Pos

Komjen Pol Idham Azis Jadi Kepala Polri, Ini Pesan Penting Direktur Imparsial Al Araf

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Direktur Imparsial Al Araf punya pesan penting untuk Komjen Pol Idham Azis yang secara aklamasi disetujui Komisi III DPR RI untuk menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian. Apa itu?

Al Araf mengatakan, pertama, Kapolri baru harus memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. “Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM. Juga jaminan kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi,” jelas Aal, sapaan akrabnya.

Alumnus UB Malang ini mengatakan, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

“Karena itu, konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini atau pun sebelumnya,” tandasnya.

Imparsial mencontohkan, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” tegas Aal.

Selain kasus Novel itu, sambung dia, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM. Seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar, aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

“Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.

Pesan kedua. Imparsil berharap Kapolri baru memiliki agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

“Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung,” tandas Aal.

Untuk mendukung ketiga agenda, Imparsial meminta kepada elite dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

“Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri,” ucapnya.

Komitmen pemimpin sipil, kata Aal, sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

“Intinya tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama Pak Komjen Pol Idham Azis yang selangkah lagi menjadi Kepala Polri baru,” ujar Direktur Imparsial Al Araf. (*)

 

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 – 08:02

Bagikan :

Tiga Tantangan Kapolri Baru

Oleh: Al Araf

PUBLICANEWS-KOMISI III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian. Selanjutnya keputusan Komisi III ini akan dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan DPR. Selanjutnya, Idham Azis akan dilantik Presiden Joko Widodo dalam beberapa hari ke depan.

Terkait dengan disetujuinya usul pencalonan Idham Azis sebagai calon Kapolri, Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian.

Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminana kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian. Konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang. Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang.

Selain itu, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, kami meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri. Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri. Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru.

Direktur Imparsial
Al Araf

 

Bagikan :

3 Hal Harus Jadi Perhatian Kapolri Idham Aziz

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian.

 

Bisnis.com, Jakarta – Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian.

Imparsial menilai terdapat tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Idham saat menjadi kapolri.

Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Menurutnya kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Dia mengatakan kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi.

“Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2019).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) menyerahkan pakta integritas kepada Ketua Komisi III Herman Herry (kanan) saat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019)./Antara

Menurut dia konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

Dalam konteks itu, ujarnya, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Tantangan pertamanya, kata dia, penyelesaian kasus Novel Baswedan. Menurut Al Araf, Idham harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan.

Kasus Novel sudah hampir 2,5 berjalan, namun hingga saat ini belum juga ada titik terangnya.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” ujarnya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) memberi hormat kepada Ketua Komisi III Herman Herry (kanan) pada rapat dengan agenda Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019)./Antara

Selain itu, Idham juga harus menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus-kasus lainnya.

“Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban,” kata Al Araf.

Prioritas kedua, lanjut Al Araf adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.

Dia berharap Idham dapat mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

“Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam mendukung agenda ini, pihaknya meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

Al Araf menjelaskan pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk kapolri baru dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.

“Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku,” tambah Al Araf.

 

Setyo Aji Harjanto – Bisnis.com31 Oktober 2019  |  06:31 WIB

 

Bagikan :

Imparsial Catat Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan Kapolri Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menyebut ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Kapolri baru.

Diketahui, Komjen Pol Idham Azis mendapat persetujuan dari Komisi III DPR RI untuk menjadi Kapolri setelah menjalani fit and proper test.

Pekerjaan rumah pertama bagi Kapolri baru adalah jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan agenda tersebut mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama, dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Ia menilai, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman.

Menurutnya, kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang diakui konstitusi.

Ia mengatakan, berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

Menurutnya, konsekuensinya adalah pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

Dalam konteks itu, menurutnya Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Selain itu menurutnya, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Idham Aziz.

Menurutnya, Idham Aziz harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan karena sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” kata Al Araf dalam keterangannya pada Rabu (30/10/2019).

Selain itu, menurutnya, Idham juga perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus-kasus lainnya.

Ia menilai, kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Menurutnya, Idham juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

“Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Al Araf.

Tantangan kedua menurutnya adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.

Dalam agenda ini, ia menilai Polri di bawah kepemimpinan Idham diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Sedangkan tantangan ketiga adalah agenda menjaga independensi institusi kepolisian.

