Pos

After Idul Fitri, executions to go ahead as usual in Indonesia

President Jokowi must reconsider the impending executions the country’s judicial system is still being far from fair and there is no data to support death penalties being any deterrent to drug use.

The third wave of executions is expected to be carried out after the Idul Fitri holidays, as Attorney General Muhammad Prasetyo has stated.
This is a move that will definitely mar Indonesia’s already-poor human rights record, considering that the right to life is non-derogable – a right that cannot be reduced or suspended under any circumstances.

This non-derogable right is stated in Article 28 of the Indonesian Constitution, along with freedom from torture, freedom of thought, conscience and religion, freedom from slavery or involuntary servitude, the right to recognition as a person before the law, and the right not to be convicted by virtue of retroactive criminal legislation.

Indonesia ratified the International Covenant on Civil and Political Rights over a decade ago, in 2005, one of the instruments that urges states to have a high regard and respect for life, as echoed in our 1999 Law on human rights.

Those laws demonstrate that, in theory, Indonesia should reject the death penalty. However it was adopted in 1918 and is incorporated within the Criminal Code, a Dutch colonial legacy that even the Dutch abandoned in 1870.

In addition, the death penalty in a faulty judicial system that has weak law enforcement is especially vulnerable. The fact that many judges and other officials are arrested for corruption shows just how much our judicial system is full of manipulation and is, therefore, far from fair. Once a life is taken, it is final.

When misconduct occurs and the life of an innocent person is wiped out, the blood on our hands is there to stay.

Take the case of Zulfiqar Ali. Ali is a 52-year-old Pakistani who was a textile worker in Pasar Baru, Jakarta. He was arrested at his home, accussed of possessing 300 grammes of heroin in 2004. In June 2005, he was sentenced to death.

From his arrest until today, he has experienced misconduct on the judiciary’s part. During his pre-trial detention, Ali was denied a lawyer. Ali was only allowed access to a lawyer one month after his arrest, thus there was little time or resources to prepare his defence.

Ali was also denied contact with the Pakistani Embassy, clearly a violation of the Vienna Convention on Consular Services, ratified by Indonesia in 1982.

In addition, during detention he was severely beaten, tortured and forced into signing a confession. Ali had to undergo stomach and kidney surgery and is still in hospital. Torture is prohibited in all international law and also in our Constitution.

Moreover, Ali was initially only arrested as a witness to Gurdip Singh, who then told the police that the heroin was not his but Ali’s.

Gurdip later confessed that he had been tortured and forced into making this confession, as well as being promised a reduced sentence for saying the drugs belonged to Ali. He was the key witness in Ali’s case.

When the promise turned out to be empty and Gurdip was sentenced to death in the same case, he admitted that the heroin was his and not Ali’s (and that he had been forced into saying it was Ali’s in the first place), but the court simply ignored this confession.

Unfair trials have become somewhat of a trend. The case of Zainal Abidin, an Indonesian national executed last year, is another example. Zainal sent a request for a review of the court decision (PK) to the Palembang District Court in 2005, but it went “missing” and was only submitted to the Supreme Court ten years later, in 2015.

The Supreme Court chief justice, Hatta Ali, condemned the incident and called it a mistake.  The Supreme Court blamed the Palembang court. Zainal’s PK was finally decided in a matter of only a few days and rejected just two days before his execution.

He was transferred to isolation even before his PK was determined. Is this the kind of justice we use to take people’s lives?

Moreover, studies have found no empirical evidence that execution has any greater deterrent effect than long prison sentences.

According to Jeffrey A. Fagan, Columbia University director of the Center for Crime, Community and Law, the death penalty for drug crimes is proven to have no effect on drug markets, price or circulation.

He also found that people who commit a death-eligible crime have motivations that overwhelm the possibility of execution.

Furthermore, President Joko “Jokowi” Widodo’s overly used argument that 40-50 people die from drug abuse every day has been deemed inaccurate and outdated by a National Narcotics Agency (BNN) official.

