Pos

SKB 11 Menteri Rentan Penyalahgunaan, Imparsial Minta Pemerintah Kembali ke UU

Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam upaya pencegahan tindakan dan paparan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menunjuk sebelas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Intelijen Negara untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB).

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputro berpendapat, bahwa ia tidak melihat ada kebutuhan yang sifatnya mendesak tentang bagaimana pemerintah, merasa perlu untuk melakukan pengawasan kepada para ASN yang dianggap radikal.

“Isi SKB 11 kementerian dan lembaga yang sebagian besar membahas terkait ujaran kebencian pun sebenarnya telah ada pada beberapa undang-undang. Dari aturan yang telah ada baik itu bentuk pidana, peraturan pemerintah, itu sebetulnya sudah cukup kuat sebagai wujud menindak atau menangani,” papar Ardianto dalam diskusi bersama media di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12).

Ardianto menilai, jika poin-poin dalam SKB ini rentan terhadap abuse atau penyalahgunaan. Baik dari penguasa dalam hal ini atasan, atau pihak yang mencari-cari alasan yang tidak suka dengan ASN yang bersangkutan.

Misalnya, pada poin keempat SKB 11 kementerian dan lembaga yang menyatakan dapat menindak ASN yang memberikan tanggapan atau dukungan berupa likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial terkait konten ujaran kebencian terhadap UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Pemerintah,” ujarnya. Menurutnya, aturan terkait norma bagi ASN sejatinya telah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (PS)

 

Oleh: Anisa Tri K

Bagikan :

Sebut SKB 11 Menteri Multitafsir, Imparsial: Rentan Disalahgunakan Penguasa

Suara.com – Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputro mempertanyakan urgensi pemerintah dalam menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diteken oleh 11 kementerian dan lembaga terkait penanganan radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di sisi lain, Ardimanto juga mengangap isi SKB 11 kementerian dan lembaga tidak mengindahkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Ardimanto aturan terkait norma bagi ASN sejati telah ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sementara, kata dia, isi SKB 11 kementerian dan lembaga yang sebagian besar membahas terkait ujaran kebencian pun sebenarnya telah ada undang-undang lain yang mengaturnya.

“Sehingga kita tidak melihat ada kebutuhan yang sifatnya mendesak tentang pengaturan bagaimana pemerintah mengawasi ASN-ASN yang dianggap radikal. Menurut kami dari aturan yang telah ada baik itu pidana, peraturan pemerintah, itu sebetulnya sudah cukup kuat menindak atau menangani,” kata Ardimanto dalam diskusi bertajuk ‘Peran Negara dalam Menangani Radikalisme dan Intoleransi’ di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2019).

Ardimanto juga menganggap kalau beberapa poin yang tercantum dalam SKB 11 kementerian dan lembaga tidak mengindahkan prinsip HAM. Misalnya, pada poin ke-empat SKB 11 kementerian dan lembaga yang menyatakan dapat menindak ASN yang memberikan tanggapan atau dukungan berupa likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial terkait konten ujaran kebencian terhadap UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Pemerintah.

“Ini juga sifatnya multitafsir. Dia juga rentan terhadap abuse atau penyalahgunaan nantinya. Ini penyalahgunaan bisa dari penguasa bisa dari atasan atau pihak yang mencari-cari alasan yang tidak suka dengan ASN,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan menilai adanya SKB 11 kementerian dan lembaga membuktikan kalau pemerintah tidak membaca secara baik terkait persoalan radikalisme.

Halili mengungkapkan temuan terkait adanya ASN, Polisi, dan TNI yang terpapar paham radikalisme memang bukanlah rahasia lagi. Kendati begitu, pemerintah dikatakan Halili seharusnya juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi dalam mengeluarkan suatu aturan.

“Tapi kita harus tegaskan penanganan isu ini oleh pemerintah harus tetap diambil dalam kerangka demokratik ways, cara-cara demokrasi, pendekatan-pendekatan yang memberikan respek terhadap HAM dan seterusnya,” kata Halili.

“Jadi penanganan radikalisme atau bahkan ekstrimisme kekerasan itu harus tetap diambil dalam kerangka HAM, demokrasi, dan rule of law.”

