Pos

Ingatkan Jokowi, Imparsial: Agenda Kenegaraan Tak Hanya Ekonomi, tapi Juga HAM

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo diminta untuk membuka ruang dan mendengarkan masukan dan kritikan masyarakat sipil terkait agenda perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu dikatakan Wakil Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mananggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi saat pelantikan yang tidak menyebutkan isu HAM.

“Pemerintah perlu membuka ruang untuk mendengar masyarakat sipil dalam konteks agenda hak asasi manusia,” kata Mabruri saat  dihubungi, Jakarta, Minggu (27/10/2019).

Ia mengatakan, aspirasi masyarakat itu tidak hanya didengar, akan tetapi harus diakomodasi, baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk agenda para Menteri terkait.

Ia menyebutkan, agenda kebangsaan dan kenegaraan tidak hanya tentang ekonomi, infrastruktur dan pencegahan paham radikalisme dan ekstrimisme.

Namun, salah satu agenda yang penting adalah tentang perlindungan dan penegakan HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara.

“Kalau bicara agenda kebangsaan itu bukan tentang ekonomi, bukan hanya tentang radikalisme, ancaman ekstrimisme, tapi juga bagimana agenda perbaikan hak asasi manusia juga menjadi salah satu agenda penting Bangsa Indonesia untuk hari ini dan ke depan,” tandasnya.

Oleh karena itu, tambahnya, HAM merupakan salah satu kunci menjalankan agenda kenegaraan. Saat ini belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk menunjukan komitmennya terhadap HAM.

“Jadi saya kira itu menjadi kuncinya, ya belum terlambat meskipun kabinet udah tersusun, tapi Jokowi harus membuktikan dia punya komitmen untuk perbaikan dan penegakan HAM, meskipun dari awal dalam konteks penyusunan kabinet kita meragukan,” pungkasnya.

 

Muslimin

 Minggu, 27 Oktober 2019 21:24 WIB

Editor: Arief Munandar

Bagikan :

Imparsial Minta Jokowi Tak Angkat Menteri yang Diduga Terlibat Kasus HAM Berat

TIMESINDONESIA-“Pemerintahan Jokowi pada lima tahun lalu berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Namun kenyataanya janji tersebut tidak kunjung terealisasi,” ucap Al Araf kepada TIMES Indonesia, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Pihaknya berharap di periode kedua pemerintahan Jokowi bersama KH Ma’ruf Amin dapat memenuhi janjinya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dengan cara yang berkeadilan, agar tidak menjadi impunitas.

Imparsial lalu membeberkan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang diakui belum diselesaikan pemerintahan Jokowi periode pertama, antara lain; kasus penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 1998, kasus pembunuhan massal dan penghilangan orang medio 1965-1966, pembunuhan dan penembakan di Tanjung Priok tahun 1984.

Kasus pelanggaran HAM lain, yakni kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976 – 2004, penembakan misterius (Petrus) dalam rentang waktu 1982-1985, Talangsari 1989, Tragedi Wasior dan Wamena pada 2000, serta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004.

“Agenda HAM itu mensyaratkan pentingnya negara untuk melakukan penghormatan dan penegakan HAM secara utuh dan konsisten. Negara tidak boleh lari dan menutup mata dari persoalan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya,” ucap dia.

Karena itu, Imparsial mendesak pemerintahan Jokowi pada periode mendatang agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM dijadikan program prioritas pemerintah, baik pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, maupun untuk rehabilitasi korban.

Selain itu, Imparsial juga menuntut Presiden Jokowi tidak mengangkat orang-orang yang diduga kuat terlibat atau bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM berat menjadi menteri atau menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Jokowi juga diminta memilih Jaksa Agung yang memiliki kemampuan dan keberanian  untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sebab, pada periode sebelumnya, Presiden Jokowi disebut, mengangkat menteri yang diduga terlibat atau bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran HAM berat. Hal itu tentu menambah luka dan menggerus rasa keadilan bagi korban HAM tersebut.

