Pos

Imparsial Minta Jokowi Pilih KSAD Bersih dari Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bijak dalam memilih calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI baru. Mereka mensyaratkan perwira itu tidak boleh terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Paling tidak kami ingin memberi kesan dalam proses pergantian KSAD itu, calon yang masuk adalah calon yang bebas dari pelanggaran HAM,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10) kemarin.

Menurut Al Araf, para calon pengganti KSAD Jenderal Mulyono kemungkinan mulai dipaparkan pada November mendatang. Masa bakti Mulyono sendiri akan berakhir pada tahun ini.

Sebab sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet tumbang, paham komunisme makin terjungkal.

“Yang bisa saya nilai itu zamannya Pak Gatot Nurmantyo yang di era tersebut terjadi sejumlah dinamika isu dan polemik, termasuk pengguliran komunisme dan sebagainya sebab tidak ada persoalan isu komunisme sebagai ancaman nyata di Indonesia,” kata Al Araf.

Mulyono menjabat KSAD sejak 15 Juli 2015. Ia menggantikan Gatot Nurmantyo yang menjadi Panglima TNI. (bin/ayp)

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 07:51 WIB

Bagikan :

Presiden Perlu Memperhatikan Aspek HAM dalam Pergantian KASAD

NAWALA.CO-Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon  KASAD baru.

Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru. Dalam organisasi TNI, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden dalam pembangunan kekuatan maritim (outward looking).

Namun demikian, pemilihan KASAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Karenanya adalah penting di dalam proses pergantian KASAD itu, Presiden perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

Kami menilai calon KASAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, Presiden harus memastikan bahwa KASAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM dan tidak punya potensi menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan lain-lain. Dalam konteks itu, Presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru.

KASAD baru juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI. Proses reformasi TNI yang mulai berlangsung sejak tahun 1998 memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. Namun demikian, proses reformasi TNI belumlah selesai dimana saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.

Dalam hal reformasi birokrasi internal Angkatan Darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mengenai reward and punishment bagi prajurit. Keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk juga perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan institusi Angkatan Darat menjadi institusi yang efektif dan profesional. Perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian utama bagi KASAD yang baru.

Meski di antara agenda reformasi TNI yang disebutkan di atas merupakan domain otoritas sipil untuk mendorong dan menjalankannya, kami menilai dukungan KASAD yang baru sangat penting untuk memastikan agenda reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri.

Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat  tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
(IMPARSIAL, ELSAM, KONTRAS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institut Demokrasi)

 

Bagikan :

Koalisi LSM Desak Jokowi Cari KSAD Tanpa Kepentingan Politik

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta mengenyampingkan kepentingan politik dalam pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru. Jabatan KSAD diketahui tak lama lagi akan ditinggalkan Jenderal TNI Mulyono yang segera purnawirawan akhir tahun ini.

Permintaan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang di dalamnya berisi Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI dan Institute Demokrasi.

Koalisi ini menilai menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019, KSAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Itu disebutkan bisa membuat proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil aman, dan damai.

“Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri,” ujar Deputi Direktur ILR, Erwin Natosmal, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Di tempat sama, Kepala Bidang Biro Kampanye dan Jaringan KontraS menyatakan pihak mereka mengkhawatirkan akan ada politik-politik transaksional dalam pemilihan KSAD baru, sehingga akan sangat sulit bagi presiden yang punya hak prerogatif untuk lepas dari jeratan kepentingan itu.

“Pertarungan politik 2019 itu mempengaruhi dinamika politik di pemilihan KSAD. Itu pasti. Konsekuensinya, presiden sebagai kepala pemerintahan jangan melulu berpikir pergantian KASAD yang dihubungkan dengan pilpres,” tambah Direktur Program Imparsial, Al Araf.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, pemilihan KSAD menjadi penting karena TNI, terutama Angkatan Darat, merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Wahyudi mengatakan TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap bahkan hingga sampai ke desa-desa dan paling dekat dengan rakyat.

“Kalau kita mengenal Babinsa, kalau di level di tingkat kecamatan ada koramil, kemudian ada korem, kodam dan angkatan darat. Artinya dengan struktur yang lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral,” paparnya.

