Pos

Tiga Tantangan Kapolri Baru

Oleh: Al Araf

PUBLICANEWS-KOMISI III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian. Selanjutnya keputusan Komisi III ini akan dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan DPR. Selanjutnya, Idham Azis akan dilantik Presiden Joko Widodo dalam beberapa hari ke depan.

Terkait dengan disetujuinya usul pencalonan Idham Azis sebagai calon Kapolri, Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian.

Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminana kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian. Konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang. Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang.

Selain itu, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, kami meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri. Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri. Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru.

Direktur Imparsial
Al Araf

 

Bagikan :

3 Hal Harus Jadi Perhatian Kapolri Idham Aziz

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian.

 

Bisnis.com, Jakarta – Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian.

Imparsial menilai terdapat tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Idham saat menjadi kapolri.

Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Menurutnya kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Dia mengatakan kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi.

“Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2019).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) menyerahkan pakta integritas kepada Ketua Komisi III Herman Herry (kanan) saat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019)./Antara

Menurut dia konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

Dalam konteks itu, ujarnya, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Tantangan pertamanya, kata dia, penyelesaian kasus Novel Baswedan. Menurut Al Araf, Idham harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan.

Kasus Novel sudah hampir 2,5 berjalan, namun hingga saat ini belum juga ada titik terangnya.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” ujarnya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) memberi hormat kepada Ketua Komisi III Herman Herry (kanan) pada rapat dengan agenda Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019)./Antara

Selain itu, Idham juga harus menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus-kasus lainnya.

“Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban,” kata Al Araf.

Prioritas kedua, lanjut Al Araf adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.

Dia berharap Idham dapat mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

“Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam mendukung agenda ini, pihaknya meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

Al Araf menjelaskan pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk kapolri baru dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.

“Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku,” tambah Al Araf.

 

Setyo Aji Harjanto – Bisnis.com31 Oktober 2019  |  06:31 WIB

 

Bagikan :

Imparsial Catat Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan Kapolri Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menyebut ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Kapolri baru.

Diketahui, Komjen Pol Idham Azis mendapat persetujuan dari Komisi III DPR RI untuk menjadi Kapolri setelah menjalani fit and proper test.

Pekerjaan rumah pertama bagi Kapolri baru adalah jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan agenda tersebut mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama, dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Ia menilai, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman.

Menurutnya, kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang diakui konstitusi.

Ia mengatakan, berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

Menurutnya, konsekuensinya adalah pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

Dalam konteks itu, menurutnya Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Selain itu menurutnya, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Idham Aziz.

Menurutnya, Idham Aziz harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan karena sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” kata Al Araf dalam keterangannya pada Rabu (30/10/2019).

Selain itu, menurutnya, Idham juga perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus-kasus lainnya.

Ia menilai, kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Menurutnya, Idham juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

“Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Al Araf.

Tantangan kedua menurutnya adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.

Dalam agenda ini, ia menilai Polri di bawah kepemimpinan Idham diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Sedangkan tantangan ketiga adalah agenda menjaga independensi institusi kepolisian.

Al Araf menilai independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

Menurutnya, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, ia meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

Ia mengatakan para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.

Karena menurutnya, justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku.

“Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi sistem merit dalam penataan internal institusi kepolisian. Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru,” kata Al Araf.

Rabu, 30 Oktober 2019 22:42 WIB

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi

Bagikan :

Ingatkan Jokowi, Imparsial: Agenda Kenegaraan Tak Hanya Ekonomi, tapi Juga HAM

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo diminta untuk membuka ruang dan mendengarkan masukan dan kritikan masyarakat sipil terkait agenda perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu dikatakan Wakil Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mananggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi saat pelantikan yang tidak menyebutkan isu HAM.

“Pemerintah perlu membuka ruang untuk mendengar masyarakat sipil dalam konteks agenda hak asasi manusia,” kata Mabruri saat  dihubungi, Jakarta, Minggu (27/10/2019).

Ia mengatakan, aspirasi masyarakat itu tidak hanya didengar, akan tetapi harus diakomodasi, baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk agenda para Menteri terkait.

Ia menyebutkan, agenda kebangsaan dan kenegaraan tidak hanya tentang ekonomi, infrastruktur dan pencegahan paham radikalisme dan ekstrimisme.

