Pos

Imparsial: KPK Bisa Gunakan Pasal Obstruction of Justice Hajar Pansus Angket

AKURAT.CO, Berbeda dengan Donald Faridz yang membenarkan sikap diam KPK, kali ini Koordinator Kontras, Yati Andriani meminta KPK untuk menghajar balik Pansus Angket menggunakan pasal Obstruction of Justice.

Pasal Obstruction of Justice sendiri tertuang dalam Pasal 21 dan 22 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi yang berkaitan dengan upaya merintangi dan menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus korupsi.

“KPK bisa gunakan pasal obstruction of justice yang ada di Pasal 21 UU Tipikor,” kata Yati dalam diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’ di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Yati menilai, pasal obstruction of justice ini dapat diterapkan KPK lantaran Pansus Angket KPK dinilainya telah secara nyata menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Apalagi, tujuan Pansus menurut Yati yang semula dibentuk hanya untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan BAP mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani yang kini justru menjadi semakin meluas dan liar untuk mencari kesalahan KPK.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus ini jelas upaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya pemenuhan keadilan masyarakat,” kata Yati.

Meksipun begitu Yati juga mengutarakan bahwa KPK seharusnya menyusun strategi khusus dalam menerapkan Pasal tersebut mengingat penerapan pasal 21 tentunya akan berimbas pada upaya perlawanan pansus terhadap KPK.

“(Penerapan Pasal 21) Dimungkinkan dilakukan oleh KPK, tapi memang harus dihitung betul resiko politik yang muncul dan juga efektifitasnya. Tapi menurut saya (penerapan pasal tersebut) ini harus dipertimbangkan juga oleh KPK melihat DPR telah membabi buta menyerang KPK. Sudah saatnya KPKmenggunakan semua modalitas yang dimiliki termasuk menggunakan pasal obstruction of justice,” tandasnya.[]‎

Bagikan :

Implikasi Pelemahan KPK

Antaranews.com- Advokat Senior Todung Mulya Lubis (tengah) didampingi mantan Anggota Komnas HAM M.M Billah (kiri) dan Direktur Imparsial Al Araf (kanan) menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Hukum di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Diskusi publik tersebut mengusung tema Implikasi pelemahan KPK terhadap pemberantasan korupsi dan pemenuhan HAM

Bagikan :

Anggota DPR Pendukung Hak Angket Tak Perlu Dipilih Lagi Dalam Pemilu 2019

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon pemilih dalam Pemilu 2019 diminta tidak lagi memilih anggota DPR yang terlibat maupun mendukung keberadaan Pansus Hak Angket terhadap KPK.

Masyarakat juga diminta melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui hak angket yang digulirkan DPR.

“Tandai wakil-wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing yang memang di depan layar jadi bagian angket maupun di belakang layar,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz dalam diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Menurutnya, perlawanan ini dilakukan lantaran tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap kerja-kerja anggota DPR.

Donal menambahkan, pelaporan terhadap Majelis Kehormatan Dewan (MKD) seringkali tidak ditindaklanjuti karena MKD juga diisi anggota DPR.

Sementara laporan kepada partai asal anggota DPR juga tidak berdampak.

“DPR sering kritik bahwa KPK tidak bisa diawasi. Sebenarnya terbalik. Kita yang tidak bisa mengawasi DPR,” katanya.

Untuk itu, satu-satunya mekanisme pengawasan masyarakat terhadap DPR hanyalah melalui Pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali.

“Mekanisme (pengawasanya) hanya lima tahun. DPR sendiri tidak punya mekanisme pengawasan. Pengawasannya temporer sekali lima tahun. Itu pun kalau pemilunya tidak dicurangi mereka,” katanya.

Bagikan :

Saatnya Presiden Turun Tangan Setop Manuver Pansus Angket

Media Indonesia,MANUVER-manuver yang dilakukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK tidak boleh dibiarkan. Pansus diduga memiliki agenda terselubung dan Presiden Joko Widodo sebaiknya turun tangan untuk menyudahi persoalan tersebut.

