Pos

Komnas HAM Temukan Adanya Kekerasan Seksual Dalam Kasus Rumoh Geudong di Aceh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM menemukan terjadi beberapa kasus kekerasan seksual berdasarkan hasil penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, Rumoh Geudong di Aceh.

Ketua Tim Penyelidik Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, mengungkapkan ada lima kasus kekerasan yang ditemukan sebagai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

Lima unsur yakni perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penyiksaan, pembunuhan, penghilangan orang secara paksa dan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang

“Kejahatan kekerasan seksual ini yang menurut korban dan orang Aceh pada umumnya ini yang paling parah dan ini salah satu temuan utama. Kekerasan seksual bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki,” ujar Choirul di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2018).

 

Choirul mengungkapkan bahwa kelima unsur kekerasan itu merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan secara sistematis pemerintahan saat itu yakni menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989-1998.

“Kami sudah periksa 65 saksi. Kami perkirakan jumlah korbannya itu lebih dari jumlah saksi itu,” ungkap Choirul.

Penyelidikan ini, menurut Choirul menggunakan skema pro justicia setelah diputuskan dalam paripurna Komnas HAM pada 20 Agustus 2018.

Delapan hari kemudian pihaknya mengirimkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung yang berperan sebagai penyidik.

 

Bagikan :

Komnas HAM Buka Dokumen Pelanggaran ‘Rumah Geudong’

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah selesai menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa ‘Rumah Geudong’ di Aceh. Komisioner HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan pihaknya pun sudah menyerahkan dokumen tersebut kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

“Per tanggal 28 Agustus 2018 sudah kami serahkan ke Kejaksaan. Semoga bisa naik ke penyidikan,” kata Anam di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Minggu (9/9).

Anam menjelaskan setidaknya ada lima peristiwa dugaan kejahatan HAM di Aceh dalam kurun waktu 1989-2004. Kasus Rumah Geudong sendiri disebutnya terjadi pada kurun 1989-2004 itu dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM.

Unsur sistematisnya, kata Anam, bermula dari kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM). Pada operasi ini, banyak aparat yang ditaruh di pos banyak level mulai dari kecamatan dan desa banyak tempat.

“Salah satu yang paling populer adalah Rumah Geudong. Sekitar tahun 1998 (mantan Jaksa Agung) Baharuddin Lopa datang dan Rumah Geudongnya dibakar,” ujar dia.

Komnas HAM Buka Dokumen Pelanggaran 'Rumah Geudong'M Choirul Anam. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Rumah Geudong adalah bangunan biasa yang digunakan ABRI (sekarang TNI) sebagai pos strategis dan taktis untuk mengejar anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Celakanya, banyak orang yang disebut bukan anggota GAM malah dieksekusi aparat saat itu.

“Malah yang disasar adalah tokoh hingga tetangga yang mengenal (GAM) untuk memberikan informasi di mana mereka, di mana logistik, persenjataan dan pelatihan (GAM),” ungkap dia.

Para sipil itu, sambungnya, diketahui mendapat siksaan jika tidak memberikan informasi yang diinginkan. Mereka diakui menjadi objek fitnah oleh aparat setempat pula.

“Kalau mereka enggak memberikan informasi maka mendapat penyiksaan sangat parah. Mereka asal difitnah,” ujar dia.

Selanjutnya, Rumah Geudong juga menjadi sentral penyiksaan para sipil. Ada tempat-tempat penyiksaan lainnya, namun Rumah Geudong adalah tempat menjadi pusat dari beberapa titik lokasi di Aceh.

“Penyiksaan di sini lebih kejam. Makanya dokumen ini kami kasih judul Rumah Geudong dan pos statis lainnya,” ungkap Anam.

Penyelidik Utama dari Komnas HAM yang juga hadir di sana, Rima Purnama Salim mengatakan banyak kejahatan seksual mewarnai peristiwa di Rumah Geudong.

“Ada banyak yang diperkosa mereka bilang kalau disiksa fisik enggak akan tumbang, tapi mereka mendapat pelecehan seksual,” kata Rima di Kantor Imparsial Jakarta, Minggu (9/9).

