Pos

Imparsial: Indikator Vonis Mati tidak Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan pemerintah harus menjelaskan sejumlah indikator dalam menentukan eksekusi bagi para terpidana mati. Proses penentuan terpidana yang dieksekusi sebaiknya tidak tertutup dari publik.

“Sampai saat ini tidak ada indikasi yang terukur dalam menentukan siapa, mengapa dan kapan seorang terpidana dijatuhi hukuman eksekusi mati. Penerapan eksekusi mati pun tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah kejahatan baik narkotika maupun terorisme,” jelas Al Araf kepada awak media di Jakarta, Ahad (1/5).

Dia menjelaskan, ada narapidana yang telah mengalami masa hukuman penjara lebih dari lima hingga 10 tahun tetapi belum dijatuhi eksekusi mati. Bahkan, ada narapidana yang telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun dan belum juga mendapatkan status eksekusi mati.

Di sisi lain, ada narapidana dengan masa hukuman lima tahun atau kurang dari lima tahun tetapi telah dijatuhi vonis eksekusi mati. Kondisi ini, lanjut Al Araf, menimbulkan adanya dugaan unsur politis dalam penjatuhan vonis eksekusi mati.

“Ada kesan bahwa eksekusi mati kepada sejumlah narapidana hanya untuk membangun citra pemerintahan yang tegas. Padahal, secara substansi hukum proses penetapan vonis kurang kuat. Karenanya, secara jangka pendek dan jangka panjang, kami menuntut pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati bagi para narapidana,” kata Al Araf.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Imparsial, selama 1,5 tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi, ada 71 vonis eksekusi mati baru yang dijatuhkan. Sebanyak 52 kasus dari jumlah tersebut terkait dengan kejahatan narkotika.

Sisanya, 19 kasus merupakan kejahatan pembunuhan, pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Dari seluruh kasus tersebut, ada 14 terpidana yang telah dieksekusi mati pada 2015 lalu.

Rep: c36/ Red: Karta Raharja Ucu
Bagikan :

Four Chinese in line as executions loom

The Jakarta Post – As public concern about the government’s next round of executions grows, the Supreme Court has announced that four Chinese nationals are among those on death row.

The ruling, which was published on the court’s website on Wednesday, was the rejection of a case review filed by four Chinese nationals Chen Hongxin, Jian Yuxin, Gan Chunyi and Zhu Xuxiong.

The four were sentenced to death by a Supreme Court cassation panel in mid 2007, along with another Chinese national, Zhang Manquan.

The five Chinese nationals were found guilty of drug trafficking following a 2005 police raid on what was dubbed at the time as Southeast Asia’s largest illicit drug-manufacturing factory in Banten, along with Frenchman Serge Areski
Atlaoui.

Atlaoui who escaped execution in April last year pending an appeal process, is also back on the list after his plea was rejected by the Jakarta State Administrative Court.

Although the government has announced that the third round of executions is on the way, the schedule and list of those to be executed is not yet available, causing anxiety among inmates, their lawyers as well as anti-death penalty campaigners.

It is also not clear whether the five Chinese are on the list for the planned third round of executions.

Speculation is rife that the government will execute 14 drug trafficking convicts sometime this year.

But, the plan is yet to be confirmed by any government official, although some have made public statements that emphasized the government’s strong conviction that killing drug traffickers was the best way to eradicate drug-related crime.

“There has never been any explanation about how the government comes up with the death-row list. How the government grants clemency to some, but not others. The process must be clear,” said activist Poengky Indarti of human rights watchdog Imparsial.

Indonesia’s execution of 14 convicts in two rounds last year — consisting of Indonesians and foreigners, including those from Australia and Brazil — has sparked criticism from domestic and international human rights campaigners and world leaders, with the latest coming from German Chancellor Angela Merkel.

Azas Tigor Nainggolan, a member of the legal division of the Indonesian Bishops Conference ( KWI ), called for a moratorium on the death penalty, saying that “since legal proceedings are prone to miscarriages of justice, Jokowi should form a team to review all cases related to the death penalty to ensure they have undergone a fair legal process”.

Attorney General Muhammad Prasetyo said recently that his office would not stop executing death-row drug convicts, while Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan has expressed support for the plan.

Critics say that such an on-and-off policy only creates uncertainty and that imposing capital punishment on drug dealers is not a deterrent, since it is against the principles of restorative justice.

Prasetyo said he could not give details of the plan as it might interfere with preparations for the executions. He also lamented the fact that case review petitions were often used by convicts to dodge executions. “In the future, we want there to be no legal loophole that can make our task difficult,” he added.

Prasetyo also dismissed concerns that the lack of transparency could be misused by certain parties to extract payment for efforts to secure convicts’ clemency. “It is illogical. We don’t have the authority to grant clemency,” he said.

On Thursday, Luhut refused to comment on the planned executions, claiming that he had yet to receive information about the Chinese nationals.

