Pos

Penegakan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan Belum Menjadi Prioritas Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

konpres-19-oktober-2016-2

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/X/2016

Pada 21 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia dua tahun. Masyarakat memiliki dan menaruh harapan yang besar kepada pemerintahannya untuk mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia, kehidupan demokrasi, dan reformasi sektor keamanan.

Meski demikian, IMPARSIAL menilai bahwa perbaikan kondisi HAM dan reformasi sektor keamanan selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa program telah dimulai dan dilaksanakan, namun tidak sedikit juga pekerjaan rumah yang ditinggalkan. Sejumlah agenda penting bidang HAM dan reformasi keamanan justru masih terbengkalai dan belum dijalankan.

Meski beberapa agenda HAM dan reformasi sektor keamanan telah tertuang dalam Nawacita dan didengungkan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye lalu, namun implementasi agenda-agenda itu, yang merupakan bagian penting dari demokratisasi, berjalan tanpa progres dan justru cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi seiring praktik hukuman mati terus diberlakukan. Sejak Jokowi awal memimpin pada Oktober 2014 hingga saat ini (Oktober 2016), tercatat paling tidak terdapat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana telah dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati ini menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK terhadap HAM untuk memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

Terdapat lima argumen yang mendasari mengapa praktik hukuman mati—yang sejatinya merupakan warisan kolonial—harus segera dihapus di Indonesia. Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 Hasil Amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa penerapan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru. Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. Keempat, unfair trial atau peradilan yang sesat seringkali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa hukuman mati. Kelima, berlanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan standing moral pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa pemerintahan Jokowi juga belum ada kemajuan yang signifikan. Ini terlihat dari maraknya aksi intoleransi yang masih dibiarkan oleh negara dan pelanggaran terhadap hak kelompok-kelompok minoritas. Pemidanaan terhadap minoritas dengan dalih melakukan penodaan agama, perusakan dan pelarangan tempat ibadah masih terjadi di sejumlah daerah. Diskriminasi atas dasar identitas keagamaan juga masih banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada Jemaat Ahmadiyah.

Inisiatif pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan selama dua tahun ini lemah. Penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mengalami stagnasi, sementara regulasi dan kebijakan lain yang mengancam dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan, seperti UU PNPS/1965, Perber Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM di lapangan kerapkali menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Pembela HAM berperan sangat penting, tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global akan tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peranan penting dalam mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma HAM, khususnya mengadvokasi korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), reformasi TNI yang dimulai sejak awal 1998 telah mengalami stragnasi. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tatanan negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah. Beberapa agenda reformasi yang masih belum terlaksana hingga sekarang yaitu restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), reformasi sistem peradilan militer, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista, serta belum terpenuhinya kesejahteraan prajurit TNI. Lebih dari itu, beberapa masalah dalam ranah itu juga bermunculan dan perlu secepatnya diselesaikan, seperti konflik antar anggota TNI-Polri, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi, serta kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. Kasus pembunuhan terhadap Munir menginjak 12 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Hingga kini, pembunuhan itu masih menyisakan pertanyaan. Sejumlah kejanggalan belum terungkap dan otak di balik pembunuhan itu masih bekeliaran bebas.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa reformasi. Terus berlarut dan tidak kunjung tuntasnya kasus pembunuhan Munir hingga 12 tahun masih memperlihatkan rendahnya komitment pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Karena itu, upaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauhmana komitmen pemerintah Jokowi dalam penegakan HAM, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang melindungi HAM.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan ke publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen Negara.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi yang pada masa Pilres 2014 dalam visi dan misinya secara jelas dan tegas mengusung “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu” dalam Nawacita ke-4 nya itu, hingga kini dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK upaya penyelesaian berbagai kasus tersebut tidak kunjung menemui kemajuan. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini tercatat menyisakan persoalan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi antara lain: kasus tragedi tahun 1965, kasus Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II, dan kasus Trisakti. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan dalih berkas tersebut belum lengkap. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan TNI/Polri terhadap masyarakat. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI/Polri terhadap masyarakat masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan (TNI/Polri) sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI/POlri itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, backing premanisme, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Upaya penyelesaian konflik Papua, Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan sinyal itikad baik dalam penyelesaian masalah Papua. Jokowi mendukung keterbukaan informasi dengan membuka akses bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di wilayah Papua, meskipun dalam praktiknya masih ada lembaga clearing house yang hanya berganti nama menghambat akses jurnalis asing. Presiden Jokowi mencoba menyelesaikan permasalahan Papua dengan mengedepankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Namun terbentuknya Kodam XVIII/Kasuari menunjukkan pendekatan keamanan juga masih digunakan dan bahkan semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan di Papua. Akibat penggunaan pendekatan keamanan tersebut masih terjadi insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Papua antara lain kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015, kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015, Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015, dan kasus penembakan hingga mati di Kabupaten Kepulauan Yapen yang membunuh dua orang pada 1 Desember 2015. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi tampaknya belum memiliki desain besar dan komprehensif dalam upaya menyelesaikan masalah Papua.

