Pos

Imparsial Minta Jokowi Pilih KSAD Bersih dari Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bijak dalam memilih calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI baru. Mereka mensyaratkan perwira itu tidak boleh terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Paling tidak kami ingin memberi kesan dalam proses pergantian KSAD itu, calon yang masuk adalah calon yang bebas dari pelanggaran HAM,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10) kemarin.

Menurut Al Araf, para calon pengganti KSAD Jenderal Mulyono kemungkinan mulai dipaparkan pada November mendatang. Masa bakti Mulyono sendiri akan berakhir pada tahun ini.

Sebab sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet tumbang, paham komunisme makin terjungkal.

“Yang bisa saya nilai itu zamannya Pak Gatot Nurmantyo yang di era tersebut terjadi sejumlah dinamika isu dan polemik, termasuk pengguliran komunisme dan sebagainya sebab tidak ada persoalan isu komunisme sebagai ancaman nyata di Indonesia,” kata Al Araf.

Mulyono menjabat KSAD sejak 15 Juli 2015. Ia menggantikan Gatot Nurmantyo yang menjadi Panglima TNI. (bin/ayp)

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 07:51 WIB

Bagikan :

Koalisi LSM Desak Jokowi Cari KSAD Tanpa Kepentingan Politik

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta mengenyampingkan kepentingan politik dalam pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru. Jabatan KSAD diketahui tak lama lagi akan ditinggalkan Jenderal TNI Mulyono yang segera purnawirawan akhir tahun ini.

Permintaan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang di dalamnya berisi Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI dan Institute Demokrasi.

Koalisi ini menilai menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019, KSAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Itu disebutkan bisa membuat proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil aman, dan damai.

“Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri,” ujar Deputi Direktur ILR, Erwin Natosmal, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Di tempat sama, Kepala Bidang Biro Kampanye dan Jaringan KontraS menyatakan pihak mereka mengkhawatirkan akan ada politik-politik transaksional dalam pemilihan KSAD baru, sehingga akan sangat sulit bagi presiden yang punya hak prerogatif untuk lepas dari jeratan kepentingan itu.

“Pertarungan politik 2019 itu mempengaruhi dinamika politik di pemilihan KSAD. Itu pasti. Konsekuensinya, presiden sebagai kepala pemerintahan jangan melulu berpikir pergantian KASAD yang dihubungkan dengan pilpres,” tambah Direktur Program Imparsial, Al Araf.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, pemilihan KSAD menjadi penting karena TNI, terutama Angkatan Darat, merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Wahyudi mengatakan TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap bahkan hingga sampai ke desa-desa dan paling dekat dengan rakyat.

“Kalau kita mengenal Babinsa, kalau di level di tingkat kecamatan ada koramil, kemudian ada korem, kodam dan angkatan darat. Artinya dengan struktur yang lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral,” paparnya.

Meski selalu melempar jargon netral, Wahyudi mengatakan pengalaman dari pelaksanaan pemilu di masa lalu sudah menunjukkan bagaimana komando teritorial ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu. KSAD berikutnya yang akan dilantik paling lambat Januari 2019 akan menduduki posisi kunci ini.

Jika kepentingan politik jadi perhatian utama Jokowi dalam memilih, kata Al Araf, TNI AD akan terjebak dalam ruang politik elektoral.

Setidaknya ada 12 nama perwira bintang tiga yang berpotensi meneruskan jabatan Mulyono di kepemimpinan TNI AD.

CNN Indonesia | Selasa, 06/11/2018 05:35 WIB

Bagikan :

Koalisi Sipil Beri Catatan ke Jokowi Soal Pergantian KSAD

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Desember 2018. Koalisi Masyarakat Sipil memberikan beberapa catatan sebelum Presiden Joko Widodo mencari pengganti Mulyono.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, catatan penting bagi Presiden Jokowi adalah calon KSAD merupakan figur yang bersih dari pelanggaran HAM.

“Presiden harus memperhatikan calon pengganti KSAD harus bersih dari pelanggaran HAM,” ujar Al Araf saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 5 November 2018.

Al Araf mengingatkan Jokowi untuk memilih calon KSAD yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu pelanggaran HAM.

