Pos

36th Session of the UN Human Rights Council Adoption of Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia

The final adoption of the third cycle of Universal Periodic Review (UPR) recommendations to Indonesia will be announced at:

Thursday, 21 September 2017, 12.00 – 15.00 (Geneva Time)
Palais des Nations, United Nations Office in Geneva, Switzerland

In addition to monitoring the responses from the Indonesian Government on the 75 pending UPR recommendations, Imparsial Researcher (Ms. Evitarossi Budiawan) will provide an oral intervention after the final adoption of UPR Indonesia recommendations delivered by Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, His Excellency Mr. Hasan Kleib.

The 36th UN Human Rights Council can be viewed live here:

http://webtv.un.org/live-now/watch/36th-regular-session-of-human-rights-council/4473498426001.

Bagikan :

Hukuman Mati Sebaiknya Jadi Pidana Alternatif

MediaIndonesia.com-LEMBAGA swadaya masyarakat Imparsial mengapresiasi kesamaan semangat antara pemerintah dan DPR yang menginginkan hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Peneliti Imparsial Evitarossi Budiawan menyebut hukuman mati sebagai hukuman alternatif merupakan jalan tengah dalam situasi saat ini meski sejatinya Imparsial menginginkan hukuman mati dihapuskan dalam RKUHP dan UU lainnya.

“Memang ini jalan tengah di tengah pro dan kontra hukuman mati. Ada mekanisme untuk koreksi (hukuman mati). Perubahan menjadi pidana alternatif merupakan progres,” ujar Evitarossi saat peluncuran laporan bertajuk Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi di Kantor Imparsial Jakarta, kemarin.

Evita menambahkan mekanisme untuk mengkaji hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun harus melalui cara yang transparan.

Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra berpendapat penilaian terhadap evaluasi jangan berpatokan pada rasa penyesalan pelaku atau tidak mendapat resistensi publik karena ukurannya tak jelas.

Rasa menyesal akan sangat sulit didapatkan ketika pelaku sejak awal memang tidak melakukan tindak pidana tersebut tetapi dipaksa mengaku. Untuk itu, sebaik­nya evaluasi lebih ditekan­kan kepada apakah pelaku mendapatkan proses hukum yang adil atau tidak.

“Evaluasi yang kita ingin­kan ialah atas proses hukum yang tidak adil,” ucapnya.

Ia menambahkan perubahan vonis mati sebaiknya dilakukan melalui penetapan pengadilan dan bukan dilakukan tim independen seperti yang diusulkan Kementerian Hukum dan HAM.

Hal itu disebabkan vonis mati dijatuhkan lembaga peradilan sehingga yang berhak mengubah adalah lembaga pengadilan. “Pemerintah bisa memberikan rekomendasi kepada pengadil­an yang menyatakan bahwa hukuman terpidana mati layak diubah menjadi 20 tahun atau seumur hidup,” tukasnya.

Dalam 2,5 tahun masa kepemimpinan Jokowi, tercatat 18 orang telah dihukum mati. (Nyu/P-5)

Bagikan :

Urusan HAM di Era Jokowi Masih Jalan di Tempat

RMOL. Selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, penegakan HAM tidak mengalami progres yang berarti. Ketimbang menegakkan HAM, pemerintah lebih cenderung melanggar HAM. Di antaranya, pemerintah masih menggelar eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, perbaikan kondisi HAM di Indonesia belum juga menunjukkan kema­juan berarti. Walau ada beberapa agenda HAM yang tertuang dalam Nawa Cita, namun hingga kini implementasi agenda terse­but berjalan tanpa progres dan cenderung mengalami stagnasi.

“Penegakan HAM belum menjadi perhatian pemerin­tahan Jokowi-JK selama ini, khususnya dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup,” katanya di Jakarta.

Diterangkannya, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi-JKseiring praktik hukuman mati yang terus dilakukan. Sejak Jokowi memimpin, hingga kini tercatat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana yang dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Berlangsungnya huku­man mati menjadi satu indika­tor lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi terhadap HAM.

Imparsial, lanjut Al Araf, men­desak penghapusan hukuman mati dengan merevisi KUHP Indonesia dan mendorong pem­berlakuan moratorium terhadap eksekusi mati. “Kami mendesak agar praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional,” tegasnya.

Sementara peneliti Imparsial, Evitarossi S. Budiawan menu­turkan, sejumlah argumen yang mendasari mengapa praktik hu­kuman mati yang sejatinya mer­upakan warisan kolonial harus segera dihapus di Indonesia.

Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 hasil amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa pen­erapan hukuman mati untuk men­imbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru.

Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. “Keempat, peradilan yang sesat sering kali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa huku­man mati,” ujarnya.

Evitarossi menekankan, ber­lanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan ‘standing’ moral pemerintah Indonesia da­lam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menambahkan, selama dua tahun terakhir kasus-kasus intoleransi masih marak. Pelanggaran terhadap hak kel­ompok minoritas cenderung dibiarkan. Sebagian warga juga mengalami pemidanaan den­gan dalih melakukan penodaan agama. Sementara perusakan dan pelarangan tempat iba­dah masih terjadi di sejumlah daerah.

