Pos

36th Session of the UN Human Rights Council Adoption of Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia

The final adoption of the third cycle of Universal Periodic Review (UPR) recommendations to Indonesia will be announced at:

Thursday, 21 September 2017, 12.00 – 15.00 (Geneva Time)
Palais des Nations, United Nations Office in Geneva, Switzerland

In addition to monitoring the responses from the Indonesian Government on the 75 pending UPR recommendations, Imparsial Researcher (Ms. Evitarossi Budiawan) will provide an oral intervention after the final adoption of UPR Indonesia recommendations delivered by Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, His Excellency Mr. Hasan Kleib.

The 36th UN Human Rights Council can be viewed live here:

http://webtv.un.org/live-now/watch/36th-regular-session-of-human-rights-council/4473498426001.

Bagikan :

Lawan Pansus Hak Angket, KPK Bisa Gunakan Pasal 21

Oleh: Fana Suparman / HA | Rabu, 12 Juli 2017 | 18:39 WIB

Berita satu Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak berdiam diri menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan KPK dapat menggunakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap sejumlah anggota Pansus Hak Angket.

Pasal tersebut mengatur mengenai obstruction of justice atau upaya merintangi dan menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terkait kasus korupsi.

“KPK bisa gunakan pasal obstruction of justice yang ada di Pasal 21 UU Tipikor,” kata Yati dalam diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’ di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Yati menilai, pasal obstruction of justice ini dapat diterapkan KPK lantaran Pansus Hak Angket terhadap KPK telah secara nyata menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Apalagi, Pansus yang semula bertujuan mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, semakin meluas untuk mencari kesalahan KPK.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus ini jelas upaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya pemenuhan keadilan masyarakat,” kata Yati.

Meski demikian, Yati mengakui KPK harus menghitung secara cermat dalam menggunakan Pasal 21. Hal ini lantaran penggunaan Pasal 21 terhadap Pansus Hak Angket dipastikan akan memunculkan perlawanan yang lebih sengit dari DPR.

“(Penggunaan Pasal 21) Dimungkinkan dilakukan oleh KPK, tapi memang harus dihitung betul risiko politik yang muncul dan juga efektivitasnya. Tapi menurut saya (penggunaan Pasal 21) ini harus dipertimbangkan juga oleh KPK melihat DPR telah membabi buta menyerang KPK. Sudah saatnya KPK menggunakan semua modalitas yang dimiliki termasuk menggunakan pasal obstruction of justice,” katanya.

Bagikan :

Imparsial: Perppu Ormas Ancaman Serius Demokrasi dan HAM

Suara.com – Imparsial, lembaga nirlaba pemantau hak asasi manusia (HAM), mengkhawatirkan Perppu Nomor 2 Tahun  2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) bisa menyasar organisasi-organisasi yang berseberangan dengan pemerintah.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, melalui pasal-pasal peraturan pemerintah pengganti undang-indang (perppu) tersebut, setiap organisasi yang tidak anti-Pancasila tapi berseberangan dengan pemerintah bisa dibubarkan.

“Saya menilai, penerbitan perppu ini konsekuensinya adalah semua organisasi bisa dilarang kalau dianggap bertentangan dengan pasal yang ada di perppu itu,” kata Al Araf dalam diskusi ‘Perppu Ormas dan Implikasinya pada Demokrasi’, di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jalan Diponogoro, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

Al Araf mempertanyakan alasan penerbitan perppu tersebut, yakni adanya situasi genting di Indonesia terkait radikalisme dan ekstremisme.

Menurutnya, kalau itu alasan pemerintah, seharusnya bukan perppu mengenai ormas yang diterbitkan, melainkan perppu tentang penanganan radikalisme.

“Menurut kami, kritik terhadap perppu itu harus diletakkan dalam konteks dampaknya terhadap demokrasi serta HAM. Sebab, perppu itu kami nilai menimbulkan ancaman serius,” tegasnya.