Atas dasar itu, IMPARSIAL mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar:

  1. Praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional. Salah satu solusinya yaitu melalui revisi KUHP Indonesia yang saat ini sedang berlangsung di DPR, dengan langkah terdekat yaitu mendorong pemberlakuan moratorium (penghentian) terhadap eksekusi mati;
  2. Terciptanya harmonisasi antara produk legislasi dan kebijakan yang satu dengan yang lain dalam pengaturan tentang kehidupan antarumat beragama dan berkeyakinan di Indonesia;
  3. Adanya sebuah UU yang kuat dan secara eksplisit menjamin kerja-kerja pada pembela HAM  dan hak-haknya. Upaya ini bisa diwujudkan melalui agenda revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;
  4. Pemerintah mengoreksi dinamika legislasi dan praktik dalam tata kelola keamanan yang menempatkan militerisme di luar koridornya dan dengan demikian tidak sejalan dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis (reformasi Peradilan Militer, restrukturisasi Koter, dsb);
  5. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dengan pengungkapan terhadap kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998 (tercatat 13 aktivis) sebagai starting point bagi pengungkapan kasus-kasus HAM lainnya;
  6. Mengedepankan dialog sebagai upaya penyelesaian konflik Papua secara damai.

 

Jakarta, 19 Oktober 2016

 

Al Araf

Direktur

Bagikan :

Imparsial: Pakai Simbol Palu Arit itu Kebebasan Berekspresi

KBR, Jakarta- LSM hak asasi manusia Imparsial meminta masyarakat tidak menyikapi berlebihan munculnya isu atau rumor kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan munculnya isu kebangkitan PKI hanya propaganda kelompok tertentu untuk menghadang upaya negara dan masyarakat dalam mengungkap dan menyelesaikan tragedi kemanusiaan tahun 1965.

Al Araf juga menilai pelarangan penggunaan atribut atau simbol palu arit sebagai pelanggaran terhadap hak berekspresi yang dilindungi konstitusi.

“Lukisan atau tulisan palu arit itu bagian dari kebebasan berekspresi. Sesungguhnya itu tidak selalu jadi ancaman bagi keamanan negara. Tapi, seringkali hal-hal itu diidentikkan sebagai bagian dari ancaman negara. Padahal itu bagian dari kebebasan berekspresi yang diakui konstitusi,” kata Al Araf kepada KBR, Selasa (10/5/2016).

“Kalau kita ke Jerman, Amerika, di sana orang pakai kaus palu arit biasa saja. Padahal negara itu berideologi anti-komunisme, dan bahkan komunisme Sovyet menjadi lawan mereka di masa lalu. Bagi negara-negara itu, pakai baju simbol palu arit, itu tidak ada masalah, karena itu bagian dari kebebasan berekspresi,” lanjut Al Araf.

Al Araf mengatakan selama 32 tahun masyarakat Indonesia didoktrin sejarah versi Orde Baru bahwa hal berbau palu arit identik dengan PKI dan ancaman bagi negara. Apalagi itu dimunculkan dengan aturan melalui Tap MPRS Nomor XXV tahun 1966.

Karena itu ia menganggap penting agar negara membentuk Komisi Kebenaran untuk mengungkap fakta sejarah itu. Termasuk mengkaji ulang Tap MPRS tersebut.

