Pos

Imparsial: Hukum Bias Mayoritas, Intoleransi Dapat Legitimasi

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pengamat hak asasi manusia, Imparsial, menyebut pelanggaran hak terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) terjadi karena masalah hukum yang bias mayoritas. Peneliti Imparsial, Amelia, menyebut sejumlah aturan menjamin hak KBB, namun aturan lain justru mengancam kebebasan itu sendiri.

Amelia juga menyoroti kalau kebijakan pemerintah terkait KKB masih bias mayoritas, lebih mengakomodasi kehendak kelompok agama mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif HAM. Imparsial menemukan 31 kasus pelanggaran dalam kurun waktu November 2018 – November 2019.

“Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias ‘majoritarianism’, mengakomodir kehendak kelompok keagamaan,” kata dia, di Jakarta, kemarin.

“Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama dan bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas,” lanjutnya.

Sejumlah aturan yang dianggap membatasi kemerdekaan beragama diantaranya, Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/ Penodaan Agama.

Selain itu ada juga SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBM 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah, dan keberadaan berbagai peraturan daerah seperti SK Gubernur/ Bupati, Perda atau SKB yang membatasi kemerdekaan beragama kelompok minoritas.

“Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama dan bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas,” dikutip dari keterangan Imparsial.

Ini terbukti dengan masih terjadinya tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB. Misalnya, penutupan rumah ibadah, pembubaran kegiatan beribadah, penyesatan hingga penyebaran kebencian atas nama agama, aturan yang mewajibkan penggunaan busana agama tertentu di sekolah publik.

Menurut catatan Imparsial, dalam kurun waktu satu tahun belakangan terdapat 31 kasus intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menyebar di 15 provinsi di Indonesia.

“Dampak dari situasi sebagian masyarakat seperti kelompok-kelompok minoritas agama tidak bisa menjalankan kemerdekaan beragama mereka secara aman. Bahkan tidak sedikit lahir korban jiwa akibat tindakan pelanggaran KBB dan intoleransi tersebut,” kata Imparsial.

Di tempat yang sama, Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar menyentil soal peristiwa pelarangan upacara peringatan kematian Ki Ageng Mangir di Dusun Mangir Lor, Desa Mangir, Bantul, Yogyakarta.

Saat itu warga Dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul membubarkan upacara ritual penghormatan kepada leluhur Ki Ageng Mangir. Upacara Odalan atau Peringatan Maha Lingga Padma Buana dilakukan kediaman salah seorang warga di desa tersebut. Upacara dibubarkan warga dengan alasan tidak mengantongi izin.

Menurut dia, peristiwa tersebut merupakan akumulasi dari tindakan intoleransi yang tidak jelas penanganan hukumnya di Yogyakarta. Ia pun mencontohkan pembakaran Gereja Baptis Indonesia Saman Sewon, Bantul, tahun 2015.

“Kalau untuk konteks Yogyakarta itu soal penegakan hukum yang tidak efektif sehingga berpotensi berulang,” ucap Erwin.

ikap pemerintah terhadap intoleransi tersebut, ucap Erwin, dapat difokuskan terhadap dua hal yakni regulasi dan ekspresi politik.

Menurut dia, di Yogyakarta terdapat dualisme kebijakan yang antara pemerintah daerah dan pusat saling berseberangan. Ia menyebut desentralisasi lah yang menjadi pangkal kebijakan pemerintah daerah bertentangan dengan pemerintah pusat. Ia pun menyebut terdapat perbedaan pandangan politik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

 

CNN Indonesia | Senin, 18/11/2019 07:00 WIB

Bagikan :

Cegah Intoleransi, Revisi Aturan yang Hambar Kebebasan Beragama

MediaIndonesia-PERINGATAN Hari Toleransi Internasional harus jadi momentum bagi negaa untuk hadir dan melindungi kebebasan beradama atay berkeyakinan di Indonesia (KBB).

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyebut sejumlah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah intoleransi, yaitu mencabut atau merevisi aturan di tingkat nasional maupun daerah yang membatasi hak atau kebebasan beragama.

“Kami mendesak pemerintah segera mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan,” kata Gufron di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (17/11).

Selain itu, Imparsial juga mendesak agar pemerintah menegakkan hukum terhadap pelaku intoleransi guna mencegah aksi tersebut terulang lagi.

 “Mendorong penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap para pelaku intoleransi untuk mencegah potensi keberulangan aksi-aksi intoleransi,” tambah Gufron.

