan pepres tentang tugas TNI ikut memberantas terorisme sudah diserahkan pemerintah ke DPR pada 4 Mei lalu. Selanjutnya, DPR akan memberikan pertimbangan merujuk aturan di atasnya, yakni UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Setelah itu, baru diputuskan apakah perpres diterima, ditolak, atau dikembalikan.

Di negara demokrasi, kata Al Araf, hukum berfungsi melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power. “Berpijak pada hal itu, maka produk kebijakan penanganan teorisme di Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara melindungi kebebasan dan keamanan personal,” katanya.

Para aktivis penolak perpes melihat aturan pelibatan TNI memberantas teroris terlalu berlebihan dan dapat mengganggu sistem peradilan pidana. Lebih dari itu, mengancam kebebasan HAM dan kehidupan demokrasi.

“Bisa dilihat dari pengaturan kewenangan penangkalan yang sangat luas. (TNI) bisa menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi, dan operasi lainnya (Pasal 3 draf perpres). Namun, perpres ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan ‘operasi lainnya’,” papar Al Araf.

Secara konsepsi, lanjut dia, istilah penangkalan pun tidak dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 43 UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, dan itu pun dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bukan TNI.

“Kami khawatir, ketika terdapat kesalahan operasi di lapangan, justru hak-hak warga negara yang terlanggar. Mekanisme pertanggungjawabannya pun menjadi tidak jelas karena militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer, bukan peradilan umum,” jelas dia.

Al Araf melanjutkan, tugas penangkalan dan penindakan yang bersifat mandiri–bukan perbantuan–justru akan menimbulkan tumpang tindih antara militer dengan lembaga negara lain. Seperti, BNPT, aparat penegak hukum, dan lembaga intelijen negara itu sendiri.

“Penanganan terorisme justru menjadi tidak efektif karena terjadi overlapping fungsi dan tugas antarkelembagaan negara,” katanya.

Harus diperbaiki

Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Najib Azca, mendesak parlemen untuk mengembalikan rancangan perpres itu ke pemerintah untuk diperbaiki. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam membuat peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme.

“Karena, jika aturan tidak dibuat dengan benar, maka akan menjadi cek kosong bagi militer dalam mengatasi terorisme di Indonesia. Ini akan memundurkan jalannya reformasi TNI serta kehidupan demokrasi di Indonesia,” kata Najib.

Selain Al Araf dan Najib Azca, petisi ini ditandatangani oleh Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas’oed, guru besar Fakultas Hukum UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri mendiang Gus Dur), dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, aktivis Usman Hamid, dan dosen Universitas Paramadina Phil Shiskha Prabawaningtyas

 

 

Media Indonesia • 27 Mei 2020 19:11

Bagikan :

Aktivis dan Akademisi Tolak Perpres TNI Tangani Terorisme

Jakarta-MediaIndonesia-DIANGGAP mengancam HAM dan demokrasi, sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat melalui Petisi Bersama Masyarakat Sipil menyatakan Tolak Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.   “Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme mengganggu criminal justice system, mengancam HAM dan demokrasi,” kata Direktur Imparsial sekaligus juru bicara Petisi, Al Araf, Rabu (27/5). Dijelaskannya, pada 4 Mei 2020 lalu pemerintah akhirnya menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana di atur dalam UU nomer 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebelum nantinya di sahkan atau tidak disahkan oleh Presiden.

“Kami menilai bahwa hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk memberi, mendefinisikan dan mengatur pelaksanaan kewenangan-kewenangan negara. Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power,” tegas Al Araf. “Dengan berpijak pada hal itu, maka produk kebijakan penanganan teorisme di Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara perlindungan terhadap ”liberty of person” dalam suatu titik  dengan perlindungan terhadap ”security of person” lanjutnya.   Lebih jauh Al Araf beserta aktivis dan tokoh masyarakat yang menandatangi petisi menilai pengaturan tentang kewenangan TNI di dalam draft peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme terlalu berlebihan sehingga  akan mengganggu mekanisme criminal justice sistem, mengancam HAM dan kehidupan demokrasi itu sendiri. “Pengaturan kewenangan penangkalan dalam rancangan peraturan presiden sangat luas, yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya (Pasal 3 draft Perppres). Sementara itu, peraturan presiden ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan ‘operasi lainnya’,” papar Al Araf.