(Ina Parlina, Margareth S. Aritonang and Nurul Fitri Ramadhani)

Bagikan :

Govt must restore Sukarno’s reputation, rights activist says

BINTANGNEWS.com The government must straighten out Indonesia’s history by repairing the reputation of former president Sukarno who has been accused of being involved in the 1965 abortive coup that was blamed on the Indonesian Communist Party (PKI).

“He was a victim of the 1965 tragedy as there was a ‘stealthy coup’ by Soeharto towards Sukarno,” human rights watchdog Imparsial executive director Al Araf said in Jakarta on Thursday.

“Like it or not, Sukarno has to be placed in our history as a national hero. He was not involved in the 1965 tragedy,” he went on.

The kidnapping and murder of six Army generals on Sept.30, 1965, led to the purge of  PKI members, sympathizers and their families by the military under Soeharto’s leadership.  It is estimated that between 500,000 to 1 million people  with any sort of leftist connection, regardless of their age or level of involvement were massacred.

Soeharto seized power in 1966 with the controversial March 11 Indonesian Presidential Executive Order (Supersemar). The Provisional People’s Consultative Assembly (TAP MPRS) XXIII/1967 on Sukarno’s involvement in the 1965 tragedy was later issued in the New Order era, in which the decree dismissed Soekarno’s political rights.

On whether the mandate was merely an order to restore the country’s security or a transfer power to Soeharto remains a mystery. Several historians have also still question whether Sukarno or not was forced to issue the mandate.

Indonesian Institute of Sciences (LIPI) historian Asvi Warman Adam has recently called on the government to rehabilitate the 1965 victims’ reputation including Sukarno.

“The government must remove any stigma and discrimination related to 1965 incident. The 1965 victims have to be rehabilitated, including Sukarno’s reputation,” Asvi said during the national symposium on the 1965 tragedy in Jakarta on Monday, as quoted by kompas.com.

Bagikan :

Pencabutan Kewarganegaraan

Pemerintah akhirnya menyerahkan draf revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ke DPR. Salah satu agenda perubahan undang-undang tersebut adalah memasukkan sanksi hukuman pencabutan status kewarganegaraan jika terlibat dalam tindak pidana terorisme. Read more

Bagikan :

7 Pelanggaran Masa Lalu Nunggu Dimejahijaukan

RMOL. Pernyataan Presiden Jokowi soal pemerintahakan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu disambut dingin oleh kalangan pegiat HAM.

Alasannya, dari pemerin­tahan SBY hingga pemerintahan Jokowi, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu selalu diseret-seret ke ranah politik. Padahal sudah ada payung hukum, yaitu UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dapat digunakan untuk menye­lesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum.

Wakil Direktur Eksekutif Imparsial Ghufron Mabruri mengatakan, sejak era reformasi kasus-kasus pelanggaran HAM selalu diwariskan satu rezimpemerintahan kepada penggantinya. Akibatnya kasus-kasus tersebut tidak kunjung diselesaikan. Dia menuturkan, saat ini ada 7 berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu yang menunggu untuk dibawa ke pengadilan.

“Persoalannya selama ini, ha­sil penyelidikan kasus-kasus itu selalu bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, sementara korbandan keluarga korban terus menanti penuntasan kasus-kasusnya,” ka­tanya, di kantor Imparsial, Jalan Tebet Utara II, Jakarta.

Ghufron menilai, selama ini kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak kunjung tuntas aki­bat tidak adanya political will dari rezim yang berkuasa. Presiden demi presiden tidak mau menyelesaikankasus-kasus pelanggaran HAM karena banyaknya pertimbangan politis.

Seharusnya pemerintah ting­gal melaksanakan langkah-langkah hukum dan menghin­dari pertimbangan dan tran­saksi politik terutama denganpihak-pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM.

“Hak-hak korban harus menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan kasus-kasuspelanggaran HAM, mereka dan keluarganya sudah menunggu keadilan sampai puluhan ta­hun,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, upaya penyelesaian kasus-kasus pe­langgaran HAM melalui me­kanisme nonyudisial sepertiyang digagas Presiden Jokowi akan membuka ruang impunitas bagi para pelakunya. Seharusnya pemerintah berupaya menegakkan hukum dan HAM dengan menjalankan amanat UU HAM dan UU Pengadilan HAM.

“Komnas HAM sudah menye­lesaikan penyelidikannya atas 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu, tinggal sekarang Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk menyidik kasus-kasus tersebut,” katanya.

Al Araf menuding pemerintah selama ini tidak men­goptimalkan peran KomnasHAM dan Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus-kasus pe­langgaran HAM. Presiden SBY dan Jokowi malah membawa ka­sus pelanggaran HAM ke ranahpolitik, bukannya ke ranah penegakan hukum. “Yang terjadi su­dah pasti negosiasi dan transaksi politik,” sebutnya.

Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan tertu­lisnya mengatakan, penyelesaian kasus-kasus HAM masalalu harus dilakukan dalam kerangka dan mekanisme yang akuntabel, berdasarkan undang undang, dan berkeadilan. ***

 

Sumber : rmol.co

Bagikan :

Intelijen, Munir, dan Jokowi

ABAH ke mana, Bu? Abah ke mana, Bu? Itulah pertanyaan berulang Alif dan Diva kepada ibundanya, Suciwati. Sebab, abah mereka, Munir Said Thalib, tidak kunjung pulang. Sulit tentu bagi Suci  menjelaskan kronik peristiwa dan penyebab kematian Munir—sang suami—kepada dua  anaknya di awal-awal peristiwa kelam, 7 September 2004. Meski kini kasus Munir sudah 10 tahun berlalu, gugatan pertanyaan itu terkadang masih muncul.

Tragedi kematian Munir hingga kini belum juga menemukan kejelasan penyelesaiannya. Meski pelaku lapangan telah ditemukan dan dihukum, aktor-aktor utama pembunuhan Munir masih bebas berkeliaran. Ucapan SBY yang menjadikan kasus Munir sebagai Test of Our History juga belum terwujud. Padahal, kepemimpinan SBY tidak lama lagi akan berakhir.

Problematika intelijen

Peristiwa pembunuhan Munir yang terjadi pada era reformasi adalah paradoks dalam demokrasi kita. Pada masa gelombang demokratisasi, cara-cara kotor pembunuhan politik dengan menggunakan racun ternyata masih juga terjadi. Dugaan keterlibatan oknum Badan Intelijen Negara dalam pembunuhan Munir menjadi pertanda belum berubahnya karakter dan watak intelijen, yang masih menilai gerakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi sebagai ancaman keamanan nasional.

Identifikasi ancaman keamanan nasional terhadap para aktivis yang memperjuangkan demokrasi dan HAM oleh intelijen seharusnya hanya hidup dalam rezim otoritarian seperti Orde Baru. Dalam era demokrasi, dunia intelijen seharusnya bersikap lebih profesional dengan tak perlu lagi memata-matai gerak-gerik dan suara kritis gerakan pro demokrasi dan HAM.

Suara-suara kritis itu bukanlah ancaman keamanan nasional, melainkan kekayaan pemikiran yang menghidupkan politik itu sendiri. Dengan demikian, pembunuhan terhadap Munir bukan sekadar pembunuhan terhadap abah dari Alif dan Diva, melainkan tindakan amoral yang mencederai kehidupan politik yang demokratis. Tak heran jika hingga kini persepsi publik terhadap dunia intelijen Indonesia adalah komunitas yang menakutkan karena terdapat kasus yang menunjukkan kerja operasi rahasia intelijen justru ditujukan kepada warga negaranya sendiri.

Intelijen yang masih mengidentifikasi gerakan demokrasi sebagai ancaman keamanan dan masih menjadi alat politik rezim sesungguhnya menunjukkan karakter intelijen yang tidak efektif dan militeristik. Sebab, ciri-ciri intelijen yang tidak akan efektif mengejawantahkan hakikat dirinya adalah intelijen yang memiliki ciri-ciri: institusi militeristik, menjadi alat politik rezim, bersifat otonom, ekstra konstitusional, kebal hukum, tidak tunduk pada kendali demokratis, dapat mencari sumber dana sendiri di luar anggaran negara, serta tanpa pengawasan yang efektif (David L Carter, Law Enforcement Intelligence, 2004).

Reformasi intelijen

Dalam era demokrasi, perubahan intelijen negara harus terwujud dalam perubahan fungsi, tugas, kelembagaan, dan budaya intelijen. Reformasi intelijen itu bertujuan untuk membentuk karakter dan kinerja intelijen yang profesional yang tunduk pada kendali demokratis. Meski Indonesia sudah memiliki UU No 17/2011 tentang Intelijen Negara, regulasi itu belum cukup menjadi pijakan dalam mendorong reformasi intelijen.

Dalam aspek kelembagaan, reformasi intelijen perlu melakukan perubahan institusional BIN menjadi institusi sipil. Sebagai lembaga intelijen negara, seharusnya posisi-posisi strategis di BIN diisi oleh orang-orang sipil atau purnawirawan TNI-Polri yang memiliki kapasitas kecerdasan di atas rata-rata. Selama ini posisi puncak dan strategis di BIN lebih dikuasai oleh anggota militer aktif. Padahal, militer  sudah memiliki badan intelijen sendiri , yakni Badan Intelijen Strategis (Bais). Hal ini akan mengganggu regenerasi intelijen yang berasal dari sipil yang sudah lama dididik dan direkrut oleh BIN.