“Kalau Presiden mengatakan pendapat bersama-sama rakyat dukung KPK, legitimasi angket akan semakin tergerus, menipis. Itulah yang mesti dilakukan,” ujar advokat senior Todung Mulya Lubis di sela-sela diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK Terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’, di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Todung menilai, salah satu manuver pansus yang terkesan mencari kesalahan lembaga antirasywah ialah dengan menyambangi Lapas Sukamiskin, Bandung, tempat para terpidana korupsi mendekam. Ia menganggap hal itu sebagai propaganda untuk membunuh KPK.

Menurutnya, secara legal pansus hak angket telah disetujui DPR. Namun, secara moril pembentukan pansus terhadap KPK itu dinilai amat salah. “Kok, lembaga yang memberantas korupsi diinvestigasi melalui angket? Menurut saya ini menyalahi jiwa reformasi itu sendiri.”

Ia mengemukakan, sepak terjang pansus tersebut dapat dihentikan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Alasan dari sejumlah upaya hukum itu karena pansus telah menyalahi peraturan perundang-undangan.

Senada, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebut wacana pengesahan hak angket untuk memperkuat KPK hanya isapan jempol. Angket itu bertujuan melemahkan KPK dan bahkan menjadi panggung politik untuk mendiskreditkan kinerja lembaga pemberantasan korupsi itu.

“Jadi sejak awal kita sudah menduga angket ini akan mendiskreditkan KPK dan mengubur wilayah penegakan hukum yang sesungguhnya di pengadilan. Ini yang dicari sebenarnya oleh para politisi atau oleh kelompok yang memang terjerat KPK di dalam kasus KTP elektronik.”

Donal membeberkan, DPR kerap mengeluarkan opini yang tidak mendasar. Pansus pun seolah menggambarkan KPK sebagai lembaga yang tidak akuntabel, tidak independen, dan tertutup.

Contohnya, pernyataan yang menyebut 17 penyidik KPK ilegal. Meski pada akhirnya pernyataan itu dibantah Mabes Polri, tetap saja opini serupa didaur ulang agar stigma negatif terkait kinerja KPK tetap bertahan. (X-12)

 

Bagikan :

ICW: Sebagus Apapun Kerja KPK Kalau yang Ditanya Napi Koruptor Pasti Penilaiannya Buruk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus Hak Angket KPK mendatangi narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin pekan lalu.

Langkah sejumlah anggota DPR ini menjadikan para koruptor sebagai narasumber dinilai mendiskreditkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengaku tidak mengerti langkah Pansus Hak Angket menghadirkan orang-orang yang disebut pakar.

Padahal, rekam jejak orang-orang tersebut selalu berseberangan dengan KPK.

“Cara mereka (Pansus Hak Angket) melakukan sampling orang yang akan dijadikan narasumber. Kemarin mengunjungi napi kasus korupsi dengan dalih mereka juga punya hak dan mereka juga bisa memberikan informasi. Dari segi metode pengambilan narasumber sudah keliru. Sebagus apapun kerja KPK kalau yang ditanya napi kasus korupsi maka pasti penilaiannya akan buruk, sama juga dengan bertanya kepada jaringan terorisme atau jaringan ISIS mengenai sebagus apa kinerja Densus 88. Penialiannya pasti negatif,” kata Donal dalam diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Baca: ICW: KPK Diserang Karena Koruptor Satu per Satu Dijebloskan ke Penjara

Tak hanya itu, Donal juga menyoroti ucapan anggota DPR yang seringkali menggunakan bahasa-bahasa memperkuat KPK.

Seperti saat wacana revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK mencuat.

DPR menyebut revisi itu untuk memperkuat KPK, padahal, secara substantif, poin-poin dalam revisi UU KPK itu justru melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

Demikian juga saat hak angket terhadap KPK bergulir.

