Pos

Dokumen TPF Munir dari SBY Akan Diautentikasi

Media Indonesia — KEMENTERIAN Sekretariat Negara telah menerima salinan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib dari mantan Mensesneg era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalahi. Dokumen fotokopian tersebut akan diserahkan kepada Jaksa Agung.

Juru Bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan, meski hanya berupa fotokopi, dokumen itu serupa dengan aslinya. Pada dokumen itu, ada tanda tangan ketua TPF Munir, Brigadir Jenderal Marsudi Hanafi.

“Namun, karena ini fotokopi, tentu harus ditelusuri lagi apakah ini sesuai aslinya. Jaksa Agung yang akan menelusuri lebih lanjut,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Jaksa Agung M Prasetyo. Kejaksaan akan meneliti dan menelusuri isi berkas, apakah benar sesuai yang asli atau tidak jika nanti diserahkan oleh Presiden Jokowi.

Untuk proses autentikasi dokumen, kata Prasetyo, pihaknya akan mengundang semua anggota TPF untuk melakukan konfirmasi atas dokumen fotokopian yang diberikan mantan Presiden SBY tersebut.

“Makanya nanti kita lihat seperti apa, ya kan. Nanti setelah ada di sini, kita akan baca untuk dipelajari. Kita akan memanggil anggota TPF lain untuk memberikan pernyataan yang sama,” katanya.

Prasetyo melanjutkan, meskipun dua mantan anggota TPF telah mengonfirmasi keautentikan dokumen fotokopi tersebut, tetap saja itu akan dikonfirmasi oleh semua anggota.

“Sekarang kan katanya dua orang (anggota TPF) yang sudah melegalisasi, menyatakan itu sesuai dengan aslinya. Namun, anggota TPF kan banyak dan kita belum tahu yang mulai agresif itu siapa. Ada juga anggota yang sudah meninggal,” kata Prasetyo.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga terus berupaya untuk mencari dokumen asli laporan TPF Munir. “Kan sudah jelas instruksinya ialah mencari dokumen TPF. Nah, sekarang biar kami bekerja dulu untuk mencarinya. Itu saja,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mohammad Rum.

Pidana
Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menambahkan, belum ditemukannya dokumen resmi TPF kasus Munir tidak boleh dijadikan dalih bagi pemerintah untuk tidak melanjutkan penuntasan kasus pembunuhan Munir. Pencarian dokumen asli bisa dilakukan berbarengan dengan upaya menuntaskan kasus.

Terkait belum ditemukannya dokumen asli laporan akhir TPF Munir, Al Araf mengatakan, jika terbukti hilang, pejabat publik yang bertanggung jawab menyimpan dan menjaga dokumen tersebut bisa dipidana.

Dalam Pasal 53 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disebutkan bahwa setiap orang, badan hukum, atau badan publik yang sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, dan atau menghilangkan dokumen informasi publik dapat dipidana dengan pidana penjara dua tahun. Pasal 86 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahkan menetapkan ancaman pidana sepuluh tahun untuk perbuatan serupa.

Mantan anggota TPF Munir Amiruddin mengatakan Presiden Joko Widodo tidak boleh terjebak dalam polemik ‘hilangnya’ dokumen laporan akhir TPF Munir.

“Yang ditunggu publik ialah langkah konkret penuntasan kasusnya, apakah itu dengan PK, bentuk TPF baru, atau upaya-upaya lainnya,” ujar dia. (Deo/Pol/AT/P-4)

Bagikan :

Imparsial Nilai Negara Lakukan Kejahatan Soal Dokumen Munir

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan dokumen resmi laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir yang belum ditemukan menunjukkan bahwa tata kelola sistem administrasi pemerintahan di negara ini sangat buruk.

Pernyataan itu disampaikan Al Araf dalam konferensi pers menyikapi perkembangan kasus Munir dan mendesak pemerintah untuk menuntaskannya. Acara tersebut dihadiri oleh mantan anggota TPF Munir Hendardi dan Amirudin Al Rahab.

“Berarti pemerintah tidak mempu untuk menjaga dan merawatnya sebagai arsip negara,” kata Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Oktober 2016.

Menurutnya dokumen tersebut penting dalam proses penegakan hukum dan dalam rangka mengungkap suatu kejahatan pembunuhan yang tidak diketahui keberadaannya.