Al Araf menilai independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

Menurutnya, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, ia meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

Ia mengatakan para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.

Karena menurutnya, justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku.

“Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi sistem merit dalam penataan internal institusi kepolisian. Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru,” kata Al Araf.

Rabu, 30 Oktober 2019 22:42 WIB

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi

Bagikan :

Ingatkan Jokowi, Imparsial: Agenda Kenegaraan Tak Hanya Ekonomi, tapi Juga HAM

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo diminta untuk membuka ruang dan mendengarkan masukan dan kritikan masyarakat sipil terkait agenda perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu dikatakan Wakil Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mananggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi saat pelantikan yang tidak menyebutkan isu HAM.

“Pemerintah perlu membuka ruang untuk mendengar masyarakat sipil dalam konteks agenda hak asasi manusia,” kata Mabruri saat  dihubungi, Jakarta, Minggu (27/10/2019).

Ia mengatakan, aspirasi masyarakat itu tidak hanya didengar, akan tetapi harus diakomodasi, baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk agenda para Menteri terkait.

Ia menyebutkan, agenda kebangsaan dan kenegaraan tidak hanya tentang ekonomi, infrastruktur dan pencegahan paham radikalisme dan ekstrimisme.

Namun, salah satu agenda yang penting adalah tentang perlindungan dan penegakan HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara.

“Kalau bicara agenda kebangsaan itu bukan tentang ekonomi, bukan hanya tentang radikalisme, ancaman ekstrimisme, tapi juga bagimana agenda perbaikan hak asasi manusia juga menjadi salah satu agenda penting Bangsa Indonesia untuk hari ini dan ke depan,” tandasnya.

Oleh karena itu, tambahnya, HAM merupakan salah satu kunci menjalankan agenda kenegaraan. Saat ini belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk menunjukan komitmennya terhadap HAM.

“Jadi saya kira itu menjadi kuncinya, ya belum terlambat meskipun kabinet udah tersusun, tapi Jokowi harus membuktikan dia punya komitmen untuk perbaikan dan penegakan HAM, meskipun dari awal dalam konteks penyusunan kabinet kita meragukan,” pungkasnya.

 

Muslimin

 Minggu, 27 Oktober 2019 21:24 WIB

Editor: Arief Munandar

Bagikan :

Bermasalah, Koalisi Bakal Uji UU PSDN Karena dinilai tidak mengadopsi standar HAM antara lain mengenai prinsip kesukarelaan, ada ancaman pidana, sumber anggaran, dan rawan disalahgunakan.

HukumOnline.com-Sejumlah RUU yang disahkan pemerintah dan DPR di penghujung masa jabatan menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil, salah satunya UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Sebab, secara umum substansi UU PSDN yang merupakan inisiatif pemerintah dan disahkan pada Kamis (26/9/2019) ini berpotensi mengabaikan perlindungan dan penghormatan hak konstitusional warga negara.

Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto menilai alih-alih memperkuat sektor pertahanan, UU PSDN justru potensi menimbulkan berbagai masalah baru. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah persoalan yang sifatnya prinsipil. Misalnya hal yang mengatur soal ruang lingkup, komponen cadangan berbasis manusia dan sumber daya baik alam dan buatan. Selain itu, prinsip kesukarelaan, pengelolaan sumber anggaran bisa di luar APBN, dan ancaman pidana.

Melihat substansi UU PSDN bermasalah, Ardi dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang fokus di bidang HAM, pertahanan dan keamanan akan mengajukan uji materi terhadap UU PSDN ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami bersama koalisi (organisasi masyarakat sipil lain) akan mempertimbangkan mengajukan uji materi ke MK terhadap UU PSDN. Kami masih menunggu penomoran UU PSDN oleh Sekretariat Negara,” kata Ardi di Jakarta, Senin (7/10/2019

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengingatkan sejak pembahasan RUU PSDN di DPR, Koalisii sudah mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda pengesahan RUU PSDN. Tapi desakan itu ternyata tidak menjadi pertimbangan, karena faktanya pemerintah dan DPR tetap membahas dan mengesahkan UU PSDN. “UU PSDN sebenarnya tidak urgen untuk disahkan,” kata Gufron.

