Pos

Desekuritisasi Papua dan Jalankan Dialog untuk Menyelesaikan Konflik Papua secara Damai dan Bermartabat

RadarKotaNews – Belum lama ini, Menteri Pertahanan, Ryamizard Riyacudu mengatakan bahwa penarikan aparat TNI/Polri dari Papua akan menyebabkan Papua merdeka dari Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyebut Menhan menunjukkan tidak cukup memahami konteks dan substansi kritik masyarakat sipil terhadap kebijakan keamanan di Papua. Sebab kata dia, Sebagai aktor pertahanan dan keamanan, TNI dan Polri tentu memiliki kewajiban untuk menjalankan Tupoksinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

“Kritik yang muncul adalah berkaitan dengan pendekatannya yang eksesif dan koersif, sehingga bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru memunculkan masalah baru,”kata Gufron, Sabtu (7/9).

Atas dasar itu, Gufron berharap, evaluasi atas kebijakan dan pendekatan keamanan penting dan perlu dilakukan.

“Harus dipahami bahwa desakan menarik pasukan tni/polri dari papua bukan berarti menarik keseluruhan pasukan, melainkan menata ulang pengerahan pasukan di Papua,”jelasnya

Menurut, Riset imparsial menunjukkan jumlah pasukan yang diterjunkan di Papua sudah tidak proporsional. Pada tahun 2011 saja misalnya, yakni sebelum dilakukannya pemekaran Kodam dan pembangunan markas-markas baru, diperkirakan jumlah pasukan TNI sebesar 14.842 prajurit. Itu artinya, jika jumlah tersebut tidak berubah, maka jumlah pasukan TNI di Papua diperkirakan bertambah sering dibentuknya kodam baru di Papua Barat.

Tidak hanya itu, hingga saat ini pemerintah juga tidak pernah sekalipun menyebutkan berapa jumlah OPM yang dihadapi di Papua. Sementara, ekses dari tidak proporsional jumlah pasukan justru dirasakan langsung oleh masyarakat setempat seperti tindakan kekerasan oleh aparat keamanan yang dialami warga sipil.

“Penting dicatat bahwa evaluasi atas kebijakan dan pendekatan keamanan di papua hanya salah satu langkah aja. Sebab, dalam upaya menyelesaikan konflik Papua, langkah tersebut harus dibarengi upaya lainnya untuk menyelesaikan akar konflik Papua,”tegas Gufron

Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), setidaknya ada 4 sumber konflik Papua yakni, (a) sejarah integrasi, status dan integritas politik; (b) kekerasan politik dan pelanggaran HAM; (c) kegagalan pembangunan; (d) marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus.

“Tanpa dibarengi oleh upaya yang sifatnya komprehensif untuk menyelesaikan keempat sumber konflik tersebut, upaya penyelesaian konflik Papua tidak akan tuntas dimana gejolak sosial-politik seperti sekarang berpotensi terulang atau meletup kembali di masa depan,”katanya

Memang, upaya mende-eskalasi situasi keamanan di Papua penting dan perlu dilakukan pemerintah guna memastikan rasa aman di masyarakat. Namun, penting bagi pemerintah untuk tidak mengedepankan cara-cara yang eksesif dan koersif dalam menangani gejolak tersebut serta tetap menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Fakta-fakta historis juga telah menunjukkan bahwa penggunaan cara-cara tersebut dalam menangani Papua tidak menyelesaikan masalah, dan bahkan memunculkan masalah-masalah baru, seperti pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, upaya tersebut juga jangan sampai mengabaikan apalagi menafikan pemicu dan akar masalahnya yakni konflik Papua itu sendiri. Berbagai upaya yang dilakukan masih simbolis dan belum menyentuh akar utama permasalahan konflik Papua.

Karena itu, Pemerintah sejatinya memiliki modal dan pengalaman historis untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan damai dan bermartabat yakni melalui jalan dialog.

