Pos

Deretan Catatan Kritis Imparsial soal Debat Capres

Jumat, 18 Januari 2019 13:24Reporter : Merdeka

 

 

Merdeka.com – Debat capres dan cawapres 2019 perdana digelar di Hotel Bidakara,Jakarta Selatan, semalam. Tema yang diangkat yakni Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Sebelum debat dimulai, isu yang dimunculkan adalah penuntasan kasus HAM masa lalu, termasuk penculikan aktivis dan mahasiswa. Namun kenyataannya, materi mengenai penuntasan kasus HAM masa lalu justru tidak muncul di ruang debat.

Direktur Imparsial Al Araf mengkritisi debat capres perdana. Dia menyayangkan kedua kandidat justru lebih fokus membahas ke ekonomi. Eksplorasi terhadap isu hukum dan HAM dalam debat tidak terlalu dalam. Kedua kandidat tidak membahas persoalan aktual di bidang hukum dan HAM. Konsekuensinya, tidak ada solusi dan jalan keluar dari persoalan HAM masa lalu.

“Kedua kandidat tidak ada yang membicarakan bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Apakah mau melalui jalan pengadilan atau mau melalui jalan rekonsiliasi. Padahal masalah kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah masalah yang tidak kunjung tuntas diselesaikan hingga kini. Dan terus menjadi perhatian publik,” ucap Al Araf kepada Liputan6.com, Jumat (18/1).

Meski demikian, lanjut dia, jika melihat visi-misi yang ada, pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih dalam, sistematis dan terukur mengeksplorasi masalah hukum, HAM, korupsidan terorisme. “Ketimbang pasangan Prabowo yang terlihat normatif,” jelas Al Araf.

Dia juga melihat, dalam debat kemarin, Ma’ruf Amin lebih dalam menjawab soal permasalahan terorisme. Bahkan memprioritaskan pencegahan.

“Sehingga di dalam debat ketika ada pertanyaan soal terorisme, jawaban Pak Ma’ruf Amin jauh lebih dalam dan siap untuk menjelaskan masalah terorisme, dengan menjelaskan akar masalah terorisme, dan memprioritaskan masalah pencegahan kedepannya. Sementara pasangan Pak Prabowo lebih terlihat konspiratif dalam menjawab masalah akar masalah terorisme, meski memberi solusi pencegahan dalam pandangannya,” jelasnya.

Dia memberi catatan, kedua kandidat minim menyampaikan data sebagai basis perdebatnya. Padahal itu menjadi kunci kemenangan dan ditunggu publik. Dia mencontohkan ketika Jokowi ditanya masalah disabilitas. Seharusnya sebagai petahana, Jokowi tidak hanya menjelaskan tentang keluarnya Undang-undang di tahun 2016 tapi juga membeberkan peraturan pemerintah sebagai capaian positif.

“Sedangkan pasangan Pak Prabowo juga, tidak berani mengangkat data yang valid. Semisal masalah teror terhadap pimpinan KPK dan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi,” lanjutnya.

Dia juga melihat Jokowi lebih siap menyampaikan pertanyaan dibanding Prabowo. Dengan membuat pertanyaan yang memberi gambaran inkonsistensi Prabowo. Semisal dalam pemberantasan korupsi. Jokowi menanyakan komitmen Prabowo tapi di satu sisi calegnya banyak mantan koruptor.

Sebaliknya, pasangan Prabowo-Sandiaga tidak melakukan itu, dalam merumuskan pertanyaannya. “Padahal dia bisa bertanya masalah konflik dan kekerasan di Papua yang tidak selesai. Bahkan ada teror padahal pembangunan ekonomi sudah diberikan ke Papua,” ucapnya.

Bagikan :

Imparsial: Lihat Track Record Kandidat Capres Tegakkan HAM

Kamis 17 Jan 2019 09:40 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nur Aini

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial Al Araf meminta publik melihat rekam jejak kandidat Capres-Cawapres dalam penegakan HAM. Publik disarankan tak hanya menilai kandidat berdasarkan debat yang akan digelar pada Kamis (17/1).