Namun, salah satu agenda yang penting adalah tentang perlindungan dan penegakan HAM yang dimiliki oleh setiap warga negara.

“Kalau bicara agenda kebangsaan itu bukan tentang ekonomi, bukan hanya tentang radikalisme, ancaman ekstrimisme, tapi juga bagimana agenda perbaikan hak asasi manusia juga menjadi salah satu agenda penting Bangsa Indonesia untuk hari ini dan ke depan,” tandasnya.

Oleh karena itu, tambahnya, HAM merupakan salah satu kunci menjalankan agenda kenegaraan. Saat ini belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk menunjukan komitmennya terhadap HAM.

“Jadi saya kira itu menjadi kuncinya, ya belum terlambat meskipun kabinet udah tersusun, tapi Jokowi harus membuktikan dia punya komitmen untuk perbaikan dan penegakan HAM, meskipun dari awal dalam konteks penyusunan kabinet kita meragukan,” pungkasnya.

 

Muslimin

 Minggu, 27 Oktober 2019 21:24 WIB

Editor: Arief Munandar

Bagikan :

Menyambut Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Kasus HAM Berat Mangkrak, Jokowi-Ma’ruf Diminta Prioritas Selesaikan

JawaPos.com – Bertepatan hari pelantikannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki masa pemerintahannya di periode kedua pada Minggu (20/10) ini. Persoalan hak asasi manusia (HAM) harus menjadi prioritas Jokowi dan Wakilnya Ma’ruf Amin dalam masa pemerintahan periode 2019-2024.

Pasalnya, pada periode pertama Jokowi berjanji memprioritaskan isu HAM salah satunya dengan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, janji itu tak terealisasi hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Direktur Imparsial, Al Araf mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk masa periode 2019-2024 dapat memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Terlebih dalam janji prioritas Nawa Cita pun telah terbesit terkait agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat.

“Dengan tidak diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, maka hal ini tentu akan menjadi impunitas, sementara impunitas sendiri sesungguhnya merupakan sebuah kejahatan,” kata Al Araf kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).

Al Araf pun merinci sejumlah kasus HAM masa lalu yang gagal diselesaikan Jokowi pada periode pertama. Kasus-kasus tersebut di antaranya seperti kasus penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada 1998, kasus pembunuhan massal dan penghilangan orang medio 1965-1966, pembunuhan dan penembakan di Tanjung Priok 1984.

Selanjutnya ada kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976 – 2004, penembakan misterius (Petrus) rentang waktu 1982-1985, Talangsari 1989, Tragedi Wasior dan Wamena pada 2000, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004, serta kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.

Oleh karenanya, Al Araf menegaskan sebagai kepala negara, Jokowi harus mampu mempunyai sikap tegas untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Terlebih, kasus tersebut telah berlarut-larut hingga pergantian sejumlah kepala negara belum juga terselesaikan.

“Negara tidak boleh lari dan menutup mata dari persoalan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya,” harap Al Araf.

Selain itu, Imparsial pun mengaharapkan agar Jokowi tidak lagi memilih menteri yang mempunyai latar belakang terkait kasus-kasus pelanggaran HAM. Al Araf pun mendesak Jokowi untuk memilih menteri yang bebas dari kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Hal itu tentu menambah luka dan menggerus rasa keadilan bagi korban, dimana penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak kunjung tuntas,” terang Al Araf.

Apalagi, lanjut Al Araf, menteri itu kini bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pada titik ini, Al Araf menilai pemerintahan Jokowi mengalami kemunduran terkait isu penegakkan HAM.

“Tidak mengangkat orang-orang yang diduga kuat terlibat atau bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM berat menjadi menteri atau menduduki jabatan maupun posisi strategis di pemerintahan,” tegasnya.

Senada pun dilontarkan oleh Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar. Erwin mengharapkan pembantu Jokowi pada pemerintahan periode kedua harus kalangan profesional terlebih menempati posisi-posisi yang membawahi penegakkan hukum.

Erwin pun menyebut, isu penegakkan hukum selaras dengan kemajuan ekonomi. Dia menilai, fokus penyelesaian kasus pelanggaran HAM pun harus menjadi prioritas pemerintah Jokowi-Ma’ruf.