Dengan Pasal ini menurutnya, TNI dapat terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia.   Dalam kesempatan yang sama ia mengingatkan, secara konsepsi, istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT (Pasal 43 UU nomer 5 tahun 2018), yang kewewenangannya diberikan kepada BNPT bukan kepada TNI. Berbeda halnya dengan Rancangan Perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan penangkalan.   “Kami menilai bahwa pemberian kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme tanpa di barengi dengan kejelasan mekanisme akuntabilitas untuk tunduk dalam sistem peradilan umum tentu membahayakan hak-hak warga.  Jika terdapat kesalahan operasi di lapangan yang mengakibatkan hak-hak warga negara terlanggar maka mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas karena militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer dan belum tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum,” ungkapnya.   “Kami menilai, rancangan Perpres tersebut akan mengganggu mekanisme criminal justice system dalam penanganan terorisme di Indonesia,” timpalnya:

Dengan alasan kejahatan terorisme, militer yang bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum dikhawatirkan dapat melakukan fungsi penangkalan dan penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi ancaman kejahatan terorisme di dalam negeri. Hal ini tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer (raison d’etre) sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk penegakan hukum. Pemberian kewenangan penangkalan dan penindakan tindak pidana terorisme di dalam negeri dengan alasan menghadapi ancaman terorisme kepada presiden, objek vital dan lainnya (Pasal 9 draft Perppres) akan merusak mekanisme criminal justice sistem.   Tak hanya itu, adanya tugas penangkalan dan penindakan yang bersifat mandiri (bukan perbantuan) untuk mengatasi kejahatan tindak pidana terorisme di dalam negeri, dipandang akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas antara militer dengan kelembagaan negara lainnya yakni dengan BNPT, aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara itu sendiri. “Hal ini justru akan membuat penanganan terorisme menjadi tidak efektif karena terjadi overlapping fungsi dan tugas antar kelembagaan negara,” pesannya.   “Pola penanganan terorisme dengan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada TNI sebagaimana dimaksud dalam draft peraturan presiden tersebut akan membuka ruang dan potensi collateral damage yang tinggi, cenderung represif, stereotyping (stigmatisasi) sehingga menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi di Indonesia,” sambungnya.   Terpisah, Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM Najib Azca mengemukakan, dalam petisi itu aktivis, akademisi maupin tokoh masyarakat mendesak kepada parlemen agar meminta pemerintah untuk memperbaiki draft peraturan presiden itu  secara lebih baik dan lebih benar karena secara substansi memiliki banyak permasalahan. “Di sisi lain, Presiden Jokowi perlu hati-hati dalam membuat peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme karena jika hal itu tidak di buat dengan benar maka peraturan presiden itu justru akan menjadi cek kosong bagi militer dalam mengatasi terorisme di Indonesia dan akan memundurkan jalannya reformasi TNI itu sendiri serta kehidupan demokrasi di Indonesia,” terang Nazib. Selain Al Araf dan Najib Azca, sejumlah aktivis, tokoh masyarakat dan akademisi yang turut menandatangani petisi itu diantaranya, Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas’oed, guru besar FH UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri mendiang Gus Dur), dosen FISIP UI Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, Prof Sigit Riyanto, Usman Hamid, Nur Iman Subono, dan dosen Universitas Paramadina Phil Shiskha Prabawaningtyas. (J-1)

 

Rabu 27 Mei 2020, 16:23 WIB
RO/Micom | Politik dan Hukum

Bagikan :

Gabungan Serikat Buruh Menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta – Gabungan serikat buruh melalui tim advokasi rakyat untuk demokrasi menggugat Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. “Berkas uji materi kami daftarkan Selasa kemarin,” kata kuasa hukum tim, Ahmad Hussein, Rabu, 18 April 2018.