Meski selalu melempar jargon netral, Wahyudi mengatakan pengalaman dari pelaksanaan pemilu di masa lalu sudah menunjukkan bagaimana komando teritorial ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu. KSAD berikutnya yang akan dilantik paling lambat Januari 2019 akan menduduki posisi kunci ini.

Jika kepentingan politik jadi perhatian utama Jokowi dalam memilih, kata Al Araf, TNI AD akan terjebak dalam ruang politik elektoral.

Setidaknya ada 12 nama perwira bintang tiga yang berpotensi meneruskan jabatan Mulyono di kepemimpinan TNI AD.

CNN Indonesia | Selasa, 06/11/2018 05:35 WIB

Bagikan :

“Presiden Perlu Memperhatikan Aspek HAM dalam Pergantian KASAD”

Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon  KASAD baru.

 

Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru. Dalam organisasi TNI, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden dalam pembangunan kekuatan maritim (outward looking)

 

Namun demikian, pemilihan KASAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya karenanya adalah penting di dalam proses pergantian KASAD itu Presiden perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

 

Kami menilai calon KASAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, Presiden harus memastikan bahwa KASAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM dan tidak punya potensi mengahambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan lain-lain. Dalam konteks itu, Presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru.

 

KASAD baru juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI. Proses reformasi TNI yang mulai berlangsung sejak tahun 1998 memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. Namun demikin, proses reformasi TNI belumlah selesai dimana saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.

 

Dalam hal reformasi birokrasi internal Angkatan Darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mengenai reward and punishment bagi prajurit. Keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk juga perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan institusi Angkatan Darat menjadi institusi yang efektif dan profesional. Perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian utama bagi KASAD yang baru.

 

Meski di antara agenda reformasi TNI yang disebutkan di atas merupakan domain otoritas sipil untuk mendorong dan menjalankannya, kami menilai dukungan KASAD yang baru sangat penting untuk memastikan agenda reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

 

Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri. Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat  tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

 

Jakarta, 5 November 2018

 

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
(IMPARSIAL, ELSAM, KONTRAS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institut Demokrasi)
 

Bagikan :

Koalisi Keadilan untuk Munir Desak Aktor Utama Segera Diungkap

Liputan6.com, Jakarta – Koalisi Keadilan untuk Munir mengkiritik bebasnya Pollycaprus Budihari Priyanto, terpidana pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, setelah divonis 14 tahun penjara. Sebab, Pollycarpus yang mendapatkan banyak remisi, tidak mampu mengungkap dalang di balik pembunuhan Munir.

“Faktanya, pelaku utamanya dan dugaan melibatkan fasilitas negara juga belum diadili. Padahal, Presiden beberapa kali menyatakan akan menyelesaikan tapi juga tidak ada kelanjutan,” ujar Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Tak hanya itu, Koalisi Keadilan untuk Munir juga mendesak pemerintah untuk segera membuka data Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir yang sebelumnya telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Putri, negara wajib menyelesaikan kasus Munir hingga dalang utama di balik kasus pelanggaran HAM tersebut terungkap.

“Kami menilai dengan bebas murninya Pollycarpus selaku aktor lapangan bukan berarti negara telah selesai dalam proses pengungkapan kasus Munir. Negara memiliki kewajiban menuntaskan aktor utamanya,” jelas Putri.

Adapun Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari Kontras, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, dan Amnesty International Indonesia. Selain itu, ada pula Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR), dan Suciwati.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat, Krismono sebelumnya mengatakan Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bebas murni hari ini. Pollycarpus merupakan mantan pilot maskapai Garuda Indonesia yang dinyatakan terbukti bersalah atas meninggalnya Munir pada 7 September 2004.

Ia divonis oleh majelis hakim yang dipimpin Tjitut Sutiyarso selama 14 tahun penjara. Selama menjalani masa hukuman, Pollycarpus mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan sebanyak 51 bulan 80 hari.