Menurutnya, ada sejumlah UU yang semestinya lebih diprioritaskan pembahasannya oleh DPR dan pemerintah dalam rangka memperkuat dan membenahi sektor pertahanan. Misalnya, membuat RUU Perbantuan TNI dan merevisi UU No.31 Tahun 1997 tentang TNI. Kedua regulasi itu penting dilaksanakan karena keduanya mandat UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI

Gufron menjelaskan RUU Perbantuan TNI penting untuk mengatur mekanisme operasi militer selain perang (OMSP). Selain itu, untuk meningkatkan kerja sama aktor pertahanan dan keamanan, khususnya antara TNI dengan Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) atau dalam menghadapi situasi mendesak (contigency).

Sementara UU No.31 Tahun 1997 sangat penting direvisi karena Pasal 65 ayat (2) UU TNI mengamanatkan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Tapi praktiknya selama ini menunjukan peradilan militer sebagai sarana impunitas anggota militer yang melakukan tindak pidana. Sekalipun ada hukuman, sanksinya tidak maksimal, malah ada yang kemudian menempati jabatan strategis.

Dia menilai UU PSDN tidak mengadopsi standar HAM seperti prinsip kesukarelaan. Misalnya, dalam ketentuan mengenai komponen cadangan yang menyebut setiap warga negara berhak mendaftar menjadi calon komponen cadangan. Tapi ketentuan ini tidak mengatur bagaimana mekanisme warga negara yang ingin mundur dari komponen cadangan.

Ada ancaman pidana

Kemudian UU PSDN juga tidak mengatur bagaimana ketika ada warga negara yang tergabung dalam komponen cadangan, tapi menolak untuk dimobilisasi dan demobilisasi karena perintahnya bertentangan dengan hukum dan HAM. Malah ada ancaman pidana paling lama 4 tahun bagi komponen cadangan yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi.

“Warga negara punya hak untuk mundur dari keanggotaan komponen cadangan dan menolak mobilisasi dan demobilisasi jika dampaknya bertentangan dengan hukum dan HAM,” kata Gufron menerangkan.

Begitu pula komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam dan sumber daya buatan, lanjut Gufron, ketentuan itu tidak menerapkan prinsip kesukarelaan. Mekanismenya juga tidak melalui proses pendaftaran, tapi ditetapkan oleh Menteri setelah melalui proses verifikasi dan klasifikasi.

Bagi Koalisi, seharusnya pemilik sumber daya itu berhak menerima atau menolak sebelum ditetapkan sebagai komponen cadangan. Ironisnya, ada ancaman pidana paling lama 4 tahun bagi orang yang tidak menyerahkan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional miliknya yang telah ditetapkan sebagai komponen cadangan untuk digunakan dalam mobilisasi.

Dia menambahkan mobilisasi dan demobilisasi komponen cadangan ini rawan disalahgunakan. Misalnya, komponen cadangan dimobilisasi untuk menghadapi konflik agraria. Potensi itu sangat besar terjadi mengingat tujuan penggunaan komponen cadangan sangat luas, bukan hanya untuk menghadapi ancaman militer, tapi juga nonmiliter dan hybrida.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian Mohammad Choirul Anam justru menilai UU PSDN berbahaya bagi demokrasi dan penegakan HAM. Menurut Anam, UU PSDN berpotensi melanggar prinsip conscientious objection dan kepastian hukum karena ada pengaturan absolut melalui ancaman pidana bagi pihak yang tidak mengikuti agenda yang telah ditetapkan, misalnya mobilisasi.

Meskipun disebut menghormati HAM, termasuk hak milik dalam konteks sumber daya alam dan sumber daya buatan, tapi penggunaannya bersifat absolut jika telah ditetapkan. Intinya, tidak ada perlindungan hak milik warga negara. “Jika posisinya itu hak, seharusnya diatur tanpa adanya ancaman,” kata dia, Senin (30/9/2019) lalu.

Anam menilai UU PSDN tidak mengatur jelas mekanisme mobilisasi dan demobilisiasi apakah dalam status perang atau nonperang. Jika bisa dikerahkan untuk nonperang, komponen pertahanan ini seperti komponen pendukung dan cadangan berpotensi digunakan untuk menghadapi konflik sosial.

“Misalnya konflik sosial di bidang pertambangan dan perkebunan, maka masyarakat akan dihadapkan dengan komponen ini,” ujarnya.