Ia mengatakan Jokowi tak boleh memilih calon KSAD yang punya rekam jejak pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menurut dia, jika Jokowi memilih calon yang punya rekam jejak buruk di bidang HAM, maka hal tersebut malah berpotensi menghambat negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

“Jangan sampai presiden memilih calon yang berpotensi menghambat penyelesaian pelanggaran masa lalu, karena calon tersebut mempunyai track record pernah terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Feri Kusuma dari Kontras. Meski pemilihan KSAD merupakan hak prerogatif presiden, namum kata dia, Jokowi harus mencermati rekam jejak para calon KSAD.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial. Kontras, Elsam, Setara Institut, HRWG, ILR, PBHI dan Institut Demokrasi mendesak Jokowi melibatkan Komnas HAM dalam mempertimbangkan calon

“Presiden harus meminta ke Komnas HAM, rekam jejak calon KSAD,” ujar Feri.

Menurut Feri, jika Jokowi memilih KSAD yang berkomitmen terhadap HAM, hal ini akan membantu Jokowi melunasi janji politiknya untuk membongkar pelanggaran HAM masa lalu.

Feri juga meminta Presiden Jokowi tidak membawa pergantian KSAD TNI ke ruang politik, mengingat pergantian itu terjadi saat rangkaian pemilihan presiden 2019. “Ini penting bagi Presiden untuk tidak membawa pergantian KSAD ke ruang politik, ini akan berpotensi menimbulkan konflik baik di internal atau eksternal TNI,” ujarnya.

 

Reporter:

Taufiq Siddiq

Editor:

Juli Hantoro

Senin, 5 November 2018 16:30 WIB

Bagikan :

Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan Aktivis Tolak Pembentukan DKN

BeritaBenar-Rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu ditentang keluarga korban dan aktivis HAM.

Maria Catarina Sunarsih, pendiri Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) mengatakan, rencana itu cacat moral karena DKN diinisiasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

JSKK menilai Wiranto sebagai sosok yang bertanggung jawab atas penembakan sejumlah mahasiswa – termasuk putra Maria, Benardinus Realino Norma Irawan alias Wawan – saat berunjuk rasa menentang rezim Orde Baru, pada 1998.

“Jika Wiranto mengatakan komando penembakan bukan dari saya, salah besar. Karena saat itu, dia menjabat Menhankam/Pangab,” tegas Maria saat jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Tak hanya itu, lanjutnya, pembentukan DKN mencederai visi misi Presiden Joko “Jokowi” Widodo, di mana salah satu program kerjanya berkomitmen menghapus impunitas.

“Kalau Jokowi tetap menandatangai pembentukan DKN, visi misinya hanya dipakai untuk meraup suara (pemilihan presiden 2014),” ujar Maria lagi.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan bahwa DKN dibentuk bukan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, tetapi bisa saja dilibatkan bila harus diselesaikan melalui jalur non-yudisial.

“Kalaupun pelanggaran HAM tidak bisa selesai secara yudisial, kan akan ke non-yudisial juga. Di situ mungkin DKN bisa dilibatkan,” ujarnya pada Maret lalu.

Menurut Wiranto, DKN dibentuk untuk menangani konflik horizontal dalam skala nasional, dengan mengedepankan non-yudisial, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat.

Maria menuntut Jokowi untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan memerintahkan Kejaksaan Agung memulai penyidikan.

“Tugas Komnas HAM telah selesai. Sekarang tugas Kejaksaan Agung menyidik. Kalau terbukti pelanggaran HAM berat, DPR bisa menerbitkan surat ke Presiden agar Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc,” ujar Maria.

“Jika terus membiarkan, maka Jokowi adalah penguasa yang melanggengkan impunitas.”

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Kristian Erdianto Bejo Untung juga menolak pembentukan DKN  dengan alasan sama.

“Tragedi 65 adalah kasus luar biasa, bagaimana orang dibunuh, diculik, wanita dilecehkan. Saya sembilan tahun di tiga tahanan dan mengalami kerja paksa. Saya mewakili 500 ribu hingga satu juta jiwa korban 65,” ujarnya.

Kalau Jokowi menyetujui pembentukan DKN, lanjut Bejo, akan menjadi malapetaka dan menyakiti korban.

“Saya minta Presiden untuk tidak menandatangani pembentukan DKN. Kalau perlu, Wiranto dipecat. Kalau sebaliknya, berarti Jokowi melanggengkan impunitas,” ujar Bejo.

Menurutnya, Jokowi seharusnya segera membentuk pengadilan HAM ad hoc karena barang bukti yang dikumpulkan Komnas HAM sudah sangat cukup.