“Ditambah lagi dengan mengangkat menteri yang diduga terlibat dan bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM. Pada titik ini, penegakan HAM di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi dapat dinilai mengalami kemunduran.” tandas Al Araf, Direktur Imparsial. (*)

JUM’AT, 18 OKTOBER 2019 – 22:22
Bagikan :

Deretan Catatan Kritis Imparsial soal Debat Capres

Jumat, 18 Januari 2019 13:24Reporter : Merdeka

 

 

Merdeka.com – Debat capres dan cawapres 2019 perdana digelar di Hotel Bidakara,Jakarta Selatan, semalam. Tema yang diangkat yakni Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Sebelum debat dimulai, isu yang dimunculkan adalah penuntasan kasus HAM masa lalu, termasuk penculikan aktivis dan mahasiswa. Namun kenyataannya, materi mengenai penuntasan kasus HAM masa lalu justru tidak muncul di ruang debat.

Direktur Imparsial Al Araf mengkritisi debat capres perdana. Dia menyayangkan kedua kandidat justru lebih fokus membahas ke ekonomi. Eksplorasi terhadap isu hukum dan HAM dalam debat tidak terlalu dalam. Kedua kandidat tidak membahas persoalan aktual di bidang hukum dan HAM. Konsekuensinya, tidak ada solusi dan jalan keluar dari persoalan HAM masa lalu.

“Kedua kandidat tidak ada yang membicarakan bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apakah mau melalui jalan pengadilan atau mau melalui jalan rekonsiliasi. Padahal masalah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah masalah yang tidak kunjung tuntas diselesaikan hingga kini. Dan terus menjadi perhatian publik,” ucap Al Araf kepada Liputan6.com, Jumat (18/1).

Meski demikian, lanjut dia, jika melihat visi-misi yang ada, pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih dalam, sistematis dan terukur mengeksplorasi masalah hukum, HAM, korupsidan terorisme. “Ketimbang pasangan Prabowo yang terlihat normatif,” jelas Al Araf.

Dia juga melihat, dalam debat kemarin, Ma’ruf Amin lebih dalam menjawab soal permasalahan terorisme. Bahkan memprioritaskan pencegahan.

“Sehingga di dalam debat ketika ada pertanyaan soal terorisme, jawaban Pak Ma’ruf Amin jauh lebih dalam dan siap untuk menjelaskan masalah terorisme, dengan menjelaskan akar masalah terorisme, dan memprioritaskan masalah pencegahan kedepannya. Sementara pasangan Pak Prabowo lebih terlihat konspiratif dalam menjawab masalah akar masalah terorisme, meski memberi solusi pencegahan dalam pandangannya,” jelasnya.

Dia memberi catatan, kedua kandidat minim menyampaikan data sebagai basis perdebatnya. Padahal itu menjadi kunci kemenangan dan ditunggu publik. Dia mencontohkan ketika Jokowi ditanya masalah disabilitas. Seharusnya sebagai petahana, Jokowi tidak hanya menjelaskan tentang keluarnya Undang-undang di tahun 2016 tapi juga membeberkan peraturan pemerintah sebagai capaian positif.

“Sedangkan pasangan Pak Prabowo juga, tidak berani mengangkat data yang valid. Semisal masalah teror terhadap pimpinan KPK dan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi,” lanjutnya.

Dia juga melihat Jokowi lebih siap menyampaikan pertanyaan dibanding Prabowo. Dengan membuat pertanyaan yang memberi gambaran inkonsistensi Prabowo. Semisal dalam pemberantasan korupsi. Jokowi menanyakan komitmen Prabowo tapi di satu sisi calegnya banyak mantan koruptor.

Sebaliknya, pasangan Prabowo-Sandiaga tidak melakukan itu, dalam merumuskan pertanyaannya. “Padahal dia bisa bertanya masalah konflik dan kekerasan di Papua yang tidak selesai. Bahkan ada teror padahal pembangunan ekonomi sudah diberikan ke Papua,” ucapnya.

Bagikan :

Imparsial: Lihat Track Record Kandidat Capres Tegakkan HAM

Kamis 17 Jan 2019 09:40 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nur Aini

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial Al Araf meminta publik melihat rekam jejak kandidat Capres-Cawapres dalam penegakan HAM. Publik disarankan tak hanya menilai kandidat berdasarkan debat yang akan digelar pada Kamis (17/1).

Al Araf berharap Capres Prabowo Subianto dapat terus terang menjelaskan soal penculikan aktivis pada orde baru. Kemudian, Capres Joko Widodo juga bisa ditanyai penuntasan kasus HAM masa lalu selama menjabat

“Perlu lihat track record kandidat. Gimana tanggungj awab Prabowo dalam penghilangan orang tahun 1998. Biar Prabowo bisa tanya juga sepanjang Jokowi jadi Presiden apa yang sudah diselesaikan kasus HAM. Omonginsemua saja. Jangan ditutupi,” katanya dalam diskusi, Kamis (16/1).

