Pos

Todung Mulya Lubis : Korupsi Merampas Hak Publik

JP-Jakarta,  Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, LL.M (Advokat/Aktivis HAM senior) dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Imparsial (Rabu, 12 Juli 2017) mengatakan bahwa korupsi merampas hak publik, terutama korupsi masalah pengadaan. KPK bukan satu2 nya lembaga pemberantas korupsi, ada Polri dan kejaksaan.  Banyak kasus kasus pengadaan yang sedang dilakukan, banyak kritik terhadap KPK tapi kok masih termasuk lembaga paling kredibel dalam memberantas korupsi dibanding lembaga lain.

KPK saat ini dianggap tidak berhasil memberantas korupsi,  jumlah korupsi yang ditangani hanya 9,7 Triliun Rupiah, uang uang yg diselamatkan hanya 5,3 Triliun, karena itu ada yang mengatakan KPK sudah tidak efektif lagi, meskipun ada yang masuk ke LP Suka miskin tapi lebih banyak lagi yang tidak terjamah oleh hukum. (baca : http://www.jayakartapos.com/2017/07/12/al-araf-capaian-tertinggi-proses-reformasi-adalah-terbentuknya-kpk/)

Saat ini salah kalau menilai keberhasilan korupsi hanya dari nilai uang yang diselamatkan, angka 1℅ orang di Indonesia menguasai hampir 50℅ kekayaan alam Indonesia, politisi politisi banyak yang masuk rensicers. Kalau kita melihat kasus korupsi yang ditangani KPK ada hubungan tali temali antara politisi dengan franmen misalnya kasus daging yang melibatkan partai PKS, adalagi korupsi penghindaran pajak, ini semua adalah korupsi berkaitan dengan politisi politisi yang berkuasa saat ini rensicers. Kita saat ini sulit mengharapkan Indonesia bersih. Daya menolak hak angket KPK dia bukan eksekutif, legialatif dan yudikatif tapi dia melaksanakan yudisial.  KPK itu bukan lembaga tersebut tapi menjalankannya proses

Bagikan :

Mantan Penasihat KPK Bicara Soal Pelemahan KPK dan HAM

Suara.com-Mantan penasihat KPK M. M. Billah mengatakan interaksi simbolik dapat digunakan untuk melihat dinamika sosial dan politik yang terjadi akhir-akhir ini, terutama menyangkut keberadaan panitia khusus angket terhadap KPK.

”Interaksionisme simbolik digunakan untuk dapat melihat gejala peristiwa sosial dan politik. Intinya di dalam kehidupan bersama, manusia mengekspresikan gagasan, pikiran dan pendapat secara simbolik dan tanda fisikal. Simbolik digunakan untuk berkomunikasi dengan orang dan lembaga lain. Simbolik memiliki makna, tetapi dapat menimbulkan salah pengertian makna,” ujar Billah dalam diskusi publik bertema Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan The Indonesian Human Rights Monitor di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IV J, nomor 5B, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Mantan anggota Komnas HAM tersebut kemudian menyontohkan tindakan anggota DPR yang membentuk pansus angket terhadap KPK sebagai salah pengertian makna.

”Contohnya kan seperti tindakan DPR yaitu hak angket. Pelaksanaan hak angket ini menjadi suatu pilah politik untuk memberikan serangan balik terhadap KPK, karena sebelumnya oknum DPR diserang oleh KPK. Di pihak lain, orang di DPR itu menampik persepsi,” kata dia.

Billah kemudian menjelaskan mengenai oligarki yaitu aktor yang mempunyai kekuatan politik.

”Oligarchy itu kan aktor yang punya kekuatan dalam kancah politik. Kita pasti bisa membedakan siapa yang menjadi aktor tersebut. Masyarakat sipil sekarang kan sedang perang anti korupsi, Mereka membela KPK dan melawan DPR mengenai penolakan angket,” ujar dia.

Billah kemudian menyebutkan tiga hal dalam polemik hak angket.

”Ya, perang memperebutkan posisi moral dan intelektual, pengadilan, dan negosiasi. Tapi kelemahan dalam masyarakat sipil yaitu upaya untuk merebut ini ada semacam gertakan di dalamnya, dan tidak solid dari segi intelektual dan moral,” kata dia.

