Pos

Imparsial Ungkit Janji Jokowi Grasi Untuk Terpidana Zulfiqar

Jakarta, CNN Indonesia — Imparsial mendesak negara untuk segera membersihkan nama baik terpidana mati kasus narkotika Zulfiqar Ali. Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra meminta pemerintah untuk tetap memberikan grasi kepada Zulfiqar meski ia telah wafat.

Zulfiqar diketahui telah meninggal dunia pada 31 Mei 2018 lalu akibat kanker hati stadium IV yang dideritanya.

“Kami mendesak pemerintah untuk tetap memberikan grasi kepada Zulfiqar meski dia sudah meninggal dunia,” terang dia di kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (8/6).

Ardi mengungkapkan jika Presiden Joko Widodo telah menjanjikan akan memberika grasi kepada Zulfiqar atas alasan kemanusiaan. Namun grasi itu tak kunjung turun karena belum ada pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).

Padahal imparsial telah mengajukan permohonan grasi kepada Jokowi pada 6 Maret 2018 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan dilanjutkan dengan menyerahkan salinan permohonan ke Pengadilan Negeri Tangerang pada 8 Maret 2018.

Salinan berkas itu pun telah diterima oleh MA pada 4 April 2018. Namun pertimbangan grasi tersebut tak kunjung turun hingga Zulfiqar wafat.

Padahal berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterima salinan permohonan berkas perkara MA harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden.

“Namun, berdasarkan konfirmasi kami ke Sekretariat Negara hingga kini belum ada pertimbangan dari MA,” terangnya.

Oleh karena itu Ia menyatakan pemerintah harus merehabilitasi nama baik Zulfiqar Ali agar keluarganya terutama anak-anaknya tahu dan yakin bahwa orang tua mereka tidak bersalah.

Ardi mengklaim Zulfiqar tidak bersalah dalam kasus kepemilikan narkoba jenis heroin seberat 300 gram. Zulfiqar kata dia adalah korban dari peradilan yang tidak adil (unfair trial).

“Dalam perjalanan kasusnya banyak terdapat kejanggalan selama proses hukum dan kuat dugaan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya tidak bersalah,” ujarnya.

Ia juga mengklaim pada tahun 2010 lalu, Hafid Abbas selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM di Kemenkumham telah melakukan investigasi dan menyimpulkan Zulfiqar tidak bersalah. (DAL/DAL)

 

SAH, CNN Indonesia | Sabtu, 09/06/2018 04:20 WIB

Bagikan :

“Negara Harus Memberikan Keadilan bagi Zulfiqar Ali dan Keluarganya”

Siaran Pers
Nomor: 07/SP/IMPARSIAL/VI/2018

 

IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor) turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Zulfiqar Ali, warga negara Pakistan pada hari Kamis, 31 Mei 2018 lalu. Zulfiqar Ali meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker hati stadium IV sejak lima bulan belakangan. Zulfiqar Ali adalah pria berkebangsaan Pakistan yang lahir di Lahore-Pakistan pada 1 Januari 1964 dan berprofesi sebagai pedagang tekstil (garmen) dan pakaian muslim di Pasar Baru Jakarta. Zulfiqar Ali divonis hukuman mati pada 14 Juni 2005 (14 tahun lalu) atas tuduhan kepemilikan narkotika (heroin) seberat 300 gram.

Zulfiqar Ali adalah korban dari peradilan yang tidak adil (unfair trial). Dalam perjalanan kasusnya, banyak terdapat kejanggalan selama proses hukum dan kuat dugaan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya tidak bersalah, seperti tidak diberikannya akses terhadap kuasa hukum selama proses penyidikan walaupun ancaman hukuman yang dituduhkan kepadanya lebih dari 5 tahun (hukuman mati), tidak diberikan akses terhadap kedutaan Pakistan, mengalami berbagai kekerasan dan penyiksaan dalam proses hukum, dan saksi kunci dalam kasus ini yakni Gurdip Singh mencabut keterangan di persidangan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya bukan pemilik 300 gram heroin tersebut dan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Pada tahun 2010, Prof. Dr. Hafid Abbas selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) HAM di Kementerian Hukum dan HAM sesungguhnya telah melakukan investigasi mendalam terhadap kasus Zulfiqar Ali. Investigasi ini kemudian menyimpulkan bahwa Zulfiqar Ali sebenarnya tidak bersalah dan karenanya merekomendasikan kepada Presiden agar memberikan grasi dan sesegera mungkin membebaskan Zulfiqar Ali dari segala hukuman.

