Pos

Imparsial Minta Jokowi Pilih KSAD Bersih dari Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bijak dalam memilih calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI baru. Mereka mensyaratkan perwira itu tidak boleh terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Paling tidak kami ingin memberi kesan dalam proses pergantian KSAD itu, calon yang masuk adalah calon yang bebas dari pelanggaran HAM,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10) kemarin.

Menurut Al Araf, para calon pengganti KSAD Jenderal Mulyono kemungkinan mulai dipaparkan pada November mendatang. Masa bakti Mulyono sendiri akan berakhir pada tahun ini.

Sebab sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet tumbang, paham komunisme makin terjungkal.

“Yang bisa saya nilai itu zamannya Pak Gatot Nurmantyo yang di era tersebut terjadi sejumlah dinamika isu dan polemik, termasuk pengguliran komunisme dan sebagainya sebab tidak ada persoalan isu komunisme sebagai ancaman nyata di Indonesia,” kata Al Araf.

Mulyono menjabat KSAD sejak 15 Juli 2015. Ia menggantikan Gatot Nurmantyo yang menjadi Panglima TNI. (bin/ayp)

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 07:51 WIB

Bagikan :

Presiden Perlu Memperhatikan Aspek HAM dalam Pergantian KASAD

NAWALA.CO-Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon  KASAD baru.

Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru. Dalam organisasi TNI, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden dalam pembangunan kekuatan maritim (outward looking).

Namun demikian, pemilihan KASAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Karenanya adalah penting di dalam proses pergantian KASAD itu, Presiden perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

Kami menilai calon KASAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, Presiden harus memastikan bahwa KASAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM dan tidak punya potensi menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan lain-lain. Dalam konteks itu, Presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru.

KASAD baru juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI. Proses reformasi TNI yang mulai berlangsung sejak tahun 1998 memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. Namun demikian, proses reformasi TNI belumlah selesai dimana saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.

Dalam hal reformasi birokrasi internal Angkatan Darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mengenai reward and punishment bagi prajurit. Keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk juga perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan institusi Angkatan Darat menjadi institusi yang efektif dan profesional. Perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian utama bagi KASAD yang baru.

Meski di antara agenda reformasi TNI yang disebutkan di atas merupakan domain otoritas sipil untuk mendorong dan menjalankannya, kami menilai dukungan KASAD yang baru sangat penting untuk memastikan agenda reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri.

Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat  tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
(IMPARSIAL, ELSAM, KONTRAS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institut Demokrasi)

 

Bagikan :

Koalisi LSM Desak Jokowi Cari KSAD Tanpa Kepentingan Politik

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta mengenyampingkan kepentingan politik dalam pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru. Jabatan KSAD diketahui tak lama lagi akan ditinggalkan Jenderal TNI Mulyono yang segera purnawirawan akhir tahun ini.

Permintaan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang di dalamnya berisi Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI dan Institute Demokrasi.

Koalisi ini menilai menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019, KSAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Itu disebutkan bisa membuat proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil aman, dan damai.

“Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri,” ujar Deputi Direktur ILR, Erwin Natosmal, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Di tempat sama, Kepala Bidang Biro Kampanye dan Jaringan KontraS menyatakan pihak mereka mengkhawatirkan akan ada politik-politik transaksional dalam pemilihan KSAD baru, sehingga akan sangat sulit bagi presiden yang punya hak prerogatif untuk lepas dari jeratan kepentingan itu.

“Pertarungan politik 2019 itu mempengaruhi dinamika politik di pemilihan KSAD. Itu pasti. Konsekuensinya, presiden sebagai kepala pemerintahan jangan melulu berpikir pergantian KASAD yang dihubungkan dengan pilpres,” tambah Direktur Program Imparsial, Al Araf.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, pemilihan KSAD menjadi penting karena TNI, terutama Angkatan Darat, merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Wahyudi mengatakan TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap bahkan hingga sampai ke desa-desa dan paling dekat dengan rakyat.

