Pos

Imparsial Desak Jokowi Moratorium Hukuman Mati

TEMPO.COJakarta – Imparsial mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung Prasetyo membatalkan rencana pelaksanaan eksekusi mati gelombang tiga.

Kejaksaan Agung berencana mengeksekusi terpidana mati gelombang tiga sebanyak tujuh orang. Sedangkan berdasarkan informasi rapat kerja antara Kejagung dan Komisi III, rencananya Kejagung akan menggelar 12 eksekusi mati tahun 2016 ini.

“Langkah yang penting dilakukan Presiden adalah segera mengeluarkan kebijakan moratorium eksekusi mati dan mendorong penghapusan penerapan hukuman mati secara menyeluruh,” kata Al Araf, Direktur Imparsial di kantornya, Jakarta, Ahad, 1 Mei 2016.

Al Araf menjelaskan, pemerintah semestinya memperhatikan semangat dan dinamika di tingkat internasional terkait dengan hukuman mati. Sebagian besar negara, menurut dia, sudah menghapus hukuman mati.

“Hingga akhir 2015, tercatat 102 negara telah menghapus secara total,” ujarnya.

Selain itu, enam negara tercatat masih mempertahankan untuk kejahatan serius, 32 negara moratorium, dan yang menerapkan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan masih 58 negara, termasuk Indonesia.

Al Araf menilai seharusnya Presiden Jokowi bisa mendorong praktek hukum yang beradab, yakni praktek hukum yang berfungsi sebagai instrumen koreksi dan manusiawi.

INGE KLARA SAFITRI

Bagikan :

Aktivis HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Tekan Peredaran Narkoba di Lapas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menolak rencana Pemerintah Joko Widodo melakukan eksekusi hukuman mati.

Direktur Imparsial Al Araf menegaskan tidak ada korelasi antara eksekusi hukuman mati terhadap tingkat kejahatan narkoba.

“Perang terhadap narkoba harus dilakukan pemerintah. Kalau masih ada pelaku narkoba yang mengedarkan di dalam lapas, itu berarti kontrol di lapas persoalannya bukan hukuman mati,” kata Al di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Ia mengatakan sistem lembaga permasyarakatan dengan petugas yang dapat disogok menimbulkan celah peredaran narkoba.

Selain itu, petugas lapas juga rawan melakukan korupsi. Ia yakim bila sistem diperbaiki, maka tidak ada ruang bagi peredaran narkoba dari dalam lapas.

“Penyakitnya korupsi di lapas maka obatnya menghentikan korupsi di lapas,” tuturnya.

Ia mencontohkan jaminan bagi petugas lapas terpenuhi kebutuhan hidup.

Bila diperbaiki, maka hukuman mati bukan jawaban dari peningkatan peredaran narkoba.

Selain itu terdapat faktor lainnya dimana sistem penegakan hukum masih bermasalah. Pasalnya, Al melihat masih adanya mafia peradilan dan kriminalisasi.

“Sistem peradilan yang belum fair, rekayasa kasus dan segala macam itu membuat hukuman ini perlu ditinjau lagi. Kalau orang sudah mati maka hukumannya tidak bisa dikoreksi kembali,” ujarnya.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menangani persoalan lembaga permasyarakatan. Para narapidana harus terpenuhi haknya.

“Saya rasa pemerintah punya anggaran untuk memperbaiki LP ini,” kata Al.

Bagikan :

Jokowi Dinilai Tak Sesuai Nawacita Jika Lakukan Eksekusi Mati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung berencana melakukan eksekusi terpidana mati gelombang ketiga.

Informasi yang beredar, jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi pada gelombang ketiga sebanyak 7 orang.

Direktur Imparsial Al Araf menilai hal tersebut menunjukkan pemerintahan Joko Widodo tidak belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Pemerintahan Jokowi konsisten dengan Nawacita penghormatan kepada HAM. Kalau konsisten maka eksekusi hukuman eksekusi dihentikan karena tidak sesuai Nawacita,” kata Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Al mengingatkan adanya moratorium eksekusi hukuman mati. Sebab, pertimbangan DPR dan Pemerintah yang sedang melakukan revisi UU KUHP.

Revisi itu menunjukkan kemajuan, dimana adanya perubahan hukuman mati dari tindak pidana pokok menjadi alternatif. Kemudian, syarat-syarat pemberian hukuman mati diperberat.

