Pos

Papua dan Problem Promosi Karir Prajurit

Oleh : Anton Aliabbas*

Belakangan ini, sejumlah promosi dan mutasi perwira TNI mendapat sorotan publik. Salah satu promosi yang mendapat sorotan adalah penunjukkan Mayjen Hartomo, yang pernah diadili atas kasus tewasnya tokoh Papua Theys Hiyo Eluay, menjadi kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada September 2016. Sebelumnya, Hartomo menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Tidak ayal, promosi ini memicu protes kelompok sipil dan pemerhati HAM.

Bagi kelompok sipil dan pemerhati HAM, promosi seperti ini menunjukkan TNI masih tetap mempraktikkan impunitas dan tidak serius menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Sementara itu, pihak TNI berargumen promosi yang dilakukan pada Hartomo sudah melalui mekanisme baku dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sedari awal, kasus pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua ini sudah memicu kontroversi. Pada 10 November 2001, Theys bersama supirnya, Aristoteles Masoka disebutkan hilang dan diculik orang tak dikenal. Mereka baru saja pulang dari mengikuti perayaan hari pahlawan di Markas Kopassus Satgas Tribuana X, Jayapura, Papua. Barulah sehari kemudian, Theys ditemukan tewas di daerah Skouw, dekat perbatasan RI-Papua Nugini.

Buntut dari insiden ini, sebanyak 300 personel Satgas Tribuana X dipulangkan ke Jakarta dan markasnya pun disegel pihak Puspom TNI AD. Sekalipun pihak Mabes TNI AD sempat membantah pihaknya terlibat kasus ini, 7 anggota Satgas Tribuana X Papua divonis bersalah dengan hukuman beragam antara 3-3,5 tahun. Mahkamah Militer Tinggi III, Surabaya, Jawa Timur, juga memvonis Hartomo, yang kala itu merupakan Komandan Satgas Tribuana dan berpangkat Letnan Kolonel, hukuman 3,5 tahun penjara dan dipecat dari kesatuan.

Sekalipun demikian, Komandan Jenderal Kopassus yang kala itu dijabat Mayjen Amirul Isnaini meyakini pihaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Theys. Bahkan Ryamizard Ryacudu, yang saat itu mendapuk posisi Kepala Staf TNI AD, menganggap para prajurit yang terlibat insiden sebagai pahlawan dan menolak hukuman pemecatan.

Sejatinya, kontroversi seputar penugasan dan promosi dalam tubuh angkatan bersenjata bukanlah hal yang baru. Douglas Kammen dan Siddharth Chandra,  dalam bukunya berjudul ‘A tour of duty: changing patterns of military politics in Indonesia in the 1990s’ (2010) menggarisbawahi pada 1980-an telah banyak promosi dan penugasan posisi strategis diberikan pada personel yang dituduh terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan. Sekalipun demikian, sejak peristiwa Santa Cruz pada 1991, pihak angkatan bersenjata meningkatkan standar disiplin dan menghukum para perwira yang terlibat kasus pelanggaran HAM.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan promosi dan penugasan untuk posisi strategis di TNI kerap menimbulkan polemik. Pertama, kebijakan pembinaan karir prajurit yang tidak transparan. Tidak dipungkiri, TNI sudah membangun sebuah mekanisme baku terkait pembinaan karir. Dewan Kepangkatan dan Jabatan juga membuat serangkaian penilaian dalam sebelum menentukan promosi dan penugasan.

Akan tetapi, parameter dan prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian tersebut tidak transparan, jelas dan terukur. Akibatnya, ketidakjelasan ini membuka peluang munculnya tuduhan miring seperti favoritisme dalam pengambilan keputusan promosi dan penugasan lanjutan.

Kedua, adanya inkonsistensi dan inkoherensi dalam panduan pengelolaan pembinaan karir. Ada banyak bukti yang mendukung argumen ini. Doktrin Personel TNI AD, Petunjuk Induk TNI AD tentang Personel, dan Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Karir Perwira TNI AD, misalnya, memuat sejumlah eksplanasi  maupun interpretasi yang inkonsisten serta berbeda-beda perihal pembinaan karir. Selain itu, tidak ada satupun dari dokumen-dokumen tersebut memberi paparan komprehensif mengenai standarisasi promosi dan penugasan prajurit.

Ketiga, ketiadaan perencanaan pembangunan karir yang jelas. Hingga kini, TNI belum membuat sebuah skema perencanaan karir yang jelas bagi para perwira sejak mereka lulus dari akademi militer. Kekosongan ini, dalam beberapa kasus, ikut berkontribusi dalam menciptakan suasana yang tidak sehat dan kompetisi dalam lingkungan kerja.

Riset yang sedang dilakukan CSIS menunjukkan ada problem yang serius perihal regenerasi di tubuh TNI. Proses mutasi, promosi dan penugasan di level perwira belum berjalan efektif, efisien dan tepat guna. Kondisi ini diperparah dengan adanya perpanjangan usia pensiun dan mutasi yang bersifat lateral (Evan A Laksmana, Kompas 6 Agustus 2016).

Tidak bisa dipungkiri, kebijakan pembinaan karir prajurit adalah domain internal TNI. Institusi militer memiliki otonomi dalam pengelolaan pembangunan karir prajurit. Dalam rangka membangun institusi TNI sebagai militer kelas dunia (world-class military), penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan pembinaan karir prajurit tidak bisa dihindari.

Oleh karena itu, ada beberapa usulan perbaikan sistem pembinaan karir prajurit TNI ke depan. Pertama, TNI hendaknya membangun sebuah indicator yang transparan dan terukur dalam penilaian performa personel. Penilaian ini harus mencakup beban kerja dan rekam jejak capaian sepanjang dinas aktif. Untuk itu, keberadaan sebuah database rekam jejak yang komprehensif dan integratif menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Kedua, TNI hendaknya membuat perencanaan pembinaan karir prajurit yang lebih jelas. Dalam kontek ini, TNI sebaiknya membuat pola karir yang mencakup kebutuhan kompetensi dan keahlian bagi setiap personel. Selain itu, TNI dapat juga membuat skema promosi ‘jalur cepat’ (fast track) bagi personel yang mempunyai potensi di atas rata-rata.

Guna mengatasi kemandekan regenerasi, TNI hendaknya memperbaiki program karir kedua (second career). Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah penyediaan pelatihan yang dapat menambah keahlian tertentu akan membantu prajurit mendapatkan pekerjaan layak pasca pensiun.