Pengamat militer yang pernah mengajar di Universitas Pertahanan itu juga mengkritik sikap reaktif dari kalangan TNI yang menyebarkan aparatnya untuk merazia atribut-atribut palu arit atau menangkap orang-orang yang menggunakan atribut itu.

“Itu sesuatu yang tidak perlu dilakukan militer. Ini ranah hukum. Militer tidak perlu terlibat dalam persoalan-persoalan ancaman terhadap keamanan negara yang berasal dari dalam negeri. Lagi pula simbol palu arit bukan secara identik mengancam keamanan negara,” lanjut Al Araf.

Ia meminta agar isu atau rumor kebangkitan PKI tidak membuat masyarakat mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih utama, yaitu membongkar dan menyelesaikan tragedi peristiwa 1965.

“Nanti isu utama tidak tersentuh, kita malah ngurusi beginian,” kata  Al Araf.

Oleh : Agus Lukman

Editor: Malika

Bagikan :

Imparsial Desak Jokowi Moratorium Hukuman Mati

TEMPO.COJakarta – Imparsial mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung Prasetyo membatalkan rencana pelaksanaan eksekusi mati gelombang tiga.

Kejaksaan Agung berencana mengeksekusi terpidana mati gelombang tiga sebanyak tujuh orang. Sedangkan berdasarkan informasi rapat kerja antara Kejagung dan Komisi III, rencananya Kejagung akan menggelar 12 eksekusi mati tahun 2016 ini.

“Langkah yang penting dilakukan Presiden adalah segera mengeluarkan kebijakan moratorium eksekusi mati dan mendorong penghapusan penerapan hukuman mati secara menyeluruh,” kata Al Araf, Direktur Imparsial di kantornya, Jakarta, Ahad, 1 Mei 2016.

Al Araf menjelaskan, pemerintah semestinya memperhatikan semangat dan dinamika di tingkat internasional terkait dengan hukuman mati. Sebagian besar negara, menurut dia, sudah menghapus hukuman mati.

“Hingga akhir 2015, tercatat 102 negara telah menghapus secara total,” ujarnya.

Selain itu, enam negara tercatat masih mempertahankan untuk kejahatan serius, 32 negara moratorium, dan yang menerapkan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan masih 58 negara, termasuk Indonesia.

Al Araf menilai seharusnya Presiden Jokowi bisa mendorong praktek hukum yang beradab, yakni praktek hukum yang berfungsi sebagai instrumen koreksi dan manusiawi.

INGE KLARA SAFITRI

Bagikan :

Aktivis HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Tekan Peredaran Narkoba di Lapas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menolak rencana Pemerintah Joko Widodo melakukan eksekusi hukuman mati.

Direktur Imparsial Al Araf menegaskan tidak ada korelasi antara eksekusi hukuman mati terhadap tingkat kejahatan narkoba.

“Perang terhadap narkoba harus dilakukan pemerintah. Kalau masih ada pelaku narkoba yang mengedarkan di dalam lapas, itu berarti kontrol di lapas persoalannya bukan hukuman mati,” kata Al di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Ia mengatakan sistem lembaga permasyarakatan dengan petugas yang dapat disogok menimbulkan celah peredaran narkoba.

Selain itu, petugas lapas juga rawan melakukan korupsi. Ia yakim bila sistem diperbaiki, maka tidak ada ruang bagi peredaran narkoba dari dalam lapas.

“Penyakitnya korupsi di lapas maka obatnya menghentikan korupsi di lapas,” tuturnya.

Ia mencontohkan jaminan bagi petugas lapas terpenuhi kebutuhan hidup.

Bila diperbaiki, maka hukuman mati bukan jawaban dari peningkatan peredaran narkoba.

Selain itu terdapat faktor lainnya dimana sistem penegakan hukum masih bermasalah. Pasalnya, Al melihat masih adanya mafia peradilan dan kriminalisasi.

“Sistem peradilan yang belum fair, rekayasa kasus dan segala macam itu membuat hukuman ini perlu ditinjau lagi. Kalau orang sudah mati maka hukumannya tidak bisa dikoreksi kembali,” ujarnya.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menangani persoalan lembaga permasyarakatan. Para narapidana harus terpenuhi haknya.