Bentuk pelecehan lain yang disebutkan diterima warga sipil dan tercantum dalam dokumen ‘Peristiwa Rumah Geudong Aceh 1989-1998’ adalah pelucutan pakaian.

“Para perempuan dibawa dengan menggunakan ‘you can see‘ dan celana sangat minim… dan dipaksa mengaku (keberadaan GAM),” ujar Rima.

Rima pun menerangkan dari hasil investigasi, mereka mendapatkan keterangan bahwa pelecehan seksual pun dialami lelaki sipil.

Dalam kasus tersebut, Choirul Anam mengatakan Komnas HAM sudah memeriksa setidaknya 65 saksi selama sekitar delapan bulan terakhir. Dari itu semua, katanya, Komnas HAM menemukan setidaknya ada lima jenis kejahatan selama DOM di Aceh.

“Ada 5 element of crime mulai dari kekerasan seksual, perampasan kemerdekaan, pembunuhan dan penyiksaan,” ujar Anam.

Desakan Masyarakat Sipil

Atas temuan Komnas HAM soal peristiwa Rumah Geudong tersebut, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga HAM Imparsial kompak meminta pertanggungjawaban dari pimpinan militer pada masa tersebut.

“Kopassus sangat perlu dimintai keterangan karena terlibat langsung 1989-1998. Pimpinan operasi perlu dimintai keterangan yakni Prabowo Subianto komandan jenderal 1995-1998,” kata Direktur Imparsial Al Araf.

Araf menjelaskan harus ada keterangan dari Prabowo, terlebih mengingat Prabowo sedang menghadapi kontestasi pemilu. Dia juga meminta penyelenggara pemilu memperhatikan proses hukum yang kini tengah berjalan.

“Harus ada keterangan lebih jelas dugaan keterlibatan komandan dalam peristiwa ini. Secara umum saya ingin mengatakan pihak yang bertanggung jawab pada akhirnya perlu dimintai keterangan,” terang dia.

Senada, perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Ferry Malik pun menyampaikan tuntutan serupa. Tak hanya itu, ia pun menuntut panglima ABRI kala itu pun menyampaikan penjelasan sebagai pertanggungjawaban.

“Kebanyakan yang ambil tindakan adalah prajutitnya dari baret merah. Panglima ABRI waktu itu adalah Wiranto yang bertanggung jawab penuh,” ujar Ferry yang pula mengaku sebagai warga Aceh tersebut.

Ferry mengatakan Wiranto adalah pihak yang meminta status DOM dicabut.

“Tapi pencabutan DOM kemudian bukan artinya dia sosok menghentikan kekerasan. Pasca kebijakan DOM, Wiranto mengirimkan pasukan hampir setiap hari pascareformasi ’98 yang menimbulkam peristiwa besar muncul,” ujar dia.

Atas permintaan pertanggungjawaban tersebut, CNNIndonesia.com belum mendapatkan tanggapan dari Prabowo maupun Wiranto atas tuduhan itu.

Bagikan :

Imparsial Minta Pimpinan Operasi Militer Dimintai Keterangan terkait Rumah Geudong

NASIONAL-Jakarta: Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) Kontras dan Imparsial meminta Prabowo Subianto dan Wiranto diperiksa terkait dugaan pelanggaran HAM di Rumah Geudong, Aceh selama periode 1989-1998. Pada periode itu Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Wiranto sebagai Panglima ABRI.

“Kopassus sangat perlu dimintai keterangan karena terlibat langsung 1989-1998. Pimpinan operasi perlu dimintai keterangan yakni Prabowo Subianto komandan jendral 1995-1998,” kata Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 9 September 2018.

Al Araf menilai keterangan Prabowo sangat dibutuhkan. Kekerasan di Rumah Geudong yang diduga dilakukan oknum Kopassus yang saat itu tergabung dalam operasi jaringan merah.

“Harus ada keterangan lebih jelas dugaan keterlibatan komandan dalam peristiwa ini. Secara umum saya ingin mengatakan pihak yang bertanggung jawab pada akhirnya perlu dimintai keterangan,” terang dia.