Billah menjelaskan korupsi tidak menjadi bagian dari tindakan pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang.

”Korupsi tidak menjadi bagian dari tindakan pelanggaran HAM Pasal 1 angka 6 UU Nomor 39 Tahun 1999. Tindak pidana korupsi juga dapat terjadi secara tidak langsung, yaitu lewat APBN dan kebijakan negara,” ujar Billah.

Bagikan :

Todung Mulya Lubis Beberkan Cara Hentikan Pansus Hak Angket

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengadakan diskusi guna menyikapi langkah Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh komisi III DPR-RI.
tirto.id – Advokat Todung Mulya Lubis menyatakan ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan Pansus Hak Angket KPK, mengingat telah disahkan dalam paripurna DPR, yakni dengan menggugat ke PTUN dan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke PTUN atau mengajukan Judcial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena memang proses dalam pembentukan Pansus Hak Angket KPK itu menyalahi beberapa aturan perundang-undangan, jadi itu bisa diuji dan digugat ke PTUN,” kata Todung di Kantor Imparsial, Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Menurut Todung, Pansus Hak Angket KPK juga dapat melemahkan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Baca juga: Rumitnya Menghentikan Pansus Hak Angket KPK

“Ini akan menjadi obstruction of justice. Karena hak angket KPK akan menimbulkan ketakutan dan rasa tidak nyaman bagi KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi,” kata Todung.

Dia menyatakan Pansus Hak Angket yang digagas DPR tidak memperkuat KPK, tetapi justru seperti memiliki agenda tersembunyi untuk membunuh KPK.

“Kelihatan mereka menimba informasi dari pihak-pihak yang sebetulnya bermasalah. Mereka datang ke Sukamiskin [lapas], mereka buka pos pengaduan di DPR, mereka melakukan banyak sekali propaganda yang mendiskreditkan KPK,” kata Todung.

Dirinya pun menjelaskan bahwa KPK bukanlah bagian dari lembaga eksekutif yang bisa diawasi oleh DPR seperti halnya yang dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra, melainkan lembaga sampiran negara. Sehingga, ia menyebut pemahaman ketatanegaraan Yusril perlu untuk dibenahi dalam hal ini.

Baca juga: Yusril: KPK Lembaga Eksekutif, DPR Bisa Gunakan Hak Angket

“Saya menolak Hak Angket KPK, karena KPK itu adalah lembaga yang disebut sebagai state auxiliary agencies. Dia bukan eksekutif, bukan yudikatif, bukan legislatif, tapi menjalankan fungsi yudisial. Selama dia menjalankan fungsi yudisial, ada proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK,” kata Todung.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti ICW Donald Faridz menyatakan Pansus Hak Angket KPK telah menjadi panggung kampanye hitam dari DPR untuk melemahkan KPK, terutama dalam proses kasus korupsi e-KTP yang sedang ditangani lembaga tersebut.

“Yang terjadi adalah angket ini menjadi panggung opini untuk melakukan kampanye negatif atau black campaign kepada KPK sehingga orang lupa wilayah penegakan hukum yang sesungguhnya di pengadilan hari ini,” kata Donal.

Dirinya pun mengaku mencatat setidaknya ada tiga hal yang termasuk dalam kampanye hitam yang dilakukan oleh DPR terkait hal ini. Pertama, menurut Donal, adalah mengeluarkan opini yang tidak berdasar seolah-olah menggambarkan KPK itu lembaga tidak akuntabel, lembaga yang tidak independen dan lembaga yang tertutup.

“Contohnya kemarin adalah pernyataan dari Misbakhun menyebut 17 penyidik KPK itu ilegal, itu dibantah sendiri oleh Mabes Polri, melalui pernyataan dari Kadiv Humas Mabes Polri,” kata Donal.

Kedua, menurut Donal, kampanye hitam tersebut bisa dilihat dari DPR yang menghadirkan orang-orang yang disebut sebagai pakar tapi sejak awal telah berseberangan dengan KPK, seperti Yusril Ihza Mahendra.

Lalu, ketiga, menurut Donal kampanye hitam itu dilakukan dari cara DPR mengambil sampel dalam pembahasan hal angket KPK. Menurutnya, sampel-sampel yang diambil seperti tahanan KPK adalah yang secara jelas menyudutkan KPK.

