Pos

Imparsial Minta Hukuman Mati Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, semestinya pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai indikator-indikator dalam menentukan vonis hukuman mati kepada seseorang. Hal tersebut sangat diperlukan karena hukuman mati sulit untuk dikoreksi.

“Sampai saat ini tidak ada indikasi yang terukur dalam menentukan siapa, mengapa dan kapan seorang terpidana dijatuhi hukuman eksekusi mati,” ujar Al Araf dalam diskusi di Jakarta Selatan, Minggu (1/5/2016).

Menurut dia, sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini masih sangat rawan. Kalau hukuman mati tetap diterapkan, maka persoalannya akan meluas dan menyinggung pesoalan hak asasi manusia.

Jika sudah seperti itu, sebut dia, pemerintah tidak mengamalkan nilai-nilai nawacita yang sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi sebagai janji politiknya saat itu.

Saat ini, menurut Al Araf, vonis hukuman mati menjadi sebatas kesan bahwa pemerintah tengah membangun pemerintahan yang tegas.

“Padahal, secara substansi hukum proses penetapan vonis kurang kuat. Karenanya, secara jangka pendek dan jangka panjang, kami menuntut pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati bagi para narapidana,” kata Al Araf.

Maka dari itu, lanjut Al Araf, penerapan hukuman mati harus dihentikan. Pemerintah seharusnya melakukan moratorium pada undang-undang tersebut.

Pada kenyataannya, kata dia, penerapan hukuman mati tidak berdampak signifikan dalam mengurangi angka kejahatan baik dari jenis kejahatan narkotika maupun terorisme.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Imparsial, sebutnya, selama kurun waktu 1,5 tahun kepemimpinan Jokowi tercatat ada 71 vonis eksekusi mati sudah dijatuhkan.

Dari jumlah itu, terdapat 52 kasus terkait dengan kejahatan narkotika, sementara 19 kasus sisanya merupakan kejahatan pembunuhan, pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.

Dari seluruh kasus itu, ada 14 terpidana yang telah dieksekusi pada 2015 lalu.

Penulis : Fachri Fachrudin
Editor : Erlangga Djumena
Bagikan :

Four Chinese in line as executions loom

The Jakarta Post – As public concern about the government’s next round of executions grows, the Supreme Court has announced that four Chinese nationals are among those on death row.

The ruling, which was published on the court’s website on Wednesday, was the rejection of a case review filed by four Chinese nationals Chen Hongxin, Jian Yuxin, Gan Chunyi and Zhu Xuxiong.

The four were sentenced to death by a Supreme Court cassation panel in mid 2007, along with another Chinese national, Zhang Manquan.

The five Chinese nationals were found guilty of drug trafficking following a 2005 police raid on what was dubbed at the time as Southeast Asia’s largest illicit drug-manufacturing factory in Banten, along with Frenchman Serge Areski
Atlaoui.

Atlaoui who escaped execution in April last year pending an appeal process, is also back on the list after his plea was rejected by the Jakarta State Administrative Court.

Although the government has announced that the third round of executions is on the way, the schedule and list of those to be executed is not yet available, causing anxiety among inmates, their lawyers as well as anti-death penalty campaigners.

It is also not clear whether the five Chinese are on the list for the planned third round of executions.

Speculation is rife that the government will execute 14 drug trafficking convicts sometime this year.

But, the plan is yet to be confirmed by any government official, although some have made public statements that emphasized the government’s strong conviction that killing drug traffickers was the best way to eradicate drug-related crime.

“There has never been any explanation about how the government comes up with the death-row list. How the government grants clemency to some, but not others. The process must be clear,” said activist Poengky Indarti of human rights watchdog Imparsial.

Indonesia’s execution of 14 convicts in two rounds last year — consisting of Indonesians and foreigners, including those from Australia and Brazil — has sparked criticism from domestic and international human rights campaigners and world leaders, with the latest coming from German Chancellor Angela Merkel.

Azas Tigor Nainggolan, a member of the legal division of the Indonesian Bishops Conference ( KWI ), called for a moratorium on the death penalty, saying that “since legal proceedings are prone to miscarriages of justice, Jokowi should form a team to review all cases related to the death penalty to ensure they have undergone a fair legal process”.

Attorney General Muhammad Prasetyo said recently that his office would not stop executing death-row drug convicts, while Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan has expressed support for the plan.