Ia menuturkan pelanggaran hak untuk hidup melalui penerapan hukuman mati tercatat sangat tinggi selama 1,5 tahun pemerintahan Jokowi. Dari Oktober 2014-April 2016, terdapat 71 jumlah vonis pidana mati baru di berbagai tingkat pengadilan.
Sementara itu 14 orang terpidana mati telah dieksekusi.

Al menuturkan dalam revisi UU KUHP juga dibahas masa tahanan 5-10 tahun menjadi seumur hidup sehingga hukuman mati dikaji ulang.

“Pemerintah tak perlu melakukan eksekusi hukuman mati,” ujarnya.

Apalagi, kata Al, pemerintah dan DPR melihat situasi saat ini dimana banyak negara menghentikan praktik hukuman mati.

Ia menyebutkan praktik pemidanaan bukan lagi mengenai hukuman mati terkait pembalasan tetapi koreksi sosial.

“Dulu pembalasan, membunuh dibalas membunuh, sekarang tujuan pemidanaan bukan pembalasaan tapi koreksi dan kontrol sosial. Di Indonesia napi vonis hukuman mati ditempatkan di lapas. Lapas bukan penghukuman tapi permasyarakatan tujuannya koreksi sosial,” imbuhnya.

 

Bagikan :

Imparsial: Indikator Vonis Mati tidak Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan pemerintah harus menjelaskan sejumlah indikator dalam menentukan eksekusi bagi para terpidana mati. Proses penentuan terpidana yang dieksekusi sebaiknya tidak tertutup dari publik.

“Sampai saat ini tidak ada indikasi yang terukur dalam menentukan siapa, mengapa dan kapan seorang terpidana dijatuhi hukuman eksekusi mati. Penerapan eksekusi mati pun tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah kejahatan baik narkotika maupun terorisme,” jelas Al Araf kepada awak media di Jakarta, Ahad (1/5).

Dia menjelaskan, ada narapidana yang telah mengalami masa hukuman penjara lebih dari lima hingga 10 tahun tetapi belum dijatuhi eksekusi mati. Bahkan, ada narapidana yang telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun dan belum juga mendapatkan status eksekusi mati.

Di sisi lain, ada narapidana dengan masa hukuman lima tahun atau kurang dari lima tahun tetapi telah dijatuhi vonis eksekusi mati. Kondisi ini, lanjut Al Araf, menimbulkan adanya dugaan unsur politis dalam penjatuhan vonis eksekusi mati.

“Ada kesan bahwa eksekusi mati kepada sejumlah narapidana hanya untuk membangun citra pemerintahan yang tegas. Padahal, secara substansi hukum proses penetapan vonis kurang kuat. Karenanya, secara jangka pendek dan jangka panjang, kami menuntut pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati bagi para narapidana,” kata Al Araf.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Imparsial, selama 1,5 tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi, ada 71 vonis eksekusi mati baru yang dijatuhkan. Sebanyak 52 kasus dari jumlah tersebut terkait dengan kejahatan narkotika.

Sisanya, 19 kasus merupakan kejahatan pembunuhan, pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Dari seluruh kasus tersebut, ada 14 terpidana yang telah dieksekusi mati pada 2015 lalu.

Rep: c36/ Red: Karta Raharja Ucu
Bagikan :

Four Chinese in line as executions loom

The Jakarta Post – As public concern about the government’s next round of executions grows, the Supreme Court has announced that four Chinese nationals are among those on death row.

The ruling, which was published on the court’s website on Wednesday, was the rejection of a case review filed by four Chinese nationals Chen Hongxin, Jian Yuxin, Gan Chunyi and Zhu Xuxiong.

The four were sentenced to death by a Supreme Court cassation panel in mid 2007, along with another Chinese national, Zhang Manquan.

The five Chinese nationals were found guilty of drug trafficking following a 2005 police raid on what was dubbed at the time as Southeast Asia’s largest illicit drug-manufacturing factory in Banten, along with Frenchman Serge Areski
Atlaoui.

Atlaoui who escaped execution in April last year pending an appeal process, is also back on the list after his plea was rejected by the Jakarta State Administrative Court.

Although the government has announced that the third round of executions is on the way, the schedule and list of those to be executed is not yet available, causing anxiety among inmates, their lawyers as well as anti-death penalty campaigners.

