Pos

Gabungan Serikat Buruh Menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta – Gabungan serikat buruh melalui tim advokasi rakyat untuk demokrasi menggugat Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. “Berkas uji materi kami daftarkan Selasa kemarin,” kata kuasa hukum tim, Ahmad Hussein, Rabu, 18 April 2018.

Husein mengatakan dalam permohonan tersebut ada tiga pasal dalam UU MD3 yang diminta untuk diuji yakni Pasal 73 Ayat 3 sampai 6, Pasal 122 huruf I dan Pasal 245. Dalam Pasal 73 mewajibkan polisi membantu memanggil paksa pihak yang enggan diperiksa DPR. Menurut Hussein, ketentuan itu sudah bertentangan dengan fungsi lembaga legislatif dan konsep negara hukum.

Hussein menilai klausul pemanggilan paksa juga tidak memiliki standar yang jelas soal jenis perkaranya. Sehingga, dapat berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang diamanatkan UUD 1945.

“Hal ini berpotensi melanggar hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. UU MD3 seharusnya hanya berlaku bagi internal DPR,” kata dia.

Hussein mengatakan dalam Pasal 122 UU MD3 yang mengatur mengenai rumusan merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Pasal itu juga memberikan hak Mahkamah Kehormatan (MKD) DPR mengambil langkah hukum bagi pihak yang dinilai merendahkan DPR.

“Pasal tersebut berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat,” kata dia.

Selanjutnya, Pasal 245 mengatur pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dipertimbanhkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke presiden untuk pemberian izin. Menurut Hussein, prosedur itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum, diskriminatif dan mencederai independensi peradilan.

UU MD3 berpotensi besar mengebiri supremasi hukum dan memotong akses warga terhadap kebebasan berpendapat. Kami minta hakim MK menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai dasar hukum yang mengikat,” kata dia.

Adapun gabungan serikat buruh yang mengajukan gugatan ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi). Gugatan mereka diwakili kuasa hukum yang berasal dari LBH Jakarta, LBH Pers, dan IMPARSIAL.

 

Reporter:

M Rosseno Aji

Editor:

Juli Hantoro

Rabu, 18 April 2018 17:57 WIB

Bagikan :

UU MD3, serikat buruh sudah daftarkan gugatan Tim kuasa hukum asosiasi buruh berpendapat bahwa pasal-pasal UU MD3 inkonstitusional, terutama pasal 73 (3-6), 122 huruf (l), dan 245.

alinea.id Beta-Tim Advokasi Rakyat untuk demokrasi mendaftarkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 (UU MD3), Selasa (17/4).

Mereka mendaftar atas nama sejumlah asosiasi buruh, di antaranya Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Menurut kuasa hukum Imparsial Hussein Ahmad, alasan pengajuan gugatan ini dikarenakan pasal-pasal di atas tidak hanya inkonsitusional tapi juga mengancam demokrasi yang sudah dibangun. Dalam pasal 73 UU MD3, DPR dianggap bisa digunakan untuk memanggil paksa hingga penyanderaan.

“Oleh karena itu jika DPR memiliki wewenang pemanggilan paksa hingga memerintahkan kepolisian untuk menyandera seseorang hingga 30 hari, ini potensi penyalahgunaan wewenangnya besar sekali. Orang bisa ‘diadili’ tanpa ada satupun perbuatan pidana yang dilakukan,” katanya kepada Alinea.

Hussein mengatakan gugatan itu membuktikan sejumlah pihak merasa dirugikan dengan adanya UU MD3 ini. Ia juga menandaskan serikat buruh memiliki kepentingan dalam gugatan tersebut.

“Buruh dan pembela HAM merasa kepentingannya dirugikan, sebab mereka adalah elemen yang paling kritis dengan jalannya pemerintahan, sehingga rawan dikiriminalisasi dengan pasal-pasal ini,” ujarnya.

Menurut Perwakilan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) Damar, belum ada aturan yang jelas terkait dengan pemanggilan upaya paksa berupa penyanderaan.

Ia juga menegaskan jika UU MD3 tidak segera direvisi, tiap orang akan berpotensi mengalami kriminalisasi akibat pelaporan yang dibuat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dengan dalih merendahkan martabat anggota Dewan dan DPR.

 

Bagikan :