Bahkan, tidak hanya melemahkan KPK, hak angket ini telah menjadi panggung politik untuk mendiskreditkan dan melakukan kampanye hitam terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

“Bahasa-bahasa memperkuat KPK seringkali kita mendengar tapi yang terjadi adalah angket ini menjadi panggung opini untuk melakukan kampanye negatif atau black campaign kepada KPK,” kata Donal.

Penggiringan opini yang dilakukan DPR ini bertujuan agar masyarakat lupa atau teralihkan dengan kerja-kerja KPK memberantas korupsi.

KPK saat ini sedang berupaya menuntaskan sejumlah kasus besar seperti kasus e-KTP yang disebut menyeret sejumlah nama anggota dan mantan anggota DPR.

“Tapi kemudian yang terjadi adalah opini publik dialihkan ke panggung politik yang terjadi hari ini yaitu adalah angket. Jadi sejak awal kita sudah menduga angket ini akan menjadi untuk mendiskreditkan KPK dan akan mengubur wilayah penegakkan hukum yang sesungguhnya yang ada di pengadilan. Ini yang dicari sebenarnya oleh para politisi atau oleh kelompok yang memang terjerat KPK di dalam kasus e-KTP,” kata Donal.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
Bagikan :

ICW: KPK Diserang Karena Koruptor Satu per Satu Dijebloskan ke Penjara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling sering diganggu.

Hal ini akibat pencari rente atau elite politik yang mencari bancakan uang negara, satu persatu dijebloskan ke dalam penjara.

“Pesta pora mereka diganggu. Bagaimana menjelaskan pesta pora itu? Bisa dijelaskan dari kewenangan anggaran DPR yang disalahgunakan untuk mencari uang,” kata Donal dalam diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Dirinya lalu mencontohkan sejumlah kasus yang menyeret anggota dewan lantaran menyelewengkan anggaran.

Seperti Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati sampai anggota dewan yang mengamankan proyek bahkan bukan dari daerah pemilihannya.

“KPK sudah terhitung lebih dari 120 orang politikus yang diproses. Ini kan mewakili korupsi politik. Kedua tidak hanya soal anggaran, KPK juga diganggu elite yang mencari korupsi legislasi. Contohnya Sanusi (mantan anggota DPRD DKI) yang memainkan perda dengan pengembang, juga mengotak-atik retribusi tambahan izin reklamasi,” kata Donal.

Menurutnya, ada beberapa kasus suap dalam legislasi, diantaranya permainan anggaran, dan politik uang dalam pilkada.

“Itu jadi ruang korupsi pemburu rente, dan KPK harus menerima lantaran sering menganggu persta pora mereka. Sehingga perlawanan terhadap KPK menjadi begitu masif,” katanya.

Berita Terkait
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
Bagikan :

Imparsial Minta DPR Tak Setujui Perppu Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com – Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas).

Perppu ini merupakan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013.

“Selain tidak ada alasan yang genting dan mendesak, Perppu ini juga bersifat represif yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Ghufron mengatakan, Imparsial menilai, penerbitan Perppu Ormas tidak mendesak serta tidak memiliki alasan yang kuat.

Ia menilai, pemerintah terkesan terburu-buru dan bersifat reaktif menghadapi isu ormas.

Menurut dia, pengaturan tentang ormas termasuk pemberian sanksi sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2013.

Dengan demikian, tidak ada kekosongan hukum bagi aparat untuk menangani ormas yang dianggap bermasalah.

“Sejumlah ketentuan baru yang diatur dalam Perppu berpotensi mengancam demokrasi dan HAM, di antaranya ketentuan dalam Pasal 82A,” kata Ghufron.

Tak hanya itu, Imparsial menilai, dalam Perppu ini juga dihapus pendekatan persuasif dalam penanganan ormas yang dianggap melakukan pelanggaran.

