Pos

Saatnya Presiden Turun Tangan Setop Manuver Pansus Angket

Media Indonesia,MANUVER-manuver yang dilakukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK tidak boleh dibiarkan. Pansus diduga memiliki agenda terselubung dan Presiden Joko Widodo sebaiknya turun tangan untuk menyudahi persoalan tersebut.

“Kalau Presiden mengatakan pendapat bersama-sama rakyat dukung KPK, legitimasi angket akan semakin tergerus, menipis. Itulah yang mesti dilakukan,” ujar advokat senior Todung Mulya Lubis di sela-sela diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK Terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’, di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Todung menilai, salah satu manuver pansus yang terkesan mencari kesalahan lembaga antirasywah ialah dengan menyambangi Lapas Sukamiskin, Bandung, tempat para terpidana korupsi mendekam. Ia menganggap hal itu sebagai propaganda untuk membunuh KPK.

Menurutnya, secara legal pansus hak angket telah disetujui DPR. Namun, secara moril pembentukan pansus terhadap KPK itu dinilai amat salah. “Kok, lembaga yang memberantas korupsi diinvestigasi melalui angket? Menurut saya ini menyalahi jiwa reformasi itu sendiri.”

Ia mengemukakan, sepak terjang pansus tersebut dapat dihentikan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Alasan dari sejumlah upaya hukum itu karena pansus telah menyalahi peraturan perundang-undangan.

Senada, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebut wacana pengesahan hak angket untuk memperkuat KPK hanya isapan jempol. Angket itu bertujuan melemahkan KPK dan bahkan menjadi panggung politik untuk mendiskreditkan kinerja lembaga pemberantasan korupsi itu.

“Jadi sejak awal kita sudah menduga angket ini akan mendiskreditkan KPK dan mengubur wilayah penegakan hukum yang sesungguhnya di pengadilan. Ini yang dicari sebenarnya oleh para politisi atau oleh kelompok yang memang terjerat KPK di dalam kasus KTP elektronik.”

Donal membeberkan, DPR kerap mengeluarkan opini yang tidak mendasar. Pansus pun seolah menggambarkan KPK sebagai lembaga yang tidak akuntabel, tidak independen, dan tertutup.

Contohnya, pernyataan yang menyebut 17 penyidik KPK ilegal. Meski pada akhirnya pernyataan itu dibantah Mabes Polri, tetap saja opini serupa didaur ulang agar stigma negatif terkait kinerja KPK tetap bertahan. (X-12)

 

Bagikan :

ICW: Sebagus Apapun Kerja KPK Kalau yang Ditanya Napi Koruptor Pasti Penilaiannya Buruk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus Hak Angket KPK mendatangi narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin pekan lalu.

Langkah sejumlah anggota DPR ini menjadikan para koruptor sebagai narasumber dinilai mendiskreditkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengaku tidak mengerti langkah Pansus Hak Angket menghadirkan orang-orang yang disebut pakar.

Padahal, rekam jejak orang-orang tersebut selalu berseberangan dengan KPK.

“Cara mereka (Pansus Hak Angket) melakukan sampling orang yang akan dijadikan narasumber. Kemarin mengunjungi napi kasus korupsi dengan dalih mereka juga punya hak dan mereka juga bisa memberikan informasi. Dari segi metode pengambilan narasumber sudah keliru. Sebagus apapun kerja KPK kalau yang ditanya napi kasus korupsi maka pasti penilaiannya akan buruk, sama juga dengan bertanya kepada jaringan terorisme atau jaringan ISIS mengenai sebagus apa kinerja Densus 88. Penialiannya pasti negatif,” kata Donal dalam diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Baca: ICW: KPK Diserang Karena Koruptor Satu per Satu Dijebloskan ke Penjara

Tak hanya itu, Donal juga menyoroti ucapan anggota DPR yang seringkali menggunakan bahasa-bahasa memperkuat KPK.

Seperti saat wacana revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK mencuat.

DPR menyebut revisi itu untuk memperkuat KPK, padahal, secara substantif, poin-poin dalam revisi UU KPK itu justru melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

Demikian juga saat hak angket terhadap KPK bergulir.