“Memang kasus pelanggaran HAM seperti bisul. Harus diangkat biarpun menyakitkan,” imbuhnya.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, menyebutkan, ada empat poin penyelewengan dalam pembentukan DKN, mulai dari maladministrasi wewenang hingga bersifat inkonstitusional.

“Inisiatif dan keputusan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme DKN oleh Menko Polhukam melampaui wewenang dan cacat administrasi,” katanya.

Mekanisme DKN yang hanya musyawarah dan mufakat tanpa proses hukum bertentangan dengan konstitusi seperti diatur dalam UUD 1945 Amandemen Kempat Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Musyawarah untuk mufakat yang diusung lewat DKN menutup ruang-ruang kebenaran, melanggar hukum tanpa adanya proses yudisial,” ujar Yati.

DKN, lanjutnya, juga bertabrakan dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang tidak mengatur sedikit pun wewenang Menko Polhukam dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM adalah mandat Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut,” paparnya.

“Lebih jauh, DKN makin nyata memperlihatkan adanya upaya praktik cuci tangan.”

Aktivis Imparsial, Batara Ibnu Reza, melihat adanya itikad tidak baik dari pemerintah dengan pembentukan DKN karena kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai adalah utang siapapun yang tengah memerintah seperti ditegaskan DPR.

“Pemerintah saat ini membangun kerukunan sosial semu karena tak berlandaskan hukum,” katanya.

“Menggunakan istilah rukun adalah licik. Ini bukan strategi keluar dari masalah. Sepanjang penyelesaian tak dilakukan, impunitas berlanjut. Kita minta pemerintah menghentikan jalan pintas imunitas.”

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pembentukan DKN masih dalam tahap pembahasan. Dia berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat bisa dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi meski diakuinya sulit dilakukan.

 

Zahara Tiba
Jakarta
2018-07-19

Bagikan :

Alasan Para Aktivis HAM Tolak Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).
tirto.id – Rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah, yang dipersiapkan oleh Menkopolhukam Wiranto, menuai kritik keras dari para aktivis.

Salah satu lembaga pemerhati isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Imparsial menilai pembentukan DKN tidak memiliki dasar dan cacat hukum. Hal itu disampaikan oleh peneliti Imparsial, Bhatara Ibnu Reza kepada Tirto di kantor KontraS, Jakarta, pada Kamis sore (19/7/2018).

Dia menilai wacana penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dengan pembentukan DKN patut ditolak. Menurut dia, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di luar jalur hukum akan melanggengkan impunitas dan menambah daftar pelaku kejahatan HAM yang bebas tanpa diadili.

“DKN ini tidak pantas dan tidak layak menyelesaikan [kasus] pelanggaran HAM berat,” kata Bhatara.

Selain itu, Bhatara justru curiga wacana ini dilontarkan sebagai bagian dari “cara licik” untuk menghambat penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Apalagi, kata dia, Wiranto diduga juga pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Menkopulham [Wiranto] tidak berhak mengeluarkan dan menyelesaikan masalah ini [Pelanggaran HAM]. Fungsi lembaga itu hanya menjadi koordinator saja. Apalagi, hingga mengeluarkan program DKN,” kata dia.

Bhatara menambahkan lembaganya akan terus memantau keseriusan Presiden Joko Widodo memenuhi tuntutan para aktivis, korban dan penyintas terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dia menilai Jokowi tidak bisa mengabaikan salah satu poin janjinya dalam Nawacita tersebut.

“Ini salah satu cara menguji apakah presiden memiliki itikad baik,” ujar dia.

Ada Tiga Persoalan Hukum Jika DKN Dibentuk

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menyebut bahwa ada tiga persoalan hukum yang muncul jika DKN benar-benar dibentuk.

Pertama, menurut Yati, mekanisme penyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui DKN hanya berupa musyawarah tanpa proses hukum. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang mewajibkan negara “melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum” dan “memberikan kepastian hukum yang adil.”

“Jika tidak, untuk apa prinsip negara hukum? Lebih baik dihapus saja statusnya sebagai negara hukum,” kata Yati.

Kedua, dia melanjutkan, keberadaan DKN akan bertabrakan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut mengatur kewenangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dimiliki oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, dan bukan Kementerian Koordinator Polhukam.

Ketiga, Yati menilai ada potensi maladministrasi wewenang yang dilakukan oleh Menkopolhukam jika pembentukan DKN terealisasi. Berdasar Perpres 7/2015 dan Perpres 43/2015, tugas Menkopolhukam hanya bersifat koordinasi.