Hari Toleransoi Internasional yang jatuh setiap 16 November menurut Gufron, memiliki makna penting terhadap kondisi kekinian yakni semakin berkembangnya praktik intoleransi keagamaan terutama yang menyasar kelompok minoritas.

Padahal bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, keyakinan, dan ras. Keberagaman itu menjadi fundamen pendirian negara Indonesia, sehingga penting dan perlu dijaga dan dirawat dengan baik.

“Karena itu, sulit untuk tidak dikatakan bahwa tidak akan ada Indonesia tanpa keberagaman,” tegasnya.

Menurutnya, praktik intoleransi tidak hanya merintangi penikmatan hak asasi dan kebebasan sebagai dasar bagi perlindungan keberagaman, tetapi juga menggerus sendi pendirian negara Indonesia. (OL-7)

Minggu 17 November 2019, 22:21 WIB
Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum
Bagikan :

Imparsial Sebut Jaminan Kemerdekaan Beragama Hadapi 3 Level Tantangan

 

17 Nov 2019, 22:09 WIB

 

Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat di seluruh dunia tengah memperingati Hari Toleransi Internasional yang jatuh setiap 16 November 2019. Di tengah riuh perayaan ini, Imparsial menyoroti upaya pemerintah Indonesia memberikan jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi setidaknya tiga level tantangan, yakni konseptual, sosial, dan hukum.

Pada level konseptual, kebebasan beragama dipandang sebagai konsep yang lahir dari tradisi barat dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

“Upaya promosi kebebasan beragama sering dianggap sebagai gagasan yang mengampanyekan kebebasan yang tanpa batas,” kata Gufron di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2019).

Pada tingkat hukum, Gufron menilai berkembang aturan hukum dan kebijakan yang disharmonis. Ada aturan menjamin hak atas kebebasan beragama, tapi di sisi lain ada aturan yang mengancam keyakinan.

Selain itu, kata dia, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masih belum maksimal dilakukan aparat.

“Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias majoritarianism, mengakomodir kehendak kelompok keagamaan oleh karena mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif hak asasi manusia, sehingga mendiskriminasi hak-hak anggota kelompok minoritas,” ujarnya.

Gufron menyebut, problem penegakan hukum ini muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada lebih berat menekankan pada pembatasan kemerdekaan beragama. Misalnya Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBN 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah.

Aturan di daerah

Di samping itu, ada sejumlah aturan di daerah seperti SK Gubernur atau Bupati, Perda atau SKB yang membatasi kemerdekaan beragama dan kelompok minoritas.

“Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas,” ucap dia.

Untuk meminimalisir terjadinya pembatasan kebebasan beragama berkelanjutan, Gufron meminta pemerintah segera mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak atas kebebasan beragama. Dia juga mendorong penegak hukum agar berlaku tegas dan adil terhadap pelaku intoleran.

“Penegak hukum harus tegas dan adil untuk mencegah potensi keberulangan aksi-aksi intoleransi,” tegas Gufron.

 

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka

Bagikan :

Larangan Beribadah Dominasi Kasus Intoleransi di Indonesia

MediaIndonesia-IMPARSIAL mencatat sebanyak 31 kasus intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasan beragaman dan berkeyakinan terjadi dalam kurun satu tahun terakhir di 15 Provinsi.

Koordinator Program Imparsial Ardimanto Adiputra mengungkapkan, jenis kasus intoleransi tersebut beragam, mulai dari pelarangan terhadap pendirian rumah atau tempat ibadah, hingga penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama.

“Bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pelarangan atau pembubaran terhadap ritual, pengajian, ceramah, atau pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan, yaitu dengan 12 kasus,” ungkapnya di Kantor Imparsial Jakarta (17/11) dalam memperingati hari Toleransi Internasional.

Kasus berikutnya yakni pelarangan terhadap pendirian rumah atau tempat ibadah sebanyak 11 kasus, perusakan tempat ibadah 3 kasus, dan pelarangan terhadap perayaan kebudayaan etnis tertentu sebanyak 2 kasus.

Selanjutnya, pengaturan tentang tata cara berpakaian sesuai agama tertentu oleh pemerintah sebanyak 1 kasus, imbauan atau edaran pemerintah terkait aliran keagamaan tertentu sebanyak 1 kasus, dan penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama sebanyak 1 kasus.

Ardimanto mengatakan, pelaku tindakan intoleransi atau pelanggaran terhadap hak atas kebebasaan beragama ataupun berkeyakinan paling banyak dilakukan oleh warga setempat yang dimobilisasi oleh organisasi atau kelompok agama tertentu, yaitu dengan jumlah 28 kasus.

