Pos

Vonis Hukuman Mati Naik 236 Persen di Era Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia — Angka penjatuhan vonis maupun eksekusi hukuman mati di Indonesia meningkat 236,6 persen sepanjang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), periode 2014-2019 dibandingkan dengan era kepresidenan sebelumnya sepanjang era reformasi.

“Praktik hukuman mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019 pada realitasnya meningkat tajam, baik dari penjatuhan vonis mati maupun eksekusi yang dilakukan,” tutur peneliti Imparsial, Husein Ahmad di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

Peningkatan drastis itu, kata Husein, dibandingkan dengan total vonis maupun eksekusi mati pada era kepresidenan sebelumnya, dari BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam catatannya, Imparsial menyatakan pada era Habibie-SBY (1998-2013), rata-rata vonis per tahun adalah 13,13 hukuman mati selama 15 tahun tersebut. Sementara itu pada era Jokowi-JK (2014-2019), jumlah vonis mati rata-rata 44,2 per tahun.

Walhasil, Imparsial mendata kenaikannya mencapai 236,6 persen.

Kemudian eksekusi mati pada era Habibie-SBY ada 27 eksekusi, dengan rata-rata 1,8 eksekusi per tahun.

Sementara, pada era Jokowi-JK telah ada 18 eksekusi mati sehingga rata-rata per tahunnya adalah 3,6. Walhasil kenaikan eksekusi mati era mencapai 100 persen pada era Jokowi-JK.

Pada era Jokowi-JK, setidaknya ada 221 vonis pidana mati selama lima tahun terakhir yang dijatuhkan di berbagai tingkat pengadilan di Indonesia. Dari angka tersebut sebanyak 166 orang divonis mati karena kasus narkoba, 51 orang karena kasus pembunuhan, tiga orang karena kasus pencurian dengan kekerasan, dan satu orang karena kasus terorisme.

Hukuman vonis mati di era pemerintah Jokowi periode pertama terjadi dalam tiga gelombang eksekusi, di mana sebanyak 18 orang dieksekusi. Rinciannya pada gelombang I yang dilakukan tanggal 18 Januari 2015 terdapat enam orang dieksekusi mati. Pada gelombang II yang dilakukan tanggal 29 April 2015 terdapat delapan orang dieksekusi mati. Dan pada gelombang III yang dilakukan tanggal 29 Juli 2016 terdapat empat orang dieksekusi mati.

Beberapa di antara mereka yang dieksekusi mati dalam ketiga gelombang tersebut adalah Rani Andriani, Zainal Abidin dan Freddy Budiman. Ketiganya terjerat kasus narkoba.

Dari angka tersebut dikatakan ada 50 vonis mati yang dijatuhkan di Indonesia kepada Warga Negara Asing (WNA), yang terdiri dari 8 warga Malaysia, 2 warga Iran, 6 warga Nigeria, 13 warga Tiongkok, 2 warga Hong Kong, 17 warga Taiwan, satu warga Singapura, satu warga Pakistan, dan satu warga Prancis.

Efek Jera Dinilai Tak Efektif

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Maburi, mengatakan tuntutan hukuman mati sebetulnya bukanlah jenis yang efektif untuk memberikan efek jera terhadap para terpidana. Menurutnya tak ada bukti objektif yang menunjukkan praktik hukuman mati berdampak terhadap naik atau turunnya angka kejahatan di Indonesia.

“Contoh dalam kasus narkoba misalnya. Sejak ekskusi mati pelaku narkoba secara masif dilakukan oleh Kejaksaan Agung, angka kejahatan narkoba justru meningkat tajam. Dan ini diakui sendiri oleh BNN [Badan Narkotika Nasional],” tutur Gufron pada kesempatan yang sama.

Selain dinilai tidak efektif, kata Gufron, Imparsial memandang hukuman mati bertentangan dengan jaminan konstitusional hak hidup di Indonesia. Dalam hal ini Gufron mengacu pada UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM di Indonesia maupun internasional.

Ia juga menambahkan pidana mati menjadi sarat masalah ketika terjadi kesalahan penghukuman terhadap terpidana. Hukuman mati menutup ruang koreksi terhadap terpidana yang sudah dieksekusi jika ditemukan kesalahan vonis.