“Seperti Densus 88 di mata para teroris ya jelas salah, sebaik apapun kinerja mereka,” tegas Donal.

Selain itu, Donal juga menyatakan bahwa KPK bukanlah sebuah lembaga yang masuk dalam cakupan hak angket DPR karena bukan bagian dari pemerintah. Hal itu, menurutnya sesuai dengan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK pasal 3.

“Begini pasalnya, KPK adalah lembaga negara yang dalam melakukan tugas-tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun secara eksplisit KPK menjadi lembaga negara yang independen yang bebas dari kekuasaan manapun kok tiba-tiba ada pernyataan bahwa dia adalah cabang dari eksekutif ini kan bertolak belakang betul dengan UU KPK,” jelas Donal.

Sehingga, kata Donal, Pasal 79 UU MD3 tahun 2014 juga tidak berlaku dengan KPK. Karena, menurutnya, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa hak angket hanya untuk lembaga yang terkait dengan pemerintah.

“Jelas ini tidak mendasar dan dipaksakan. Tidak ada dasar konstitusinya untuk Hak Angket KPK. Terlihat kalau ini adalah upaya politis ketimbang konstitusional,” katanya.

Bagikan :

Papua dan Perhatian Internasional Dalam Sidang UPR Dewan HAM PBB

Oleh : Muhammad Hafiz*

Papua merupakan salah stu isu yang paling sensitif bagi pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan isu self-determination atau penentuan hidup sendiri yang seringkali beririsan dengan situasi HAM di Papua. Kebijakan pemerintah Indonesia hingga saat ini lebih mengedepankan dialog-damai untuk Papua, sehingga suara-suara yang mengarah pada kemerdekaan untuk Papua, baik dari kalangan aktivitas Papua sendiri maupun dari dunia internasional dianggap sebagai ancaman serius bagi Pemerintah Indonesia yang mempertahankan negara kesatuan.

Di lain pihak, sejumlah laporan mencatat, di tengah upaya pemerintah membangun skema dialog damai dan pembangunan infrastruktur, situasi pelanggaran HAM di Papua belum juga menunjukkan perbaikan. Hal ini setidaknya membuka celah untuk tetap mendesak Negara lebih serius mengurus Papua, juga menjadi bukti nyata bagi pelbagai pihak untuk mempertanyakan kembali komitmen Pemerintah untuk keadilan rakyat Papua.

Papua dalam Universal Periodic Review Dewan HAM PBB

Untuk kali ketiganya situasi HAM di Indonesia ditinjau oleh komunitas internasional dalam mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Sebelumnya, Indonesia direview pada tahun 2008 dan kedua pada 2012. UPR adalah sebuah mekanisme baru dan unik, dimulai pada tahun 2008. Mekanisme merupakan salah satu pengejawantahan reformasi PBB yang menggambarkan kesetaraan 193 negara anggota PBB, karena review dilakukan untuk semua negara, tanpa terkecuali. Setiap negara berkewajiban untuk mengikuti mekanisme ini, menyampaikan laporan situasi HAM-nya per empat tahun, terlibat dalam forum dialog konstruktif, dan menerima komentar atau rekomendasi dari negara-negara PBB yang lain.

Dalam pertemuan internasional, Papua memang menjadi salah satu isu yang sensitive dan menjadi perhatian internasional, baik oleh badan-badan PBB maupun oleh negara-negara. Termasuk dalam hal ini adalah dalam pertemuan UPR pada 3 Mei 2017 yang lalu dan sebelumnya pada UPR tahun 2012. Pada tahun 2012, isu soal Papua berkisar tentang kapasitas aparat di Papua, terutama militer dan polisi, dalam perlindungan HAM, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, memastikan adanya akses jurnalis dan masyarakat sipil dari luar Papua, serta perlindungan pembela HAM (rekomendasi nomor 108.42, 108.95, 108.114, 108.115.