 

29 Agu 2018, 19:26 WIB

Bagikan :

Pollycaprus bebas, Koalisi Keadilan untuk Munir desak negara ungkap aktor utama

Merdeka.com – Koalisi Keadilan untuk Munir mengkiritik bebasnya Pollycaprus Budihari Priyanto, terpidana pembunuhan aktivis hak azasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, setelah divonis 14 tahun penjara. Sebabnya, Pollycarpus yang mendapatkan banyak remisi, tidak mampu mengungkap dalang di balik pembunuhan Munir.

“Faktanya pelaku utamanya dan dugaan melibatkan fasilitas negara juga belum diadili. Padahal Presiden beberapa kali menyatakan akan menyelesaikan tapi juga tidak ada kelanjutan,” ujar Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (29/8).

Tak hanya itu, Koalisi Keadilan untuk Munir juga mendesak pemerintah untuk segera membuka Tim Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TFKMM) yang sebelumnya telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Putri, negara wajib menyelesaikan kasus Munir hingga dalang utama di balik kasus pelanggaran HAM tersebut terungkap.

“Kami menilai dengan bebas murninya Pollycarpus selaku aktor lapangan bukan berarti negara telah selesai dalam proses pengungkapan kasus Munir. Negara memiliki kewajiban menuntaskan aktor utamanya,” jelasnya.

Adapun Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari KontraS, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, dan Amnesty International Indonesia. Selain itu, Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR), dan Suciwati.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Jawa Barat, Krismono sebelumnya mengatakan Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bebas murni hari ini. Pollycarpus merupakan mantan pilot maskapai Garuda Indonesia yang dinyatakan terbukti bersalah atas meninggalnya Munir pada 7 September 2004.

Dia divonis oleh Majelis Hakim Tjitut Sutiyarso selama 14 tahun penjara. Selama menjalani masa hukuman, Pollycarpus mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan sebanyak 51 bulan 80 hari.

 

Rabu, 29 Agustus 2018 16:36Reporter : Merdeka

Bagikan :

Pembunuh Munir Bebas, Jokowi Didesak Umumkan Isi Dokumen TPF

Pollycarpus, yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir bebas hari ini.
tirto.id – Sejumlah kelompok aktivis HAM mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyampaikan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. Jokowi juga diminta segera memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan proses hukum terhadap kasus Munir. Hal itu berdasarkan fakta yang muncul dan yang belum terungkap dalam laporan TPF.

Hal tersebut merespons bebasnya Pollycarpus Budihari Priyanto hari ini, 29 Agustus 2018, yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Sebelumnya Pollycarpus divonis 14 tahun meski hanya melewati total delapan tahun. Pada 2014 Pollycarpus juga diberi pembebasan bersyarat dari Kemenkumham.

“Bebasnya Pollycarpus bukan tanpa kritik, mengingat dia bukan saja mendapat remisi yang berlimpah, yaitu empat tahun, enam bulan, dan 20 hari, tapi juga tetap tidak mampu mengungkapkan siapa dalang dibalik pembunuh Munir,” kata Bhatara Ibnu Reza dari Imparsial, kepada Tirto, Rabu (29/8/18).

Imparsial merupakan salah satu lembaga yang menuntut ke Presiden Joko Widodo, selain KontaS, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty Internasional Indonesia, Setara Institute, AJAR, hingga Suciwati—istri Munir.

“Dengan bebasnya Pollycarpus, tentu masih menyisakan sebuah kekecewaan mengingat negara hanya mampu mengadili pelaku-pelaku lapangan yang terlibat dalam pembunuhan, namun tidak dalang-dalang di belakangnya,” lanjut Bhatara.

Ketidakjelasan pengungkapan kasus Munir, kata Bhatara, menunjukkan bahwa negara melalui mekanisme hukumnya belum mampu memberikan rasa keadilan terhadap istri dan keluarga korban.

Tim Pencari Fakta (TPF) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004. TPF dibentuk pemerintahan Presiden SBY, setelah adanya desakan dari berbagai kalangan agar menelusuri dugaan kejanggalan kematian Munir.

TPF dibentuk guna membantu kepolisian mengusut keterlibatan oknum di lingkungan direksi PT Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN). Bahkan saat itu, pengungkapan kasus pembunuhan Munir masuk dalam agenda 100 hari kerja Presiden SBY.