Tiga opsi di atas akan dapat berjalan baik apabila TNI juga memperbaiki dokumen-dokumen terkait kebijakan pembinaan karir prajurit. Dalam konteks ini, dokumen tersebut harus menerapak prinsip pengelolaan sumberdaya manusia yang baik termasuk pula menjunjung tinggi penegakan HAM dan hukum. Revisi dokumen ini juga harus mengatasi problem inkonsistensi dan inkoherensi.

Tentu saja, perbaikan kebijakan pembinaan karir prajurit tidak bisa dielakkan. Langkah ini akan membantu TNI untuk menjadi lebih profesional. Tidak hanya itu, perbaikan ini juga akan meningkatkan soliditas dan kohesivitas institusi TNI.

 

*Penulis adalah Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD)
dan kini sebagai Direktur Institute Demokrasi

Bagikan :

Presiden Perlu Segera Membuka Laporan TPF Kasus Munir dan Membentuk Tim Pencara Fakta Baru

Konferensi Pers Bersama

konpres-munir-27-oktober-2016

Keberadaan dokumen resmi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir menjadi kontroversi di publik paska keluarnya keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu kepada publik. Dalam menanggapi putusan itu, pemerintah menyatakan laporan itu tidak diketahui keberadannya dan tidak ada di sekeretaris negara.

Belum diketahuinya dokumen resmi TPF menimbulkan reaksi dari mantan Presiden SBY dan beberapa jajaran menteri di era SBY. Mantan sekretaris kabinet era SBY, Sudi Silalahi menyatakan bahwa laporan TPF itu telah diterima oleh SBY dan salinannya juga telah diberikan kepada beberapa instansi terkait. Namun demikian, menurutnya semua rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY dan pada akhir masa jabatannya beberapa dokumen penting sudah diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kami memandang bahwa belum ditemukannya dokumen resmi laporan TPF Munir menunjukkan bahwa tata kelola sistem administasi pemerintahan di negara ini sangat buruk. Dokumen yang begitu penting bagi proses penegakkan hukum di dalam rangka mengungkap suatu kejahatan pembunuhan tidak diketahui keberadaannya. Pemerintahan masa SBY maupun pemerintahan masa Jokowi tidak bisa lepas tanggungjawab dari masalah ini karena hal ini merupakan masalah serius dalam tatat kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Dokumen hasil penyelidikan kasus pembunuhan Munir yang dibuat oleh TPF adalah dokumen resmi Negara dalam kerangka penegakan hukum bagi penyelesaian kasus Munir. Tentu tidak tepat dan keliru jika dokumen itu di akhir masa pemerintahan SBY diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, karena pengungkapan kasus Munir belum selesai.

Jika benar dokumen resmi negara itu hilang maka hal itu merupakan sebuah kejahatan tindak pidana. Mengacu pada Pasal 53 undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008 beserta penjelasannya menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum atau badan publik yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan atau menghilangkan dokumen informasi publik dapat dipidana dengan pidana penjara dua tahun. Sedangkan mengacu pada undang-undang no 43/2009 tentang kearsipan, Pasal 86 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip diluar prosedur yang benar sebagaimana di maksud dalam Pasal 51 ayat 2 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Lebih dari itu, belum diketemukannya dokumen resmi laporan TPF semakin menguatkan dan mempertegas bahwa pembunuhan terhadap Munir merupakan pembunuhan politik (political assassination) yang melibatkan operasi yang bersifat rahasia yang dilakukan secara terencana dan bersekongkol. Ada kekuatan-kekuatan tertentu yang memiliki keahlian khusus yang berupaya keras menutup upaya penyelesaian kasus Munir dan salah satunya terlihat dari masalah dokumen resmi kasus Munir ini.

Kami menegaskan bahwa upaya pengungkapan kasus pembunuhan Munir belum selesai dimana beberapa temuan hasil penyelidikan TPF hingga kini belum ditindaklanjuti. Keterangan dari mantan sekretaris kabinet masa SBY, Sudi Silalahi yang menyebutkan bahwa semua rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY adalah pernyataan yang tidak benar. Pembunuhan Munir merupakan pembunuhan politik yang dijalankan melalui permufakatan jahat dan terencana. Menurut laporan akhir TPF, kasus pembunuhan Munir itu melibatkan empat level pelaku dimana perencana belum tersentuh hukum. Karena itu, proses pengungkapan kasus itu tidak hanya sebatas pelaku lapangan, tapi juga harus menjangkau pelaku di tingkat perencana yang menjadi otak dibalik pembunuhan itu.

Pemerintahan masa Jokowi-JK semestinya mengambil langkah penting dan nyata untuk mencari dan segera membuka dokumen resmi laporan TPF kepada publik, serta menindaklanjuti semua hasil temuan TPF. Pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa dan tidak boleh menjadikan hilangnya dokumen resmi TPF sebagai dalih atau alasan untuk mengingkari kewajibannya mengungkap pembunuhan Munir hingga tuntas.

Kontroversi seputar hilangnya dokumen TPF itu sejatinya tidak akan dan tidak perlu terjadi jika pemerintah, baik masa SBY maupun Jokowi hari ini, memiliki kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan kasus itu hingga tuntas. Masalahnya kemauan politik rendah dan terlihat setengah hati.

Sebagai seorang Presiden, Jokowi tentu tidak boleh kalah dengan kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin berupaya menghambat dan menggagalkan upaya pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi juga tidak boleh mengambil sikap dan langkah kompromistik yang akan mengakibatkan kasus pembunuhan Munir tidak terselesaikan.

Kami mendesak :

  1. Pemerintahan Jokowi-JK segera menemukan dokumen resmi laporan TPF Munir dan  mengungkapnya kepada publik dan segera menindaklanjuti semua temuan hasil laporan tersebut.
  2. Presiden harus segera memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus Muchdi Purwopranjono. Upaya itu sebenarnya bisa dilakukan berdasarkan temuan dalam laporan TPF atau fakta-fakta persidangan terkait kasus pembunuhan Munir sebagai Novum baru.
  3. Presiden perlu mencopot Jaksa Agung jika Jaksa Agung tidak mau untuk menyelesaikan kasus Munir dan tidak mau mengajukan PK atas kasus Muchdi Purwopranjono
  4. Presiden segera membentuk Tim Pencari Fakta baru dengan kewenangan yang lebih kuat dengan anggota yang tida hanya terdiri dari unsur pemerintah tetapi juga melibatkan unsur masyarakat.
  5. DPR perlu mengambil langkah nyata di dalam upaya penyelesaian kasus Munir dengan meminta dan mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus Munir dengan membentuk tim pencari fakta baru kasus Munir dan mendesak Jaksa Agung untuk  mengajukan PK atas kasus Muchdi Purwopranjono.