Al Araf berharap Capres Prabowo Subianto dapat terus terang menjelaskan soal penculikan aktivis pada orde baru. Kemudian, Capres Joko Widodo juga bisa ditanyai penuntasan kasus HAM masa lalu selama menjabat

“Perlu lihat track record kandidat. Gimana tanggungj awab Prabowo dalam penghilangan orang tahun 1998. Biar Prabowo bisa tanya juga sepanjang Jokowi jadi Presiden apa yang sudah diselesaikan kasus HAM. Omonginsemua saja. Jangan ditutupi,” katanya dalam diskusi, Kamis (16/1).

Ia mengakui ada itikad baik Jokowi menuntaskan kasus HAM masa lalu saat awal menjabat. Hal itu misalnya, Jokowi memberi amnesti dan grasi pada tokoh Papua dan lingkungan. Tapi seiring berjalan waktu, itikad itu justru hilang dengan sendirinya.

“Selesaikan HAM berat, simposium 65 dilakukan semua pihak datang. Tapi itu tahap 1, tiba-tiba ada simposium tandingan dipelopori kelompok purnawirawan. Stigma isu komunis kuat kena pemerintah,” ujarnya.

Kehadiran simposium tandingan membuat pemerintahan Jokowi tak melangkah maju. Alhasil, penyelesaian kasus HAM masa lalu malah diam di tempat.

“Rezim (Jokowi) bertahan. Langkah penyelesaiannya tak dilakukan,” ujarnya.

Debat Capres-Cawapres perdana akan digelar pada Kamis malam ini. Tema debat perdana yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Bagikan :

Imparsial Tak Temukan Agenda HAM Prabowo

Ilham Pratama Putra • 16 Januari 2019 15:09

 

medcom.id-jakarta: Direktur Imparsial Al Araf mengaku tidak menemukan visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hak asasi manusia (HAM). Padahal, HAM merupakan hal penting.

“Terus terang saya tidak memahami visi misi Prabowo. Saya tidak melihat agenda HAM sama sekali, tidak tertulis tuh programnya,” kata Al Araf di KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019

Dia mengaku miris dengan visi misi paslon nomor urut 02 itu. Menurut dia, negara hukum harus berbasis konstitualisme yang menghormati HAM.

tu miris. Konstitualisme menunjukkan fundamental dalam negara hukum. Kandidat kalau tidak menampilkan itu, tentu jadi pertanyaan seperti apa menghadapi kasus HAM ke depan,” ketus Al Araf.

Dia mengambil contoh betapa HAM menjadi roh reformasi. Pada 1998, ada pembatasan HAM di Indonesia sehingga muncul reformasi.

“Perubahan politik (Reformasi) 1998 kan rohnya HAM. Kenapa perlawanan 1998 terjadi karena adanya pembatasan HAM. Jadi, HAM itu rohnya reformasi. Aneh kalau kemudian, agenda HAM tidak ada dalam kemajuan ke depan,” pungkas dia.

Bagikan :

Imparsial: Kerinduan terhadap Soeharto Ahistoris dan Tidak Tepat

IHSANUDDIN Kompas.com – 10/12/2018, 21:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini kerinduan terhadap era Soeharto adalah sesuatu yang ahistoris dan tidak tepat. “Dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan,” kata Al Araf dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/12/2018). Bertepatan dengan peringatan hari hak asasi manusia (HAM) 10 Desember, Al Araf pun mengingatkan kembali catatan negatif pelanggaran HAM selama 32 tahun Soeharto berkuasa. Salah satu catatan Imparsial adalah ketakutan rezim Soeharto atas kekuatan Islam. “Kekhawatiran Orde Baru atas kekuatan Islam menghasilkan kontrol ketat rezim Orde Baru kepada kelompok-kelompok Islam,” kata Al Araf.