It is also not clear whether the five Chinese are on the list for the planned third round of executions.

Speculation is rife that the government will execute 14 drug trafficking convicts sometime this year.

But, the plan is yet to be confirmed by any government official, although some have made public statements that emphasized the government’s strong conviction that killing drug traffickers was the best way to eradicate drug-related crime.

“There has never been any explanation about how the government comes up with the death-row list. How the government grants clemency to some, but not others. The process must be clear,” said activist Poengky Indarti of human rights watchdog Imparsial.

Indonesia’s execution of 14 convicts in two rounds last year — consisting of Indonesians and foreigners, including those from Australia and Brazil — has sparked criticism from domestic and international human rights campaigners and world leaders, with the latest coming from German Chancellor Angela Merkel.

Azas Tigor Nainggolan, a member of the legal division of the Indonesian Bishops Conference ( KWI ), called for a moratorium on the death penalty, saying that “since legal proceedings are prone to miscarriages of justice, Jokowi should form a team to review all cases related to the death penalty to ensure they have undergone a fair legal process”.

Attorney General Muhammad Prasetyo said recently that his office would not stop executing death-row drug convicts, while Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan has expressed support for the plan.

Critics say that such an on-and-off policy only creates uncertainty and that imposing capital punishment on drug dealers is not a deterrent, since it is against the principles of restorative justice.

Prasetyo said he could not give details of the plan as it might interfere with preparations for the executions. He also lamented the fact that case review petitions were often used by convicts to dodge executions. “In the future, we want there to be no legal loophole that can make our task difficult,” he added.

Prasetyo also dismissed concerns that the lack of transparency could be misused by certain parties to extract payment for efforts to secure convicts’ clemency. “It is illogical. We don’t have the authority to grant clemency,” he said.

On Thursday, Luhut refused to comment on the planned executions, claiming that he had yet to receive information about the Chinese nationals.

(Ina Parlina, Margareth S. Aritonang and Nurul Fitri Ramadhani)

Bagikan :

Govt must restore Sukarno’s reputation, rights activist says

BINTANGNEWS.com The government must straighten out Indonesia’s history by repairing the reputation of former president Sukarno who has been accused of being involved in the 1965 abortive coup that was blamed on the Indonesian Communist Party (PKI).

“He was a victim of the 1965 tragedy as there was a ‘stealthy coup’ by Soeharto towards Sukarno,” human rights watchdog Imparsial executive director Al Araf said in Jakarta on Thursday.

“Like it or not, Sukarno has to be placed in our history as a national hero. He was not involved in the 1965 tragedy,” he went on.

The kidnapping and murder of six Army generals on Sept.30, 1965, led to the purge of  PKI members, sympathizers and their families by the military under Soeharto’s leadership.  It is estimated that between 500,000 to 1 million people  with any sort of leftist connection, regardless of their age or level of involvement were massacred.

Soeharto seized power in 1966 with the controversial March 11 Indonesian Presidential Executive Order (Supersemar). The Provisional People’s Consultative Assembly (TAP MPRS) XXIII/1967 on Sukarno’s involvement in the 1965 tragedy was later issued in the New Order era, in which the decree dismissed Soekarno’s political rights.

On whether the mandate was merely an order to restore the country’s security or a transfer power to Soeharto remains a mystery. Several historians have also still question whether Sukarno or not was forced to issue the mandate.

Indonesian Institute of Sciences (LIPI) historian Asvi Warman Adam has recently called on the government to rehabilitate the 1965 victims’ reputation including Sukarno.

“The government must remove any stigma and discrimination related to 1965 incident. The 1965 victims have to be rehabilitated, including Sukarno’s reputation,” Asvi said during the national symposium on the 1965 tragedy in Jakarta on Monday, as quoted by kompas.com.

Bagikan :

Pencabutan Kewarganegaraan

Pemerintah akhirnya menyerahkan draf revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ke DPR. Salah satu agenda perubahan undang-undang tersebut adalah memasukkan sanksi hukuman pencabutan status kewarganegaraan jika terlibat dalam tindak pidana terorisme. Read more

Bagikan :

7 Pelanggaran Masa Lalu Nunggu Dimejahijaukan

RMOL. Pernyataan Presiden Jokowi soal pemerintahakan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu disambut dingin oleh kalangan pegiat HAM.