“Kalau kita mengenal Babinsa, kalau di level di tingkat kecamatan ada koramil, kemudian ada korem, kodam dan angkatan darat. Artinya dengan struktur yang lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral,” paparnya.

Meski selalu melempar jargon netral, Wahyudi mengatakan pengalaman dari pelaksanaan pemilu di masa lalu sudah menunjukkan bagaimana komando teritorial ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu. KSAD berikutnya yang akan dilantik paling lambat Januari 2019 akan menduduki posisi kunci ini.

Jika kepentingan politik jadi perhatian utama Jokowi dalam memilih, kata Al Araf, TNI AD akan terjebak dalam ruang politik elektoral.

Setidaknya ada 12 nama perwira bintang tiga yang berpotensi meneruskan jabatan Mulyono di kepemimpinan TNI AD.

CNN Indonesia | Selasa, 06/11/2018 05:35 WIB

Bagikan :

Koalisi Sipil Beri Catatan ke Jokowi Soal Pergantian KSAD

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Desember 2018. Koalisi Masyarakat Sipil memberikan beberapa catatan sebelum Presiden Joko Widodo mencari pengganti Mulyono.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, catatan penting bagi Presiden Jokowi adalah calon KSAD merupakan figur yang bersih dari pelanggaran HAM.

“Presiden harus memperhatikan calon pengganti KSAD harus bersih dari pelanggaran HAM,” ujar Al Araf saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 5 November 2018.

Al Araf mengingatkan Jokowi untuk memilih calon KSAD yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu pelanggaran HAM.

Ia mengatakan Jokowi tak boleh memilih calon KSAD yang punya rekam jejak pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menurut dia, jika Jokowi memilih calon yang punya rekam jejak buruk di bidang HAM, maka hal tersebut malah berpotensi menghambat negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

“Jangan sampai presiden memilih calon yang berpotensi menghambat penyelesaian pelanggaran masa lalu, karena calon tersebut mempunyai track record pernah terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Feri Kusuma dari Kontras. Meski pemilihan KSAD merupakan hak prerogatif presiden, namum kata dia, Jokowi harus mencermati rekam jejak para calon KSAD.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial. Kontras, Elsam, Setara Institut, HRWG, ILR, PBHI dan Institut Demokrasi mendesak Jokowi melibatkan Komnas HAM dalam mempertimbangkan calon

“Presiden harus meminta ke Komnas HAM, rekam jejak calon KSAD,” ujar Feri.

Menurut Feri, jika Jokowi memilih KSAD yang berkomitmen terhadap HAM, hal ini akan membantu Jokowi melunasi janji politiknya untuk membongkar pelanggaran HAM masa lalu.

Feri juga meminta Presiden Jokowi tidak membawa pergantian KSAD TNI ke ruang politik, mengingat pergantian itu terjadi saat rangkaian pemilihan presiden 2019. “Ini penting bagi Presiden untuk tidak membawa pergantian KSAD ke ruang politik, ini akan berpotensi menimbulkan konflik baik di internal atau eksternal TNI,” ujarnya.

 

Reporter:

Taufiq Siddiq

Editor:

Juli Hantoro

Senin, 5 November 2018 16:30 WIB

Bagikan :

Komnas HAM Temukan Adanya Kekerasan Seksual Dalam Kasus Rumoh Geudong di Aceh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komnas HAM menemukan terjadi beberapa kasus kekerasan seksual berdasarkan hasil penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, Rumoh Geudong di Aceh.

Ketua Tim Penyelidik Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, mengungkapkan ada lima kasus kekerasan yang ditemukan sebagai dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

Lima unsur yakni perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penyiksaan, pembunuhan, penghilangan orang secara paksa dan perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang

“Kejahatan kekerasan seksual ini yang menurut korban dan orang Aceh pada umumnya ini yang paling parah dan ini salah satu temuan utama. Kekerasan seksual bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki,” ujar Choirul di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2018).