Persoalan itu bertambah parah karena penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mandeg padahal regulasi itu di­harapkan bisa memajukan kondisi kebebasan beragama dan berkeya­kinan di Indonesia. Sementara peraturan yang mengancam kebe­basan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan seperti UUPNPS Tahun 1965.

“Peraturan ini nyatanya ser­ing digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan ber­keyakinan di masyarakat bukan saja oleh kelompok intoleran tapi juga pemerintah,” tandas­nya. ***

Bagikan :

Jokowi told to assess deterrent effect of death penalty

The Jakarta Post – Human rights watchdog Imparsial has urged President Joko “Jokowi” Widodo to gather a team to assess the validity of his argument that the death penalty can create a deterrent effect for drug dealers.

Jokowi’s insistence to keep the death penalty is groundless and has shown the current government lacks political commitment to uphold human rights, Imparsial researcher Evitarossi S Budiawan said in Jakarta on Wednesday.

Jokowi allowed the execution of 18 death row convicts during his administration.

Evitarossi cited a study conducted by Jeffrey A. Fagan, Columbia University director of the Center for Crime, Community and Law, who found that there is no empirical evidence to suggest that execution has a greater deterrent effect than long prison sentences.

” [Jokowi] has to [be able to] prove that execution in Indonesia actually creates a deterrent effect,” Evitarossi said, adding that the research team should consist of experts. She believes the result of such an assessment would be a strong reason to scrap the death penalty from national law.

She asserted that Indonesia should join other countries already committed to the UN General Assembly’s Dec. 18, 2007 resolution calling for a moratorium on executions, a move by UN member countries toward abolishing the death penalty, since the right to live is a Constitutional right that should not be violated. (bbn)

 

Marguerite Afra Sapiie
The Jakarta Post

Bagikan :

Penegakan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan Belum Menjadi Prioritas Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

konpres-19-oktober-2016-2

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/X/2016

Pada 21 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia dua tahun. Masyarakat memiliki dan menaruh harapan yang besar kepada pemerintahannya untuk mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia, kehidupan demokrasi, dan reformasi sektor keamanan.

Meski demikian, IMPARSIAL menilai bahwa perbaikan kondisi HAM dan reformasi sektor keamanan selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa program telah dimulai dan dilaksanakan, namun tidak sedikit juga pekerjaan rumah yang ditinggalkan. Sejumlah agenda penting bidang HAM dan reformasi keamanan justru masih terbengkalai dan belum dijalankan.

Meski beberapa agenda HAM dan reformasi sektor keamanan telah tertuang dalam Nawacita dan didengungkan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye lalu, namun implementasi agenda-agenda itu, yang merupakan bagian penting dari demokratisasi, berjalan tanpa progres dan justru cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi seiring praktik hukuman mati terus diberlakukan. Sejak Jokowi awal memimpin pada Oktober 2014 hingga saat ini (Oktober 2016), tercatat paling tidak terdapat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana telah dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati ini menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK terhadap HAM untuk memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

Terdapat lima argumen yang mendasari mengapa praktik hukuman mati—yang sejatinya merupakan warisan kolonial—harus segera dihapus di Indonesia. Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 Hasil Amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa penerapan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru. Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. Keempat, unfair trial atau peradilan yang sesat seringkali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa hukuman mati. Kelima, berlanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan standing moral pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa pemerintahan Jokowi juga belum ada kemajuan yang signifikan. Ini terlihat dari maraknya aksi intoleransi yang masih dibiarkan oleh negara dan pelanggaran terhadap hak kelompok-kelompok minoritas. Pemidanaan terhadap minoritas dengan dalih melakukan penodaan agama, perusakan dan pelarangan tempat ibadah masih terjadi di sejumlah daerah. Diskriminasi atas dasar identitas keagamaan juga masih banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada Jemaat Ahmadiyah.