Alasannya, dari pemerin­tahan SBY hingga pemerintahan Jokowi, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu selalu diseret-seret ke ranah politik. Padahal sudah ada payung hukum, yaitu UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dapat digunakan untuk menye­lesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum.

Wakil Direktur Eksekutif Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan, sejak era reformasi kasus-kasus pelanggaran HAM selalu diwariskan satu rezimpemerintahan kepada penggantinya. Akibatnya kasus-kasus tersebut tidak kunjung diselesaikan. Dia menuturkan, saat ini ada 7 berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menunggu untuk dibawa ke pengadilan.

“Persoalannya selama ini, ha­sil penyelidikan kasus-kasus itu selalu bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sementara korbandan keluarga korban terus menanti penuntasan kasus-kasusnya,” ka­tanya, di kantor Imparsial, Jalan Tebet Utara II, Jakarta.

Ghufron menilai, selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak kunjung tuntas aki­bat tidak adanya political will dari rezim yang berkuasa. Presiden demi presiden tidak mau menyelesaikankasus-kasus pelanggaran HAM karena banyaknya pertimbangan politis.

Seharusnya pemerintah ting­gal melaksanakan langkah-langkah hukum dan menghin­dari pertimbangan dan tran­saksi politik terutama denganpihak-pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM.

“Hak-hak korban harus menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan kasus-kasuspelanggaran HAM, mereka dan keluarganya sudah menunggu keadilan sampai puluhan ta­hun,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, upaya penyelesaian kasus-kasus pe­langgaran HAM melalui me­kanisme nonyudisial sepertiyang digagas Presiden Jokowi akan membuka ruang impunitas bagi para pelakunya. Seharusnya pemerintah berupaya menegakkan hukum dan HAM dengan menjalankan amanat UU HAM dan UU Pengadilan HAM.

“Komnas HAM sudah menye­lesaikan penyelidikannya atas 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu, tinggal sekarang Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk menyidik kasus-kasus tersebut,” katanya.

Al Araf menuding pemerintah selama ini tidak men­goptimalkan peran KomnasHAM dan Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus-kasus pe­langgaran HAM. Presiden SBY dan Jokowi malah membawa ka­sus pelanggaran HAM ke ranahpolitik, bukannya ke ranah penegakan hukum. “Yang terjadi su­dah pasti negosiasi dan transaksi politik,” sebutnya.

Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan tertu­lisnya mengatakan, penyelesaian kasus-kasus HAM masalalu harus dilakukan dalam kerangka dan mekanisme yang akuntabel, berdasarkan undang undang, dan berkeadilan. ***

 

Sumber : rmol.co

Bagikan :

Intelijen, Munir, dan Jokowi

ABAH ke mana, Bu? Abah ke mana, Bu? Itulah pertanyaan berulang Alif dan Diva kepada ibundanya, Suciwati. Sebab, abah mereka, Munir Said Thalib, tidak kunjung pulang. Sulit tentu bagi Suci  menjelaskan kronik peristiwa dan penyebab kematian Munir—sang suami—kepada dua  anaknya di awal-awal peristiwa kelam, 7 September 2004. Meski kini kasus Munir sudah 10 tahun berlalu, gugatan pertanyaan itu terkadang masih muncul.

Tragedi kematian Munir hingga kini belum juga menemukan kejelasan penyelesaiannya. Meski pelaku lapangan telah ditemukan dan dihukum, aktor-aktor utama pembunuhan Munir masih bebas berkeliaran. Ucapan SBY yang menjadikan kasus Munir sebagai Test of Our History juga belum terwujud. Padahal, kepemimpinan SBY tidak lama lagi akan berakhir.

Problematika intelijen

Peristiwa pembunuhan Munir yang terjadi pada era reformasi adalah paradoks dalam demokrasi kita. Pada masa gelombang demokratisasi, cara-cara kotor pembunuhan politik dengan menggunakan racun ternyata masih juga terjadi. Dugaan keterlibatan oknum Badan Intelijen Negara dalam pembunuhan Munir menjadi pertanda belum berubahnya karakter dan watak intelijen, yang masih menilai gerakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi sebagai ancaman keamanan nasional.