Pada Juli 2016, sesaat sebelum eksekusi gelombang III, Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie bahkan telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan meminta agar Zulfiqar Ali tidak dieksekusi. Pada Oktober 2016, Komnas HAM juga telah menyerukan kepada Presiden agar memberikan grasi kepada Zulfiqar Ali dan mengatakan bahwa Zulfiqar Ali tidaklah bersalah. Komnas HAM meminta Presiden agar sesegera mungkin membebaskan Zulfiqar Ali dari segala hukuman. Lebih jauh, pada bulan Februari 2018 Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden yang isinya merekomendasikan kepada Presiden agar memberikan grasi kepada Zulfiqar Ali dengan sesegera mungkin atas dasar unfair trial.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menjanjikan akan memberikan grasi (pengampunan) kepada Zulfiqar Ali sepulang dari kunjungannya ke Pakistan pada bulan Januari lalu atas alasan kemanusiaan yakni akibat kanker hati stadium IV yang diderita oleh Zulfiqar Ali. Namun hingga ajal menjemput, grasi dari Presiden tidak kunjung tiba akibat dari belum adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung kepada Presiden. Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut merupakan syarat dikeluarkannya grasi oleh Presiden sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Imparsial selaku kuasa hukum Zulfiqar Ali, sebelumnya telah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2018 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2018 Imparsial juga telah menyerahkan salinan perrmohonan grasi tersebut kepada Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pengadilan tingkat pertama yang menghukum Zulfiqar Ali. Berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Tangerang, salinan berkas tersebut juga telah diserahkan dan diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 April 2018.

Pasal 10 Undang-Undang No. 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi berbunyi sebagai berikut: “Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden”. Namun, berdasarkan konfirmasi kami ke Sekretariat Negara hingga kini belum ada pertimbangan dari Mahkamah Agung atas permohonan tersebut kepadaa Presiden. Maka dengan demikian Mahkamah Agung telah melanggar batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait permohonan grasi yang diajukan oleh Zulfiqar Ali.

Imparsial sangat menyayangkan sikap Mahkamah Agung yang lalai dalam menindaklanjuti dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi Zulfiqar Ali ini. Fenomena ketidakprofesionalan Mahkamah Agung tidak terjadi kalai ini saja. Masih segar dalam ingatan kita tentang kasus terselipnya dokumen permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Zainal Abidin selama 10 tahun di Mahkamah Agung sebelum Zainal Abidin dieksekusi mati pada tahun 2015 lalu.

Lebih dari itu, Negara tidak bisa lepas tanggung jawab atas masalah ini. Zulfiqar Ali meninggal dunia hari Kamis lalu dengan meninggalkan keenam anaknya. Keadilan tetap harus diberikan kepada Zulfiqar Ali dan keluarganya yang harus menanggung akibat dari peradilan tidak adil yang diterima oleh Zulfiqar Ali sehingga harus mendekam di penjara selama belasan tahun dan akhirnya meninggal dunia. Negara harus membersihkan nama Zulfiqar Ali dengan cara memberikan Rehabilitasi.

Atas dasar tersebut, maka Imparsial:

1. Mendesak Negara agar sesegera mungkin memberikan keadilan kepada Zulfiqar Ali dan keluarganya dengan cara memberikan Rehabilitasi;

2. Menilai bahwa Mahkamah Agung telah lalai dalam mereformasi dan memperbaiki birokrasinya dan menuntut agar dilakukannya reformasi birokrasi secara total agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Jakarta, 8 Juni 2018

Al Araf, S.H., M.D.M
Direktur Eksekutif

Bagikan :

Statement delivered by IMPARSIAL to the United Nations High Commissioner for Human Rights, Mr. Zeid Ra’ad Al Hussein, at a meeting with CSOs on February 5, 2018 at the office of Komnas HAM RI

Thank you, Mr. Excellency. My name is Evitarossi Budiawan and I’m from IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor). I would like to use this opportunity to tell the case of Mr Zulfiqar Ali, a Pakistani death row prisoner whom we represent.

Mr. Zulfiqar Ali has been on death row for almost 14 years. Our investigation resulted in Mr. Ali being a victim of unfair trial in Indonesia, a practice that is still rife in our criminal justice system, and is innocent.

In 2010, under the instruction of the Minister of Law and Human Rights at the time, Prof. Hafid Abbas of the Ministry of Law and Human Rights conducted a thorough investigation of the case, which concluded in a recommendation to our President at the time, Mr. Susilo Bambang Yudhoyono, to clear Mr. Ali of all charges. Unfortunately, the Cabinet Minister was reshuffled before the clemency was granted. Mr. Abbas, later as a Komnas HAM Commissioner, has also sent an official letter to President Jokowi demanding for the release of Zulfiqar Ali in 2016.