Ghufron menambahkan, kendati ada kebutuhan untuk menindak tegas ormas-ormas intoleran, namun langkah pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan tidak reaktif.

“Langkah reaktif yang mengabaikan koridor politik demokratik serta penghormatan norma dan HAM, justru berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan yang mengancam dan memberangus partisipasi politik warga negara,” kata dia.

 

Penulis: Estu Suryowati
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary
Bagikan :

Gabungan LSM Bakal Gugat Pansus Hak Angket KPK ke MK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu
Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berencana menghentikan manuver Pansus Hak Angket KPK dengan jalan mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 79 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah itu akan diambil Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Kami sejumlah civil society. ICW, YLBHI dan lainnya akan melakukan Judicial Review Pasal 79 UU MD3,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz dalam diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Donal menjelaskan permohonan judicial review tersebut tengah disusun, dan akan disampaikan pada pekan ini.

“Minggu ini mudah-mudahan kami sudah bisa masukan permohonan,” katanya.

Dalam gugatan ini, Koalisi Masyarakat Sipil akan meminta MK menafsirkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengenai obyek hak angket DPR. Hal ini lantaran Koalisi Masyarakat Sipil berkeyakinan hak angket terhadap KPK telah salah sasaran berdasarkan Pasal 79 ayat (3) tersebut.

“Kami minta MK tafsirkan siapa yang sebenarnya jadi obyek hak angket itu sendiri,” kata Donal.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menyebutkan, Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.

Menurutnya, dengan pasal tersebut, DPR telah keliru menggulirkan hak angket lantaran KPK bukanlah bagian dari pemerintah.

Pasal 3 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Jika KPK merupakan bagian dari eksekutif seperti keyakinan Pansus, Presiden sebagai kepala pemerintahan seharusnya bisa mengganti atau memindahkan pimpinan KPK. Namun, berdasar UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK maupun UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden tidak memiliki kewenangan mengganti Pimpinan KPK.

“Dua UU saja bisa dijadikan referensi dan tidak ada satupun pasal mengenai kewenangan Presiden melakukan itu (mengganti Pimpinan KPK). Itu membuktikan KPK bukan eksekutif yang berada di bawah struktur kepresidenan,” katanya.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Bakal Gugat Pansus Hak Angket ke MK

Berita satu.com Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melakukan perlawanan terhadap hak angket DPR yang dinilai semakin nyata ingin melemahkan bahkan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk menghentikan manuver Pansus Hak Angket ini, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) bakal menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 79 ayat (3) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami sejumlah civil society. ICW, YLBHI dan lainnya akan melakukan judicial review Pasal 79 UU MD3,” kata Koordinasi Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz dalam diskusi “Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM” di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Dikatakan Donal, pihaknya saat ini sedang menyusun permohonan uji materi tersebut. Setidaknya, permohonan judicial reviewtersebut akan disampaikan pada pekan ini. “Minggu ini mudah-mudahan kami sudah bisa masukan permohonan,” katanya.

Dalam gugatan ini, Koalisi Masyarakat Sipil akan meminta MK menafsirkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengenai objek hak angket DPR. Hal ini lantaran Koalisi Masyarakat Sipil berkeyakinan hak angket terhadap KPK telah salah sasaran berdasarkan Pasal 79 ayat (3) tersebut.

“Kami minta MK tafsirkan siapa yang sebenarnya jadi obyek hak angket itu sendiri,” katanya.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menyebutkan, hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.

Dengan pasal tersebut, Donal menyatakan, DPR telah keliru menggulirkan hak angket lantaran KPK bukanlah bagian dari pemerintah. Pasal 3 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Jika KPK merupakan bagian dari eksekutif seperti keyakinan Pansus, Presiden sebagai kepala pemerintahan seharusnya bisa mengganti atau memindahkan pimpinan KPK. Namun, berdasar UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK maupun UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden tidak memiliki kewenangan mengganti Pimpinan KPK.