Identifikasi ancaman keamanan nasional terhadap para aktivis yang memperjuangkan demokrasi dan HAM oleh intelijen seharusnya hanya hidup dalam rezim otoritarian seperti Orde Baru. Dalam era demokrasi, dunia intelijen seharusnya bersikap lebih profesional dengan tak perlu lagi memata-matai gerak-gerik dan suara kritis gerakan pro demokrasi dan HAM.

Suara-suara kritis itu bukanlah ancaman keamanan nasional, melainkan kekayaan pemikiran yang menghidupkan politik itu sendiri. Dengan demikian, pembunuhan terhadap Munir bukan sekadar pembunuhan terhadap abah dari Alif dan Diva, melainkan tindakan amoral yang mencederai kehidupan politik yang demokratis. Tak heran jika hingga kini persepsi publik terhadap dunia intelijen Indonesia adalah komunitas yang menakutkan karena terdapat kasus yang menunjukkan kerja operasi rahasia intelijen justru ditujukan kepada warga negaranya sendiri.

Intelijen yang masih mengidentifikasi gerakan demokrasi sebagai ancaman keamanan dan masih menjadi alat politik rezim sesungguhnya menunjukkan karakter intelijen yang tidak efektif dan militeristik. Sebab, ciri-ciri intelijen yang tidak akan efektif mengejawantahkan hakikat dirinya adalah intelijen yang memiliki ciri-ciri: institusi militeristik, menjadi alat politik rezim, bersifat otonom, ekstra konstitusional, kebal hukum, tidak tunduk pada kendali demokratis, dapat mencari sumber dana sendiri di luar anggaran negara, serta tanpa pengawasan yang efektif (David L Carter, Law Enforcement Intelligence, 2004).

Reformasi intelijen

Dalam era demokrasi, perubahan intelijen negara harus terwujud dalam perubahan fungsi, tugas, kelembagaan, dan budaya intelijen. Reformasi intelijen itu bertujuan untuk membentuk karakter dan kinerja intelijen yang profesional yang tunduk pada kendali demokratis. Meski Indonesia sudah memiliki UU No 17/2011 tentang Intelijen Negara, regulasi itu belum cukup menjadi pijakan dalam mendorong reformasi intelijen.

Dalam aspek kelembagaan, reformasi intelijen perlu melakukan perubahan institusional BIN menjadi institusi sipil. Sebagai lembaga intelijen negara, seharusnya posisi-posisi strategis di BIN diisi oleh orang-orang sipil atau purnawirawan TNI-Polri yang memiliki kapasitas kecerdasan di atas rata-rata. Selama ini posisi puncak dan strategis di BIN lebih dikuasai oleh anggota militer aktif. Padahal, militer  sudah memiliki badan intelijen sendiri , yakni Badan Intelijen Strategis (Bais). Hal ini akan mengganggu regenerasi intelijen yang berasal dari sipil yang sudah lama dididik dan direkrut oleh BIN.

BIN harus menerapkan pola manajemen yang baik sehingga agen intelijen yang dimiliki tetap dinilai sebagai aset yang mahal. Para agen sipil yang sudah berkarier lama di BIN sudah sepantasnya mendapatkan ruang yang besar untuk menduduki beberapa jabatan strategis di BIN. Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung kondisi ini akan memperbaiki kinerja intelijen.

Selain itu, reformasi intelijen juga perlu mengikis habis warisan budaya intelijen masa lalu yang militeristik, dan kebal hukum, menjadi budaya intelijen yang profesional dan tunduk terhadap negara hukum serta kendali demokratis. Konsekuensinya, jika ada agen intelijen yang terlibat pelanggaran hukum terhadap warga negaranya sendiri, harus dibawa ke proses hukum dan bukan malah dilindungi (impunitas). Dalam negara demokrasi yang berbasis negara hukum, akuntabilitas intelijen merupakan sebuah kemutlakan yang harus dipenuhi oleh lembaga intelijen.

Agenda Jokowi

Proses reformasi intelijen negara sudah selayaknya menjadi agenda penting bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Membangun intelijen yang profesional tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk dilakukan dalam jangka waktu lima tahun. Meski demikian, proses reformasi intelijen itu harus terus dilakukan.

