Pos

Komnas HAM Temukan Adanya Kekerasan Seksual Dalam Kasus Rumoh Geudong di Aceh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM menemukan terjadi beberapa kasus kekerasan seksual berdasarkan hasil penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, Rumoh Geudong di Aceh.

Ketua Tim Penyelidik Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, mengungkapkan ada lima kasus kekerasan yang ditemukan sebagai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

Lima unsur yakni perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penyiksaan, pembunuhan, penghilangan orang secara paksa dan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang

“Kejahatan kekerasan seksual ini yang menurut korban dan orang Aceh pada umumnya ini yang paling parah dan ini salah satu temuan utama. Kekerasan seksual bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki,” ujar Choirul di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2018).

 

Choirul mengungkapkan bahwa kelima unsur kekerasan itu merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan secara sistematis pemerintahan saat itu yakni menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989-1998.

“Kami sudah periksa 65 saksi. Kami perkirakan jumlah korbannya itu lebih dari jumlah saksi itu,” ungkap Choirul.

Penyelidikan ini, menurut Choirul menggunakan skema pro justicia setelah diputuskan dalam paripurna Komnas HAM pada 20 Agustus 2018.

Delapan hari kemudian pihaknya mengirimkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung yang berperan sebagai penyidik.

 

Bagikan :

Komnas HAM Buka Dokumen Pelanggaran ‘Rumah Geudong’

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah selesai menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa ‘Rumah Geudong’ di Aceh. Komisioner HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan pihaknya pun sudah menyerahkan dokumen tersebut kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

“Per tanggal 28 Agustus 2018 sudah kami serahkan ke Kejaksaan. Semoga bisa naik ke penyidikan,” kata Anam di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Minggu (9/9).

Anam menjelaskan setidaknya ada lima peristiwa dugaan kejahatan HAM di Aceh dalam kurun waktu 1989-2004. Kasus Rumah Geudong sendiri disebutnya terjadi pada kurun 1989-2004 itu dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM.

Unsur sistematisnya, kata Anam, bermula dari kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM). Pada operasi ini, banyak aparat yang ditaruh di pos banyak level mulai dari kecamatan dan desa banyak tempat.

“Salah satu yang paling populer adalah Rumah Geudong. Sekitar tahun 1998 (mantan Jaksa Agung) Baharuddin Lopa datang dan Rumah Geudongnya dibakar,” ujar dia.

Komnas HAM Buka Dokumen Pelanggaran 'Rumah Geudong'M Choirul Anam. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Rumah Geudong adalah bangunan biasa yang digunakan ABRI (sekarang TNI) sebagai pos strategis dan taktis untuk mengejar anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Celakanya, banyak orang yang disebut bukan anggota GAM malah dieksekusi aparat saat itu.

“Malah yang disasar adalah tokoh hingga tetangga yang mengenal (GAM) untuk memberikan informasi di mana mereka, di mana logistik, persenjataan dan pelatihan (GAM),” ungkap dia.

Para sipil itu, sambungnya, diketahui mendapat siksaan jika tidak memberikan informasi yang diinginkan. Mereka diakui menjadi objek fitnah oleh aparat setempat pula.

“Kalau mereka enggak memberikan informasi maka mendapat penyiksaan sangat parah. Mereka asal difitnah,” ujar dia.

Selanjutnya, Rumah Geudong juga menjadi sentral penyiksaan para sipil. Ada tempat-tempat penyiksaan lainnya, namun Rumah Geudong adalah tempat menjadi pusat dari beberapa titik lokasi di Aceh.

“Penyiksaan di sini lebih kejam. Makanya dokumen ini kami kasih judul Rumah Geudong dan pos statis lainnya,” ungkap Anam.

Penyelidik Utama dari Komnas HAM yang juga hadir di sana, Rima Purnama Salim mengatakan banyak kejahatan seksual mewarnai peristiwa di Rumah Geudong.

“Ada banyak yang diperkosa mereka bilang kalau disiksa fisik enggak akan tumbang, tapi mereka mendapat pelecehan seksual,” kata Rima di Kantor Imparsial Jakarta, Minggu (9/9).

Bentuk pelecehan lain yang disebutkan diterima warga sipil dan tercantum dalam dokumen ‘Peristiwa Rumah Geudong Aceh 1989-1998’ adalah pelucutan pakaian.

“Para perempuan dibawa dengan menggunakan ‘you can see‘ dan celana sangat minim… dan dipaksa mengaku (keberadaan GAM),” ujar Rima.

Rima pun menerangkan dari hasil investigasi, mereka mendapatkan keterangan bahwa pelecehan seksual pun dialami lelaki sipil.

Dalam kasus tersebut, Choirul Anam mengatakan Komnas HAM sudah memeriksa setidaknya 65 saksi selama sekitar delapan bulan terakhir. Dari itu semua, katanya, Komnas HAM menemukan setidaknya ada lima jenis kejahatan selama DOM di Aceh.

“Ada 5 element of crime mulai dari kekerasan seksual, perampasan kemerdekaan, pembunuhan dan penyiksaan,” ujar Anam.

Desakan Masyarakat Sipil

Atas temuan Komnas HAM soal peristiwa Rumah Geudong tersebut, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga HAM Imparsial kompak meminta pertanggungjawaban dari pimpinan militer pada masa tersebut.

“Kopassus sangat perlu dimintai keterangan karena terlibat langsung 1989-1998. Pimpinan operasi perlu dimintai keterangan yakni Prabowo Subianto komandan jenderal 1995-1998,” kata Direktur Imparsial Al Araf.

Araf menjelaskan harus ada keterangan dari Prabowo, terlebih mengingat Prabowo sedang menghadapi kontestasi pemilu. Dia juga meminta penyelenggara pemilu memperhatikan proses hukum yang kini tengah berjalan.

“Harus ada keterangan lebih jelas dugaan keterlibatan komandan dalam peristiwa ini. Secara umum saya ingin mengatakan pihak yang bertanggung jawab pada akhirnya perlu dimintai keterangan,” terang dia.

Senada, perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Ferry Malik pun menyampaikan tuntutan serupa. Tak hanya itu, ia pun menuntut panglima ABRI kala itu pun menyampaikan penjelasan sebagai pertanggungjawaban.

“Kebanyakan yang ambil tindakan adalah prajutitnya dari baret merah. Panglima ABRI waktu itu adalah Wiranto yang bertanggung jawab penuh,” ujar Ferry yang pula mengaku sebagai warga Aceh tersebut.

Ferry mengatakan Wiranto adalah pihak yang meminta status DOM dicabut.