 

 

Reza Gunadha | Welly Hidayat
Rabu, 19 Juli 2017 | 16:58 WIB
Bagikan :

ICW: Mekanisme Pengawasan DPR Hanya Lima Tahun, Itu Juga Kalau Pemilunya Tidak Dicurangi Mereka

WARTA KOTA, TEBET – Calon pemilih dalam Pemilu 2019, diminta tak lagi memilih anggota DPR yang terlibat maupun mendukung keberadaan Pansus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masyarakat juga diminta melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pelemahan KPK, melalui hak angket yang digulirkan DPR.

“Pemilu 2019 ini kan sudah dekat. Tandai wakil-wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing yang memang di depan layar jadi bagian angket maupun di belakang layar,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dalam diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

“Ini juga kita jangan terjebak pada anggota Pansus saja, tapi juga terhadap orang di belakang layar yang mendukung angket. Dia tidak masuk Pansus tapi mengendalikan Pansus,” sambungnya.

Menurutnya, perlawanan ini dilakukan lantaran tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap kerja-kerja anggota DPR.

Donal menambahkan, pelaporan terhadap Majelis Kehormatan Dewan (MKD) seringkali tidak ditindaklanjuti, karena MKD juga diisi oleh para anggota DPR. Sementara, laporan ke partai asal anggota DPR juga tidak berdampak.

“Kita tidak punya mekanisme antara. DPR sering kritik bahwa KPK tidak bisa diawasi. Sebenarnya terbalik, kita yang tidak bisa mengawasi DPR. Lapor ke MKD, teman mereka sendiri. Lapor ke partainya, setelah diputuskan untuk Pergantian Antar-Waktu (PAW), juga tidak bisa diganti, seperti Fahri Hamzah,” paparnya.

Untuk itu, kata Donal, satu-satunya mekanisme pengawasan masyarakat terhadap DPR hanyalah melalui pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali.

“Mekanisme (pengawasanya) hanya lima tahun. DPR sendiri tidak punya mekanisme pengawasan. Pengawasannya temporer sekali lima tahun, itu pun kalau pemilunya tidak dicurangi mereka,” paparnya. (*)

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews

 

 

Bagikan :

Perppu Ormas: Reaksi dari MUI, PBNU, hingga Fadli Zon

TEMPO.COJakarta – Penerbitan Perppu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) mendapat rekasi beragram. Penerbitan Perppu ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Rabu, 12 Juli 2017.

Menurut Wiranto, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 lemah dari sisi substansi terkait norma, larangan dan sanksi, serta prosedur hukum. UU Nomor 17/2013 dianggap tidak mewadahi asas hukum administrasi contrario actus, yaitu asas yang mengizinkan lembaga yang mengeluarkan izin adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, pengertian soal ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan dasar negara pun hanya dirumuskan secara sempit dalam UU Ormas tersebut. “Hanya terbatas pada ajaran Atheisme, Marxisme dan Leninisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila,” ujar Wiranto.

Imparsial menilai Perppu Ormas belum mendesak diterbitkan. Langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan perppu terburu-buru dan reaktif, serta tak didukung alasan yang kuat. “Pengaturan tentang ormas termasuk pengaturan tentang penjatuhan sanksi sejatinya sudah diatur dalam UU 17 /2013. Tidak ada kekosongan hukum bagi aparat pemerintah untuk menangani kegiatan ormas yang dianggap bermasalah,” ujar Direktur Imparsial Al Araf lewat keterangan tertulisnya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung terbitnya Perppu Ormas karena bisa akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusionalnya. “Radikalisme, kalau dibiarkan dan hukum serta UU tidak memadai untuk menanggulanginya, maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas di Jakarta.

Menurut Robikin, UU Ormas sudah tidak memadai dalam menanggulangi radikalisme dan organisasi yang menentang Pancasila serta  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI jelas-jelas membahayakan NKRI dan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.”

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan, Perppu Ormas jangan terbit karena menyasar satu ormas saja. “Tapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI,” kata Zainut di Jakarta.

Menangani ormas bermasalah, kata Zainut, tidak cukup dengan membubarkan ormas melalui pendekatan hukum dan keamanan saja. “Lebih penting adalah pengawasan, pendampingan dan pembinaan ormas tersebut agar tidak menyimpang.”