Menurut dia, ketakutan akan kekuatan Islam itu terwujud lewat kebijakan pemaksaan asas tunggal Pancasila. Juga lewat kekerasan kepada kelompok Islam seperti terjadi di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Kedua, Imparsial mencatat kehidupan politik di masa rezim Orba dikontrol ketat. Demi mempertahankan kekuasaan yang otoritarian, rezim menggunakan kekerasan dan ancaman sebagai metode politik. “Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman sehingga penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini,” kata dia. Alhasil, lanjut dia, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi sepanjang 32 tahun Soeharto memimpin Indonesia. Misalnya penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah.

Ada juga kasus perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, serta berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998. “Memasuki Era Reformasi 1998, ada harapan besar masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM itu. Sayangnya, hingga kini semuanya belum ada yang selesai,” ujar Al Araf. Padahal, Komnas HAM sudah menyelesaikan penyelidikan 9 kasus dugaan pelanggaran HAM masa Orba. Namun, proses penyelesaian itu stagnan di Kejaksaan Agung. Karenanya, Imparsial mendorong sejumlah rekomendasi yang intinya meminta Pemerintahan Jokowi segera menyelesaikan kasus-kasus itu.

Bagikan :

Imparsial Sebut Negara Masih Punya Utang Kepada Para Pejuang Reformasi

Senin, 10 Desember 2018 20:48 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Memperingati Hari HAM sedunia pada 10 Desember, Direktur Imparsial Al-Araf menegaskan bahwa kebebasan dalam demokrasi tak lepas dari para pejuang yang meruntuhkan rezim Orde Baru.

Para pejuang tersebut, dikatakan Araf, bahkan rela menukarkan nyawa mereka demi terciptanya iklim negara yang tidak represif.

“Para aktivis yang hilang di era 98 adalah para martir perubahan. Karena kalau kita tahu, di era Orde Baru hanya sedikit yang mau melawan rezim,” ujarnya Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

Araf mengatakan jika tidak ada para martir tersebut, Indonesia tidak akan seperti sekarang ini.

“Demokrasi yang kita dapatkan hari ini tidak lepas dari perjuangan para martir Orde Baru,” katanya.

Namun, upaya untuk menuntaskan kasus penculikan para pejuang reformasi, dikatakan Araf, belum menemui titik terang hingga saat ini.

 

Seperti diketahui, ada sejumlah kasus yang penyelidikannya telah diselesaikan Komnas HAM terkait dengan penculikan aktivis dan pejuang demokrasi di masa Orde Baru, seperti peristiwa Trisakti 1998, peristiwa Semanggi I dan II, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

“Kita punya utang kepada para pejuang reformasi. Dan Imparsial berharap negara hadir untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM,” lanjutnya

Pemerintahan Jokowi, dikatakan Araf, harus lebih berani untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk yang menimpa para aktivis HAM.

Presiden Jokowi belum terlambat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan di dalam memajukan penegakan HAM. Masih ada sisa waktu yang dapat digunakan pemerintah,” katanya.

 

Bagikan :

Refleksi Hari HAM 10 Desember “Orde Baru Rezim Kekerasan dan Reformasi Era Impunitas

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/XII/2018

 

Pada 10 Desember peringatan Hari Hak Asasi Manusia (Hari HAM) dilakukan di banyak tempat. Peringatan itu adalah bagian dari upaya kita sebagai umat manusia untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai hak asasi manusia agar tetap dihormati dan dilindungi oleh siapapun, khususnya negara. Penghormatan terhadap nilai HAM tentunya mengakibatkan kita untuk menolak kekerasan dalam bentuk apapun.

IMPARSIAL menilai dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini dalam diskursus publik bahwa Era Orde Baru adalah era yang baik sehingga ada kerinduan ingin kembali kepada masa itu sungguh ahistoris dan tidak tepat. Dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan. Demi mempertahankan kekuasaannya yang otoritarian, rezim Orde Baru menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai metode politik untuk terus melanggengkan kekuasaannya.

Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman sehingga penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini. Stigma komunis dan pengganggu stabilitas keamanan kerap disematkan oleh rezim Orde Baru kepada para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Padahal dalih kepentingan keamanan itu merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok. Alhasil, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi, seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998.

Kekhawatarian Orde Baru atas kekuatan Islam juga menghasilkan kontrol ketat rezim Orde Baru kepada kelompok-kelompok Islam seperti melalui kebijakan pemaksaan atas asas tunggal Pancasila, kekerasan kepada kelompok Islam seperti di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Dan bahkan rezim juga tidak segan untuk menetapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah-wilayah konflik seperti Papua dan Aceh yang praktiknya mengakibatkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM.

Pada Era Orde Baru, kebebasan menjadi barang mahal. Rezim membatasi dan mengontrol secara represif kebebasan warga negara yang sifatnya fundamental, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan aspek kebebasaan lainnya. Di masa ini negara bukan berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tapi negara berdasarkan pada kekuasaan (machsstaat). Sehingga yang selalu benar adalah penguasa dan yang salah adalah rakyat, karenanya kekerasan negara yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM seringkali terjadi pada masa Era Orba.

Memasuki Era Reformasi yang mulai bergulir pasca rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998 memunculkan harapan yang besar di masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu. Sayangnya, setiap rezim pemerintahan yang berkuasa pada masa Reformasi tidak kunjung menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Hingga kini, Komnas HAM tercatat telah menyelesaikan proses penyelidikan atas sembilan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yaitu: Kasus 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I 1998 dan II 1999, Peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Selain itu, pada tahun 2017-2018 Komnas HAM juga telah menyerahkan berkas kasus pelanggaran berat HAM di Aceh kepada Kejaksaan Agung, yaitu kasus Jambu Keupok, Simpang KKA, dan kasus Rumah Geudong. Namun demikian, proses penyelesaian berbagai kasus itu mengalami stagnasi di tangan Kejaksaan Agung yang tidak memiliki komitmen politik untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

Dalam imajinasi kemanusiaan kita, sungguh sulit dibayangkan sebuah kejahatan yang tidak hanya menodai tapi juga menyerang martabat kemanusiaan itu tidak membuat pemerintah bergeming untuk menyelesaikannya. Penculikan, penyiksaan, pembunuhan yang menjadi bagian dari praktik kekuasaan di masa lalu menjadi noda hitam yang terus menerus ditutupi oleh negara.

Impunitas telah menjadi bagian dari wajah hukum kita. Di negeri ini, pelaku kejahatan HAM mengalami kekebalan di hadapan hukum. Penyelidikan oleh lembaga Komnas HAM hanya menghasilkan sebuah berkas laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Negara. Jaksa Agung seolah menjadi penentu kebenaran atas kejahatan HAM, sehingga sesempurna apapun berkas laporan hasil penyelidikan Komnas HAM tetap dianggap “belum lengkap” oleh Kejaksaan Agung.

Hambatan di Kejaksaan itu disebabkan oleh tidak adanya kemauan dan keberanian politik Presiden selama ini. Lebih dari itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah masuk dalam ruang politik yang transaksional. Dengan corak oligarkis, kasus pelanggaran HAM tidak hanya diabaikan tetapi dalam momen dan kasus tertentu menjadi daya tawar antar elite politik. Maju mundurnya penyelesaian kasus itu tidak lagi didasarkan oleh argumentasi hukum tetapi kalkulasi politik penguasa.

Karena itu, tak heran jika rekomendasi wakil rakyat (DPR) agar pemerintah membentuk pengadilan HAM untuk kasus Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998 tidak disentuh oleh rezim pemerintahan manapun. Sense of rigths pemerintah bukan lagi rendah tetapi sudah tumpul karena politik yang transaksional. Alhasil, korban terus meratapi harapannya, sementara pelaku pelanggaran HAM bebas dari jeratan hukum dan dengan ringannya melangkah dalam kekuasaan.