 

Choirul mengungkapkan bahwa kelima unsur kekerasan itu merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan secara sistematis pemerintahan saat itu yakni menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989-1998.

“Kami sudah periksa 65 saksi. Kami perkirakan jumlah korbannya itu lebih dari jumlah saksi itu,” ungkap Choirul.

Penyelidikan ini, menurut Choirul menggunakan skema pro justicia setelah diputuskan dalam paripurna Komnas HAM pada 20 Agustus 2018.

Delapan hari kemudian pihaknya mengirimkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung yang berperan sebagai penyidik.

 

Bagikan :

Komnas HAM Buka Dokumen Pelanggaran ‘Rumah Geudong’

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah selesai menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa ‘Rumah Geudong’ di Aceh. Komisioner HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan pihaknya pun sudah menyerahkan dokumen tersebut kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

“Per tanggal 28 Agustus 2018 sudah kami serahkan ke Kejaksaan. Semoga bisa naik ke penyidikan,” kata Anam di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, Minggu (9/9).

Anam menjelaskan setidaknya ada lima peristiwa dugaan kejahatan HAM di Aceh dalam kurun waktu 1989-2004. Kasus Rumah Geudong sendiri disebutnya terjadi pada kurun 1989-2004 itu dianggap telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM.

Unsur sistematisnya, kata Anam, bermula dari kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM). Pada operasi ini, banyak aparat yang ditaruh di pos banyak level mulai dari kecamatan dan desa banyak tempat.

“Salah satu yang paling populer adalah Rumah Geudong. Sekitar tahun 1998 (mantan Jaksa Agung) Baharuddin Lopa datang dan Rumah Geudongnya dibakar,” ujar dia.

Komnas HAM Buka Dokumen Pelanggaran 'Rumah Geudong'M Choirul Anam. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Rumah Geudong adalah bangunan biasa yang digunakan ABRI (sekarang TNI) sebagai pos strategis dan taktis untuk mengejar anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Celakanya, banyak orang yang disebut bukan anggota GAM malah dieksekusi aparat saat itu.

“Malah yang disasar adalah tokoh hingga tetangga yang mengenal (GAM) untuk memberikan informasi di mana mereka, di mana logistik, persenjataan dan pelatihan (GAM),” ungkap dia.

Para sipil itu, sambungnya, diketahui mendapat siksaan jika tidak memberikan informasi yang diinginkan. Mereka diakui menjadi objek fitnah oleh aparat setempat pula.

“Kalau mereka enggak memberikan informasi maka mendapat penyiksaan sangat parah. Mereka asal difitnah,” ujar dia.

Selanjutnya, Rumah Geudong juga menjadi sentral penyiksaan para sipil. Ada tempat-tempat penyiksaan lainnya, namun Rumah Geudong adalah tempat menjadi pusat dari beberapa titik lokasi di Aceh.

“Penyiksaan di sini lebih kejam. Makanya dokumen ini kami kasih judul Rumah Geudong dan pos statis lainnya,” ungkap Anam.

Penyelidik Utama dari Komnas HAM yang juga hadir di sana, Rima Purnama Salim mengatakan banyak kejahatan seksual mewarnai peristiwa di Rumah Geudong.

“Ada banyak yang diperkosa mereka bilang kalau disiksa fisik enggak akan tumbang, tapi mereka mendapat pelecehan seksual,” kata Rima di Kantor Imparsial Jakarta, Minggu (9/9).

Bentuk pelecehan lain yang disebutkan diterima warga sipil dan tercantum dalam dokumen ‘Peristiwa Rumah Geudong Aceh 1989-1998’ adalah pelucutan pakaian.

“Para perempuan dibawa dengan menggunakan ‘you can see‘ dan celana sangat minim… dan dipaksa mengaku (keberadaan GAM),” ujar Rima.