The claim was based on “questionable methods and vague measures” according to Claudia Stoicescu, a doctoral researcher at the Centre for Evidence-Based Intervention at Oxford University.

Over 160 countries either have abolished the death penalty or are moving toward ending executions by introducing a moratorium in practice or in law.

Fewer than 40 countries still practice it, including Indonesia. However, attending the World Congress against the Death Penalty in Oslo last month gave me hope that universal abolition could actually be achieved within our lifetime. Abolition, or at least a moratorium, is long overdue here in Indonesia.

How much longer can we pretend to hold on to this illusion? With our judicial system evidently being far from fair and no data to support death penalties being any deterrent to drug use, it would not only be reasonable but also necessary for Jokowi to reconsider the impending executions.

 

Evitarossi S. Budiawan
(The writer is a researcher at Imparsial, The Indonesian Human Rights Monitor NGO.)

The Jakarta Post
20 July 2016

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati Desak Pemerintah Tinjau Ulang Hukuman Mati

JAKARTA — elshinta

Pemerintah Indonesia kembali akan melakukan eksekusi hukuman mati gelombang ketiga terpidana kasus narkoba dalam waktu dekat. Lima belas terpidana mati telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah, tempat eksekusi mati akan dilakukan.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jakarta, hari Rabu (11/5) menyatakan prihatin dan menolak rencana eksekusi mati tersebut.

Koalisi tersebut menilai ada upaya untuk melakukan eksekusi secara diam-diam dan ini merupakan bagian dari ketidakterbukaan proses penegakan hukum yang sarat dengan penyalahgunaan wewenang dan prosedur.

Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Al Araf mengatakan seharusnya rencana eksekusi tahap tiga ini ditinjau kembali oleh pemerintah dan segera mencari solusi hukum yang lebih tepat dan manusiawi. Menurutnya pemerintah harus transparan soal daftar terpidana mati yang akan dieksekusi. Ketertutupan soal daftar ini akan menutup peluang adanya pengawasan secara eksternal terhadap siapa eksekusi dilakukan.

Selama ini, tambahnya, pemerintah tidak pernah transparan terhadap proses yang berlangsung, baik prosedur, kriteria pemberian atau penolakan grasi dan penentuan siapa saja yang masuk dalam tahapan eksekusi mati. Walhasil penentuan terpidana mati pun membuka peluang penyelewengan kewenangan yang besar.

Ketertutupan proses peradilan dan eksekusi terpidana mati ini, lanjut Al Araf, merupakan bentuk pelanggaran yang mengarah pada diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, serta membuka peluang pelanggaran HAM serius terkait nyawa manusia.

Selain itu, pelaksanaan eksekusi mati gelombang III ini baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing hanya akan memperlemah posisi tawar pemerintah Indonesia dan minimnya dukungan internasional terhadap perlindungan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

“Kenapa hukuman mati harus ditolak karena secara prinsip tujuan pemidanaan dalam era kekinian tentu sudah bergeser bahwa tidak lagi tujuan pemidanaan dan penghukuman sebagai sarana pembalasan sekarang tujuan pemidanaan lebih kepada sarana koleksi sosial dan kontrol sosial. Hukuman mati secara esencial tidak menghormati nilai-nilai kemanusian dan peradaban itu sendiri,” kata Al Araf.

Pemerintah menolak menyebutkan nama-nama terpidana yang akan dieksekusi. Namun sejumlah nama di sebut-sebut akan masuk daftar diantaranya Mary Jane Veloso, Serge Atloui (warga Perancis yang eksekusinya ditunda pada April lalu), gembong narkoba Freddy Budiman dan Lindsay Sandiford warga negara Inggris yang menyelundupkan kokain senilai 2,5 juta dolar Amerika.

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan Indonesia harus kembali melakukan moratorium atau menghentikan sementara pelaksanaan eksekusi mati seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Pemerintah tambahnya harus mencari hukuman alternatif.