Anam juga menyoroti soal pendanaan yang bisa berasal dari luar APBN. Ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawabannya akan lemah. Anam mengingatkan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan sumber anggaran pertahanan negara berasal dari APBN. “Jika swasta bisa memberikan dana, kalau begini postur dan manajemen pertahanan kita, bagaimana? Berarti (pertahanan negara) ditentukan oleh dana swasta?”

Atas dasar itu, Anam menegaskan UU PSDN berbahaya bagi demokrasi dan penegakan HAM, sehingga layak diuji materi ke MK. Dia berharap ada pihak yang mau mengajukan uji materi ke MK. Cara lain, Presiden bisa menerbitkan Perppu atau DPR periode 2019-2024 bisa menerbitkan UU yang membatalkan UU PSDN.

“Jika terjadi perbedaan pandangan dan pendapat dalam situasi politik tertentu, kelompok tersebut bisa dikriminalkan lewat UU PSDN dengan menuding kelompok tersebut ‘anti negara’, sehingga bisa dipidana,” katanya.

Senin, 07 October 2019

Ady Thea DA

Bagikan :

Desekuritisasi Papua dan Jalankan Dialog untuk Menyelesaikan Konflik Papua secara Damai dan Bermartabat

RadarKotaNews – Belum lama ini, Menteri Pertahanan, Ryamizard Riyacudu mengatakan bahwa penarikan aparat TNI/Polri dari Papua akan menyebabkan Papua merdeka dari Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyebut Menhan menunjukkan tidak cukup memahami konteks dan substansi kritik masyarakat sipil terhadap kebijakan keamanan di Papua. Sebab kata dia, Sebagai aktor pertahanan dan keamanan, TNI dan Polri tentu memiliki kewajiban untuk menjalankan Tupoksinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

“Kritik yang muncul adalah berkaitan dengan pendekatannya yang eksesif dan koersif, sehingga bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru memunculkan masalah baru,”kata Gufron, Sabtu (7/9).

Atas dasar itu, Gufron berharap, evaluasi atas kebijakan dan pendekatan keamanan penting dan perlu dilakukan.

“Harus dipahami bahwa desakan menarik pasukan tni/polri dari papua bukan berarti menarik keseluruhan pasukan, melainkan menata ulang pengerahan pasukan di Papua,”jelasnya

Menurut, Riset imparsial menunjukkan jumlah pasukan yang diterjunkan di Papua sudah tidak proporsional. Pada tahun 2011 saja misalnya, yakni sebelum dilakukannya pemekaran Kodam dan pembangunan markas-markas baru, diperkirakan jumlah pasukan TNI sebesar 14.842 prajurit. Itu artinya, jika jumlah tersebut tidak berubah, maka jumlah pasukan TNI di Papua diperkirakan bertambah sering dibentuknya kodam baru di Papua Barat.

Tidak hanya itu, hingga saat ini pemerintah juga tidak pernah sekalipun menyebutkan berapa jumlah OPM yang dihadapi di Papua. Sementara, ekses dari tidak proporsional jumlah pasukan justru dirasakan langsung oleh masyarakat setempat seperti tindakan kekerasan oleh aparat keamanan yang dialami warga sipil.

“Penting dicatat bahwa evaluasi atas kebijakan dan pendekatan keamanan di papua hanya salah satu langkah aja. Sebab, dalam upaya menyelesaikan konflik Papua, langkah tersebut harus dibarengi upaya lainnya untuk menyelesaikan akar konflik Papua,”tegas Gufron

Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), setidaknya ada 4 sumber konflik Papua yakni, (a) sejarah integrasi, status dan integritas politik; (b) kekerasan politik dan pelanggaran HAM; (c) kegagalan pembangunan; (d) marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus.

“Tanpa dibarengi oleh upaya yang sifatnya komprehensif untuk menyelesaikan keempat sumber konflik tersebut, upaya penyelesaian konflik Papua tidak akan tuntas dimana gejolak sosial-politik seperti sekarang berpotensi terulang atau meletup kembali di masa depan,”katanya

Memang, upaya mende-eskalasi situasi keamanan di Papua penting dan perlu dilakukan pemerintah guna memastikan rasa aman di masyarakat. Namun, penting bagi pemerintah untuk tidak mengedepankan cara-cara yang eksesif dan koersif dalam menangani gejolak tersebut serta tetap menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Fakta-fakta historis juga telah menunjukkan bahwa penggunaan cara-cara tersebut dalam menangani Papua tidak menyelesaikan masalah, dan bahkan memunculkan masalah-masalah baru, seperti pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, upaya tersebut juga jangan sampai mengabaikan apalagi menafikan pemicu dan akar masalahnya yakni konflik Papua itu sendiri. Berbagai upaya yang dilakukan masih simbolis dan belum menyentuh akar utama permasalahan konflik Papua.