 

Jakarta, 27 Oktober 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil

(Imparsial, Kontras, LBH Jakarta, Setara Institute, mantan Anggota TPF Munir)

Bagikan :

Mutasi TNI Perlu Memperhatikan Aspek Profesionalitas dan Penghormatan HAM

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil

Proses mutasi di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) marak dilakukan belakangan ini. Proses mutasi tersebut menempatkan perwira-perwira tinggi TNI pada jabatan strategis di dalam tubuh institusi militer dan lembaga pemerintah lainnya. Namun demikian, proses mutasi tersebut memberikan catatan-catatan tersendiri terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses mutasi TNI sepatutnya mempertimbangkan aspek profesionalitas, kompetensi, dan penghormatan atas tata nilai hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks itu, prinsip profesionalitas di dalam tubuh TNI tentunya perlu untuk menjadikan tata nilai HAM sebagai prinsip dasar proses mutasi TNI.

Meski pimpinan TNI memiliki otoritas untuk melakukan proses promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI, namun mereka sudah semestinya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI untuk menduduki jabatan-jabatan strategis sebaiknya tidak diberikan kepada para perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki persoalan terkait dengan pelanggaran HAM.

Kami memandang proses mutasi beberapa perwira tinggi TNI kali ini tidak menjadikan tata nilai HAM sebagai dasar pertimbangannya. Hal ini terlihat dari pengangkatan beberapa perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki permasalahan terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua (khususnya terkait dengan pembunuhan Theys Hiyo Eluay) maupun peristiwa kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998.

Pengangkatan para perwira tinggi TNI yang diduga kuat melanggar HAM tersebut semakin memperpanjang lingkaran impunitas yang terjadi di Indonesia. Di tengah proses penyelesaian kasus penghilangan orang yang belum selesai serta pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay yang tidak menghasilkan keadilan di dalam pengungkapannya, tentunya proses mutasi tersebut mencederai penghormatan HAM di negeri ini.

Koalisi mendesak Presiden untuk mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan proses mutasi tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan agenda penghormatan HAM sebagaimana ditegaskan dalam Nawacita Presiden Jokowi. Selaku otoritas politik, Presiden perlu meluruskan jalan penegakan HAM di Indonesia, dan salah satunya bisa dilakukan dengan cara menghimbau kepada pimpinan tinggi TNI untuk melakukan proses mutasi dengan memperhatikan aspek profesionalitas dan tata nilai HAM. Lebih dari itu, Presiden perlu mengambil langkah-langkah terobosan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum kunjung mendapatkan titik terang.

Kami menilai, di tengah luka masyarakat Papua atas konflik dan kekerasan yang terus terjadi di tanah mereka, pengangkatan perwira tinggi TNI yang diduga terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua akan menambah problematika baru dalam penyelesaian konflik tersebut. Apalagi dinamika sekuritisasi di Papua dengan pendekatan operasi militer masih terus berlangsung hingga saat ini, yang diikuti dengan penambahan kapasitas pasukan di Papua sebagaimana terlihat dari pendirian Kodam baru di Papua Barat.

Pemerintah seharusnya menyadari, penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan keamanan melalui operasi militer. Di masa lalu, penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua telah mengakibatkan praktik-praktik kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan hingga kini masih belum selesai penuntasannya. Karena itu, pemerintah seharusnya mengambil jalan lain untuk penanganan konflik Papua, yaitu dengan membuka ruang dialog dan negosiasi.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar:

  1. Presiden dan DPR mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan mutasi TNI yang tidak sejalan dengan upaya penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia;
  2. Presiden menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum mendapatkan titik terang;
  3. Pemerintah membuka ruang dialog serta negosiasi sebagai jalan baru penyelesaian konflik Papua.

 

Jakarta, 22 September 2016

Koalisi Masyarakat Sipil
(Imparsial, YLBHI, ICW, Elsam, LBH Pers, HRWG, Pusat Studi Papua UKI, Lesperssi, Gema Demokrasi)

Bagikan :

Pemecatan Prabowo dan Keberlanjutan Impunitas

dw.com – Pelanggaran HAM belum menjadi variabel menentukan dalam mempromosikan perwira. Berkaca pada kasus Prabowo, impunitas terhadap perwira yang diduga melanggar HAM tampaknya bakal terus berlanjut.

Mungkin publik belum banyak yang tahu, bahwa surat keputusan pemecatan Letjen. Purn. Prabowo Subianto, ternyata raib. Kenyataan ini baru diketahui, saat tiga CSO (civil society organization), yaitu KontraS, Setara Institute, dan Imparsial, meminta salinan surat keputusan tersebut pada Mabes TNI, dengan menggunakan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik, yang dijamin undang-undang.

Dokumen itu diperlukan bagi advokasi lebih lanjut atas kasus penculikan dan penghilangan paksa, sebuah kasus yang menjadi alasan utama dipecatnya Prabowo, melalui sidang DKP (Dewan Kehormatan Perwira) akhir 1998 silam.

Dalam sidang ajudikasi di KIP (Komisi Informasi Publik) Pusat pada Juli 2015 silam, pihak Mabes TNI memastikan dokumen dimaksud tidak dalam kuasanya, dan sidang DKP sendiri disangsikan keberadaannya.

ilangnya surat keputusan tersebut, sepertinya bukan sekadar abai dalam masalah administratif, namun lebih jauh lagi, bahwa kasus pelanggaran HAM, belum menjadi variabel menentukan dalam mempromosikan seorang perwira. Oleh sebab itu kasus seperti Prabowo akan terus berulang, dimana impunitas terhadap perwira yang diduga pernah melanggar HAM akan terus berlanjut.

Mandala dan Kaderisasi

Bila perwira yang diduga melanggar HAM tetap dipromosikan, berarti ada problem dalam internal TNI, setidaknya untuk dua perkara: mandala dan kaderisasi.

Sekadar contoh, adalah dipromosikannya Kol. Inf .Rionardo (Akmil 1994) sebagai Komandan Brigif 1/Jaya Sakti Kodam Jaya, tahun lalu. Sebagaimana diketahui Rionardo saat masih perwira muda di Kopassus, terlibat dalam eksekusi terhadap Theys Hiyo Eluay, tokoh Papua, Desember 2001. Kasus Rionardo bisa dijadikan jendela untuk memahami dua problem tersebut: mandala dan kaderisasi.