Ia mengakui ada itikad baik Jokowi menuntaskan kasus HAM masa lalu saat awal menjabat. Hal itu misalnya, Jokowi memberi amnesti dan grasi pada tokoh Papua dan lingkungan. Tapi seiring berjalan waktu, itikad itu justru hilang dengan sendirinya.

“Selesaikan HAM berat, simposium 65 dilakukan semua pihak datang. Tapi itu tahap 1, tiba-tiba ada simposium tandingan dipelopori kelompok purnawirawan. Stigma isu komunis kuat kena pemerintah,” ujarnya.

Kehadiran simposium tandingan membuat pemerintahan Jokowi tak melangkah maju. Alhasil, penyelesaian kasus HAM masa lalu malah diam di tempat.

“Rezim (Jokowi) bertahan. Langkah penyelesaiannya tak dilakukan,” ujarnya.

Debat Capres-Cawapres perdana akan digelar pada Kamis malam ini. Tema debat perdana yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Bagikan :

Imparsial Tak Temukan Agenda HAM Prabowo

Ilham Pratama Putra • 16 Januari 2019 15:09

 

medcom.id-jakarta: Direktur Imparsial Al Araf mengaku tidak menemukan visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hak asasi manusia (HAM). Padahal, HAM merupakan hal penting.

“Terus terang saya tidak memahami visi misi Prabowo. Saya tidak melihat agenda HAM sama sekali, tidak tertulis tuh programnya,” kata Al Araf di KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019

Dia mengaku miris dengan visi misi paslon nomor urut 02 itu. Menurut dia, negara hukum harus berbasis konstitualisme yang menghormati HAM.

tu miris. Konstitualisme menunjukkan fundamental dalam negara hukum. Kandidat kalau tidak menampilkan itu, tentu jadi pertanyaan seperti apa menghadapi kasus HAM ke depan,” ketus Al Araf.

Dia mengambil contoh betapa HAM menjadi roh reformasi. Pada 1998, ada pembatasan HAM di Indonesia sehingga muncul reformasi.

“Perubahan politik (Reformasi) 1998 kan rohnya HAM. Kenapa perlawanan 1998 terjadi karena adanya pembatasan HAM. Jadi, HAM itu rohnya reformasi. Aneh kalau kemudian, agenda HAM tidak ada dalam kemajuan ke depan,” pungkas dia.

Bagikan :

Imparsial: Kerinduan terhadap Soeharto Ahistoris dan Tidak Tepat

IHSANUDDIN Kompas.com – 10/12/2018, 21:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini kerinduan terhadap era Soeharto adalah sesuatu yang ahistoris dan tidak tepat. “Dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan,” kata Al Araf dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/12/2018). Bertepatan dengan peringatan hari hak asasi manusia (HAM) 10 Desember, Al Araf pun mengingatkan kembali catatan negatif pelanggaran HAM selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Salah satu catatan Imparsial adalah ketakutan rezim Soeharto atas kekuatan Islam. “Kekhawatiran Orde Baru atas kekuatan Islam menghasilkan kontrol ketat rezim Orde Baru kepada kelompok-kelompok Islam,” kata Al Araf.

Menurut dia, ketakutan akan kekuatan Islam itu terwujud lewat kebijakan pemaksaan asas tunggal Pancasila. Juga lewat kekerasan kepada kelompok Islam seperti terjadi di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Kedua, Imparsial mencatat kehidupan politik di masa rezim Orba dikontrol ketat. Demi mempertahankan kekuasaan yang otoritarian, rezim menggunakan kekerasan dan ancaman sebagai metode politik. “Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman sehingga penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini,” kata dia. Alhasil, lanjut dia, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi sepanjang 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia. Misalnya penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah.

Ada juga kasus perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, serta berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998. “Memasuki Era Reformasi 1998, ada harapan besar masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM itu. Sayangnya, hingga kini semuanya belum ada yang selesai,” ujar Al Araf. Padahal, Komnas HAM sudah menyelesaikan penyelidikan 9 kasus dugaan pelanggaran HAM masa Orba. Namun, proses penyelesaian itu stagnan di Kejaksaan Agung. Karenanya, Imparsial mendorong sejumlah rekomendasi yang intinya meminta Pemerintahan Jokowi segera menyelesaikan kasus-kasus itu.