Bahkan, tidak hanya melemahkan KPK, hak angket ini telah menjadi panggung politik untuk mendiskreditkan dan melakukan kampanye hitam terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

“Bahasa-bahasa memperkuat KPK seringkali kita mendengar tapi yang terjadi adalah angket ini menjadi panggung opini untuk melakukan kampanye negatif atau black campaign kepada KPK,” kata Donal.

Penggiringan opini yang dilakukan DPR ini bertujuan agar masyarakat lupa atau teralihkan dengan kerja-kerja KPK memberantas korupsi.

KPK saat ini sedang berupaya menuntaskan sejumlah kasus besar seperti kasus e-KTP yang disebut menyeret sejumlah nama anggota dan mantan anggota DPR.

“Tapi kemudian yang terjadi adalah opini publik dialihkan ke panggung politik yang terjadi hari ini yaitu adalah angket. Jadi sejak awal kita sudah menduga angket ini akan menjadi untuk mendiskreditkan KPK dan akan mengubur wilayah penegakkan hukum yang sesungguhnya yang ada di pengadilan. Ini yang dicari sebenarnya oleh para politisi atau oleh kelompok yang memang terjerat KPK di dalam kasus e-KTP,” kata Donal.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
Bagikan :

ICW: KPK Diserang Karena Koruptor Satu per Satu Dijebloskan ke Penjara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling sering diganggu.

Hal ini akibat pencari rente atau elite politik yang mencari bancakan uang negara, satu persatu dijebloskan ke dalam penjara.

“Pesta pora mereka diganggu. Bagaimana menjelaskan pesta pora itu? Bisa dijelaskan dari kewenangan anggaran DPR yang disalahgunakan untuk mencari uang,” kata Donal dalam diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Dirinya lalu mencontohkan sejumlah kasus yang menyeret anggota dewan lantaran menyelewengkan anggaran.

Seperti Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati sampai anggota dewan yang mengamankan proyek bahkan bukan dari daerah pemilihannya.

“KPK sudah terhitung lebih dari 120 orang politikus yang diproses. Ini kan mewakili korupsi politik. Kedua tidak hanya soal anggaran, KPK juga diganggu elite yang mencari korupsi legislasi. Contohnya Sanusi (mantan anggota DPRD DKI) yang memainkan perda dengan pengembang, juga mengotak-atik retribusi tambahan izin reklamasi,” kata Donal.

Menurutnya, ada beberapa kasus suap dalam legislasi, diantaranya permainan anggaran, dan politik uang dalam pilkada.

“Itu jadi ruang korupsi pemburu rente, dan KPK harus menerima lantaran sering menganggu persta pora mereka. Sehingga perlawanan terhadap KPK menjadi begitu masif,” katanya.

Berita Terkait
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
Bagikan :

Imparsial Minta DPR Tak Setujui Perppu Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com – Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas).

Perppu ini merupakan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013.

“Selain tidak ada alasan yang genting dan mendesak, Perppu ini juga bersifat represif yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Ghufron mengatakan, Imparsial menilai, penerbitan Perppu Ormas tidak mendesak serta tidak memiliki alasan yang kuat.

Ia menilai, pemerintah terkesan terburu-buru dan bersifat reaktif menghadapi isu ormas.

Menurut dia, pengaturan tentang ormas termasuk pemberian sanksi sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2013.

Dengan demikian, tidak ada kekosongan hukum bagi aparat untuk menangani ormas yang dianggap bermasalah.

“Sejumlah ketentuan baru yang diatur dalam Perppu berpotensi mengancam demokrasi dan HAM, di antaranya ketentuan dalam Pasal 82A,” kata Ghufron.

Tak hanya itu, Imparsial menilai, dalam Perppu ini juga dihapus pendekatan persuasif dalam penanganan ormas yang dianggap melakukan pelanggaran.

Ghufron menambahkan, kendati ada kebutuhan untuk menindak tegas ormas-ormas intoleran, namun langkah pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan tidak reaktif.

“Langkah reaktif yang mengabaikan koridor politik demokratik serta penghormatan norma dan HAM, justru berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan yang mengancam dan memberangus partisipasi politik warga negara,” kata dia.