“Dari pengalaman politik dimanapun tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui dialog,”terangnya

Pasalnya, yang dibutuhkan pada saat ini adalah komitmen dan langkah konkrit dari semua pihak untuk duduk dan menyepakati dialog sebagai satu-satu jalan demokratik dan bermartabat untuk menyelesaikan konflik Papua.

Untuk itu, penting bagi Presiden untuk menegaskan komitmennya atas jalan dialog tersebut dan segera mewujudkannya secara konkrit. “Masalah Papua yang demikian kompleks menuntut adanya kepemimpinan politik di tingkat nasional untuk tampil memimpin penyelesaian konflik Papua.”tutup Gufron.(fy)

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Revisi Draf Perpres Tugas TNI

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk merevisi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menilai rancangan/draft Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, yang sedang dibahas pemerintah, bertentangan dengan Undang-undang TNI dan UU Terorisme.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, draft itu memberikan kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme. Salah satunya yaitu fungsi pencegahan yang di dalam draf disebut fungsi penangkalan.

“UU Terorisme pada Pasal 43 A hanya mengenal istilah pencegahan yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan dengan BNPT. Aturan turunan dari pasal 43 A tersebut juga seharusnya diatur melalui peraturan pemerintah,” jelas Ade saat konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (4/7).

Ade Wahyudin menambahkan fungsi pencegahan terorisme sebaiknya dikerjakan badan lain yang memiliki kompetensi, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Selain itu, kata dia, TNI baru dapat dilibatkan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme dan dilakukan atas keputusan politik negara.

Peneliti senior Imparsial Anton Ali Abbas menambahkan draft Perpres ini juga membolehkan TNI untuk menggunakan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN dalam penanganan terorisme. Menurutnya, penggunaan APBN di luar APBN tersebut tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat sehingga anggaran TNI hanya melalui APBN seperti yang diatur dalam UU TNI. Karena itu, koalisi berpendapat pendanaan di luar ketentuan UU TNI menyalahi aturan.

“Dalam draft Perpres ini itu membuka peluang sumber lain, yang bagi kami dapat berpotensi mempengaruhi independensi TNI sebagai institusi yang terpusat. Selain juga, sumber pendanaan lain itu sulit kita minta transparansi dan akuntabilitasnya, karena kita tidak punya ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan atau sumber lain bagi sektor pertahanan,” jelasnya.

Koalisi juga menilai draft Perpres ini lebih mengedepankan pola atau model perang dalam mengatasi tindak pidana terorisme. Perpres ini juga menghilangkan peran DPR yakni pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Karena itu, hal ini akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia.

 

05/07/2019
Bagikan :

Debat Capres IV Diharapkan Kupas Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan Ada 3 hal yang jadi fokus reformasi sektor pertahanan dan keamanan yaitu menerbitkan UU Perbantuan TNI, merevisi UU Peradilan Militer, dan restrukturisasi komando teritorial (koter).

Hukumonline.com-Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) akan masuk tahap keempat. Debat yang rencananya digelar akhir pekan ini akan mengusung tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Kalangan organisasi masyarakat sipil berharap debat capres ini membahas reformasi sektor pertahanan dan keamanan.

Peneliti Utama Pusat Penelitian DPR, Poltak partogi Nainggolan melihat pemerintahan periode 2014-2019 tidak menyentuh reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Selain itu ada kalangan yang menilai sistem demokrasi di Indonesia sudah terkonsolidasi, tapi faktanya tidak seperti itu.

Ini bisa dilihat dari posisi TNI sampai sekarang belum ditempatkan secara proporsional. Panglima TNI memerintahkan revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI agar perwira militer aktif bisa menempati jabatan di kementerian dan lembaga negara sipil. Sebagaimana diketahui UU TNI hanya membolehkan perwira militer untuk menempati jabatan pada 10 kementerian.