Laporan yang tuntas pada Juni 2005, ternyata tak pernah dibuka ke publik. Lebih parah lagi, laporan lengkap TPF itu hilang di Kemensetneg. Ironinya, hilangnya laporan itu baru diketahui pada pertengahan Februari 2016. Ketika itu KontraS mendatangi kantor Sekretariat Negara buat meminta penjelasan dan mendesak segera dilakukannya pengumuman hasil laporan TPF.

Oleh: Haris Prabowo – 29 Agustus 2018
Bagikan :

Pollycarpus Bebas, Koalisi Masyarakat: Kasus Munir Belum Selesai

TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Keadilan untuk Munir menilai berakhirnya masa hukuman Pollycarpus, salah satu aktor dalam tewasnya aktivis HAM Munir Said Thalib, meninggalkan catatan suram bagi hukum dan pemerintah Indonesia. Alasannya, kasus yang sudah berjalan 14 tahun tersebut belum diungkap sepenuhnya.

“Berakhirnya masa tahanan Pollycarpus menyisakan kekecewaan, saat salah satu pelakunya sudah bebas, tapi kasus dan siapa otak di belakangnya masih belum diungkap,” kata anggota koalisi yang juga Koordinator Bidang Adovokasi Kontras Putri Kanesia saat ditemui kantornya, Jakarta pada Rabu, 29 Agustus 2018.

Padahal, menurut Putri, pada September 2016 Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terhadap Munir. Namun dua tahun berlalu, belum ada progres dan perkembangan dari kasus Munir.

Putri berpendapat berakhirnya masa tahanan Pollycarpus bukan berarti kasus Munir selesai. Menurut dia, masih ada aktor intelektual atau nama-nama lain yang harus diproses.

Senada dengan Putri, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur berpendapat, berakhirnya masa tahanan Pollycarpus menjadi catatan bagi keadilan dan hukum di Indonesia. “Dia menjalankan masa tahannya tidak sampai setengah dari vonis yang dijatuhkan,” ujarnya.

Menurut Isnur, Pollycarpus hanya menjalani masa hukuman hanya enam tahun setelah mendapatkan keringanan hukuman, remisi dan masa bebas bersyarat sejak 2014 lalu.

Koalisi Keadilan untuk Munir, kata Isnur, akan tetap mendesak pemerintah membongkar kasus Munir untuk mencari otak di balik kasus tersebut. “Sekarang sudah 14 tahun kasus Munir belum jelas, ini membuktikan hukum di Indonesia belum bisa mengungkap kasus ini,” ujarnya.

Hari ini merupakan pelaporan terakhir Polyycarpus sebagai tahanan di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Jawa Barat. Pollycarpus sebelumnya mendapat pembebasan bersyarat dan menjalani wajib lapor. Mantan pilot Garuda Indonesia itu pun dinyatakan bebas murni sejak hari ini.

Adapun Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari Kontras, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Imparsial, LBH Jakarta, Amnesty Internasional Indonesia, Setara Institute, Ajar dan Suciwati.

 

Reporter:

Taufiq Siddiq

Editor:

Ninis Chairunnisa

Rabu, 29 Agustus 2018 15:21 WIB

Bagikan :

Pollycarpus Bebas, Aktivis HAM Minta Kasus Munir Diusut Tuntas

 detikNews Jakarta – Koalisi Kadilan untuk Munir merespons bebasnya PollycarpusBudihari Priyanto terpidana kasus pembunuhan Aktivis Munir Said Thalib setelah dinyatakan bebas murni dari hukuman 14 tahun penjara. Bebasnya Pollycarpus menimbulkan rasa kekecewaan dan tidak adilnya pemerintah.

Koalisi Keadilan untuk Munir ini terdiri dari KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR), dan Suciwati.