 

Penulis: Estu Suryowati
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary
Bagikan :

Gabungan LSM Bakal Gugat Pansus Hak Angket KPK ke MK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu
Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berencana menghentikan manuver Pansus Hak Angket KPK dengan jalan mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 79 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah itu akan diambil Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Kami sejumlah civil society. ICW, YLBHI dan lainnya akan melakukan Judicial Review Pasal 79 UU MD3,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz dalam diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Donal menjelaskan permohonan judicial review tersebut tengah disusun, dan akan disampaikan pada pekan ini.

“Minggu ini mudah-mudahan kami sudah bisa masukan permohonan,” katanya.

Dalam gugatan ini, Koalisi Masyarakat Sipil akan meminta MK menafsirkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengenai obyek hak angket DPR. Hal ini lantaran Koalisi Masyarakat Sipil berkeyakinan hak angket terhadap KPK telah salah sasaran berdasarkan Pasal 79 ayat (3) tersebut.

“Kami minta MK tafsirkan siapa yang sebenarnya jadi obyek hak angket itu sendiri,” kata Donal.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menyebutkan, Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.

Menurutnya, dengan pasal tersebut, DPR telah keliru menggulirkan hak angket lantaran KPK bukanlah bagian dari pemerintah.

Pasal 3 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Jika KPK merupakan bagian dari eksekutif seperti keyakinan Pansus, Presiden sebagai kepala pemerintahan seharusnya bisa mengganti atau memindahkan pimpinan KPK. Namun, berdasar UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK maupun UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden tidak memiliki kewenangan mengganti Pimpinan KPK.

“Dua UU saja bisa dijadikan referensi dan tidak ada satupun pasal mengenai kewenangan Presiden melakukan itu (mengganti Pimpinan KPK). Itu membuktikan KPK bukan eksekutif yang berada di bawah struktur kepresidenan,” katanya.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Bakal Gugat Pansus Hak Angket ke MK

Berita satu.com Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melakukan perlawanan terhadap hak angket DPR yang dinilai semakin nyata ingin melemahkan bahkan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk menghentikan manuver Pansus Hak Angket ini, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bakal menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 79 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sejumlah civil society. ICW, YLBHI dan lainnya akan melakukan judicial review Pasal 79 UU MD3,” kata Koordinasi Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz dalam diskusi “Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM” di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Dikatakan Donal, pihaknya saat ini sedang menyusun permohonan uji materi tersebut. Setidaknya, permohonan judicial reviewtersebut akan disampaikan pada pekan ini. “Minggu ini mudah-mudahan kami sudah bisa masukan permohonan,” katanya.

Dalam gugatan ini, Koalisi Masyarakat Sipil akan meminta MK menafsirkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengenai objek hak angket DPR. Hal ini lantaran Koalisi Masyarakat Sipil berkeyakinan hak angket terhadap KPK telah salah sasaran berdasarkan Pasal 79 ayat (3) tersebut.

“Kami minta MK tafsirkan siapa yang sebenarnya jadi obyek hak angket itu sendiri,” katanya.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menyebutkan, hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.

Dengan pasal tersebut, Donal menyatakan, DPR telah keliru menggulirkan hak angket lantaran KPK bukanlah bagian dari pemerintah. Pasal 3 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Jika KPK merupakan bagian dari eksekutif seperti keyakinan Pansus, Presiden sebagai kepala pemerintahan seharusnya bisa mengganti atau memindahkan pimpinan KPK. Namun, berdasar UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK maupun UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden tidak memiliki kewenangan mengganti Pimpinan KPK.

“Dua UU saja bisa dijadikan referensi dan tidak ada satu pun pasal mengenai kewenangan presiden melakukan itu (mengganti pimpinan KPK). Itu membuktikan KPK bukan eksekutif yang berada di bawah struktur kepresidenan,” katanya.

Donal pun mengkritik pernyataan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menyebut KPK sebagai bagian eksekutif dan dapat diangket oleh DPR. Donal meyakini, Yusril seharusnya mengetahui perkembangan ketatanegaraan saat ini terdapat sejumlah lembaga negara yang tidak termasuk dalam eksekutif, legislatif, yudikatif.

“Apakah tidak tahu perkembangan? Saya tidak yakin tidak tahu perkembangan, tapi disimpan di bagian-bagian tertentu yang menguntungkan pansus angket itu sendiri,” ujar Donal.