Karena itu, Pemerintah sejatinya memiliki modal dan pengalaman historis untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan damai dan bermartabat yakni melalui jalan dialog.

“Dari pengalaman politik dimanapun tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui dialog,”terangnya

Pasalnya, yang dibutuhkan pada saat ini adalah komitmen dan langkah konkrit dari semua pihak untuk duduk dan menyepakati dialog sebagai satu-satu jalan demokratik dan bermartabat untuk menyelesaikan konflik Papua.

Untuk itu, penting bagi Presiden untuk menegaskan komitmennya atas jalan dialog tersebut dan segera mewujudkannya secara konkrit. “Masalah Papua yang demikian kompleks menuntut adanya kepemimpinan politik di tingkat nasional untuk tampil memimpin penyelesaian konflik Papua.”tutup Gufron.(fy)

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Jokowi Revisi Draf Perpres Tugas TNI

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk merevisi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menilai rancangan/draft Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme, yang sedang dibahas pemerintah, bertentangan dengan Undang-undang TNI dan UU Terorisme.

Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, draft itu memberikan kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme. Salah satunya yaitu fungsi pencegahan yang di dalam draf disebut fungsi penangkalan.

“UU Terorisme pada Pasal 43 A hanya mengenal istilah pencegahan yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan dengan BNPT. Aturan turunan dari pasal 43 A tersebut juga seharusnya diatur melalui peraturan pemerintah,” jelas Ade saat konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (4/7).

Ade Wahyudin menambahkan fungsi pencegahan terorisme sebaiknya dikerjakan badan lain yang memiliki kompetensi, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Selain itu, kata dia, TNI baru dapat dilibatkan jika aparat penegak hukum sudah tidak mampu lagi mengatasi terorisme dan dilakukan atas keputusan politik negara.

Peneliti senior Imparsial Anton Ali Abbas menambahkan draft Perpres ini juga membolehkan TNI untuk menggunakan anggaran daerah dan sumber lain di luar APBN dalam penanganan terorisme. Menurutnya, penggunaan APBN di luar APBN tersebut tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat sehingga anggaran TNI hanya melalui APBN seperti yang diatur dalam UU TNI. Karena itu, koalisi berpendapat pendanaan di luar ketentuan UU TNI menyalahi aturan.

“Dalam draft Perpres ini itu membuka peluang sumber lain, yang bagi kami dapat berpotensi mempengaruhi independensi TNI sebagai institusi yang terpusat. Selain juga, sumber pendanaan lain itu sulit kita minta transparansi dan akuntabilitasnya, karena kita tidak punya ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan atau sumber lain bagi sektor pertahanan,” jelasnya.

Koalisi juga menilai draft Perpres ini lebih mengedepankan pola atau model perang dalam mengatasi tindak pidana terorisme. Perpres ini juga menghilangkan peran DPR yakni pengerahan kekuatan TNI harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Karena itu, hal ini akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia.

 

05/07/2019
Bagikan :

Debat Capres IV Diharapkan Kupas Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan Ada 3 hal yang jadi fokus reformasi sektor pertahanan dan keamanan yaitu menerbitkan UU Perbantuan TNI, merevisi UU Peradilan Militer, dan restrukturisasi komando teritorial (koter).

Hukumonline.com-Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) akan masuk tahap keempat. Debat yang rencananya digelar akhir pekan ini akan mengusung tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. Kalangan organisasi masyarakat sipil berharap debat capres ini membahas reformasi sektor pertahanan dan keamanan.

Peneliti Utama Pusat Penelitian DPR, Poltak partogi Nainggolan melihat pemerintahan periode 2014-2019 tidak menyentuh reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Selain itu ada kalangan yang menilai sistem demokrasi di Indonesia sudah terkonsolidasi, tapi faktanya tidak seperti itu.

