Pos

Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan Aktivis Tolak Pembentukan DKN

BeritaBenar-Rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu ditentang keluarga korban dan aktivis HAM.

Maria Catarina Sunarsih, pendiri Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) mengatakan, rencana itu cacat moral karena DKN diinisiasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

JSKK menilai Wiranto sebagai sosok yang bertanggung jawab atas penembakan sejumlah mahasiswa – termasuk putra Maria, Benardinus Realino Norma Irawan alias Wawan – saat berunjuk rasa menentang rezim Orde Baru, pada 1998.

“Jika Wiranto mengatakan komando penembakan bukan dari saya, salah besar. Karena saat itu, dia menjabat Menhankam/Pangab,” tegas Maria saat jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Tak hanya itu, lanjutnya, pembentukan DKN mencederai visi misi Presiden Joko “Jokowi” Widodo, di mana salah satu program kerjanya berkomitmen menghapus impunitas.

“Kalau Jokowi tetap menandatangai pembentukan DKN, visi misinya hanya dipakai untuk meraup suara (pemilihan presiden 2014),” ujar Maria lagi.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan bahwa DKN dibentuk bukan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, tetapi bisa saja dilibatkan bila harus diselesaikan melalui jalur non-yudisial.

“Kalaupun pelanggaran HAM tidak bisa selesai secara yudisial, kan akan ke non-yudisial juga. Di situ mungkin DKN bisa dilibatkan,” ujarnya pada Maret lalu.

Menurut Wiranto, DKN dibentuk untuk menangani konflik horizontal dalam skala nasional, dengan mengedepankan non-yudisial, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat.

Maria menuntut Jokowi untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan memerintahkan Kejaksaan Agung memulai penyidikan.

“Tugas Komnas HAM telah selesai. Sekarang tugas Kejaksaan Agung menyidik. Kalau terbukti pelanggaran HAM berat, DPR bisa menerbitkan surat ke Presiden agar Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc,” ujar Maria.

“Jika terus membiarkan, maka Jokowi adalah penguasa yang melanggengkan impunitas.”

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Kristian Erdianto Bejo Untung juga menolak pembentukan DKN  dengan alasan sama.

“Tragedi 65 adalah kasus luar biasa, bagaimana orang dibunuh, diculik, wanita dilecehkan. Saya sembilan tahun di tiga tahanan dan mengalami kerja paksa. Saya mewakili 500 ribu hingga satu juta jiwa korban 65,” ujarnya.

Kalau Jokowi menyetujui pembentukan DKN, lanjut Bejo, akan menjadi malapetaka dan menyakiti korban.

“Saya minta Presiden untuk tidak menandatangani pembentukan DKN. Kalau perlu, Wiranto dipecat. Kalau sebaliknya, berarti Jokowi melanggengkan impunitas,” ujar Bejo.

Menurutnya, Jokowi seharusnya segera membentuk pengadilan HAM ad hoc karena barang bukti yang dikumpulkan Komnas HAM sudah sangat cukup.

“Memang kasus pelanggaran HAM seperti bisul. Harus diangkat biarpun menyakitkan,” imbuhnya.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, menyebutkan, ada empat poin penyelewengan dalam pembentukan DKN, mulai dari maladministrasi wewenang hingga bersifat inkonstitusional.

“Inisiatif dan keputusan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme DKN oleh Menko Polhukam melampaui wewenang dan cacat administrasi,” katanya.

Mekanisme DKN yang hanya musyawarah dan mufakat tanpa proses hukum bertentangan dengan konstitusi seperti diatur dalam UUD 1945 Amandemen Kempat Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Musyawarah untuk mufakat yang diusung lewat DKN menutup ruang-ruang kebenaran, melanggar hukum tanpa adanya proses yudisial,” ujar Yati.

DKN, lanjutnya, juga bertabrakan dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang tidak mengatur sedikit pun wewenang Menko Polhukam dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM adalah mandat Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut,” paparnya.