“Di negara kita berdasarkan diri pada prinsip prikemanusiaan yang adil dan beradab dan tidak ada peradaban kalau hukuman mati tetap dilaksanakan. Tidak ada peradaban tanpa kehidupan,” kata Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Sebelumnya Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan eksekusi mati gelombang tiga ini.

“Koordinasi sudah dilakukan, persiapan juga sudah dilakukan tinggal waktunya,” kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Lilik Darmanto mengatakan Polda Jawa Tengah telah menyiapkan 15 regu tembak yang terdiri atas 150 personil Brigade Mobil (Brimob) sebagai eksekutor hukuman mati. Messi hingga laporan ini disampaikan, belum ada kepastian kapan pelaksanaan hukuman mati tersebut akan dilakukan. [fw/em]

(Foto: VOA/Fathiyah Wardah)

Bagikan :

Jumlah Napi Narkotika Bertambah, Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera

Jakarta | Jurnal Asia
Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Hukuman Mati menyatakan bahwa hukuman mati bukanlah solusi atas tindak kejahatan di Indonesia, khususnya kejahatan narkotika. Hal itu disampaikan koalisi yang terdiri dari 16 lembaga swadaya masyarakat saat jumpa pers “Menolak Hukuman Mati dan Kebijakan yang Tidak Transparan” di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (11/5).

Sikap tersebut disampaikan menyikapi rencana pemerintah melakukan eksekusi mati ge­lombang ketiga terhadap ter­pidana mati kasus narkotika. Kepala Advokasi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Totok Yulianto menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah narapidana narkotika mes­kipun eksekusi hukuman mati dilakukan. Selama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah sudah men­jalankan eksekusi terpidana mati kasus narkoba dalam dua gelombang.

Enam terpidana mati di­eksekusi pada 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, Rabu (29/4), delapan terpidana mati juga dieksekusi. Totok memaparkan, pada Januari 2015, jumlah narapidana narkotika sebanyak 65.566 orang. Pada Mei 2015, jumlah napi kasus narkotika meningkat menjadi 67.808 orang.

“Padahal pemerintah sudah me­laksana­kan eksekusi hukuman mati di bulan Januari dan April. Ini me­nunjukan kalau hukuman mati bel­um menimbulkan efek jera. Data ini kami dapat dari Direktorat Jen­deral Pemasyarakatan,” kata Totok.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Imparsial Al Araf. Dia mengatakan, pemidanaan di era modern tak lagi berprinsip pada pembalasan, tetapi me­ngoreksi perilaku seseorang yang melanggar hukum supaya menjadi lebih baik.

“Kami sama sekali tidak men­dukung tindak kejahatan. Penolakan kami terhadap hukuman mati kami arahkan ke hu­kuman seumur hidup. Sebab hukuman mati jelas melanggar prinsip HAM,” ucap dia.
“Apalagi di dalam sistem peradilan yang masih bobrok ini banyak sekali terjadi pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan hukuman mati,” tambah Araf.

Dia mencontohkan kasus Zainal Abidin yang pengajuan peninjauan kembalinya ditolak dalam waktu empat hari. Hal itu terjadi karena Zainal sudah terlanjur masuk ke dalam daftar terpidana mati yang akan dieksekusi di gelombang kedua pada April 2015. “Bayangkan, proses hukum belum selesai, dan waktu pe­ngajuan PK langsung ditolak dalam tempo empat hari. Ini kan jelas di luar prinsip keadilan,” kata Araf.

Kepolisian sebelumnya me­nyebut eksekusi mati tahap ketiga akan dilakukan pertengahan bulan Mei 2016. Sejumlah regu tembak sudah disiapkan untuk menembak mati 15 terpidana kasus narkotika.