In July 2016, Mr. Ali was scheduled to be executed but was spared at last minute when our former President, BJ Habibie, sent a direct letter to President Jokowi saying (specifically by name) that Mr. Ali was innocent and therefore should not be executed.

Dear Excellency, two months ago, Mr. Ali was diagnosed with stage iv liver cancer. When the time comes, he would leave his wife and 6 children. Time is now of all the essence.

Two weeks ago, President Jokowi addressed the Pakistani Parliament, who both then urged for the release of Mr. Ali, to which Mr. President essentially said yes.

Investigations have been conducted both from the government and our side, and both resulting in Mr. Ali being innocent. Now all that is left is the political will of the President to bring justice to this victim of unfair trial.

We therefore urge Dear Excellency Mr. High Commissioner to urge the Indonesian President to keep his promise in delivering justice for Mr. Zulfiqar Ali by immediately granting him clemency on humanitarian grounds in regards to Mr. Ali’s current medical condition.

Bagikan :

36th Session of the UN Human Rights Council Adoption of Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia

The final adoption of the third cycle of Universal Periodic Review (UPR) recommendations to Indonesia will be announced at:

Thursday, 21 September 2017, 12.00 – 15.00 (Geneva Time)
Palais des Nations, United Nations Office in Geneva, Switzerland

In addition to monitoring the responses from the Indonesian Government on the 75 pending UPR recommendations, Imparsial Researcher (Ms. Evitarossi Budiawan) will provide an oral intervention after the final adoption of UPR Indonesia recommendations delivered by Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, His Excellency Mr. Hasan Kleib.

The 36th UN Human Rights Council can be viewed live here:

http://webtv.un.org/live-now/watch/36th-regular-session-of-human-rights-council/4473498426001.

Bagikan :

Hukuman Mati Sebaiknya Jadi Pidana Alternatif

MediaIndonesia.com-LEMBAGA swadaya masyarakat Imparsial mengapresiasi kesamaan semangat antara pemerintah dan DPR yang menginginkan hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Peneliti Imparsial Evitarossi Budiawan menyebut hukuman mati sebagai hukuman alternatif merupakan jalan tengah dalam situasi saat ini meski sejatinya Imparsial menginginkan hukuman mati dihapuskan dalam RKUHP dan UU lainnya.

“Memang ini jalan tengah di tengah pro dan kontra hukuman mati. Ada mekanisme untuk koreksi (hukuman mati). Perubahan menjadi pidana alternatif merupakan progres,” ujar Evitarossi saat peluncuran laporan bertajuk Evaluasi Praktik Hukuman Mati Era Pemerintahan Jokowi di Kantor Imparsial Jakarta, kemarin.

Evita menambahkan mekanisme untuk mengkaji hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun harus melalui cara yang transparan.

Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra berpendapat penilaian terhadap evaluasi jangan berpatokan pada rasa penyesalan pelaku atau tidak mendapat resistensi publik karena ukurannya tak jelas.

Rasa menyesal akan sangat sulit didapatkan ketika pelaku sejak awal memang tidak melakukan tindak pidana tersebut tetapi dipaksa mengaku. Untuk itu, sebaik­nya evaluasi lebih ditekan­kan kepada apakah pelaku mendapatkan proses hukum yang adil atau tidak.

“Evaluasi yang kita ingin­kan ialah atas proses hukum yang tidak adil,” ucapnya.

Ia menambahkan perubahan vonis mati sebaiknya dilakukan melalui penetapan pengadilan dan bukan dilakukan tim independen seperti yang diusulkan Kementerian Hukum dan HAM.

Hal itu disebabkan vonis mati dijatuhkan lembaga peradilan sehingga yang berhak mengubah adalah lembaga pengadilan. “Pemerintah bisa memberikan rekomendasi kepada pengadil­an yang menyatakan bahwa hukuman terpidana mati layak diubah menjadi 20 tahun atau seumur hidup,” tukasnya.

Dalam 2,5 tahun masa kepemimpinan Jokowi, tercatat 18 orang telah dihukum mati. (Nyu/P-5)

Bagikan :

Urusan HAM di Era Jokowi Masih Jalan di Tempat

RMOL. Selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, penegakan HAM tidak mengalami progres yang berarti. Ketimbang menegakkan HAM, pemerintah lebih cenderung melanggar HAM. Di antaranya, pemerintah masih menggelar eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, perbaikan kondisi HAM di Indonesia belum juga menunjukkan kema­juan berarti. Walau ada beberapa agenda HAM yang tertuang dalam Nawa Cita, namun hingga kini implementasi agenda terse­but berjalan tanpa progres dan cenderung mengalami stagnasi.