Inisiatif pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan selama dua tahun ini lemah. Penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mengalami stagnasi, sementara regulasi dan kebijakan lain yang mengancam dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan, seperti UU PNPS/1965, Perber Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM di lapangan kerapkali menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Pembela HAM berperan sangat penting, tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global akan tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peranan penting dalam mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma HAM, khususnya mengadvokasi korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), reformasi TNI yang dimulai sejak awal 1998 telah mengalami stragnasi. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tatanan negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah. Beberapa agenda reformasi yang masih belum terlaksana hingga sekarang yaitu restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), reformasi sistem peradilan militer, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista, serta belum terpenuhinya kesejahteraan prajurit TNI. Lebih dari itu, beberapa masalah dalam ranah itu juga bermunculan dan perlu secepatnya diselesaikan, seperti konflik antar anggota TNI-Polri, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi, serta kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. Kasus pembunuhan terhadap Munir menginjak 12 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Hingga kini, pembunuhan itu masih menyisakan pertanyaan. Sejumlah kejanggalan belum terungkap dan otak di balik pembunuhan itu masih bekeliaran bebas.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa reformasi. Terus berlarut dan tidak kunjung tuntasnya kasus pembunuhan Munir hingga 12 tahun masih memperlihatkan rendahnya komitment pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Karena itu, upaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauhmana komitmen pemerintah Jokowi dalam penegakan HAM, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang melindungi HAM.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan ke publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen Negara.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi yang pada masa Pilres 2014 dalam visi dan misinya secara jelas dan tegas mengusung “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu” dalam Nawacita ke-4 nya itu, hingga kini dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK upaya penyelesaian berbagai kasus tersebut tidak kunjung menemui kemajuan. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini tercatat menyisakan persoalan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi antara lain: kasus tragedi tahun 1965, kasus Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II, dan kasus Trisakti. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan dalih berkas tersebut belum lengkap. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan TNI/Polri terhadap masyarakat. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI/Polri terhadap masyarakat masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan (TNI/Polri) sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI/POlri itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, backing premanisme, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Upaya penyelesaian konflik Papua, Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan sinyal itikad baik dalam penyelesaian masalah Papua. Jokowi mendukung keterbukaan informasi dengan membuka akses bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di wilayah Papua, meskipun dalam praktiknya masih ada lembaga clearing house yang hanya berganti nama menghambat akses jurnalis asing. Presiden Jokowi mencoba menyelesaikan permasalahan Papua dengan mengedepankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Namun terbentuknya Kodam XVIII/Kasuari menunjukkan pendekatan keamanan juga masih digunakan dan bahkan semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan di Papua. Akibat penggunaan pendekatan keamanan tersebut masih terjadi insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Papua antara lain kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015, kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015, Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015, dan kasus penembakan hingga mati di Kabupaten Kepulauan Yapen yang membunuh dua orang pada 1 Desember 2015. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi tampaknya belum memiliki desain besar dan komprehensif dalam upaya menyelesaikan masalah Papua.

Atas dasar itu, IMPARSIAL mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar:

  1. Praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional. Salah satu solusinya yaitu melalui revisi KUHP Indonesia yang saat ini sedang berlangsung di DPR, dengan langkah terdekat yaitu mendorong pemberlakuan moratorium (penghentian) terhadap eksekusi mati;
  2. Terciptanya harmonisasi antara produk legislasi dan kebijakan yang satu dengan yang lain dalam pengaturan tentang kehidupan antarumat beragama dan berkeyakinan di Indonesia;
  3. Adanya sebuah UU yang kuat dan secara eksplisit menjamin kerja-kerja pada pembela HAM  dan hak-haknya. Upaya ini bisa diwujudkan melalui agenda revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;
  4. Pemerintah mengoreksi dinamika legislasi dan praktik dalam tata kelola keamanan yang menempatkan militerisme di luar koridornya dan dengan demikian tidak sejalan dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis (reformasi Peradilan Militer, restrukturisasi Koter, dsb);
  5. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dengan pengungkapan terhadap kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998 (tercatat 13 aktivis) sebagai starting point bagi pengungkapan kasus-kasus HAM lainnya;
  6. Mengedepankan dialog sebagai upaya penyelesaian konflik Papua secara damai.

 

Jakarta, 19 Oktober 2016

 

Al Araf

Direktur

Bagikan :

Evaluasi Praktek Hukuman Mati di Era Pemerintahan Presiden Jokowi-JK

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI)

 

1. Pendahuluan

Atas nama perang melawan narkotika, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan eksekusi terhadap 18 orang terpidana mati sebelum masa pemerintahannya genap berusia dua tahun. Eksekusi mati ini dalam pemerintahan Jokowi ini lebih tinggi dari 10 tahun zaman SBY. Argumen utama Jokowi-JK melakukan eksekusi karena hukuman mati merupakan obat yang paling efektif menanggulangi tingginya angka kejahatan narkotika di Indonesia sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika. Presiden Joko Widodo bahkan telah mendeklarasikan bahwa Indonesia dalam status darurat narkotika.

Data kuantitatif tentang korban kejahatan narkotika yang terus-menerus diulang sebagai argumen pembenaran eksekusi mati oleh Presiden Jokowi ternyata bukan merupakan data ilmiah yang dapat dipertangungjawabkan, melainkan statistik yang bersifat asumtif dan spekulatif. Kebijakan penerapan hukuman mati di era pemerintahan Jokowi –JK lebih terlihat lebih condong pada aspek politis untuk mendulang dukungan masyarakat yang terlanjur marah dan apatis terhadap situasi penegakan hukum di Indonesia, terlebih bila dibumbui dengan data yang hanya bersifat bombastis namun tidak akurat.

Tiga kali gelombang eksekusi di masa pemerintahan Jokowi – JK menunjukkan rendahnya komitmen keduanya terhadap penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak hidup. Janji manis saat kampanye yang terbungkus dalam Nawacita, yang salah satu poinnya adalah akan menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, hanya menjadi ornamen pemilu yang sudah berakhir sesaat setelah pencoblosan.