Sebelumnya, keberadaan dokumen resmi laporan TPF Munir menjadi kontroversi di publik setelah keluarnya keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu kepada publik. Dalam menanggapi putusan itu, pemerintah menyatakan laporan itu tidak diketahui keberadannya dan tidak ada di Sekretariat Negara.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta beberapa menteri era kepemimpinannya telah memberikan penjelasan terkait hilangnya dokumen tersebut pada Senin, 24 Oktober 2016. Melalui mantan sekertaris kabinet era SBY, Sudi Silalahi, dinyatakan bahwa SBY telah menerima laporan tersebut dan salinannya telah diberikan kepada beberapa instansi terkait. Sudi menambahkan beberapa dokumen penting juga sudah diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Terkait hal ini, Al Araf menyatakan jika benar dokumen resmi negara itu hilang maka hal itu merupakan sebuah tindak pidana kejahatan. Ia menyebutkan pasal 53 Undang-Undang tentang Keterbukukaan Informasi dimana setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak atau menghilangkan dokumen informasi publik dapat dipidana penjara selama dua tahun. “Jadi langkah hukum itu ada, tapi kita masih ingin menunggu dan melihat langkah pemerintah selanjutnya,” ujar Al Araf.

KURNIA RIZKI HANJANI | KUKUH

Bagikan :

Pertemuan di Istana, pakar hukum minta Jokowi hentikan hukuman mati

Merdeka.com – Ahli hukum tata negara, Todung Mulya Lubis mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 22 pakar hukum di Istana Merdeka, sore tadi adalah bagian dari tahapan dalam menyusun peta reformasi hukum di Indonesia. Presiden mendapat banyak masukan dalam pertemuan ini.

“Misalnya konsen mengenai pemberantasan korupsi. Kita minta pada presiden, tolong supaya tidak ada revisi Undang-undang KPK (Komisi PemberantasanKorupsi),” ujar Todung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/9).

“Kita juga minta kepada presiden supaya PP 99 mengenai remisi itu tidak diubah. Jadi koruptor itu tidak mendapatkan remisi,” sambung dia.

Selain itu, para pakar hukum juga mengusulkan, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu segera diselesaikan. Tak hanya sebatas menuntaskan kasus pelanggaran HAM tahun 1965 melainkan kasus pelanggaran HAM lain seperti kasus kematian Munir Said Thalib.

Dalam pertemuan yang kurang lebih berlangsung tiga jam itu, para pakar hukum sempat menyinggung persoalan hukuman mati yang ditegakkan di Indonesia. Pakar hukum menilai, hukuman mati tak bisa menyelesaikan masalah.

“Tidak ada efek jera yang ditimbulkan oleh hukuman mati di dunia sekali pun. Bisnis narkoba itu bisnis well organization crime yang melibatkan semua pihak. Fredi Budiman sudah memberikan contoh mengenai itu,” jelas dia.

Todung melanjutkan, para pakar hukum menyarankan agar pemerintah melihat penerapan hukuman mati di negara-negara lain. Hukuman mati sudah ditinggalkan banyak negara di dunia karena dianggap masuk dalam kategori pelanggaran HAM.

“Hukuman mati sudah ditinggalkan di banyak negara di dunia. Kalau ada yang mengatakan hukuman mati masih diperlakukan di Amerika itu hanya di beberapa negara bagian,” ujar dia.

Todung juga menuturkan, pemerintah perlu melakukan studi independen mengenai dampak hukuman mati. Apakah memberi efek jera kepada pelaku kejahatan atau malah sebaliknya.

“Tapi kalau presiden tetap melakukan hukuman mati, itu keputusan presiden,” tandasnya.

 

Reporter : Supriatin

 

Bagikan :

Kepala BIN Baru Diminta Ungkap Oknum Intelijen Kasus Munir

Jakarta, CNN Indonesia — Dalang di balik pembunuhan aktivis HAM Munir belum juga terungkap meski kasusnya sudah hampir berjalan 12 tahun. Calon Kepala Badan Intelijen Negara yang baru diminta berani mengungkap hal itu.

Direktur Imparsial Al Araf menyebut keterlibatan oknum Badan Intelijen Negara dalam kasus ini masih ditutupi.

“Kami mendesak kepada kepala BIN baru agar tidak menutupi adanya keterlibatan oknum intelijen negara dan berani menyampaikan ke presiden,” kata Araf di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/7).

Araf mengatakan pembunuhan politik terhadap Munir menggunakan skenario yang terencana dan melibatkan banyak aktor. Peran Pollycarpus Budihari Priyanto, pembunuh Munir yang divonis 20 tahun penjara namun kini telah bebas, dinilai hanya sebagai aktor lapangan.

“Belum tuntas jika kasus ini berhenti di Pollycarpus. Kasus ini tidak melibatkan aktor tunggal. Ada keterlibatan oknum-oknum di dalam tubuh intelijen negara,” ujar Araf.