Polda Jateng tinggal menunggu instruksi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk eksekusi. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih merahasiakan waktu eksekusi mati dan identitas para terpidana.
(kcm)

Bagikan :

Terpidana Mati Belum Semuanya di Nusakambangan

JAKARTA, radartegal.com – Teka-teki siapa yang menjadi target timah panas jaksa eksekutor mulai terkuak. Setidaknya, ada 15 terpidana mati yang masuk daftar eksekusi tahap III. Mereka terdiri dari 10 warga negara asing (WNA) dan 5 warga negara Indonesia (WNI).

10 WNA itu terdiri dari 4 warga Tiongkok, 2 warga Senegal, 2 warga Nigeria, 1 warga Pakistan dan 1 warga Zimbabwe. Namun, hingga saat ini masih ada dua terpidana mati yang diprediksi belum dipindahkan di Nusakambangan.

Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Lilik Darmanto membenarkan memang sepuluh WNA yang akan dieksekusi dan lima WNI. Untuk WNI itu empat laki-laki dan seorang perempuan. ”Tapi, untuk identitas terpidana mati WNA dan WNI, belum ada ya,” paparnya.

Dia menjelaskan, saat ini semuanya menunggu instruksi dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Polda siap dalam keadaan apapun untuk membantu eksekusi tersebut. ”Soal identitas terpidana mati itu kewenangan Kejagung. Kami menunggu saja,” paparnya.

Yang pasti, berbagai persiapan telah dilakukan. Salah satunya, untuk 180 personil kepolisian dan brimob yang akan menjadi regu penembak telah dilakukan mendapatkan treatment khusus. Terutama, soal kesiapan mentalnya. ”ada persiapan khusus untuk mentalnya, walau mereka juga telah berpengalaman dengan eksekusi mati tahap I dan II,” paparnya.

Sementara internal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) menyebutkan bahwa dari 15 terpidana mati itu 13 diantaranya telah berada di Nusakambangan. Namun, masih ada dua terpidana mati yang belum berada di pulau penjara. ”Masih dalam proses,” jelasnya.

Dari mana saja terpidana mati yang dipindah? Dia menuturkan bahwa permintaan pemindahan selama sebulan ini berasal dari Kejati Batam, DKI Jakarta dan Banten. ”Kalau soal siapanya, saya lupa,” paparnya singkat.

Bagian lain, Jaksa Agung H M. Prasetyo menuturkan bahwa Kejagung akan memilih dengan memprioritaskan terpidana mati tingkat kejahatannya paling berat atau setidaknya jauh melampaui batas toleransi. ”Namun, pertimbangan lainnya masih banyak. Ya, putusannya belum ada sampai sekarang. Kalau koordinasi dan persiapan sudah ada,” ujarnya.

Yang penting, sebenarnya Terpidana Mati Freddy Budiman akan menjadi prioritas utama agar masuk daftar eksekusi. Semua sudah mengetahui, kalau dia berulang kali mengendalikan peredaran narkotika. ”Yang penting itu Freddy, kita akan lihat bagaimana alasan dia untuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Pasti, hanya untuk menghindari eksekusi,’” tegasnya.

Rencana eksekusi hukuman mati pada terpidana narkoba mendapatkan kritikan tajam dari para aktivis hak asasi manusia (HAM). Mereka menganggap hukuman mati itu tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku narkoba. Hukuman mati hanya mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan yang seharusnya menjadi tanda peradaban.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menuturkan keberadaan hukuman mati itu tidak membuat jera para pelaku. Buktinya, jumlah penyalahguna narkotika semakin banyak. Bahkan, setelah hukuman mati dilakukan juga tidak ada korelasi dengan penurunan jumlah pelakunya. ”Karena akar persoalannya itu bukan lagi pada hukuman mati. Ada masalah ekonomi hingga perdagangan manusia. Pemerintah seolah salah kasih obat,” kata dia.

Dia menuturkan pemerintah pun kerap mengklaim jumlah pelaku akan lebih banyak lagi bila tidak ada hukuman mati. Al Araf menilai pola pikir pemerintah itu keliru. Sebab, sekarang ini pemidanaan bukan menjadi ajang balas dendam. Tapi, sebagai bentuk pembinaan. ”Itulah kenapa sekarang ini ada lembaga pemasyarakatan,” ujar dia.