Dalam pelaksanaan eksekusi mati di era pemerintahan Jokowi-JK terindikasi kuat bahwa telah terjadi adanya salah penghukuman terhadap terpidana mati.[1] Pemerintah Jokowi – JK seolah menutup mata dari praktek mafia peradilan, kriminalisasi, korupsi, dan rekayasa kasus yang masih mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kondisi penegakan hukum yang demikian, penerapan hukuman mati sangat berbahaya dan rentan terhadap kekeliruan dan kesalahan dalam penghukuman bagi pelaku kejahatan. Apabila seorang terpidana mati telah dieksekusi, maka tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya koreksi atas kesalahan penghukuman.

Pemerintahan Jokowi – JK juga tidak bergeming dengan kritik yang datang dari berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun dunia internasional terkait dengan eksekusi mati yang dilaksanakan. Tanpa mempertimbangkan kecenderungan tren negara-negara internasional yang sebagian besar telah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka -dari 198 negara anggota PBB, 98 negara di antaranya telah menghapus hukuman mati di dalam sistem hukum mereka, 7 negara telah menghapus hukuman mati untuk kejahatan umum (biasa), dan 35 negara lainnya melakukan moratorium terhadap eksekusi mati. Ini artinya bahwa lebih dari dua pertiga (2/3) negara di dunia memiliki kecenderungan menghapus hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Hanya 58 negara di dunia, termasuk Indonesia yang masih mempraktekkan hukuman mati.

 

2. Berbagai Persoalan Eksekusi Mati di Era Jokowi – JK

Pertama, proses eksekusi cenderung tertutup dan tidak transparan. Sikap Pemerintah yang cenderung tertutup dalam mempersiapkan setiap tahap eksekusi mati, baik pada gelombang I, II maupun III, sangat berpotensi merugikan hak-hak para terpidana mati yang akan dieksekusi nantinya. Seharusnya, pemerintah melalui Kejaksaan Agung dapat bersikap terbuka dan mendengarkan kritik atau masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi mati.

Ketertutupan pemerintah terhadap proses eksekusi berpotensi menimbulkan permasalahan serius di tengah kondisi penegakan hukum di Indonesia cenderung masih korup dan jauh dari praktek ideal karena menutup peluang adanya pengawasan secara eksternal terhadap proses eksekusi dan kepada siapa eksekusi akan dilakukan. Pemerintah perlu diingatkan bahwa dalam proses eksekusi sebelumnya, beberapa nama terpidana justru merupakan korban peradilan yang tidak fair dan akuntabel.

Kedua, penolakan grasi tidak cermat dan cenderung emosional. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia akan menolak seluruh grasi yang diajukan oleh terpidana mati kasus narkotika. Artinya, bahwa sebelum grasi itu diajukan, Presiden Jokowi sudah membuat keputusan tanpa terlebih dahulu membaca dan atau mempertimbangkan alasan terpidana mati mengajukan grasi. Penyamarataan pada setiap kasus terpidana mati narkotika ini tentunya akan menghasilkan keputusan yang jauh dari rasa keadilan, sebab antara kasus terpidana mati narkotika dengan yang lainnya sudah pasti berbeda latar belakang, pola, dan karakternya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati menilai, penolakan Grasi oleh Presiden Jokowi bagi terpidana mati kasus narkotika dilakukan dengan terburu-buru tanpa mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Presiden Jokowi seharusnya memeriksa dan bahkan bila perlu mengkaji secara mendalam apakah para terpidana mati tersebut sudah dihukum setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini wajib dilakukan berdasarkan proses penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat korup sehingga bukan tidak mungkin terjadi kesalahan penghukuman atau rekayasa kasus.

Ketiga, eksekusi mati tidak terbukti memberikan efek penjeraanSalah satu argumen utama bagi penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan efek penjeraan kepada pelaku kejahatan. Argumen ini selalu didaur ulang dan direproduksi sebagai dalil pembenaran hukuman mati dengan hipotesis bahwa hukuman mati memiliki detterent effect terhadap kasus kriminalitas dalam masyarakat. Hipotesis ini begitu diyakini sebagai obat mujarab dan short cutketika menghadapi problemkriminalitas, ancaman keamanan serius, dan pelanggaran sosial lainnya yang begitu serius.

Apabila ditelisik lebih dalam, argumen efek jera selanjutnya tak pernah terbukti. Berdasarkan data penelitian yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)i, bahwa jumlah pengguna narkotika justru semakin meningkat. Pada tahun 2015, setelah dua gelombang eksekusi mati, angka pengguna narkotika justru meningkat hingga 1,7 juta pengguna dalam rentan waktu kurang dari enam bulan. (Data BNN: Juni 2015: 4,2 juta pengguna – November  2015; 5,9 juta pengguna).

Keempat, politisasi penerapan hukuman mati oleh pemerintah Jokowi. Praktek hukuman mati di Indonesia memiliki watak politis yang kuat yang menunjukkan tujuan pemidanaan ini bukan semata-mata untuk menghukum para penjahat, tapi juga melayani agenda di luar kepentingan penegakan hukum. Ini terlihat dari penggunaan instrumen hukum ini secara pragmatis untuk menopang kepentingan kekuasaan atau sebagai objek politisasi.