Karena itu, kata Yati, inisiatif Menkopolhukam membentuk DKN untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melampaui wewenangnya dan cacat administrasi. Maladministrasi tersebut merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman.

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
Bagikan :

Dewan Kerukunan Nasional masih Dibahas

Media Inodesia-jaksa Agung HM.Prasetyo mengatakan pembentukan dewan kerukunan nasional (DKN) yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM melalui proses nonyudisial masih dalam proses pembahasan.
“DKN sedang mau membahas dengan Pak Menko Polhukam katanya sesuai menghadiri acara pernikahan massal untuk menyambut HUT ke-58 Adhyaksa di jakarta, kemarin.
Prasetyo berhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa diselesaikan di era pemerintahansaat ini.
“penyelesaiannya sesuai dengan realitas yang ada, ” katanya.Ia mengakui tidak mudah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Kasus itu terjadi bahkan kamu (wartawan) belum lahir.
apa pun akan sulit,” paparnya. sebelumnya, dia menyatakan serius mencari jalan keluar penyelesai kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk Komnas HAM perna melibatkan alih hukum yang independen yang di ambil dari beberapa perguruan tinggi untuk membahas hal ini,” urai Prasetyo.
Ketau Komnas HAM Ahamad Taufan Damanik meminta pemerintah untuk segera memproses sembilan kasus pelanggaran berat HAM ketingakat penyidikan di kejaksaan.
“Komnas HAM sudah sering membahas (sembilan kasus itu) bersama Kejaksaan Agung dan kemenko polhukam,” ucap taufan.
kesembilan kasus tersebut antara lain peristiwa 65, penembakan misterius,Talangsari,Semanggi 1 dan 2, serta kasus di Aceh dan Papua.
Imparsial bersama dengan Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai DKN bukanlah jawaban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Kami bersama dengan sejumlah korban dan kelurga korban pelanggaran HAM masa lalu mengecam keras upaya yang dilakukan oleh menko pulhukam yang berusaha menghidupkan lagi diskursus penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu lewat mekanisme DKN,” kata salah satu peneliti Imparsial Hussein Ahamad, kemarin.
Pembentukan DKN untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM dengan cara musyawarah mufakat dinilai tidak tepat.
apalagi, kata dia,alasannya penyelasaian melalui peradilan akan menyebabkan konfilik dan tidak sesuai dengan budaya indonesia.
lebih lanjut, Hussein mengatakan gagasan pembentukan DKN terliat jelas merupakan agenda cuci tangan yang melanggengkan impunitas dan merupakan upaya melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran berat HAM di masa silam. (*/Ant/P-2)

Bagikan :

Imparsial: Penanganan Terorisme Harus Tetap Berpijak pada HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Rentetan serangan teroris di sejumlah daerah di Indonesia membuat sejumlah pihak mendorong pemerintah agar bertindak lebih keras lagi terhadap kelompok teroris. Bahkan muncul wacana untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan tindak terorisme. Namun demikian, yang patut diperhatikan adalah siapapun yang terlibat, penanganan terorisme mesti tetap berpijak pada Hak Asasi Manusia (HAM).  “Praktek pananggulangan terorisme yang eksesif di banyak negara yang menegasikan hak asasi manusia justru menjadi pendorong aksi terorisme itu sendiri,” ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Menurut Gufron, merujuk pada apa yang terjadi di negara lain, Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum harus tetap berada dalam mekanisme due process of law.  Dalam dokumen PBB yang berjudul Uniting Against Terrorism: Recommendations for A Global Counter-Terrorism Strategy, kata dia, penanganan terorisme harus memperkuat tanggung jawab negara dalam menangkal fenomena terorisme termasuk mendorong perlindungan HAM. “Dengan demikian kurang tepat jika ada pandangan bahwa hak asasi manusia perlu dinegasikan dalam kebijakan penanganan terorisme,” kata dia. Gufron menilai, dengan mekanisme proses hukum yang adil dan menghormati HAM, penanganan terorisme akan memiliki rambu-rambu dasar dan lebih efektif.  Imparsial, kata Gufron, mengecam segala bentuk aksi terorisme dan mendukung upaya negara dan peran masyarakat dalam upaya memerangi hal tersebut. Namun, kebijakan panggulangan terorisme harus dilakukan dengan membuat kebijakan antiterorisme dan kontraterorisme:  Antiterorisme berarti kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme.