“Saya rasa pemerintah punya anggaran untuk memperbaiki LP ini,” kata Al.

Bagikan :

Jokowi Dinilai Tak Sesuai Nawacita Jika Lakukan Eksekusi Mati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung berencana melakukan eksekusi terpidana mati gelombang ketiga.

Informasi yang beredar, jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi pada gelombang ketiga sebanyak 7 orang.

Direktur Imparsial Al Araf menilai hal tersebut menunjukkan pemerintahan Joko Widodo tidak belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Pemerintahan Jokowi konsisten dengan Nawacita penghormatan kepada HAM. Kalau konsisten maka eksekusi hukuman eksekusi dihentikan karena tidak sesuai Nawacita,” kata Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Al mengingatkan adanya moratorium eksekusi hukuman mati. Sebab, pertimbangan DPR dan Pemerintah yang sedang melakukan revisi UU KUHP.

Revisi itu menunjukkan kemajuan, dimana adanya perubahan hukuman mati dari tindak pidana pokok menjadi alternatif. Kemudian, syarat-syarat pemberian hukuman mati diperberat.

Ia menuturkan pelanggaran hak untuk hidup melalui penerapan hukuman mati tercatat sangat tinggi selama 1,5 tahun pemerintahan Jokowi. Dari Oktober 2014-April 2016, terdapat 71 jumlah vonis pidana mati baru di berbagai tingkat pengadilan.
Sementara itu 14 orang terpidana mati telah dieksekusi.

Al menuturkan dalam revisi UU KUHP juga dibahas masa tahanan 5-10 tahun menjadi seumur hidup sehingga hukuman mati dikaji ulang.

“Pemerintah tak perlu melakukan eksekusi hukuman mati,” ujarnya.

Apalagi, kata Al, pemerintah dan DPR melihat situasi saat ini dimana banyak negara menghentikan praktik hukuman mati.

Ia menyebutkan praktik pemidanaan bukan lagi mengenai hukuman mati terkait pembalasan tetapi koreksi sosial.

“Dulu pembalasan, membunuh dibalas membunuh, sekarang tujuan pemidanaan bukan pembalasaan tapi koreksi dan kontrol sosial. Di Indonesia napi vonis hukuman mati ditempatkan di lapas. Lapas bukan penghukuman tapi permasyarakatan tujuannya koreksi sosial,” imbuhnya.

 

Bagikan :

Imparsial: Indikator Vonis Mati tidak Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan pemerintah harus menjelaskan sejumlah indikator dalam menentukan eksekusi bagi para terpidana mati. Proses penentuan terpidana yang dieksekusi sebaiknya tidak tertutup dari publik.

“Sampai saat ini tidak ada indikasi yang terukur dalam menentukan siapa, mengapa dan kapan seorang terpidana dijatuhi hukuman eksekusi mati. Penerapan eksekusi mati pun tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah kejahatan baik narkotika maupun terorisme,” jelas Al Araf kepada awak media di Jakarta, Ahad (1/5).

Dia menjelaskan, ada narapidana yang telah mengalami masa hukuman penjara lebih dari lima hingga 10 tahun tetapi belum dijatuhi eksekusi mati. Bahkan, ada narapidana yang telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun dan belum juga mendapatkan status eksekusi mati.

Di sisi lain, ada narapidana dengan masa hukuman lima tahun atau kurang dari lima tahun tetapi telah dijatuhi vonis eksekusi mati. Kondisi ini, lanjut Al Araf, menimbulkan adanya dugaan unsur politis dalam penjatuhan vonis eksekusi mati.

“Ada kesan bahwa eksekusi mati kepada sejumlah narapidana hanya untuk membangun citra pemerintahan yang tegas. Padahal, secara substansi hukum proses penetapan vonis kurang kuat. Karenanya, secara jangka pendek dan jangka panjang, kami menuntut pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati bagi para narapidana,” kata Al Araf.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Imparsial, selama 1,5 tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi, ada 71 vonis eksekusi mati baru yang dijatuhkan. Sebanyak 52 kasus dari jumlah tersebut terkait dengan kejahatan narkotika.