Ini bisa dilihat dari posisi TNI sampai sekarang belum ditempatkan secara proporsional. Panglima TNI memerintahkan revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI agar perwira militer aktif bisa menempati jabatan di kementerian dan lembaga negara sipil. Sebagaimana diketahui UU TNI hanya membolehkan perwira militer untuk menempati jabatan pada 10 kementerian.

Jika rencana itu bergulir Poltak menilai proses reformasi sektor pertahanan dan keamanan akan semakin berat. Padahal persoalan perwira militer aktif yang nonjob ini menurut Poltak bisa diselesaikan sejak awal jika reformasi sektor pertahanan dan keamanan dilakukan secara serius dan menyasar perbaikan manajemen TNI.

“Ada 2 UU yang dilanggar jika militer aktif menempati jabatan sipil (di luar 10 kementerian yang ditentukan UU TNI) yaitu UU TNI dan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” kata Poltak dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Poltak berharap debat capres tahap keempat nanti membahas soal reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Sedikitnya ada 2 hal yang penting untuk dibahas dalam debat keempat ini. Pertama, pentingnya menerbitkan UU Perbantuan TNI, ini penting sebagai pedoman dalam menjalankan operasi militer selain perang (OMSP). Regulasi ini perlu mengatur antara lain tugas TNI selama OMSP dan berapa lama jangka waktunya. Kedua, revisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Melalui revisi UU Peradilan Militer, aparat militer harus tunduk pada hukum sipil ketika melakukan pidana umum.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pemilu merupakan momentum yang tepat meminta komitmen politik calon pemimpin negara untuk menuntaskan reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Reformasi ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dimana ancaman terhadap pertahanan dan keamanan saat ini berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Saat ini teknologi modern berperan penting, bukan lagi pengerahan pasukan dalam kapasitas yang besar.

Karena itu, Usman berpendapat reformasi sektor pertahanan dan keamanan perlu menyasar restrukturisasi koter. Idealnya koter hanya ada di wilayah perbatasan dan daerah konflik. Usman yakin reformasi koter ini akan berdampak terhadap efisiensi anggaran negara. “Penambahan kodam harus dipikirkan ulang,” usulnya.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan dalam visi dan misi kedua kandidat capres-cawapres tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kebijakan 5 tahun ke depan untuk sektor pertahanan dan keamanan ini. Padahal, sejak reformasi banyak isu yang menjadi sorotan masyarakat sipil seperti revisi UU Peradilan Militer, restrukturisasi koter dan kesejahteraan prajurit serta purnawirawan.

Gufron menyebut reformasi sektor pertahanan dan keamanan utamanya harus membentuk aparat militer yang modern dan profesional. Kemudian tata kelolanya harus demokratis, pengawasan yang dilakukan parlemen perlu diperkuat. Serta menekankan transparansi dan akuntabilitas. “Dalam reformasi ini harus ada penguatan prinsip negara hukum dan HAM, yakni melalui revisi UU Peradilan Militer,” ujarnya.

Pengamat politik, Ray Rangkuti melihat visi dan misi kedua kandidat menyinggung kebijakan pertahanan dan keamanan. Pasangan nomor urut 01 menempatkan isu ini dalam poin keempat dan kelima pada visi dan misi mereka. Sementara nomor urut 02 membahas ini pada bagian akhir visi dan misi. Tapi Ray tidak pernah melihat kedua kubu pasangan calon membawa isu ini dalam setiap perdebatan publik.

“Perdebatan misalnya isu dwi fungsi TNI ini dimunculkan oleh publik, bukan dari kalangan elit politik,” kata dia.

Aktivis kesejahteraan veteran dan purnawirawan, Donny Soenaryo menyoroti minimnya perhatian terhadap kesejahteraan veteran dan purnawirawan. Donny menyebut banyak rumah veteran dan purnawirawan digusur dengan dalih tanah yang ditempati itu milik negara dan akan digunakan untuk prajurit aktif. Padahal properti yang diklaim itu dibangun dengan biaya yang berasal dari gaji para veteran dan purnawirawan ketika masih aktif bekerja.