Peneliti Kontras Ferry Malik mengatakan banyak pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden Rumah Geudong. Terutama anak buah yang dipimpin Prabowo dan Panglima ABRI saat itu, Wiranto.

“Kebanyakan yang ambil tindakan adalah prajuritnya dari baret merah. Panglima ABRI waktu itu adalah Wiranto yang bertanggung jawab penuh,” ujar dia.

Saat itu, Prabowo adalah pihak yang menyampaikan Darurat Operasi Militer (DOM) harus dilaksanakan di Aceh. Sementara Wiranto adalah pihak yang meminta status DOM dicabut.

“Tapi pencabutan DOM kemudian bukan artinya dia (Wiranto) sosok menghentikan kekerasan. Pasca kebijakan DOM, Wiranto mengirimkan pasukan hampir setiap hari pasca reformasi 98 yang menimbulkam peristiwa besar muncul,” ujar dia.

Al Araf berharap Kejaksaan Agung punya nyali berani menyelidiki kasus ini. Mengingat banyak korban dan saksi yang masih hidup dan peristiwa 1989 diketahui sebagian besar masyarakat Aceh.

“Sehingga tidak ada dalih persoalan teknis hukum yang dijadikan alasan kejaksaan agung untuk tidak memproses kasus ini. Jaksa Agung harus proaktif,” pungkasnya.

Bagikan :

Koalisi Keadilan untuk Munir Desak Aktor Utama Segera Diungkap

Liputan6.com, Jakarta – Koalisi Keadilan untuk Munir mengkiritik bebasnya Pollycaprus Budihari Priyanto, terpidana pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, setelah divonis 14 tahun penjara. Sebab, Pollycarpus yang mendapatkan banyak remisi, tidak mampu mengungkap dalang di balik pembunuhan Munir.

“Faktanya, pelaku utamanya dan dugaan melibatkan fasilitas negara juga belum diadili. Padahal, Presiden beberapa kali menyatakan akan menyelesaikan tapi juga tidak ada kelanjutan,” ujar Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Tak hanya itu, Koalisi Keadilan untuk Munir juga mendesak pemerintah untuk segera membuka data Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir yang sebelumnya telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Putri, negara wajib menyelesaikan kasus Munir hingga dalang utama di balik kasus pelanggaran HAM tersebut terungkap.

“Kami menilai dengan bebas murninya Pollycarpus selaku aktor lapangan bukan berarti negara telah selesai dalam proses pengungkapan kasus Munir. Negara memiliki kewajiban menuntaskan aktor utamanya,” jelas Putri.

Adapun Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari Kontras, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, dan Amnesty International Indonesia. Selain itu, ada pula Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR), dan Suciwati.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat, Krismono sebelumnya mengatakan Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bebas murni hari ini. Pollycarpus merupakan mantan pilot maskapai Garuda Indonesia yang dinyatakan terbukti bersalah atas meninggalnya Munir pada 7 September 2004.

Ia divonis oleh majelis hakim yang dipimpin Tjitut Sutiyarso selama 14 tahun penjara. Selama menjalani masa hukuman, Pollycarpus mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan sebanyak 51 bulan 80 hari.

 

29 Agu 2018, 19:26 WIB

Bagikan :

Pollycaprus bebas, Koalisi Keadilan untuk Munir desak negara ungkap aktor utama

Merdeka.com – Koalisi Keadilan untuk Munir mengkiritik bebasnya Pollycaprus Budihari Priyanto, terpidana pembunuhan aktivis hak azasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, setelah divonis 14 tahun penjara. Sebabnya, Pollycarpus yang mendapatkan banyak remisi, tidak mampu mengungkap dalang di balik pembunuhan Munir.

“Faktanya pelaku utamanya dan dugaan melibatkan fasilitas negara juga belum diadili. Padahal Presiden beberapa kali menyatakan akan menyelesaikan tapi juga tidak ada kelanjutan,” ujar Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).