Sisanya, 19 kasus merupakan kejahatan pembunuhan, pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Dari seluruh kasus tersebut, ada 14 terpidana yang telah dieksekusi mati pada 2015 lalu.

Rep: c36/ Red: Karta Raharja Ucu
Bagikan :

Four Chinese in line as executions loom

The Jakarta Post – As public concern about the government’s next round of executions grows, the Supreme Court has announced that four Chinese nationals are among those on death row.

The ruling, which was published on the court’s website on Wednesday, was the rejection of a case review filed by four Chinese nationals Chen Hongxin, Jian Yuxin, Gan Chunyi and Zhu Xuxiong.

The four were sentenced to death by a Supreme Court cassation panel in mid 2007, along with another Chinese national, Zhang Manquan.

The five Chinese nationals were found guilty of drug trafficking following a 2005 police raid on what was dubbed at the time as Southeast Asia’s largest illicit drug-manufacturing factory in Banten, along with Frenchman Serge Areski
Atlaoui.

Atlaoui who escaped execution in April last year pending an appeal process, is also back on the list after his plea was rejected by the Jakarta State Administrative Court.

Although the government has announced that the third round of executions is on the way, the schedule and list of those to be executed is not yet available, causing anxiety among inmates, their lawyers as well as anti-death penalty campaigners.

It is also not clear whether the five Chinese are on the list for the planned third round of executions.

Speculation is rife that the government will execute 14 drug trafficking convicts sometime this year.

But, the plan is yet to be confirmed by any government official, although some have made public statements that emphasized the government’s strong conviction that killing drug traffickers was the best way to eradicate drug-related crime.

“There has never been any explanation about how the government comes up with the death-row list. How the government grants clemency to some, but not others. The process must be clear,” said activist Poengky Indarti of human rights watchdog Imparsial.

Indonesia’s execution of 14 convicts in two rounds last year — consisting of Indonesians and foreigners, including those from Australia and Brazil — has sparked criticism from domestic and international human rights campaigners and world leaders, with the latest coming from German Chancellor Angela Merkel.

Azas Tigor Nainggolan, a member of the legal division of the Indonesian Bishops Conference ( KWI ), called for a moratorium on the death penalty, saying that “since legal proceedings are prone to miscarriages of justice, Jokowi should form a team to review all cases related to the death penalty to ensure they have undergone a fair legal process”.

Attorney General Muhammad Prasetyo said recently that his office would not stop executing death-row drug convicts, while Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan has expressed support for the plan.

Critics say that such an on-and-off policy only creates uncertainty and that imposing capital punishment on drug dealers is not a deterrent, since it is against the principles of restorative justice.

Prasetyo said he could not give details of the plan as it might interfere with preparations for the executions. He also lamented the fact that case review petitions were often used by convicts to dodge executions. “In the future, we want there to be no legal loophole that can make our task difficult,” he added.

Prasetyo also dismissed concerns that the lack of transparency could be misused by certain parties to extract payment for efforts to secure convicts’ clemency. “It is illogical. We don’t have the authority to grant clemency,” he said.

On Thursday, Luhut refused to comment on the planned executions, claiming that he had yet to receive information about the Chinese nationals.

(Ina Parlina, Margareth S. Aritonang and Nurul Fitri Ramadhani)

Bagikan :

Govt must restore Sukarno’s reputation, rights activist says

BINTANGNEWS.com The government must straighten out Indonesia’s history by repairing the reputation of former president Sukarno who has been accused of being involved in the 1965 abortive coup that was blamed on the Indonesian Communist Party (PKI).

“He was a victim of the 1965 tragedy as there was a ‘stealthy coup’ by Soeharto towards Sukarno,” human rights watchdog Imparsial executive director Al Araf said in Jakarta on Thursday.

“Like it or not, Sukarno has to be placed in our history as a national hero. He was not involved in the 1965 tragedy,” he went on.

The kidnapping and murder of six Army generals on Sept.30, 1965, led to the purge of  PKI members, sympathizers and their families by the military under Soeharto’s leadership.  It is estimated that between 500,000 to 1 million people  with any sort of leftist connection, regardless of their age or level of involvement were massacred.