“Jokowi harus sadar bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa penguatan hukum hanya akan menimbulkan ilusi dan ketimpangan sosial yang tinggi,” tegas Erwin.

Oleh karena itu, Erwin pun mengharapkan beberapa regulasi yang memastikan perlindungan HAM seperti perlindungan masyarakat adat, perlindungan data pribadi, dan peradilan militer ke depan perlu menjadi agenda priorotas pemerintahan Jokowi pada periode kedua.

Regulasi itu, kata Erwin, bisa dengan mengeluarkan Undang-Undang. Terlebih hingga kini, kata Erwin, janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM belum sama sekali terselesaikan pada era Jokowi periode pertama.

“Dalam lima tahun belakang, tidak ada satu pun kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terselesaikan. Bahkan sebaliknya, kasus-kasus pelanggaran HAM malah meningkat di masa Jokowi,” sesal Erwin.

Oleh karenanya, Erwin pun mengharapkan agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan bisa memprioritaskan isu-isu permasalahan HAM. “Penguatan perlindungan terhadap masyarakat itu idealnya diatur oleh regulasi setingkat Undang-Undang,” pungkasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

20 Oktober 2019, 19:57:43 WIB

Bagikan :

Imparsial Minta Jokowi Tak Angkat Menteri yang Diduga Terlibat Kasus HAM Berat

TIMESINDONESIA-“Pemerintahan Jokowi pada lima tahun lalu berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Namun kenyataanya janji tersebut tidak kunjung terealisasi,” ucap Al Araf kepada TIMES Indonesia, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Pihaknya berharap di periode kedua pemerintahan Jokowi bersama KH Ma’ruf Amin dapat memenuhi janjinya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dengan cara yang berkeadilan, agar tidak menjadi impunitas.

Imparsial lalu membeberkan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang diakui belum diselesaikan pemerintahan Jokowi periode pertama, antara lain; kasus penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 1998, kasus pembunuhan massal dan penghilangan orang medio 1965-1966, pembunuhan dan penembakan di Tanjung Priok tahun 1984.

Kasus pelanggaran HAM lain, yakni kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976 – 2004, penembakan misterius (Petrus) dalam rentang waktu 1982-1985, Talangsari 1989, Tragedi Wasior dan Wamena pada 2000, serta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004.

“Agenda HAM itu mensyaratkan pentingnya negara untuk melakukan penghormatan dan penegakan HAM secara utuh dan konsisten. Negara tidak boleh lari dan menutup mata dari persoalan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya,” ucap dia.

Karena itu, Imparsial mendesak pemerintahan Jokowi pada periode mendatang agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM dijadikan program prioritas pemerintah, baik pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, maupun untuk rehabilitasi korban.

Selain itu, Imparsial juga menuntut Presiden Jokowi tidak mengangkat orang-orang yang diduga kuat terlibat atau bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM berat menjadi menteri atau menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Jokowi juga diminta memilih Jaksa Agung yang memiliki kemampuan dan keberanian  untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sebab, pada periode sebelumnya, Presiden Jokowi disebut, mengangkat menteri yang diduga terlibat atau bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran HAM berat. Hal itu tentu menambah luka dan menggerus rasa keadilan bagi korban HAM tersebut.

“Ditambah lagi dengan mengangkat menteri yang diduga terlibat dan bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM. Pada titik ini, penegakan HAM di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi dapat dinilai mengalami kemunduran.” tandas Al Araf, Direktur Imparsial. (*)

JUM’AT, 18 OKTOBER 2019 – 22:22
Bagikan :

Deretan Catatan Kritis Imparsial soal Debat Capres

Jumat, 18 Januari 2019 13:24Reporter : Merdeka

 

 

Merdeka.com – Debat capres dan cawapres 2019 perdana digelar di Hotel Bidakara,Jakarta Selatan, semalam. Tema yang diangkat yakni Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Sebelum debat dimulai, isu yang dimunculkan adalah penuntasan kasus HAM masa lalu, termasuk penculikan aktivis dan mahasiswa. Namun kenyataannya, materi mengenai penuntasan kasus HAM masa lalu justru tidak muncul di ruang debat.