“Bagaimana misalnya, ketika terjadi kesalahan penghukuman. Yang itu diduga dalam beberapa terpidana mati yang sudah dieksekusi. Bagaimana caranya merehabilitasi itu, atau mengubah? Sementara orangnya sudah dieksekusi,” ujarnya

 

Argumen tersebut kemudian semakin menguatkan rekomendasi imparsial agar pemerintah menghapus pidana mati dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga kini masih banyak dipersoalkan berbagai pihak.

Imparsial juga menuntut Jokowi agar mengeluarkan moratorium pidana mati. Hal ini dikatakan bisa menjadi tolak ukur melihat keseriusan presiden dalam menangani kesaratan masalah dalam hukuman pidana mati.

“Kita bisa melihat jika memang moratorium dalam arti bentuk Perpres [Peraturan Presiden], artinya presiden dengan kebijakannya mengeluarkan penghentian pelaksanaan eksekusi secara resmi,” jelas Bhatara Ibnu Reza selaku peneliti dari Imparsial di kesempatan yang sama.

Gufron sendiri memandang pembuat kebijakan di Indonesia saat ini memiliki dualisme sikap terhadap hukuman mati yang masih diterapkan sebagai vonis pidana. Itulah, kata dia, yang terlihat dari keberadaan sejumlah undang-undang yang tak konsisten mengedepankan HAM dengan terus memperkuat keberadaan pidana mati sebagai hukuman.

“Kita melihat ada dualisme sikap pemerintah dan DPR,” ujar Gufron.

Ia mencontohkan pada draf terakhir RKUHP yang mengubah hukuman pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif. Tapi, sambungnya, pada sejumlah pasal dalam draf RKUHP yang mendapatkan gelombang aksi penolakan itu ternyata masih ada sejumlah pasal yang menyimpan ancaman hukuman mati. Ia mencotohkan salah satunya pada pasal terkait makar.

Selain pada RKUHP, hukuman mati juga masih bisa ditemukan di sejumlah UU lain. Seperti UU No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak misalnya yang juga menyimpang ancaman pidana, bersamaan dengan ancaman kebiri. Ancaman hukuman mati juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Terorisme di Indonesia

Itu, dinilai pihaknya nya berseberangan dengan sejumlah undang-undang yang mengedepankan hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negara. Pemaparan tersebut tertera dalam sejumlah perundang-undangan, seperti dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pada ketiga beleid itu jelas-jelas menjamin hak hidup sebagai hak setiap warga negara Indonesia.

“Jadi memang dalam konteks aturan hukum ada dualisme. Di satu sisi mendorong pengetatan, tetapi di sisi lain jumlah tindak pidana yang diancam hukuman itu ditambah,” kata Gufron soal hukuman mati.

CNN Indonesia | Jumat, 11/10/2019 12:26 WIB
(fey/kid)

Bagikan :

Imparsial Minta Presiden Cabut Hukuman Mati di Indonesia

Jakarta, Gatra.com – Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri mendesak pemerintah menghapus hukuman mati dalam konteks aturan, hukum, ancaman pidana mati dari semua jenis peraturan perundangan di Indonesia.

Menurut Ghufron perlunya dihapus dari seluruh tindak kejahatan karena bertentangan hak asasi manusia (HAM).

“Karena hak hidup itu kalau dalam hak asasi manusia, itu kan non reachable. Itu maksudnya dalam kondisi dan situasi apapun itu gak bisa dicabut, termasuk ketika orang melakukan tindak pidana. Sekalipun termasuk terorisme,” kata Ghufron kepada wartawan di Kantor Imparsial, Jakarta Kamis (10/10).

Gufron menegaskan, kebijakan paling minimum untuk hukuman mati adalah moratorium atau penghentian sementara, karena untuk mencapai penghentian hukuman mati, sepenuhnya agak sulit dilakukan.

“Memang untuk mendorong menuju penghapusan pidana mati memang banyak tantangan. Kemudian situasi kebatinan masyarakat juga ya, mungkin tidak bisa dipungkiri banyak yang masih mendukung dan sebagainya gitu,” katanya.

