Pos

DPR Harus Segera Fit dan Proper Test Calon Kapolri

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil

 

Akhirnya Presiden memilih mengajukan calon Kapolri baru ke DPR. Mengacu pada konstitusi dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga secara legal, proses pengajuan Tito Karnavian sbg calon Kapolri oleh Presiden ke DPR adalah sah secara hukum dan konstittusional.

Langkah Presiden mengajukan Tito Karnavian harus dipandang positif, yakin dalam kerangka mempercepat proses reformasi dan perbaikan institusi Polri ke arah yg lebih profesional. Dalam konteks ini, maka proses fit dan proper test di Senayan harus menggali lebih dalam secara objektif konsep reformasi Kepolisian yang dibawa Tito Karnavian, bukan menilai secara subjektif afiliasi atau tawaran politik yg dimilikinya.

Berkaca kpd pengalaman-pengalaman sebelumnya, proses fit dan proper test di DPR lebih condong pada kepentingan politik kelompok politik dibandingkan pendalaman agenda-agenda reformasi di internal Kepolisian. Cara pandang ini tentu saja merugikan publik dan mengabaikan agenda reformasi penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari politisasi pemilihan Kapolri, sudah seharusnya DPR segera mengambil keputusan. Apalagi UU Polri menyatakan bahwa proses persetujuan memiliki waktu yang limitatif. Pasal 11 ayat (2) UU Polri menyatakan bahwa paling lambat 20 hari sejak DPR menerima surat dari Presiden, DPR harus memberikan keputusan.

Melihat realitas DPR yang akan memasuki masa reses, maka sudah seharusnya DPR harus mengeluarkan keputusan. Apalagi hampir tidak ada alasan untuk menunda calon yang diajukan Presiden karena semua fraksi DPR sudah menyatakan mendukung calon yang diajukan oleh Presiden. Hal ini untuk menutup pintu politisasi pemilihan Kapolri oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat proses penegakan hukum dapat berjalan optimal.

No Nama Fraksi Sumber Pernyataan
1 Fraksi Hanura Dadang Rusdiana, Sekretaris Fraksi Hanura .Hanura sangat menghormati apa yang menjadi keputusan Presiden. Tito juga memiliki track record yang bagus walaupun dari usia banyak yang senior. Tito pernah jadi komandan Densus 88, Kapolda Metro Jaya dan sekarang kepala BNPT. Dari track record-nya Tito bagus
2 Fraksi PPP Reni Marlina Wati, Ketua Fraksi PPP PPP mengapresiasi, presiden juga telah melakukan regenerasi di Kepolisian RI. Saya kira ini luar biasa baik. Ke depan, regenerasi itu bukan lagi didasarkan pada usia tapi betul-betul berbasis kualitas
3 Fraksi Nasdem Taufiqulhadi, Komisi III DPR Pak Tito dibutuhkan Indonesia yang kekinian dengan latar belakang yang sangat paham dengan persoalan-persoalan terorisme
4 Fraksi PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Fraksi PKB  Tito merupakan sosok yang bisa membawa perubahan di tubuh Polri. Ia melihat langkah Tito ke depannya akan mulus, karena mantan Kapolda Papua tersebut membawa cita-cita positif bagi Institusi Kepolisian
5 Fraksi PDIP Anggota Komisi III, Junimart Girsang “Ada aturan yang harus kita jalani. Bagaimana mau lancar tapi belum dilakukan (fit and proper test)”.
6 Fraksi PAN Ketua PAN, Zulkifli Hasan Itu kan satu-satunya calon yang diusulkan Presiden ya itu hak prerogatif presiden. Itu hak penuh presiden untuk memilih Kapolri. Sebagai partai pendukung pemerintah PAN tentunya mendukung penuh keputusan tersebut
7 Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III Karena Partai Golkar sudah menjadi partai pendukung pemerintah maka Golkar akan mendukung apapun keputusan presiden termasuk soal calon kapolri tersebut
8 Fraksi PKS Jazuli Jawani, Ketua Fraksi PKS Dalam waktu dekat ini akan kami adakan rapat fraksi untuk mengetahui pandangan dari masing-masing anggota mengenai Pak Tito, baru setelah itu bisa kami tentukan langkah berikutnya.
9 Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Kapasitas (Tito) sangat terukur kan sudah beberapa jabatan strategis maupun tugas negara. Pak Tito akan mampu membangun, sehingga Polri lebih kuat
10 Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra Dari sisi pengalaman dan akademik, yang bersangkutan layak menduduki posisi itu. Tapi nanti kita lihat sepanjang fit and proper test.