Imparsial bersama 15 lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang HAM membentuk Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati. Mereka sedang menggalang dukungan agar pemerintah merubah kebijakan penerapan hukuman mati. Termasuk bagi terpidana narkoba.

Kemarin (11/5) di kantor Imparsial, mereka merilis data jumlah terpindana narkoba yang makin meningkat. Bahkan, setelah pelaksanaan hukuman mati. Misalnya setelah eksekusi hukuman mati pertama pada 18 Januari 2015 itu jumlah narapidana narkoba itu mencapai 65.566 orang pada Januari. Bertambah menjadi 65.989 orang pada Februari. Pada Maret tepidana narkoban sejumlah 66.846 orang. Lantas pada April ada 67.541 narapidana narkoba.

Setelah eksekusi kedua pada 29 April 2015, jumlah terpidana juga bertambah lagi. Data itu terungkap pada Mei yang mencapai 67.808 orang. Aktivis Persaudaraan Napza Indonesia (PKNI) Totok Yulianto menuturkan bahwa data yang mereka rilis itu juga didasarkan pada data di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

”Harus cari cara lain selain hukuman mati. Apalagi, KUHP yang mencantumkan hukuman mati sekarang juga masih dalam pembahasan di dewan,” ujar dia.

Siang kemarin, mantan jaksa agung Marzuki Darusman juga datang ke kantor Imparsial. Dia pun memberikan dukungan pada para aktivis yang menolak pemberlakuan hukuman mati. Lantaran dianggap sebagai bentuk pencederaan hak-hak asasi manusia. Dia juga menyinggung sudah banyak negara yang menghilangkan hukuman mati itu dalam sistem peradilan di dunia.

”Alasanya hukuman mati itu berlawanan dengan perikemanusiaan. Dianggap sebagai hukuman yang kejam,” ujar mantan ketua komisi nasional hak asasi manusia.

Dia juga memberikan catatan tentang pembahasan KUHP yang sedang berjalan di DPR. Bila kelak hukuman mati itu ditiadakan, maka orang yang mendapatkan vonis mati itu harus diturunkan hukumannya lebih ringan. Itupun berlaku surut. Jadi ganti hukuman seumur hidup.

”Ketentuan itu dianut di PBB lho,” ujar mantan ketua tim pencari fakta kasus kerusuhan Mei 1998 itu. (idr/jun/jpg)

Bagikan :

Prosedur Eksekusi Mati harus Transparan

Jakarta – Media Indonesia. PRO-kontra hukuman mati, baik vonis maupun eksekusinya, tersulut kembali dengan rencana pelaksanaan hukuman mati tahun ini. Namun, pelaksanaan eksekusi mati yang tinggal menghitung hari harus melakui prosedur yang transparan.

Prosedur ini harus dipaparkan kepada publik melalui indikator terukur. Misalnya, kriteria pemberian atau penolakan grasi, dan penentuan siapa saja yang bakal dieksekusi.

Proses penentuan terpidana yang dieksekusi sebaiknya tidak tertutup dari publik. Demikian disampaikan Koalisi Penolak Hukuman Mati di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (11/5).

“Bila eksekusi dilakukan secara diam-diam, maka peluang kesewenangan semakin terbuka lebar. Ini mengarah pada diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, membuka peluang pelanggaran HAM serius terkait nyawa manusia, serta pelanggaran terhadap prinsip rule of law dan fair trial,” ujar Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Hafiz Muhammad.

Contoh pelanggaran prinsip peradilan yang transparan, jelas Hafiz, adalah kasus terpidana mati Marry Jane dari Filipina. Berkaca dari kasus tersebut.