Tak hanya itu, Koalisi Keadilan untuk Munir juga mendesak pemerintah untuk segera membuka Tim Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TFKMM) yang sebelumnya telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Putri, negara wajib menyelesaikan kasus Munir hingga dalang utama di balik kasus pelanggaran HAM tersebut terungkap.

“Kami menilai dengan bebas murninya Pollycarpus selaku aktor lapangan bukan berarti negara telah selesai dalam proses pengungkapan kasus Munir. Negara memiliki kewajiban menuntaskan aktor utamanya,” jelasnya.

Adapun Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari KontraS, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, dan Amnesty International Indonesia. Selain itu, Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR), dan Suciwati.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jawa Barat, Krismono sebelumnya mengatakan Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bebas murni hari ini. Pollycarpus merupakan mantan pilot maskapai Garuda Indonesia yang dinyatakan terbukti bersalah atas meninggalnya Munir pada 7 September 2004.

Dia divonis oleh Majelis Hakim Tjitut Sutiyarso selama 14 tahun penjara. Selama menjalani masa hukuman, Pollycarpus mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan sebanyak 51 bulan 80 hari.

 

Rabu, 29 Agustus 2018 16:36Reporter : Merdeka

Bagikan :

Pembunuh Munir Bebas, Jokowi Didesak Umumkan Isi Dokumen TPF

Pollycarpus, yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir bebas hari ini.
tirto.id – Sejumlah kelompok aktivis HAM mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyampaikan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. Jokowi juga diminta segera memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan proses hukum terhadap kasus Munir. Hal itu berdasarkan fakta yang muncul dan yang belum terungkap dalam laporan TPF.

Hal tersebut merespons bebasnya Pollycarpus Budihari Priyanto hari ini, 29 Agustus 2018, yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Sebelumnya Pollycarpus divonis 14 tahun meski hanya melewati total delapan tahun. Pada 2014 Pollycarpus juga diberi pembebasan bersyarat dari Kemenkumham.

“Bebasnya Pollycarpus bukan tanpa kritik, mengingat dia bukan saja mendapat remisi yang berlimpah, yaitu empat tahun, enam bulan, dan 20 hari, tapi juga tetap tidak mampu mengungkapkan siapa dalang dibalik pembunuh Munir,” kata Bhatara Ibnu Reza dari Imparsial, kepada Tirto, Rabu (29/8/18).

Imparsial merupakan salah satu lembaga yang menuntut ke Presiden Joko Widodo, selain KontaS, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty Internasional Indonesia, Setara Institute, AJAR, hingga Suciwati—istri Munir.

“Dengan bebasnya Pollycarpus, tentu masih menyisakan sebuah kekecewaan mengingat negara hanya mampu mengadili pelaku-pelaku lapangan yang terlibat dalam pembunuhan, namun tidak dalang-dalang di belakangnya,” lanjut Bhatara.

Ketidakjelasan pengungkapan kasus Munir, kata Bhatara, menunjukkan bahwa negara melalui mekanisme hukumnya belum mampu memberikan rasa keadilan terhadap istri dan keluarga korban.

Tim Pencari Fakta (TPF) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004. TPF dibentuk pemerintahan Presiden SBY, setelah adanya desakan dari berbagai kalangan agar menelusuri dugaan kejanggalan kematian Munir.

TPF dibentuk guna membantu kepolisian mengusut keterlibatan oknum di lingkungan direksi PT Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN). Bahkan saat itu, pengungkapan kasus pembunuhan Munir masuk dalam agenda 100 hari kerja Presiden SBY.

Laporan yang tuntas pada Juni 2005, ternyata tak pernah dibuka ke publik. Lebih parah lagi, laporan lengkap TPF itu hilang di Kemensetneg. Ironinya, hilangnya laporan itu baru diketahui pada pertengahan Februari 2016. Ketika itu KontraS mendatangi kantor Sekretariat Negara buat meminta penjelasan dan mendesak segera dilakukannya pengumuman hasil laporan TPF.