Untuk menunjukkan pemerintah punya itikad baik terkait perlindungan hak hidup di Indonesia, Ghufron menilai, moratorium adalah langkah yang tepat menuju penghapusan.

Ghufron menilai ada dualisme sikap pemerintah. Di satu sisi ada keinginan untuk mengubah hukuman mati dari yang tadinya hukuman pokok menjadi hukum alternatif. Di sisi lain perkembangan hukum proses legislasi justru malah semakin melegitimasi dan memperkuat.

“Itu dilihat dari banyaknya tindak pidana baru yang diancam dengan hukuman mati mulai dari UU perlindungan anak, terorisme, KUHP juga banyak,” katanya.

Ghufron menganggap, apabila pemerintah punya komitmen terhadap hak asasi manusia, seharusnya hukuman tersebut lebih baik dihapuskan. Ini menjadi catatan bahwa Presiden Jokowi di periode pertamanya yang tidak memberikan perhatian soal isu-isu kemanusiaan.

“Lima tahun kedepan ini harus jadi catatan serius. Jangan hanya fokus soal ekonomi infrastruktur. Soal reformasi hukum HAM ini harus jadi perhatian, karena ini banyak masalah kan,” katanya.

Ghufron menyebut ada beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan agar pemerintah dapat meniadakan hukuman di Indonesia. Pertama hukuman mati bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

“Hukuman mati bertentangan dengan jaminan konstitusional tentang hak hidup yang ditegaskan dalam UUD 1945,” kata Ghufron.

Alasan kedua, lanjut Gufron, hukuman mati bertentangan dengan tujuan sistem pembinaan modern yang mendorong untuk menjadi instrumen koreksi bukan lagi sebagai instrumen untuk menghukum ataupun balas dendam seperti dilakukan pada praktik hukuman zaman dahulu. Hukuman mati pun juga riskan dari salah prosedur.

“Perlu edukasi sehingga dia menjalani hukuman, dia kembali ke masyarakat berbaur dengan masyarakat. Harusnya (hukuman) menjadi instrumen koreksi. Hukuman mati menutup ruang koreksi, ketika terjadi kesalahan penghukuman, terutama dalam konteks penegakkan hukum di Indonesia yang sarat dengan masalah, korupsi dan sebagainya,” katanya.

Ia menambahkan, alasan pemerintah mengeksekusi mati terpidana untuk memberikan efek jera dinilai hanya mitos belaka. Kenyataanya, kasus kejahatan di masyarakat tidak berkurang sama sekali.

“Dalam kasus narkoba misalnya, sejak eksekusi mati pelaku narkoba secara masif dilakukan oleh kejaksaan agung angka kejahatan narkoba justru meningkat tajam. Ini diakui sendiri oleh BNN (Badan Narkotika Nasoonal). Itu secara objektif menunjukkan efek jera itu tidak ada,” katanya.


Reporter: Novrizaldi
Editor: Anthony Djafar
Gatra.com | 10 Oct 2019 20:55
Bagikan :

Imparsial: Era Jokowi Banyak Lakukan Eksekusi dan Vonis Mati

Jakarta, Gatra.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pengawasan hak asasi manusia di Indonesia, Imparsial merilis laporan “Evaluasi Praktik Hukuman Mati: Era Pemerintahan Jokowi (2014-2019)” bertepatan hari antihukuman mati sedunia pada Kamis (10/10).

Ada beberapa evaluasi penting dalam laporan penelitian yang dirilis ini, khususnya terkait praktik hukuman mati di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad menyampaikan, praktik hukuman mati di era pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019 meningkat tajam, mulai dari penjatuhan vonis mati hingga penetapan eksekusi.

Hussein menuturkan, adanya program “Indonesia Darurat Narkotika” sejak awal Pemerintahan Jokowi, sudah ada tindakan eksekusi terhadap 10 terpidana kasus narkoba.

“Pada eksekusi mati gelombang pertama yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015, sebanyak enam orang dieksekusi, yakni Rani Andriani (Indonesia), Solomon Okafor/Namaona Dennis (Nigeria), Marco A. Moreira (Brasil), Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), dan Tran Thi Bich Hanh (Vietnam),” ucap Hussein di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (10/10).