Di masa pemerintahan Jokowi, isu hukuman mati digunakan sebagai komoditas politik untuk tujuan menopang popularitas dan menyelamatkan legitimasi atas kapasitas dan kepemimpinannya di masa publik. Dari Januari hingga April 2015, atau hanya dalam kurang dari 4 (empat) bulan, pemerintahan Joko Widodo mengeksekusi 14 terpidana mati di mana seluruhnya terkait kasus Narkotika.  Momentum eksekusi terpidana mati itu dijalankan di tengah pemerintahannya tersandera oleh konflik berlarut antara KPK-Polri, yang mengakibatkan legitimasi dan kapasitas kepemimpinannya didera keraguan publik.[2]

Kelima, penerapan hukuman mati yang diskriminatifHukuman mati diterapkan secara diskriminatif dan bias kelas. Bentuk pemidanaan ini cenderung dikenakan kepada pelaku-pelaku kejahatan dari strata sosial-ekonomi yang lemah, serta tidak memiliki akses atas kekuatan modal (uang) dan politik. Pada sejumlah kasus eksekusi terpidana mati era pemerintahan Presiden Jokowi, mereka yang dieksekusi rata-rata adalah kurir dan perannya minim, dan bahkan, tidak ikut dalam perencanaan kejahatan tersebut.

Misalnya eksekusi terhadap Ranni Andriani alias Melisa Aprillia di mana Rani adalah kurir yang disuruh oleh Terdakwa lain. Selain itu, upayanya untuk menjadi Justice Collaborator karena dirinya mengungkapkan jaringan pengedar narkotika juga tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Kondisi serupa terjadi dalam kasus Marry Jane Fiesta Veloso, seorang korban perdagangan manusia yang dijebak menjadi kurir narkotika, namun dijatuhi vonis pidana mati dan nyaris dieksekusi.[3]

Keenam, melakukan eksekusi terhadap korban peradilan sesat (Unfair Trial). Berbagai bentuk penyimpangan dalam proses peradilan yang dilalui oleh terpidana mati tidak pernah menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meninjau ulang pelaksanaan eksekusi. Jenis penyimpangan yang paling banyak terjadi adalah praktek penyiksaan terhadap calon tersangka yang dilakukan oleh penyidik selama proses interogasi atau penyidikan sebagai alat yang efektif untuk mendapat keterangan, meminta dan bahkan memaksakan sebuah pengakuan. Penyiksaan dan intimidasi merupakan bagian dari persoalan yang melekat dalam praktek hukuman mati di Indonesia. Hal itu terindikasi dari pengakuan yang diungkapkan oleh sejumlah terpidana mati yang mengalami tekanan, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.[4]

Di antara terpidana mati yang mengalami penyiksaan itu adalah Zulfiqar Ali, warga negara Pakistan. Dia ditangkap pada 21 November 2004 dan didakwa atas kepemilikan 300 gram heroin. Pada 2005 Zulfiqar Ali dijatuhi vonis mati dan Mahkamah Agung pada 2006 mengukuhkan putusan itu. Dalam pengakuannya, selama diinterogasi oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta dia disekap dibuah rumah dan disiksa, serta diancam akan dibunuh agar menandatangani pengakuan. Dia harus dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi akibat penyiksaan itu.

Zainal Abidin, terpidana mati warga Indonesia yang telah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung pada April 2015, juga terindikasi mengalami penyiksaan. Dia ditangkap pada 2000 atas kepemilikan 58,7 kilogram ganja. Pada 2001 dijatuhi vonis 18 tahun penjara, namun di Pengadilan Tinggi diubah jadi hukuman mati. Pada 2015 upaya Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan Grasi ditolak. Zainal Abidin sempat memberikan keterangan di muka sidang bahwa dirinya terpaksa mengarang cerita dan BAP karena disiksa.

 Bentuk penyiksaan lain bagi terpidana mati adalah mereka yang kasusnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun menunggu eksekusi yang cukup lama (death row phenomenon), bahkan sudah banyak terpidana mati yang sudah dipenjara lebih dari 10 tahun. Masa tunggu yang lama dan faktor-faktor lain di dalam tahanan menimbulkan dampak bagi terpidana berada dalam kecemasan, mengalami trauma mental, dan penurunan kondisi fisik di dalam tahanan.

 

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

 Penerapan hukuman mati menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan atas hak untuk hidup di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Ironisnya, pelanggaran atas hak asasi ini melalui penerapan hukuman mati terjadi di tengah perubahan politik, hukum dan HAM pasca Reformasi 1998. Hukuman mati malah menjadi instrumen yang semakin populer saat kuatnya desakan terhadap reformasi sistem hukum dan tuntutan perbaikan kondisi HAM tanpa mempertimbangkan filosofi pemindaan itu sendiri.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) menilai, hukuman mati yang sejatinya merupakan warisan produk hukum kolonial Belanda di mana di negara asalnya jenis hukuman ini sudah dihapuskan, merupakan jenis hukuman yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Di tengah semakin kuatnya arus penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi negara-negara di dunia sebagai pilar demokrasi maka sudah sepantasnya hukuman mati ini dihapuskan.