“Tapi pencabutan DOM kemudian bukan artinya dia sosok menghentikan kekerasan. Pasca kebijakan DOM, Wiranto mengirimkan pasukan hampir setiap hari pascareformasi ’98 yang menimbulkam peristiwa besar muncul,” ujar dia.

Atas permintaan pertanggungjawaban tersebut, CNNIndonesia.com belum mendapatkan tanggapan dari Prabowo maupun Wiranto atas tuduhan itu.

Bagikan :

Imparsial Minta Pimpinan Operasi Militer Dimintai Keterangan terkait Rumah Geudong

NASIONAL-Jakarta: Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) Kontras dan Imparsial meminta Prabowo Subianto dan Wiranto diperiksa terkait dugaan pelanggaran HAM di Rumah Geudong, Aceh selama periode 1989-1998. Pada periode itu Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Wiranto sebagai Panglima ABRI.

“Kopassus sangat perlu dimintai keterangan karena terlibat langsung 1989-1998. Pimpinan operasi perlu dimintai keterangan yakni Prabowo Subianto komandan jendral 1995-1998,” kata Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 9 September 2018.

Al Araf menilai keterangan Prabowo sangat dibutuhkan. Kekerasan di Rumah Geudong yang diduga dilakukan oknum Kopassus yang saat itu tergabung dalam operasi jaringan merah.

“Harus ada keterangan lebih jelas dugaan keterlibatan komandan dalam peristiwa ini. Secara umum saya ingin mengatakan pihak yang bertanggung jawab pada akhirnya perlu dimintai keterangan,” terang dia.

Peneliti Kontras Ferry Malik mengatakan banyak pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden Rumah Geudong. Terutama anak buah yang dipimpin Prabowo dan Panglima ABRI saat itu, Wiranto.

“Kebanyakan yang ambil tindakan adalah prajuritnya dari baret merah. Panglima ABRI waktu itu adalah Wiranto yang bertanggung jawab penuh,” ujar dia.

Saat itu, Prabowo adalah pihak yang menyampaikan Darurat Operasi Militer (DOM) harus dilaksanakan di Aceh. Sementara Wiranto adalah pihak yang meminta status DOM dicabut.

“Tapi pencabutan DOM kemudian bukan artinya dia (Wiranto) sosok menghentikan kekerasan. Pasca kebijakan DOM, Wiranto mengirimkan pasukan hampir setiap hari pasca reformasi 98 yang menimbulkam peristiwa besar muncul,” ujar dia.

Al Araf berharap Kejaksaan Agung punya nyali berani menyelidiki kasus ini. Mengingat banyak korban dan saksi yang masih hidup dan peristiwa 1989 diketahui sebagian besar masyarakat Aceh.

“Sehingga tidak ada dalih persoalan teknis hukum yang dijadikan alasan kejaksaan agung untuk tidak memproses kasus ini. Jaksa Agung harus proaktif,” pungkasnya.

Bagikan :

Imparsial: Penanganan Palanggaran HAM Tak Jelas

AKURAT.CODirektur Imparsial Al Araf mengungkapkan kasus pembunuhan almarhum  Munir Said Thalib hingga kini tidak ada titik terang.

Munir merupakan aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pria asal Malang ini meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda.

“Keamanan nasional itu hanya menjadi tameng untuk menguasai dan mempertahankan kekuasaan yang bobrok pada masa pemerintahan order baru,” kata Al Araf pada acara acara Launching buku & Diskusi Publik, Kantor Imparsial, Kamis (23/8).

Al Araf mengatakan, dengan menghukum para pelaku pelanggaran HAM akan mendapatkan kepastian bahwa kasus serupa tidak terjadi kembali di masa reformasi sekarang ini. Tetapi pada kenyataannya penyelesaian kasus tersebut tidak kunjung tuntas sehingga di masa reformasi sekarang ini masih terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM.

“Nyatanya kan dari dulu sampai sekarang kasus pelanggaran HAM tidak selesai-selesai, kita tidak heran kalau dulu masa reformasi sekarang ini masih terjadi,” kata Al Araf.

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bukan hanya soal pembunuhan Munir. Ada beberapa kasus lainnya seperti kasus Theys Eluay pada tahun 2002, Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tahun 1998.

Kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM sudah mencoba menyelesaikan penyelidikan sebagian besar kasus pelanggaran HAM di Indonesia, tetapi dari pihak Kejaksaan Agung mengembalikan laporan tersebut dengan berbagai alasan.

 

Oktaviani

 Kamis, 23 Agustus 2018 21:55 WIB

Bagikan :

Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan Aktivis Tolak Pembentukan DKN

BeritaBenar-Rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu ditentang keluarga korban dan aktivis HAM.

Maria Catarina Sunarsih, pendiri Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) mengatakan, rencana itu cacat moral karena DKN diinisiasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

JSKK menilai Wiranto sebagai sosok yang bertanggung jawab atas penembakan sejumlah mahasiswa – termasuk putra Maria, Benardinus Realino Norma Irawan alias Wawan – saat berunjuk rasa menentang rezim Orde Baru, pada 1998.

“Jika Wiranto mengatakan komando penembakan bukan dari saya, salah besar. Karena saat itu, dia menjabat Menhankam/Pangab,” tegas Maria saat jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Tak hanya itu, lanjutnya, pembentukan DKN mencederai visi misi Presiden Joko “Jokowi” Widodo, di mana salah satu program kerjanya berkomitmen menghapus impunitas.

“Kalau Jokowi tetap menandatangai pembentukan DKN, visi misinya hanya dipakai untuk meraup suara (pemilihan presiden 2014),” ujar Maria lagi.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan bahwa DKN dibentuk bukan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, tetapi bisa saja dilibatkan bila harus diselesaikan melalui jalur non-yudisial.

“Kalaupun pelanggaran HAM tidak bisa selesai secara yudisial, kan akan ke non-yudisial juga. Di situ mungkin DKN bisa dilibatkan,” ujarnya pada Maret lalu.

Menurut Wiranto, DKN dibentuk untuk menangani konflik horizontal dalam skala nasional, dengan mengedepankan non-yudisial, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat.

Maria menuntut Jokowi untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan memerintahkan Kejaksaan Agung memulai penyidikan.

“Tugas Komnas HAM telah selesai. Sekarang tugas Kejaksaan Agung menyidik. Kalau terbukti pelanggaran HAM berat, DPR bisa menerbitkan surat ke Presiden agar Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc,” ujar Maria.

“Jika terus membiarkan, maka Jokowi adalah penguasa yang melanggengkan impunitas.”

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Kristian Erdianto Bejo Untung juga menolak pembentukan DKN  dengan alasan sama.

“Tragedi 65 adalah kasus luar biasa, bagaimana orang dibunuh, diculik, wanita dilecehkan. Saya sembilan tahun di tiga tahanan dan mengalami kerja paksa. Saya mewakili 500 ribu hingga satu juta jiwa korban 65,” ujarnya.