Kasus yang paling ramai dan menjadi sorotan internasional adalah eksekusi mati terhadap duo Bali Nine, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali. Ia menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia dan dieksekusi pada gelombang ke dua berdasarkan catatan Imparsial.

“Sebanyak delapan orang dieksekusi pada eksekusi mati gelombang ke dua yang dilakukan pada tanggal 29 April 2015, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia), Martin Anderson (Ghana), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem A. Salami (Cordoba), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Nwolise (Nigeria), dan Okwudili Ayotanze (Nigeria),” lanjut Hussein.

Setahun kemudian, eksekusi gelombang tiga kembali dilaksanakan pada 29 Juli 2016 dengan mengeksekusi empat orang: Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), dan Humphrey Ejike (Nigeria).

Catatan penting untuk Presiden Jokowi menurut Imparsial, di era pertama pemerintahan Jokowi, jumlah eksekusi hukuman mati pada tiga gelombang itu lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1998-2013. Dari era pemerintahan Presiden B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono, hanya terdapat 27 eksekusi mati yang dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun, sebesar 1,8 rata-rata eksekusi mati yang terjadi per tahunnya.

Sedangkan pada lima tahun pertama, Pemerintahan Jokowi telah melakukan 18 eksekusi mati yang dibagi menjadi tiga gelombang.

“Jika dihitung dari 18 eksekusi yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun, maka akan didapat sebesar 3,6 rata-rata eksekusi mati yang terjadi pertahunnya. Perbandingan eksekusi mati yang terjadi selama era reformasi naik tajam di era pemerintahan Jokowi, yakni dengan kenaikan sebesar 100%. 1,8 menjadi 3,6,” tuturnya.

Selain eksekusi mati, Hussein menjelaskan, pada periode Presiden Jokowi terjadi peningkatan vonis mati yang dilakukan pengadilan di berbagai tingkatan. Sedikitnya ada 221 vonis mati baru. Angka penjatuhan vonis pidana mati kemudian meningkat di berbagai tingkat pengadilan.

Apabila dilihat dari jenis tindak pidana, tercatat sebanyak 166 orang atau 75,11% dijatuhi vonis mati terkait kejahatan narkoba, 51 orang dalam kasus pembunuhan, tiga orang terkait kasus pencurian dengan kekerasan, serta satu orang lainnya dalam kasus terorisme.

“Angka tersebut kian menambah daftar vonis mati yang dijatuhkan pada era pemerintahan sebelumnya,” pungkasnya.


Reporter: Novrizaldi
Editor: Annisa Setya Hutami
Gatra.com | 10 Oct 2019 16:53
Bagikan :

Imparsial Sebut Eksekusi Mati pada Era Jokowi-JK meningkat Tajam

JAKARTA, KOMPAS.com – Peniliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan, praktik eksekusi mati selama lima tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla meningkat tajam. “Dengan dalih Indonesia berstatus ‘darurat narkotik’, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya tercatat telah melakukan sebanyak tiga gelombang eksekusi,” kata Hussein di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019). Hussein mengatakan, sejak kepemimpinan Jokowi ada tiga gelombang eksekusi yang dilakukan terhadap 18 orang yang merupakan terpidana kasus narkoba. Gelombang I, eksekusi dilakukan pada 18 Januari 2015 dengan enam terpidana dari berbagai negara. Lalu, Gelombang II dilaksanakan pada 29 April 2015 dengan terpidana sebanyak delapan orang. Ketiga, eksekusi Gelombang III dilakukan pada 29 Juli 2016. “Setahun kemudian, eksekusi Gelombang III kembali dilaksanakan pada 29 Juli 2016 dengan mengeksekusi empat orang yaitu, Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus lgweh (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), dan Humphrey Ejike (Nigeria),” ujar Hussein. Hussein membandingkan jumlah praktik eksekusi mati sejak 1998 hingga 2003, dari pemerintahan Presiden BJ Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono, dengan pemerintahan Jokowi-JK. Eksekusi mati selama masa pemerintahan BJ Habibie dan SBY, kata dia, terdapat 27 eksekusi mati dalam kurun waktu 15 tahun.  Dengan demikian, didapat 1,8 rata-rata eksekusi mati terjadi per tahunnya. Jika dibandingkan di era pemerintahan Jokowi-JK, maka Hussein menyebutkan bahwa angkanya meningkat tajam, yaitu 18 eksekusi mati dalam kurun waktu lima tahun.