Atas dasar di atas, maka kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI), mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk :

  1. Melakukan moratorium eksekusi terpidana mati di Indonesia;
  2. Membentuk tim independen untuk mengaksesmen praktek-praktek peradilan sesat khususnya untuk kasus-kasus terpidana mati dan menjalankan rekomendasi tim tersebut untuk mengubah hukuman meraka;
  3. Mengubah hukuman seluruh terpidana mati baik berdasarkan rekomendasi dan temuan tim independen maupun yang tidak;
  4. Menjamin proses yang adil bagi setiap orang yang terlibat dengan masalah hukum, khususnya bagi mereka yang diancam dengan pidana mati dengan memberikan hak-hak mereka sebagai tersangka, seperti:akses terhadap bantuan hukum, penerjemah dan perwakilan konsuler serta bebas dari segala bentuk penyiksaan, dan pertimbangan grasi yang tidak berdasarkan formalitas atau teknis yudisial;
  5. Menghapus ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

 

Jakarta, 9 Oktober 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI)

Imparsial, YLBHI, KontraS, ELSAM, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, PBHI, PKNI, ILR, INFID, MAPPI FH-UI, Migrant CARE, ICJR, FIHRRST

Bagikan :

Pertemuan di Istana, pakar hukum minta Jokowi hentikan hukuman mati

Merdeka.com – Ahli hukum tata negara, Todung Mulya Lubis mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 22 pakar hukum di Istana Merdeka, sore tadi adalah bagian dari tahapan dalam menyusun peta reformasi hukum di Indonesia. Presiden mendapat banyak masukan dalam pertemuan ini.

“Misalnya konsen mengenai pemberantasan korupsi. Kita minta pada presiden, tolong supaya tidak ada revisi Undang-undang KPK (Komisi PemberantasanKorupsi),” ujar Todung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/9).

“Kita juga minta kepada presiden supaya PP 99 mengenai remisi itu tidak diubah. Jadi koruptor itu tidak mendapatkan remisi,” sambung dia.

Selain itu, para pakar hukum juga mengusulkan, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu segera diselesaikan. Tak hanya sebatas menuntaskan kasus pelanggaran HAM tahun 1965 melainkan kasus pelanggaran HAM lain seperti kasus kematian Munir Said Thalib.

Dalam pertemuan yang kurang lebih berlangsung tiga jam itu, para pakar hukum sempat menyinggung persoalan hukuman mati yang ditegakkan di Indonesia. Pakar hukum menilai, hukuman mati tak bisa menyelesaikan masalah.

“Tidak ada efek jera yang ditimbulkan oleh hukuman mati di dunia sekali pun. Bisnis narkoba itu bisnis well organization crime yang melibatkan semua pihak. Fredi Budiman sudah memberikan contoh mengenai itu,” jelas dia.

Todung melanjutkan, para pakar hukum menyarankan agar pemerintah melihat penerapan hukuman mati di negara-negara lain. Hukuman mati sudah ditinggalkan banyak negara di dunia karena dianggap masuk dalam kategori pelanggaran HAM.

“Hukuman mati sudah ditinggalkan di banyak negara di dunia. Kalau ada yang mengatakan hukuman mati masih diperlakukan di Amerika itu hanya di beberapa negara bagian,” ujar dia.

Todung juga menuturkan, pemerintah perlu melakukan studi independen mengenai dampak hukuman mati. Apakah memberi efek jera kepada pelaku kejahatan atau malah sebaliknya.

“Tapi kalau presiden tetap melakukan hukuman mati, itu keputusan presiden,” tandasnya.

 

Reporter : Supriatin

 

Bagikan :

After Idul Fitri, executions to go ahead as usual in Indonesia

President Jokowi must reconsider the impending executions the country’s judicial system is still being far from fair and there is no data to support death penalties being any deterrent to drug use.

The third wave of executions is expected to be carried out after the Idul Fitri holidays, as Attorney General Muhammad Prasetyo has stated.
This is a move that will definitely mar Indonesia’s already-poor human rights record, considering that the right to life is non-derogable – a right that cannot be reduced or suspended under any circumstances.

This non-derogable right is stated in Article 28 of the Indonesian Constitution, along with freedom from torture, freedom of thought, conscience and religion, freedom from slavery or involuntary servitude, the right to recognition as a person before the law, and the right not to be convicted by virtue of retroactive criminal legislation.

Indonesia ratified the International Covenant on Civil and Political Rights over a decade ago, in 2005, one of the instruments that urges states to have a high regard and respect for life, as echoed in our 1999 Law on human rights.

Those laws demonstrate that, in theory, Indonesia should reject the death penalty. However it was adopted in 1918 and is incorporated within the Criminal Code, a Dutch colonial legacy that even the Dutch abandoned in 1870.

In addition, the death penalty in a faulty judicial system that has weak law enforcement is especially vulnerable. The fact that many judges and other officials are arrested for corruption shows just how much our judicial system is full of manipulation and is, therefore, far from fair. Once a life is taken, it is final.

When misconduct occurs and the life of an innocent person is wiped out, the blood on our hands is there to stay.