Dalam kebiasaan di TNI, untuk operasi senyap (intelijen) umumnya hanya diberikan kepada perwira-perwira yang dianggap potensial. Artinya, perwira seperti Rionardo masuk dalam kategori itu, hanya karena kasusnya bocor, kemudian menjadi kehebohan publik. Masuk pula dalam kategori potensial adalah perwira muda yang dulu tergabung dalam Tim Mawar, sebuah satuan yang akhirnya memampatkan karir Prabowo.

Sejak hilangnya mandala seperti Timor Leste dan Aceh, TNI (khususnya Angkatan Darat) memang agak kesulitan mengembangkan kader-kader potensialnya. Mandala tersebut sangat bermanfaat untuk proses seleksi, sekaligus pematangan perwira mudanya.

Pada masa sekarang, untuk proses promosi perwiranya lebih bertumpu pada aspek pendidikan (seperti Sesko TNI dan Lemhanas) atau penugasan internasional, dengan menjadi personel Pasukan Perdamaian PBB (Kontingen Garuda). Namun formasi perwira yang bisa masuk penugasan internasional sangat terbatas, tidak sebanyak ketika operasi tempur di Timor Leste dan Aceh dulu.

Hubungan Luhut dan Prabowo

Impunitas bisa terus berlanjut, juga disebabkan adanya hubungan yang ambigu di kalangan elite perwira tingginya, termasuk yang sudah purnawirawan. Pada masa Orde Baru dan tahun-tahun awal masa reformasi, bagaimana bentuk hubungan mereka sangat tertutup, sulit diakses publik.

Dengan berlalunya waktu, sedikit demi sedikit pola hubungan di lingkaran elite perwira tinggi mulai terbuka. Salah satunya adalah pasang surut hubungan antara Jenderal Purn. Luhut B. Panjaitan (Akmil 1970, kini Menkopolhukam) dan Letjen. Purn. Prabowo Subianto (Akmil 1974).

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, terbit biografi mantan Danjen. Kopassus Letjen. Purn. Sintong Panjaitan. Biografi itu telah menyediakan keleluasaan bagi Luhut Panjaitan untuk mendiskreditkan figur Prabowo secara gamblang, yang saat sedang mengajukan diri sebagai Cawapres (berpasangan dengan Megawati). Tampaknya bukan sesuatu yang kebetulan bila buku itu diterbitkan menjelang Pilpres 2009. Mungkinkah penerbitan biografi itu adalah sengaja untuk menghadang Prabowo?

Pasang surut hubungan Luhut dan Prabowo tak bisa dipisahkan dari friksi yang pernah muncul di masa Orde Baru, di mana mereka berdua menjadi “bintang” di faksi masing-masing. Prabowo dari TNI (d/h ABRI) “Hijau”, sementara Luhut dari faksi yang lain, sebut saja faksi Benny Murdani. Namun sekeras apa pun konflik keduanya, Luhut tidak akan berdiam diri, seandainya Prabowo akan diajukan ke pengadilan HAM ad hoc kelak, seperti yang menjadi tuntutan keluarga korban selama ini.

Dengan berbagai cara, baik kepada Prabowo maupun kepada perwira tinggi lain, Luhut akan melindunginya, bila mereka akan diproses secara judisial. Apa yang akan dilakukan Luhut, juga bakal dilakukan perwira tinggi lain, kebetulan saja kini Luhut yang sedang dalam posisi menentukan. Mekanisme saling melindungi di antara perwira tinggi itu, bisa dibaca sebagai turunan atau varian dari jiwa korsa (esprit de corps).

Kini bola panas ada di tangan Luhut, mengingat Luhut merupakan purnawirawan jenderal dengan posisi politik terkuat. Dia boleh disebut sebagai backbone dari pemerintahan Presiden Jokowi hari ini. Bila ada reshuffle kabinet sampai jilid berapa pun, ada dua nama yang akan terus bertahan: Luhut Panjaitan dan Puan Maharani.

Penulis:

Aris Santoso dikenal sejak lama sebagai pengamat TNI (khususnya Angkatan Darat), biasa menulis masalah kemiliteran di media cetak dan online. Kini bekerja sebagai staf administrasi di lembaga yang bergerak di bidang HAM (KontraS).

Bagikan :

Prevent new Military Discipline Law from leading to impunity

Amid recent debates on the controversial Regional Elections Law, the House of Representatives passed the Military Discipline Law to replace the 1997 Discipline in the Indonesian Military (TNI) Law.

Read more

Bagikan :

Intelijen, Munir, dan Jokowi

ABAH ke mana, Bu? Abah ke mana, Bu? Itulah pertanyaan berulang Alif dan Diva kepada ibundanya, Suciwati. Sebab, abah mereka, Munir Said Thalib, tidak kunjung pulang. Sulit tentu bagi Suci  menjelaskan kronik peristiwa dan penyebab kematian Munir—sang suami—kepada dua  anaknya di awal-awal peristiwa kelam, 7 September 2004. Meski kini kasus Munir sudah 10 tahun berlalu, gugatan pertanyaan itu terkadang masih muncul.

Tragedi kematian Munir hingga kini belum juga menemukan kejelasan penyelesaiannya. Meski pelaku lapangan telah ditemukan dan dihukum, aktor-aktor utama pembunuhan Munir masih bebas berkeliaran. Ucapan SBY yang menjadikan kasus Munir sebagai Test of Our History juga belum terwujud. Padahal, kepemimpinan SBY tidak lama lagi akan berakhir.

Problematika intelijen

Peristiwa pembunuhan Munir yang terjadi pada era reformasi adalah paradoks dalam demokrasi kita. Pada masa gelombang demokratisasi, cara-cara kotor pembunuhan politik dengan menggunakan racun ternyata masih juga terjadi. Dugaan keterlibatan oknum Badan Intelijen Negara dalam pembunuhan Munir menjadi pertanda belum berubahnya karakter dan watak intelijen, yang masih menilai gerakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi sebagai ancaman keamanan nasional.

Identifikasi ancaman keamanan nasional terhadap para aktivis yang memperjuangkan demokrasi dan HAM oleh intelijen seharusnya hanya hidup dalam rezim otoritarian seperti Orde Baru. Dalam era demokrasi, dunia intelijen seharusnya bersikap lebih profesional dengan tak perlu lagi memata-matai gerak-gerik dan suara kritis gerakan pro demokrasi dan HAM.

Suara-suara kritis itu bukanlah ancaman keamanan nasional, melainkan kekayaan pemikiran yang menghidupkan politik itu sendiri. Dengan demikian, pembunuhan terhadap Munir bukan sekadar pembunuhan terhadap abah dari Alif dan Diva, melainkan tindakan amoral yang mencederai kehidupan politik yang demokratis. Tak heran jika hingga kini persepsi publik terhadap dunia intelijen Indonesia adalah komunitas yang menakutkan karena terdapat kasus yang menunjukkan kerja operasi rahasia intelijen justru ditujukan kepada warga negaranya sendiri.