 

 

Agung Sandy Lesmana | Muhammad Yasir
Senin, 02 Desember 2019 | 18:08 WIB
Bagikan :

“Pengosongan Rumah Purnawirawan Cijantung Melanggar Hukum dan HAM, Segera Terbitkan Moratorium Pengosongan Rumah Purnawirawan”

Siaran Pers

 

Pada tanggal 21 November 2019 Kodam Jaya melakukan pengosongan sewenang-wenang
terhadap rumah milik purnawirawan di kompleks perumahan Cijantung Sederhana. Tindakan
pengosongan ini adalah yang kedua kalinya dilakukan di kawasan Cijantung dalam kurun
waktu 1 tahun. Sebelumnya, pada Agustus 2019 lalu, dilaksanakan pengosongan rumah di
kawasan Cijantung.
Pengosongan rumah secara sewenang-wenang terhadap rumah milik purnawirawan di
kompleks perumahan Cijantung bukanlah satu-satunya pengosongan rumah purnawirawan
yang terjadi pada tahun 2019. Imparsial dan Koalisi Advokasi Perumahan Purnawirawan
mencatat, sepanjang tahun 2019 saja telah terjadi empat kali pengosongan rumah
purnawirawan di Jakarta.

Kami memandang pengosongan rumah secara sewenang-wenang terhadap rumah milik
purnawirawan di kompleks perumahan Cijantung Sederhana bukanlah tindakan yang tepat,
hal ini dikarenakan warga perumahan Cijantung Sederhana sudah menempati rumahnya sejak
tahun 1970an dan rumah-rumah tersebut dibangun dari potongan gaji orang tua mereka pada
saat bertugas menjadi anggota TNI AD. Lebih jauh, pihak Kodam Jaya juga tidak bisa
menunjukkan dokumen resmi kepemilikan atas lahan perumahan Cijantung Sederhana.
Kami menilai pengosongan rumah purnawirawan di perumahan Cijantung Sederhana adalah
tindakan melanggar hukum. Tindakan pengosongan perumahan Cijantung Sederhana
dilakukan secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan sebagaimana ketentuan Hukum
Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Kodam Jaya juga tidak bisa menunjukan surat izin dari KSAD sehingga diduga
melanggar perintah KSAD sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram KSAD No. 199/2019
tertanggal 25 Januari 2019 yang pada intinya mengatur penertiban rumah di lingkungan TNI
Angkatan Darat secara paksa harus seizin KSAD.
Pengosongan rumah purnawirawan secara sewenang-wenang sejatinya telah melanggar Hak
Asasi Manusia utamanya hak atas tempat tinggal sebagaimana amanat Pasal 28H Ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan
yang layak. Komisi HAM PBB sendiri dalam Resolusi 1993/77 tentang Forced
Eviction (penggusuran secara paksa) menyebutkan penggusuran (pengosongan) secara paksa
merupakan pelanggaran HAM, terutama hak akan tempat tinggal yang memadai.
Tindakan pengosongan yang melanggar hukum dan HAM ini harus segera dihentikan.
Penghentian tindakan pengosongan dapat dilakukan dengan menerbitkan kebijakan
moratorium segala tindakan pengosongan di seluruh Indonesia hingga adanya kejelasan status
kepemilikan tanah dari lembaga yang berwenang dan atau putusan pengadilan yang in kracht
van gewijsde.

Oleh karena itu kami mendesak:
1. Kepala Staf Angkatan Darat segera mengevaluasi jajarannya yang diduga tidak
mengindahkan ST KASAD No. 199 tgl 25 Januari 2019 terkait penertiban perumahan di
lingkungan Angkatan Darat.
2. Panglima TNI memerintahkan penghentian seluruh tindakan pengosongan rumah
purnawirawan yang masih disengketakan dan segera menerbitkan kebijakan moratorium
pengosongan rumah purnawirawan di seluruh Indonesia.
3. Pemerintah segera memberikan kejelasan status kepemilikan yang sah terhadap lahan dan
bangunan yang disengketakan di seluruh Indonesia.

 

Jakarta, 21 November 2019
Imparsial
Narahubung:
081259668926 (Hussein)
081213340612 (Gufron)

Bagikan :

Komjen Pol Idham Azis Jadi Kepala Polri, Ini Pesan Penting Direktur Imparsial Al Araf

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Direktur Imparsial Al Araf punya pesan penting untuk Komjen Pol Idham Azis yang secara aklamasi disetujui Komisi III DPR RI untuk menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian. Apa itu?

Al Araf mengatakan, pertama, Kapolri baru harus memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. “Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM. Juga jaminan kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi,” jelas Aal, sapaan akrabnya.

Alumnus UB Malang ini mengatakan, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

“Karena itu, konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini atau pun sebelumnya,” tandasnya.