Kalau Jokowi menyetujui pembentukan DKN, lanjut Bejo, akan menjadi malapetaka dan menyakiti korban.

“Saya minta Presiden untuk tidak menandatangani pembentukan DKN. Kalau perlu, Wiranto dipecat. Kalau sebaliknya, berarti Jokowi melanggengkan impunitas,” ujar Bejo.

Menurutnya, Jokowi seharusnya segera membentuk pengadilan HAM ad hoc karena barang bukti yang dikumpulkan Komnas HAM sudah sangat cukup.

“Memang kasus pelanggaran HAM seperti bisul. Harus diangkat biarpun menyakitkan,” imbuhnya.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, menyebutkan, ada empat poin penyelewengan dalam pembentukan DKN, mulai dari maladministrasi wewenang hingga bersifat inkonstitusional.

“Inisiatif dan keputusan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme DKN oleh Menko Polhukam melampaui wewenang dan cacat administrasi,” katanya.

Mekanisme DKN yang hanya musyawarah dan mufakat tanpa proses hukum bertentangan dengan konstitusi seperti diatur dalam UUD 1945 Amandemen Kempat Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Musyawarah untuk mufakat yang diusung lewat DKN menutup ruang-ruang kebenaran, melanggar hukum tanpa adanya proses yudisial,” ujar Yati.

DKN, lanjutnya, juga bertabrakan dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang tidak mengatur sedikit pun wewenang Menko Polhukam dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM adalah mandat Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut,” paparnya.

“Lebih jauh, DKN makin nyata memperlihatkan adanya upaya praktik cuci tangan.”

Aktivis Imparsial, Batara Ibnu Reza, melihat adanya itikad tidak baik dari pemerintah dengan pembentukan DKN karena kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai adalah utang siapapun yang tengah memerintah seperti ditegaskan DPR.

“Pemerintah saat ini membangun kerukunan sosial semu karena tak berlandaskan hukum,” katanya.

“Menggunakan istilah rukun adalah licik. Ini bukan strategi keluar dari masalah. Sepanjang penyelesaian tak dilakukan, impunitas berlanjut. Kita minta pemerintah menghentikan jalan pintas imunitas.”

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pembentukan DKN masih dalam tahap pembahasan. Dia berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat bisa dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi meski diakuinya sulit dilakukan.

 

Zahara Tiba
Jakarta
2018-07-19

Bagikan :

Alasan Para Aktivis HAM Tolak Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).
tirto.id – Rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah, yang dipersiapkan oleh Menkopolhukam Wiranto, menuai kritik keras dari para aktivis.

Salah satu lembaga pemerhati isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Imparsial menilai pembentukan DKN tidak memiliki dasar dan cacat hukum. Hal itu disampaikan oleh peneliti Imparsial, Bhatara Ibnu Reza kepada Tirto di kantor KontraS, Jakarta, pada Kamis sore (19/7/2018).

Dia menilai wacana penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dengan pembentukan DKN patut ditolak. Menurut dia, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di luar jalur hukum akan melanggengkan impunitas dan menambah daftar pelaku kejahatan HAM yang bebas tanpa diadili.

“DKN ini tidak pantas dan tidak layak menyelesaikan [kasus] pelanggaran HAM berat,” kata Bhatara.

Selain itu, Bhatara justru curiga wacana ini dilontarkan sebagai bagian dari “cara licik” untuk menghambat penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Apalagi, kata dia, Wiranto diduga juga pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Menkopulham [Wiranto] tidak berhak mengeluarkan dan menyelesaikan masalah ini [Pelanggaran HAM]. Fungsi lembaga itu hanya menjadi koordinator saja. Apalagi, hingga mengeluarkan program DKN,” kata dia.

Bhatara menambahkan lembaganya akan terus memantau keseriusan Presiden Joko Widodo memenuhi tuntutan para aktivis, korban dan penyintas terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Dia menilai Jokowi tidak bisa mengabaikan salah satu poin janjinya dalam Nawacita tersebut.

“Ini salah satu cara menguji apakah presiden memiliki itikad baik,” ujar dia.

Ada Tiga Persoalan Hukum Jika DKN Dibentuk

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menyebut bahwa ada tiga persoalan hukum yang muncul jika DKN benar-benar dibentuk.

Pertama, menurut Yati, mekanisme penyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat melalui DKN hanya berupa musyawarah tanpa proses hukum. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang mewajibkan negara “melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum” dan “memberikan kepastian hukum yang adil.”

“Jika tidak, untuk apa prinsip negara hukum? Lebih baik dihapus saja statusnya sebagai negara hukum,” kata Yati.

Kedua, dia melanjutkan, keberadaan DKN akan bertabrakan dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut mengatur kewenangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dimiliki oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, dan bukan Kementerian Koordinator Polhukam.

Ketiga, Yati menilai ada potensi maladministrasi wewenang yang dilakukan oleh Menkopolhukam jika pembentukan DKN terealisasi. Berdasar Perpres 7/2015 dan Perpres 43/2015, tugas Menkopolhukam hanya bersifat koordinasi.

Karena itu, kata Yati, inisiatif Menkopolhukam membentuk DKN untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat melampaui wewenangnya dan cacat administrasi. Maladministrasi tersebut merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman.

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
Bagikan :

Dewan Kerukunan Nasional masih Dibahas

Media Inodesia-jaksa Agung HM.Prasetyo mengatakan pembentukan dewan kerukunan nasional (DKN) yang akan menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM melalui proses nonyudisial masih dalam proses pembahasan.
“DKN sedang mau membahas dengan Pak Menko Polhukam katanya sesuai menghadiri acara pernikahan massal untuk menyambut HUT ke-58 Adhyaksa di jakarta, kemarin.
Prasetyo berhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa diselesaikan di era pemerintahansaat ini.
“penyelesaiannya sesuai dengan realitas yang ada, ” katanya.Ia mengakui tidak mudah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Kasus itu terjadi bahkan kamu (wartawan) belum lahir.
apa pun akan sulit,” paparnya. sebelumnya, dia menyatakan serius mencari jalan keluar penyelesai kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk Komnas HAM perna melibatkan alih hukum yang independen yang di ambil dari beberapa perguruan tinggi untuk membahas hal ini,” urai Prasetyo.
Ketau Komnas HAM Ahamad Taufan Damanik meminta pemerintah untuk segera memproses sembilan kasus pelanggaran berat HAM ketingakat penyidikan di kejaksaan.
“Komnas HAM sudah sering membahas (sembilan kasus itu) bersama Kejaksaan Agung dan kemenko polhukam,” ucap taufan.
kesembilan kasus tersebut antara lain peristiwa 65, penembakan misterius,Talangsari,Semanggi 1 dan 2, serta kasus di Aceh dan Papua.
Imparsial bersama dengan Komisi untuk orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai DKN bukanlah jawaban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
“Kami bersama dengan sejumlah korban dan kelurga korban pelanggaran HAM masa lalu mengecam keras upaya yang dilakukan oleh menko pulhukam yang berusaha menghidupkan lagi diskursus penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu lewat mekanisme DKN,” kata salah satu peneliti Imparsial Hussein Ahamad, kemarin.
Pembentukan DKN untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM dengan cara musyawarah mufakat dinilai tidak tepat.
apalagi, kata dia,alasannya penyelasaian melalui peradilan akan menyebabkan konfilik dan tidak sesuai dengan budaya indonesia.
lebih lanjut, Hussein mengatakan gagasan pembentukan DKN terliat jelas merupakan agenda cuci tangan yang melanggengkan impunitas dan merupakan upaya melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum atas peristiwa pelanggaran berat HAM di masa silam. (*/Ant/P-2)