Intelijen yang masih mengidentifikasi gerakan demokrasi sebagai ancaman keamanan dan masih menjadi alat politik rezim sesungguhnya menunjukkan karakter intelijen yang tidak efektif dan militeristik. Sebab, ciri-ciri intelijen yang tidak akan efektif mengejawantahkan hakikat dirinya adalah intelijen yang memiliki ciri-ciri: institusi militeristik, menjadi alat politik rezim, bersifat otonom, ekstra konstitusional, kebal hukum, tidak tunduk pada kendali demokratis, dapat mencari sumber dana sendiri di luar anggaran negara, serta tanpa pengawasan yang efektif (David L Carter, Law Enforcement Intelligence, 2004).

Reformasi intelijen

Dalam era demokrasi, perubahan intelijen negara harus terwujud dalam perubahan fungsi, tugas, kelembagaan, dan budaya intelijen. Reformasi intelijen itu bertujuan untuk membentuk karakter dan kinerja intelijen yang profesional yang tunduk pada kendali demokratis. Meski Indonesia sudah memiliki UU No 17/2011 tentang Intelijen Negara, regulasi itu belum cukup menjadi pijakan dalam mendorong reformasi intelijen.

Dalam aspek kelembagaan, reformasi intelijen perlu melakukan perubahan institusional BIN menjadi institusi sipil. Sebagai lembaga intelijen negara, seharusnya posisi-posisi strategis di BIN diisi oleh orang-orang sipil atau purnawirawan TNI-Polri yang memiliki kapasitas kecerdasan di atas rata-rata. Selama ini posisi puncak dan strategis di BIN lebih dikuasai oleh anggota militer aktif. Padahal, militer  sudah memiliki badan intelijen sendiri , yakni Badan Intelijen Strategis (Bais). Hal ini akan mengganggu regenerasi intelijen yang berasal dari sipil yang sudah lama dididik dan direkrut oleh BIN.

BIN harus menerapkan pola manajemen yang baik sehingga agen intelijen yang dimiliki tetap dinilai sebagai aset yang mahal. Para agen sipil yang sudah berkarier lama di BIN sudah sepantasnya mendapatkan ruang yang besar untuk menduduki beberapa jabatan strategis di BIN. Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung kondisi ini akan memperbaiki kinerja intelijen.

Selain itu, reformasi intelijen juga perlu mengikis habis warisan budaya intelijen masa lalu yang militeristik, dan kebal hukum, menjadi budaya intelijen yang profesional dan tunduk terhadap negara hukum serta kendali demokratis. Konsekuensinya, jika ada agen intelijen yang terlibat pelanggaran hukum terhadap warga negaranya sendiri, harus dibawa ke proses hukum dan bukan malah dilindungi (impunitas). Dalam negara demokrasi yang berbasis negara hukum, akuntabilitas intelijen merupakan sebuah kemutlakan yang harus dipenuhi oleh lembaga intelijen.

Agenda Jokowi

Proses reformasi intelijen negara sudah selayaknya menjadi agenda penting bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Membangun intelijen yang profesional tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk dilakukan dalam jangka waktu lima tahun. Meski demikian, proses reformasi intelijen itu harus terus dilakukan.

Langkah pertama yang penting dilakukan oleh Jokowi dalam memperbaiki intelijen negara adalah dengan menunjuk kepala BIN yang bukan berasal dari anggota militer aktif. Sebaiknya Jokowi memilih kepala BIN yang berasal dari sipil, baik itu berasal dari agen BIN sendiri yang sipil, purnawirawan TNI atau Polri, dan atau berasal dari kalangan akademisi.

Dengan penunjukan kepala BIN yang berasal dari sipil, diharapkan proses institusionalisasi BIN menjadi lembaga intelijen sipil dapat terwujud. Namun, calon kandidat kepala BIN itu tentu harus bebas dari masalah yang terkait dengan kasus pelanggaran hukum dan HAM serta memiliki komitmen melakukan perubahan di dalam tubuh BIN demi terwujudnya BIN yang profesional.

Lebih dari itu, di tengah hari peringatan 10 tahun meninggalnya Munir, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat menuntaskan kasus pembunuhan Munir yang diduga melibatkan oknum pejabat intelijen negara pada masa lalu. Pandangan pesimistis dari sebagian kalangan bahwa Jokowi akan sulit menyelesaikan kasus Munir akan sangat baik jika dijawab oleh Jokowi bahwa ia akan berkomitmen menyelesaikan kasus Munir. Penuntasan kasus Munir akan menjadi indikator kalau dunia intelijen telah berubah karena dunia intelijen tidak lagi kebal hukum dan tunduk terhadap kendali demokratis.

Dengan slogan kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat, penuntasan kasus Munir selayaknya jadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK mengingat rakyat sangat menantikan keadilan atas kasus Munir. Semoga pertanyaan berulang Alif dan Diva tentang tragedi kematian abahnya akan terjawab dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Al Araf
Direktur Program Imparsial

KOMPAS, 08 September 2014

Bagikan :

Teror Polisi

Penembakan misterius terhadap anggota polisi akhir-akhir ini meningkat. Sejak Juli 2013 tercatat lima aksi penembakan, rata-rata berlangsung di Jabotabek.

Pelaku sepertinya tak lagi takut menjadikan aparat penegak hukum sebagai target.

Meningkatnya aksi penembakan terhadap polisi tentu keprihatinan kita bersama. Ia tak hanya teror terhadap polisi, juga serangan terhadap institusi penegak hukum dan rasa aman masyarakat. Polisi yang tugasnya melindungi masyarakat saja rentan jadi sasaran, apalagi orang biasa. Lagi pula, sebagian besar pelaku belum juga tertangkap.

Motif teror

Berbagai spekulasi mengenai pelaku dan motif di balik aksi itu sudah disampaikan banyak pengamat. Sebagian besar cenderung mengarahkan bahwa pelaku ialah teroris dari jaringan kelompok radikal ideologi agama yang hendak balas dendam kepada polisi. Tindakan polisi melalui Densus 88 dalam membongkar, menangkap, dan memburu jaringan teroris tersebut menjadikan polisi sebagai target balas dendam.

Pandangan itu tentu bisa saja benar. Namun, membangun kesimpulan demikian masih terlalu dini dan cenderung terburu-buru, khususnya terhadap aksi penembakan polisi di depan Gedung KPK. Pandangan itu cenderung membatasi kemungkinan pelaku dari kelompok lain dengan motif yang berbeda. Apalagi penyelidikan oleh polisi sendiri masih berlangsung.