BIN harus menerapkan pola manajemen yang baik sehingga agen intelijen yang dimiliki tetap dinilai sebagai aset yang mahal. Para agen sipil yang sudah berkarier lama di BIN sudah sepantasnya mendapatkan ruang yang besar untuk menduduki beberapa jabatan strategis di BIN. Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung kondisi ini akan memperbaiki kinerja intelijen.

Selain itu, reformasi intelijen juga perlu mengikis habis warisan budaya intelijen masa lalu yang militeristik, dan kebal hukum, menjadi budaya intelijen yang profesional dan tunduk terhadap negara hukum serta kendali demokratis. Konsekuensinya, jika ada agen intelijen yang terlibat pelanggaran hukum terhadap warga negaranya sendiri, harus dibawa ke proses hukum dan bukan malah dilindungi (impunitas). Dalam negara demokrasi yang berbasis negara hukum, akuntabilitas intelijen merupakan sebuah kemutlakan yang harus dipenuhi oleh lembaga intelijen.

Agenda Jokowi

Proses reformasi intelijen negara sudah selayaknya menjadi agenda penting bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Membangun intelijen yang profesional tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk dilakukan dalam jangka waktu lima tahun. Meski demikian, proses reformasi intelijen itu harus terus dilakukan.

Langkah pertama yang penting dilakukan oleh Jokowi dalam memperbaiki intelijen negara adalah dengan menunjuk kepala BIN yang bukan berasal dari anggota militer aktif. Sebaiknya Jokowi memilih kepala BIN yang berasal dari sipil, baik itu berasal dari agen BIN sendiri yang sipil, purnawirawan TNI atau Polri, dan atau berasal dari kalangan akademisi.

Dengan penunjukan kepala BIN yang berasal dari sipil, diharapkan proses institusionalisasi BIN menjadi lembaga intelijen sipil dapat terwujud. Namun, calon kandidat kepala BIN itu tentu harus bebas dari masalah yang terkait dengan kasus pelanggaran hukum dan HAM serta memiliki komitmen melakukan perubahan di dalam tubuh BIN demi terwujudnya BIN yang profesional.

Lebih dari itu, di tengah hari peringatan 10 tahun meninggalnya Munir, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat menuntaskan kasus pembunuhan Munir yang diduga melibatkan oknum pejabat intelijen negara pada masa lalu. Pandangan pesimistis dari sebagian kalangan bahwa Jokowi akan sulit menyelesaikan kasus Munir akan sangat baik jika dijawab oleh Jokowi bahwa ia akan berkomitmen menyelesaikan kasus Munir. Penuntasan kasus Munir akan menjadi indikator kalau dunia intelijen telah berubah karena dunia intelijen tidak lagi kebal hukum dan tunduk terhadap kendali demokratis.

Dengan slogan kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat, penuntasan kasus Munir selayaknya jadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK mengingat rakyat sangat menantikan keadilan atas kasus Munir. Semoga pertanyaan berulang Alif dan Diva tentang tragedi kematian abahnya akan terjawab dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Al Araf
Direktur Program Imparsial

KOMPAS, 08 September 2014

Bagikan :

Teror Polisi

Penembakan misterius terhadap anggota polisi akhir-akhir ini meningkat. Sejak Juli 2013 tercatat lima aksi penembakan, rata-rata berlangsung di Jabotabek.

Pelaku sepertinya tak lagi takut menjadikan aparat penegak hukum sebagai target.

Meningkatnya aksi penembakan terhadap polisi tentu keprihatinan kita bersama. Ia tak hanya teror terhadap polisi, juga serangan terhadap institusi penegak hukum dan rasa aman masyarakat. Polisi yang tugasnya melindungi masyarakat saja rentan jadi sasaran, apalagi orang biasa. Lagi pula, sebagian besar pelaku belum juga tertangkap.

Motif teror

Berbagai spekulasi mengenai pelaku dan motif di balik aksi itu sudah disampaikan banyak pengamat. Sebagian besar cenderung mengarahkan bahwa pelaku ialah teroris dari jaringan kelompok radikal ideologi agama yang hendak balas dendam kepada polisi. Tindakan polisi melalui Densus 88 dalam membongkar, menangkap, dan memburu jaringan teroris tersebut menjadikan polisi sebagai target balas dendam.

Pandangan itu tentu bisa saja benar. Namun, membangun kesimpulan demikian masih terlalu dini dan cenderung terburu-buru, khususnya terhadap aksi penembakan polisi di depan Gedung KPK. Pandangan itu cenderung membatasi kemungkinan pelaku dari kelompok lain dengan motif yang berbeda. Apalagi penyelidikan oleh polisi sendiri masih berlangsung.

Penembakan terhadap polisi bisa dilakukan siapa saja. Jika urusannya berkaitan dengan kerja polisi, polisi tak hanya berurusan dengan kelompok teroris, tapi juga dengan sindikat narko- tika dan pelaku kriminal lainnya. Maka, terbuka kemungkinan pelaku itu aktor lain dengan tujuan yang lain pula.