Selain isu pelanggaran HAM dan pendekatan militeristik, pembatasan kebebasan ekspresi dan berkumpul, termasuk akses jurnalis di Papua, telah menjadi perhatian serius sejumlah kalangan, nasional atau internasional. Meskipun pada Mei 2015 Presiden Joko Widodo mengumumkan sendiri pencabutan larangan jurnalis asing ke Papua (VOA Indonesia, 10/05/2015), kenyataannya hingga 2017 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melaporkan bahwa akses jurnalis asing ke Papua sama sekali belum terbuka dan senyatanya negosiasi kunjungan pelapor khusus PBB ke Indonesia, terutama pelapor khusus kebebasan berekspresi, selalu gagal ketika hendak mengunjungi Papua.

Situasi ini pula yang kemudian menjadikan Papua tetap sebagai salah satu isu krusial dalam sidang UPR Indonesia pada 3 Mei 2017 yang lalu. Setidaknya, 4 negara yang menyampaikan rekomendasi terkait Papua, dua di antaranya ditunda adopsinya hingga sidang bulan September 2017 dan dua rekomendasi yaitu dari Jerman dan Selandia Baru langsung diterima pada Mei 2017 yang lalu.

Jerman menyampaikan rekomendasi (paragraf 5.51) kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelatihan dan instruksi administratif bagi kepolisian dan pemerintah daerah dalam memastikan kebebasan berkumpul, termasuk di Papua dan Papua Barat. Sementara Selandia Baru (paragraf 5.67) mendorong agar pemerintah Indonesia memastikan kewajiban HAM ditegakkan, dihormati dan dimajukan di Papua, termasuk pula dalam hal kebebasan berkumpul, kebebasan pers dan hak-hak kelompok perempuan dan minoritas. Kedua rekomendasi ini diterima oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu catatan dan harus dilaksanakan hingga proses sidang UPR selanjutnya pada putaran ke-4.

Dua rekomendasi yang lain, yaitu dari Meksiko dan Australia, ditunda oleh pemerintah Indonesia karena dianggap perlu untuk didiskusikan lebih jauh di tingkat nasional. Meksiko (paragraf 7.24) merekomendasikan agar Indonesia mengundang Pelapor Khusus untuk Masyarakat Asli mengunjungi Indonesia, termasuk ke Papua, dan Australia merekomendasi agar Indonesia melakukan investigasi atas semua kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua (paragraf 7.73).

Dialog damai dan penyelesaian HAM di Papua

Sebaliknya, pengabaian permasalahan nyata yang dihadapi oleh penduduk di Papua, mulai dari pendekatan militeristik, eksploitasi sumber daya alam, dan perusakan sendi-sendi masyarakat adat, serta pengabaian atas kesenjangan ekonomi, justru akan semakin meregangkan relasi antara pemerintah Indonesia dan Papua. Pelaksanaan HAM secara akuntabel, baik sipil politik maupun pada hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat membangun kepercayaan di tengah masyarakat Papua dan mencegah terjadinya riak-riak di masyarakat yang akhirnya disikapi  secara represif oleh negara.

Dengan demikian, program pemerintah – baik dalam upaya membangun dialog damai ataupun prioritas pembangunan di Papua – harus beriringan dengan penyelesaian dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, sekaligus pula mencegah terjadinya pelanggaran HAM baru yang justru semakin merumitkan situasi dan penyelesaian permasalahan di Papua. Sebagai penopang, Pemerintah Indonesia harus meninggalkan pendekatan yang militeristik di Papua dan membuka akses informasi dan ekspresi bagi siapapun, baik lokal maupun internasional, untuk memastikan proses dialog dan pembangunan itu dapat berlangsung sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

 

*Penulis adalah Pjs. Eksekutif Direktur Human Rights Working Group (HRWG)

Bagikan :

Soal HAM, Imparsial sebut pemerintah Jokowi lebih buruk dari SBY

Merdeka.com – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) hingga kini masih menolak adanya hukuman mati di Indonesia. Sekalipun itu dilakukan bagi kejahatan luar biasa seperti narkoba dan terorisme.

Peneliti dari Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, isu HAM masih tidak mendapat perhatian lebih. Terutama dalam konteks hukuman mati.

