Pos

13 Tahun Munir, Aktivis Desak Jokowi Buka Hasil Investigasi TPF

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Hendardi, menilai tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah waktu yang tepat untuk membuka hasil temuan TPF. Menurut dia, ini untuk memenuhi janji politik Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM berat, termasuk dalam kasus Munir.

“Tahun ini paling pas untuk menyelesaikan kasus Munir dan kasus lainnya, karena pada tahun keempat sudah mulai (fokus) pilpres lagi,” kata Hendardi, yang juga Ketua Setara Institute, di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Rabu 6 September 2017. Jika tidak segera dibuka, kata dia, anggapan Presiden untuk menghindari kasus ini akan muncul.

Menurut Hendardi, Presiden Jokowi harus segera membuka dan mengumumkan kepada publik hasil temuan TPF. Sebab, pengumuman hasil TPF tersebut menjadi langkah pertama agar Jokowi bisa menentukan langkah penyelesaian berikutnya. “Jangan dipolitisir, tetapi ini bisa ditindaklanjuti untuk memperlihatkan komitmen pemerintah,” ujarnya.

Hendardi menilai kasus Munir adalah kasus yang paling mudah untuk penyelesaiannya karena saksi dan bukti yang masih ada. “Asal ada kemauan politik,” kata dia. Ia meminta dinamika politik menjelang Pemilihan Umum dijadikan alasan untuk menghindari penyelesaian kasus HAM.

Direktur Imparsial Al Araf sependapat. Menurut dia, sudah waktunya Presiden berfokus pada penyelesaian pelanggaran HAM setelah pada dua tahun sebelumnya berfokus pada konsolidasi politik dan pembangunan ekonomi. “Maka di tahun ketiga dan keempat presiden harus fokus dalam penegakan hukum dan HAM,” kata Araf.

Menurut dia, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga berdampak pada elektabilitas Jokowi yang diprediksi bakal kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Jika tidak, kata dia, bukan hal mustahil isu HAM akan digunakan kompetitornya dalam Pemilu 2019. “Itu akan mengurangi elektabilitas Jokowi. Apalagi 2014, isu HAM menjadi isu yang diusung oleh Jokowi dalam kampanye 2014,” kata dia.

Al Araf berharap adanya komitmen politik Presiden Jokowi untuk membuka hasil temuan TPF Munir ini. Tujuannya, agar tidak menjadi preseden buruk di masa mendatang dan memastikan peristiwa serupa tak terulang.”Bahaya sekali kalau dalam negara demokrasi ada pelaku pembunuhan yang kemudian bebas berkeliaran,” ujarnya.

ARKHELAUS W.

Bagikan :

Jika Tak Selesaikan Kasus Munir, Jokowi Kehilangan Pemilih

Suara.com-Presiden Joko Widodo didesak segera selesaikan pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM, Said Munir Thalib, sebelum periode pemerintahan sekarang selesai tahun 2019.

“Oleh karena itu Presiden Joko Widodo harus memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan kasus Munir. Karena sudah tiga tahun masa pemerintahannya sehingga sudah saatnya menjadi prioritas pemerintah,” kata Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).

Jokowi, katanya, harus menjawab kecurigaan pada orang-orang yang ada di sekitarnya tidak benar dengan cara mengungkap siapa sesungguhnya yang terlibat pembunuhan Munir.

Ia juga mengingatkan Jokowi pada janjinya saat kampanye sebagai calon Presiden, yaitu berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus HAM yang pernah terjadi sebelumnya.

“Janji politik Jokowi saat kampanye pemilu 2014 tentu menjadi sesuatu yang harus direalisasikan,” ujar Al Araf.

Menurut dia selama tiga tahun memimpin pemerintah, Jokowi sudah melakukan berbagai hal, seperti di tahun pertama konsolidasi politik, tahun kedua menjaga kestabilan ekonomi, maka di tahun ketiga dan keempat harus realisasikan janji menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

“Oleh karena itu, menurut saya Presiden harus memprioritaskan kasus pelanggaran HAM, salah satunya kasus Munir. Dengan cara itu Presiden bisa membuktikan janji politiknya direalisasikan,” tutur Al Araf.

Apabila Jokowi tidak merealisasikan janji, kata dia, hal ini akan menjadi pukulan menjelang pilpres 2019. Sebab, kata dia, sebagian pemilih Jokowi di pemilu 2014 lalu merupakan kontra Prabowo Subianto.

“Kalau pemerintahan Nokowi tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, salah satunya kasus Munir, saya rasa sebagian dari pemilih Jokowi akan mengambil pilihan lain dalam kontestasi pemilu 2019,” kata Al Araf.

“Itu Akan mengurangi elektabilitas Presiden Jokowi. Apalagi 2014, isu HAM menjadi isu yang diusung oleh Jokowi dalam kampanye 2014,” Al Araf menambahkan.