Oleh: Haris Prabowo – 29 Agustus 2018
Bagikan :

Pollycarpus Bebas, Koalisi Masyarakat: Kasus Munir Belum Selesai

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Keadilan untuk Munir menilai berakhirnya masa hukuman Pollycarpus, salah satu aktor dalam tewasnya aktivis HAM Munir Said Thalib, meninggalkan catatan suram bagi hukum dan pemerintah Indonesia. Alasannya, kasus yang sudah berjalan 14 tahun tersebut belum diungkap sepenuhnya.

“Berakhirnya masa tahanan Pollycarpus menyisakan kekecewaan, saat salah satu pelakunya sudah bebas, tapi kasus dan siapa otak di belakangnya masih belum diungkap,” kata anggota koalisi yang juga Koordinator Bidang Adovokasi Kontras Putri Kanesia saat ditemui kantornya, Jakarta pada Rabu, 29 Agustus 2018.

Padahal, menurut Putri, pada September 2016 Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terhadap Munir. Namun dua tahun berlalu, belum ada progres dan perkembangan dari kasus Munir.

Putri berpendapat berakhirnya masa tahanan Pollycarpus bukan berarti kasus Munir selesai. Menurut dia, masih ada aktor intelektual atau nama-nama lain yang harus diproses.

Senada dengan Putri, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur berpendapat, berakhirnya masa tahanan Pollycarpus menjadi catatan bagi keadilan dan hukum di Indonesia. “Dia menjalankan masa tahannya tidak sampai setengah dari vonis yang dijatuhkan,” ujarnya.

Menurut Isnur, Pollycarpus hanya menjalani masa hukuman hanya enam tahun setelah mendapatkan keringanan hukuman, remisi dan masa bebas bersyarat sejak 2014 lalu.

Koalisi Keadilan untuk Munir, kata Isnur, akan tetap mendesak pemerintah membongkar kasus Munir untuk mencari otak di balik kasus tersebut. “Sekarang sudah 14 tahun kasus Munir belum jelas, ini membuktikan hukum di Indonesia belum bisa mengungkap kasus ini,” ujarnya.

Hari ini merupakan pelaporan terakhir Polyycarpus sebagai tahanan di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Jawa Barat. Pollycarpus sebelumnya mendapat pembebasan bersyarat dan menjalani wajib lapor. Mantan pilot Garuda Indonesia itu pun dinyatakan bebas murni sejak hari ini.

Adapun Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Imparsial, LBH Jakarta, Amnesty Internasional Indonesia, Setara Institute, Ajar dan Suciwati.

 

Reporter:

Taufiq Siddiq

Editor:

Ninis Chairunnisa

Rabu, 29 Agustus 2018 15:21 WIB

Bagikan :

Pollycarpus Bebas, Aktivis HAM Minta Kasus Munir Diusut Tuntas

 detikNews Jakarta – Koalisi Kadilan untuk Munir merespons bebasnya PollycarpusBudihari Priyanto terpidana kasus pembunuhan Aktivis Munir Said Thalib setelah dinyatakan bebas murni dari hukuman 14 tahun penjara. Bebasnya Pollycarpus menimbulkan rasa kekecewaan dan tidak adilnya pemerintah.

Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR), dan Suciwati.

“Ini mengagetkaan dan menyakitkan. Sampai hari ini kasus Munir belum selesai. Ini hanya sepekan menjelang 14 tahun tewasnya Munir, tapi faktanya sudah selesai divonis tapi pelaku utamanya dan melibatkan fasilitas negara belum diadili. Presiden beberapa kali menyatakan akan menyelesaikan, tapi dua tahun tidak ada kelanjutan,” Wakil Koordinator bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, di Keramat Pela II, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Putri pun mendesak pemerintah agar segera melunaskan kasus pembunuhan Munir. Menurutnya saat ini pemerintah belum mampu memberikan keadilan untuk keluarga Munir.

“Ketidakjelasan pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Munir, ini menunjukkan bahwa negara melalui mekanisme hukumnya belum mampu memberikan rasa keadilan terhadap istri dan keluarga Munir,” ucapnya.

Selain itu, Putri mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah ketika bertemu dengan beberapa ahli hukum di Istana Negara pada 22 September 2016 lalu. Putri juga menyebut dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TPFKMM) telah hilang dan tidak diketahui keberadaan dokumen tersebut.