“Lebih jauh, DKN makin nyata memperlihatkan adanya upaya praktik cuci tangan.”

Aktivis Imparsial, Batara Ibnu Reza, melihat adanya itikad tidak baik dari pemerintah dengan pembentukan DKN karena kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai adalah utang siapapun yang tengah memerintah seperti ditegaskan DPR.

“Pemerintah saat ini membangun kerukunan sosial semu karena tak berlandaskan hukum,” katanya.

“Menggunakan istilah rukun adalah licik. Ini bukan strategi keluar dari masalah. Sepanjang penyelesaian tak dilakukan, impunitas berlanjut. Kita minta pemerintah menghentikan jalan pintas imunitas.”

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pembentukan DKN masih dalam tahap pembahasan. Dia berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat bisa dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi meski diakuinya sulit dilakukan.

 

Zahara Tiba
Jakarta
2018-07-19

Bagikan :

Alasan Para Aktivis HAM Tolak Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).
tirto.id – Rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah, yang dipersiapkan oleh Menkopolhukam Wiranto, menuai kritik keras dari para aktivis.

Salah satu lembaga pemerhati isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Imparsial menilai pembentukan DKN tidak memiliki dasar dan cacat hukum. Hal itu disampaikan oleh peneliti Imparsial, Bhatara Ibnu Reza kepada Tirto di kantor KontraS, Jakarta, pada Kamis sore (19/7/2018).

Dia menilai wacana penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dengan pembentukan DKN patut ditolak. Menurut dia, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di luar jalur hukum akan melanggengkan impunitas dan menambah daftar pelaku kejahatan HAM yang bebas tanpa diadili.

“DKN ini tidak pantas dan tidak layak menyelesaikan [kasus] pelanggaran HAM berat,” kata Bhatara.

Selain itu, Bhatara justru curiga wacana ini dilontarkan sebagai bagian dari “cara licik” untuk menghambat penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Apalagi, kata dia, Wiranto diduga juga pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Menkopulham [Wiranto] tidak berhak mengeluarkan dan menyelesaikan masalah ini [Pelanggaran HAM]. Fungsi lembaga itu hanya menjadi koordinator saja. Apalagi, hingga mengeluarkan program DKN,” kata dia.

Bhatara menambahkan lembaganya akan terus memantau keseriusan Presiden Joko Widodo memenuhi tuntutan para aktivis, korban dan penyintas terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dia menilai Jokowi tidak bisa mengabaikan salah satu poin janjinya dalam Nawacita tersebut.

“Ini salah satu cara menguji apakah presiden memiliki itikad baik,” ujar dia.

Ada Tiga Persoalan Hukum Jika DKN Dibentuk

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menyebut bahwa ada tiga persoalan hukum yang muncul jika DKN benar-benar dibentuk.

Pertama, menurut Yati, mekanisme penyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui DKN hanya berupa musyawarah tanpa proses hukum. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang mewajibkan negara “melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum” dan “memberikan kepastian hukum yang adil.”

“Jika tidak, untuk apa prinsip negara hukum? Lebih baik dihapus saja statusnya sebagai negara hukum,” kata Yati.

Kedua, dia melanjutkan, keberadaan DKN akan bertabrakan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut mengatur kewenangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dimiliki oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, dan bukan Kementerian Koordinator Polhukam.

Ketiga, Yati menilai ada potensi maladministrasi wewenang yang dilakukan oleh Menkopolhukam jika pembentukan DKN terealisasi. Berdasar Perpres 7/2015 dan Perpres 43/2015, tugas Menkopolhukam hanya bersifat koordinasi.

Karena itu, kata Yati, inisiatif Menkopolhukam membentuk DKN untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melampaui wewenangnya dan cacat administrasi. Maladministrasi tersebut merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman.