Direktur Imparsial Al Araf mengkritisi debat capres perdana. Dia menyayangkan kedua kandidat justru lebih fokus membahas ke ekonomi. Eksplorasi terhadap isu hukum dan HAM dalam debat tidak terlalu dalam. Kedua kandidat tidak membahas persoalan aktual di bidang hukum dan HAM. Konsekuensinya, tidak ada solusi dan jalan keluar dari persoalan HAM masa lalu.

“Kedua kandidat tidak ada yang membicarakan bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apakah mau melalui jalan pengadilan atau mau melalui jalan rekonsiliasi. Padahal masalah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah masalah yang tidak kunjung tuntas diselesaikan hingga kini. Dan terus menjadi perhatian publik,” ucap Al Araf kepada Liputan6.com, Jumat (18/1).

Meski demikian, lanjut dia, jika melihat visi-misi yang ada, pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih dalam, sistematis dan terukur mengeksplorasi masalah hukum, HAM, korupsidan terorisme. “Ketimbang pasangan Prabowo yang terlihat normatif,” jelas Al Araf.

Dia juga melihat, dalam debat kemarin, Ma’ruf Amin lebih dalam menjawab soal permasalahan terorisme. Bahkan memprioritaskan pencegahan.

“Sehingga di dalam debat ketika ada pertanyaan soal terorisme, jawaban Pak Ma’ruf Amin jauh lebih dalam dan siap untuk menjelaskan masalah terorisme, dengan menjelaskan akar masalah terorisme, dan memprioritaskan masalah pencegahan kedepannya. Sementara pasangan Pak Prabowo lebih terlihat konspiratif dalam menjawab masalah akar masalah terorisme, meski memberi solusi pencegahan dalam pandangannya,” jelasnya.

Dia memberi catatan, kedua kandidat minim menyampaikan data sebagai basis perdebatnya. Padahal itu menjadi kunci kemenangan dan ditunggu publik. Dia mencontohkan ketika Jokowi ditanya masalah disabilitas. Seharusnya sebagai petahana, Jokowi tidak hanya menjelaskan tentang keluarnya Undang-undang di tahun 2016 tapi juga membeberkan peraturan pemerintah sebagai capaian positif.

“Sedangkan pasangan Pak Prabowo juga, tidak berani mengangkat data yang valid. Semisal masalah teror terhadap pimpinan KPK dan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi,” lanjutnya.

Dia juga melihat Jokowi lebih siap menyampaikan pertanyaan dibanding Prabowo. Dengan membuat pertanyaan yang memberi gambaran inkonsistensi Prabowo. Semisal dalam pemberantasan korupsi. Jokowi menanyakan komitmen Prabowo tapi di satu sisi calegnya banyak mantan koruptor.

Sebaliknya, pasangan Prabowo-Sandiaga tidak melakukan itu, dalam merumuskan pertanyaannya. “Padahal dia bisa bertanya masalah konflik dan kekerasan di Papua yang tidak selesai. Bahkan ada teror padahal pembangunan ekonomi sudah diberikan ke Papua,” ucapnya.

Bagikan :

Imparsial: Lihat Track Record Kandidat Capres Tegakkan HAM

Kamis 17 Jan 2019 09:40 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nur Aini

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial Al Araf meminta publik melihat rekam jejak kandidat Capres-Cawapres dalam penegakan HAM. Publik disarankan tak hanya menilai kandidat berdasarkan debat yang akan digelar pada Kamis (17/1).

Al Araf berharap Capres Prabowo Subianto dapat terus terang menjelaskan soal penculikan aktivis pada orde baru. Kemudian, Capres Joko Widodo juga bisa ditanyai penuntasan kasus HAM masa lalu selama menjabat

“Perlu lihat track record kandidat. Gimana tanggungj awab Prabowo dalam penghilangan orang tahun 1998. Biar Prabowo bisa tanya juga sepanjang Jokowi jadi Presiden apa yang sudah diselesaikan kasus HAM. Omonginsemua saja. Jangan ditutupi,” katanya dalam diskusi, Kamis (16/1).