Motif tindakan terorisme jangan selalu disimplifikasi agama belaka. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa aksi terorisme bisa juga dilatari motif etnonasionalisme seperti yang dilakukan kelompok Liberation Tigers of Tamil Eelam atau Macan Tamil. Cara-cara teror kadang-kadang digunakan pula dalam perang bisnis narkotika seperti dalam perang kartel narkoba di Meksiko.

Selain itu, aksi teror tidak selalu dilakukan aktor nirnegara. Bisa dilakukan aktor negara atau kelompok masyarakat, tetapi disponsori negara. Terorisme negara atau pemerintahan teror pernah masif terjadi di masa Perang Dingin. Dalam bentuk rezim pemerintahan totaliter, teror negara di masa Perang Dingin ditujukan untuk menghadapi kelompok oposisi.

Indonesia sendiri mengalami era pemerintahan teror di masa Orde Baru. Negara melalui aparatusnya waktu itu mempraktikkan aksi teror terhadap masyarakat: penculikan, pembunuhan, dan penembakan misterius. Tujuannya melanggengkan rezim Soeharto.

Meski pada saat ini sistem politik kita demokrasi, bukan tak mungkin terorisme bisa berlatar politik, etnonasionalisme, ideologi, agama, atau kriminal. Aksi terorisme dengan motif apa pun selalu menggunakan kekerasan secara sistematik untuk menimbulkan rasa takut yang meluas. Ia tidak menjadikan korban sebagai sasaran yang sesungguhnya, tetapi hanya sebagai taktik mencapai tujuan.

Dengan demikian, terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa pelaku penembakan anggota polisi, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK, adalah kelompok teroris lama dan bermotifkan agama. Pernyataan Wakapolri Oegroseno agar Polri jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa pelaku aksi teror adalah kelompok radikal lama adalah tepat.

Kesimpulan yang pasti mengenai siapa pelaku dan apa motif tentu hanya bisa diperoleh jika pelaku tertangkap. Dari sini polisi bisa mengungkap pelaku dan motif yang sebenarnya.

Polisi hingga kini tak kunjung berhasil menangkap pelaku aksi-aksi penembakan itu, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK. Padahal, jika itu terorisme berbasis agama, polisi biasanya mudah dan cekatan menangkap para pelakunya. Polisi kali ini tampaknya menghadapi pelaku yang terlatih dan lebih profesional.

Pelaku profesional

Terlatih dan profesional? Ya, sasaran penembakan itu sedang bergerak. Terhadap yang begini dibutuhkan keahlian khusus. Pelaku juga sangat selektif memilih target, dilakukan pada malam hari, sebagian besar terjadi di sekitar Jabotabek, serta menggunakan senjata api dan kendaraan bermotor. Pelaku juga tampaknya pandai bersembunyi.

Penembakan anggota polisi di depan Gedung KPK menunjukkan pelaku tidak hanya memiliki kemampuan teknis menggunakan senjata api, tetapi juga andal dan profesional. Teroris bermotif agama biasanya hit and run. Pada kasus ini, pelaku memiliki mental luar biasa ”dingin”: sebelum pergi dengan tenang memastikan bahwa korban telah tewas.

Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah sudah sehebat itukah jejaring terorisme bermotif agama menggunakan senjata api dan sudah semakin pandaikah mereka bersembunyi sehingga Densus 88 kesulitan melacak?

Kita tentu pantas khawatir. Berlarut-larutnya pengungkapan kasus ini akan menjadi teror berkepanjangan. Tidak hanya terhadap aparat polisi, tapi juga masyarakat umum sebab penembakan seperti itu bisa saja terus berulang. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan memasuki bulan-bulan panas menjelang Pemilu 2014.

Dalam menghadapi aksi teror kali ini, Polri tampaknya perlu dan harus membuat langkah penanganan yang lebih komprehensif. Mulai dari deteksi dini dengan peningkatan jejaring intelijen yang lebih baik dan luas hingga aksi penindakan yang lebih profesional dan proporsional menangkap para pelaku.

Lebih dari itu, pengungkapan kasus ini juga sangat membutuhkan dukungan dan kemauan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa dukungan presiden, polisi akan mengalami kesulitan di dalam menemukan para pelaku teror polisi, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK.

Sayangnya, hingga kini presiden minim sekali—kalau tidak ingin dikatakan tidak peduli— merespons dan menyikapi kasus penembakan beruntun dan sistematis terhadap aparat kepolisian.

Negara tidak boleh kalah menghadapi tindakan teror yang dilakukan orang atau organisasi tidak dikenal. Negara harus memastikan kepada publik bahwa rasa aman masyarakat tetap terjamin. Dengan demikian, siapa pun pelaku penembakan itu, aparat kepolisian tidak boleh takut mengungkap dan menangkapnya.