Imparsial mencontohkan, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” tegas Aal.

Selain kasus Novel itu, sambung dia, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM. Seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar, aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

“Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.

Pesan kedua. Imparsil berharap Kapolri baru memiliki agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

“Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung,” tandas Aal.

Untuk mendukung ketiga agenda, Imparsial meminta kepada elite dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

“Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri,” ucapnya.

Komitmen pemimpin sipil, kata Aal, sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

“Intinya tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama Pak Komjen Pol Idham Azis yang selangkah lagi menjadi Kepala Polri baru,” ujar Direktur Imparsial Al Araf. (*)

 

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 – 08:02

Bagikan :

Tiga Tantangan Kapolri Baru

Oleh: Al Araf

PUBLICANEWS-KOMISI III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian. Selanjutnya keputusan Komisi III ini akan dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan DPR. Selanjutnya, Idham Azis akan dilantik Presiden Joko Widodo dalam beberapa hari ke depan.

Terkait dengan disetujuinya usul pencalonan Idham Azis sebagai calon Kapolri, Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian.

Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminana kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian. Konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang. Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang.

Selain itu, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, kami meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri. Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri. Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru.

Direktur Imparsial
Al Araf

 

Bagikan :

3 Hal Harus Jadi Perhatian Kapolri Idham Aziz

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian.

 

Bisnis.com, Jakarta – Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian.

Imparsial menilai terdapat tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Idham saat menjadi kapolri.

Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Menurutnya kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Dia mengatakan kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi.

“Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2019).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) menyerahkan pakta integritas kepada Ketua Komisi III Herman Herry (kanan) saat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019)./Antara

Menurut dia konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

Dalam konteks itu, ujarnya, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Tantangan pertamanya, kata dia, penyelesaian kasus Novel Baswedan. Menurut Al Araf, Idham harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan.

Kasus Novel sudah hampir 2,5 berjalan, namun hingga saat ini belum juga ada titik terangnya.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” ujarnya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) memberi hormat kepada Ketua Komisi III Herman Herry (kanan) pada rapat dengan agenda Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019)./Antara

Selain itu, Idham juga harus menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus-kasus lainnya.

“Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban,” kata Al Araf.

Prioritas kedua, lanjut Al Araf adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.

Dia berharap Idham dapat mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

“Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam mendukung agenda ini, pihaknya meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

Al Araf menjelaskan pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk kapolri baru dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.

“Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku,” tambah Al Araf.

 

Setyo Aji Harjanto – Bisnis.com31 Oktober 2019  |  06:31 WIB

 

Bagikan :

Imparsial Catat Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan Kapolri Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menyebut ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Kapolri baru.

Diketahui, Komjen Pol Idham Azis mendapat persetujuan dari Komisi III DPR RI untuk menjadi Kapolri setelah menjalani fit and proper test.

Pekerjaan rumah pertama bagi Kapolri baru adalah jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan agenda tersebut mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama, dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Ia menilai, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman.

Menurutnya, kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang diakui konstitusi.

Ia mengatakan, berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

Menurutnya, konsekuensinya adalah pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

Dalam konteks itu, menurutnya Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Selain itu menurutnya, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Idham Aziz.

Menurutnya, Idham Aziz harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan karena sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” kata Al Araf dalam keterangannya pada Rabu (30/10/2019).

Selain itu, menurutnya, Idham juga perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus-kasus lainnya.

Ia menilai, kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Menurutnya, Idham juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

“Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Al Araf.

Tantangan kedua menurutnya adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.

Dalam agenda ini, ia menilai Polri di bawah kepemimpinan Idham diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Sedangkan tantangan ketiga adalah agenda menjaga independensi institusi kepolisian.

Al Araf menilai independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

Menurutnya, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, ia meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

Ia mengatakan para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.

Karena menurutnya, justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku.

“Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi sistem merit dalam penataan internal institusi kepolisian. Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru,” kata Al Araf.

Rabu, 30 Oktober 2019 22:42 WIB

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi

Bagikan :

Ingatkan Jokowi, Imparsial: Agenda Kenegaraan Tak Hanya Ekonomi, tapi Juga HAM

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo diminta untuk membuka ruang dan mendengarkan masukan dan kritikan masyarakat sipil terkait agenda perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu dikatakan Wakil Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mananggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi saat pelantikan yang tidak menyebutkan isu HAM.

“Pemerintah perlu membuka ruang untuk mendengar masyarakat sipil dalam konteks agenda hak asasi manusia,” kata Mabruri saat  dihubungi, Jakarta, Minggu (27/10/2019).