Di sisi lain, pemerintah diharapkan meninjau kembali keputusan untuk melakukan eksekusi mati gelombang III. Sebab, pelaksanaan eksekusi mati bisa memperlemah posisi tawar pemerintah dalam melindungi WNI yang terancam hukuman mati di luar. “Karena sistem peradilan di luar negeri juga ada yang tidak fair,” ujarnya.

Menurut Hafiz, penegasan Jaksa Agung HM Prasetto, yang menghargai pendapat yang berbeda, tetap akan melaksanakan eksekusi, harus diikuti oleh jelan tengah. Jalan tengahnya Kejaksaan meneliti kembali dengan saksama mereka yang akan dieksekusi. Hak-hak mereka sebagai terpidana ataupun proses peradilannya perlu dihargai.

Terkait itu, Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan indikator ini penting supaya pemerintah bisa menjelaskan mengapa narapidana yang telah mengalami masa hukuman penjara lebih dari lima hingga 10 tahun tetapi belum juga dieksekusi mati. Bahkan, ada narapidana yang telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun, namun belum juga mendapatkan kepastian hukum.

Di sisi lain, ada narapidana dengan masa hukuman lima tahun atau kurang dari lima tahun tetapi telah dijatuhi vonis eksekusi mati. Kondisi ini, lanjut Al Araf, menimbulkan adanya dugaan unsur politis dalam penjatuhan vonis eksekusi mati.

Menurut Al Araf penolak hukuman mati sebenarnya juga menyadari bahwa masalah narkoba di Indonesia sangat berat. Namun, hukuman mati bukanlah cara yang tepat untuk menciptakan efek jera.

Buktinya, penyalahgunaan dan penjualan narkoba makin bertambah marak. Pemerintah dan pembuat UU juga belum pernah melakukan kajian tentang sejauh mana hukuman berat itu bisa membuat jera para pelakunya.

“Substansi hukum proses penetapan vonis kurang kuat. Karenanya, secara jangka pendek dan jangka panjang, kami menuntut pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati bagi para narapidana,” ujarnya. (OL-2)

Rudy Polycarpus

Bagikan :

Imparsial Desak Jokowi Moratorium Hukuman Mati

TEMPO.COJakarta – Imparsial mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung Prasetyo membatalkan rencana pelaksanaan eksekusi mati gelombang tiga.

Kejaksaan Agung berencana mengeksekusi terpidana mati gelombang tiga sebanyak tujuh orang. Sedangkan berdasarkan informasi rapat kerja antara Kejagung dan Komisi III, rencananya Kejagung akan menggelar 12 eksekusi mati tahun 2016 ini.

“Langkah yang penting dilakukan Presiden adalah segera mengeluarkan kebijakan moratorium eksekusi mati dan mendorong penghapusan penerapan hukuman mati secara menyeluruh,” kata Al Araf, Direktur Imparsial di kantornya, Jakarta, Ahad, 1 Mei 2016.

Al Araf menjelaskan, pemerintah semestinya memperhatikan semangat dan dinamika di tingkat internasional terkait dengan hukuman mati. Sebagian besar negara, menurut dia, sudah menghapus hukuman mati.

“Hingga akhir 2015, tercatat 102 negara telah menghapus secara total,” ujarnya.

Selain itu, enam negara tercatat masih mempertahankan untuk kejahatan serius, 32 negara moratorium, dan yang menerapkan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan masih 58 negara, termasuk Indonesia.

Al Araf menilai seharusnya Presiden Jokowi bisa mendorong praktek hukum yang beradab, yakni praktek hukum yang berfungsi sebagai instrumen koreksi dan manusiawi.

INGE KLARA SAFITRI

Bagikan :

Aktivis HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Tekan Peredaran Narkoba di Lapas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menolak rencana Pemerintah Joko Widodo melakukan eksekusi hukuman mati.

Direktur Imparsial Al Araf menegaskan tidak ada korelasi antara eksekusi hukuman mati terhadap tingkat kejahatan narkoba.