Jika rencana itu bergulir Poltak menilai proses reformasi sektor pertahanan dan keamanan akan semakin berat. Padahal persoalan perwira militer aktif yang nonjob ini menurut Poltak bisa diselesaikan sejak awal jika reformasi sektor pertahanan dan keamanan dilakukan secara serius dan menyasar perbaikan manajemen TNI.

“Ada 2 UU yang dilanggar jika militer aktif menempati jabatan sipil (di luar 10 kementerian yang ditentukan UU TNI) yaitu UU TNI dan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Poltak dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Poltak berharap debat capres tahap keempat nanti membahas soal reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Sedikitnya ada 2 hal yang penting untuk dibahas dalam debat keempat ini. Pertama, pentingnya menerbitkan UU Perbantuan TNI, ini penting sebagai pedoman dalam menjalankan operasi militer selain perang (OMSP). Regulasi ini perlu mengatur antara lain tugas TNI selama OMSP dan berapa lama jangka waktunya. Kedua, revisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Melalui revisi UU Peradilan Militer, aparat militer harus tunduk pada hukum sipil ketika melakukan pidana umum.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemilu merupakan momentum yang tepat meminta komitmen politik calon pemimpin negara untuk menuntaskan reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Reformasi ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dimana ancaman terhadap pertahanan dan keamanan saat ini berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Saat ini teknologi modern berperan penting, bukan lagi pengerahan pasukan dalam kapasitas yang besar.

Karena itu, Usman berpendapat reformasi sektor pertahanan dan keamanan perlu menyasar restrukturisasi koter. Idealnya koter hanya ada di wilayah perbatasan dan daerah konflik. Usman yakin reformasi koter ini akan berdampak terhadap efisiensi anggaran negara. “Penambahan kodam harus dipikirkan ulang,” usulnya.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan dalam visi dan misi kedua kandidat capres-cawapres tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kebijakan 5 tahun ke depan untuk sektor pertahanan dan keamanan ini. Padahal, sejak reformasi banyak isu yang menjadi sorotan masyarakat sipil seperti revisi UU Peradilan Militer, restrukturisasi koter dan kesejahteraan prajurit serta purnawirawan.

Gufron menyebut reformasi sektor pertahanan dan keamanan utamanya harus membentuk aparat militer yang modern dan profesional. Kemudian tata kelolanya harus demokratis, pengawasan yang dilakukan parlemen perlu diperkuat. Serta menekankan transparansi dan akuntabilitas. “Dalam reformasi ini harus ada penguatan prinsip negara hukum dan HAM, yakni melalui revisi UU Peradilan Militer,” ujarnya.

Pengamat politik, Ray Rangkuti melihat visi dan misi kedua kandidat menyinggung kebijakan pertahanan dan keamanan. Pasangan nomor urut 01 menempatkan isu ini dalam poin keempat dan kelima pada visi dan misi mereka. Sementara nomor urut 02 membahas ini pada bagian akhir visi dan misi. Tapi Ray tidak pernah melihat kedua kubu pasangan calon membawa isu ini dalam setiap perdebatan publik.

“Perdebatan misalnya isu dwi fungsi TNI ini dimunculkan oleh publik, bukan dari kalangan elit politik,” kata dia.

Aktivis kesejahteraan veteran dan purnawirawan, Donny Soenaryo menyoroti minimnya perhatian terhadap kesejahteraan veteran dan purnawirawan. Donny menyebut banyak rumah veteran dan purnawirawan digusur dengan dalih tanah yang ditempati itu milik negara dan akan digunakan untuk prajurit aktif. Padahal properti yang diklaim itu dibangun dengan biaya yang berasal dari gaji para veteran dan purnawirawan ketika masih aktif bekerja.

Donny menjelaskan belum lama ini kelompok veteran dan purnawirawan bersama organisasi masyarakat sipil menyambangi KPU untuk mendorong agar debat capres keempat ini membahas soal reformasi sektor pertahanan dan keamanan termasuk kesejahteraan prajurit, veteran dan purnawirawan. “Kami berharap kedua kandidat punya hati nurani untuk membahas masalah kesejahteraan ini,” tutupnya

 

 

Kamis, 28 Maret 2019

Bagikan :

Visi Misi Sektor Pertahanan dan Keamanan Dua Capres Bersifat Umum

Sejumlah kalangan menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali akan menggelar debat keempat pemilihan presiden 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3). Debat yang hanya diikuti oleh para calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto ini akan berbicara soal ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan.