Ia mengatakan, aspirasi masyarakat itu tidak hanya didengar, akan tetapi harus diakomodasi, baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk agenda para Menteri terkait.

Ia menyebutkan, agenda kebangsaan dan kenegaraan tidak hanya tentang ekonomi, infrastruktur dan pencegahan paham radikalisme dan ekstrimisme.

Namun, salah satu agenda yang penting adalah tentang perlindungan dan penegakan HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara.

“Kalau bicara agenda kebangsaan itu bukan tentang ekonomi, bukan hanya tentang radikalisme, ancaman ekstrimisme, tapi juga bagimana agenda perbaikan hak asasi manusia juga menjadi salah satu agenda penting Bangsa Indonesia untuk hari ini dan ke depan,” tandasnya.

Oleh karena itu, tambahnya, HAM merupakan salah satu kunci menjalankan agenda kenegaraan. Saat ini belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk menunjukan komitmennya terhadap HAM.

“Jadi saya kira itu menjadi kuncinya, ya belum terlambat meskipun kabinet udah tersusun, tapi Jokowi harus membuktikan dia punya komitmen untuk perbaikan dan penegakan HAM, meskipun dari awal dalam konteks penyusunan kabinet kita meragukan,” pungkasnya.

 

Muslimin

 Minggu, 27 Oktober 2019 21:24 WIB

Editor: Arief Munandar

Bagikan :

Bermasalah, Koalisi Bakal Uji UU PSDN Karena dinilai tidak mengadopsi standar HAM antara lain mengenai prinsip kesukarelaan, ada ancaman pidana, sumber anggaran, dan rawan disalahgunakan.

HukumOnline.com-Sejumlah RUU yang disahkan pemerintah dan DPR di penghujung masa jabatan menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil, salah satunya UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Sebab, secara umum substansi UU PSDN yang merupakan inisiatif pemerintah dan disahkan pada Kamis (26/9/2019) ini berpotensi mengabaikan perlindungan dan penghormatan hak konstitusional warga negara.

Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto menilai alih-alih memperkuat sektor pertahanan, UU PSDN justru potensi menimbulkan berbagai masalah baru. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah persoalan yang sifatnya prinsipil. Misalnya hal yang mengatur soal ruang lingkup, komponen cadangan berbasis manusia dan sumber daya baik alam dan buatan. Selain itu, prinsip kesukarelaan, pengelolaan sumber anggaran bisa di luar APBN, dan ancaman pidana.

Melihat substansi UU PSDN bermasalah, Ardi dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang fokus di bidang HAM, pertahanan dan keamanan akan mengajukan uji materi terhadap UU PSDN ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami bersama koalisi (organisasi masyarakat sipil lain) akan mempertimbangkan mengajukan uji materi ke MK terhadap UU PSDN. Kami masih menunggu penomoran UU PSDN oleh Sekretariat Negara,” kata Ardi di Jakarta, Senin (7/10/2019

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengingatkan sejak pembahasan RUU PSDN di DPR, Koalisii sudah mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda pengesahan RUU PSDN. Tapi desakan itu ternyata tidak menjadi pertimbangan, karena faktanya pemerintah dan DPR tetap membahas dan mengesahkan UU PSDN. “UU PSDN sebenarnya tidak urgen untuk disahkan,” kata Gufron.

Menurutnya, ada sejumlah UU yang semestinya lebih diprioritaskan pembahasannya oleh DPR dan pemerintah dalam rangka memperkuat dan membenahi sektor pertahanan. Misalnya, membuat RUU Perbantuan TNI dan merevisi UU No.31 Tahun 1997 tentang TNI. Kedua regulasi itu penting dilaksanakan karena keduanya mandat UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI

Gufron menjelaskan RUU Perbantuan TNI penting untuk mengatur mekanisme operasi militer selain perang (OMSP). Selain itu, untuk meningkatkan kerja sama aktor pertahanan dan keamanan, khususnya antara TNI dengan Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) atau dalam menghadapi situasi mendesak (contigency).

Sementara UU No.31 Tahun 1997 sangat penting direvisi karena Pasal 65 ayat (2) UU TNI mengamanatkan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Tapi praktiknya selama ini menunjukan peradilan militer sebagai sarana impunitas anggota militer yang melakukan tindak pidana. Sekalipun ada hukuman, sanksinya tidak maksimal, malah ada yang kemudian menempati jabatan strategis.