Sungguh ironis memang, di alam demokrasi yang sejatinya mewajibkan kepada Negara untuk memenuhi hak asasi warganya, kita masih terus mendengar suara korban di depan Istana Negara. Padahal penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional Negara yang wajib untuk dituntaskan.

Dalam perjalanan 20 tahun Reformasi sejak 1998, memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif berupa semakin kuatnya jaminan hak asasi warga negara dalam peraturan perundang-undangan, seperti di UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, di tengah kemajuan itu muncul sebuah paradoks dimana sejumlah undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan jaminan HAM dalam UUD 1945 maupun undang-undang lain masih dipertahankan.

Problem disharmoni peraturan perundang-undangan memang menjadi masalah utama dalam politik legislasi Era Reformasi, yang hasilnya ada UU yang menjamin hak asasi tetapi ada UU lain yang, sebaliknya, justru mengancam dan membatasi kebebasan dan HAM. Misalnya adalah UU MD3, UU tentang Ormas, UU ITE, UU tentang Penanganan Konflik Sosial, serta sejumlah kebijakan pemeritah dalam konteks keberagamaan, seperti SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, dan makin meluasnya aturan hukum yang mencantumkan ancaman hukuman mati.

Dalam konteks penegakan HAM, di luar persoalan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga terdapat beberapa persoalan HAM lainnya yang terjadi di masa Reformasi. Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam selama Era Reformasi. Selama Era Reformasi hingga hari ini, jumlah eksekusi mati di Indonesia telah mencapai 45 orang.

Dalam isu kebebasan beragama atau berkeyakinan, kendati konstitusi kita menjamin hak setiap warga negara untuk beragama atau berkeyakinan, namun ancaman dan pelanggaran hak atas kebebasan ini marak di sejumlah daerah. Negara tampak cenderung absen untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi penikmatan atas kebebasan ini.

Pelanggaran atas kebebasan ini terlihat dalam sejumlah pola, mulai dari maraknya aksi intoleransi yang dibiarkan oleh aparat negara, pemidanaan dalam dalih penodaan agama cukup tinggi, perusakan dan pelarangan tempat ibadah di sejumlah daerah, diskriminasi atas dasar identitas keagamaan banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada jemaat Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM kerap menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Padahal para pembela HAM berperan penting tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global, tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peran mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia seperti diamanatkan oleh Konstitusi. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma hukum HAM, khususnya dalam mengadvokasi para korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir juga tidak menunjukkan perkembangan berarti. Kasus pembunuhan Munir menginjak 14 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Proses pengusutan kasus ini masih menyisakan pertanyaan dimana aktor intelektual di balik pembunuhannya masih berkeliaran bebas. Padahal pengungkapan kasus pembunuhan Munir adalah salah satu agenda penting penegakan HAM. Tidak kunjung tuntasnya pengusutan kasus itu menguatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan HAM.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Presiden Jokowi sebenarnya belum terlambat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan di dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia. Masih ada sisa waktu yang dapat digunakan Pemerintah. Sebagai bagian dari janji politik di Nawacita Jokowi, upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan pemajuan HAM sudah sepatutnya diselesaikan dan direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Kasus terdekat yang bisa diselesaikan oleh pemerintah adalah dengan segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa/orang hilang 1997-1998. Sebagaimana diketahui, DPR sudah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera membentuk pengadilan HAM ad hoc kasus penghilangan paksa/orang hilang. Karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari DPR tersebut.

Langkah terdekat kedua yang bisa dilakukan oleh Presiden adalah dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap semua berkas kasus pelanggaran HAM yang sudah dilimpahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Langkah ketiga dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39/1999 untuk memperkuat kelembagaan Komnas HAM. Salah satu penguatan kelembagaan itu adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Komnas HAM di dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM seringkali terbentur dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena berkasnya dikembalikan terus oleh Kejaksaan. Langkah keempat, Pemerintah sebaiknya meratifikasi Statuta Roma (International Criminal Court atau ICC/Mahkamah Pidana Internasional) sebagai komitmen Pemerintah dalam pemajuan penegakan HAM di Indonesia dan dunia.