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
Bagikan :

Dewan Kerukunan Nasional masih Dibahas

Media Inodesia-jaksa Agung HM.Prasetyo mengatakan pembentukan dewan kerukunan nasional (DKN) yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM melalui proses nonyudisial masih dalam proses pembahasan.
“DKN sedang mau membahas dengan Pak Menko Polhukam katanya sesuai menghadiri acara pernikahan massal untuk menyambut HUT ke-58 Adhyaksa di jakarta, kemarin.
Prasetyo berhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa diselesaikan di era pemerintahansaat ini.
“penyelesaiannya sesuai dengan realitas yang ada, ” katanya.Ia mengakui tidak mudah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Kasus itu terjadi bahkan kamu (wartawan) belum lahir.
apa pun akan sulit,” paparnya. sebelumnya, dia menyatakan serius mencari jalan keluar penyelesai kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk Komnas HAM perna melibatkan alih hukum yang independen yang di ambil dari beberapa perguruan tinggi untuk membahas hal ini,” urai Prasetyo.
Ketau Komnas HAM Ahamad Taufan Damanik meminta pemerintah untuk segera memproses sembilan kasus pelanggaran berat HAM ketingakat penyidikan di kejaksaan.
“Komnas HAM sudah sering membahas (sembilan kasus itu) bersama Kejaksaan Agung dan kemenko polhukam,” ucap taufan.
kesembilan kasus tersebut antara lain peristiwa 65, penembakan misterius,Talangsari,Semanggi 1 dan 2, serta kasus di Aceh dan Papua.
Imparsial bersama dengan Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai DKN bukanlah jawaban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Kami bersama dengan sejumlah korban dan kelurga korban pelanggaran HAM masa lalu mengecam keras upaya yang dilakukan oleh menko pulhukam yang berusaha menghidupkan lagi diskursus penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu lewat mekanisme DKN,” kata salah satu peneliti Imparsial Hussein Ahamad, kemarin.
Pembentukan DKN untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM dengan cara musyawarah mufakat dinilai tidak tepat.
apalagi, kata dia,alasannya penyelasaian melalui peradilan akan menyebabkan konfilik dan tidak sesuai dengan budaya indonesia.
lebih lanjut, Hussein mengatakan gagasan pembentukan DKN terliat jelas merupakan agenda cuci tangan yang melanggengkan impunitas dan merupakan upaya melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran berat HAM di masa silam. (*/Ant/P-2)

Bagikan :

Imparsial: Penanganan Terorisme Harus Tetap Berpijak pada HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Rentetan serangan teroris di sejumlah daerah di Indonesia membuat sejumlah pihak mendorong pemerintah agar bertindak lebih keras lagi terhadap kelompok teroris. Bahkan muncul wacana untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan tindak terorisme. Namun demikian, yang patut diperhatikan adalah siapapun yang terlibat, penanganan terorisme mesti tetap berpijak pada Hak Asasi Manusia (HAM).  “Praktek pananggulangan terorisme yang eksesif di banyak negara yang menegasikan hak asasi manusia justru menjadi pendorong aksi terorisme itu sendiri,” ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Menurut Gufron, merujuk pada apa yang terjadi di negara lain, Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum harus tetap berada dalam mekanisme due process of law.  Dalam dokumen PBB yang berjudul Uniting Against Terrorism: Recommendations for A Global Counter-Terrorism Strategy, kata dia, penanganan terorisme harus memperkuat tanggung jawab negara dalam menangkal fenomena terorisme termasuk mendorong perlindungan HAM. “Dengan demikian kurang tepat jika ada pandangan bahwa hak asasi manusia perlu dinegasikan dalam kebijakan penanganan terorisme,” kata dia. Gufron menilai, dengan mekanisme proses hukum yang adil dan menghormati HAM, penanganan terorisme akan memiliki rambu-rambu dasar dan lebih efektif.  Imparsial, kata Gufron, mengecam segala bentuk aksi terorisme dan mendukung upaya negara dan peran masyarakat dalam upaya memerangi hal tersebut. Namun, kebijakan panggulangan terorisme harus dilakukan dengan membuat kebijakan antiterorisme dan kontraterorisme:  Antiterorisme berarti kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme.