Penembakan terhadap polisi bisa dilakukan siapa saja. Jika urusannya berkaitan dengan kerja polisi, polisi tak hanya berurusan dengan kelompok teroris, tapi juga dengan sindikat narko- tika dan pelaku kriminal lainnya. Maka, terbuka kemungkinan pelaku itu aktor lain dengan tujuan yang lain pula.

Motif tindakan terorisme jangan selalu disimplifikasi agama belaka. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa aksi terorisme bisa juga dilatari motif etnonasionalisme seperti yang dilakukan kelompok Liberation Tigers of Tamil Eelam atau Macan Tamil. Cara-cara teror kadang-kadang digunakan pula dalam perang bisnis narkotika seperti dalam perang kartel narkoba di Meksiko.

Selain itu, aksi teror tidak selalu dilakukan aktor nirnegara. Bisa dilakukan aktor negara atau kelompok masyarakat, tetapi disponsori negara. Terorisme negara atau pemerintahan teror pernah masif terjadi di masa Perang Dingin. Dalam bentuk rezim pemerintahan totaliter, teror negara di masa Perang Dingin ditujukan untuk menghadapi kelompok oposisi.

Indonesia sendiri mengalami era pemerintahan teror di masa Orde Baru. Negara melalui aparatusnya waktu itu mempraktikkan aksi teror terhadap masyarakat: penculikan, pembunuhan, dan penembakan misterius. Tujuannya melanggengkan rezim Soeharto.

Meski pada saat ini sistem politik kita demokrasi, bukan tak mungkin terorisme bisa berlatar politik, etnonasionalisme, ideologi, agama, atau kriminal. Aksi terorisme dengan motif apa pun selalu menggunakan kekerasan secara sistematik untuk menimbulkan rasa takut yang meluas. Ia tidak menjadikan korban sebagai sasaran yang sesungguhnya, tetapi hanya sebagai taktik mencapai tujuan.

Dengan demikian, terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa pelaku penembakan anggota polisi, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK, adalah kelompok teroris lama dan bermotifkan agama. Pernyataan Wakapolri Oegroseno agar Polri jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa pelaku aksi teror adalah kelompok radikal lama adalah tepat.

Kesimpulan yang pasti mengenai siapa pelaku dan apa motif tentu hanya bisa diperoleh jika pelaku tertangkap. Dari sini polisi bisa mengungkap pelaku dan motif yang sebenarnya.

Polisi hingga kini tak kunjung berhasil menangkap pelaku aksi-aksi penembakan itu, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK. Padahal, jika itu terorisme berbasis agama, polisi biasanya mudah dan cekatan menangkap para pelakunya. Polisi kali ini tampaknya menghadapi pelaku yang terlatih dan lebih profesional.

Pelaku profesional

Terlatih dan profesional? Ya, sasaran penembakan itu sedang bergerak. Terhadap yang begini dibutuhkan keahlian khusus. Pelaku juga sangat selektif memilih target, dilakukan pada malam hari, sebagian besar terjadi di sekitar Jabotabek, serta menggunakan senjata api dan kendaraan bermotor. Pelaku juga tampaknya pandai bersembunyi.

Penembakan anggota polisi di depan Gedung KPK menunjukkan pelaku tidak hanya memiliki kemampuan teknis menggunakan senjata api, tetapi juga andal dan profesional. Teroris bermotif agama biasanya hit and run. Pada kasus ini, pelaku memiliki mental luar biasa ”dingin”: sebelum pergi dengan tenang memastikan bahwa korban telah tewas.

Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah sudah sehebat itukah jejaring terorisme bermotif agama menggunakan senjata api dan sudah semakin pandaikah mereka bersembunyi sehingga Densus 88 kesulitan melacak?

Kita tentu pantas khawatir. Berlarut-larutnya pengungkapan kasus ini akan menjadi teror berkepanjangan. Tidak hanya terhadap aparat polisi, tapi juga masyarakat umum sebab penembakan seperti itu bisa saja terus berulang. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan memasuki bulan-bulan panas menjelang Pemilu 2014.

Dalam menghadapi aksi teror kali ini, Polri tampaknya perlu dan harus membuat langkah penanganan yang lebih komprehensif. Mulai dari deteksi dini dengan peningkatan jejaring intelijen yang lebih baik dan luas hingga aksi penindakan yang lebih profesional dan proporsional menangkap para pelaku.

Lebih dari itu, pengungkapan kasus ini juga sangat membutuhkan dukungan dan kemauan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa dukungan presiden, polisi akan mengalami kesulitan di dalam menemukan para pelaku teror polisi, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK.

Sayangnya, hingga kini presiden minim sekali—kalau tidak ingin dikatakan tidak peduli— merespons dan menyikapi kasus penembakan beruntun dan sistematis terhadap aparat kepolisian.

Negara tidak boleh kalah menghadapi tindakan teror yang dilakukan orang atau organisasi tidak dikenal. Negara harus memastikan kepada publik bahwa rasa aman masyarakat tetap terjamin. Dengan demikian, siapa pun pelaku penembakan itu, aparat kepolisian tidak boleh takut mengungkap dan menangkapnya.

Al Araf
Direktur Program Imparsial
Pengajar FISIP Universitas Al Azhar dan Paramadina

KOMPAS, 30 Oktober 2013

Bagikan :

Orang Hilang dan Munir

Kalau tidak karena peristiwa yang menimpa Suyat pada awal tahun 1998, pasti tidak akan ada perubahan yang menempatkan mereka pada posisi seperti yang mereka nikmati saat ini. Tetapi, sayangnya mereka seperti lupa itu semua.

Itulah penggalan keprihatinan sekaligus kekecewaan Suyatno, kakak kandung Suyat, salah satu korban penghilangan paksa 1997/1998 dalam beberapa wawancara dan ditulis Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, dalam artikel berjudul ”Mengenang Para Martir Perubahan”.

Rentangan baris kata refleksi dari Suyatno bukanlah tanpa dasar mengingat Suyat beserta aktivis prodemokrasi yang hilang pada 1997/1998 hingga kini masih belum ditemukan. Sementara itu, para pemimpin di era Reformasi tak memiliki kemauan politik untuk mengungkap kasus penculikan. Padahal, kekuasaan yang dinikmati para pemimpin hari ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Suyat dan para pejuang demokratik lain yang lantang menentang rezim Orde Baru (Orba) demi kehidupan politik yang demokratik.