Take the case of Zulfiqar Ali. Ali is a 52-year-old Pakistani who was a textile worker in Pasar Baru, Jakarta. He was arrested at his home, accussed of possessing 300 grammes of heroin in 2004. In June 2005, he was sentenced to death.

From his arrest until today, he has experienced misconduct on the judiciary’s part. During his pre-trial detention, Ali was denied a lawyer. Ali was only allowed access to a lawyer one month after his arrest, thus there was little time or resources to prepare his defence.

Ali was also denied contact with the Pakistani Embassy, clearly a violation of the Vienna Convention on Consular Services, ratified by Indonesia in 1982.

In addition, during detention he was severely beaten, tortured and forced into signing a confession. Ali had to undergo stomach and kidney surgery and is still in hospital. Torture is prohibited in all international law and also in our Constitution.

Moreover, Ali was initially only arrested as a witness to Gurdip Singh, who then told the police that the heroin was not his but Ali’s.

Gurdip later confessed that he had been tortured and forced into making this confession, as well as being promised a reduced sentence for saying the drugs belonged to Ali. He was the key witness in Ali’s case.

When the promise turned out to be empty and Gurdip was sentenced to death in the same case, he admitted that the heroin was his and not Ali’s (and that he had been forced into saying it was Ali’s in the first place), but the court simply ignored this confession.

Unfair trials have become somewhat of a trend. The case of Zainal Abidin, an Indonesian national executed last year, is another example. Zainal sent a request for a review of the court decision (PK) to the Palembang District Court in 2005, but it went “missing” and was only submitted to the Supreme Court ten years later, in 2015.

The Supreme Court chief justice, Hatta Ali, condemned the incident and called it a mistake.  The Supreme Court blamed the Palembang court. Zainal’s PK was finally decided in a matter of only a few days and rejected just two days before his execution.

He was transferred to isolation even before his PK was determined. Is this the kind of justice we use to take people’s lives?

Moreover, studies have found no empirical evidence that execution has any greater deterrent effect than long prison sentences.

According to Jeffrey A. Fagan, Columbia University director of the Center for Crime, Community and Law, the death penalty for drug crimes is proven to have no effect on drug markets, price or circulation.

He also found that people who commit a death-eligible crime have motivations that overwhelm the possibility of execution.

Furthermore, President Joko “Jokowi” Widodo’s overly used argument that 40-50 people die from drug abuse every day has been deemed inaccurate and outdated by a National Narcotics Agency (BNN) official.

The claim was based on “questionable methods and vague measures” according to Claudia Stoicescu, a doctoral researcher at the Centre for Evidence-Based Intervention at Oxford University.

Over 160 countries either have abolished the death penalty or are moving toward ending executions by introducing a moratorium in practice or in law.

Fewer than 40 countries still practice it, including Indonesia. However, attending the World Congress against the Death Penalty in Oslo last month gave me hope that universal abolition could actually be achieved within our lifetime. Abolition, or at least a moratorium, is long overdue here in Indonesia.

How much longer can we pretend to hold on to this illusion? With our judicial system evidently being far from fair and no data to support death penalties being any deterrent to drug use, it would not only be reasonable but also necessary for Jokowi to reconsider the impending executions.

 

Evitarossi S. Budiawan
(The writer is a researcher at Imparsial, The Indonesian Human Rights Monitor NGO.)

The Jakarta Post
20 July 2016

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati Desak Pemerintah Tinjau Ulang Hukuman Mati

JAKARTA — elshinta

Pemerintah Indonesia kembali akan melakukan eksekusi hukuman mati gelombang ketiga terpidana kasus narkoba dalam waktu dekat. Lima belas terpidana mati telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah, tempat eksekusi mati akan dilakukan.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati dalam jumpa pers di kantor Imparsial, Jakarta, hari Rabu (11/5) menyatakan prihatin dan menolak rencana eksekusi mati tersebut.

Koalisi tersebut menilai ada upaya untuk melakukan eksekusi secara diam-diam dan ini merupakan bagian dari ketidakterbukaan proses penegakan hukum yang sarat dengan penyalahgunaan wewenang dan prosedur.

Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Al Araf mengatakan seharusnya rencana eksekusi tahap tiga ini ditinjau kembali oleh pemerintah dan segera mencari solusi hukum yang lebih tepat dan manusiawi. Menurutnya pemerintah harus transparan soal daftar terpidana mati yang akan dieksekusi. Ketertutupan soal daftar ini akan menutup peluang adanya pengawasan secara eksternal terhadap siapa eksekusi dilakukan.

Selama ini, tambahnya, pemerintah tidak pernah transparan terhadap proses yang berlangsung, baik prosedur, kriteria pemberian atau penolakan grasi dan penentuan siapa saja yang masuk dalam tahapan eksekusi mati. Walhasil penentuan terpidana mati pun membuka peluang penyelewengan kewenangan yang besar.

Ketertutupan proses peradilan dan eksekusi terpidana mati ini, lanjut Al Araf, merupakan bentuk pelanggaran yang mengarah pada diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, serta membuka peluang pelanggaran HAM serius terkait nyawa manusia.