Sementara kontra-terorisme instrumen yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap terorisme dan aksi-aksi teror. Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai terorisme menjadi ancaman nyata dan serius bagi keamanan negara. Oleh sebab itu, Menhan mengatakan, penanganan terorisme tidak bisa menggunakan langkah biasa saja. “Harus keras kita melawan kekerasan itu (terorisme), jangan sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM,” ujar Ryamizard saat memberikan pernyataan pers kepada media, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Krisiandi

Kompas.com – 18/05/2018, 16:38 WIB

Bagikan :

Ketua DPR dinilai harus mampu tegakkan HAM dan anti korupsi

Merdeka.com – DPR hingga kini masih belum mengumumkan siapa calon pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Direktur Imparsial, Al Araf menilai, calon Ketua DPR haruslah orang yang memiliki komitmen dalam pemajuan dan penegakan HAM.

Selain itu, Al Araf mengungkapkan, calon Ketua DPR harus memiliki komitmen untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi. Harapannya segala upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dihindari.

Adapun mengenai sikap salah satu kandidat Ketua DPR yang menjadi salah satu inisiator panitia khusus (Pansus) hak angket KPK, menurut dia, akan menjadi catatan bagi masyarakat.

“Ya hal itu bisa jadi catatan publik yang akan dilihat dalam pemilihan Ketua DPR ke depan,” katanya, Rabu (10/1).

Dengan adanya dua barometer tersebut, Al Araf menilai, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai salah satu kandidat yang berpeluang.

“Saya rasa pak Agus Gumiwang lebih berpeluang karena memiliki sikap yang jelas dalam dinamika internal Partai Golkar belakangan ini. Beliau punya keberanian, karena yang dibutuhkan Golkar sekarang adalah keberanian untuk melakukan perubahan,” tutupnya.

Seperti diketahui, sejumlah kader Golkar masuk bursa calon ketum Golkar. Mereka adalah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin, dan ketua komisi II Zainudin Amali. [fik]

 

Rabu, 10 Januari 2018 13:53Reporter : Fikri Faqih

Bagikan :

36th Session of the UN Human Rights Council Adoption of Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia

The final adoption of the third cycle of Universal Periodic Review (UPR) recommendations to Indonesia will be announced at:

Thursday, 21 September 2017, 12.00 – 15.00 (Geneva Time)
Palais des Nations, United Nations Office in Geneva, Switzerland

In addition to monitoring the responses from the Indonesian Government on the 75 pending UPR recommendations, Imparsial Researcher (Ms. Evitarossi Budiawan) will provide an oral intervention after the final adoption of UPR Indonesia recommendations delivered by Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, His Excellency Mr. Hasan Kleib.

The 36th UN Human Rights Council can be viewed live here:

http://webtv.un.org/live-now/watch/36th-regular-session-of-human-rights-council/4473498426001.

Bagikan :

Lawan Pansus Hak Angket, KPK Bisa Gunakan Pasal 21

Oleh: Fana Suparman / HA | Rabu, 12 Juli 2017 | 18:39 WIB

Berita satu Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak berdiam diri menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan KPK dapat menggunakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap sejumlah anggota Pansus Hak Angket.

Pasal tersebut mengatur mengenai obstruction of justice atau upaya merintangi dan menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terkait kasus korupsi.

“KPK bisa gunakan pasal obstruction of justice yang ada di Pasal 21 UU Tipikor,” kata Yati dalam diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’ di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Yati menilai, pasal obstruction of justice ini dapat diterapkan KPK lantaran Pansus Hak Angket terhadap KPK telah secara nyata menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Apalagi, Pansus yang semula bertujuan mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, semakin meluas untuk mencari kesalahan KPK.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus ini jelas upaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya pemenuhan keadilan masyarakat,” kata Yati.