“Penegakan HAM belum menjadi perhatian pemerin­tahan Jokowi-JK selama ini, khususnya dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup,” katanya di Jakarta.

Diterangkannya, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi-JKseiring praktik hukuman mati yang terus dilakukan. Sejak Jokowi memimpin, hingga kini tercatat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana yang dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Berlangsungnya huku­man mati menjadi satu indika­tor lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi terhadap HAM.

Imparsial, lanjut Al Araf, men­desak penghapusan hukuman mati dengan merevisi KUHP Indonesia dan mendorong pem­berlakuan moratorium terhadap eksekusi mati. “Kami mendesak agar praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional,” tegasnya.

Sementara peneliti Imparsial, Evitarossi S. Budiawan menu­turkan, sejumlah argumen yang mendasari mengapa praktik hu­kuman mati yang sejatinya mer­upakan warisan kolonial harus segera dihapus di Indonesia.

Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 hasil amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa pen­erapan hukuman mati untuk men­imbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru.

Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. “Keempat, peradilan yang sesat sering kali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa huku­man mati,” ujarnya.

Evitarossi menekankan, ber­lanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan ‘standing’ moral pemerintah Indonesia da­lam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menambahkan, selama dua tahun terakhir kasus-kasus intoleransi masih marak. Pelanggaran terhadap hak kel­ompok minoritas cenderung dibiarkan. Sebagian warga juga mengalami pemidanaan den­gan dalih melakukan penodaan agama. Sementara perusakan dan pelarangan tempat iba­dah masih terjadi di sejumlah daerah.

Persoalan itu bertambah parah karena penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mandeg padahal regulasi itu di­harapkan bisa memajukan kondisi kebebasan beragama dan berkeya­kinan di Indonesia. Sementara peraturan yang mengancam kebe­basan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan seperti UUPNPS Tahun 1965.

“Peraturan ini nyatanya ser­ing digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan ber­keyakinan di masyarakat bukan saja oleh kelompok intoleran tapi juga pemerintah,” tandas­nya. ***

Bagikan :

Jokowi told to assess deterrent effect of death penalty

The Jakarta Post – Human rights watchdog Imparsial has urged President Joko “Jokowi” Widodo to gather a team to assess the validity of his argument that the death penalty can create a deterrent effect for drug dealers.

Jokowi’s insistence to keep the death penalty is groundless and has shown the current government lacks political commitment to uphold human rights, Imparsial researcher Evitarossi S Budiawan said in Jakarta on Wednesday.

Jokowi allowed the execution of 18 death row convicts during his administration.

Evitarossi cited a study conducted by Jeffrey A. Fagan, Columbia University director of the Center for Crime, Community and Law, who found that there is no empirical evidence to suggest that execution has a greater deterrent effect than long prison sentences.

” [Jokowi] has to [be able to] prove that execution in Indonesia actually creates a deterrent effect,” Evitarossi said, adding that the research team should consist of experts. She believes the result of such an assessment would be a strong reason to scrap the death penalty from national law.

She asserted that Indonesia should join other countries already committed to the UN General Assembly’s Dec. 18, 2007 resolution calling for a moratorium on executions, a move by UN member countries toward abolishing the death penalty, since the right to live is a Constitutional right that should not be violated. (bbn)

 

Marguerite Afra Sapiie
The Jakarta Post

Bagikan :

Penegakan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan Belum Menjadi Prioritas Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

konpres-19-oktober-2016-2

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/X/2016

Pada 21 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia dua tahun. Masyarakat memiliki dan menaruh harapan yang besar kepada pemerintahannya untuk mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia, kehidupan demokrasi, dan reformasi sektor keamanan.

Meski demikian, IMPARSIAL menilai bahwa perbaikan kondisi HAM dan reformasi sektor keamanan selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa program telah dimulai dan dilaksanakan, namun tidak sedikit juga pekerjaan rumah yang ditinggalkan. Sejumlah agenda penting bidang HAM dan reformasi keamanan justru masih terbengkalai dan belum dijalankan.

Meski beberapa agenda HAM dan reformasi sektor keamanan telah tertuang dalam Nawacita dan didengungkan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye lalu, namun implementasi agenda-agenda itu, yang merupakan bagian penting dari demokratisasi, berjalan tanpa progres dan justru cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi seiring praktik hukuman mati terus diberlakukan. Sejak Jokowi awal memimpin pada Oktober 2014 hingga saat ini (Oktober 2016), tercatat paling tidak terdapat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana telah dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati ini menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK terhadap HAM untuk memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

Terdapat lima argumen yang mendasari mengapa praktik hukuman mati—yang sejatinya merupakan warisan kolonial—harus segera dihapus di Indonesia. Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 Hasil Amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa penerapan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru. Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. Keempat, unfair trial atau peradilan yang sesat seringkali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa hukuman mati. Kelima, berlanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan standing moral pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa pemerintahan Jokowi juga belum ada kemajuan yang signifikan. Ini terlihat dari maraknya aksi intoleransi yang masih dibiarkan oleh negara dan pelanggaran terhadap hak kelompok-kelompok minoritas. Pemidanaan terhadap minoritas dengan dalih melakukan penodaan agama, perusakan dan pelarangan tempat ibadah masih terjadi di sejumlah daerah. Diskriminasi atas dasar identitas keagamaan juga masih banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada Jemaat Ahmadiyah.