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon berpendapat, Perppu Ormas secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru. “Perppu ini memberikan kewenangan tanpa batas kepada pemerintah dan tidak lagi memiliki semangat membina ormas. “Ini kemunduran total dalam demokrasi kita,” kata Fadli juga dalam keterangan tertulisnya.

Beberapa indikasi kediktatoran gaya baru itu antara lain tampak pada dihapusnya Pasal 68, 65, dan 60 UU No. 17 tahun 2013. Pasal-pasal itu mengatur mulai dari pembubaran ormas yang harus lewat pengadilan, kewajiban pemerintah meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi, hingga semangat persuasif dalam memberi peringatan kepada ormas yang melanggar.

“Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap ormas yang dinilai melakukan pelanggaran yang mana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

HTI berencana menggelar demonstrasi sebagai bentuk protes atas terbitnya Perppu Omas. Saat ini HTI sedang menggalang dukungan dengan berbagai ormas lain. “Demonstrasi akan dilakukan dan bukan hanya HTI, karena perppu itu bisa mengancam semua organisasi,” ujar Ketua Dewan Pengurus Pusat HTI, Rokhmat S. Labib saat konferensi pers di kantornya pada Rabu malam, 12 Juli 2017.

AHMAD FAIZ | ANTARA

Bagikan :

Imparsial Nilai Penerbitan Perppu Ormas Tak Mendesak

TEMPO.COJakarta – Imparsial menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas atau Perppu Ormas belum mendesak diterbitkan. Penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 itu dianggap terburu-buru dan reaktif, serta tak didukung alasan yang kuat.

“Pengaturan tentang ormas termasuk pengaturan tentang penjatuhan sanksi sejatinya sudah diatur dalam UU 17 /2013, sehingga tidak ada kekosongan hukum bagi aparat pemerintah untuk menangani kegiatan ormas yang dianggap bermasalah,” ujar Direktur Imparsial Al Araf lewat keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Juli 2017 menanggapi seberapa penting Perppu Ormas.

Ketentuan baru dalam Perppu 2/2017 pun dianggap bisa mengancam demokrasi dan HAM. Salah satu yang disorot Imparsial adalah pasal 82A Perppu. Pasal itu mengatur soal ancaman sanksi pidana kepada pengurus dan atau anggota ormas, baik langsung maupun tidak langsung, yang terbukti melakukan tindakan permusuhan berbasis SARA dan penistaan agama. Sanksi pidananya minimal 5 tahun penjara.

“Perppu ini juga menghapus pendekatan persuasif dalam penanganan ormas yang dianggap melakukan pelanggaran,” tutur Al Araf.

Imparsial sejatinya mendukung pemerintah dalam menangkal dan menindak ormas-ormas yang aktivitasnya meresahkan masyarakat. Namun, pemerintah didorong untuk tetap berada dalam koridor demokrasi, menghormati HAM, serta prinsip-prinsip negara hukum. “Ini penting untuk memastikan akuntabilitas kebijakan dan langkah pemerintah, tidak merusak tatanan negara demokratik, dan tidak mengancam kebebasan dan hak asasi manusia.”

Imparsial meminta pemerintah tetap memanfaatkan ketentuan dan mekanisme yang diatur UU 17/2013 soal ormas walau menemukan sejumlah alasan kuat untuk membubarkan ormas tertentu.

“Suatu Ormas tidak bisa serta merta bisa dibubarkan oleh pemerintah, dan bahkan bentuk sanksi pembubaran ditegaskan sebagai langkah terakhir,” ujar Al araf.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat menerima Perppu terkait ormas yang baru terbit pada 10 Juli lalu itu.

Menurut dia, perppu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, termasuk ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Pembuatan Perppu pun legal dalam rangka menyelesaikan masalah hukum dalam keadaan mendesak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-VII/2009.

“Permohonan kami (pemerintah) adalah ayo masyarakat, pakar, pengamat, tokoh, mari terima ini sebagai kenyataan normatif dari pemerintah, karena hak dan kewenangannya ada,” tutur Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu.