Bagikan :

Imparsial Nilai Kerinduan Orde Baru sebagai Ahistoris

10 Des 2018, 21:03 WIB

 

 

Liputan6.com, Jakarta – Pada hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, Lembaga Imparsial menyinggung dinamika politik yang mengingatkan publik tentang era orde baru. Kerinduan terhadap pemerintahan Soeharto dianggapnya tidak tepat.

“Imparsial menilai dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini dalam diskursus publik bahwa era Orde Baru adalah era yang baik, sehingga ada kerinduan ingin kembali kepada masa itu, sungguh ahistoris dan tidak tepat,” ucap Direktur Imparsial, Al Araf, dalam keterangannya, Senin (10/12/2018).

Dia memandang, kehidupan politik pada masa Orde Baru sarat kekerasan dan pembatasan. Demi mempertahankan kekuasaannya yang otoritarian, soeharto dinilai menggunakan kekerasan dan ancaman.

“Stigma komunis dan pengganggu stabilitas keamanan kerap disematkan kepada para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Padahal dalih kepentingan keamanan itu merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok,” jelas Al Araf.

Alhasil, lanjut dia, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi. Seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa.

Imparsial juga melihat, kekhawatarian terhadap kekuatan Islam menghasilkan kontrol ketat bagi kelompok Islam seperti melalui kebijakan pemaksaan atas asas tunggal Pancasila.

“Kekerasan kepada kelompok Islam seperti di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Dan bahkan rezim juga tidak segan menetapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah-wilayah konflik seperti Papua dan Aceh yang praktiknya mengakibatkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM,” ungkap Al Araf.

Pada era itu, lanjut dia, kebebasan menjadi barang mahal. Pemerintah membatasi dan mengontrol secara represif kebebasan warga negara yang sifatnya fundamental. Seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul.

“Di masa itu negara bukan berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tapi negara berdasarkan pada kekuasaan (machsstaat). Sehingga yang selalu benar adalah penguasa dan yang salah adalah rakyat, karenanya kekerasan negara yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM seringkali terjadi pada masa Era Orba,” jelas Al Araf.

Masa Reformasi

Memasuki era Reformasi, memunculkan harapan yang besar di masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu. Sayangnya, setiap rezim pemerintahan yang berkuasa pada masa Reformasi tidak kunjung menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

“Problem disharmoni peraturan perundang-undangan memang menjadi masalah utama dalam politik legislasi era Reformasi, yang hasilnya ada UU yang menjamin hak asasi tetapi ada UU lain yang sebaliknya, justru mengancam dan membatasi kebebasan dan HAM,” kata Al Araf.

Karena itu, pihaknya, meminta pemerintah segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus orang hilang 1997-1998. Langkah terdekat kedua yang bisa dilakukan oleh Presiden adalah dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap semua berkas kasus HAM yang sudah dilimpahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung.

“Langkah ketiga dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39/1999 untuk memperkuat kelembagaan Komnas HAM. Langkah keempat, Pemerintah sebaiknya meratifikasi Statuta Roma (International Criminal Court atau ICC/Mahkamah Pidana Internasional) sebagai komitmen Pemerintah dalam pemajuan penegakan HAM di Indonesia dan dunia,” terang Al Araf.

 

Bagikan :

Imparsial Sebut Negara Masih Punya Utang Kepada Para Pejuang Reformasi

Senin, 10 Desember 2018 20:48 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Memperingati Hari HAM sedunia pada 10 Desember, Direktur Imparsial Al-Araf menegaskan bahwa kebebasan dalam demokrasi tak lepas dari para pejuang yang meruntuhkan rezim Orde Baru.

Para pejuang tersebut, dikatakan Araf, bahkan rela menukarkan nyawa mereka demi terciptanya iklim negara yang tidak represif.

“Para aktivis yang hilang di era 98 adalah para martir perubahan. Karena kalau kita tahu, di era Orde Baru hanya sedikit yang mau melawan rezim,” ujarnya Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

Araf mengatakan jika tidak ada para martir tersebut, Indonesia tidak akan seperti sekarang ini.

“Demokrasi yang kita dapatkan hari ini tidak lepas dari perjuangan para martir Orde Baru,” katanya.

Namun, upaya untuk menuntaskan kasus penculikan para pejuang reformasi, dikatakan Araf, belum menemui titik terang hingga saat ini.