 

 

 

Siswanto | Dian Rosmala
Rabu, 06 September 2017 | 18:54 WIB
Bagikan :

Mantan Anggota TPF Munir Kecewa Temuan Tak Ditindaklanjuti Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan anggota tim pencari fakta untuk kasus Munir Said Thalib, Tini Hadad, menyatakan kekecewaannya atas respons pemerintahan Joko Widodo yang tak kunjung menindaklanjuti temuan TPF. Menurut dia, hingga kini tak ada pertanda kasus Munir akan kembali dibuka.

“Kami, mantan anggota TPF, merasa pekerjaan kami menjadi sia-sia karena ini tidak dibuka,” katanya di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IV, Jakarta Selatan, Rabu, 6 September 2017.


Padahal, menurut Tini, TPF kasus Munir telah mengumpulkan dan menyajikan data dengan serius. Ia memastikan dokumen fakta atas terbunuhnya kasus Munir telah dibuat secara hati-hati dengan sejumlah bukti yang kuat. “Meskipun sejumlah lembaga negara menolak bekerja sama dengan tim untuk membeberkan fakta seputar peristiwa pembunuhan,” ucapnya.

Tini pun mempertanyakan isu hilangnya dokumen TPF Munir yang sempat mengemuka. “Agak membingungkan jika Sesneg bilang itu hilang. Ini memperlihatkan manajemen pemerintah tidak benar juga,” ujarnya. Padahal seharusnya temuan TPF itu aman dan bisa dibuka kepada publik.

Sementara itu, mantan Ketua TPF untuk Kasus Munir, Marsudi Hanafi, mengatakan masih ada fakta yang perlu dibuka berkaitan dengan tewasnya Munir. Dia menyebut sejumlah nama, seperti pilot Garuda Indonesia, Pollycarpus, dan mantan Presiden Direktur Garuda Indonesia, Indra Setiawan, telah dijerat atas keterlibatan dalam pembunuhan Munir.

“Ini belum sepenuhnya tuntas dan masih ada yang tersembunyi,” kata Marsudi. Menurut dia, perlu ada kemauan politik dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan dan menuntaskan kasus ini.

Besok akan menjadi peringatan ke-13 tahun tewasnya Munir. Aktivis HAM itu tewas di pesawat dalam perjalanannya menuju Belanda pada 7 September 2004. Saat dilakukan autopsi, ditemukan senyawa arsenik dalam tubuh Munir. Belakangan muncul fakta bahwa Munir telah dibunuh karena selama ini dianggap kritis terhadap pemerintah.


ARKHELAUS W.

Bagikan :

“Bahaya Sekali Kalau Pembunuh Munir Bebas Berkeliaran”

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo harus memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

Penuntasan kasus Munir, kata Al Araf, bukan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan keluarga korban, tetapi juga jaminan dari pemerintah bahwa peristiwa serupa tidak berulang.

“Presiden harus mengungkapkan kasus ini hingga tuntas karena kepentingan membuka kasus ini bukan hanya untuk keluarga Munir tapi untuk memastikan bahwa peristiwa semacam ini tidak akan terulang,” ujar Al Araf saat ditemui di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

“Bahaya sekali kalau dalam negara demokrasi ada pelaku pembunuhan yang kemudian bebas berkeliaran,” kata dia.

Desakan untuk menuntaskan kasus Munir, lanjut Al Araf, seharusnya menjadi perhatian pemerintahan saat ini.

Pasalnya, memasuki tahun ketiga masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang dituntaskan, sebagaimana janji politik Jokowi saat kampanye pemilu 2014 lalu.

“Presiden Joko Widodo harus memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan kasus Munir karena sudah tiga tahun masa pemerintahannya sehingga sudah saatnya menjadi prioritas pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, menurut Al Araf, Presiden Jokowi memiliki kepentingan untuk menuntaskan kasus Munir sebagai jawaban atas tuduhan yang dialamatkan kepada Jokowi.

Kalangan masyarakat sipil pegiat HAM menilai, selama ini Presiden Jokowi dikelilingi oleh orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Kalau hingga akhir tahun 2019 pemerintah Jokowi tidak menyelesaikan kasus ini maka benar adanya bahwa orang-orang di lingkaran Presiden Jokowi yang diduga kuat terlibat di kasus Munir,” kata Al Araf.

“Oleh karenanya presiden harus menjawab bahwa dugaan Presiden dekat dengan pelaku, dengan cara menyelesaikan kasus Munir ini di tahun depan,” tuturnya.

Munir dibunuh dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam di atas pesawat Garuda Indonesia pada 7 September 2004.

Namun setelah 13 tahun berlalu, pemerintah belum bisa mengungkap siapa dalang pembunuhan Munir.

 

 

Kristian Erdianto
Kompas.com – 06/09/2017, 16:54 WIB
Bagikan :