Kita semua punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orba ataupun pada masa Reformasi. Karena mereka, kita meraih kebebasan hari ini meski politik kini belum sepenuhnya menunjukkan wajah otentiknya. Membawa para pelaku pelanggaran HAM ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama. Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya.

Jakarta, 10 Desember 2018

IMPARSIAL

Bagikan :

Imparsial Minta Jokowi Pilih KSAD Bersih dari Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bijak dalam memilih calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI baru. Mereka mensyaratkan perwira itu tidak boleh terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Paling tidak kami ingin memberi kesan dalam proses pergantian KSAD itu, calon yang masuk adalah calon yang bebas dari pelanggaran HAM,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10) kemarin.

Menurut Al Araf, para calon pengganti KSAD Jenderal Mulyono kemungkinan mulai dipaparkan pada November mendatang. Masa bakti Mulyono sendiri akan berakhir pada tahun ini.

Sebab sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet tumbang, paham komunisme makin terjungkal.

“Yang bisa saya nilai itu zamannya Pak Gatot Nurmantyo yang di era tersebut terjadi sejumlah dinamika isu dan polemik, termasuk pengguliran komunisme dan sebagainya sebab tidak ada persoalan isu komunisme sebagai ancaman nyata di Indonesia,” kata Al Araf.

Mulyono menjabat KSAD sejak 15 Juli 2015. Ia menggantikan Gatot Nurmantyo yang menjadi Panglima TNI. (bin/ayp)

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 07:51 WIB

Bagikan :

Presiden Perlu Memperhatikan Aspek HAM dalam Pergantian KASAD

NAWALA.CO-Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon  KASAD baru.

Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru. Dalam organisasi TNI, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden dalam pembangunan kekuatan maritim (outward looking).

Namun demikian, pemilihan KASAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Karenanya adalah penting di dalam proses pergantian KASAD itu, Presiden perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

Kami menilai calon KASAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, Presiden harus memastikan bahwa KASAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM dan tidak punya potensi menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan lain-lain. Dalam konteks itu, Presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru.

KASAD baru juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI. Proses reformasi TNI yang mulai berlangsung sejak tahun 1998 memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. Namun demikian, proses reformasi TNI belumlah selesai dimana saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.

Dalam hal reformasi birokrasi internal Angkatan Darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mengenai reward and punishment bagi prajurit. Keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk juga perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan institusi Angkatan Darat menjadi institusi yang efektif dan profesional. Perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian utama bagi KASAD yang baru.

Meski di antara agenda reformasi TNI yang disebutkan di atas merupakan domain otoritas sipil untuk mendorong dan menjalankannya, kami menilai dukungan KASAD yang baru sangat penting untuk memastikan agenda reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri.

Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat  tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
(IMPARSIAL, ELSAM, KONTRAS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institut Demokrasi)

 

Bagikan :

Koalisi LSM Desak Jokowi Cari KSAD Tanpa Kepentingan Politik

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta mengenyampingkan kepentingan politik dalam pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru. Jabatan KSAD diketahui tak lama lagi akan ditinggalkan Jenderal TNI Mulyono yang segera purnawirawan akhir tahun ini.

Permintaan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang di dalamnya berisi Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI dan Institute Demokrasi.

Koalisi ini menilai menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019, KSAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Itu disebutkan bisa membuat proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil aman, dan damai.

“Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri,” ujar Deputi Direktur ILR, Erwin Natosmal, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Di tempat sama, Kepala Bidang Biro Kampanye dan Jaringan KontraS menyatakan pihak mereka mengkhawatirkan akan ada politik-politik transaksional dalam pemilihan KSAD baru, sehingga akan sangat sulit bagi presiden yang punya hak prerogatif untuk lepas dari jeratan kepentingan itu.