Sedangkan pelaku tindakan intoleran atu pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara sebanyak 4 kasus. Kasus tersebut dilakukan dalam bentuk pelarangan kegiatan keagamaan maupun pencabutan izin pembangungan tempat ibadah. (OL-7)

 

Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

Minggu 17 November 2019, 20:06 WIB

Bagikan :

Imparsial Nilai Pemerintah Belum Menjamin Kebebasan Beragama

PERISTIWA | 17 November 2019 17:31
Reporter : Supriatin

Merdeka.com – Imparsial masih menyoroti belum maksimalnya upaya pemerintah memberikan jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai jaminan hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi setidaknya tiga level tantangan.

Pertama, konseptual. Kedua, tantangan sosial. Ketiga, tantangan hukum. Pada level konseptual, kebebasan beragama dipandang sebagai konsep yang lahir dari tradisi Barat dan tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Ini disampaikan dalam diskusi Hari Toleransi Internasional ke-23 jatuh pada 16 November 2019.

“Upaya promosi kebebasan beragama sering dianggap sebagai gagasan yang mengampanyekan kebebasan yang tanpa batas,” kata Gufron di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/11).

Pada tingkat hukum, Gufron menilai berkembang aturan hukum dan kebijakan yang disharmonis. Ada aturan menjamin hak atas kebebasan beragama, tapi di sisi lain ada aturan yang mengancam keyakinan.

Selain itu, kata dia, penegakan hukum terhadap berbagai tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) masih belum maksimal dilakukan aparat.

“Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias majoritarianism, mengakomodir kehendak kelompok keagamaan oleh karena mayoritas dan mengabaikan prinsip dan standar normatif hak asasi manusia, sehingga mendiskriminasi hak-hak anggota kelompok minoritas,” ujarnya.

Aturan Batasi Kemerdekaan Beragama

Gufron menilai, problem penegakan hukum muncul karena peraturan perundang-undangan yang ada lebih berat menekankan pada pembatasan kemerdekaan beragama. Misalnya Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah, PBN 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah Ibadah.

Di samping itu, ada sejumlah aturan di daerah seperti SK Gubernur atau Bupati, Perda atau SKB yang membatasi kemerdekaan beragama dan kelompok minoritas.

“Berbagai peraturan tersebut dalam banyak laporan telah terbukti gagal menjamin hak atas kemerdekaan beragama bahkan digunakan oleh kelompok intoleran untuk melegitimasi praktik intoleransi kepada kelompok minoritas,” ucap dia.

Untuk meminimalisir terjadinya pembatasan kebebasan beragama berkelanjutan, Gufron meminta pemerintah segera mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak atas kebebasan beragama. Dia juga mendorong penegak hukum agar berlaku tegas dan adil terhadap pelaku intoleran.

“Penegak hukum harus tegas dan adil untuk mencegah potensi keberulangan aksi-aksi intoleransi,” tegas Gufron. (mdk/noe)

 

Bagikan :

Regulasi Hukum Dinilai Belum Jamin Kemerdekaan Beragama

 

Eko Nordiansyah • 17 November 2019 17:31

 

MEDCOM.id-Jakarta: Imparsial menilai jaminan atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Problem penegakan hukum ini muncul karena peraturan perundang undangan yang lebih berat menekankan pada pembatasan kemerdekaan beragama.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, masih terjadi tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Misalnya saja penutupan rumah ibadah, pembubaran kegiatan ibadah, sampai aturan yang mewajibkan penggunaan busana agama tertentu.

“Pemerintah segera mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan,” kata dia dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 17 November 2019.

Bukan hanya itu, saat ini marak kasus ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama terjadi di masyarakat. Kondisi ini menimbulkan berbagai tindakan intoleran yang berujung pada pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyaninan, bahkan hingga timbulnya korban jiwa.

“Kami mendorong penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap para pelaku intoleran untuk mencegah potensi keberulangan aksi-aksi intoleran,” ungkapnya.

Menurut dia, peringatan hari toleransi internasional yang dilakukan setiap 16 November menjadi momentum bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya intoleransi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Kesadaran masyarakat akan teloransi juga diharapkan terus meningkat.

“Kami menilai dalam konteks penguatan nilai-nilai toleransi, negara semestinya menunjukan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi hak asasi, kebebasan, dan ragam ekspresi budaya di masyrarakat,” pungkas dia.