“Dua UU saja bisa dijadikan referensi dan tidak ada satu pun pasal mengenai kewenangan presiden melakukan itu (mengganti pimpinan KPK). Itu membuktikan KPK bukan eksekutif yang berada di bawah struktur kepresidenan,” katanya.

Donal pun mengkritik pernyataan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menyebut KPK sebagai bagian eksekutif dan dapat diangket oleh DPR. Donal meyakini, Yusril seharusnya mengetahui perkembangan ketatanegaraan saat ini terdapat sejumlah lembaga negara yang tidak termasuk dalam eksekutif, legislatif, yudikatif.

“Apakah tidak tahu perkembangan? Saya tidak yakin tidak tahu perkembangan, tapi disimpan di bagian-bagian tertentu yang menguntungkan pansus angket itu sendiri,” ujar Donal.

“Kalau kita benar-benar melakukan pendekatan ketatanegaraan secara obyektif dan murni, KPK itu bukan eksekutif. Dia adalah lembaga negara atau state auxiliary agencies. Itu banyak sekali hari ini. Jangan lagi pakai teori lama untuk menguntungkan pansus. Kira-kira begitu. Jangan menafikan perkembangan ketatangeraan,” tegasnya.

Selain melalui proses hukum, Donal meminta masyarakat untuk serta melawan pelemahan KPK melalui hak angket ini. Masyarakat, kata Donal dapat menghukum dengan tidak memilih anggota DPR yang menjadi bagian dari Pansus Hak Angket terhadap KPK maupun yang berada di belakang layar dan mengendalikan Pansus Hak Angket.

Penghukuman ini dilakukan karena tidak adanya mekanisme untuk mengawasi kerja-kerja DPR secara langsung oleh masyarakat sebagai pemilih.

“DPR sering kritik bahwa KPK tidak bisa diawasi. Sebenarnya terbalik. Kita yang tidak bisa awasi DPR. Mekanismenya hanya lima tahun. Melapor ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) sama saja karena teman mereka sendiri. Lapor ke partainya, di-PAW (pergantian antarwaktu) tapi tidak bisa diganti seperti Fahri Hamzah. DPR sendiri tidak punya mekanisme pengawasan. Pengawasannya temporer sekali lima tahun. Itu pun kalau pemilunya tidak dicurangi mereka,” katanya.

 

Oleh: Fana Suparman / JAS | Rabu, 12 Juli 2017 | 16:44 WIB

Bagikan :

Imparsial: Sikap Diam Presiden Jokowi Bisa Ditafsirkan Menyetujui Hak Angket KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta bersikap soal panitia khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Advokat senior Todung Mulya Lubis menilai kerja pansus angket yang tengah bergulir memiliki agenda tersembunyi.

“Mereka menimba info dari sumber masalah, datang ke Sukamiskin, melakukan propaganda, ini tujuan apa? Tapi tujuan akhir membunuh KPK dan ini tengah terjadi,” kata Todung dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

 

Untuk itu dirinya meminta Presiden Jokowi bersikap.

“Menurut saya Presiden Jokowi pada akhirnya harus menyatakan pendapat. Kalau presiden mengatakan sikap, legitimasi angket akan semakin tergerus menipis,” katanya.

Sementara itu Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan, sikap presiden ditunggu untuk mendukung penuh dan mendorong kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

“Suka atau tidak presiden punya otoritas yang berikan langkah atau sikap politik terkait pelemahan KPK. Sikap diam bisa ditafsirkan menyetujui angket, kita nggak ingin wacana itu berkembang,” katanya.

Araf juga mengajak masyarakat untuk berada didepan perjuangan melawan pihak yang melemahkan lembaga antirasuah in.

“Buat masyarakat ini bisa jadi momentum turun ke jalan demo, diskusi, datang ke DPR melakukan perlawanan terhadap pansus angket,” katanya.

Bagikan :