Inisiatif pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan selama dua tahun ini lemah. Penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mengalami stagnasi, sementara regulasi dan kebijakan lain yang mengancam dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan, seperti UU PNPS/1965, Perber Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM di lapangan kerapkali menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Pembela HAM berperan sangat penting, tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global akan tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peranan penting dalam mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma HAM, khususnya mengadvokasi korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), reformasi TNI yang dimulai sejak awal 1998 telah mengalami stragnasi. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tatanan negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah. Beberapa agenda reformasi yang masih belum terlaksana hingga sekarang yaitu restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), reformasi sistem peradilan militer, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista, serta belum terpenuhinya kesejahteraan prajurit TNI. Lebih dari itu, beberapa masalah dalam ranah itu juga bermunculan dan perlu secepatnya diselesaikan, seperti konflik antar anggota TNI-Polri, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi, serta kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. Kasus pembunuhan terhadap Munir menginjak 12 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Hingga kini, pembunuhan itu masih menyisakan pertanyaan. Sejumlah kejanggalan belum terungkap dan otak di balik pembunuhan itu masih bekeliaran bebas.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa reformasi. Terus berlarut dan tidak kunjung tuntasnya kasus pembunuhan Munir hingga 12 tahun masih memperlihatkan rendahnya komitment pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Karena itu, upaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauhmana komitmen pemerintah Jokowi dalam penegakan HAM, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang melindungi HAM.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan ke publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen Negara.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi yang pada masa Pilres 2014 dalam visi dan misinya secara jelas dan tegas mengusung “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu” dalam Nawacita ke-4 nya itu, hingga kini dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK upaya penyelesaian berbagai kasus tersebut tidak kunjung menemui kemajuan. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini tercatat menyisakan persoalan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi antara lain: kasus tragedi tahun 1965, kasus Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II, dan kasus Trisakti. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan dalih berkas tersebut belum lengkap. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan TNI/Polri terhadap masyarakat. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI/Polri terhadap masyarakat masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan (TNI/Polri) sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI/POlri itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, backing premanisme, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Upaya penyelesaian konflik Papua, Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan sinyal itikad baik dalam penyelesaian masalah Papua. Jokowi mendukung keterbukaan informasi dengan membuka akses bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di wilayah Papua, meskipun dalam praktiknya masih ada lembaga clearing house yang hanya berganti nama menghambat akses jurnalis asing. Presiden Jokowi mencoba menyelesaikan permasalahan Papua dengan mengedepankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Namun terbentuknya Kodam XVIII/Kasuari menunjukkan pendekatan keamanan juga masih digunakan dan bahkan semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan di Papua. Akibat penggunaan pendekatan keamanan tersebut masih terjadi insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Papua antara lain kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015, kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015, Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015, dan kasus penembakan hingga mati di Kabupaten Kepulauan Yapen yang membunuh dua orang pada 1 Desember 2015. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi tampaknya belum memiliki desain besar dan komprehensif dalam upaya menyelesaikan masalah Papua.

Atas dasar itu, IMPARSIAL mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar:

  1. Praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional. Salah satu solusinya yaitu melalui revisi KUHP Indonesia yang saat ini sedang berlangsung di DPR, dengan langkah terdekat yaitu mendorong pemberlakuan moratorium (penghentian) terhadap eksekusi mati;
  2. Terciptanya harmonisasi antara produk legislasi dan kebijakan yang satu dengan yang lain dalam pengaturan tentang kehidupan antarumat beragama dan berkeyakinan di Indonesia;
  3. Adanya sebuah UU yang kuat dan secara eksplisit menjamin kerja-kerja pada pembela HAM  dan hak-haknya. Upaya ini bisa diwujudkan melalui agenda revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;
  4. Pemerintah mengoreksi dinamika legislasi dan praktik dalam tata kelola keamanan yang menempatkan militerisme di luar koridornya dan dengan demikian tidak sejalan dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis (reformasi Peradilan Militer, restrukturisasi Koter, dsb);
  5. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dengan pengungkapan terhadap kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998 (tercatat 13 aktivis) sebagai starting point bagi pengungkapan kasus-kasus HAM lainnya;
  6. Mengedepankan dialog sebagai upaya penyelesaian konflik Papua secara damai.