Bagikan :

Masih Ada Aturan yang Disharmonis dalam Kehidupan Beragama

PUBLICANEWS, Jakarta – LSM Imparsial menyebut jaminan hak atas kemerdekaan beragama di Indonesia masih menghadapi tiga tantangan, yakni segi konseptual, sosial, dan hukum.

Dari segi konseptual, konsep kebebasan beragama sering dipandang sebagai konsep yang lahir dari tradisi Barat dan tidak sesuai dengan kultur Indonesia.

“Segi sosialnya, promosi kebebasan beragama sering dianggap sebagai gagasan yang mengampanyekan kebebasan yang tanpa batas,” kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam diskusi Hari Intoleransi Internasional di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/11).

Dari segi hukum, ia mengatakan munculnya aturan hukum dan kebijakan yang disharmonis. Imparsial menilai ada aturan yang menjamin kebebasan, tapi di sisi lain ada aturan yang justru mengancam dan tetap dipertahankan.

Menurut Gufron, penegakan hukum atas pelanggaran kebebasan beragama masih belum maksimal dilakukan aparat. Ia menduga ada upaya mengakomodir kehendak kelompok keagamaan sehingga mendiskriminasi dan mengeksklusi hak-hak kelompok minoritas.

“Tidak jarang kebijakan yang dibuat pemerintah bias majoritrianism,” ujarnya.

Gufron menyebut dalam setahun ini terdapat 31 kasus intoleransi yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Sebanyak 12 kasus di antaranya penyuburan terhadap kegiataan keagamaan, 11 kasus pelarangan pendirian rumah ibadah, 3 kasus perusakan rumah ibadah, 2 kasus pelarangan perayaan kebudayaan etnis.

“Ada juga aturan tata cara berpakaian sesuai agama tertentu oleh pemerintah, edaran pemerintah soal aliran keagamaan, dan penolakan bertetangga yang tidak seiman,” ia menambahkan.

Oleh karena itu Imparsial mendesak pemerintah mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak kebebasan beragama.

“Mendorong penegakan hukum yang tegas dan adil bagi para pelaku intoleran untuk mencegah potensi terulangnya aksi-aksi intoleransi,” ia menegaskan. (imo)

 

Bagikan :

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri berharap pemerintah konsisten memperbaiki kualitas regulasi atau kebijakan dan penegakan hukum guna menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Dari segi regulasi atau kebijakan, kata Ghufron, masih terjadi disharmoni. Artinya, ada aturan atau kebijakan yang menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di sisi lain ada pula aturan dan kebijakan yang mengancam kebebasan beragama atau berkayakinan, tapi tetap dipertahankan. Hal itu disampaikan oleh Ghufron dalam konferensi pers peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Sabtu (16/11/2019). “Selain ada problem hukum yang disharmoni, regulasi semacam ini juga digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi tindakan melakukan praktik intoleransi,” kata dia di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (17/11/2019).

Situasi itu dinilai Ghufron diperparah dengan minimnya ketegasan dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelaku aksi intoleran, apalagi terhadap pelaku yang mengatasnamakan kepentingan kelompok mayoritas. Di sisi lain, minimnya perlindungan terhadap para korban pelanggaran KBB juga dinilainya masih menjadi tantangan tersendiri. “Tantangan yang perlu ditangani ke depan, selain mencabut atau merevisi peraturan perundangan, kebijakan yang membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, tindakan hukum yang tegas dan adil juga penting didorong. Perlindungan terhadap korban juga menjadi faktor penting,” ujar dia. Hal ini dinilainya menjadi satu jalan guna memastikan setiap orang di masyarakat memiliki hak yang sama dalam menjalankan KBB secara bebas dan adil. “Bebas dari diskriminasi, bentuk pemaksaan dari kelompok lain dengan alasan apa pun,” ujar Ghufron.

Ghufron juga mengingatkan agar perbaikan regulasi atau kebijakan terkait KBB harus berlandaskan pada nilai hak asasi manusia. Namun, kenyataannya, kata Ghufron, pemerintah saat ini masih mengabaikan nilai tersebut. “Misalnya rencana pelarangan ASN di kementerian memakai pakaian tertentu yang menjadi perbincangan belakangan ini, yang dalam pandangan kita tidak hanya membatasi ekspresi keagamaan seseorang, tapi juga berisiko labelisasi orang,” kata dia. Selain itu, Ghufron juga menyoroti kebijakan portal aduan terkait praktik radikalisme yang dilakukan oleh ASN.