Meski demikian, Yati mengakui KPK harus menghitung secara cermat dalam menggunakan Pasal 21. Hal ini lantaran penggunaan Pasal 21 terhadap Pansus Hak Angket dipastikan akan memunculkan perlawanan yang lebih sengit dari DPR.

“(Penggunaan Pasal 21) Dimungkinkan dilakukan oleh KPK, tapi memang harus dihitung betul risiko politik yang muncul dan juga efektivitasnya. Tapi menurut saya (penggunaan Pasal 21) ini harus dipertimbangkan juga oleh KPK melihat DPR telah membabi buta menyerang KPK. Sudah saatnya KPK menggunakan semua modalitas yang dimiliki termasuk menggunakan pasal obstruction of justice,” katanya.

Bagikan :

Imparsial: Perppu Ormas Ancaman Serius Demokrasi dan HAM

Suara.com – Imparsial, lembaga nirlaba pemantau hak asasi manusia (HAM), mengkhawatirkan Perppu Nomor 2 Tahun  2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) bisa menyasar organisasi-organisasi yang berseberangan dengan pemerintah.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, melalui pasal-pasal peraturan pemerintah pengganti undang-indang (perppu) tersebut, setiap organisasi yang tidak anti-Pancasila tapi berseberangan dengan pemerintah bisa dibubarkan.

“Saya menilai, penerbitan perppu ini konsekuensinya adalah semua organisasi bisa dilarang kalau dianggap bertentangan dengan pasal yang ada di perppu itu,” kata Al Araf dalam diskusi ‘Perppu Ormas dan Implikasinya pada Demokrasi’, di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jalan Diponogoro, Jakarta Pusat, Rabu (19/7/2017).

Al Araf mempertanyakan alasan penerbitan perppu tersebut, yakni adanya situasi genting di Indonesia terkait radikalisme dan ekstremisme.

Menurutnya, kalau itu alasan pemerintah, seharusnya bukan perppu mengenai ormas yang diterbitkan, melainkan perppu tentang penanganan radikalisme.

“Menurut kami, kritik terhadap perppu itu harus diletakkan dalam konteks dampaknya terhadap demokrasi serta HAM. Sebab, perppu itu kami nilai menimbulkan ancaman serius,” tegasnya.

 

 

Reza Gunadha | Welly Hidayat
Rabu, 19 Juli 2017 | 16:58 WIB
Bagikan :

ICW: Mekanisme Pengawasan DPR Hanya Lima Tahun, Itu Juga Kalau Pemilunya Tidak Dicurangi Mereka

WARTA KOTA, TEBET – Calon pemilih dalam Pemilu 2019, diminta tak lagi memilih anggota DPR yang terlibat maupun mendukung keberadaan Pansus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masyarakat juga diminta melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pelemahan KPK, melalui hak angket yang digulirkan DPR.

“Pemilu 2019 ini kan sudah dekat. Tandai wakil-wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing yang memang di depan layar jadi bagian angket maupun di belakang layar,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dalam diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

“Ini juga kita jangan terjebak pada anggota Pansus saja, tapi juga terhadap orang di belakang layar yang mendukung angket. Dia tidak masuk Pansus tapi mengendalikan Pansus,” sambungnya.

Menurutnya, perlawanan ini dilakukan lantaran tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap kerja-kerja anggota DPR.

Donal menambahkan, pelaporan terhadap Majelis Kehormatan Dewan (MKD) seringkali tidak ditindaklanjuti, karena MKD juga diisi oleh para anggota DPR. Sementara, laporan ke partai asal anggota DPR juga tidak berdampak.

“Kita tidak punya mekanisme antara. DPR sering kritik bahwa KPK tidak bisa diawasi. Sebenarnya terbalik, kita yang tidak bisa mengawasi DPR. Lapor ke MKD, teman mereka sendiri. Lapor ke partainya, setelah diputuskan untuk Pergantian Antar-Waktu (PAW), juga tidak bisa diganti, seperti Fahri Hamzah,” paparnya.