Husein mengatakan dalam permohonan tersebut ada tiga pasal dalam UU MD3 yang diminta untuk diuji yakni Pasal 73 Ayat 3 sampai 6, Pasal 122 huruf I dan Pasal 245. Dalam Pasal 73 mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang enggan diperiksa DPR. Menurut Hussein, ketentuan itu sudah bertentangan dengan fungsi lembaga legislatif dan konsep negara hukum.

Hussein menilai klausul pemanggilan paksa juga tidak memiliki standar yang jelas soal jenis perkaranya. Sehingga, dapat berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang diamanatkan UUD 1945.

“Hal ini berpotensi melanggar hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. UU MD3 seharusnya hanya berlaku bagi internal DPR,” kata dia.

Hussein mengatakan dalam Pasal 122 UU MD3 yang mengatur mengenai rumusan merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Pasal itu juga memberikan hak Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR mengambil langkah hukum bagi pihak yang dinilai merendahkan DPR.

“Pasal tersebut berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat,” kata dia.

Selanjutnya, Pasal 245 mengatur pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dipertimbanhkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke presiden untuk pemberian izin. Menurut Hussein, prosedur itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum, diskriminatif dan mencederai independensi peradilan.

UU MD3 berpotensi besar mengebiri supremasi hukum dan memotong akses warga terhadap kebebasan berpendapat. Kami minta hakim MK menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai dasar hukum yang mengikat,” kata dia.

Adapun gabungan serikat buruh yang mengajukan gugatan ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi). Gugatan mereka diwakili kuasa hukum yang berasal dari LBH Jakarta, LBH Pers, dan IMPARSIAL.

 

Reporter:

M Rosseno Aji

Editor:

Juli Hantoro

Rabu, 18 April 2018 17:57 WIB

Bagikan :

UU MD3, serikat buruh sudah daftarkan gugatan Tim kuasa hukum asosiasi buruh berpendapat bahwa pasal-pasal UU MD3 inkonstitusional, terutama pasal 73 (3-6), 122 huruf (l), dan 245.

alinea.id Beta-Tim Advokasi Rakyat untuk demokrasi mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 (UU MD3), Selasa (17/4).

Mereka mendaftar atas nama sejumlah asosiasi buruh, di antaranya Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Menurut kuasa hukum Imparsial Hussein Ahmad, alasan pengajuan gugatan ini dikarenakan pasal-pasal di atas tidak hanya inkonsitusional tapi juga mengancam demokrasi yang sudah dibangun. Dalam pasal 73 UU MD3, DPR dianggap bisa digunakan untuk memanggil paksa hingga penyanderaan.

“Oleh karena itu jika DPR memiliki wewenang pemanggilan paksa hingga memerintahkan kepolisian untuk menyandera seseorang hingga 30 hari, ini potensi penyalahgunaan wewenangnya besar sekali. Orang bisa ‘diadili’ tanpa ada satupun perbuatan pidana yang dilakukan,” katanya kepada Alinea.

Hussein mengatakan gugatan itu membuktikan sejumlah pihak merasa dirugikan dengan adanya UU MD3 ini. Ia juga menandaskan serikat buruh memiliki kepentingan dalam gugatan tersebut.

“Buruh dan pembela HAM merasa kepentingannya dirugikan, sebab mereka adalah elemen yang paling kritis dengan jalannya pemerintahan, sehingga rawan dikiriminalisasi dengan pasal-pasal ini,” ujarnya.

Menurut Perwakilan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) Damar, belum ada aturan yang jelas terkait dengan pemanggilan upaya paksa berupa penyanderaan.

Ia juga menegaskan jika UU MD3 tidak segera direvisi, tiap orang akan berpotensi mengalami kriminalisasi akibat pelaporan yang dibuat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dengan dalih merendahkan martabat anggota Dewan dan DPR.

 

Bagikan :