Langkah pertama yang penting dilakukan oleh Jokowi dalam memperbaiki intelijen negara adalah dengan menunjuk kepala BIN yang bukan berasal dari anggota militer aktif. Sebaiknya Jokowi memilih kepala BIN yang berasal dari sipil, baik itu berasal dari agen BIN sendiri yang sipil, purnawirawan TNI atau Polri, dan atau berasal dari kalangan akademisi.

Dengan penunjukan kepala BIN yang berasal dari sipil, diharapkan proses institusionalisasi BIN menjadi lembaga intelijen sipil dapat terwujud. Namun, calon kandidat kepala BIN itu tentu harus bebas dari masalah yang terkait dengan kasus pelanggaran hukum dan HAM serta memiliki komitmen melakukan perubahan di dalam tubuh BIN demi terwujudnya BIN yang profesional.

Lebih dari itu, di tengah hari peringatan 10 tahun meninggalnya Munir, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat menuntaskan kasus pembunuhan Munir yang diduga melibatkan oknum pejabat intelijen negara pada masa lalu. Pandangan pesimistis dari sebagian kalangan bahwa Jokowi akan sulit menyelesaikan kasus Munir akan sangat baik jika dijawab oleh Jokowi bahwa ia akan berkomitmen menyelesaikan kasus Munir. Penuntasan kasus Munir akan menjadi indikator kalau dunia intelijen telah berubah karena dunia intelijen tidak lagi kebal hukum dan tunduk terhadap kendali demokratis.

Dengan slogan kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat, penuntasan kasus Munir selayaknya jadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK mengingat rakyat sangat menantikan keadilan atas kasus Munir. Semoga pertanyaan berulang Alif dan Diva tentang tragedi kematian abahnya akan terjawab dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Al Araf
Direktur Program Imparsial

KOMPAS, 08 September 2014

Bagikan :

Teror Polisi

Penembakan misterius terhadap anggota polisi akhir-akhir ini meningkat. Sejak Juli 2013 tercatat lima aksi penembakan, rata-rata berlangsung di Jabotabek.

Pelaku sepertinya tak lagi takut menjadikan aparat penegak hukum sebagai target.

Meningkatnya aksi penembakan terhadap polisi tentu keprihatinan kita bersama. Ia tak hanya teror terhadap polisi, juga serangan terhadap institusi penegak hukum dan rasa aman masyarakat. Polisi yang tugasnya melindungi masyarakat saja rentan jadi sasaran, apalagi orang biasa. Lagi pula, sebagian besar pelaku belum juga tertangkap.

Motif teror

Berbagai spekulasi mengenai pelaku dan motif di balik aksi itu sudah disampaikan banyak pengamat. Sebagian besar cenderung mengarahkan bahwa pelaku ialah teroris dari jaringan kelompok radikal ideologi agama yang hendak balas dendam kepada polisi. Tindakan polisi melalui Densus 88 dalam membongkar, menangkap, dan memburu jaringan teroris tersebut menjadikan polisi sebagai target balas dendam.

Pandangan itu tentu bisa saja benar. Namun, membangun kesimpulan demikian masih terlalu dini dan cenderung terburu-buru, khususnya terhadap aksi penembakan polisi di depan Gedung KPK. Pandangan itu cenderung membatasi kemungkinan pelaku dari kelompok lain dengan motif yang berbeda. Apalagi penyelidikan oleh polisi sendiri masih berlangsung.

Penembakan terhadap polisi bisa dilakukan siapa saja. Jika urusannya berkaitan dengan kerja polisi, polisi tak hanya berurusan dengan kelompok teroris, tapi juga dengan sindikat narko- tika dan pelaku kriminal lainnya. Maka, terbuka kemungkinan pelaku itu aktor lain dengan tujuan yang lain pula.

Motif tindakan terorisme jangan selalu disimplifikasi agama belaka. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa aksi terorisme bisa juga dilatari motif etnonasionalisme seperti yang dilakukan kelompok Liberation Tigers of Tamil Eelam atau Macan Tamil. Cara-cara teror kadang-kadang digunakan pula dalam perang bisnis narkotika seperti dalam perang kartel narkoba di Meksiko.

Selain itu, aksi teror tidak selalu dilakukan aktor nirnegara. Bisa dilakukan aktor negara atau kelompok masyarakat, tetapi disponsori negara. Terorisme negara atau pemerintahan teror pernah masif terjadi di masa Perang Dingin. Dalam bentuk rezim pemerintahan totaliter, teror negara di masa Perang Dingin ditujukan untuk menghadapi kelompok oposisi.

