Pos

Hukuman Mati Menandakan Masyarakat Indonesia Sudah ‘Sakit’

Benarkah dukungan terhadap penerapan hukuman mati menandakan bahaya bagi masyarakat Indonesia?

MajalahKartini.co.id – Penerapan hukuman mati yang sudah dilakukan Indonesia setahun belakangan masih menuai pro kontra sampai saat ini. Hal ini juga seperti ditentang oleh seorang Dosen Universitas Indonesia, Lucia Ratih Kusumadewi.

“Sebagian besar masyarakat Indonesia menghendaki adanya hukuman mati, apakah masyarakat kita memang sakit?” ujarnya dalam diskusi publik Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Rabu (06/01)

Menurutnya, hukuman mati dalam perspektif sosiologi hanya memperlihatkan watak dari kalangan sosial tertentu. Hal inilah yang menjadi satu lingkaran kecemasan apakah karakter masyarakat di Indonesia memang sakit.

Dalam penjelasannya, Lucia menuturkan bahwa dalam negara yang beradab ketika terdapat satu berita terkait kekerasan maka berita tersebut akan menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.

Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang dalam kehidupan sehari-hari diwarnai oleh berita kekerasan dan seolah sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Dengan adanya fenomena ini, maka Lucia juga mengatakan bahwa karakter masyarakat yang sakit sudah ada di Indonesia.

Tidak hanya dengan berita-berita kekerasan, namun dicantumkannya hukuman mati menambah fakta bahwa kekerasan memang sudah mengakar di Indonesia. “Hukuman mati bukan masalah hukum semata tapi masalah yang mengakar dalam masalah sosial kita,” tambahnya.

Seperti diketahui, Indonesia masuk dalam 54 negara di dunia yang melaksanakan hukuman mati dalam memutuskan keadilan. Setahun lalu, hukuman mati sudah diterima oleh gembong narkoba di Indonesia. (Foto: Gloria Safira)

Sumber : majalahkartini.co.id

Bagikan :

Hukuman Mati Turunkan Kejahatan Hanya Ilusi

Metrotvnews.com, Jakarta: Efek jera dari penerapan hukuman mati disebut hanya ilus. Angka kejahatan malah menunjukkan peningkatan.

Alih-alih berbangga dengan menjadikan eksekusi mati sebagai prestasi, penegak hukum diminta untuk lebih berkaca diri dan membenahi proses hukum serta membersihkannya dari korupsi.

“Ada ilusi bahwa hukuman mati bisa menurunkan angka kejahatan. Buktinya sampai sekarang kejahatan selalu ada, variasi kejahatan banyak. Angka peredaran narkoba saja tetap banyak,” cetus Direktur Imparsial Al Araf, dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia’, di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Dia mencontohkannya dengan eksekusi mati tiga terpidana narkoba Ayodya Prasad Chaubey, Saelow Prasad (keduanya warga negara India), dan Namsong Sirilak, warga negara Thailand pada 2004.

Tahun itu adalah permulaan gencarnya negara menerapkan kebijakan agresif terhadap peredaran narkoba. Dua tahun sebelum itu, Pemerintah meresmikan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang sebelumnya beridentitas Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang dianggap belum bekerja optimal.

Sayangnya, lanjut Al Araf, eksekusi mati itu tak memberi efek berarti pada harapan turunnya angka peredaran dan penggunaan narkoba pada tahun-tahun berikutnya.

Survei yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia setidaknya menunjukkan kecenderungan itu.

Pada 2011, menurut BNN, angka prevalensi (perhitungan sebaran) penyalahgunaan narkoba mencapai 2,2 persen dari populasi atau setara dengan 3,8-4,2 juta orang. Angka ini naik sebesar 0,21 persen dibandingkan tahun 2008. Diperkirakan, tingkat prevalensi narkoba pada 2015 akan mencapai 2,8 persen atau 5,1 juta orang.

“Kalau (angka kejahatan) tetap tingi berarti obatnya salah. Bukan di hukuman mati akarnya. Akarnya apa? Ketidakadilan di Republik ini yang timbulkan kejahatan, tingkat kesejahteraan, relasi kekuasaan dan pelaku kejahatan juga jadi sumber-sumber angka kejahatan. Benahi dulu proses peradilannya agar mengadili seadil-adilnya. Hukuman mati tidak akan menjawab apa-apa,” lanjut Al Araf.

KRI

Sumber : news.metrotvnews.com

Bagikan :