Pada era Pemerintahan Jokowi sejak Oktober 2014 hingga pertengahan 2019, telah dilaksanakan 18 eksekusi mati yang dibagi menjadi tiga gelombang. “Maka akan didapat sebesar 3,6 rata-rata eksekusi mati yang terjadi per tahun. Perbandingan eksekusi mati yang terjadi selama era reformasi naik tajam di era Pemerintahan Jokowi, yakni dengan kenaikan sebesar 100 persen (1,8 menjadi 3,6),” kata Hussein. Lebih lanjut, Hussein mengatakan, eksekusi mati di era Jokowi-JK menyimpan beberapa masalah terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan konstitusi. “Hak-hak terpidana yang diabaikan contoh terkait grasi dan pemberitahuan 3×24 jam sebelum eksekusi. Kemudian, peradilan yang tidak adil, mitos efek jera yang keliru, politisasi dan diskriminasi dalam praktik hukuman mati, perlindungan buruh migran di luar negeri, serta problem akuntabilitas anggaran eksekusi mati,” ujar Hussein.

Kompas.com – 10/10/2019, 16:19 WIB
Penulis : Haryanti Puspa Sari
Editor : Bayu Galih

Bagikan :

Imparsial: Eksekusi Mati Lima Tahun Jokowi-JK Meningkat Tajam

AKURAT.CO, Imparsial mengevaluasi praktik hukuman mati pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla periode 2014-2019. Imparsial mencatat selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK penjatuhan vonis mati atau mengeksekusi mati mengalami peningkatan tajam.

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menyebutkan, banyaknya vonis atau hukuman mati itu dengan alasan bahwa Indonesia darurat narkotika. Hussein menyebutkan, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahanya tercatat melakukan tiga gelombang eksekusi terhadap 18 orang yang seluruhnya merupakan terpidana mati kasus narkoba.

“Selain eksekusi mati pada periode ini juga terjadi peningkatan vonis mati yang dilakukan oleh pengadilan di berbagai tingkatan,” kata Hussein saat konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019).

Hussein mengatakan bahwa pihaknya mencatat pengadilan berbagai tingkatan menjatuhkan vonis mati sebanyak 221 vonis mati baru.

Ia menjelaskan, pada eksekusi mati gelombang pertama yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015 lalu, enam orang dieksekusi yakni Rani Andriani (Indonesia), Solomon Okafor, Namaona Dennis (Nigeria), Marco A. Moreira (Brasil), Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), dan Tran Thi Bich Hanh (Vietnam).

Lalu delapan orang dieksekusi mati gelombang kedua yang dilakukan pada tanggal 29 April 2015, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia), Martin Anderson (Ghana), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem A. Salami (Cordoba), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Nwolise (Nigeria), dan Okwudili Ayotanze (Nigeria).

Ia menyebutkan, setahun kemudian, eksekusi gelombang ketiga kembali dilaksanakan pada 29 Juli 2016 dengan mengeksekusi empat orang yakni Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), dan Humphrey Ejike (Nigeria).

“Selain eksekusi mati, angka penjatuhan vonis pidana mati pun meningkat tinggi. Dalam lima tahun terakhir, tercatat sebanyak 221 vonis pidana mati dijatuhkan di berbagai tingkat pengadilan,” jelasnya.

Ia menuturkan, jika dilihat dari jenis tindak pidana, tercatat sebanyak 166 orang atau 75,11 persen dijatuhi vonis mati terkait dengan kejahatan narkoba, 51 orang dalam kasus pembunuhan, tiga orang terkait kasus pencurian dengan kekerasan, serta satu orang lainnya dalam kasus terorisme.

“Angka tersebut kian menambah daftar vonis mati yang dijatuhkan pada era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,” ujarnya.