Rima pun menerangkan dari hasil investigasi, mereka mendapatkan keterangan bahwa pelecehan seksual pun dialami lelaki sipil.

Dalam kasus tersebut, Choirul Anam mengatakan Komnas HAM sudah memeriksa setidaknya 65 saksi selama sekitar delapan bulan terakhir. Dari itu semua, katanya, Komnas HAM menemukan setidaknya ada lima jenis kejahatan selama DOM di Aceh.

“Ada 5 element of crime mulai dari kekerasan seksual, perampasan kemerdekaan, pembunuhan dan penyiksaan,” ujar Anam.

Desakan Masyarakat Sipil

Atas temuan Komnas HAM soal peristiwa Rumah Geudong tersebut, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Lembaga HAM Imparsial kompak meminta pertanggungjawaban dari pimpinan militer pada masa tersebut.

“Kopassus sangat perlu dimintai keterangan karena terlibat langsung 1989-1998. Pimpinan operasi perlu dimintai keterangan yakni Prabowo Subianto komandan jenderal 1995-1998,” kata Direktur Imparsial Al Araf.

Araf menjelaskan harus ada keterangan dari Prabowo, terlebih mengingat Prabowo sedang menghadapi kontestasi pemilu. Dia juga meminta penyelenggara pemilu memperhatikan proses hukum yang kini tengah berjalan.

“Harus ada keterangan lebih jelas dugaan keterlibatan komandan dalam peristiwa ini. Secara umum saya ingin mengatakan pihak yang bertanggung jawab pada akhirnya perlu dimintai keterangan,” terang dia.

Senada, perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Ferry Malik pun menyampaikan tuntutan serupa. Tak hanya itu, ia pun menuntut panglima ABRI kala itu pun menyampaikan penjelasan sebagai pertanggungjawaban.

“Kebanyakan yang ambil tindakan adalah prajutitnya dari baret merah. Panglima ABRI waktu itu adalah Wiranto yang bertanggung jawab penuh,” ujar Ferry yang pula mengaku sebagai warga Aceh tersebut.

Ferry mengatakan Wiranto adalah pihak yang meminta status DOM dicabut.

“Tapi pencabutan DOM kemudian bukan artinya dia sosok menghentikan kekerasan. Pasca kebijakan DOM, Wiranto mengirimkan pasukan hampir setiap hari pascareformasi ’98 yang menimbulkam peristiwa besar muncul,” ujar dia.

Atas permintaan pertanggungjawaban tersebut, CNNIndonesia.com belum mendapatkan tanggapan dari Prabowo maupun Wiranto atas tuduhan itu.

Bagikan :

Imparsial Minta Pimpinan Operasi Militer Dimintai Keterangan terkait Rumah Geudong

NASIONAL-Jakarta: Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) Kontras dan Imparsial meminta Prabowo Subianto dan Wiranto diperiksa terkait dugaan pelanggaran HAM di Rumah Geudong, Aceh selama periode 1989-1998. Pada periode itu Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Wiranto sebagai Panglima ABRI.

“Kopassus sangat perlu dimintai keterangan karena terlibat langsung 1989-1998. Pimpinan operasi perlu dimintai keterangan yakni Prabowo Subianto komandan jendral 1995-1998,” kata Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 9 September 2018.

Al Araf menilai keterangan Prabowo sangat dibutuhkan. Kekerasan di Rumah Geudong yang diduga dilakukan oknum Kopassus yang saat itu tergabung dalam operasi jaringan merah.

“Harus ada keterangan lebih jelas dugaan keterlibatan komandan dalam peristiwa ini. Secara umum saya ingin mengatakan pihak yang bertanggung jawab pada akhirnya perlu dimintai keterangan,” terang dia.

Peneliti Kontras Ferry Malik mengatakan banyak pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden Rumah Geudong. Terutama anak buah yang dipimpin Prabowo dan Panglima ABRI saat itu, Wiranto.