Donny menjelaskan belum lama ini kelompok veteran dan purnawirawan bersama organisasi masyarakat sipil menyambangi KPU untuk mendorong agar debat capres keempat ini membahas soal reformasi sektor pertahanan dan keamanan termasuk kesejahteraan prajurit, veteran dan purnawirawan. “Kami berharap kedua kandidat punya hati nurani untuk membahas masalah kesejahteraan ini,” tutupnya

 

 

Kamis, 28 Maret 2019

Bagikan :

Visi Misi Sektor Pertahanan dan Keamanan Dua Capres Bersifat Umum

Sejumlah kalangan menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali akan menggelar debat keempat pemilihan presiden 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3). Debat yang hanya diikuti oleh para calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto ini akan berbicara soal ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai visi misi dalam sektor pertahanan dan keamanan yang dirumuskan oleh dua pasangan calon presiden yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak ada yang berdasarkan kerangka isu reformasi sektor keamanan.

Agenda pertahanan dan keamanan yang ada kata Gufron cenderung bersifat umum. Justru beberapa isu strategis tambahnya yang selama ini banyak diperbicangkan publik dan menjadi kegelisahan masyarakat sipil dalam isu sektor keamanan seperti peradilan militer, reformasi militer, isu tentang kesejahteraan, restrukturisasi komando teritorial, persoalan Papua malah tidak banyak muncul dalam visi misi agenda bidang keamanan kedua pasangan calon presiden tersebut.

Diskusi publik "Bedah Visi Pertahanan dan Keamanan Calon Presiden" di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3) (Foto: VOA/Fathiyah).
Diskusi publik “Bedah Visi Pertahanan dan Keamanan Calon Presiden” di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3) (Foto: VOA/Fathiyah).

“Padahal isu-isu tadi mungkin sejak 98, bukan empat tahun terakhir sudah banyak diperbincangkan dalam ruang-ruang publik kita tetapi itu tidak dimasukan dalam agenda strategis yang akan mereka dorong dalam lima tahun kedepan. Tidak ada satupun paslon yang bicara isu sektor keamanan dalam konteks agenda reformasi sektor keamanan,” kata Gufron.

Gufron menambahkan sektor keamanan harus kuat dan didukung oleh alutsista yang modern dan profesional. Agenda-agenda sektor keamanan tambahnya harus mendorong penguatan tata kelola keamanan yang demokratik seperti penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam kontes pengadaan alutista.

Penguatan prisip negara hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia menurut Gufron juga penting dilakukan. Dia juga menilai tidak ada upaya untuk mengevaluasi misalnya soal resolusi konflik di Papua secara damai, padahal penyelesaian konflik Papua salah satu agenda yang sangat penting.

Saat ini kata Usman Hamid, tentara masih diorientasikan ke dalam musuh dalam negeri seperti bahaya laten komunis.

“Masih mengorientasikan negara kita ke dalam musuh dalam negeri, bahaya laten komunis, itu saja, buka disita itu terlalu kecil kalau harus menjadi tugas tentara , itu urusan polisi. Tentara kalau ada tank Malaysia masuk ke Kalimantan Barat, baru urusan tentara. Kalau tank Papua Nugini masuk ke Wutung itu baru urusan tentara. Kalau ada pesawat dari Darwin masuk ke Kupang baru urusan tentara .Itu urusannya sangat besar. Lalu tugas negara ikut urusin sawah, urusan keluarga berencana ya bukan. Itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah sipil, mereka dilatih dan dididik untuk itu,” jelas Usman.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan dalam debat, Prabowo akan bicara soal penguatan TNI dan Polri. Dia menyatakan , TNI dan Polri akan lebih sejahtera di bawah Prabowo-Sandiaga. Mereka juga akan dapat anggaran yang lebih tinggi agar mampu memodernisasi alutsista.

Soal reorganisasi yang sempat ramai beberapa waktu lalu–termasuk usul menempatkan tentara di kementerian, Andre menyatakan jika pasangan nomor urut dua akan menyelesaikan itu. Dia pun berjanji Prabowo-Sandiaga akan memperkuat industri pertahanan. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga agar bisa diekspor.

Sementara Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ,Arya Sinulingga tidak menjelaskan detail program yang akan ditawarkan dalam debat bidang pertahanan-keamanan. Arya Sinulingga hanya mengatakan Jokowi akan menawarkan gagasan baru yang disesuaikan dengan situasi zaman. (fw/em)

28/03/2019
Bagikan :