Meski terdapat faktor lain yang memicu perubahan 1998, sejarah tak bisa menyembunyikan peran para pejuang demokratik itu. Mereka yang hilang merupakan pejuang perubahan yang membawa semangat perlawanan untuk menjatuhkan rezim Soeharto pada Mei 1998.

Sungguh sulit dibayangkan, di tengah tekanan rezim yang represif saat itu, para aktivis demokratik melakukan aksi-aksi masa menyuarakan suara-suara yang terpendam dan teraniaya. Di tengah sebagian besar masyarakat bungkam karena takut kejamnya rezim militeristik Orba, para pejuang muda demokratik seolah tak kenal rasa takut dan terus bergerak melawan rezim Orba. Stigma komunis dan tuduhan mengganggu stabilitas keamanan adalah santapan setiap hari yang disandangkan kepada mereka. Bahkan, respons dan tindakan represif ala rezim Soeharto tak membuatnya gentar. Keyakinan dan cita- cita mulia untuk melakukan perubahan sepertinya menjadi semangat yang tidak bisa dikalahkan moncong senjata. Meski keyakinan akan perubahan itulah yang akhirnya membawa mereka dihilangkan.

Misteri

Kasus penghilangan orang merupakan sebuah misteri yang tak pernah kunjung terungkap secara tuntas hingga kini. Banyak buku sudah diterbitkan mengulas kasus ini, tetapi tetap saja kontroversi kasus penculikan terus terjadi. Dalam akhir masa pemerintahan Orba, kasus penghilangan orang terjadi pada kurun 1997-1998. Kasus penghilangan orang itu tak bisa dilepaskan dari konteks politik yang terjadi saat itu. Keinginan untuk terus melanggengkan rezim Soeharto dalam kekuasaan telah menempatkan metode penculikan sebagai strategi kotor yang digunakan rezim untuk menghadapi kelompok anti-Orba.

Ada 23 orang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Sebanyak 13 orang hingga kini masih hilang: Yani Afrie, Sonny, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Bimo Petrus Anugerah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser. Sembilan orang dibebaskan dalam keadaan hidup: Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faisol Reza, Rahaja Waluyo Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius Lustrilanang, Desmon J Mahesa. Satu ditemukan dalam keadaan meninggal, Leonardus Gilang.

Kesaksian para korban yang selamat dari peristiwa itu mengungkapkan bahwa mereka tak sekadar diculik, tetapi juga mengalami sejumlah penyiksaan luar biasa selama disekap dan diinterogasi. Kondisi tangan dan kaki diikat, mata ditutup, pukulan dan tendangan selalu dilayangkan ke sekujur tubuh mereka oleh para interogator, bahkan disetrum berkali-kali. (Mugiyanto, Mencari Keadilan,  2013)

Pada mulanya, institusi keamanan menyangkal tuduhan melakukan penculikan, tetapi dengan desakan masyarakat akhirnya ABRI melakukan penyelidikan dan kemudian mengakui ada aparatnya yang terlibat dalam kasus penghilangan. Perkembangan penyelidikan mengungkap keterlibatan satuan elite Angkatan Darat (Kopassus) melalui satuan tim bernama Tim Mawar. Meski pimpinan ABRI saat itu telah membawa beberapa pelaku ke sidang mahkamah militer, pengungkapan kasus penculikan sesungguhnya belum selesai dan masih menyisakan banyak tanda tanya. Khususnya terkait jumlah korban, keberadaan korban yang masih hilang dan pertanggungjawaban hukum komando atas peristiwa penculikan.

Saling tuding dan pembelaan dilakukan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atau paling tidak mengetahui kasus penculikan melalui sejumlah buku yang sudah ditulis oleh mereka sendiri atau rekan sejawatnya. Namun, buku-buku tersebut tak akan pernah menjawab kepastian hukum atas peristiwa penghilangan orang mengingat pengadilan orang hilang tak kunjung dibentuk pemerintah. DPR sudah merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM kasus orang hilang tetapi tetap saja rezim SBY tak kunjung membentuknya.

Pejuang HAM

Dalam kompleksitas kasus penghilangan orang tersebut, seorang anak muda bernama Munir Said Thalib hadir mengungkap peristiwa penghilangan paksa yang terjadi pada 1997-1998. Bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pejuang HAM itu tampil dengan berani di depan publik mendesak negara bertanggung jawab atas peristiwa penculikan. Meski perjuangan Munir sebagai pejuang HAM sudah dilakukan lama, yakni sejak LBH Surabaya pos Malang (YLBHI), tetapi kiprahnya dalam mengungkap kasus orang hilang telah menjadi sorotan banyak pihak. Di tengah rezim Orba yang masih represif, Munir bersama Kontras lantang menyampaikan peristiwa penculikan sehingga akhirnya sembilan aktivis dilepaskan.

Kasus orang hilang tentunya menjadi salah satu kasus yang sangat serius ditangani Munir. Di luar itu, banyak kasus- kasus pelanggaran HAM yang juga menjadi perhatian serius almarhum; Marsinah, Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei, Semanggi, Tanjung Priok, Talangsari Lampung, Timur Leste, Papua, Aceh, Ambon, Poso dan lainnya. Dalam menangani kasus orang hilang atau pelanggaran HAM lain tentu langkah Munir mengalami jalan berliku yang penuh tantangan, hambatan, bahkan ancaman. Berulang kali almarhum mendapat ancaman, bahkan mengalami kekerasan langsung sebagaimana terjadi ketika kantor Kontras diserang kelompok tak bertanggung jawab. Bahkan, rumah almarhum di Batu, Malang, sampai dipasangi bom oleh orang tidak dikenal.

Ada pelaku yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM mencoba merayu dan menawarkan almarhum duduk di kursi parlemen. Kepada penulis, almarhum menceritakan, dia diminta tak usah meributkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orba dengan iming-iming akan diberi kursi di DPR. Dengan terang-terangan, Munir menolak tawaran tersebut. Keyakinan untuk memuliakan kemanusiaan sepertinya telah menghilangkan rasa takut dalam dirinya dan menghilangkan hasrat materi yang menggiurkan. Batas ketakutan dan material telah ditembusnya hanya karena keyakinannya untuk memperjuangkan penegakan HAM dan demi memajukan kemanusiaan. Dengan berkendara sepeda motor, Munir mengambil langkah-langkah pasti dalam memperjuangkan korban.