 

Jakarta, 19 Oktober 2016

 

Al Araf

Direktur

Bagikan :

Evaluasi Praktek Hukuman Mati di Era Pemerintahan Presiden Jokowi-JK

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (HATI)

 

1. Pendahuluan

Atas nama perang melawan narkotika, pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan eksekusi terhadap 18 orang terpidana mati sebelum masa pemerintahannya genap berusia dua tahun. Eksekusi mati ini dalam pemerintahan Jokowi ini lebih tinggi dari 10 tahun zaman SBY. Argumen utama Jokowi-JK melakukan eksekusi karena hukuman mati merupakan obat yang paling efektif menanggulangi tingginya angka kejahatan narkotika di Indonesia sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika. Presiden Joko Widodo bahkan telah mendeklarasikan bahwa Indonesia dalam status darurat narkotika.

Data kuantitatif tentang korban kejahatan narkotika yang terus-menerus diulang sebagai argumen pembenaran eksekusi mati oleh Presiden Jokowi ternyata bukan merupakan data ilmiah yang dapat dipertangungjawabkan, melainkan statistik yang bersifat asumtif dan spekulatif. Kebijakan penerapan hukuman mati di era pemerintahan Jokowi –JK lebih terlihat lebih condong pada aspek politis untuk mendulang dukungan masyarakat yang terlanjur marah dan apatis terhadap situasi penegakan hukum di Indonesia, terlebih bila dibumbui dengan data yang hanya bersifat bombastis namun tidak akurat.

Tiga kali gelombang eksekusi di masa pemerintahan Jokowi – JK menunjukkan rendahnya komitmen keduanya terhadap penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak hidup. Janji manis saat kampanye yang terbungkus dalam Nawacita, yang salah satu poinnya adalah akan menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, hanya menjadi ornamen pemilu yang sudah berakhir sesaat setelah pencoblosan.

Dalam pelaksanaan eksekusi mati di era pemerintahan Jokowi-JK terindikasi kuat bahwa telah terjadi adanya salah penghukuman terhadap terpidana mati.[1] Pemerintah Jokowi – JK seolah menutup mata dari praktek mafia peradilan, kriminalisasi, korupsi, dan rekayasa kasus yang masih mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam kondisi penegakan hukum yang demikian, penerapan hukuman mati sangat berbahaya dan rentan terhadap kekeliruan dan kesalahan dalam penghukuman bagi pelaku kejahatan. Apabila seorang terpidana mati telah dieksekusi, maka tidak dimungkinkan untuk melakukan upaya koreksi atas kesalahan penghukuman.

Pemerintahan Jokowi – JK juga tidak bergeming dengan kritik yang datang dari berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun dunia internasional terkait dengan eksekusi mati yang dilaksanakan. Tanpa mempertimbangkan kecenderungan tren negara-negara internasional yang sebagian besar telah menghapus hukuman mati dari sistem hukum mereka -dari 198 negara anggota PBB, 98 negara di antaranya telah menghapus hukuman mati di dalam sistem hukum mereka, 7 negara telah menghapus hukuman mati untuk kejahatan umum (biasa), dan 35 negara lainnya melakukan moratorium terhadap eksekusi mati. Ini artinya bahwa lebih dari dua pertiga (2/3) negara di dunia memiliki kecenderungan menghapus hukuman mati dalam sistem hukum mereka. Hanya 58 negara di dunia, termasuk Indonesia yang masih mempraktekkan hukuman mati.

 

2. Berbagai Persoalan Eksekusi Mati di Era Jokowi – JK

Pertama, proses eksekusi cenderung tertutup dan tidak transparan. Sikap Pemerintah yang cenderung tertutup dalam mempersiapkan setiap tahap eksekusi mati, baik pada gelombang I, II maupun III, sangat berpotensi merugikan hak-hak para terpidana mati yang akan dieksekusi nantinya. Seharusnya, pemerintah melalui Kejaksaan Agung dapat bersikap terbuka dan mendengarkan kritik atau masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi mati.

Ketertutupan pemerintah terhadap proses eksekusi berpotensi menimbulkan permasalahan serius di tengah kondisi penegakan hukum di Indonesia cenderung masih korup dan jauh dari praktek ideal karena menutup peluang adanya pengawasan secara eksternal terhadap proses eksekusi dan kepada siapa eksekusi akan dilakukan. Pemerintah perlu diingatkan bahwa dalam proses eksekusi sebelumnya, beberapa nama terpidana justru merupakan korban peradilan yang tidak fair dan akuntabel.