Bagikan :

Refleksi 20 Tahun Reformasi POLITIK YANG ABAI TERHADAP PENEGAKAN HAM (Martir Perubahan yang Terlupakan)

IMPARSIAL (The Indonesian Human Rights Monitor)

 

 

“Kalau tidak karena peristiwa yang menimpa Suyat pada awal tahun 1998, pasti tidak akan ada perubahan yang menempatkan mereka pada posisi seperti yang mereka nikmati saat ini. Tetapi, sayangnya mereka seperti lupa itu semua.”

 

(Suyatno, kakak kandung Suyat, salah satu korban Penculikan 1997/1998 dalam “Mengenang Para Martir Perubahan” oleh Mugiyanto (Ketua IKOHI 2002 -2014))

 

Kita semua yang menikmati keadaan politik saat ini yang bebas dan terbuka (baca: demokratis) sejatinya punya “hutang sejarah” kepada para korban yang menjadi martir perubahan dalam pergolakan politik untuk meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998. Ungkapan reflektif yang disampaikan oleh Suyatno di atas bukannya tidak memiliki dasar, mengingat Suyat beserta aktivis pro-demokrasi yang hilang pada 1997/1998 hingga kini masih belum ditemukan. Sementara itu, para pemimpin sepanjang era Reformasi seperti tidak memiliki kemauan politik untuk mengungkap kasus penghilangan secara paksa dan menemukan kembali korban yang masih hilang.

 

Peristiwa yang dialami oleh Suyat dan masa penantian panjang keluarganya menunggu pengungkapan peristiwa itu merupakan salah satu gambaran kecil dari potret besar buruknya penegakan HAM di Era Reformasi yang pada bulan Mei ini genap berusia 20 tahun. Kasus Suyat mewakili keseluruhan cerita getir para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang dibuat berada dalam ketidakpastian oleh elite politik untuk memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan. Padahal kekuasaan yang dinikmati mereka tidak bisa dilepaskan dari peran Suyat dan para pejuang demokrasi lain yang lantang melawan rezim Orde Baru demi kehidupan politik yang demokratis.

 

Meski diakui adanya faktor lain yang mendorong terjadinya perubahan politik ke arah demokrasi pada tahun 1998, namun sejarah tak bisa menyembunyikan peran para pejuang demokrasi itu. Para korban tindakan represif Orde Baru, termasuk mereka yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998, mendorong munculnya semangat perlawanan untuk menjatuhkan rezim otoriter Orde Baru.

 

Di tengah kuat-kuatnya rezim Orde Baru dan ancaman tindakan represif saat itu, sungguh sulit dibayangkan para aktivis demokrasi melakukan aksi-aksi demokratis menentang rezim. Pada saat sebagian besar masyarakat bungkam di bawah ancaman rezim Orde Baru yang militeristis, para aktivis pro-demokrasi tak kenal rasa takut bergerak melawan rezim. Stigma komunis dan tuduhan mengganggu stabilitas keamanan menjadi santapan setiap hari yang disematkan kepada mereka, dan bahkan ancaman tindakan represif dari rezim tak membuatnya gentar. Keyakinan dan cita- cita untuk melakukan perubahan sepertinya menjadi semangat yang tidak bisa dikalahkan oleh moncong senjata. Meski gerakan yang dilakukannya pada akhirnya membawa mereka dihilangkan.

 

Karena itu, di tengah momentum perjalanan Era Reformasi yang akan menginjak usia dua dekade pada tanggal 21 Mei mendatang, penting bagi kita untuk mengingat kembali jasa para korban yang menjadi martir bagi perubahan dan juga meluruskan kembali arah jalannya Reformasi yang tampaknya semakin menjauh dari semangat dan cita-cita perjuangan demokrasi pada tahun 1998.

 

IMPARSIAL memandang proses reformasi politik yang dijalankan sejak 1998 diakui relatif telah mendorong demokrasi kembali diterapkan di Indonesia. Mekanisme, prosedur, dan kelembagaan yang menjadi prasyarat dasar dari sistem politik ini telah dibangun, seperti antara lain terlihat dari pelaksanaan Pemilu secara periodik, adanya jaminan terhadap kebebasan politik, pembentukan lembaga-lembaga pengawas, dan lain-lain. Namun demikian, perkembangan ini dalam realitasnya tidak serta merta mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia ke arah yang lebih baik, meningkatnya tingkat kesejahteraan, dan terpenuhinya hak atas keadilan. Sejumlah agenda Reformasi untuk mencapai tujuan ideal dari demokrasi itu kini justru mengalami stagnasi.

 

Dinamika politik pada Era Reformasi yang cenderung elitis, sarat dengan negosiasi antarelite, serta transaksional merupakan persoalan utama terjadinya stagnasi proses Reformasi, dan bahkan kemunduran dalam beberapa aspeknya. Kecenderungan itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang bercirikan oligarki. Dalam realitasnya, politik yang oligarkis menempatkan politik hanya menjadi arena terbatas bagi kelompok elite dan partai politik dalam pembangunan agenda politik dengan meminggirkan aspirasi rakyat. Dalam konteks politik ini, agenda hak asasi manusia sebagai standar moral bersama untuk menciptakan kehidupan manusia bermartabat terhambat karena pada situasi ini politik dikuasai oleh pergulatan kepentingan oligarki.