Critics say that such an on-and-off policy only creates uncertainty and that imposing capital punishment on drug dealers is not a deterrent, since it is against the principles of restorative justice.

Prasetyo said he could not give details of the plan as it might interfere with preparations for the executions. He also lamented the fact that case review petitions were often used by convicts to dodge executions. “In the future, we want there to be no legal loophole that can make our task difficult,” he added.

Prasetyo also dismissed concerns that the lack of transparency could be misused by certain parties to extract payment for efforts to secure convicts’ clemency. “It is illogical. We don’t have the authority to grant clemency,” he said.

On Thursday, Luhut refused to comment on the planned executions, claiming that he had yet to receive information about the Chinese nationals.

(Ina Parlina, Margareth S. Aritonang and Nurul Fitri Ramadhani)

Bagikan :

Menghapus Hukuman Mati, Memutus Budaya Kekerasan

Jakarta, CNN Indonesia — Hukuman mati yang diterapkan pemerintah Indonesia dianggap sebagai bentuk balas dendam terhadap pelaku kejahatan. Dasar kebijakan tersebut tidak sesuai dengan perubahan paradigma hukum pidana kontemporer.

Pernyataan tersebut diutarakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Indonesia, Lucia Ratih Kusumadewi. Ia berkata, penerapan hukuman mati sebenarnya hanya memperpanjang rantai kejahatan.

“Hukuman mati adalah bentuk pembalasan. Itu hanya akan menambah permasalahan,” ujarnya saat ditemui pada diskusi bertajuk Hukuman Mati dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (6/1).

Lucia menjadikan pemberitaan media massa tentang kekerasan sebagai titik tolak pendapatnya. Menurutnya, berita-berita yang dihasilkan oleh pewarta di Indonesia didominasi pelbagai macam kekerasan, baik terhadap anak-anak maupun wanita.

Lucia menuturkan, masyarakat pun akhirnya menganggap kekerasan sebagai sebuah kewajaran atau yang dalam ilmu filsafat dikenal dengan istilah banalism of evil. “Begal dibakar, perempuan diperkosa, maling dipukulin, semua sudah terbiasa,” ucapnya.

Lucia mengatakan, mendukung eksistensi hukuman mati berarti mempertahankan masyarakat berada di lingkaran kekerasan. Padahal, untuk membangun komunitas yang beradab, lingkaran kekerasan tersebut haruslah dipotong.

Menghapus hukuman mati, menurut Lucia, adalah titik awal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghapus kekerasan.
Di sisi lain peneliti kelompok masyarakat sipil Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Al Araf, menyebut kemiskinan, ketidakadilan dan simbosis mutualisme antara pejabat negara dan pelaku kejahatan sebagai akar kejahatan yang harus dinihilkan pemerintah.

Al berkata, pemerintah tidak relevan jika masih menganggap hukuman mati sebagai jalan keluar mengurangi tingkat kejahatan.

Berkaca pada penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, Al berkata, “Dalam aspek krimonologi, akar kejahatan itulah yang seharusnya diperbaiki. Pada faktanya, hukuman mati terbukti tidak dapat menurunkan kejahatan narkotika.”

Peneliti Institute for Criminal Justice System, Anggara Suwahju, menuturkan rancangan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih dibahas DPR mengatur hukuman mati sebagai pidana khusus yang akan selalu diancamkan secara alternatif.
Pada draf itu terdapat 15 tindak pidana yang diancam hukuman mati. Para legislator hanya  mengurangi satu tindak pidana dari KUHP yang saat ini masih berlaku.

“Indikator ancaman pidana mati terhadap tindak pidana di RUU itu tidak jelas, apakah berdasarkan dampak kejahatan atau tingkat keseriusan kejahatannya,” kata Anggara. Ia menilai, terdapat RUU KUHP tidak konsisten menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati.

Lucia berkata, menghapus hukuman mati dari sistem hukum Indonesia membutuhkan usaha dan waktu yang panjang. “Selama praktisi hukum masih menjadi budak politik, tujuan tersebut akan sulit terwujud,” ucapnya. (pit)

 

Sumber : CNN Indonesia
Foto : Antara Foto-Yudhi Mahatma

Bagikan :

Hukuman Mati Menandakan Masyarakat Indonesia Sudah ‘Sakit’

Benarkah dukungan terhadap penerapan hukuman mati menandakan bahaya bagi masyarakat Indonesia?