“Keraguan kami dibuktikan dengan fakta bahwa hampir 14 tahun kasus kematian Munir, para pelaku utama dalam kasus kematian Munir belum tersentuh sama sekali, sesaat setelah bertemu ahli-ahli hukum di Istana Negara, dokumen hasil TPFKMM yang telah diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005 silam, tidak diketahui keberadaannya hingga kini, padahal dokumen tersebut berisi nama-nama yang diduga mengetahui rebcana pembunuhan Munir,” ungkap Putri.

Meski begitu, dia mengatakan telah menyerahkan kembali salinan dokumen hasil penyelidikan TPFKMM ke Menseskab era SBY, Sudi Silalahi kepada Istana. Namun hingga saat ini oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo belum mengumumkan isi dari laporan tersebut kepada maayarakat.

“Kami memang telah memberikan kembali dokumen yang hilang tersebut sudah sejak era SBY, tapi hingga kini Presiden Jokowi masih belum mengumumkan isi dari laporan tersebut kepada masyarakat. Menurut kami penyampaian tersebut penting dilakukan agar negara memiliki komitmen untuk memberikan jaminan rasa keadilan terhadap warga negara,” ucap dia.

erakhir, Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak dua hal kepada negara untuk menuntaskan kasus meninggalnya Munir kepada publik, berikut dua hal tersebut:

“Oleh karena itu kami mendesak. Pertama, negara berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap Munir yang dapat dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo segera menyampaikan hasil penyelidikan TPFKMM kepada publik,” imbuh dia.

“Kedua, Presiden memerintahkan jajarannya untuk melanjutjan proses hukum terhadap kasus meninggalnya Munir berdasarkan fakta-fakta yang muncul dan belum terungkap dalam laporan TPFKMM,” tutupnya.
(rvk/rvk)

 

Zunita Amalia Putri – detikNews

Rabu 29 Agustus 2018, 15:12 WIB

Bagikan :

14Munir: Surat Sunyi Munir untuk Jokowi

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – Surat Munir meski terbuka tapi ketika dihalangi untuk sampai langsung ke Jokowi maka jadilah ia sekadar surat sunyi.

“Beberapa hari lalu, kami kesulitan saat hendak menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di Sekretariat Negara (Setneg) kami sempat dihadang Paspamres,” kata Deputi Koordinator KontraS, Malik Feri Kusuma, saat mengisahkan kembali kejadian yang mereka alami pada pada Kamis (23/8/2018) itu kepada aceHTrend, Sabtu (25/8/2018).

Feri menyebut, surat yang diantar oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu berisi tuntutan kepada pemerintah untuk mengungkapkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

Koalisi LSM yang yang terdiri atas Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute, dan Suciwati (istri almarhum Munir) juga mendesak Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung terkait dokumen asli TPF Munir.

Surat itu disebut Feri akhirnya hanya diterima oleh salah satu staf administrasi dari Kemensetneg. “Sangat disayangkan, awalnya kami ingin menyampaikan langsung kepada Jokowi,” sebutnya lagi.

Diketahui, dokumen hasil penyelidikan TPF disebut hilang. Pada 2016 Jokowi sempat memerintah Jaksa Agung untuk menelusuri hilangnya dokumen itu. Namun sampai sekarang hasilnya nihil. Feri pun tidak yakin dokumen tersebut benar-benar hilang.

“Hari ini sudah 14 tahun kasus Munir dan TPF itu belum ada keseriusan dari pemerintah dari rezim sebelumnya, dan hari ini. Sudi Silalahi pernah menyerahkan salinan dokumen hasil penyelidikan TPF, artinya masih ada dokumennya,” terang dia.

Surat terbuka dengan isi yang sama dan ditujukan kepada Presiden Jokowi juga pernah disampaikan pada Kamis (26/4). Bahkan, surat terbuka untuk Jokowi sudah disampaikan sejak 2014.