“Hukuman mati menjadi isu HAM yang cukup buruk selama pemerintahan Jokowi-JK. Dalam 2,5 tahun pemerintahannya, jaminan dan penegakan HAM tidak mendapat perhatian optimal salah satu yang krusial adalah jaminan dan perlindungan hak hidup, tidak ada hak konkret untuk hidup,” kata Gufron dalam sebuah diskusi, di Sekretariat Imparsial, Jalan Tebet Dalam IVJ Nomor 5B, Jakarta Selatan, Minggu (9/4).

Berdasarkan data yang didapat dari Imparsial, dalam 2,5 tahun pemerintahan Jokowi penjatuhan vonis mati mencapai total 122 orang. Dengan rincian 31 orang WNI, 91 WNA. 87 Orang divonis mati karena kasus narkoba, 34 orang dalam kasus pembunuhan, serta satu vonis mati baru dalam kasus pencurian dengan kekerasan.

Jika data tersebut dibandingkan dengan pemerintahan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Gufron melihat pemerintah Jokowi buruk karena banyak melakukan vonis hukuman mati.

“Dan kita bandingkan pemerintahan Jokowi dan sebelumnya pemerintah Jokowi buruk (dalam konteks HAM) ada 122 orang yang telah divonis hukuman mati dalam 2,5 tahun. Sedangkan dengan SBY hanya memvonis 18 orang dalam waktu 10 tahun kepemimpinannya,” ujarnya.

Gufron menilai, pemerintahan Jokowi buruk karena dengan maraknya vonis mati, menandakan situasi di kepemimpinan Jokowi lebih buruk. Serta menambah catatan kelam di masa reformasi.

“Artinya dalam hal vonis mati situasinya lebih buruk dari situasi yang sebelumnya. Saya kira buruk dalam hak hidup. Berlanjutnya hukuman mati semakin melengkapi catatan buruk sejak masa reformasi,” tuturnya.

Gufron mengimbau, pemerintah selalu menjaga hak hidup setiap orang. Serta harus dijamin oleh negara. “Untuk setiap orang itu, hak hidupnya harus dijamin,” ucapnya. [rnd]

Bagikan :

Penegakan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan Belum Menjadi Prioritas Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

konpres-19-oktober-2016-2

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/X/2016

Pada 21 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia dua tahun. Masyarakat memiliki dan menaruh harapan yang besar kepada pemerintahannya untuk mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia, kehidupan demokrasi, dan reformasi sektor keamanan.

Meski demikian, IMPARSIAL menilai bahwa perbaikan kondisi HAM dan reformasi sektor keamanan selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa program telah dimulai dan dilaksanakan, namun tidak sedikit juga pekerjaan rumah yang ditinggalkan. Sejumlah agenda penting bidang HAM dan reformasi keamanan justru masih terbengkalai dan belum dijalankan.

Meski beberapa agenda HAM dan reformasi sektor keamanan telah tertuang dalam Nawacita dan didengungkan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye lalu, namun implementasi agenda-agenda itu, yang merupakan bagian penting dari demokratisasi, berjalan tanpa progres dan justru cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi seiring praktik hukuman mati terus diberlakukan. Sejak Jokowi awal memimpin pada Oktober 2014 hingga saat ini (Oktober 2016), tercatat paling tidak terdapat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana telah dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati ini menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK terhadap HAM untuk memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

Terdapat lima argumen yang mendasari mengapa praktik hukuman mati—yang sejatinya merupakan warisan kolonial—harus segera dihapus di Indonesia. Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 Hasil Amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa penerapan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru. Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. Keempat, unfair trial atau peradilan yang sesat seringkali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa hukuman mati. Kelima, berlanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan standing moral pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa pemerintahan Jokowi juga belum ada kemajuan yang signifikan. Ini terlihat dari maraknya aksi intoleransi yang masih dibiarkan oleh negara dan pelanggaran terhadap hak kelompok-kelompok minoritas. Pemidanaan terhadap minoritas dengan dalih melakukan penodaan agama, perusakan dan pelarangan tempat ibadah masih terjadi di sejumlah daerah. Diskriminasi atas dasar identitas keagamaan juga masih banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada Jemaat Ahmadiyah.