MajalahKartini.co.id – Penerapan hukuman mati yang sudah dilakukan Indonesia setahun belakangan masih menuai pro kontra sampai saat ini. Hal ini juga seperti ditentang oleh seorang Dosen Universitas Indonesia, Lucia Ratih Kusumadewi.

“Sebagian besar masyarakat Indonesia menghendaki adanya hukuman mati, apakah masyarakat kita memang sakit?” ujarnya dalam diskusi publik Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Rabu (06/01)

Menurutnya, hukuman mati dalam perspektif sosiologi hanya memperlihatkan watak dari kalangan sosial tertentu. Hal inilah yang menjadi satu lingkaran kecemasan apakah karakter masyarakat di Indonesia memang sakit.

Dalam penjelasannya, Lucia menuturkan bahwa dalam negara yang beradab ketika terdapat satu berita terkait kekerasan maka berita tersebut akan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.

Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang dalam kehidupan sehari-hari diwarnai oleh berita kekerasan dan seolah sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Dengan adanya fenomena ini, maka Lucia juga mengatakan bahwa karakter masyarakat yang sakit sudah ada di Indonesia.

Tidak hanya dengan berita-berita kekerasan, namun dicantumkannya hukuman mati menambah fakta bahwa kekerasan memang sudah mengakar di Indonesia. “Hukuman mati bukan masalah hukum semata tapi masalah yang mengakar dalam masalah sosial kita,” tambahnya.

Seperti diketahui, Indonesia masuk dalam 54 negara di dunia yang melaksanakan hukuman mati dalam memutuskan keadilan. Setahun lalu, hukuman mati sudah diterima oleh gembong narkoba di Indonesia. (Foto: Gloria Safira)

Sumber : majalahkartini.co.id

Bagikan :

Hukuman Mati Turunkan Kejahatan Hanya Ilusi

Metrotvnews.com, Jakarta: Efek jera dari penerapan hukuman mati disebut hanya ilus. Angka kejahatan malah menunjukkan peningkatan.

Alih-alih berbangga dengan menjadikan eksekusi mati sebagai prestasi, penegak hukum diminta untuk lebih berkaca diri dan membenahi proses hukum serta membersihkannya dari korupsi.

“Ada ilusi bahwa hukuman mati bisa menurunkan angka kejahatan. Buktinya sampai sekarang kejahatan selalu ada, variasi kejahatan banyak. Angka peredaran narkoba saja tetap banyak,” cetus Direktur Imparsial Al Araf, dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia’, di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Dia mencontohkannya dengan eksekusi mati tiga terpidana narkoba Ayodya Prasad Chaubey, Saelow Prasad (keduanya warga negara India), dan Namsong Sirilak, warga negara Thailand pada 2004.

Tahun itu adalah permulaan gencarnya negara menerapkan kebijakan agresif terhadap peredaran narkoba. Dua tahun sebelum itu, Pemerintah meresmikan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang sebelumnya beridentitas Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang dianggap belum bekerja optimal.

Sayangnya, lanjut Al Araf, eksekusi mati itu tak memberi efek berarti pada harapan turunnya angka peredaran dan penggunaan narkoba pada tahun-tahun berikutnya.

Survei yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia setidaknya menunjukkan kecenderungan itu.

Pada 2011, menurut BNN, angka prevalensi (perhitungan sebaran) penyalahgunaan narkoba mencapai 2,2 persen dari populasi atau setara dengan 3,8-4,2 juta orang. Angka ini naik sebesar 0,21 persen dibandingkan tahun 2008. Diperkirakan, tingkat prevalensi narkoba pada 2015 akan mencapai 2,8 persen atau 5,1 juta orang.

“Kalau (angka kejahatan) tetap tingi berarti obatnya salah. Bukan di hukuman mati akarnya. Akarnya apa? Ketidakadilan di Republik ini yang timbulkan kejahatan, tingkat kesejahteraan, relasi kekuasaan dan pelaku kejahatan juga jadi sumber-sumber angka kejahatan. Benahi dulu proses peradilannya agar mengadili seadil-adilnya. Hukuman mati tidak akan menjawab apa-apa,” lanjut Al Araf.

KRI

Sumber : news.metrotvnews.com

Bagikan :