 

 

Muslimin

 Kamis, 10 Oktober 2019 15:57 WIB

Bagikan :

Evaluasi Praktik Hukuman Mati Pada Era Pemerintahan Jokowi 2014-2019

       Executive Summary

 

Praktik hukuman mati pada era pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019 pada realitasnya meningkat tajam, baik dari penjatuhan vonis mati maupun eksekusi yang dilakukan. Dengan dalih Indonesia berstatus “darurat narkotika”, Presiden Jokowi sejak awal pemerintahannya tercatat telah melakukan sebanyak tiga gelombang eksekusi terhadap 18 orang yang mana seluruhnya merupakan terpidana mati kasus narkoba. Selain eksekusi mati, pada periode ini juga terjadi peningkatan vonis mati yang dilakukan oleh pengadilan di berbagai tingkatan yaitu dengan sedikitnya 221 vonis mati baru.

 

Pada eksekusi mati gelombang I yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015, sebanyak enam orang dieksekusi, yakni Rani Andriani (Indonesia), Solomon Okafor/Namaona Dennis (Nigeria), Marco A. Moreira (Brasil), Daniel Enemuo (Nigeria), Ang Kim Soei (Belanda), dan Tran Thi Bich Hanh (Vietnam). Sedangkan sebanyak delapan orang dieksekusi pada eksekusi mati gelombang II yang dilakukan pada tanggal 29 April 2015, yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan (Australia), Martin Anderson (Ghana), Zainal Abidin (Indonesia), Raheem A. Salami (Cordoba), Rodrigo Gularte (Brasil), Sylvester Nwolise (Nigeria), dan Okwudili Ayotanze (Nigeria). Setahun kemudian, eksekusi gelombang III kembali dilaksanakan pada 29 Juli 2016 dengan mengeksekusi empat orang: Freddy Budiman (Indonesia), Michael Titus Igweh (Nigeria), Seck Osmane (Senegal), dan Humphrey Ejike (Nigeria).

 

Selain eksekusi mati, angka penjatuhan vonis pidana mati pun meningkat tinggi. Dalam lima tahun terakhir, tercatat sebanyak 221 vonis pidana mati dijatuhkan di berbagai tingkat pengadilan. Jika dilihat dari jenis tindak pidana, tercatat sebanyak 166 orang atau 75,11% dijatuhi vonis mati terkait dengan kejahatan narkoba, 51 orang dalam kasus pembunuhan, tiga orang terkait kasus pencurian dengan kekerasan, serta satu orang lainnya dalam kasus terorisme. Angka tersebut kian menambah daftar vonis mati yang dijatuhkan pada era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

 

Jika dilihat berdasarkan asal negara, tercatat 170 vonis mati dijatuhkan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan 51 vonis mati kepada Warga Negara Asing (WNA), yang terdiri dari warga negara Malaysia (8), Iran (2), Nigeria (6), Tiongkok (13), Hong Kong (2), Taiwan (17), Singapura (1), Pakistan (1), dan Perancis (1). Sedangkan jika dilihat dari kategori jenis kelamin, terlihat sebagian besar pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati adalah laki-laki, yaitu sebanyak 212 orang, sedangkan perempuan sebanyak sembilan orang. Selain itu, 221 vonis mati baru yang dijatuhkan selama masa pemerintahan Presiden Jokowi tercatat paling banyak dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan (19), PN Palembang (14), Mahkamah Agung (13), PN Jakarta Utara (11), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (10), PN Jakarta Selatan (10), PN Banda Aceh (9), PN Jakarta Barat (9), PN Tangerang (9), PN Siak (7), dan PN Lubuk Pakam (7).

 

Lebih jauh, selama era reformasi sejak tahun 1998 hingga 2013 (pemerintahan Presiden B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono), terdapat 197 terdakwa yang dijatuhi vonis mati. Empat macam kasus yang melatari penentuan vonis terhadap terdakwa, yaitu kasus narkoba, pembunuhan, terorisme, dan pencurian dengan kekerasan. Jika dihitung dari 197 vonis yang dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun, maka akan didapat sebesar 13,13 rata-rata vonis mati yang terjadi per tahunnya. Sedangkan pada era pemerintahan Jokowi, yakni terhitung sejak Oktober 2014 hingga pertengahan tahun 2019, Imparsial mencatat terdapat setidaknya 221 orang terdakwa dijatuhi vonis mati. Jika dihitung dari 221 vonis yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun, maka akan didapat sebesar 44,2 rata-rata vonis mati yang dijatuhkan per tahunnya. Perbandingan vonis mati yang terjadi selama Reformasi naik di era pemerintahan Jokowi, dengan kenaikan sebesar 236.6% (13,13 menjadi 44,2).