Wiranto pun menegaskan bahwa Perppu 2/2017  atau Perppu Ormas tak dimaksudkan untuk membatasi kegiatan ormas. Dia justru menyebut ormas di tingkat nasional dan daerah yang jumlahnya mencapai 344.039 kelompok itu harus diberdayakan di berbagai bidang kehidupan.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Bagikan :

Perppu Ormas Langsung Digugat

Baru Terbit, Perppu Ormas Digugat

Jakarta (HK)- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang baru diterbitkan 10 Juli 2017 langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu ormas yang menggugat Perppu tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI bersama ketua tim pembela hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, berencana menggugat Perppu tersebut dalam waktu dekat ini.

“Bersama Profesor Yusril kita akan gugat Perppu itu ke MK,” ujar Juru Bicara HTI Ismail Yusanto saat dikonfirmasi, Rabu (12/7).

Ismail berkata pihaknya memandang pemerintah sebagai contoh buruk dalam hal ketaatan pada UU. Selain tak mengakui alasan penyusunan Perppu tersebut,HTI pun memprotes langkah pemerintah yang seolah mengambil jalan pintas karena kesulitan membubarkan ormas lewat pengadilan.

“Ketika UU dirasa menyulitkan dirinya, dibuatlah perppu. Sementara secara obyektif tidak ada alasan bagi terbitnya perppu, tidak ada kegentingan yang memaksa, juga tidak ada kekosongan hukum,” tutur Ismail.

Meski Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto belum gamblang menyebutkan ormas yang akan ditindak melalui penerbitan Perppu 2/2017 itu, HTI sudah bereaksi. Ismail berkata tak ada dasar bagi pemerintah untuk membubarkan pihaknya.

“HTI adalah kelompok dakwah berbadan hukum legal, dan sesuai tujuannya selama ini telah melaksanakan dakwah dengan santun, tertib, serta sesuai prosedur. Tidak ada hukum yang dilanggar, kenapa dibubarkan?” kata dia.

Ismail mengingatkan adanya kelompok lain yang aktivitasnya lebih mengkhawatirkan daripada HTI. “Yang anarkis, mempromosikan separatisme, bahkan terindikasi berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), menjual aset negara, malah dibiarkan? Jangan salahkan publik bila menilai ini rezim represif anti Islam.”

Diminta Tenang

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta seluruh lapisan masyarakat tenang dan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang diterbitkan sejak 10 Juli 2017 lalu.

“?Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan bisa menerima perppu dengan pertimbangan matang dan bijak,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

Wiranto menekankan bahwa penerbitan perppu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, termasuk ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Pembuatan Perppu pun legal dalam rangka menyelesaikan masalah hukum dalam keadaan mendesak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-VII/2009.

“Permohonan kami (pemerintah) adalah ayo masyarakat, pakar, pengamat, tokoh, mari terima ini sebagai kenyataan normatif dari pemerintah, karena hak dan kewenangannya ada,” tutur Wiranto.

Purnawirawan jenderal TNI itu pun menegaskan bahwa Perppu 2/2017 tak dimaksudkan untuk membatasi kegiatan ormas. Wiranto justru menyebut ormas di tingkat nasional dan daerah yang jumlahnya mencapai 344.039 kelompok itu harus diberdayakan di berbagai bidang kehidupan.

Wiranto pun tak ingin Perppu 2/2017 dipandang sebagai cara pemerintah mendiskreditkan ormas Islam. “Jangan sampai ada tuduhan, pemikiran, prasangka bahwa Perppu akan memisahkan pemerintah dengan masyarakat Islam, dengan ormas Islam,” tutur Wiranto.

Tak Setuju

Sementara itu, Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas).

“Selain tidak ada alasan yang genting dan mendesak, Perppu ini juga bersifat represif yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/7).

Ghufron mengatakan, Imparsial menilai, penerbitan Perppu Ormas tidak mendesak serta tidak memiliki alasan yang kuat.

Ia menilai, pemerintah terkesan terburu-buru dan bersifat reaktif menghadapi isu ormas. Menurut dia, pengaturan tentang ormas termasuk pemberian sanksi sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2013.