“Perang terhadap narkoba harus dilakukan pemerintah. Kalau masih ada pelaku narkoba yang mengedarkan di dalam lapas, itu berarti kontrol di lapas persoalannya bukan hukuman mati,” kata Al di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Ia mengatakan sistem lembaga permasyarakatan dengan petugas yang dapat disogok menimbulkan celah peredaran narkoba.

Selain itu, petugas lapas juga rawan melakukan korupsi. Ia yakim bila sistem diperbaiki, maka tidak ada ruang bagi peredaran narkoba dari dalam lapas.

“Penyakitnya korupsi di lapas maka obatnya menghentikan korupsi di lapas,” tuturnya.

Ia mencontohkan jaminan bagi petugas lapas terpenuhi kebutuhan hidup.

Bila diperbaiki, maka hukuman mati bukan jawaban dari peningkatan peredaran narkoba.

Selain itu terdapat faktor lainnya dimana sistem penegakan hukum masih bermasalah. Pasalnya, Al melihat masih adanya mafia peradilan dan kriminalisasi.

“Sistem peradilan yang belum fair, rekayasa kasus dan segala macam itu membuat hukuman ini perlu ditinjau lagi. Kalau orang sudah mati maka hukumannya tidak bisa dikoreksi kembali,” ujarnya.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menangani persoalan lembaga permasyarakatan. Para narapidana harus terpenuhi haknya.

“Saya rasa pemerintah punya anggaran untuk memperbaiki LP ini,” kata Al.

Bagikan :

Jokowi Dinilai Tak Sesuai Nawacita Jika Lakukan Eksekusi Mati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung berencana melakukan eksekusi terpidana mati gelombang ketiga.

Informasi yang beredar, jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi pada gelombang ketiga sebanyak 7 orang.

Direktur Imparsial Al Araf menilai hal tersebut menunjukkan pemerintahan Joko Widodo tidak belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Pemerintahan Jokowi konsisten dengan Nawacita penghormatan kepada HAM. Kalau konsisten maka eksekusi hukuman eksekusi dihentikan karena tidak sesuai Nawacita,” kata Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Al mengingatkan adanya moratorium eksekusi hukuman mati. Sebab, pertimbangan DPR dan Pemerintah yang sedang melakukan revisi UU KUHP.

Revisi itu menunjukkan kemajuan, dimana adanya perubahan hukuman mati dari tindak pidana pokok menjadi alternatif. Kemudian, syarat-syarat pemberian hukuman mati diperberat.

Ia menuturkan pelanggaran hak untuk hidup melalui penerapan hukuman mati tercatat sangat tinggi selama 1,5 tahun pemerintahan Jokowi. Dari Oktober 2014-April 2016, terdapat 71 jumlah vonis pidana mati baru di berbagai tingkat pengadilan.
Sementara itu 14 orang terpidana mati telah dieksekusi.

Al menuturkan dalam revisi UU KUHP juga dibahas masa tahanan 5-10 tahun menjadi seumur hidup sehingga hukuman mati dikaji ulang.

“Pemerintah tak perlu melakukan eksekusi hukuman mati,” ujarnya.

Apalagi, kata Al, pemerintah dan DPR melihat situasi saat ini dimana banyak negara menghentikan praktik hukuman mati.

Ia menyebutkan praktik pemidanaan bukan lagi mengenai hukuman mati terkait pembalasan tetapi koreksi sosial.

“Dulu pembalasan, membunuh dibalas membunuh, sekarang tujuan pemidanaan bukan pembalasaan tapi koreksi dan kontrol sosial. Di Indonesia napi vonis hukuman mati ditempatkan di lapas. Lapas bukan penghukuman tapi permasyarakatan tujuannya koreksi sosial,” imbuhnya.

 

Bagikan :

Imparsial: Indikator Vonis Mati tidak Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan pemerintah harus menjelaskan sejumlah indikator dalam menentukan eksekusi bagi para terpidana mati. Proses penentuan terpidana yang dieksekusi sebaiknya tidak tertutup dari publik.