 

Seperti diketahui, ada sejumlah kasus yang penyelidikannya telah diselesaikan Komnas HAM terkait dengan penculikan aktivis dan pejuang demokrasi di masa Orde Baru, seperti peristiwa Trisakti 1998, peristiwa Semanggi I dan II, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

“Kita punya utang kepada para pejuang reformasi. Dan Imparsial berharap negara hadir untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM,” lanjutnya

Pemerintahan Jokowi, dikatakan Araf, harus lebih berani untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk yang menimpa para aktivis HAM.

Presiden Jokowi belum terlambat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan di dalam memajukan penegakan HAM. Masih ada sisa waktu yang dapat digunakan pemerintah,” katanya.

 

Bagikan :

Koalisi Sipil Beri Catatan ke Jokowi Soal Pergantian KSAD

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Desember 2018. Koalisi Masyarakat Sipil memberikan beberapa catatan sebelum Presiden Joko Widodo mencari pengganti Mulyono.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, catatan penting bagi Presiden Jokowi adalah calon KSAD merupakan figur yang bersih dari pelanggaran HAM.

“Presiden harus memperhatikan calon pengganti KSAD harus bersih dari pelanggaran HAM,” ujar Al Araf saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 5 November 2018.

Al Araf mengingatkan Jokowi untuk memilih calon KSAD yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu pelanggaran HAM.

Ia mengatakan Jokowi tak boleh memilih calon KSAD yang punya rekam jejak pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menurut dia, jika Jokowi memilih calon yang punya rekam jejak buruk di bidang HAM, maka hal tersebut malah berpotensi menghambat negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

“Jangan sampai presiden memilih calon yang berpotensi menghambat penyelesaian pelanggaran masa lalu, karena calon tersebut mempunyai track record pernah terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Feri Kusuma dari Kontras. Meski pemilihan KSAD merupakan hak prerogatif presiden, namum kata dia, Jokowi harus mencermati rekam jejak para calon KSAD.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial. Kontras, Elsam, Setara Institut, HRWG, ILR, PBHI dan Institut Demokrasi mendesak Jokowi melibatkan Komnas HAM dalam mempertimbangkan calon

“Presiden harus meminta ke Komnas HAM, rekam jejak calon KSAD,” ujar Feri.

Menurut Feri, jika Jokowi memilih KSAD yang berkomitmen terhadap HAM, hal ini akan membantu Jokowi melunasi janji politiknya untuk membongkar pelanggaran HAM masa lalu.

Feri juga meminta Presiden Jokowi tidak membawa pergantian KSAD TNI ke ruang politik, mengingat pergantian itu terjadi saat rangkaian pemilihan presiden 2019. “Ini penting bagi Presiden untuk tidak membawa pergantian KSAD ke ruang politik, ini akan berpotensi menimbulkan konflik baik di internal atau eksternal TNI,” ujarnya.

 

Reporter:

Taufiq Siddiq

Editor:

Juli Hantoro

Senin, 5 November 2018 16:30 WIB

Bagikan :

“Presiden Perlu Memperhatikan Aspek HAM dalam Pergantian KASAD”

Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon  KASAD baru.

 

Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru. Dalam organisasi TNI, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden dalam pembangunan kekuatan maritim (outward looking)

 

Namun demikian, pemilihan KASAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya karenanya adalah penting di dalam proses pergantian KASAD itu Presiden perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

 

Kami menilai calon KASAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, Presiden harus memastikan bahwa KASAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM dan tidak punya potensi mengahambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan lain-lain. Dalam konteks itu, Presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru.

 

KASAD baru juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI. Proses reformasi TNI yang mulai berlangsung sejak tahun 1998 memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. Namun demikin, proses reformasi TNI belumlah selesai dimana saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.

 

Dalam hal reformasi birokrasi internal Angkatan Darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mengenai reward and punishment bagi prajurit. Keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk juga perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan institusi Angkatan Darat menjadi institusi yang efektif dan profesional. Perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian utama bagi KASAD yang baru.

 

Meski di antara agenda reformasi TNI yang disebutkan di atas merupakan domain otoritas sipil untuk mendorong dan menjalankannya, kami menilai dukungan KASAD yang baru sangat penting untuk memastikan agenda reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

 

Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri. Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat  tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

 

Jakarta, 5 November 2018

 

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
(IMPARSIAL, ELSAM, KONTRAS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institut Demokrasi)
 

Bagikan :