“Kalau kita benar-benar melakukan pendekatan ketatanegaraan secara obyektif dan murni, KPK itu bukan eksekutif. Dia adalah lembaga negara atau state auxiliary agencies. Itu banyak sekali hari ini. Jangan lagi pakai teori lama untuk menguntungkan pansus. Kira-kira begitu. Jangan menafikan perkembangan ketatangeraan,” tegasnya.

Selain melalui proses hukum, Donal meminta masyarakat untuk serta melawan pelemahan KPK melalui hak angket ini. Masyarakat, kata Donal dapat menghukum dengan tidak memilih anggota DPR yang menjadi bagian dari Pansus Hak Angket terhadap KPK maupun yang berada di belakang layar dan mengendalikan Pansus Hak Angket.

Penghukuman ini dilakukan karena tidak adanya mekanisme untuk mengawasi kerja-kerja DPR secara langsung oleh masyarakat sebagai pemilih.

“DPR sering kritik bahwa KPK tidak bisa diawasi. Sebenarnya terbalik. Kita yang tidak bisa awasi DPR. Mekanismenya hanya lima tahun. Melapor ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sama saja karena teman mereka sendiri. Lapor ke partainya, di-PAW (pergantian antarwaktu) tapi tidak bisa diganti seperti Fahri Hamzah. DPR sendiri tidak punya mekanisme pengawasan. Pengawasannya temporer sekali lima tahun. Itu pun kalau pemilunya tidak dicurangi mereka,” katanya.

 

Oleh: Fana Suparman / JAS | Rabu, 12 Juli 2017 | 16:44 WIB

Bagikan :

Imparsial: Sikap Diam Presiden Jokowi Bisa Ditafsirkan Menyetujui Hak Angket KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta bersikap soal panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Advokat senior Todung Mulya Lubis menilai kerja pansus angket yang tengah bergulir memiliki agenda tersembunyi.

“Mereka menimba info dari sumber masalah, datang ke Sukamiskin, melakukan propaganda, ini tujuan apa? Tapi tujuan akhir membunuh KPK dan ini tengah terjadi,” kata Todung dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

 

Untuk itu dirinya meminta Presiden Jokowi bersikap.

“Menurut saya Presiden Jokowi pada akhirnya harus menyatakan pendapat. Kalau presiden mengatakan sikap, legitimasi angket akan semakin tergerus menipis,” katanya.

Sementara itu Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan, sikap presiden ditunggu untuk mendukung penuh dan mendorong kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

“Suka atau tidak presiden punya otoritas yang berikan langkah atau sikap politik terkait pelemahan KPK. Sikap diam bisa ditafsirkan menyetujui angket, kita nggak ingin wacana itu berkembang,” katanya.

Araf juga mengajak masyarakat untuk berada didepan perjuangan melawan pihak yang melemahkan lembaga antirasuah in.

“Buat masyarakat ini bisa jadi momentum turun ke jalan demo, diskusi, datang ke DPR melakukan perlawanan terhadap pansus angket,” katanya.

Bagikan :

Imparsial Yakin Hak Angket Melemahkan KPK

Metrotvenws.com, Jakarta: Sejak awal digulirkan, hak angket DPR terhadap KPK menuai banyak kontroversi. Namun DPR berdalih hak angket merupakan suatu upaya untuk memperkuat kinerja KPK.

Menanggapi pernyataan tersebut, Direktur Imparsial Al Araf, menyebut dalih DPR soal hak angket untuk memperkuat KPK adalah kebohongan dan basa-basi belaka.

“Kalau mereka bilang hak angket itu menguatkan KPK, itu bohong dan basa-basi saja,” ujar Al Araf dalam diskusi bertema Implikasi Pelemahan KPK Terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pelemahan HAM di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.

Menurutnya, hak angket terhadap KPK merupakan produk dari politik oligarki yang tidak senang dengan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Kasus korupsi proyek e-KTP merupakan pemicu bagi DPR untuk membentuk pansus hak angket terhadap lembaga anti rasywah tersebut.

“Dalam konteks angket KPK ini, kasus e-KTP sebagai suatu kasus besar yang banyak menyebut nama-nama anggota DPR. Rasanya sulit dikatakan bukan merupakan trigger dari proses pelemahan KPK. Ada kemarahan dari para elit politik yang terganggu oleh KPK,” lajut Al Araf.

Jika DPR memang ingin memperkuat KPK, mekanismenya bukan melalui hak angket, melainkan dengan fungsi DPR lainnya yaitu fungsi legislasi.