Presiden Joko Widodo pun didesak membuka dan mengungkap hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta kasus Munir kepada publik. Publikasi hasil penyelidikan TPF, menurutnya bisa menjadi langkah awal untuk membongkar kasus pembunuhan Munir.

“Kami mendesak presiden segera membuka dan mengungkap hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta kasus Munir dan menindaklanjuti hasil temuan itu,” kata Araf.

Tim yang dibentuk pada 23 Desember 2004 itu dipimpin oleh Brigjen Pol. Marsudi Hanafi dan beranggotakan sejumlah aktivis. Setelah tim dibubarkan, hasil penyelidikannya diserahkan ke pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Juni 2005. Namun hingga kini temuan itu tidak diungkap ke publik.

Selain meminta publikasi hasil penyelidikan, menurut Araf, fakta persidangan kasus Munir perlu dibedah ulang. Dia menilai banyak kejanggalan selama proses persidangan kasus Munir. Hakim dituding tak mempertimbangkan sejumlah fakta yang dianggap dapat memperjelas kasus.

“Kasus pembunuhan Munir ini kejahatan konspiratif, bersekongkol, dan melibatkan banyak orang. Otak di balik pembunuhan itu masih berkeliaran bebas,” katanya.

Peneliti Imparsial Ardi Manto menyebut salah satu kejanggalan dalam persidangan terkait kasus Munir, yaitu soal data rekaman panggilan telepon antara Muchdi Prawiro Pranjono selaku anggota BIN dengan Pollycarpus. Sayangnya, fakta persidangan itu dikesampingkan hakim.

“Hakim tidak menganggap ini sebuah perintah atau konspirasi kejahatan. Ini kejanggalan,” ujar Ardi.

Ardi pun berpendapat, era pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan waktu yang tepat untuk mengusut kasus Munir hingga tuntas. Pasalnya, Munir dibunuh pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, 7 September 2004. Ketika itu PDI Perjuangan menjadi partai pemerintah, sama seperti saat ini.

“Ini saat yang tepat bagi PDIP, Presiden Jokowi, untuk membersihkan isu masa lalu pada masa pemerintahannya,” ujar Ardi.

Jokowi diminta membuktikan janji-janji kampanye politiknya di masa Pilpres 2014. Salah satu bunyi Nawacita itu terkait penegakan HAM. Pembuktian itu salah satunya dapat diwujudkan dengan mengungkap dan menuntaskan kasus pembunuhan Munir dan mengadili aktor intelektual di baliknya.

Imparsial juga mendesak pemerintah membentuk tim independen baru untuk mengusut secara tuntas kasus Munir.

Munir dibunuh dengan cara diracun dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam saat hendak melanjutkan studinya di Belanda. Dia menumpang pesawat Garuda Indonesia (GA-974). Pollycarpus merupakan salah seorang pilot pesawat tersebut.  (wis/obs)

Bagikan :

Govt must restore Sukarno’s reputation, rights activist says

BINTANGNEWS.com The government must straighten out Indonesia’s history by repairing the reputation of former president Sukarno who has been accused of being involved in the 1965 abortive coup that was blamed on the Indonesian Communist Party (PKI).

“He was a victim of the 1965 tragedy as there was a ‘stealthy coup’ by Soeharto towards Sukarno,” human rights watchdog Imparsial executive director Al Araf said in Jakarta on Thursday.

“Like it or not, Sukarno has to be placed in our history as a national hero. He was not involved in the 1965 tragedy,” he went on.

The kidnapping and murder of six Army generals on Sept.30, 1965, led to the purge of  PKI members, sympathizers and their families by the military under Soeharto’s leadership.  It is estimated that between 500,000 to 1 million people  with any sort of leftist connection, regardless of their age or level of involvement were massacred.

Soeharto seized power in 1966 with the controversial March 11 Indonesian Presidential Executive Order (Supersemar). The Provisional People’s Consultative Assembly (TAP MPRS) XXIII/1967 on Sukarno’s involvement in the 1965 tragedy was later issued in the New Order era, in which the decree dismissed Soekarno’s political rights.

On whether the mandate was merely an order to restore the country’s security or a transfer power to Soeharto remains a mystery. Several historians have also still question whether Sukarno or not was forced to issue the mandate.

Indonesian Institute of Sciences (LIPI) historian Asvi Warman Adam has recently called on the government to rehabilitate the 1965 victims’ reputation including Sukarno.

“The government must remove any stigma and discrimination related to 1965 incident. The 1965 victims have to be rehabilitated, including Sukarno’s reputation,” Asvi said during the national symposium on the 1965 tragedy in Jakarta on Monday, as quoted by kompas.com.

Bagikan :