Al Araf
Direktur Program Imparsial
Pengajar FISIP Universitas Al Azhar dan Paramadina

KOMPAS, 30 Oktober 2013

Bagikan :

Orang Hilang dan Munir

Kalau tidak karena peristiwa yang menimpa Suyat pada awal tahun 1998, pasti tidak akan ada perubahan yang menempatkan mereka pada posisi seperti yang mereka nikmati saat ini. Tetapi, sayangnya mereka seperti lupa itu semua.

Itulah penggalan keprihatinan sekaligus kekecewaan Suyatno, kakak kandung Suyat, salah satu korban penghilangan paksa 1997/1998 dalam beberapa wawancara dan ditulis Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, dalam artikel berjudul ”Mengenang Para Martir Perubahan”.

Rentangan baris kata refleksi dari Suyatno bukanlah tanpa dasar mengingat Suyat beserta aktivis prodemokrasi yang hilang pada 1997/1998 hingga kini masih belum ditemukan. Sementara itu, para pemimpin di era Reformasi tak memiliki kemauan politik untuk mengungkap kasus penculikan. Padahal, kekuasaan yang dinikmati para pemimpin hari ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Suyat dan para pejuang demokratik lain yang lantang menentang rezim Orde Baru (Orba) demi kehidupan politik yang demokratik.

Meski terdapat faktor lain yang memicu perubahan 1998, sejarah tak bisa menyembunyikan peran para pejuang demokratik itu. Mereka yang hilang merupakan pejuang perubahan yang membawa semangat perlawanan untuk menjatuhkan rezim Soeharto pada Mei 1998.

Sungguh sulit dibayangkan, di tengah tekanan rezim yang represif saat itu, para aktivis demokratik melakukan aksi-aksi masa menyuarakan suara-suara yang terpendam dan teraniaya. Di tengah sebagian besar masyarakat bungkam karena takut kejamnya rezim militeristik Orba, para pejuang muda demokratik seolah tak kenal rasa takut dan terus bergerak melawan rezim Orba. Stigma komunis dan tuduhan mengganggu stabilitas keamanan adalah santapan setiap hari yang disandangkan kepada mereka. Bahkan, respons dan tindakan represif ala rezim Soeharto tak membuatnya gentar. Keyakinan dan cita- cita mulia untuk melakukan perubahan sepertinya menjadi semangat yang tidak bisa dikalahkan moncong senjata. Meski keyakinan akan perubahan itulah yang akhirnya membawa mereka dihilangkan.

Misteri

Kasus penghilangan orang merupakan sebuah misteri yang tak pernah kunjung terungkap secara tuntas hingga kini. Banyak buku sudah diterbitkan mengulas kasus ini, tetapi tetap saja kontroversi kasus penculikan terus terjadi. Dalam akhir masa pemerintahan Orba, kasus penghilangan orang terjadi pada kurun 1997-1998. Kasus penghilangan orang itu tak bisa dilepaskan dari konteks politik yang terjadi saat itu. Keinginan untuk terus melanggengkan rezim Soeharto dalam kekuasaan telah menempatkan metode penculikan sebagai strategi kotor yang digunakan rezim untuk menghadapi kelompok anti-Orba.

Ada 23 orang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Sebanyak 13 orang hingga kini masih hilang: Yani Afrie, Sonny, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Bimo Petrus Anugerah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser. Sembilan orang dibebaskan dalam keadaan hidup: Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faisol Reza, Rahaja Waluyo Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius Lustrilanang, Desmon J Mahesa. Satu ditemukan dalam keadaan meninggal, Leonardus Gilang.

Kesaksian para korban yang selamat dari peristiwa itu mengungkapkan bahwa mereka tak sekadar diculik, tetapi juga mengalami sejumlah penyiksaan luar biasa selama disekap dan diinterogasi. Kondisi tangan dan kaki diikat, mata ditutup, pukulan dan tendangan selalu dilayangkan ke sekujur tubuh mereka oleh para interogator, bahkan disetrum berkali-kali. (Mugiyanto, Mencari Keadilan,  2013)

Pada mulanya, institusi keamanan menyangkal tuduhan melakukan penculikan, tetapi dengan desakan masyarakat akhirnya ABRI melakukan penyelidikan dan kemudian mengakui ada aparatnya yang terlibat dalam kasus penghilangan. Perkembangan penyelidikan mengungkap keterlibatan satuan elite Angkatan Darat (Kopassus) melalui satuan tim bernama Tim Mawar. Meski pimpinan ABRI saat itu telah membawa beberapa pelaku ke sidang mahkamah militer, pengungkapan kasus penculikan sesungguhnya belum selesai dan masih menyisakan banyak tanda tanya. Khususnya terkait jumlah korban, keberadaan korban yang masih hilang dan pertanggungjawaban hukum komando atas peristiwa penculikan.