Agenda pertahanan dan keamanan yang ada kata Gufron cenderung bersifat umum. Justru beberapa isu strategis tambahnya yang selama ini banyak diperbicangkan publik dan menjadi kegelisahan masyarakat sipil dalam isu sektor keamanan seperti peradilan militer, reformasi militer, isu tentang kesejahteraan, restrukturisasi komando teritorial, persoalan Papua malah tidak banyak muncul dalam visi misi agenda bidang keamanan kedua pasangan calon presiden tersebut.

Diskusi publik "Bedah Visi Pertahanan dan Keamanan Calon Presiden" di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3) (Foto: VOA/Fathiyah).
Diskusi publik “Bedah Visi Pertahanan dan Keamanan Calon Presiden” di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3) (Foto: VOA/Fathiyah).

“Padahal isu-isu tadi mungkin sejak 98, bukan empat tahun terakhir sudah banyak diperbincangkan dalam ruang-ruang publik kita tetapi itu tidak dimasukan dalam agenda strategis yang akan mereka dorong dalam lima tahun kedepan. Tidak ada satupun paslon yang bicara isu sektor keamanan dalam konteks agenda reformasi sektor keamanan,” kata Gufron.

Gufron menambahkan sektor keamanan harus kuat dan didukung oleh alutsista yang modern dan profesional. Agenda-agenda sektor keamanan tambahnya harus mendorong penguatan tata kelola keamanan yang demokratik seperti penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam kontes pengadaan alutista.

Penguatan prisip negara hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia menurut Gufron juga penting dilakukan. Dia juga menilai tidak ada upaya untuk mengevaluasi misalnya soal resolusi konflik di Papua secara damai, padahal penyelesaian konflik Papua salah satu agenda yang sangat penting.

Saat ini kata Usman Hamid, tentara masih diorientasikan ke dalam musuh dalam negeri seperti bahaya laten komunis.

“Masih mengorientasikan negara kita ke dalam musuh dalam negeri, bahaya laten komunis, itu saja, buka disita itu terlalu kecil kalau harus menjadi tugas tentara , itu urusan polisi. Tentara kalau ada tank Malaysia masuk ke Kalimantan Barat, baru urusan tentara. Kalau tank Papua Nugini masuk ke Wutung itu baru urusan tentara. Kalau ada pesawat dari Darwin masuk ke Kupang baru urusan tentara .Itu urusannya sangat besar. Lalu tugas negara ikut urusin sawah, urusan keluarga berencana ya bukan. Itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah sipil, mereka dilatih dan dididik untuk itu,” jelas Usman.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan dalam debat, Prabowo akan bicara soal penguatan TNI dan Polri. Dia menyatakan , TNI dan Polri akan lebih sejahtera di bawah Prabowo-Sandiaga. Mereka juga akan dapat anggaran yang lebih tinggi agar mampu memodernisasi alutsista.

Soal reorganisasi yang sempat ramai beberapa waktu lalu–termasuk usul menempatkan tentara di kementerian, Andre menyatakan jika pasangan nomor urut dua akan menyelesaikan itu. Dia pun berjanji Prabowo-Sandiaga akan memperkuat industri pertahanan. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga agar bisa diekspor.

Sementara Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ,Arya Sinulingga tidak menjelaskan detail program yang akan ditawarkan dalam debat bidang pertahanan-keamanan. Arya Sinulingga hanya mengatakan Jokowi akan menawarkan gagasan baru yang disesuaikan dengan situasi zaman. (fw/em)

28/03/2019
Bagikan :

Parpol Dinilai Gagal Lanjutkan Agenda Reformasi Pertahanan

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut partai politik di DPR selama lebih dari empat tahun terakhir tidak memiliki prioritas terkait kelanjutan sektor pertahanan dan keamanan.