Sementara kontra-terorisme instrumen yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap terorisme dan aksi-aksi teror. Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai terorisme menjadi ancaman nyata dan serius bagi keamanan negara. Oleh sebab itu, Menhan mengatakan, penanganan terorisme tidak bisa menggunakan langkah biasa saja. “Harus keras kita melawan kekerasan itu (terorisme), jangan sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM,” ujar Ryamizard saat memberikan pernyataan pers kepada media, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Krisiandi

Kompas.com – 18/05/2018, 16:38 WIB

Bagikan :

Ketua DPR dinilai harus mampu tegakkan HAM dan anti korupsi

Merdeka.com – DPR hingga kini masih belum mengumumkan siapa calon pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Direktur Imparsial, Al Araf menilai, calon Ketua DPR haruslah orang yang memiliki komitmen dalam pemajuan dan penegakan HAM.

Selain itu, Al Araf mengungkapkan, calon Ketua DPR harus memiliki komitmen untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi. Harapannya segala upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dihindari.

Adapun mengenai sikap salah satu kandidat Ketua DPR yang menjadi salah satu inisiator panitia khusus (Pansus) hak angket KPK, menurut dia, akan menjadi catatan bagi masyarakat.

“Ya hal itu bisa jadi catatan publik yang akan dilihat dalam pemilihan Ketua DPR ke depan,” katanya, Rabu (10/1).

Dengan adanya dua barometer tersebut, Al Araf menilai, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai salah satu kandidat yang berpeluang.

“Saya rasa pak Agus Gumiwang lebih berpeluang karena memiliki sikap yang jelas dalam dinamika internal Partai Golkar belakangan ini. Beliau punya keberanian, karena yang dibutuhkan Golkar sekarang adalah keberanian untuk melakukan perubahan,” tutupnya.

Seperti diketahui, sejumlah kader Golkar masuk bursa calon ketum Golkar. Mereka adalah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin, dan ketua komisi II Zainudin Amali. [fik]

 

Rabu, 10 Januari 2018 13:53Reporter : Fikri Faqih

Bagikan :

36th Session of the UN Human Rights Council Adoption of Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia

The final adoption of the third cycle of Universal Periodic Review (UPR) recommendations to Indonesia will be announced at:

Thursday, 21 September 2017, 12.00 – 15.00 (Geneva Time)
Palais des Nations, United Nations Office in Geneva, Switzerland

In addition to monitoring the responses from the Indonesian Government on the 75 pending UPR recommendations, Imparsial Researcher (Ms. Evitarossi Budiawan) will provide an oral intervention after the final adoption of UPR Indonesia recommendations delivered by Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, His Excellency Mr. Hasan Kleib.

The 36th UN Human Rights Council can be viewed live here:

http://webtv.un.org/live-now/watch/36th-regular-session-of-human-rights-council/4473498426001.

Bagikan :

Lawan Pansus Hak Angket, KPK Bisa Gunakan Pasal 21

Oleh: Fana Suparman / HA | Rabu, 12 Juli 2017 | 18:39 WIB

Berita satu Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak berdiam diri menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan KPK dapat menggunakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap sejumlah anggota Pansus Hak Angket.

Pasal tersebut mengatur mengenai obstruction of justice atau upaya merintangi dan menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terkait kasus korupsi.

“KPK bisa gunakan pasal obstruction of justice yang ada di Pasal 21 UU Tipikor,” kata Yati dalam diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’ di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Yati menilai, pasal obstruction of justice ini dapat diterapkan KPK lantaran Pansus Hak Angket terhadap KPK telah secara nyata menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Apalagi, Pansus yang semula bertujuan mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, semakin meluas untuk mencari kesalahan KPK.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus ini jelas upaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya pemenuhan keadilan masyarakat,” kata Yati.

Meski demikian, Yati mengakui KPK harus menghitung secara cermat dalam menggunakan Pasal 21. Hal ini lantaran penggunaan Pasal 21 terhadap Pansus Hak Angket dipastikan akan memunculkan perlawanan yang lebih sengit dari DPR.

“(Penggunaan Pasal 21) Dimungkinkan dilakukan oleh KPK, tapi memang harus dihitung betul risiko politik yang muncul dan juga efektivitasnya. Tapi menurut saya (penggunaan Pasal 21) ini harus dipertimbangkan juga oleh KPK melihat DPR telah membabi buta menyerang KPK. Sudah saatnya KPK menggunakan semua modalitas yang dimiliki termasuk menggunakan pasal obstruction of justice,” katanya.

Bagikan :