Selain itu, pelaksanaan eksekusi mati gelombang III ini baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing hanya akan memperlemah posisi tawar pemerintah Indonesia dan minimnya dukungan internasional terhadap perlindungan WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri.

“Kenapa hukuman mati harus ditolak karena secara prinsip tujuan pemidanaan dalam era kekinian tentu sudah bergeser bahwa tidak lagi tujuan pemidanaan dan penghukuman sebagai sarana pembalasan sekarang tujuan pemidanaan lebih kepada sarana koleksi sosial dan kontrol sosial. Hukuman mati secara esencial tidak menghormati nilai-nilai kemanusian dan peradaban itu sendiri,” kata Al Araf.

Pemerintah menolak menyebutkan nama-nama terpidana yang akan dieksekusi. Namun sejumlah nama di sebut-sebut akan masuk daftar diantaranya Mary Jane Veloso, Serge Atloui (warga Perancis yang eksekusinya ditunda pada April lalu), gembong narkoba Freddy Budiman dan Lindsay Sandiford warga negara Inggris yang menyelundupkan kokain senilai 2,5 juta dolar Amerika.

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan Indonesia harus kembali melakukan moratorium atau menghentikan sementara pelaksanaan eksekusi mati seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Pemerintah tambahnya harus mencari hukuman alternatif.

“Di negara kita berdasarkan diri pada prinsip prikemanusiaan yang adil dan beradab dan tidak ada peradaban kalau hukuman mati tetap dilaksanakan. Tidak ada peradaban tanpa kehidupan,” kata Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Sebelumnya Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan eksekusi mati gelombang tiga ini.

“Koordinasi sudah dilakukan, persiapan juga sudah dilakukan tinggal waktunya,” kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Lilik Darmanto mengatakan Polda Jawa Tengah telah menyiapkan 15 regu tembak yang terdiri atas 150 personil Brigade Mobil (Brimob) sebagai eksekutor hukuman mati. Messi hingga laporan ini disampaikan, belum ada kepastian kapan pelaksanaan hukuman mati tersebut akan dilakukan. [fw/em]

(Foto: VOA/Fathiyah Wardah)

Bagikan :

Jumlah Napi Narkotika Bertambah, Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera

Jakarta | Jurnal Asia
Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Hukuman Mati menyatakan bahwa hukuman mati bukanlah solusi atas tindak kejahatan di Indonesia, khususnya kejahatan narkotika. Hal itu disampaikan koalisi yang terdiri dari 16 lembaga swadaya masyarakat saat jumpa pers “Menolak Hukuman Mati dan Kebijakan yang Tidak Transparan” di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (11/5).

Sikap tersebut disampaikan menyikapi rencana pemerintah melakukan eksekusi mati ge­lombang ketiga terhadap ter­pidana mati kasus narkotika. Kepala Advokasi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Totok Yulianto menjelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah narapidana narkotika mes­kipun eksekusi hukuman mati dilakukan. Selama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah sudah men­jalankan eksekusi terpidana mati kasus narkoba dalam dua gelombang.

Enam terpidana mati di­eksekusi pada 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, Rabu (29/4), delapan terpidana mati juga dieksekusi. Totok memaparkan, pada Januari 2015, jumlah narapidana narkotika sebanyak 65.566 orang. Pada Mei 2015, jumlah napi kasus narkotika meningkat menjadi 67.808 orang.

“Padahal pemerintah sudah me­laksana­kan eksekusi hukuman mati di bulan Januari dan April. Ini me­nunjukan kalau hukuman mati bel­um menimbulkan efek jera. Data ini kami dapat dari Direktorat Jen­deral Pemasyarakatan,” kata Totok.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Imparsial Al Araf. Dia mengatakan, pemidanaan di era modern tak lagi berprinsip pada pembalasan, tetapi me­ngoreksi perilaku seseorang yang melanggar hukum supaya menjadi lebih baik.

“Kami sama sekali tidak men­dukung tindak kejahatan. Penolakan kami terhadap hukuman mati kami arahkan ke hu­kuman seumur hidup. Sebab hukuman mati jelas melanggar prinsip HAM,” ucap dia.
“Apalagi di dalam sistem peradilan yang masih bobrok ini banyak sekali terjadi pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan hukuman mati,” tambah Araf.

Dia mencontohkan kasus Zainal Abidin yang pengajuan peninjauan kembalinya ditolak dalam waktu empat hari. Hal itu terjadi karena Zainal sudah terlanjur masuk ke dalam daftar terpidana mati yang akan dieksekusi di gelombang kedua pada April 2015. “Bayangkan, proses hukum belum selesai, dan waktu pe­ngajuan PK langsung ditolak dalam tempo empat hari. Ini kan jelas di luar prinsip keadilan,” kata Araf.

Kepolisian sebelumnya me­nyebut eksekusi mati tahap ketiga akan dilakukan pertengahan bulan Mei 2016. Sejumlah regu tembak sudah disiapkan untuk menembak mati 15 terpidana kasus narkotika.

Polda Jateng tinggal menunggu instruksi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk eksekusi. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih merahasiakan waktu eksekusi mati dan identitas para terpidana.
(kcm)

Bagikan :

Portfolio Items