Ia mengatakan partai politik di kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto gagal melanjutkan agenda reformasi pertahanan.

“Partai dari kubu Prabowo dan Jokowi sama-sama gagal dalam melanjutkan agenda-agenda reformasi pertahanan dan keamanan,” kata Usman di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3).
Selain itu, Usman menilai RUU perbantuan TNI sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan.

“RUU tugas perbantuan itu sangat dibutuhkan jika tidak berakibat seperti militer kementerian membentuk MoU-MoU yang ada 40an. Seharusnya bisa diselesaikan [masalah pertahanan dan pengamanan] melalui RUU,” katanya.

Usman menambahkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut harus ada keputusan politik negara dalam jangka waktu pendek, selain ada pelibatan aktor pengamanan.

Usman juga mengharapkan debat keempat yang akan diselenggarakan pada Sabtu (30/3), kedua calon capres dan cawapres dapat menyampaikan konsep berpikir di bidang pertahanan dan pengamanan, terutama mengenai keamanan di Papua.

“Khususnya bagaimana aransemen keamanan di Papua, baik itu menghadapi gangguan-gangguan tradisional maupun menghadapi ancaman bersenjata separatis,” ujarnya.

Usman menanyakan apakah Jokowi akan melanjutkan pendekatan dialog, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan HAM.

“Pendekatan dialog di sini dalam artinya membebaskan tahanan politik seperti yang sudah dilakukan Jokowi pada tahun 2015,” katanya.

Usman juga menjelaskan pendekatan kesejahteraan dalam artian membangun basis-basis ekonomi dalam masyarakat, tidak hanya fokus pada infrastruktur besar tetapi juga untuk masyarakat ditingkat pelosok.

“Masyarakat di tingkat pelosok masih menimbulkan banyak pertanyaan seperti beberapa proyek jalan yang atau infrastruktur masih mengganggu akses mereka,” ujarnya. (sas/pmg)

 

CNN Indonesia | Kamis, 28/03/2019 03:21 WIB

Bagikan :

Imparsial Minta Jokowi Pilih KSAD Bersih dari Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bijak dalam memilih calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI baru. Mereka mensyaratkan perwira itu tidak boleh terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Paling tidak kami ingin memberi kesan dalam proses pergantian KSAD itu, calon yang masuk adalah calon yang bebas dari pelanggaran HAM,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10) kemarin.

Menurut Al Araf, para calon pengganti KSAD Jenderal Mulyono kemungkinan mulai dipaparkan pada November mendatang. Masa bakti Mulyono sendiri akan berakhir pada tahun ini.

Sebab sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet tumbang, paham komunisme makin terjungkal.

“Yang bisa saya nilai itu zamannya Pak Gatot Nurmantyo yang di era tersebut terjadi sejumlah dinamika isu dan polemik, termasuk pengguliran komunisme dan sebagainya sebab tidak ada persoalan isu komunisme sebagai ancaman nyata di Indonesia,” kata Al Araf.

Mulyono menjabat KSAD sejak 15 Juli 2015. Ia menggantikan Gatot Nurmantyo yang menjadi Panglima TNI. (bin/ayp)

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 07:51 WIB

Bagikan :

Koalisi LSM Desak Jokowi Cari KSAD Tanpa Kepentingan Politik

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta mengenyampingkan kepentingan politik dalam pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru. Jabatan KSAD diketahui tak lama lagi akan ditinggalkan Jenderal TNI Mulyono yang segera purnawirawan akhir tahun ini.

Permintaan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang di dalamnya berisi Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI dan Institute Demokrasi.

Koalisi ini menilai menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019, KSAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Itu disebutkan bisa membuat proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil aman, dan damai.

“Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri,” ujar Deputi Direktur ILR, Erwin Natosmal, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Di tempat sama, Kepala Bidang Biro Kampanye dan Jaringan KontraS menyatakan pihak mereka mengkhawatirkan akan ada politik-politik transaksional dalam pemilihan KSAD baru, sehingga akan sangat sulit bagi presiden yang punya hak prerogatif untuk lepas dari jeratan kepentingan itu.

“Pertarungan politik 2019 itu mempengaruhi dinamika politik di pemilihan KSAD. Itu pasti. Konsekuensinya, presiden sebagai kepala pemerintahan jangan melulu berpikir pergantian KASAD yang dihubungkan dengan pilpres,” tambah Direktur Program Imparsial, Al Araf.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, pemilihan KSAD menjadi penting karena TNI, terutama Angkatan Darat, merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Wahyudi mengatakan TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap bahkan hingga sampai ke desa-desa dan paling dekat dengan rakyat.

“Kalau kita mengenal Babinsa, kalau di level di tingkat kecamatan ada koramil, kemudian ada korem, kodam dan angkatan darat. Artinya dengan struktur yang lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral,” paparnya.

Meski selalu melempar jargon netral, Wahyudi mengatakan pengalaman dari pelaksanaan pemilu di masa lalu sudah menunjukkan bagaimana komando teritorial ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu. KSAD berikutnya yang akan dilantik paling lambat Januari 2019 akan menduduki posisi kunci ini.

Jika kepentingan politik jadi perhatian utama Jokowi dalam memilih, kata Al Araf, TNI AD akan terjebak dalam ruang politik elektoral.

Setidaknya ada 12 nama perwira bintang tiga yang berpotensi meneruskan jabatan Mulyono di kepemimpinan TNI AD.

CNN Indonesia | Selasa, 06/11/2018 05:35 WIB

Bagikan :

Koalisi Sipil Beri Catatan ke Jokowi Soal Pergantian KSAD

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Desember 2018. Koalisi Masyarakat Sipil memberikan beberapa catatan sebelum Presiden Joko Widodo mencari pengganti Mulyono.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, catatan penting bagi Presiden Jokowi adalah calon KSAD merupakan figur yang bersih dari pelanggaran HAM.

“Presiden harus memperhatikan calon pengganti KSAD harus bersih dari pelanggaran HAM,” ujar Al Araf saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 5 November 2018.

Al Araf mengingatkan Jokowi untuk memilih calon KSAD yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu pelanggaran HAM.

Ia mengatakan Jokowi tak boleh memilih calon KSAD yang punya rekam jejak pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menurut dia, jika Jokowi memilih calon yang punya rekam jejak buruk di bidang HAM, maka hal tersebut malah berpotensi menghambat negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

“Jangan sampai presiden memilih calon yang berpotensi menghambat penyelesaian pelanggaran masa lalu, karena calon tersebut mempunyai track record pernah terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Feri Kusuma dari Kontras. Meski pemilihan KSAD merupakan hak prerogatif presiden, namum kata dia, Jokowi harus mencermati rekam jejak para calon KSAD.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial. Kontras, Elsam, Setara Institut, HRWG, ILR, PBHI dan Institut Demokrasi mendesak Jokowi melibatkan Komnas HAM dalam mempertimbangkan calon

“Presiden harus meminta ke Komnas HAM, rekam jejak calon KSAD,” ujar Feri.

Menurut Feri, jika Jokowi memilih KSAD yang berkomitmen terhadap HAM, hal ini akan membantu Jokowi melunasi janji politiknya untuk membongkar pelanggaran HAM masa lalu.

Feri juga meminta Presiden Jokowi tidak membawa pergantian KSAD TNI ke ruang politik, mengingat pergantian itu terjadi saat rangkaian pemilihan presiden 2019. “Ini penting bagi Presiden untuk tidak membawa pergantian KSAD ke ruang politik, ini akan berpotensi menimbulkan konflik baik di internal atau eksternal TNI,” ujarnya.