“Pertarungan politik 2019 itu mempengaruhi dinamika politik di pemilihan KSAD. Itu pasti. Konsekuensinya, presiden sebagai kepala pemerintahan jangan melulu berpikir pergantian KASAD yang dihubungkan dengan pilpres,” tambah Direktur Program Imparsial, Al Araf.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, pemilihan KSAD menjadi penting karena TNI, terutama Angkatan Darat, merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Wahyudi mengatakan TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap bahkan hingga sampai ke desa-desa dan paling dekat dengan rakyat.

“Kalau kita mengenal Babinsa, kalau di level di tingkat kecamatan ada koramil, kemudian ada korem, kodam dan angkatan darat. Artinya dengan struktur yang lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral,” paparnya.

Meski selalu melempar jargon netral, Wahyudi mengatakan pengalaman dari pelaksanaan pemilu di masa lalu sudah menunjukkan bagaimana komando teritorial ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu. KSAD berikutnya yang akan dilantik paling lambat Januari 2019 akan menduduki posisi kunci ini.

Jika kepentingan politik jadi perhatian utama Jokowi dalam memilih, kata Al Araf, TNI AD akan terjebak dalam ruang politik elektoral.

Setidaknya ada 12 nama perwira bintang tiga yang berpotensi meneruskan jabatan Mulyono di kepemimpinan TNI AD.

CNN Indonesia | Selasa, 06/11/2018 05:35 WIB

Bagikan :

Koalisi Sipil Beri Catatan ke Jokowi Soal Pergantian KSAD

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Desember 2018. Koalisi Masyarakat Sipil memberikan beberapa catatan sebelum Presiden Joko Widodo mencari pengganti Mulyono.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, catatan penting bagi Presiden Jokowi adalah calon KSAD merupakan figur yang bersih dari pelanggaran HAM.

“Presiden harus memperhatikan calon pengganti KSAD harus bersih dari pelanggaran HAM,” ujar Al Araf saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 5 November 2018.

Al Araf mengingatkan Jokowi untuk memilih calon KSAD yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu pelanggaran HAM.

Ia mengatakan Jokowi tak boleh memilih calon KSAD yang punya rekam jejak pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menurut dia, jika Jokowi memilih calon yang punya rekam jejak buruk di bidang HAM, maka hal tersebut malah berpotensi menghambat negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

“Jangan sampai presiden memilih calon yang berpotensi menghambat penyelesaian pelanggaran masa lalu, karena calon tersebut mempunyai track record pernah terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Feri Kusuma dari Kontras. Meski pemilihan KSAD merupakan hak prerogatif presiden, namum kata dia, Jokowi harus mencermati rekam jejak para calon KSAD.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial. Kontras, Elsam, Setara Institut, HRWG, ILR, PBHI dan Institut Demokrasi mendesak Jokowi melibatkan Komnas HAM dalam mempertimbangkan calon

“Presiden harus meminta ke Komnas HAM, rekam jejak calon KSAD,” ujar Feri.

Menurut Feri, jika Jokowi memilih KSAD yang berkomitmen terhadap HAM, hal ini akan membantu Jokowi melunasi janji politiknya untuk membongkar pelanggaran HAM masa lalu.

Feri juga meminta Presiden Jokowi tidak membawa pergantian KSAD TNI ke ruang politik, mengingat pergantian itu terjadi saat rangkaian pemilihan presiden 2019. “Ini penting bagi Presiden untuk tidak membawa pergantian KSAD ke ruang politik, ini akan berpotensi menimbulkan konflik baik di internal atau eksternal TNI,” ujarnya.

 

Reporter:

Taufiq Siddiq

Editor:

Juli Hantoro

Senin, 5 November 2018 16:30 WIB

Bagikan :