Inisiatif pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan selama dua tahun ini lemah. Penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mengalami stagnasi, sementara regulasi dan kebijakan lain yang mengancam dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan, seperti UU PNPS/1965, Perber Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM di lapangan kerapkali menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Pembela HAM berperan sangat penting, tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global akan tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peranan penting dalam mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma HAM, khususnya mengadvokasi korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), reformasi TNI yang dimulai sejak awal 1998 telah mengalami stragnasi. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tatanan negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah. Beberapa agenda reformasi yang masih belum terlaksana hingga sekarang yaitu restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), reformasi sistem peradilan militer, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista, serta belum terpenuhinya kesejahteraan prajurit TNI. Lebih dari itu, beberapa masalah dalam ranah itu juga bermunculan dan perlu secepatnya diselesaikan, seperti konflik antar anggota TNI-Polri, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi, serta kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. Kasus pembunuhan terhadap Munir menginjak 12 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Hingga kini, pembunuhan itu masih menyisakan pertanyaan. Sejumlah kejanggalan belum terungkap dan otak di balik pembunuhan itu masih bekeliaran bebas.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa reformasi. Terus berlarut dan tidak kunjung tuntasnya kasus pembunuhan Munir hingga 12 tahun masih memperlihatkan rendahnya komitment pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Karena itu, upaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauhmana komitmen pemerintah Jokowi dalam penegakan HAM, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang melindungi HAM.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan ke publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen Negara.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi yang pada masa Pilres 2014 dalam visi dan misinya secara jelas dan tegas mengusung “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu” dalam Nawacita ke-4 nya itu, hingga kini dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK upaya penyelesaian berbagai kasus tersebut tidak kunjung menemui kemajuan. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini tercatat menyisakan persoalan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi antara lain: kasus tragedi tahun 1965, kasus Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II, dan kasus Trisakti. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan dalih berkas tersebut belum lengkap. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan TNI/Polri terhadap masyarakat. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI/Polri terhadap masyarakat masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan (TNI/Polri) sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI/POlri itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, backing premanisme, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Upaya penyelesaian konflik Papua, Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan sinyal itikad baik dalam penyelesaian masalah Papua. Jokowi mendukung keterbukaan informasi dengan membuka akses bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di wilayah Papua, meskipun dalam praktiknya masih ada lembaga clearing house yang hanya berganti nama menghambat akses jurnalis asing. Presiden Jokowi mencoba menyelesaikan permasalahan Papua dengan mengedepankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Namun terbentuknya Kodam XVIII/Kasuari menunjukkan pendekatan keamanan juga masih digunakan dan bahkan semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan di Papua. Akibat penggunaan pendekatan keamanan tersebut masih terjadi insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Papua antara lain kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015, kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015, Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015, dan kasus penembakan hingga mati di Kabupaten Kepulauan Yapen yang membunuh dua orang pada 1 Desember 2015. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi tampaknya belum memiliki desain besar dan komprehensif dalam upaya menyelesaikan masalah Papua.

Atas dasar itu, IMPARSIAL mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar:

  1. Praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional. Salah satu solusinya yaitu melalui revisi KUHP Indonesia yang saat ini sedang berlangsung di DPR, dengan langkah terdekat yaitu mendorong pemberlakuan moratorium (penghentian) terhadap eksekusi mati;
  2. Terciptanya harmonisasi antara produk legislasi dan kebijakan yang satu dengan yang lain dalam pengaturan tentang kehidupan antarumat beragama dan berkeyakinan di Indonesia;
  3. Adanya sebuah UU yang kuat dan secara eksplisit menjamin kerja-kerja pada pembela HAM  dan hak-haknya. Upaya ini bisa diwujudkan melalui agenda revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;
  4. Pemerintah mengoreksi dinamika legislasi dan praktik dalam tata kelola keamanan yang menempatkan militerisme di luar koridornya dan dengan demikian tidak sejalan dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis (reformasi Peradilan Militer, restrukturisasi Koter, dsb);
  5. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dengan pengungkapan terhadap kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998 (tercatat 13 aktivis) sebagai starting point bagi pengungkapan kasus-kasus HAM lainnya;
  6. Mengedepankan dialog sebagai upaya penyelesaian konflik Papua secara damai.