 

Reporter:

Taufiq Siddiq

Editor:

Juli Hantoro

Senin, 5 November 2018 16:30 WIB

Bagikan :

Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan Aktivis Tolak Pembentukan DKN

BeritaBenar-Rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu ditentang keluarga korban dan aktivis HAM.

Maria Catarina Sunarsih, pendiri Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) mengatakan, rencana itu cacat moral karena DKN diinisiasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

JSKK menilai Wiranto sebagai sosok yang bertanggung jawab atas penembakan sejumlah mahasiswa – termasuk putra Maria, Benardinus Realino Norma Irawan alias Wawan – saat berunjuk rasa menentang rezim Orde Baru, pada 1998.

“Jika Wiranto mengatakan komando penembakan bukan dari saya, salah besar. Karena saat itu, dia menjabat Menhankam/Pangab,” tegas Maria saat jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Tak hanya itu, lanjutnya, pembentukan DKN mencederai visi misi Presiden Joko “Jokowi” Widodo, di mana salah satu program kerjanya berkomitmen menghapus impunitas.

“Kalau Jokowi tetap menandatangai pembentukan DKN, visi misinya hanya dipakai untuk meraup suara (pemilihan presiden 2014),” ujar Maria lagi.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan bahwa DKN dibentuk bukan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, tetapi bisa saja dilibatkan bila harus diselesaikan melalui jalur non-yudisial.

“Kalaupun pelanggaran HAM tidak bisa selesai secara yudisial, kan akan ke non-yudisial juga. Di situ mungkin DKN bisa dilibatkan,” ujarnya pada Maret lalu.

Menurut Wiranto, DKN dibentuk untuk menangani konflik horizontal dalam skala nasional, dengan mengedepankan non-yudisial, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat.

Maria menuntut Jokowi untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan memerintahkan Kejaksaan Agung memulai penyidikan.

“Tugas Komnas HAM telah selesai. Sekarang tugas Kejaksaan Agung menyidik. Kalau terbukti pelanggaran HAM berat, DPR bisa menerbitkan surat ke Presiden agar Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc,” ujar Maria.

“Jika terus membiarkan, maka Jokowi adalah penguasa yang melanggengkan impunitas.”

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Kristian Erdianto Bejo Untung juga menolak pembentukan DKN  dengan alasan sama.

“Tragedi 65 adalah kasus luar biasa, bagaimana orang dibunuh, diculik, wanita dilecehkan. Saya sembilan tahun di tiga tahanan dan mengalami kerja paksa. Saya mewakili 500 ribu hingga satu juta jiwa korban 65,” ujarnya.

Kalau Jokowi menyetujui pembentukan DKN, lanjut Bejo, akan menjadi malapetaka dan menyakiti korban.

“Saya minta Presiden untuk tidak menandatangani pembentukan DKN. Kalau perlu, Wiranto dipecat. Kalau sebaliknya, berarti Jokowi melanggengkan impunitas,” ujar Bejo.

Menurutnya, Jokowi seharusnya segera membentuk pengadilan HAM ad hoc karena barang bukti yang dikumpulkan Komnas HAM sudah sangat cukup.

“Memang kasus pelanggaran HAM seperti bisul. Harus diangkat biarpun menyakitkan,” imbuhnya.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, menyebutkan, ada empat poin penyelewengan dalam pembentukan DKN, mulai dari maladministrasi wewenang hingga bersifat inkonstitusional.

“Inisiatif dan keputusan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme DKN oleh Menko Polhukam melampaui wewenang dan cacat administrasi,” katanya.

Mekanisme DKN yang hanya musyawarah dan mufakat tanpa proses hukum bertentangan dengan konstitusi seperti diatur dalam UUD 1945 Amandemen Kempat Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Musyawarah untuk mufakat yang diusung lewat DKN menutup ruang-ruang kebenaran, melanggar hukum tanpa adanya proses yudisial,” ujar Yati.