Ia mengakui ada itikad baik Jokowi menuntaskan kasus HAM masa lalu saat awal menjabat. Hal itu misalnya, Jokowi memberi amnesti dan grasi pada tokoh Papua dan lingkungan. Tapi seiring berjalan waktu, itikad itu justru hilang dengan sendirinya.

“Selesaikan HAM berat, simposium 65 dilakukan semua pihak datang. Tapi itu tahap 1, tiba-tiba ada simposium tandingan dipelopori kelompok purnawirawan. Stigma isu komunis kuat kena pemerintah,” ujarnya.

Kehadiran simposium tandingan membuat pemerintahan Jokowi tak melangkah maju. Alhasil, penyelesaian kasus HAM masa lalu malah diam di tempat.

“Rezim (Jokowi) bertahan. Langkah penyelesaiannya tak dilakukan,” ujarnya.

Debat Capres-Cawapres perdana akan digelar pada Kamis malam ini. Tema debat perdana yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Bagikan :

Imparsial Tak Temukan Agenda HAM Prabowo

Ilham Pratama Putra • 16 Januari 2019 15:09

 

medcom.id-jakarta: Direktur Imparsial Al Araf mengaku tidak menemukan visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hak asasi manusia (HAM). Padahal, HAM merupakan hal penting.

“Terus terang saya tidak memahami visi misi Prabowo. Saya tidak melihat agenda HAM sama sekali, tidak tertulis tuh programnya,” kata Al Araf di KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019

Dia mengaku miris dengan visi misi paslon nomor urut 02 itu. Menurut dia, negara hukum harus berbasis konstitualisme yang menghormati HAM.

tu miris. Konstitualisme menunjukkan fundamental dalam negara hukum. Kandidat kalau tidak menampilkan itu, tentu jadi pertanyaan seperti apa menghadapi kasus HAM ke depan,” ketus Al Araf.

Dia mengambil contoh betapa HAM menjadi roh reformasi. Pada 1998, ada pembatasan HAM di Indonesia sehingga muncul reformasi.

“Perubahan politik (Reformasi) 1998 kan rohnya HAM. Kenapa perlawanan 1998 terjadi karena adanya pembatasan HAM. Jadi, HAM itu rohnya reformasi. Aneh kalau kemudian, agenda HAM tidak ada dalam kemajuan ke depan,” pungkas dia.

Bagikan :

Imparsial: Kerinduan terhadap Soeharto Ahistoris dan Tidak Tepat

IHSANUDDIN Kompas.com – 10/12/2018, 21:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini kerinduan terhadap era Soeharto adalah sesuatu yang ahistoris dan tidak tepat. “Dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan,” kata Al Araf dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/12/2018). Bertepatan dengan peringatan hari hak asasi manusia (HAM) 10 Desember, Al Araf pun mengingatkan kembali catatan negatif pelanggaran HAM selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Salah satu catatan Imparsial adalah ketakutan rezim Soeharto atas kekuatan Islam. “Kekhawatiran Orde Baru atas kekuatan Islam menghasilkan kontrol ketat rezim Orde Baru kepada kelompok-kelompok Islam,” kata Al Araf.

Menurut dia, ketakutan akan kekuatan Islam itu terwujud lewat kebijakan pemaksaan asas tunggal Pancasila. Juga lewat kekerasan kepada kelompok Islam seperti terjadi di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Kedua, Imparsial mencatat kehidupan politik di masa rezim Orba dikontrol ketat. Demi mempertahankan kekuasaan yang otoritarian, rezim menggunakan kekerasan dan ancaman sebagai metode politik. “Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman sehingga penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini,” kata dia. Alhasil, lanjut dia, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi sepanjang 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia. Misalnya penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah.

Ada juga kasus perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, serta berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998. “Memasuki Era Reformasi 1998, ada harapan besar masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM itu. Sayangnya, hingga kini semuanya belum ada yang selesai,” ujar Al Araf. Padahal, Komnas HAM sudah menyelesaikan penyelidikan 9 kasus dugaan pelanggaran HAM masa Orba. Namun, proses penyelesaian itu stagnan di Kejaksaan Agung. Karenanya, Imparsial mendorong sejumlah rekomendasi yang intinya meminta Pemerintahan Jokowi segera menyelesaikan kasus-kasus itu.

Bagikan :