 

Jakarta, 19 Oktober 2016

 

Al Araf

Direktur

Bagikan :

Imparsial: Pakai Simbol Palu Arit itu Kebebasan Berekspresi

KBR, Jakarta- LSM hak asasi manusia Imparsial meminta masyarakat tidak menyikapi berlebihan munculnya isu atau rumor kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan munculnya isu kebangkitan PKI hanya propaganda kelompok tertentu untuk menghadang upaya negara dan masyarakat dalam mengungkap dan menyelesaikan tragedi kemanusiaan tahun 1965.

Al Araf juga menilai pelarangan penggunaan atribut atau simbol palu arit sebagai pelanggaran terhadap hak berekspresi yang dilindungi konstitusi.

“Lukisan atau tulisan palu arit itu bagian dari kebebasan berekspresi. Sesungguhnya itu tidak selalu jadi ancaman bagi keamanan negara. Tapi, seringkali hal-hal itu diidentikkan sebagai bagian dari ancaman negara. Padahal itu bagian dari kebebasan berekspresi yang diakui konstitusi,” kata Al Araf kepada KBR, Selasa (10/5/2016).

“Kalau kita ke Jerman, Amerika, di sana orang pakai kaus palu arit biasa saja. Padahal negara itu berideologi anti-komunisme, dan bahkan komunisme Sovyet menjadi lawan mereka di masa lalu. Bagi negara-negara itu, pakai baju simbol palu arit, itu tidak ada masalah, karena itu bagian dari kebebasan berekspresi,” lanjut Al Araf.

Al Araf mengatakan selama 32 tahun masyarakat Indonesia didoktrin sejarah versi Orde Baru bahwa hal berbau palu arit identik dengan PKI dan ancaman bagi negara. Apalagi itu dimunculkan dengan aturan melalui Tap MPRS Nomor XXV tahun 1966.

Karena itu ia menganggap penting agar negara membentuk Komisi Kebenaran untuk mengungkap fakta sejarah itu. Termasuk mengkaji ulang Tap MPRS tersebut.

Pengamat militer yang pernah mengajar di Universitas Pertahanan itu juga mengkritik sikap reaktif dari kalangan TNI yang menyebarkan aparatnya untuk merazia atribut-atribut palu arit atau menangkap orang-orang yang menggunakan atribut itu.

“Itu sesuatu yang tidak perlu dilakukan militer. Ini ranah hukum. Militer tidak perlu terlibat dalam persoalan-persoalan ancaman terhadap keamanan negara yang berasal dari dalam negeri. Lagi pula simbol palu arit bukan secara identik mengancam keamanan negara,” lanjut Al Araf.

Ia meminta agar isu atau rumor kebangkitan PKI tidak membuat masyarakat mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih utama, yaitu membongkar dan menyelesaikan tragedi peristiwa 1965.

“Nanti isu utama tidak tersentuh, kita malah ngurusi beginian,” kata  Al Araf.

Oleh : Agus Lukman

Editor: Malika

Bagikan :

Imparsial Desak Jokowi Moratorium Hukuman Mati

TEMPO.COJakarta – Imparsial mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung Prasetyo membatalkan rencana pelaksanaan eksekusi mati gelombang tiga.

Kejaksaan Agung berencana mengeksekusi terpidana mati gelombang tiga sebanyak tujuh orang. Sedangkan berdasarkan informasi rapat kerja antara Kejagung dan Komisi III, rencananya Kejagung akan menggelar 12 eksekusi mati tahun 2016 ini.

“Langkah yang penting dilakukan Presiden adalah segera mengeluarkan kebijakan moratorium eksekusi mati dan mendorong penghapusan penerapan hukuman mati secara menyeluruh,” kata Al Araf, Direktur Imparsial di kantornya, Jakarta, Ahad, 1 Mei 2016.

Al Araf menjelaskan, pemerintah semestinya memperhatikan semangat dan dinamika di tingkat internasional terkait dengan hukuman mati. Sebagian besar negara, menurut dia, sudah menghapus hukuman mati.

“Hingga akhir 2015, tercatat 102 negara telah menghapus secara total,” ujarnya.

Selain itu, enam negara tercatat masih mempertahankan untuk kejahatan serius, 32 negara moratorium, dan yang menerapkan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan masih 58 negara, termasuk Indonesia.

Al Araf menilai seharusnya Presiden Jokowi bisa mendorong praktek hukum yang beradab, yakni praktek hukum yang berfungsi sebagai instrumen koreksi dan manusiawi.