Dengan demikian, tidak ada kekosongan hukum bagi aparat untuk menangani ormas yang dianggap bermasalah. “Sejumlah ketentuan baru yang diatur dalam Perppu berpotensi mengancam demokrasi dan HAM, di antaranya ketentuan dalam Pasal 82A,” kata Ghufron.

Tak hanya itu, Imparsial menilai, dalam Perppu ini juga dihapus pendekatan persuasif dalam penanganan ormas yang dianggap melakukan pelanggaran. Ghufron menambahkan, kendati ada kebutuhan untuk menindak tegas ormas-ormas intoleran, namun langkah pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan tidak reaktif.

“Langkah reaktif yang mengabaikan koridor politik demokratik serta penghormatan norma dan HAM, justru berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan yang mengancam dan memberangus partisipasi politik warga negara,” kata dia.

Langkah Tepat

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, mengapresiasi keberanian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan Perppu tersebut, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri lebih mudah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai anti-Pancasila. “Memang kita harus berani bertindak ya istilahnya. Memang sudah seharusnya begitu,” ujar Buya saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (12/7).

Buya menilai, penerbitan Perppu merupakan langkah tepat jika UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dianggap tidak memadai lagi untuk menghadapi munculnya kelompok ideologi di luar Pancasila. “Dilihat dari UU Ormas agak sulit (membubarkan ormas anti-Pancasila), ya ada Perppu sebagai pengganti UU itu. Kalau tidak, repot Republik ini,” ujar Buya.

Menurut Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) ini, pemerintah memang harus hadir dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah tidak bisa hanya mengeluarkan imbauan terkait persatuan bangsa. “Pemerintah itu bukan hanya mengimbau-imbau toh? Tapi ya perintahkan. Jadi kenapa takut? Yang penting sudah di dalam koridor hukum, cukup,” ujar Buya.

Buya Syafii Maarif juga menyarankan pemerintah untuk tidak takut menghadapi ancaman gugatan terhadap Perppu Ormas. Ia berkata, hal itu wajar ada. “Tapi, jangan sampai menimbulkan bentrok horizontal. Hadapi saja,” ujar Syafii Maarif.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi positif dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Perppu tersebut dinilai dapat menjadi dasar pemerintah membubarkan ormas yang anti-Pancasila melalui jalur pengadilan.

“Perppu sebagai landasan hukum (untuk membubarkan ormas). Pelaksana hukumnya perangkat hukum, pengadilan,” kata Ketua PBNU, Marsudi Syuhud, Rabu (12/7).

Marsudi menilai sejauh ini sudah ada satu organisasi yang diduga tidak sesuai dengan Pancasila. Namun, buat membuktikan itu perlu adanya keputusan dari pengadilan.

Sebab, kata dia, yang menentukan suatu ormas bersalah atau tidak adalah pengadilan, bukan Perppu. Ormas yang diduga anti-Pancasila juga bisa mempertahankan argumentasinya melalui jalur pengadilan. “Kalau dugaan itu benar, dia anti-Pancasila ya dibubarkan,” tegas dia.

(mei/kcm/tmp)

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Siap Ajukan Uji Materi Pansus Angket KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari beberapa LSM akan melakukan gugatan uji materi terhadap UU MD3. Hal tersebut dilakukan untuk menjegal langkah Pansus Hak Angket KPK.

Disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Polutik ICW, Donal Faridz, koalisi akan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menafsirkan UU MD3 Pasal 79 ayat 3 mengenai objek hak angket DPR.

“Kami ingin kejelasan. Jadi kami akan minta MK sendiri yang menafsirkan siapa sebenarnya objek hak angket DPR itu,” terang Donal saat menghadiri diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juli 2017.

Pasal 79 ayat 3 UU MD3 menyebutkan, hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.

Donal mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan sejumlah persiapan untuk menyusun permohonan uji materi ke MK. “Minggu ini kita harap sudah bisa dilayangkan ke MK,” tegas Donal.

Koalisi, lanjut Donal, yakin KPK bukan lembaga eksekutif. Sebab, presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengganti ataupun memindahkan pimpinan KPK ke lembaga lain.

“Sudah jelas juga dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebut KPK adalah lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun,” terang Donal.