“Sampai saat ini tidak ada indikasi yang terukur dalam menentukan siapa, mengapa dan kapan seorang terpidana dijatuhi hukuman eksekusi mati. Penerapan eksekusi mati pun tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah kejahatan baik narkotika maupun terorisme,” jelas Al Araf kepada awak media di Jakarta, Ahad (1/5).

Dia menjelaskan, ada narapidana yang telah mengalami masa hukuman penjara lebih dari lima hingga 10 tahun tetapi belum dijatuhi eksekusi mati. Bahkan, ada narapidana yang telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun dan belum juga mendapatkan status eksekusi mati.

Di sisi lain, ada narapidana dengan masa hukuman lima tahun atau kurang dari lima tahun tetapi telah dijatuhi vonis eksekusi mati. Kondisi ini, lanjut Al Araf, menimbulkan adanya dugaan unsur politis dalam penjatuhan vonis eksekusi mati.

“Ada kesan bahwa eksekusi mati kepada sejumlah narapidana hanya untuk membangun citra pemerintahan yang tegas. Padahal, secara substansi hukum proses penetapan vonis kurang kuat. Karenanya, secara jangka pendek dan jangka panjang, kami menuntut pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati bagi para narapidana,” kata Al Araf.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Imparsial, selama 1,5 tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi, ada 71 vonis eksekusi mati baru yang dijatuhkan. Sebanyak 52 kasus dari jumlah tersebut terkait dengan kejahatan narkotika.

Sisanya, 19 kasus merupakan kejahatan pembunuhan, pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Dari seluruh kasus tersebut, ada 14 terpidana yang telah dieksekusi mati pada 2015 lalu.

Rep: c36/ Red: Karta Raharja Ucu
Bagikan :

Imparsial Minta Hukuman Mati Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, semestinya pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai indikator-indikator dalam menentukan vonis hukuman mati kepada seseorang. Hal tersebut sangat diperlukan karena hukuman mati sulit untuk dikoreksi.

“Sampai saat ini tidak ada indikasi yang terukur dalam menentukan siapa, mengapa dan kapan seorang terpidana dijatuhi hukuman eksekusi mati,” ujar Al Araf dalam diskusi di Jakarta Selatan, Minggu (1/5/2016).

Menurut dia, sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini masih sangat rawan. Kalau hukuman mati tetap diterapkan, maka persoalannya akan meluas dan menyinggung pesoalan hak asasi manusia.

Jika sudah seperti itu, sebut dia, pemerintah tidak mengamalkan nilai-nilai nawacita yang sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi sebagai janji politiknya saat itu.

Saat ini, menurut Al Araf, vonis hukuman mati menjadi sebatas kesan bahwa pemerintah tengah membangun pemerintahan yang tegas.

“Padahal, secara substansi hukum proses penetapan vonis kurang kuat. Karenanya, secara jangka pendek dan jangka panjang, kami menuntut pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati bagi para narapidana,” kata Al Araf.

Maka dari itu, lanjut Al Araf, penerapan hukuman mati harus dihentikan. Pemerintah seharusnya melakukan moratorium pada undang-undang tersebut.

Pada kenyataannya, kata dia, penerapan hukuman mati tidak berdampak signifikan dalam mengurangi angka kejahatan baik dari jenis kejahatan narkotika maupun terorisme.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Imparsial, sebutnya, selama kurun waktu 1,5 tahun kepemimpinan Jokowi tercatat ada 71 vonis eksekusi mati sudah dijatuhkan.

Dari jumlah itu, terdapat 52 kasus terkait dengan kejahatan narkotika, sementara 19 kasus sisanya merupakan kejahatan pembunuhan, pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.

Dari seluruh kasus itu, ada 14 terpidana yang telah dieksekusi pada 2015 lalu.

Penulis : Fachri Fachrudin
Editor : Erlangga Djumena
Bagikan :

Portfolio Items