Soeharto seized power in 1966 with the controversial March 11 Indonesian Presidential Executive Order (Supersemar). The Provisional People’s Consultative Assembly (TAP MPRS) XXIII/1967 on Sukarno’s involvement in the 1965 tragedy was later issued in the New Order era, in which the decree dismissed Soekarno’s political rights.

On whether the mandate was merely an order to restore the country’s security or a transfer power to Soeharto remains a mystery. Several historians have also still question whether Sukarno or not was forced to issue the mandate.

Indonesian Institute of Sciences (LIPI) historian Asvi Warman Adam has recently called on the government to rehabilitate the 1965 victims’ reputation including Sukarno.

“The government must remove any stigma and discrimination related to 1965 incident. The 1965 victims have to be rehabilitated, including Sukarno’s reputation,” Asvi said during the national symposium on the 1965 tragedy in Jakarta on Monday, as quoted by kompas.com.

Bagikan :

Pencabutan Kewarganegaraan

Pemerintah akhirnya menyerahkan draf revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ke DPR. Salah satu agenda perubahan undang-undang tersebut adalah memasukkan sanksi hukuman pencabutan status kewarganegaraan jika terlibat dalam tindak pidana terorisme. Read more

Bagikan :

7 Pelanggaran Masa Lalu Nunggu Dimejahijaukan

RMOL. Pernyataan Presiden Jokowi soal pemerintahakan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu disambut dingin oleh kalangan pegiat HAM.

Alasannya, dari pemerin­tahan SBY hingga pemerintahan Jokowi, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu selalu diseret-seret ke ranah politik. Padahal sudah ada payung hukum, yaitu UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dapat digunakan untuk menye­lesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum.

Wakil Direktur Eksekutif Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan, sejak era reformasi kasus-kasus pelanggaran HAM selalu diwariskan satu rezimpemerintahan kepada penggantinya. Akibatnya kasus-kasus tersebut tidak kunjung diselesaikan. Dia menuturkan, saat ini ada 7 berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menunggu untuk dibawa ke pengadilan.

“Persoalannya selama ini, ha­sil penyelidikan kasus-kasus itu selalu bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sementara korbandan keluarga korban terus menanti penuntasan kasus-kasusnya,” ka­tanya, di kantor Imparsial, Jalan Tebet Utara II, Jakarta.

Ghufron menilai, selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak kunjung tuntas aki­bat tidak adanya political will dari rezim yang berkuasa. Presiden demi presiden tidak mau menyelesaikankasus-kasus pelanggaran HAM karena banyaknya pertimbangan politis.

Seharusnya pemerintah ting­gal melaksanakan langkah-langkah hukum dan menghin­dari pertimbangan dan tran­saksi politik terutama denganpihak-pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM.

“Hak-hak korban harus menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan kasus-kasuspelanggaran HAM, mereka dan keluarganya sudah menunggu keadilan sampai puluhan ta­hun,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, upaya penyelesaian kasus-kasus pe­langgaran HAM melalui me­kanisme nonyudisial sepertiyang digagas Presiden Jokowi akan membuka ruang impunitas bagi para pelakunya. Seharusnya pemerintah berupaya menegakkan hukum dan HAM dengan menjalankan amanat UU HAM dan UU Pengadilan HAM.

“Komnas HAM sudah menye­lesaikan penyelidikannya atas 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu, tinggal sekarang Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk menyidik kasus-kasus tersebut,” katanya.

Al Araf menuding pemerintah selama ini tidak men­goptimalkan peran KomnasHAM dan Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus-kasus pe­langgaran HAM. Presiden SBY dan Jokowi malah membawa ka­sus pelanggaran HAM ke ranahpolitik, bukannya ke ranah penegakan hukum. “Yang terjadi su­dah pasti negosiasi dan transaksi politik,” sebutnya.

Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan tertu­lisnya mengatakan, penyelesaian kasus-kasus HAM masalalu harus dilakukan dalam kerangka dan mekanisme yang akuntabel, berdasarkan undang undang, dan berkeadilan. ***

 

Sumber : rmol.co

Bagikan :