Saling tuding dan pembelaan dilakukan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atau paling tidak mengetahui kasus penculikan melalui sejumlah buku yang sudah ditulis oleh mereka sendiri atau rekan sejawatnya. Namun, buku-buku tersebut tak akan pernah menjawab kepastian hukum atas peristiwa penghilangan orang mengingat pengadilan orang hilang tak kunjung dibentuk pemerintah. DPR sudah merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM kasus orang hilang tetapi tetap saja rezim SBY tak kunjung membentuknya.

Pejuang HAM

Dalam kompleksitas kasus penghilangan orang tersebut, seorang anak muda bernama Munir Said Thalib hadir mengungkap peristiwa penghilangan paksa yang terjadi pada 1997-1998. Bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pejuang HAM itu tampil dengan berani di depan publik mendesak negara bertanggung jawab atas peristiwa penculikan. Meski perjuangan Munir sebagai pejuang HAM sudah dilakukan lama, yakni sejak LBH Surabaya pos Malang (YLBHI), tetapi kiprahnya dalam mengungkap kasus orang hilang telah menjadi sorotan banyak pihak. Di tengah rezim Orba yang masih represif, Munir bersama Kontras lantang menyampaikan peristiwa penculikan sehingga akhirnya sembilan aktivis dilepaskan.

Kasus orang hilang tentunya menjadi salah satu kasus yang sangat serius ditangani Munir. Di luar itu, banyak kasus- kasus pelanggaran HAM yang juga menjadi perhatian serius almarhum; Marsinah, Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei, Semanggi, Tanjung Priok, Talangsari Lampung, Timur Leste, Papua, Aceh, Ambon, Poso dan lainnya. Dalam menangani kasus orang hilang atau pelanggaran HAM lain tentu langkah Munir mengalami jalan berliku yang penuh tantangan, hambatan, bahkan ancaman. Berulang kali almarhum mendapat ancaman, bahkan mengalami kekerasan langsung sebagaimana terjadi ketika kantor Kontras diserang kelompok tak bertanggung jawab. Bahkan, rumah almarhum di Batu, Malang, sampai dipasangi bom oleh orang tidak dikenal.

Ada pelaku yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM mencoba merayu dan menawarkan almarhum duduk di kursi parlemen. Kepada penulis, almarhum menceritakan, dia diminta tak usah meributkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orba dengan iming-iming akan diberi kursi di DPR. Dengan terang-terangan, Munir menolak tawaran tersebut. Keyakinan untuk memuliakan kemanusiaan sepertinya telah menghilangkan rasa takut dalam dirinya dan menghilangkan hasrat materi yang menggiurkan. Batas ketakutan dan material telah ditembusnya hanya karena keyakinannya untuk memperjuangkan penegakan HAM dan demi memajukan kemanusiaan. Dengan berkendara sepeda motor, Munir mengambil langkah-langkah pasti dalam memperjuangkan korban.

Bahkan, ketika almarhum harus dalam perawatan di rumah sakit, diskusi dan desakan agar kawan-kawan seperjuangannya menyikapi kasus pelanggaran HAM terus dilakukan. Sampai ketua dewan pendiri Imparsial, Todung Mulya Lubis, marah kepada Munir dan rekan-rekan Imparsial karena membiarkan Munir membawa laptop dan menulis ketika ia dalam perawatan serius di rumah sakit dan memintanya istirahat. Di sisi lain, boleh saja orang menilai Munir tak nasionalis, tetapi faktanya karena keyakinannya atas nasionalisme dan cinta Tanah Air itulah Munir menghadapi ajal akhirnya 7 September 2004. Jelang kepergian almarhum, beberapa kawan di Imparsial mempertanyakan mengapa Munir memilih Garuda untuk ke Belanda, padahal ia dapat menggunakan maskapai penerbangan negara lain karena biaya pesawat ditanggung pihak yang memberikan beasiswa.

Jawaban almarhum sederhana, ”Kalau saya pakai Garuda, uangnya akan masuk Indonesia, tetapi kalau saya menggunakan maskapai penerbangan negara lain, uangnya akan masuk ke negara tersebut.” Andai tidak menggunakan Garuda, operasi pembunuhan Munir yang diduga melibatkan oknum Badan Intelijen Negara hampir dipastikan sulit dilakukan. Jadi, jangan tanyakan nasionalisme Munir, tanyakanlah nasionalisme mereka yang katanya NKRI tetapi sikap dan perbuatannya jauh dari rasa kebangsaan, apalagi rasa kemanusiaan.

Kita semua punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orba ataupun pada masa Reformasi. Karena mereka, kita meraih kebebasan hari ini meski politik kini belum sepenuhnya menunjukkan wajah otentiknya. Membawa para pelaku pelanggaran HAM dan pembunuhan Munir ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama. Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya. Semoga di hari internasional orang hilang 30 Agustus dan di hari wafatnya Pejuang HAM Indonesia, 7 September, keadilan bagi korban dapat segera terwujud.