Kedua, penolakan grasi tidak cermat dan cenderung emosional. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia akan menolak seluruh grasi yang diajukan oleh terpidana mati kasus narkotika. Artinya, bahwa sebelum grasi itu diajukan, Presiden Jokowi sudah membuat keputusan tanpa terlebih dahulu membaca dan atau mempertimbangkan alasan terpidana mati mengajukan grasi. Penyamarataan pada setiap kasus terpidana mati narkotika ini tentunya akan menghasilkan keputusan yang jauh dari rasa keadilan, sebab antara kasus terpidana mati narkotika dengan yang lainnya sudah pasti berbeda latar belakang, pola, dan karakternya.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati menilai, penolakan Grasi oleh Presiden Jokowi bagi terpidana mati kasus narkotika dilakukan dengan terburu-buru tanpa mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Presiden Jokowi seharusnya memeriksa dan bahkan bila perlu mengkaji secara mendalam apakah para terpidana mati tersebut sudah dihukum setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini wajib dilakukan berdasarkan proses penegakan hukum di Indonesia yang masih sangat korup sehingga bukan tidak mungkin terjadi kesalahan penghukuman atau rekayasa kasus.

Ketiga, eksekusi mati tidak terbukti memberikan efek penjeraanSalah satu argumen utama bagi penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan efek penjeraan kepada pelaku kejahatan. Argumen ini selalu didaur ulang dan direproduksi sebagai dalil pembenaran hukuman mati dengan hipotesis bahwa hukuman mati memiliki detterent effect terhadap kasus kriminalitas dalam masyarakat. Hipotesis ini begitu diyakini sebagai obat mujarab dan short cutketika menghadapi problemkriminalitas, ancaman keamanan serius, dan pelanggaran sosial lainnya yang begitu serius.

Apabila ditelisik lebih dalam, argumen efek jera selanjutnya tak pernah terbukti. Berdasarkan data penelitian yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)i, bahwa jumlah pengguna narkotika justru semakin meningkat. Pada tahun 2015, setelah dua gelombang eksekusi mati, angka pengguna narkotika justru meningkat hingga 1,7 juta pengguna dalam rentan waktu kurang dari enam bulan. (Data BNN: Juni 2015: 4,2 juta pengguna – November  2015; 5,9 juta pengguna).

Keempat, politisasi penerapan hukuman mati oleh pemerintah Jokowi. Praktek hukuman mati di Indonesia memiliki watak politis yang kuat yang menunjukkan tujuan pemidanaan ini bukan semata-mata untuk menghukum para penjahat, tapi juga melayani agenda di luar kepentingan penegakan hukum. Ini terlihat dari penggunaan instrumen hukum ini secara pragmatis untuk menopang kepentingan kekuasaan atau sebagai objek politisasi.

Di masa pemerintahan Jokowi, isu hukuman mati digunakan sebagai komoditas politik untuk tujuan menopang popularitas dan menyelamatkan legitimasi atas kapasitas dan kepemimpinannya di masa publik. Dari Januari hingga April 2015, atau hanya dalam kurang dari 4 (empat) bulan, pemerintahan Joko Widodo mengeksekusi 14 terpidana mati di mana seluruhnya terkait kasus Narkotika.  Momentum eksekusi terpidana mati itu dijalankan di tengah pemerintahannya tersandera oleh konflik berlarut antara KPK-Polri, yang mengakibatkan legitimasi dan kapasitas kepemimpinannya didera keraguan publik.[2]

Kelima, penerapan hukuman mati yang diskriminatifHukuman mati diterapkan secara diskriminatif dan bias kelas. Bentuk pemidanaan ini cenderung dikenakan kepada pelaku-pelaku kejahatan dari strata sosial-ekonomi yang lemah, serta tidak memiliki akses atas kekuatan modal (uang) dan politik. Pada sejumlah kasus eksekusi terpidana mati era pemerintahan Presiden Jokowi, mereka yang dieksekusi rata-rata adalah kurir dan perannya minim, dan bahkan, tidak ikut dalam perencanaan kejahatan tersebut.