“Ambil contoh yang selama ini diributkan adalah tentang penyadapan oleh KPK. Kalau memang ingin memperkuat KPK, ya atur penyadapan melalui UU yang berlaku untuk semua lembaga negara. Penyadapan bukan hanya dilakukan KPK, tetapi hanya KPK yang dipermasalahkan,” lanjut Al Araf.

Al Araf mengajak semua masyarakat sipil dan media untuk bersama-sama terus melakukan perlawanan terhadap langkah DPR untuk melemahkan KPK.  “Publik harus terus bersatu untuk merawat dan mengawal KPK dalam memberantas korupsi,” tutupnya.

(HUS)

Bagikan :

Imparsial: Pansus Angket Bilang Memperkuat KPK Hanya Basa-basi Membohongi Masyarakat

WARTA KOTA, TEBET – Sejak awal dibentuk, Pansus Hak Angket sudah penuh kontroversi dan disebut hanya berupaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pansus angket dibentuk oleh oligarki politik untuk meredam laju pemberantasan korupsi oleh KPK. Dalam konteks Itu, kerja pansus angket tidak bisa dilihat dalam sebuah ‘ruang kosong’.

“Mereka (anggota DPR) menyebut tulus memperkuat KPK, menurut saya itu sesuatu yang basa basi membohongi masyarakat. Karena, angket adalah produksi politik ologarki,” kata Araf saat menggelar konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Menurutnya, terlepas dari perdebatan hukum yang dilakukan, pansus KPK tidak dibenarkan, karena mereka diisi oleh anggota DPR yang lahir dari oligarki politis.

Araf menyebutkan, senandainya anggota Dewan menilai KPK punya persoalan internal, ada mekanisme lain yang bisa dilakukan.

Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat lebih berada di depan melawan setiap pihak yang ingin melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut. (*)

 

 

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Bagikan :

Jika KPK Dilemahkan DPR Bisa Muncul Perlawanan Masyarakat

Suara.com – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan kehadiran KPK membawa hawa segar dalam pemberantasan korupsi. Pernyataan Al Araf terkait pro dan kontra keberadaan pansus angket terhadap KPK di DPR.

”Publik telah mendapatkan sedikit hawa segar karena dapat mempercayai KPK sebagai salah satu institusi yang dapat memberi harapan penting bagi hukum di Indonesia,” ujar Araf di dalam diskusi publik bertema Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan korupsi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan The Indonesian Human Rights Monitor di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IVJ, nomor 5B, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Al Araf menekankan keberadaan KPK merupakan pencapaian tertinggi dari era reformasi.

”Suka tidak suka ya kita harus mengakui pencapaian tertinggi dari reformasi adalah dengan adanya KPK,” ujarnya.

Menurut Al Araf pembentukan pansus angket yang dilakukan oleh DPR tidak melihat dua sisi rasionalitas, yaitu legal standing dan subtansial. Pembentukan pansus, menurut dia, didasari alasan politis.

”DPR bikin angket kan harus lihat dari sisi rasionalitas legal standing, Nah KPK kan bukan lembaga eksekutif. Jadi secara legal salah sasaran. Kalau dari sisi subtansial, Jika KPK menjadi lembaga eksekutif pun, KPK nggak bikin kesalahan yang merugikan publik yang mengharuskan DPR bikin angket,” ujarnya.

Menurut Al Araf pembentukan pansus didasari karena sebagian anggota dewan disinyalir tersangkut kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang kini sedang ditangani KPK.

”DPR merasa terganggu dengan adanya KPK, dalam pengungkapan kasus besar yang dilakukan KPK. DPR merasa terancam karena banyaknya anggota dewan yang ditangkap itu kan fakta. Jadi banyak upaya yang dilakukan untuk meniadakan KPK,” kata dia.

Araf menambahkan KPK dilemahkan, akan berpengaruh pada HAM. Dan nanti akan muncul perlawanan masyarakat sipil.

”Kalau KPK lemah kan, akan mengimplikasi dan berpengaruh dengan HAM. Nanti ya akan ada perlawanan dan pergerakan masyarakat sipil yang memang harus dilakukan. DPR terus kencang, masyarakat sipil juga akan kencang,” ujarnya. [Sarah Andinie]

Bagikan :