Ia melihat, meski portal itu sudah menentukan 11 poin yang masuk ke kategori aduan, kebijakan ini bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. “Misalnya ini bisa menjadi instrumen kontrol politik terhadap ASN. Dan poin-poinnya bisa didefinisikan secara subyektif oleh si pelapor. Jadi bisa dijadikan sebagai alat pembatasan,” ujarnya. Dengan demikian, lanjut Ghufron, jangan sampai regulasi atau kebijakan yang disusun justru malah membatasi KBB di Indonesia.

Penulis Dylan Aprialdo Rachman | Editor Farid Assifa

Kompas.com – 17/11/2019, 16:53 WIB

Bagikan :

Imparsial: Intoleransi Muncul Karena Negara Sering Absen

PUBLICANEWS, Jakarta – Lembaga HAM Imparsial memandang Hari Toleransi Internasional memiliki makna penting bagi kondisi kekinian Indonesia.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, penting untuk disadari bangsa Indonesia kondisi sosiologis beragam. Keberagaman itu menjadi fundamen pendirian negara Indonesia.

“Sulit untuk tidak dikatakan bahwa tidak akan ada Indonesia tanpa keberagaman. Penguatan intoleransi menjadi elemen penting untuk menjaga dan merawat keberagaman,” kata Gufron dalam diskusi tentang Hari Toleransi Internasional di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/11).

Toleransi, ia menambahkan, berarti menerima kenyataan setiap orang, baik ucapan, perilaku, nilai-nilai hingga keyakinan. Semakin berkembangnya praktik intoleransi keagamaan menyasar kelompok minoritas.

Menurut Gufron, intoleransi bertujuan mencegah, menghambat atau membatasi upaya penggunaan hak azasi dan kebebasan dasar orang lain. Oleh karena itu intoleransi sebagai awal berkembangnya radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme.

Gufron menyebut benih radikalisme muncul dari banyak faktor, di antaranya ekonomi, pendidikan, agama, sampai politik. Tak menutup kemungkinan, terdapat sistem pemerintah yang salah.

“Intoleransi terus menerus dibiarkan dan tidak ditangkal, serta direspon tegas. Ini akan menggerus sendi pendirian negara Indonesia,” ia menegaskan.

Imparsial meminta negara menunjukkan kehadirannya secara positif dalam menjamin dan melindungi hak azasi. Indonesia, menurutnya, masih menghadapi tiga tantangan yakni konseptual, sosial, dan hukum.

“Marak intoleransi tidak bisa dilepaskan dari sikap negara yang sering absen. Negara pun bisa menjadi pelaku,” Gufron menambahkan. (imo)

 

17 November 2019 | 16:29:25

Bagikan :

Imparsial Sebut 31 Kasus Intoleransi Terjadi dalam Satu Tahun

Reporter:
Andita Rahma
Editor:
Amirullah 
Minggu, 17 November 2019 16:13 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Koordinator Program Imparsial Ardimanto Adiputra mengemukakan ada 31 kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia dalam kurun satu tahun terakhir, sejak November 2018-2019.

“Dari 31 kasus itu, 12 kasusnya atau yang paling banyak terjadi adalah pelarangan atau pembubaran atas ritual, acara, ceramah dan sebagainya terhadap pelaksanaan agama,” ujar Ardimanto di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, pada Ahad, 17 November 2019.

Jumlah kasus itu disusul oleh 11 kasus atas pelarangan mendirikan tempat atau rumah ibadah, tiga kasus perusakan tempat ibadah, baik gedung maupun properti, dua kasus pelarangan terhadap perayaan budaya atau etnis tertentu. “Ini contohnya adalah perayaan Cap Gomeh,” ucap Ardimanto.

Selanjutnya adalah satu kasus yang mengatur tata cara berpakaian, satu kasus tentang imbauan atau larangan atas aliran keagamaan tertentu, dan satu kasus atas penolakan untuk bertetangga dengan yang tidak seagama.

Lebih lanjut, kata Ardimanto, pihaknya menemukan pelaku atas 31 kasus adalah warga sipil dan pemerintah. “Ini menegaskan bahwa pemerintah masih menyumbang sebagai pelaku intoleran, di mana seharusnya negara jadi pihak yang melindungi,” ucap dia.

Untuk itulah, di Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada 16 November 2019, Imparsial mendesak pemerintah segera mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun lokal yang membatasi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Imparsial juga mendorong penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap para pelaku intoleransi untuk mencegah potensi keberulangan aksi-aksi tersebut.

Bagikan :