 

Kecenderungan politik oligarkis memang bukan sesuatu yang baru karena gejala dan implikasinya telah dirasakan sejak masa Orde Baru. Yang terjadi di masa Reformasi ini adalah reorganizing power semata dengan corak politik yang tetap oligarkis. Studi mutakhir tentang demokrasi memperlihatkan bahwa kontrol terhadap dominasi politik dilakukan melalui birokrasi oligarki untuk menjadikan partai sekadar mesin pendulang suara pemilih dan konstituennya. Birokrasi oligarki ini membentuk kartel yang berkewajiban untuk menentang para pesaingnya sekaligus untuk membatasi kompetisi, menghalangi akses, dan mendistribusikan keuntungan kekuasaan politik di antara para anggota kartel. Mereka inilah yang kemudian menciptakan bahaya bagi demokrasi, karena menjadikannya sebagai proyek individual beberapa pemimpin partai politik dan asosiasi-asosiasi korporatisnya yang menghasilkan keuntungan bagi mereka dan melindungi uangnya dari pihak luar.  Di sini, politik oligarki terwujud dalam bentuk politik yang transaksional.

 

Politik transaksional menempatkan segala sesuatu di dalam politik menjadi sesuatu yang ditransaksikan di antara elite politik. Pada titik ini, yang bekerja adalah logika untuk menarik keuntungan dan barter kepentingan di antara elite. Tawar menawar kursi di kabinet maupun negosiasi dan kompromi dalam perebutan pimpinan parlemen merupakan sebuah keniscayaan. Politik terjerumus dalam perdagangan politik dan pasar gelap kekuasaan. Politik seperti itu bukanlah politik yang seharusnya dan bukan pula politik yang dikehendaki. Sebab, politik dalam arti yang sesungguhnya menghendaki adanya transaksi keadilan,  bukan transaksi jabatan, sedangkan  politik yang dikehendaki sangat menginginkan keseimbangan dan kontrol dalam kekuasaaan, bukannya kekuasaan yang tanpa kontrol. Kecenderungan ini membuat politik tidak lagi sebagai ajang untuk mendorong tujuan ideal dari politik, yakni kebaikan dan kehidupan bersama.

 

Sementara itu, partai politik (Parpol) yang seharusnya menjadi instrumen representasi politik formal bagi rakyat dalam politik justru menjadi instrumen yang mengekspresikan kepentingan kaum oligarki lama yang telah melakukan reposisi di dalam sistem politik baru ini. Bersama parlemen, partai politik menjadi alat mereka untuk menguasai sumberdaya yang bukan hanya untuk menjaga kelangsungan mereka, melainkan juga mempertahankan kekuasaannya yang oligarki.

 

Dinamika politik yang oligarkis itulah yang melahirkan sejumlah persoalan dalam kehidupan politik selama 20 tahun Era Reformasi, termasuk meminggirkan agenda-agenda keadilan dan kerakyatan. Oligarki politik menempatkan penegakan hukum tunduk pada kepentingan politik para elite yang bertransaksi. Slogan “hukum di atas segala-galanya” hanya menjadi jargon serta rangkaian kata-kata yang indah, karena praktik yang sebenarnya terjadi adalah hukum dibuat tunduk pada realitas politik yang penuh transaksional dan sama sekali tidak memihak pada rasa keadilan masyarakat.

 

Evaluasi Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan

 

IMPARSIAL menilai bahwa dinamika pelaksanaan agenda reformasi bidang hukum, HAM, dan keamanan juga banyak dipengaruhi oleh kecenderungan politik yang oligarkis dan transaksional itu. Dampaknya yang diakibatkan bukan lagi hanya stagnasi, tapi yang lebih buruknya lagi adalah beberapa sektor bidang-bidang itu mengalami kemunduran dan terjadi defisit yang cukup besar.

 

Pragmatisme politik yang menjadi ciri dari politik oligarkis menempatkan agenda Reformasi bidang-bidang itu tidak dipandang sebagai suatu hal penting, dan bahkan kadangkala ditransaksikan. Karena itu, upaya implementasi agenda Reformasi yang telah dimandatkan untuk mendorong perbaikan secara menyeluruh bidang hukum, HAM, dan keamanan terhambat karena elite politik yang lebih mengedepankan kepentingan perebutan dan penguasaan politik kekuasaan.

 

Praktik politik oligarkis mengakibatkan terabaikannya usaha untuk menegakkan hak-hak sipil dan politik, sementara pada aspek hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya telah mengakibatkan gagalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam upaya pemenuhan hak-hak mendasar tersebut. Oligarki politik juga menempatkan penegakan hukum tunduk kepada kepentingan pragmatis elite politik. Kondisi tersebut tampak dalam sejumlah sektor dan kasus-kasus pelanggaran HAM.

 

Dalam bidang hukum dan HAM, dalam perjalanan 20 tahun Reformasi memperlihatkan sejumlah paradoks, bukan hanya di tingkat legislasinya saja, tapi juga dalam implementasi atau penegakannya. Pada tingkat legislasi, misalnya, proses reformasi sejak 1998 diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif berupa semakin kuatnya jaminan hak asasi warga negara dalam peraturan perundang-undangan, seperti di UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Jaminan normatif atas hak asasi tersebut merupakan kemajuan positif proses Reformasi 1998.

 

Namun demikian, paradoks yang muncul dalam konteks legislasi tampak dari munculnya sejumlah undang-undang dan kebijakan yang secara vertikal bertentangan dengan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi, tetapi juga secara horizontal antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Problem disharmoni peraturan perundang-undangan memang menjadi masalah utama dalam politik legislasi Era Reformasi, yang hasilnya yaitu adanya undang-undang yang menjamin hak asasi tetapi ada pula undang-undang lain yang, sebaliknya, justru mengancam dan membatasi kebebasan dan HAM. Misalnya adalah UU MD3, UU tentang Ormas, UU ITE, UU tentang Penanganan Konflik Sosial, serta sejumlah kebijakan pemeritah dalam konteks keberagamaan, seperti SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, dan makin meluasnya aturan hukum yang mencantumkan ancaman hukuman mati.

 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas, yang kemudian disahkan oleh DPR, menjadi salah satu contoh nyata dari produk legislasi yang mengancam kebebasan, yakni kebebasan untuk berserikat. Padahal hak atas kebebasan berserikat bukan hanya sesuatu yang esensial bagi individu dan masyarakat, tetapi juga menjadi komponen politik penting dari berjalan baiknya demokrasi di sebuah negara. Dan bahkan, kebebasan ini disebutkan sebagai jantung dari demokrasi. Kebebasan ini terkait erat dengan kebebasan dan hak asasi lainnya, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul, berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Lebih jauh, aspek kebebasan itu juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan dan memperjuangkan hak-hak asasinya, baik itu hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

 

Dalam konteks implementasi atau penegakan HAM, terlihat juga sejumlah persoalan selama 20 tahun perjalanan Era Reformasi. Lemahnya political will dari pemerintah untuk menegakkan norma hukum HAM menjadi faktor utamanya. Padahal adanya political will bisa menjadi kunci bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan disharmoni peraturan perundang-undangan.