DKN, lanjutnya, juga bertabrakan dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang tidak mengatur sedikit pun wewenang Menko Polhukam dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM adalah mandat Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut,” paparnya.

“Lebih jauh, DKN makin nyata memperlihatkan adanya upaya praktik cuci tangan.”

Aktivis Imparsial, Batara Ibnu Reza, melihat adanya itikad tidak baik dari pemerintah dengan pembentukan DKN karena kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai adalah utang siapapun yang tengah memerintah seperti ditegaskan DPR.

“Pemerintah saat ini membangun kerukunan sosial semu karena tak berlandaskan hukum,” katanya.

“Menggunakan istilah rukun adalah licik. Ini bukan strategi keluar dari masalah. Sepanjang penyelesaian tak dilakukan, impunitas berlanjut. Kita minta pemerintah menghentikan jalan pintas imunitas.”

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pembentukan DKN masih dalam tahap pembahasan. Dia berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat bisa dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi meski diakuinya sulit dilakukan.

 

Zahara Tiba
Jakarta
2018-07-19

Bagikan :

Alasan Para Aktivis HAM Tolak Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).
tirto.id – Rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah, yang dipersiapkan oleh Menkopolhukam Wiranto, menuai kritik keras dari para aktivis.

Salah satu lembaga pemerhati isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Imparsial menilai pembentukan DKN tidak memiliki dasar dan cacat hukum. Hal itu disampaikan oleh peneliti Imparsial, Bhatara Ibnu Reza kepada Tirto di kantor KontraS, Jakarta, pada Kamis sore (19/7/2018).

Dia menilai wacana penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dengan pembentukan DKN patut ditolak. Menurut dia, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di luar jalur hukum akan melanggengkan impunitas dan menambah daftar pelaku kejahatan HAM yang bebas tanpa diadili.

“DKN ini tidak pantas dan tidak layak menyelesaikan [kasus] pelanggaran HAM berat,” kata Bhatara.

Selain itu, Bhatara justru curiga wacana ini dilontarkan sebagai bagian dari “cara licik” untuk menghambat penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Apalagi, kata dia, Wiranto diduga juga pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Menkopulham [Wiranto] tidak berhak mengeluarkan dan menyelesaikan masalah ini [Pelanggaran HAM]. Fungsi lembaga itu hanya menjadi koordinator saja. Apalagi, hingga mengeluarkan program DKN,” kata dia.

Bhatara menambahkan lembaganya akan terus memantau keseriusan Presiden Joko Widodo memenuhi tuntutan para aktivis, korban dan penyintas terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dia menilai Jokowi tidak bisa mengabaikan salah satu poin janjinya dalam Nawacita tersebut.

“Ini salah satu cara menguji apakah presiden memiliki itikad baik,” ujar dia.

Ada Tiga Persoalan Hukum Jika DKN Dibentuk

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menyebut bahwa ada tiga persoalan hukum yang muncul jika DKN benar-benar dibentuk.

Pertama, menurut Yati, mekanisme penyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui DKN hanya berupa musyawarah tanpa proses hukum. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang mewajibkan negara “melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum” dan “memberikan kepastian hukum yang adil.”

“Jika tidak, untuk apa prinsip negara hukum? Lebih baik dihapus saja statusnya sebagai negara hukum,” kata Yati.

Kedua, dia melanjutkan, keberadaan DKN akan bertabrakan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut mengatur kewenangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dimiliki oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, dan bukan Kementerian Koordinator Polhukam.

Ketiga, Yati menilai ada potensi maladministrasi wewenang yang dilakukan oleh Menkopolhukam jika pembentukan DKN terealisasi. Berdasar Perpres 7/2015 dan Perpres 43/2015, tugas Menkopolhukam hanya bersifat koordinasi.

Karena itu, kata Yati, inisiatif Menkopolhukam membentuk DKN untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melampaui wewenangnya dan cacat administrasi. Maladministrasi tersebut merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman.

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
Bagikan :