Dia menilai UU PSDN tidak mengadopsi standar HAM seperti prinsip kesukarelaan. Misalnya, dalam ketentuan mengenai komponen cadangan yang menyebut setiap warga negara berhak mendaftar menjadi calon komponen cadangan. Tapi ketentuan ini tidak mengatur bagaimana mekanisme warga negara yang ingin mundur dari komponen cadangan.

Ada ancaman pidana

Kemudian UU PSDN juga tidak mengatur bagaimana ketika ada warga negara yang tergabung dalam komponen cadangan, tapi menolak untuk dimobilisasi dan demobilisasi karena perintahnya bertentangan dengan hukum dan HAM. Malah ada ancaman pidana paling lama 4 tahun bagi komponen cadangan yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi.

“Warga negara punya hak untuk mundur dari keanggotaan komponen cadangan dan menolak mobilisasi dan demobilisasi jika dampaknya bertentangan dengan hukum dan HAM,” kata Gufron menerangkan.

Begitu pula komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam dan sumber daya buatan, lanjut Gufron, ketentuan itu tidak menerapkan prinsip kesukarelaan. Mekanismenya juga tidak melalui proses pendaftaran, tapi ditetapkan oleh Menteri setelah melalui proses verifikasi dan klasifikasi.

Bagi Koalisi, seharusnya pemilik sumber daya itu berhak menerima atau menolak sebelum ditetapkan sebagai komponen cadangan. Ironisnya, ada ancaman pidana paling lama 4 tahun bagi orang yang tidak menyerahkan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional miliknya yang telah ditetapkan sebagai komponen cadangan untuk digunakan dalam mobilisasi.

Dia menambahkan mobilisasi dan demobilisasi komponen cadangan ini rawan disalahgunakan. Misalnya, komponen cadangan dimobilisasi untuk menghadapi konflik agraria. Potensi itu sangat besar terjadi mengingat tujuan penggunaan komponen cadangan sangat luas, bukan hanya untuk menghadapi ancaman militer, tapi juga nonmiliter dan hybrida.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian Mohammad Choirul Anam justru menilai UU PSDN berbahaya bagi demokrasi dan penegakan HAM. Menurut Anam, UU PSDN berpotensi melanggar prinsip conscientious objection dan kepastian hukum karena ada pengaturan absolut melalui ancaman pidana bagi pihak yang tidak mengikuti agenda yang telah ditetapkan, misalnya mobilisasi.

Meskipun disebut menghormati HAM, termasuk hak milik dalam konteks sumber daya alam dan sumber daya buatan, tapi penggunaannya bersifat absolut jika telah ditetapkan. Intinya, tidak ada perlindungan hak milik warga negara. “Jika posisinya itu hak, seharusnya diatur tanpa adanya ancaman,” kata dia, Senin (30/9/2019) lalu.

Anam menilai UU PSDN tidak mengatur jelas mekanisme mobilisasi dan demobilisiasi apakah dalam status perang atau nonperang. Jika bisa dikerahkan untuk nonperang, komponen pertahanan ini seperti komponen pendukung dan cadangan berpotensi digunakan untuk menghadapi konflik sosial.

“Misalnya konflik sosial di bidang pertambangan dan perkebunan, maka masyarakat akan dihadapkan dengan komponen ini,” ujarnya.

Anam juga menyoroti soal pendanaan yang bisa berasal dari luar APBN. Ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawabannya akan lemah. Anam mengingatkan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan sumber anggaran pertahanan negara berasal dari APBN. “Jika swasta bisa memberikan dana, kalau begini postur dan manajemen pertahanan kita, bagaimana? Berarti (pertahanan negara) ditentukan oleh dana swasta?”

Atas dasar itu, Anam menegaskan UU PSDN berbahaya bagi demokrasi dan penegakan HAM, sehingga layak diuji materi ke MK. Dia berharap ada pihak yang mau mengajukan uji materi ke MK. Cara lain, Presiden bisa menerbitkan Perppu atau DPR periode 2019-2024 bisa menerbitkan UU yang membatalkan UU PSDN.

“Jika terjadi perbedaan pandangan dan pendapat dalam situasi politik tertentu, kelompok tersebut bisa dikriminalkan lewat UU PSDN dengan menuding kelompok tersebut ‘anti negara’, sehingga bisa dipidana,” katanya.