“Kebanyakan yang ambil tindakan adalah prajuritnya dari baret merah. Panglima ABRI waktu itu adalah Wiranto yang bertanggung jawab penuh,” ujar dia.

Saat itu, Prabowo adalah pihak yang menyampaikan Darurat Operasi Militer (DOM) harus dilaksanakan di Aceh. Sementara Wiranto adalah pihak yang meminta status DOM dicabut.

“Tapi pencabutan DOM kemudian bukan artinya dia (Wiranto) sosok menghentikan kekerasan. Pasca kebijakan DOM, Wiranto mengirimkan pasukan hampir setiap hari pasca reformasi 98 yang menimbulkam peristiwa besar muncul,” ujar dia.

Al Araf berharap Kejaksaan Agung punya nyali berani menyelidiki kasus ini. Mengingat banyak korban dan saksi yang masih hidup dan peristiwa 1989 diketahui sebagian besar masyarakat Aceh.

“Sehingga tidak ada dalih persoalan teknis hukum yang dijadikan alasan kejaksaan agung untuk tidak memproses kasus ini. Jaksa Agung harus proaktif,” pungkasnya.

Bagikan :

Koalisi Keadilan untuk Munir Desak Aktor Utama Segera Diungkap

Liputan6.com, Jakarta – Koalisi Keadilan untuk Munir mengkiritik bebasnya Pollycaprus Budihari Priyanto, terpidana pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, setelah divonis 14 tahun penjara. Sebab, Pollycarpus yang mendapatkan banyak remisi, tidak mampu mengungkap dalang di balik pembunuhan Munir.

“Faktanya, pelaku utamanya dan dugaan melibatkan fasilitas negara juga belum diadili. Padahal, Presiden beberapa kali menyatakan akan menyelesaikan tapi juga tidak ada kelanjutan,” ujar Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Tak hanya itu, Koalisi Keadilan untuk Munir juga mendesak pemerintah untuk segera membuka data Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir yang sebelumnya telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Putri, negara wajib menyelesaikan kasus Munir hingga dalang utama di balik kasus pelanggaran HAM tersebut terungkap.

“Kami menilai dengan bebas murninya Pollycarpus selaku aktor lapangan bukan berarti negara telah selesai dalam proses pengungkapan kasus Munir. Negara memiliki kewajiban menuntaskan aktor utamanya,” jelas Putri.

Adapun Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari Kontras, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, dan Amnesty International Indonesia. Selain itu, ada pula Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR), dan Suciwati.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat, Krismono sebelumnya mengatakan Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bebas murni hari ini. Pollycarpus merupakan mantan pilot maskapai Garuda Indonesia yang dinyatakan terbukti bersalah atas meninggalnya Munir pada 7 September 2004.

Ia divonis oleh majelis hakim yang dipimpin Tjitut Sutiyarso selama 14 tahun penjara. Selama menjalani masa hukuman, Pollycarpus mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan sebanyak 51 bulan 80 hari.

 

29 Agu 2018, 19:26 WIB

Bagikan :

Pollycaprus bebas, Koalisi Keadilan untuk Munir desak negara ungkap aktor utama

Merdeka.com – Koalisi Keadilan untuk Munir mengkiritik bebasnya Pollycaprus Budihari Priyanto, terpidana pembunuhan aktivis hak azasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, setelah divonis 14 tahun penjara. Sebabnya, Pollycarpus yang mendapatkan banyak remisi, tidak mampu mengungkap dalang di balik pembunuhan Munir.

“Faktanya pelaku utamanya dan dugaan melibatkan fasilitas negara juga belum diadili. Padahal Presiden beberapa kali menyatakan akan menyelesaikan tapi juga tidak ada kelanjutan,” ujar Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).

Tak hanya itu, Koalisi Keadilan untuk Munir juga mendesak pemerintah untuk segera membuka Tim Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TFKMM) yang sebelumnya telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Putri, negara wajib menyelesaikan kasus Munir hingga dalang utama di balik kasus pelanggaran HAM tersebut terungkap.