Terlepas dari hal itu, agenda paling penting dalam proses pengantian Kapolri saat ini adalah memastikan adanya arah baru dalam meningkatkan profesionalitas Polri ke depan. Terdapat beberapa pekerja rumah yang harus diselesaikan oleh Kapolri baru, yaitu:
1. Menindak segala macam bentuk tindakan intolerelansi yang seringkali menggunakan kekerasan.
2. Memastikan kebebasan berekspresi dan berpendapat terlindungi.
3. Membangun kultur polisi ke arah yang lebih humanis dan persuasif dgn melindungi dan mengayomi Masyarakat.
4. Mengatasi berbagai persoalan sengketa agraria secara lebih persuasif dgn tidak dengan cara represif dengan membangun mekanisme resolusi konflik agraria yang lebih dialogis mengingat maraknya konflik agraria di Indonesia.
5. Mengantisipasi dan mengatasi persoalan terorisme secara lebih proporsional dan profesional.
6. Meningkatkan kapasitas peralatan dan SDM Polri ke arah lebih profesional.
7. Penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.
8.Kapolri mendatang harus mampu menembangkan kerja sama yg konstruktif dg KPK dlm mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi, baik ke dalam maupun ke luar jajaran Polri.

Di luar itu, tentu akan banyak tantangan bagi reformasi Polri ke depan. Oleh karenanya, penting bagi Kapolri baru agar membuat blue print arah pembangunan Polri yg profesional dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai pijakan dasar pembangunan Polri yg profesional. Karena tanpa perencanaan yang matang dan terstruktur (blue print), pergantian Kapolri hanya menjadi sebuah ritual birokrasi dan politik semata.

Selain itu, dalam jangka pendek, penting bagi Kapolri baru untuk tidak melanjutkan kasus-kasus yang bernuansa kriminalisasi terhadap para aktivis dan pegiat reformasi hukum. Dengan demikian, sudah seharusnya DPR segera melakukan fit dan proper test terhadap Komjen Pol Tito Karnavian, karena secara legal dan kompetensi telah terpenuhi. Dan tidak ada satu pun alasan yang bisa diterima oleh publik terhadap pihak-pihak yang ingin menunda persetujuan Kapolri baru. Dengan demikian, Kapolri baru akan dapat segera merealisasikan agenda-agenda pembangunan Polri yang lebih profesional yang diharapkan oleh masyarakat.

 

Jakarta, 19 Juni 2016

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

ELSAM, HRWG, ICW, ILR, IMPARSIAL, KRHN, MaPPI FH UI, Lingkar Masyarakat Madani (LIMA), YLBHI 

Bagikan :

Police chief’s future is still unclear

Ina Parlina

The Jakarta Post

Tough jobs, including providing President Joko “Jokowi” Widodo with recommendations on police chief candidates, await the nine new members of the National Police Commission (Kompolnas) who were sworn in on Friday.

The inauguration was held amid speculation that Jokowi might extend the tenure of current National Police chief Gen. Badrodin Haiti, who is set to retire in July.

Last year, the controversial nomination of politically connected Comr. Gen. Budi Gunawan, who is now the deputy police chief, sparked a public outcry and resulted in a prolonged standoff between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the police.

The brouhaha also put former coordinating political, legal and security affairs minister Tedjo Edhy Purdijatno in the spotlight as Jokowi said his decision on Budi was based on a recommendation from Kompolnas, for which Tedjo was formerly chairman.

Jokowi claimed at the time that he had asked Kompolnas about Budi’s dubious bank transactions and had received a letter clarifying the accounts.

Among the new Kompolnas members are Imparsial human rights campaigner Poengky Indarti and former Papua Police chief Yotje Mende, who failed in last year’s vetting process for KPK leadership.

Other new members are retired police executive Bekto Suprapto, Police Staff College lecturer Andrea H. Poeloengan, Benedictus Bambang Nurhadi, an executive at advocacy association Peradi and Dede Farhan Aulawi, an executive at the Golkar Party-affiliated organization Kosgoro.

Aside from the six, Jokowi also named three Cabinet ministers as Kompolnas head and members: Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan, Home Minister Tjahjo Kumolo and Law and Human Rights Minister Yasonna Laoly.

The law stipulates that Kompolnas must comprise three members representing the government, three with expert policing backgrounds or former police officers and three representing the public.

Yasonna confirmed that one of the commission’s biggest challenges in the near future was “the national police [chief] nomination”.

However, he did not elaborate further, while Luhut played down speculation over Badrodin, saying he had “not yet heard about it”.

The National Police Law states that police officers should retire at 58 years of age, while those with special skills needed for police tasks could continue to work until the age of 60.

Badrodin, who is 57 years old and scheduled to retire this year, has said he is ready if the President opts to extend his tenure.

“If people ask me whether I am ready or not, it is like asking me whether I am ready to be a police officer. And [to extend] is the President’s prerogative, so as a soldier, I have to be ready. I am fine with retirement, and if I cannot retire, I wouldn’t mind,” Badrodin said at the National Police headquarters.

Separately, National Police spokesperson Boy Rafli Amar said the police could only provide suggestions related to Badrodin’s replacement.

“We will give suggestions to the government if they ask […] as we do not have the authority to decide about that. The President is the one who has the authority to extend the chief’s tenure,” Boy said.

Presidential spokesman, who was temporarily KPK leader, declined to comment on Badrodin.

Luhut, meanwhile, added that Kompolnas would hold a meeting in the near future to decide who would have the authority to speak publicly on behalf of the commission, to prevent conflicting statements from its members being made to the public.

Although the nine new Kompolnas members were inaugurated on Friday, they will only take office next Thursday, a day after the current members end their tenures. (wnd)

Bagikan :