 

Selama era reformasi pula, sejak tahun 1998 hingga 2013 (pemerintahan Presiden B. J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono), terdapat 27 eksekusi mati yang dilakukan. Jika dihitung dari 27 eksekusi yang dilakukan dalam kurun waktu 15 tahun, maka akan didapat sebesar 1,8 rata-rata eksekusi mati yang terjadi per tahunnya. Sedangkan pada era pemerintahan Jokowi (Oktober 2014–pertengahan 2019), telah dilaksanakan 18 eksekusi mati yang dibagi menjadi tiga gelombang. Jika dihitung dari 18 eksekusi yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun, maka akan didapat sebesar 3,6 rata-rata eksekusi mati yang terjadi pertahunnya. Perbandingan eksekusi mati yang terjadi selama era reformasi naik tajam di era pemerintahan Jokowi, yakni dengan kenaikan sebesar 100% (1,8 menjadi 3,6).

 

Lebih dari itu, dalam eksekusi mati gelombang I, II, dan III yang dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat beberapa permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) maupun pelanggaran konstitusional. Permasalahan ini antara lain: hak-hak terpidana yang diabaikan (e.g. terkait grasi dan pemberitahuan 3×24 jam sebelum eksekusi); peradilan yang tidak adil (unfair trial) sebagaimana terlihat dalam kasus Zulfiqar Ali, Zainal Abidin, Rodrigo Gularte, dan Rani Andriani; mitos efek jera yang keliru; politisasi dan diskriminasi dalam praktik hukuman mati; perlindungan buruh migran di luar negeri, serta problem akuntabilitas anggaran eksekusi mati.

 

Dari segi peraturan perundang-undangan, pada periode pertama era pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) terjadi penambahan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dalam sejumlah aturan hukum. Penambahan itu dapat dilihat dalam dua Undang-Undang (UU) yang telah disahkan, yakni UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Bertambahnya jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati tersebut semakin melegitimasi dan memperkuat praktik hukuman mati Indonesia. Selain dua undang-undang di atas, dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga kini masih berada dalam proses pembahasan di DPR juga terdapat potensi penambahan sejumlah jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

 

Sementara itu, perlindungan bagi buruh migran Indonesia di luar negeri masih juga belum optimal. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, meski selama periode 2014-2019 pemerintah telah membebaskan 443 WNI dari hukuman mati di luar negeri, namun masih banyak juga yang hingga saat ini masih terancam jenis pemidanaan ini, yakni sebanyak 165 orang.[1] Sikap dualisme pemerintah Indonesia dalam praktik hukuman mati di dalam dan luar negeri menjadi hambatan yang signifikan bagi upaya perlindungan buruh migran.

 

 

Atas dasar tersebut, Imparsial merekomendasikan agar:

 

 

  1. Pidana mati dihapuskan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP);
  2. Pemerintah membentuk tim independen untuk menelaah (review) kasus-kasus terpidana mati dengan indikasi peradilan yang tidak adil (unfair trial);
  3. Pemerintah menjamin hak-hak terpidana mati di lembaga-lembaga pemasyarakatan;
  4. Pemerintah membangun mekanisme yang komprehensif bagi upaya perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk di dalamnya pendampingan awal kepada buruh migran yang menghadapi masalah hukum di luar negeri; serta
  5. Indonesia secepatnya memberlakukan moratorium hukuman mati serta menghapus pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia sebagai tujuan

 

[1] Tsarina Maharani, “Siti Aisyah Bebas, Anggota DPR Ingatkan 165 WNI Terancam Hukuman Mati,” Detik.com, 13 Maret 2019, diakses pada 15 Maret 2019, https://news.detik.com/berita/d-4465241/siti-aisyah-bebas-anggota-dpr-ingatkan-165-wni-terancam-hukuman-mati

 

Bagikan :