“Kami menilai dengan bebas murninya Pollycarpus selaku aktor lapangan bukan berarti negara telah selesai dalam proses pengungkapan kasus Munir. Negara memiliki kewajiban menuntaskan aktor utamanya,” jelasnya.

Adapun Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari KontraS, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, dan Amnesty International Indonesia. Selain itu, Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR), dan Suciwati.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jawa Barat, Krismono sebelumnya mengatakan Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bebas murni hari ini. Pollycarpus merupakan mantan pilot maskapai Garuda Indonesia yang dinyatakan terbukti bersalah atas meninggalnya Munir pada 7 September 2004.

Dia divonis oleh Majelis Hakim Tjitut Sutiyarso selama 14 tahun penjara. Selama menjalani masa hukuman, Pollycarpus mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan sebanyak 51 bulan 80 hari.

 

Rabu, 29 Agustus 2018 16:36Reporter : Merdeka

Bagikan :

Pembunuh Munir Bebas, Jokowi Didesak Umumkan Isi Dokumen TPF

Pollycarpus, yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir bebas hari ini.
tirto.id – Sejumlah kelompok aktivis HAM mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyampaikan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. Jokowi juga diminta segera memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan proses hukum terhadap kasus Munir. Hal itu berdasarkan fakta yang muncul dan yang belum terungkap dalam laporan TPF.

Hal tersebut merespons bebasnya Pollycarpus Budihari Priyanto hari ini, 29 Agustus 2018, yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Sebelumnya Pollycarpus divonis 14 tahun meski hanya melewati total delapan tahun. Pada 2014 Pollycarpus juga diberi pembebasan bersyarat dari Kemenkumham.

“Bebasnya Pollycarpus bukan tanpa kritik, mengingat dia bukan saja mendapat remisi yang berlimpah, yaitu empat tahun, enam bulan, dan 20 hari, tapi juga tetap tidak mampu mengungkapkan siapa dalang dibalik pembunuh Munir,” kata Bhatara Ibnu Reza dari Imparsial, kepada Tirto, Rabu (29/8/18).

Imparsial merupakan salah satu lembaga yang menuntut ke Presiden Joko Widodo, selain KontaS, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty Internasional Indonesia, Setara Institute, AJAR, hingga Suciwati—istri Munir.

“Dengan bebasnya Pollycarpus, tentu masih menyisakan sebuah kekecewaan mengingat negara hanya mampu mengadili pelaku-pelaku lapangan yang terlibat dalam pembunuhan, namun tidak dalang-dalang di belakangnya,” lanjut Bhatara.

Ketidakjelasan pengungkapan kasus Munir, kata Bhatara, menunjukkan bahwa negara melalui mekanisme hukumnya belum mampu memberikan rasa keadilan terhadap istri dan keluarga korban.

Tim Pencari Fakta (TPF) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004. TPF dibentuk pemerintahan Presiden SBY, setelah adanya desakan dari berbagai kalangan agar menelusuri dugaan kejanggalan kematian Munir.

TPF dibentuk guna membantu kepolisian mengusut keterlibatan oknum di lingkungan direksi PT Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN). Bahkan saat itu, pengungkapan kasus pembunuhan Munir masuk dalam agenda 100 hari kerja Presiden SBY.

Laporan yang tuntas pada Juni 2005, ternyata tak pernah dibuka ke publik. Lebih parah lagi, laporan lengkap TPF itu hilang di Kemensetneg. Ironinya, hilangnya laporan itu baru diketahui pada pertengahan Februari 2016. Ketika itu KontraS mendatangi kantor Sekretariat Negara buat meminta penjelasan dan mendesak segera dilakukannya pengumuman hasil laporan TPF.

Oleh: Haris Prabowo – 29 Agustus 2018
Bagikan :