Bahkan, ketika almarhum harus dalam perawatan di rumah sakit, diskusi dan desakan agar kawan-kawan seperjuangannya menyikapi kasus pelanggaran HAM terus dilakukan. Sampai ketua dewan pendiri Imparsial, Todung Mulya Lubis, marah kepada Munir dan rekan-rekan Imparsial karena membiarkan Munir membawa laptop dan menulis ketika ia dalam perawatan serius di rumah sakit dan memintanya istirahat. Di sisi lain, boleh saja orang menilai Munir tak nasionalis, tetapi faktanya karena keyakinannya atas nasionalisme dan cinta Tanah Air itulah Munir menghadapi ajal akhirnya 7 September 2004. Jelang kepergian almarhum, beberapa kawan di Imparsial mempertanyakan mengapa Munir memilih Garuda untuk ke Belanda, padahal ia dapat menggunakan maskapai penerbangan negara lain karena biaya pesawat ditanggung pihak yang memberikan beasiswa.

Jawaban almarhum sederhana, ”Kalau saya pakai Garuda, uangnya akan masuk Indonesia, tetapi kalau saya menggunakan maskapai penerbangan negara lain, uangnya akan masuk ke negara tersebut.” Andai tidak menggunakan Garuda, operasi pembunuhan Munir yang diduga melibatkan oknum Badan Intelijen Negara hampir dipastikan sulit dilakukan. Jadi, jangan tanyakan nasionalisme Munir, tanyakanlah nasionalisme mereka yang katanya NKRI tetapi sikap dan perbuatannya jauh dari rasa kebangsaan, apalagi rasa kemanusiaan.

Kita semua punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orba ataupun pada masa Reformasi. Karena mereka, kita meraih kebebasan hari ini meski politik kini belum sepenuhnya menunjukkan wajah otentiknya. Membawa para pelaku pelanggaran HAM dan pembunuhan Munir ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama. Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya. Semoga di hari internasional orang hilang 30 Agustus dan di hari wafatnya Pejuang HAM Indonesia, 7 September, keadilan bagi korban dapat segera terwujud.

Al Araf
Direktur Program Imparsial dan
Pengajar HI Universitas Paramadina dan Al Azhar

KOMPAS, 06 September 2013

Bagikan :

Tegakkan Konstitusi

Hasil temuan awal tim investigasi TNI AD yang berkoordinasi dengan tim Mabes Polri dalam pengungkapan kasus penyerangan LP Cebongan merupakan awal yang baik.

Sebanyak 11 anggota Kopassus dinyatakan terlibat dalam tindakan penyerangan dan pembunuhan serta penganiayaan terhadap empat tahanan. Read more

Bagikan :

No more delay to the ratification of the Rome Statute

A group of government officials, NGO activists and journalists visited the International Criminal Court (ICC) in The Hague, Netherlands recently. Led by Deputy Law and Human Rights Minister Denny Indrayana, the delegation intended to learn about academic studies as well as administrative and technical procedures required for ratifying the 1998 Rome Statute (The Jakarta Post, March 4).

It was not the first mission sent by the government to the ICC. According to the president of the ICC, judge Sang-hyun Song, many Indonesian delegates have come to the court with the same objective, but the country missed the ratification momentum in 2008 based on the National Action Plan for Human Rights 2004-2009. 

The ratification plan was then included in the National Action Plan for Human Rights 2011-2014, which sets the date of accession of the statute as 2013.

For many years, experts and government officials have been debating this issue. The opposition believes the ratification will endanger the sovereignty of the state and pave the way for prosecution of retired generals for their alleged involvement in past human rights abuses.

For almost a decade, the opposition has been unable to provide clever arguments for its resistance to the ratification. 

Some say the ratification will discourage younger generations from joining the Indonesian Military (TNI). Of course, this argument ignores Indonesia’s capability in international relations and highlights a lack of understanding about international law.

Up to now 121 states have ratified the Rome Statute, twice the number of parties when the statute entered into force in 2002. Indonesia has been busy buying time by searching for weaknesses in the court only to come to a conclusion that ratification of the statute would threaten state sovereignty. 

In 2010, concerns loomed in Indonesia over the implementation of the complementarity principle, which the country’s delegates in the Kampala Review Conference misunderstood. In connection with the principle of complementarity, Indonesia reemphasized the importance of Paragraph 10 of the Preamble and Article 17 of the statute and that the concepts of the “inability” or “unwillingness” of Indonesia to prosecute state officials for their role in human rights violations should not easily be used as a pretext for ICC intervention.

As a country that was involved actively in the negotiation of the statute, Indonesia has mistakenly understood the principle, which is the backbone of the court. The statement evinced Indonesia’s failure to understand the substance of the Rome Statute.

At home, Indonesia has been busy with maneuvering by the security sector in proposing a number of bills that potentially jeopardize democracy and human rights, such as the bill on national security, the bill on social conflict management and the bill on state intelligence. 

Special emphasis should be given to the bill on national security which, if endorsed by the House of Representatives before it ratifies the Rome Statute, will create a more repressive atmosphere in the country and as such, will shift the policy direction of the government.

Those developments lead to pessimism about the prospect of the ratification, although it is true that civil society can challenge the draconian bills in the Constitutional Court. 

Even if the court upholds the draconian laws, the judges’ interpretation of them will help state officials to identify dos and don’ts while conducting their duties. Furthermore, the main purpose of ratification is to change the attitudes, strategies and policies of the security apparatus.

The TNI and the National Police are the two primary actors in the security sector who often claim to be easy targets of the ICC because of their use of excessive force. 

To minimize that situation, the international law provides full protection to security forces that use force within the legal framework. It means, they can use violence based on the principles of proportionality, necessity and last but not least humanity.

Moreover, Indonesia’s accession to the Rome Statute will have a positive impact on the military, through a strengthening of clear rules of engagement during military operations which emphasize the protection of rights and fundamental freedoms. 

It is time for our security forces to stop worrying about their activities but rather look for protection from the International Court. As we know, Indonesia is very active in sending peacekeepers under the United Nations’ flag throughout the world, the statute will provide full protection to them if crimes occur in their areas of duty. 

In other words, Indonesia has spent too much time studying the court, this is the right time to join the ICC. There is no reason for Indonesia to delay the ratification of the Rome Statute. The statute is not against the Constitution, but rather strengthens it by embracing Indonesia in a broad front against impunity.

In terms of security sector reform, ratification can support and enhance professionalism and respect for human rights among the security services and encourage further reform within the security sector. Besides, the international community is waiting for Indonesia’s realization of its commitment to ending impunity and embracing international justice. 

The ratification will contribute to the process of Indonesia’s transition to democracy by building a society that is able to say “no” to serious human rights violations and impunity.

Bhatara Ibnu Reza
Operational Director of the Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) and Member of the Indonesian Civil Society for  the Ratification of the International Criminal Court

JAKARTA POST, 06 April 2013

Bagikan :