Selain menempuh jalur hukum, Donal juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam melawan pelemahan KPK yang dilakukan DPR melalui hak angket.

“Saya minta masyarakat tandai anggota DPR baik yang terang-terangan maupun dibalik layar mendukung hak angket KPK. Jangan dipilih lagi di pileg berikutnya,” tutup Donal.

(HUS)

Bagikan :

Soal Hak Angket KPK, Presiden Jokowi Jangan Diam Saja…

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf meminta Presiden RI Joko Widodo untuk menunjukkan sikap politiknya secara tegas terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia khawatir, sikap yang ditunjukkan Presiden saat ini justru dipersepsikan publik sebagai persetujuan terhadap upaya pelemahan KPK.

“Presiden tidak boleh diam. Paling tidak harus punya sikap politik di publik terkait dinamika ini,” kata Araf, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Ia mengatakan, salah satu yang bisa dilakukan Presiden adalah memberikan pernyataan dukungan penuh terhadap KPK dan menginginkan KPK tetap dalam koridor pemberantasan korupsi.

“Sikap diamnya Presiden bisa ditafsirkan publik (bahwa) Presiden menyetujui angket yang dilakukan DPR,” kata Araf.

Pada kesempatan yang sama, advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia, Todung Mulya Lubis menyatakan menolak hak angket KPK.

Menurut dia, KPK bukan objek yang tepat untuk hak angket.

Selain itu, ia mengkritisi manuver yang dilakukan Pansus Angket karena akan menimbulkan obstraction of justice.

“Menimbulkan ketakutan, mungkin perasaan sangat tidak nyaman bagi KPK dalam melakukan penyidikan kasus-kasus korupsi,” kata Todung.

“Kalau DPR nanti misalnya menghentikan anggaran, mengurangi anggaran KPK seperti ancaman, KPK kan terganggu operasinya,” lanjut dia.

Todung menilai, secara aspek hukum, pembentukan Pansus Angket sudah melalui prosedur yang diatur dalam UU. Akan tetapi, secara moral, ia mengatakan, ada yang tak sesuai.

“Secara moral, angket itu salah. Legally, it is right. Morally, it is wrong,” kata Todung.

 

 

PenulisEstu Suryowati
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Bagikan :

Imparsial: KPK Bisa Gunakan Pasal Obstruction of Justice Hajar Pansus Angket

AKURAT.CO, Berbeda dengan Donald Faridz yang membenarkan sikap diam KPK, kali ini Koordinator Kontras, Yati Andriani meminta KPK untuk menghajar balik Pansus Angket menggunakan pasal Obstruction of Justice.

Pasal Obstruction of Justice sendiri tertuang dalam Pasal 21 dan 22 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi yang berkaitan dengan upaya merintangi dan menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus korupsi.

“KPK bisa gunakan pasal obstruction of justice yang ada di Pasal 21 UU Tipikor,” kata Yati dalam diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’ di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Yati menilai, pasal obstruction of justice ini dapat diterapkan KPK lantaran Pansus Angket KPK dinilainya telah secara nyata menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Apalagi, tujuan Pansus menurut Yati yang semula dibentuk hanya untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan BAP mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani yang kini justru menjadi semakin meluas dan liar untuk mencari kesalahan KPK.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus ini jelas upaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya pemenuhan keadilan masyarakat,” kata Yati.

Meksipun begitu Yati juga mengutarakan bahwa KPK seharusnya menyusun strategi khusus dalam menerapkan Pasal tersebut mengingat penerapan pasal 21 tentunya akan berimbas pada upaya perlawanan pansus terhadap KPK.

“(Penerapan Pasal 21) Dimungkinkan dilakukan oleh KPK, tapi memang harus dihitung betul resiko politik yang muncul dan juga efektifitasnya. Tapi menurut saya (penerapan pasal tersebut) ini harus dipertimbangkan juga oleh KPK melihat DPR telah membabi buta menyerang KPK. Sudah saatnya KPKmenggunakan semua modalitas yang dimiliki termasuk menggunakan pasal obstruction of justice,” tandasnya.[]‎

Bagikan :