Saat itu Suciwati, istri mendiang pejuang HAM Munir, membaca surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat aksi Kamis-an ke-371 bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014). Aksi itu merupakan pertama kali ditujukan ke pemerintahan baru dan mereka mendesak Presiden baru Joko Widodo untuk menghapus impunitas dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Surat Terbuka untuk jokowi

Feri: “Ternyata Jokowi Itu Ambigu Juga Ya”

Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib belum juga diumumkan oleh pemerintah. Padahal, dalam dokumen itu disinyalir ada sejumlah nama yang diduga menjadi bagian dari aksi pemufakatan jahat untuk menghabisi aktivis HAM yang pernah sangat peduli terhadap Aceh.

Kini, pemerintah justru lebih menyoal kehilangan dokumen asli TPF kasus pembunuhan Munir dan terus membiarkan beberapa yang diduga ikut menjadi bagian dari pemufakatan jahat, bebas tanpa tersentuh hukum.

Kamis (25/8) Koalisi LSM bermaksud mengantar surat terbuka ke Joko Widodo, Presiden RI yang kini kembali mencalonkan diri di pilpres 2019. Sayangnya, yang dihadapi oleh LSM peduli Munir itu justru suasana yang ambigu.

“Ternyata Jokowi itu Ambigu juga ya, kalau kita lihat karakter Presiden Jokowi sering blusukan ke masyarakat. Namun berbeda ketika kita masuk, kita dihadang dilarang untuk menyerahkan surat. Hanya boleh diwakili dan banyak pertanyaan. Kita jadi berpikir, lo kok seperti ini istana hari ini,” tutur aktivis KontraS Malik Feri Kusuma kepada aceHTrend.

“Kesannya dia merakyat, tapi sistem di pemerintahannya masih kaku dan parno dengan kedatangan masyarakat. Tadi diterima oleh bagian administrasi, hanya distempel saja. Bukan diterima oleh pengambil kebijakan,” imbuhnya.

Koalisi LSM yang yang terdiri dari Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dan Suciwati (istri almarhum Munir) juga mendesak Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung.

Pemanggilan tersebut disebut Feri untuk meminta perkembangan keberadaan dokumen hasil TPF Munir seperti yang diperintahkan Jokowi pada 12 Oktober 2016 lalu. Dokumen asli hasil TPF Munir hingga saat ini belum ditemukan.

Namun mantan Sekretariat Kabinet era Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Sudi Silalahi telah memberikan salinan dokumen hasil TPF Munir ke rezim Jokowi pada Oktober 2016 lalu.[]

Bagikan :

Imparsial: Penanganan Palanggaran HAM Tak Jelas

AKURAT.CODirektur Imparsial Al Araf mengungkapkan kasus pembunuhan almarhum  Munir Said Thalib hingga kini tidak ada titik terang.

Munir merupakan aktifis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Pria asal Malang ini meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda.

“Keamanan nasional itu hanya menjadi tameng untuk menguasai dan mempertahankan kekuasaan yang bobrok pada masa pemerintahan order baru,” kata Al Araf pada acara acara Launching buku & Diskusi Publik, Kantor Imparsial, Kamis (23/8).

Al Araf mengatakan, dengan menghukum para pelaku pelanggaran HAM akan mendapatkan kepastian bahwa kasus serupa tidak terjadi kembali di masa reformasi sekarang ini. Tetapi pada kenyataannya penyelesaian kasus tersebut tidak kunjung tuntas sehingga di masa reformasi sekarang ini masih terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM.

“Nyatanya kan dari dulu sampai sekarang kasus pelanggaran HAM tidak selesai-selesai, kita tidak heran kalau dulu masa reformasi sekarang ini masih terjadi,” kata Al Araf.

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bukan hanya soal pembunuhan Munir. Ada beberapa kasus lainnya seperti kasus Theys Eluay pada tahun 2002, Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tahun 1998.

Kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM sudah mencoba menyelesaikan penyelidikan sebagian besar kasus pelanggaran HAM di Indonesia, tetapi dari pihak Kejaksaan Agung mengembalikan laporan tersebut dengan berbagai alasan.

 

Oktaviani

 Kamis, 23 Agustus 2018 21:55 WIB

Bagikan :