 

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini masih terkatung-katung dan belum menemukan titik terang jalan penyelesaian menjadi penanda lain dari episode kelabu kondisi penegakan HAM di Indonesia. Padahal upaya penyelesaian kasus-kasus itu memiliki makna penting tidak hanya bagi pemenuhan hak atas kebenaran dan keadilan masa lalu dari para korban dan atau keluarga korban, melainkan juga bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Selama kasus-kasus itu tidak diselesaikan, agenda itu menjadi hutang sejarah yang membayangi.

 

Hingga saat ini, belum ada satu pun kasus HAM masa lalu yang berhasil diselesaikan termasuk pada masa pemerintahan Jokowi. Meski Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan sejumlah kasus HAM masa lalu namun berkasnya selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan berbagai dalih. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut. Sementara untuk kasus penghilangan paksa yang sudah mendapatkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM dari DPR pada 2009 juga tidak kunjung dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

 

Kegagalan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu membuka ruang bagi terduga pelaku yang bertannggung jawab atas kasus-kasus itu bisa masuk ke dalam ruang politik dan bahkan sejumlah di antaranya kini menduduki jabatan publik yang strategis. Kehadiran mereka tentunya menjadi hambatan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, karena adalah tidak mungkin orang yang diduga bermasalah itu akan menyelesaikan kasus yang sejatinya melibatkan dirinya.

 

Dalam isu kebebasan beragama atau berkeyakinan, kendati konstitusi kita menjamin hak setiap warga negara untuk beragama atau berkeyakinan, namun ancaman dan pelanggaran hak atas kebebasan ini marak di sejumlah daerah. Negara tampak cenderung absen untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi penikmatan atas kebebasan ini.

 

Pelanggaran atas kebebasan ini terlihat dalam sejumlah pola, mulai dari maraknya aksi intoleransi yang dibiarkan oleh aparat negara, pemidanaan dalam dalih penodaan agama yang cukup tinggi, perusakan dan pelarangan tempat ibadah di sejumlah daerah, serta diskriminasi atas dasar identitas keagamaan yang banyak dialami oleh kelompok minoritas seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada jemaat Ahmadiyah.

 

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acap kali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

 

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam selama Era Reformasi. IMPARSIAL mencatat, terdapat 84 eksekusi mati di Indonesia sejak tahun 1960an, dengan 45 di antaranya justru dilakukan pada Era Reformasi. Lebih dari itu, sejak awal Reformasi hingga Mei 2018, terdapat 303 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan, dengan 175 vonis mati di antaranya dijatuhkan pada masa Presiden Jokowi. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan dalam upaya memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

 

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

 

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM kerap menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Padahal, para pembela HAM berperan penting tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global, tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peran mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia seperti diamanatkan oleh Konstitusi. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma hukum HAM, khususnya dalam mengadvokasi para korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

 

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir juga tidak menunjukkan perkembangan berarti. Kasus pembunuhan Munir menginjak 14 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Proses pengusutannya masih menyisakan pertanyaan, dengan aktor intelektual di balik pembunuhannya masih berkeliaran bebas.

 

Pengungkapan kasus pembunuhan Munir adalah salah satu agenda penting penegakan HAM. Tidak kunjung tuntasnya pengusutan kasus itu menguatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan HAM.

 

Sementara itu, hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan aktivis HAM Munir diduga melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan kepada publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen negara.

 

Selain itu, kasus kekerasan terhadap pembela HAM masih terus terjadi di masa Reformasi diantaranya adalah pembunuhan terhadap Salim Kancil, aktivis lingkungan yang menolak penambangan pasir illegal di Lumajang, penembakan terhadap Mathur Husairi aktivis anti-korupsi di Madura Jawa Timur, dan penganiayaan terhadap Latifah Anum Siregar, aktivis perjuangan penegakan HAM di Papua.

 

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), proses agenda Reformasi di bidang ini terutama reformasi TNI juga memperlihatkan kondisi stagnan. Realitas itu terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal Reformasi 1998.

 

IMPARSIAL mencatat setidaknya ada tujuh catatan agenda reformasi TNI yang menjadi pekerjaan rumah. Yang pertama adalah restrukturisasi Komando Teritorial (Koter). Restrukturisasi Koter adalah salah satu agenda reformasi TNI yang diusung oleh gerakan mahasiswa dan aktivis demokrasi lainnya pada awal Reformasi 1998. Agenda ini disuarakan dalam satu paket dengan agenda penghapusan peran sosial-politik ABRI—sekarang TNI—yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI. Dalam perjalanannya, meski peran politik ABRI/TNI telah dihapus, namun struktur Koter hingga kini tak kunjung juga direstrukturisasi dan masih dipertahankan. Bahkan, eksistensi Koter semakin mekar sejalan dengan pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru di Indonesia. Pemekaran terbaru terlihat dari pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua Barat yang tentunya akan diikuti oleh pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim).

 

Restrukturisasi Koter juga bertujuan agar gelar kekuatan TNI (Postur TNI) dapat mendukung peran TNI sebagai alat pertahanan negara. Sebagai konsekuensi dari restrukturisasi Koter dan mempertimbangkan lingkungan strategis serta dinamika ancaman terkini adalah perlu segera dipikirkan dan dibentuk model Postur TNI yang menekankan pembangunan kesatuan gelar kekuatan trimatra secara terpadu dan lebih terintegrasi.

 

Berikutnya adalah reformasi sistem peradilan militer. Agenda reformasi TNI lain yang hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan, agenda ini merupakan salah satu jantung dari reformasi TNI. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, maka selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai. Reformasi peradilan militer sesungguhnya adalah mandat dari UU No 34/2004 tentang TNI. Pasal 65 Ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

 

Berbagai MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan instansi yang belakangan ini marak dibentuk juga adalah langkah keliru dan bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hingga saat ini setidaknya terdapat 40 MoU (Memorandum of Understanding) antara TNI dengan kementerian dan instansi lain yang dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI (operasi militer selain perang). Berbagai MoU itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan operasi militer selain perang, TNI hanya bisa melakukannya tugasnya jika ada keputusan politik negara dalam hal ini keputusan Presiden.

 

Dinamika legislasi dan merebaknya berbagai MoU itu mengarah pada menguatnya kembali militerisme. Hal ini sedikit demi sedikit dan tahap demi tahap berpotensi menempatkan tata kelola keamanan seperti pada masa Orde Baru, yang membuka ruang bagi hadirnya peran militer secara luas dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Dinamika ini tidak sejalan dan tidak senafas dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis.