Misalnya eksekusi terhadap Ranni Andriani alias Melisa Aprillia di mana Rani adalah kurir yang disuruh oleh Terdakwa lain. Selain itu, upayanya untuk menjadi Justice Collaborator karena dirinya mengungkapkan jaringan pengedar narkotika juga tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Kondisi serupa terjadi dalam kasus Marry Jane Fiesta Veloso, seorang korban perdagangan manusia yang dijebak menjadi kurir narkotika, namun dijatuhi vonis pidana mati dan nyaris dieksekusi.[3]

Keenam, melakukan eksekusi terhadap korban peradilan sesat (Unfair Trial). Berbagai bentuk penyimpangan dalam proses peradilan yang dilalui oleh terpidana mati tidak pernah menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meninjau ulang pelaksanaan eksekusi. Jenis penyimpangan yang paling banyak terjadi adalah praktek penyiksaan terhadap calon tersangka yang dilakukan oleh penyidik selama proses interogasi atau penyidikan sebagai alat yang efektif untuk mendapat keterangan, meminta dan bahkan memaksakan sebuah pengakuan. Penyiksaan dan intimidasi merupakan bagian dari persoalan yang melekat dalam praktek hukuman mati di Indonesia. Hal itu terindikasi dari pengakuan yang diungkapkan oleh sejumlah terpidana mati yang mengalami tekanan, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.[4]

Di antara terpidana mati yang mengalami penyiksaan itu adalah Zulfiqar Ali, warga negara Pakistan. Dia ditangkap pada 21 November 2004 dan didakwa atas kepemilikan 300 gram heroin. Pada 2005 Zulfiqar Ali dijatuhi vonis mati dan Mahkamah Agung pada 2006 mengukuhkan putusan itu. Dalam pengakuannya, selama diinterogasi oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta dia disekap dibuah rumah dan disiksa, serta diancam akan dibunuh agar menandatangani pengakuan. Dia harus dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi akibat penyiksaan itu.

Zainal Abidin, terpidana mati warga Indonesia yang telah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung pada April 2015, juga terindikasi mengalami penyiksaan. Dia ditangkap pada 2000 atas kepemilikan 58,7 kilogram ganja. Pada 2001 dijatuhi vonis 18 tahun penjara, namun di Pengadilan Tinggi diubah jadi hukuman mati. Pada 2015 upaya Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan Grasi ditolak. Zainal Abidin sempat memberikan keterangan di muka sidang bahwa dirinya terpaksa mengarang cerita dan BAP karena disiksa.

 Bentuk penyiksaan lain bagi terpidana mati adalah mereka yang kasusnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap namun menunggu eksekusi yang cukup lama (death row phenomenon), bahkan sudah banyak terpidana mati yang sudah dipenjara lebih dari 10 tahun. Masa tunggu yang lama dan faktor-faktor lain di dalam tahanan menimbulkan dampak bagi terpidana berada dalam kecemasan, mengalami trauma mental, dan penurunan kondisi fisik di dalam tahanan.

 

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

 Penerapan hukuman mati menunjukkan bahwa jaminan dan perlindungan atas hak untuk hidup di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Ironisnya, pelanggaran atas hak asasi ini melalui penerapan hukuman mati terjadi di tengah perubahan politik, hukum dan HAM pasca Reformasi 1998. Hukuman mati malah menjadi instrumen yang semakin populer saat kuatnya desakan terhadap reformasi sistem hukum dan tuntutan perbaikan kondisi HAM tanpa mempertimbangkan filosofi pemindaan itu sendiri.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) menilai, hukuman mati yang sejatinya merupakan warisan produk hukum kolonial Belanda di mana di negara asalnya jenis hukuman ini sudah dihapuskan, merupakan jenis hukuman yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Di tengah semakin kuatnya arus penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi negara-negara di dunia sebagai pilar demokrasi maka sudah sepantasnya hukuman mati ini dihapuskan.

Atas dasar di atas, maka kami yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI), mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk :

  1. Melakukan moratorium eksekusi terpidana mati di Indonesia;
  2. Membentuk tim independen untuk mengaksesmen praktek-praktek peradilan sesat khususnya untuk kasus-kasus terpidana mati dan menjalankan rekomendasi tim tersebut untuk mengubah hukuman meraka;
  3. Mengubah hukuman seluruh terpidana mati baik berdasarkan rekomendasi dan temuan tim independen maupun yang tidak;
  4. Menjamin proses yang adil bagi setiap orang yang terlibat dengan masalah hukum, khususnya bagi mereka yang diancam dengan pidana mati dengan memberikan hak-hak mereka sebagai tersangka, seperti:akses terhadap bantuan hukum, penerjemah dan perwakilan konsuler serta bebas dari segala bentuk penyiksaan, dan pertimbangan grasi yang tidak berdasarkan formalitas atau teknis yudisial;
  5. Menghapus ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

 

Jakarta, 9 Oktober 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI)

Imparsial, YLBHI, KontraS, ELSAM, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, PBHI, PKNI, ILR, INFID, MAPPI FH-UI, Migrant CARE, ICJR, FIHRRST

Bagikan :