Al Araf
Direktur Program Imparsial dan
Pengajar HI Universitas Paramadina dan Al Azhar

KOMPAS, 06 September 2013

Bagikan :

Tegakkan Konstitusi

Hasil temuan awal tim investigasi TNI AD yang berkoordinasi dengan tim Mabes Polri dalam pengungkapan kasus penyerangan LP Cebongan merupakan awal yang baik.

Sebanyak 11 anggota Kopassus dinyatakan terlibat dalam tindakan penyerangan dan pembunuhan serta penganiayaan terhadap empat tahanan. Read more

Bagikan :

No more delay to the ratification of the Rome Statute

A group of government officials, NGO activists and journalists visited the International Criminal Court (ICC) in The Hague, Netherlands recently. Led by Deputy Law and Human Rights Minister Denny Indrayana, the delegation intended to learn about academic studies as well as administrative and technical procedures required for ratifying the 1998 Rome Statute (The Jakarta Post, March 4).

It was not the first mission sent by the government to the ICC. According to the president of the ICC, judge Sang-hyun Song, many Indonesian delegates have come to the court with the same objective, but the country missed the ratification momentum in 2008 based on the National Action Plan for Human Rights 2004-2009. 

The ratification plan was then included in the National Action Plan for Human Rights 2011-2014, which sets the date of accession of the statute as 2013.

For many years, experts and government officials have been debating this issue. The opposition believes the ratification will endanger the sovereignty of the state and pave the way for prosecution of retired generals for their alleged involvement in past human rights abuses.

For almost a decade, the opposition has been unable to provide clever arguments for its resistance to the ratification. 

Some say the ratification will discourage younger generations from joining the Indonesian Military (TNI). Of course, this argument ignores Indonesia’s capability in international relations and highlights a lack of understanding about international law.

Up to now 121 states have ratified the Rome Statute, twice the number of parties when the statute entered into force in 2002. Indonesia has been busy buying time by searching for weaknesses in the court only to come to a conclusion that ratification of the statute would threaten state sovereignty. 

In 2010, concerns loomed in Indonesia over the implementation of the complementarity principle, which the country’s delegates in the Kampala Review Conference misunderstood. In connection with the principle of complementarity, Indonesia reemphasized the importance of Paragraph 10 of the Preamble and Article 17 of the statute and that the concepts of the “inability” or “unwillingness” of Indonesia to prosecute state officials for their role in human rights violations should not easily be used as a pretext for ICC intervention.

As a country that was involved actively in the negotiation of the statute, Indonesia has mistakenly understood the principle, which is the backbone of the court. The statement evinced Indonesia’s failure to understand the substance of the Rome Statute.

At home, Indonesia has been busy with maneuvering by the security sector in proposing a number of bills that potentially jeopardize democracy and human rights, such as the bill on national security, the bill on social conflict management and the bill on state intelligence. 

Special emphasis should be given to the bill on national security which, if endorsed by the House of Representatives before it ratifies the Rome Statute, will create a more repressive atmosphere in the country and as such, will shift the policy direction of the government.

Those developments lead to pessimism about the prospect of the ratification, although it is true that civil society can challenge the draconian bills in the Constitutional Court. 

Even if the court upholds the draconian laws, the judges’ interpretation of them will help state officials to identify dos and don’ts while conducting their duties. Furthermore, the main purpose of ratification is to change the attitudes, strategies and policies of the security apparatus.

The TNI and the National Police are the two primary actors in the security sector who often claim to be easy targets of the ICC because of their use of excessive force. 

To minimize that situation, the international law provides full protection to security forces that use force within the legal framework. It means, they can use violence based on the principles of proportionality, necessity and last but not least humanity.

Moreover, Indonesia’s accession to the Rome Statute will have a positive impact on the military, through a strengthening of clear rules of engagement during military operations which emphasize the protection of rights and fundamental freedoms. 

It is time for our security forces to stop worrying about their activities but rather look for protection from the International Court. As we know, Indonesia is very active in sending peacekeepers under the United Nations’ flag throughout the world, the statute will provide full protection to them if crimes occur in their areas of duty. 

In other words, Indonesia has spent too much time studying the court, this is the right time to join the ICC. There is no reason for Indonesia to delay the ratification of the Rome Statute. The statute is not against the Constitution, but rather strengthens it by embracing Indonesia in a broad front against impunity.

In terms of security sector reform, ratification can support and enhance professionalism and respect for human rights among the security services and encourage further reform within the security sector. Besides, the international community is waiting for Indonesia’s realization of its commitment to ending impunity and embracing international justice. 

The ratification will contribute to the process of Indonesia’s transition to democracy by building a society that is able to say “no” to serious human rights violations and impunity.

Bhatara Ibnu Reza
Operational Director of the Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) and Member of the Indonesian Civil Society for  the Ratification of the International Criminal Court

JAKARTA POST, 06 April 2013

Bagikan :