 

Dalam kerangka meningkatkan kerjasama aktor pertahanan keamanan, khususnya kerjasama antara TNI-Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) maupun dalam menghadapi situasi mendesak (contigency), seharusnya pemerintah membentuk aturan tentang tugas perbantuan TNI (RUU Perbantuan TNI) dan merevisi UU Darurat No. 23/1959 dan bukannya mengajukan RUU Kamnas dalam Prolegnas dan memaksakan pembahasannya di parlemen.

 

Pembangunan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista. Pengembangan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya modernisasi ini tentunya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam praktiknya selama ini, pengadaan Alutsista bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up dalam pengadaan Alutsista.

 

Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa Alutsista yang dibeli oleh pemerintah Indonesia berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, pengadaan melalui pembelian Alutsista bekas juga menjadi persoalan. Padahal, jelas terdapat kecenderungan bahwa pengadaan Alutsista bekas selalu memiliki potensi bermasalah yang lebih besar. Tidak hanya membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

 

Selain itu, pengadaan Alutsista kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (broker). Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan mark-up dalam pengadaan Alutsista. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengadaan Alutsista di masa depan hendaknya tidak melibatkan pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan dalam mekanisme government to government.

 

Transparency International merilis survei bertajuk Government Defence Anti-Corruption Index 2015 yang menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan. Pada survei itu dinyatakan bahwa risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi (Indonesia mendapatkan nilai D). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan Alutsista membuat proses pengadaannya rawan terjadinya penyimpangan. Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista menjadi bermasalah. Padahal, anggaran belanja Alutsista Indonesia menggunakan dana yang besar.

 

Dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. Salah satu upaya untuk mendo¬rong peran KPK itu, langkah awal yang harus didorong oleh pemerintah dan parlemen adalah mereformasi peradilan militer melalui revisi UU No. 31/1997. Meski tanpa menunggu revisi undang-undang tersebut KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan Alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis.

 

Kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi TNI sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististis yang diwarisi dari rezim otoriter Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

 

Salah satu kasusnya yang sempat mendapat perhatian luas dari masyarakat adalah tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, Kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini, oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput menjadi korban.

 

Terakhir, adalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas pokok menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, TNI membutuhkan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional.

 

Dengan beban tugas yang berat dan suci itu, wajar apabila profesionalisme TNI ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selama ini penguatan sumber daya manusia terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI masih minim. Terbatasnya rumah dinas anggota TNI adalah satu contoh dari permasalahan  kesejahteraan prajurit.

 

Dalam beberapa kasus, masalah kesejahteraan anggota TNI telah membuat mereka mencari sumber pendapatan lain di luar gaji mereka. Meski penguatan Alutsista merupakan suatu kebutuhan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi  negara, sebagaimana  ditegaskan dalam Pasal 49 juncto Pasal 50 UU No. 34/2004. Agenda reformasi TNI lain yang hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan, agenda ini merupakan salah satu jantung dari reformasi TNI. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, maka selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai. Dengan UU ini, TNI memiliki rezim hukum sendiri dimana anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya, peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Kalaupun ada hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, sanksinya kadang kala tidak maksimal.

 

Reformasi kepolisian juga belum dapat merubah kultur militerisme di dalam institusi Kepolisian. Di masa Reformasi ini, institusi Kepolisian menjadi aktor yang juga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan terhadap masyarakat. Kultur Kepolisian yang seharusnya lebih mengayomi dan melindungi masyarakat masih belum menunjukkan wajah yang sempurna di masa Reformasi ini.

 

Selain itu juga terdapat rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi. Dinamika legislasi keamanan menunjukkan perkembangan negatif dengan munculnya sejumlah regulasi yang memberi ruang pelibatan militer dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil secara luas sehingga mengancam kehidupan demokrasi dan HAM. Ini dapat dilihat dengan munculnya RUU Rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019.

 

RUU Rahasia Negara dan RUU Kamnas adalah dua rancangan legislasi yang mendapat penolakan secara luas dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM. Padahal secara urgensi kedua RUU itu tidak dibutuhkan.

 

Secara urgensi, RUU Rahasia Negara tidak dibutuhkan karena pengaturan tentang rahasia negara secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan. Secara substantif, ruang lingkup yang diatur dalam RUU Rahasia negara sangat luas dan bersifat karet  sehingga berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi khususnya kebebasan pers, menghambat pemberantasan korupsi dan menghambat penegakan HAM. Sedangkan RUU Kamnas, secara urgensi juga tidak dibutuhkan karena tata kelola sektor pertahanan, keamanan, dan sistem pertahanan keamanan telah diatur dalam Konstitusi, Ketetapan MPR, dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan semisal UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, UU Intelijen, dan undang-undang lainnya.

 

Selain itu, pada masa Reformasi ini konflik agraria marak terjadi di berbagai tempat. Hal itu sebagai akibat dari ketimpangan dan ketidakadilan agraria yang masih terus terjadi sampai hari ini. Akses masyarakat terhadadp kepemilikan tanah masih terbatas. Itu semua dikarenakan program reforma agraria yang dimandatkan TAP MPR No. 9 Tahun 2001 tentang Reforma Agraria belum dilakukan secara penuh di masa Reformasi ini.

 

Di sisi lain, jaminan hak atas upah yang layak yang seharusnya didapatkan para buruh belum terpenuhi secara sempurna. Ketegangan dalam penentuan batas upah minimum dan pengabaian atas hak-hak buruh marak terjadi di berbagai daerah. Hingga kini negara belum memainkan peran positif yang maksimal dalam memenuhi hak-hak buruh di Indonesia.

 

Reformasi hukum juga masih berjalan lambat. Dari sisi budaya hukum, praktik korupsi masih terjadi di semual level kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Budaya kekerasan juga masih melekat sebagai jalan pintas untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Dari sisi legal substance, aturan hukum yang lahir di masa Reformasi juga masih banyak yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

 

Konflik Papua yang terus berlarut-larut dan tidak kunjung juga bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah telah melahirkan banyak persoalan bagi masyarakat di Papua. Dan bahkan, semakin berlarutnya konflik ini, semakin bertambah kompleks pula persoalan di Papua. Dalam realitasnya, dampak negatif konflik Papua bukan hanya kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai akibat dari kebijakan keamanan (militeristis) yang masih diberlakukan di Papua, akan tetapi juga persoalan hak asasi manusia lain seperti kesejahteraan, pendidikan, marjinalisasi, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, konflik Papua telah memunculkan banyak persoalan ketidakadilan dan kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Papua. Dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat Papua, upaya penyelesaian konflik Papua melalui jalan damai sudah mencapai tingkat mendesak untuk segera dilakukan.