Senin, 07 October 2019

Ady Thea DA

Bagikan :

Desekuritisasi Papua dan Jalankan Dialog untuk Menyelesaikan Konflik Papua secara Damai dan Bermartabat

RadarKotaNews – Belum lama ini, Menteri Pertahanan, Ryamizard Riyacudu mengatakan bahwa penarikan aparat TNI/Polri dari Papua akan menyebabkan Papua merdeka dari Indonesia.

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyebut Menhan menunjukkan tidak cukup memahami konteks dan substansi kritik masyarakat sipil terhadap kebijakan keamanan di Papua. Sebab kata dia, Sebagai aktor pertahanan dan keamanan, TNI dan Polri tentu memiliki kewajiban untuk menjalankan Tupoksinya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

“Kritik yang muncul adalah berkaitan dengan pendekatannya yang eksesif dan koersif, sehingga bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru memunculkan masalah baru,”kata Gufron, Sabtu (7/9).

Atas dasar itu, Gufron berharap, evaluasi atas kebijakan dan pendekatan keamanan penting dan perlu dilakukan.

“Harus dipahami bahwa desakan menarik pasukan tni/polri dari papua bukan berarti menarik keseluruhan pasukan, melainkan menata ulang pengerahan pasukan di Papua,”jelasnya

Menurut, Riset imparsial menunjukkan jumlah pasukan yang diterjunkan di Papua sudah tidak proporsional. Pada tahun 2011 saja misalnya, yakni sebelum dilakukannya pemekaran Kodam dan pembangunan markas-markas baru, diperkirakan jumlah pasukan TNI sebesar 14.842 prajurit. Itu artinya, jika jumlah tersebut tidak berubah, maka jumlah pasukan TNI di Papua diperkirakan bertambah sering dibentuknya kodam baru di Papua Barat.

Tidak hanya itu, hingga saat ini pemerintah juga tidak pernah sekalipun menyebutkan berapa jumlah OPM yang dihadapi di Papua. Sementara, ekses dari tidak proporsional jumlah pasukan justru dirasakan langsung oleh masyarakat setempat seperti tindakan kekerasan oleh aparat keamanan yang dialami warga sipil.

“Penting dicatat bahwa evaluasi atas kebijakan dan pendekatan keamanan di papua hanya salah satu langkah aja. Sebab, dalam upaya menyelesaikan konflik Papua, langkah tersebut harus dibarengi upaya lainnya untuk menyelesaikan akar konflik Papua,”tegas Gufron

Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), setidaknya ada 4 sumber konflik Papua yakni, (a) sejarah integrasi, status dan integritas politik; (b) kekerasan politik dan pelanggaran HAM; (c) kegagalan pembangunan; (d) marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus.

“Tanpa dibarengi oleh upaya yang sifatnya komprehensif untuk menyelesaikan keempat sumber konflik tersebut, upaya penyelesaian konflik Papua tidak akan tuntas dimana gejolak sosial-politik seperti sekarang berpotensi terulang atau meletup kembali di masa depan,”katanya

Memang, upaya mende-eskalasi situasi keamanan di Papua penting dan perlu dilakukan pemerintah guna memastikan rasa aman di masyarakat. Namun, penting bagi pemerintah untuk tidak mengedepankan cara-cara yang eksesif dan koersif dalam menangani gejolak tersebut serta tetap menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Fakta-fakta historis juga telah menunjukkan bahwa penggunaan cara-cara tersebut dalam menangani Papua tidak menyelesaikan masalah, dan bahkan memunculkan masalah-masalah baru, seperti pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, upaya tersebut juga jangan sampai mengabaikan apalagi menafikan pemicu dan akar masalahnya yakni konflik Papua itu sendiri. Berbagai upaya yang dilakukan masih simbolis dan belum menyentuh akar utama permasalahan konflik Papua.

Karena itu, Pemerintah sejatinya memiliki modal dan pengalaman historis untuk menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan damai dan bermartabat yakni melalui jalan dialog.

“Dari pengalaman politik dimanapun tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui dialog,”terangnya

Pasalnya, yang dibutuhkan pada saat ini adalah komitmen dan langkah konkrit dari semua pihak untuk duduk dan menyepakati dialog sebagai satu-satu jalan demokratik dan bermartabat untuk menyelesaikan konflik Papua.

Untuk itu, penting bagi Presiden untuk menegaskan komitmennya atas jalan dialog tersebut dan segera mewujudkannya secara konkrit. “Masalah Papua yang demikian kompleks menuntut adanya kepemimpinan politik di tingkat nasional untuk tampil memimpin penyelesaian konflik Papua.”tutup Gufron.(fy)

Bagikan :