Untuk itu, kata Donal, satu-satunya mekanisme pengawasan masyarakat terhadap DPR hanyalah melalui pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali.

“Mekanisme (pengawasanya) hanya lima tahun. DPR sendiri tidak punya mekanisme pengawasan. Pengawasannya temporer sekali lima tahun, itu pun kalau pemilunya tidak dicurangi mereka,” paparnya. (*)

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews

 

 

Bagikan :

Perppu Ormas: Reaksi dari MUI, PBNU, hingga Fadli Zon

TEMPO.COJakarta – Penerbitan Perppu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) mendapat rekasi beragram. Penerbitan Perppu ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Rabu, 12 Juli 2017.

Menurut Wiranto, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 lemah dari sisi substansi terkait norma, larangan dan sanksi, serta prosedur hukum. UU Nomor 17/2013 dianggap tidak mewadahi asas hukum administrasi contrario actus, yaitu asas yang mengizinkan lembaga yang mengeluarkan izin adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

Selain itu, pengertian soal ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan dasar negara pun hanya dirumuskan secara sempit dalam UU Ormas tersebut. “Hanya terbatas pada ajaran Atheisme, Marxisme dan Leninisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran lain juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila,” ujar Wiranto.

Imparsial menilai Perppu Ormas belum mendesak diterbitkan. Langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan perppu terburu-buru dan reaktif, serta tak didukung alasan yang kuat. “Pengaturan tentang ormas termasuk pengaturan tentang penjatuhan sanksi sejatinya sudah diatur dalam UU 17 /2013. Tidak ada kekosongan hukum bagi aparat pemerintah untuk menangani kegiatan ormas yang dianggap bermasalah,” ujar Direktur Imparsial Al Araf lewat keterangan tertulisnya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung terbitnya Perppu Ormas karena bisa akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusionalnya. “Radikalisme, kalau dibiarkan dan hukum serta UU tidak memadai untuk menanggulanginya, maka akan sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU Robikin Emhas di Jakarta.

Menurut Robikin, UU Ormas sudah tidak memadai dalam menanggulangi radikalisme dan organisasi yang menentang Pancasila serta  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI jelas-jelas membahayakan NKRI dan merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.”

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengatakan, Perppu Ormas jangan terbit karena menyasar satu ormas saja. “Tapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan eksistensi NKRI,” kata Zainut di Jakarta.

Menangani ormas bermasalah, kata Zainut, tidak cukup dengan membubarkan ormas melalui pendekatan hukum dan keamanan saja. “Lebih penting adalah pengawasan, pendampingan dan pembinaan ormas tersebut agar tidak menyimpang.”

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon berpendapat, Perppu Ormas secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru. “Perppu ini memberikan kewenangan tanpa batas kepada pemerintah dan tidak lagi memiliki semangat membina ormas. “Ini kemunduran total dalam demokrasi kita,” kata Fadli juga dalam keterangan tertulisnya.

Beberapa indikasi kediktatoran gaya baru itu antara lain tampak pada dihapusnya Pasal 68, 65, dan 60 UU No. 17 tahun 2013. Pasal-pasal itu mengatur mulai dari pembubaran ormas yang harus lewat pengadilan, kewajiban pemerintah meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi, hingga semangat persuasif dalam memberi peringatan kepada ormas yang melanggar.

“Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap ormas yang dinilai melakukan pelanggaran yang mana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

HTI berencana menggelar demonstrasi sebagai bentuk protes atas terbitnya Perppu Omas. Saat ini HTI sedang menggalang dukungan dengan berbagai ormas lain. “Demonstrasi akan dilakukan dan bukan hanya HTI, karena perppu itu bisa mengancam semua organisasi,” ujar Ketua Dewan Pengurus Pusat HTI, Rokhmat S. Labib saat konferensi pers di kantornya pada Rabu malam, 12 Juli 2017.

AHMAD FAIZ | ANTARA

Bagikan :