INGE KLARA SAFITRI

Bagikan :

Aktivis HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Tekan Peredaran Narkoba di Lapas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menolak rencana Pemerintah Joko Widodo melakukan eksekusi hukuman mati.

Direktur Imparsial Al Araf menegaskan tidak ada korelasi antara eksekusi hukuman mati terhadap tingkat kejahatan narkoba.

“Perang terhadap narkoba harus dilakukan pemerintah. Kalau masih ada pelaku narkoba yang mengedarkan di dalam lapas, itu berarti kontrol di lapas persoalannya bukan hukuman mati,” kata Al di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Ia mengatakan sistem lembaga permasyarakatan dengan petugas yang dapat disogok menimbulkan celah peredaran narkoba.

Selain itu, petugas lapas juga rawan melakukan korupsi. Ia yakim bila sistem diperbaiki, maka tidak ada ruang bagi peredaran narkoba dari dalam lapas.

“Penyakitnya korupsi di lapas maka obatnya menghentikan korupsi di lapas,” tuturnya.

Ia mencontohkan jaminan bagi petugas lapas terpenuhi kebutuhan hidup.

Bila diperbaiki, maka hukuman mati bukan jawaban dari peningkatan peredaran narkoba.

Selain itu terdapat faktor lainnya dimana sistem penegakan hukum masih bermasalah. Pasalnya, Al melihat masih adanya mafia peradilan dan kriminalisasi.

“Sistem peradilan yang belum fair, rekayasa kasus dan segala macam itu membuat hukuman ini perlu ditinjau lagi. Kalau orang sudah mati maka hukumannya tidak bisa dikoreksi kembali,” ujarnya.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menangani persoalan lembaga permasyarakatan. Para narapidana harus terpenuhi haknya.

“Saya rasa pemerintah punya anggaran untuk memperbaiki LP ini,” kata Al.

Bagikan :

Jokowi Dinilai Tak Sesuai Nawacita Jika Lakukan Eksekusi Mati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung berencana melakukan eksekusi terpidana mati gelombang ketiga.

Informasi yang beredar, jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi pada gelombang ketiga sebanyak 7 orang.

Direktur Imparsial Al Araf menilai hal tersebut menunjukkan pemerintahan Joko Widodo tidak belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Pemerintahan Jokowi konsisten dengan Nawacita penghormatan kepada HAM. Kalau konsisten maka eksekusi hukuman eksekusi dihentikan karena tidak sesuai Nawacita,” kata Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Al mengingatkan adanya moratorium eksekusi hukuman mati. Sebab, pertimbangan DPR dan Pemerintah yang sedang melakukan revisi UU KUHP.

Revisi itu menunjukkan kemajuan, dimana adanya perubahan hukuman mati dari tindak pidana pokok menjadi alternatif. Kemudian, syarat-syarat pemberian hukuman mati diperberat.

Ia menuturkan pelanggaran hak untuk hidup melalui penerapan hukuman mati tercatat sangat tinggi selama 1,5 tahun pemerintahan Jokowi. Dari Oktober 2014-April 2016, terdapat 71 jumlah vonis pidana mati baru di berbagai tingkat pengadilan.
Sementara itu 14 orang terpidana mati telah dieksekusi.

Al menuturkan dalam revisi UU KUHP juga dibahas masa tahanan 5-10 tahun menjadi seumur hidup sehingga hukuman mati dikaji ulang.

“Pemerintah tak perlu melakukan eksekusi hukuman mati,” ujarnya.

Apalagi, kata Al, pemerintah dan DPR melihat situasi saat ini dimana banyak negara menghentikan praktik hukuman mati.

Ia menyebutkan praktik pemidanaan bukan lagi mengenai hukuman mati terkait pembalasan tetapi koreksi sosial.

“Dulu pembalasan, membunuh dibalas membunuh, sekarang tujuan pemidanaan bukan pembalasaan tapi koreksi dan kontrol sosial. Di Indonesia napi vonis hukuman mati ditempatkan di lapas. Lapas bukan penghukuman tapi permasyarakatan tujuannya koreksi sosial,” imbuhnya.

 

Bagikan :