 

Sebagai kesimpulan, demokrasi Indonesia terjebak dalam praktik oligarkis dimana politik hanya menjadi ajang kontestasi elite politik sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak kunjung tuntas, praktik korupsi marak terjadi hampir di semua level institusi negara, pembatasan  kebebasan dilakukan atas nama keamanan, dan lainnya. Politik yang berjalan di Era Reformasi lebih memperlihatkan bagaimana kekuasaan hanya dilihat sebagai upaya untuk menjaga dan melanggengkan kepentingan politik rezim ketimbang kepentingan politik negara dan kepentingan masyarakat.

 

Akibatnya, penyelesaian kasus pelanggaran HAM terjebak dalam transaksi politik, praktik korupsi marak terjadi, perlindungan kebebasan beragama diabaikan, kebebasan berekpresi dibatasi, kebebasan berorganisasi dikekang, dan hak-hak masyarakat lainnya yang telah dijamin di dalam konstitusi terabaikan. Reformasi yang berjalan sejatinya telah melupakan peran pejuang Reformasi yang gugur pada tahun 1998.

 

Jakarta, 9 Mei 2018

 

IMPARSIAL

Bagikan :

Dokumen TPF Munir dari SBY Akan Diautentikasi

Media Indonesia — KEMENTERIAN Sekretariat Negara telah menerima salinan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib dari mantan Mensesneg era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalahi. Dokumen fotokopian tersebut akan diserahkan kepada Jaksa Agung.

Juru Bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan, meski hanya berupa fotokopi, dokumen itu serupa dengan aslinya. Pada dokumen itu, ada tanda tangan ketua TPF Munir, Brigadir Jenderal Marsudi Hanafi.

“Namun, karena ini fotokopi, tentu harus ditelusuri lagi apakah ini sesuai aslinya. Jaksa Agung yang akan menelusuri lebih lanjut,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Jaksa Agung M Prasetyo. Kejaksaan akan meneliti dan menelusuri isi berkas, apakah benar sesuai yang asli atau tidak jika nanti diserahkan oleh Presiden Jokowi.

Untuk proses autentikasi dokumen, kata Prasetyo, pihaknya akan mengundang semua anggota TPF untuk melakukan konfirmasi atas dokumen fotokopian yang diberikan mantan Presiden SBY tersebut.

“Makanya nanti kita lihat seperti apa, ya kan. Nanti setelah ada di sini, kita akan baca untuk dipelajari. Kita akan memanggil anggota TPF lain untuk memberikan pernyataan yang sama,” katanya.

Prasetyo melanjutkan, meskipun dua mantan anggota TPF telah mengonfirmasi keautentikan dokumen fotokopi tersebut, tetap saja itu akan dikonfirmasi oleh semua anggota.

“Sekarang kan katanya dua orang (anggota TPF) yang sudah melegalisasi, menyatakan itu sesuai dengan aslinya. Namun, anggota TPF kan banyak dan kita belum tahu yang mulai agresif itu siapa. Ada juga anggota yang sudah meninggal,” kata Prasetyo.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga terus berupaya untuk mencari dokumen asli laporan TPF Munir. “Kan sudah jelas instruksinya ialah mencari dokumen TPF. Nah, sekarang biar kami bekerja dulu untuk mencarinya. Itu saja,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mohammad Rum.

Pidana
Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menambahkan, belum ditemukannya dokumen resmi TPF kasus Munir tidak boleh dijadikan dalih bagi pemerintah untuk tidak melanjutkan penuntasan kasus pembunuhan Munir. Pencarian dokumen asli bisa dilakukan berbarengan dengan upaya menuntaskan kasus.

Terkait belum ditemukannya dokumen asli laporan akhir TPF Munir, Al Araf mengatakan, jika terbukti hilang, pejabat publik yang bertanggung jawab menyimpan dan menjaga dokumen tersebut bisa dipidana.

Dalam Pasal 53 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disebutkan bahwa setiap orang, badan hukum, atau badan publik yang sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, dan atau menghilangkan dokumen informasi publik dapat dipidana dengan pidana penjara dua tahun. Pasal 86 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahkan menetapkan ancaman pidana sepuluh tahun untuk perbuatan serupa.

Mantan anggota TPF Munir Amiruddin mengatakan Presiden Joko Widodo tidak boleh terjebak dalam polemik ‘hilangnya’ dokumen laporan akhir TPF Munir.

“Yang ditunggu publik ialah langkah konkret penuntasan kasusnya, apakah itu dengan PK, bentuk TPF baru, atau upaya-upaya lainnya,” ujar dia. (Deo/Pol/AT/P-4)

Bagikan :

Imparsial Nilai Negara Lakukan Kejahatan Soal Dokumen Munir

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan dokumen resmi laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir yang belum ditemukan menunjukkan bahwa tata kelola sistem administrasi pemerintahan di negara ini sangat buruk.

Pernyataan itu disampaikan Al Araf dalam konferensi pers menyikapi perkembangan kasus Munir dan mendesak pemerintah untuk menuntaskannya. Acara tersebut dihadiri oleh mantan anggota TPF Munir Hendardi dan Amirudin Al Rahab.

“Berarti pemerintah tidak mempu untuk menjaga dan merawatnya sebagai arsip negara,” kata Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Oktober 2016.

Menurutnya dokumen tersebut penting dalam proses penegakan hukum dan dalam rangka mengungkap suatu kejahatan pembunuhan yang tidak diketahui keberadaannya.

Sebelumnya, keberadaan dokumen resmi laporan TPF Munir menjadi kontroversi di publik setelah keluarnya keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu kepada publik. Dalam menanggapi putusan itu, pemerintah menyatakan laporan itu tidak diketahui keberadannya dan tidak ada di Sekretariat Negara.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta beberapa menteri era kepemimpinannya telah memberikan penjelasan terkait hilangnya dokumen tersebut pada Senin, 24 Oktober 2016. Melalui mantan sekertaris kabinet era SBY, Sudi Silalahi, dinyatakan bahwa SBY telah menerima laporan tersebut dan salinannya telah diberikan kepada beberapa instansi terkait. Sudi menambahkan beberapa dokumen penting juga sudah diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Terkait hal ini, Al Araf menyatakan jika benar dokumen resmi negara itu hilang maka hal itu merupakan sebuah tindak pidana kejahatan. Ia menyebutkan pasal 53 Undang-Undang tentang Keterbukukaan Informasi dimana setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak atau menghilangkan dokumen informasi publik dapat dipidana penjara selama dua tahun. “Jadi langkah hukum itu ada, tapi kita masih ingin menunggu dan melihat langkah pemerintah selanjutnya,” ujar Al Araf.

KURNIA RIZKI HANJANI | KUKUH

Bagikan :