Indonesia sendiri mengalami era pemerintahan teror di masa Orde Baru. Negara melalui aparatusnya waktu itu mempraktikkan aksi teror terhadap masyarakat: penculikan, pembunuhan, dan penembakan misterius. Tujuannya melanggengkan rezim Soeharto.

Meski pada saat ini sistem politik kita demokrasi, bukan tak mungkin terorisme bisa berlatar politik, etnonasionalisme, ideologi, agama, atau kriminal. Aksi terorisme dengan motif apa pun selalu menggunakan kekerasan secara sistematik untuk menimbulkan rasa takut yang meluas. Ia tidak menjadikan korban sebagai sasaran yang sesungguhnya, tetapi hanya sebagai taktik mencapai tujuan.

Dengan demikian, terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa pelaku penembakan anggota polisi, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK, adalah kelompok teroris lama dan bermotifkan agama. Pernyataan Wakapolri Oegroseno agar Polri jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa pelaku aksi teror adalah kelompok radikal lama adalah tepat.

Kesimpulan yang pasti mengenai siapa pelaku dan apa motif tentu hanya bisa diperoleh jika pelaku tertangkap. Dari sini polisi bisa mengungkap pelaku dan motif yang sebenarnya.

Polisi hingga kini tak kunjung berhasil menangkap pelaku aksi-aksi penembakan itu, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK. Padahal, jika itu terorisme berbasis agama, polisi biasanya mudah dan cekatan menangkap para pelakunya. Polisi kali ini tampaknya menghadapi pelaku yang terlatih dan lebih profesional.

Pelaku profesional

Terlatih dan profesional? Ya, sasaran penembakan itu sedang bergerak. Terhadap yang begini dibutuhkan keahlian khusus. Pelaku juga sangat selektif memilih target, dilakukan pada malam hari, sebagian besar terjadi di sekitar Jabotabek, serta menggunakan senjata api dan kendaraan bermotor. Pelaku juga tampaknya pandai bersembunyi.

Penembakan anggota polisi di depan Gedung KPK menunjukkan pelaku tidak hanya memiliki kemampuan teknis menggunakan senjata api, tetapi juga andal dan profesional. Teroris bermotif agama biasanya hit and run. Pada kasus ini, pelaku memiliki mental luar biasa ”dingin”: sebelum pergi dengan tenang memastikan bahwa korban telah tewas.

Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah sudah sehebat itukah jejaring terorisme bermotif agama menggunakan senjata api dan sudah semakin pandaikah mereka bersembunyi sehingga Densus 88 kesulitan melacak?

Kita tentu pantas khawatir. Berlarut-larutnya pengungkapan kasus ini akan menjadi teror berkepanjangan. Tidak hanya terhadap aparat polisi, tapi juga masyarakat umum sebab penembakan seperti itu bisa saja terus berulang. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan memasuki bulan-bulan panas menjelang Pemilu 2014.

Dalam menghadapi aksi teror kali ini, Polri tampaknya perlu dan harus membuat langkah penanganan yang lebih komprehensif. Mulai dari deteksi dini dengan peningkatan jejaring intelijen yang lebih baik dan luas hingga aksi penindakan yang lebih profesional dan proporsional menangkap para pelaku.

Lebih dari itu, pengungkapan kasus ini juga sangat membutuhkan dukungan dan kemauan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa dukungan presiden, polisi akan mengalami kesulitan di dalam menemukan para pelaku teror polisi, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK.

Sayangnya, hingga kini presiden minim sekali—kalau tidak ingin dikatakan tidak peduli— merespons dan menyikapi kasus penembakan beruntun dan sistematis terhadap aparat kepolisian.

Negara tidak boleh kalah menghadapi tindakan teror yang dilakukan orang atau organisasi tidak dikenal. Negara harus memastikan kepada publik bahwa rasa aman masyarakat tetap terjamin. Dengan demikian, siapa pun pelaku penembakan itu, aparat kepolisian tidak boleh takut mengungkap dan menangkapnya.

Al Araf
Direktur Program Imparsial
Pengajar FISIP Universitas Al Azhar dan Paramadina

KOMPAS, 30 Oktober 2013

Bagikan :