“Ini mengagetkaan dan menyakitkan. Sampai hari ini kasus Munir belum selesai. Ini hanya sepekan menjelang 14 tahun tewasnya Munir, tapi faktanya sudah selesai divonis tapi pelaku utamanya dan melibatkan fasilitas negara belum diadili. Presiden beberapa kali menyatakan akan menyelesaikan, tapi dua tahun tidak ada kelanjutan,” Wakil Koordinator bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, di Keramat Pela II, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Putri pun mendesak pemerintah agar segera melunaskan kasus pembunuhan Munir. Menurutnya saat ini pemerintah belum mampu memberikan keadilan untuk keluarga Munir.

“Ketidakjelasan pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Munir, ini menunjukkan bahwa negara melalui mekanisme hukumnya belum mampu memberikan rasa keadilan terhadap istri dan keluarga Munir,” ucapnya.

Selain itu, Putri mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah ketika bertemu dengan beberapa ahli hukum di Istana Negara pada 22 September 2016 lalu. Putri juga menyebut dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TPFKMM) telah hilang dan tidak diketahui keberadaan dokumen tersebut.

“Keraguan kami dibuktikan dengan fakta bahwa hampir 14 tahun kasus kematian Munir, para pelaku utama dalam kasus kematian Munir belum tersentuh sama sekali, sesaat setelah bertemu ahli-ahli hukum di Istana Negara, dokumen hasil TPFKMM yang telah diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005 silam, tidak diketahui keberadaannya hingga kini, padahal dokumen tersebut berisi nama-nama yang diduga mengetahui rebcana pembunuhan Munir,” ungkap Putri.

Meski begitu, dia mengatakan telah menyerahkan kembali salinan dokumen hasil penyelidikan TPFKMM ke Menseskab era SBY, Sudi Silalahi kepada Istana. Namun hingga saat ini oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo belum mengumumkan isi dari laporan tersebut kepada maayarakat.

“Kami memang telah memberikan kembali dokumen yang hilang tersebut sudah sejak era SBY, tapi hingga kini Presiden Jokowi masih belum mengumumkan isi dari laporan tersebut kepada masyarakat. Menurut kami penyampaian tersebut penting dilakukan agar negara memiliki komitmen untuk memberikan jaminan rasa keadilan terhadap warga negara,” ucap dia.

erakhir, Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak dua hal kepada negara untuk menuntaskan kasus meninggalnya Munir kepada publik, berikut dua hal tersebut:

“Oleh karena itu kami mendesak. Pertama, negara berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan terhadap Munir yang dapat dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo segera menyampaikan hasil penyelidikan TPFKMM kepada publik,” imbuh dia.

“Kedua, Presiden memerintahkan jajarannya untuk melanjutjan proses hukum terhadap kasus meninggalnya Munir berdasarkan fakta-fakta yang muncul dan belum terungkap dalam laporan TPFKMM,” tutupnya.
(rvk/rvk)

 

Zunita Amalia Putri – detikNews

Rabu 29 Agustus 2018, 15:12 WIB

Bagikan :

14Munir: Surat Sunyi Munir untuk Jokowi

ACEHTREND. COM, Banda Aceh – Surat Munir meski terbuka tapi ketika dihalangi untuk sampai langsung ke Jokowi maka jadilah ia sekadar surat sunyi.

“Beberapa hari lalu, kami kesulitan saat hendak menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di Sekretariat Negara (Setneg) kami sempat dihadang Paspamres,” kata Deputi Koordinator KontraS, Malik Feri Kusuma, saat mengisahkan kembali kejadian yang mereka alami pada pada Kamis (23/8/2018) itu kepada aceHTrend, Sabtu (25/8/2018).

Feri menyebut, surat yang diantar oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu berisi tuntutan kepada pemerintah untuk mengungkapkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

Koalisi LSM yang yang terdiri atas Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute, dan Suciwati (istri almarhum Munir) juga mendesak Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung terkait dokumen asli TPF Munir.

Surat itu disebut Feri akhirnya hanya diterima oleh salah satu staf administrasi dari Kemensetneg. “Sangat disayangkan, awalnya kami ingin menyampaikan langsung kepada Jokowi,” sebutnya lagi.

Diketahui, dokumen hasil penyelidikan TPF disebut hilang. Pada 2016 Jokowi sempat memerintah Jaksa Agung untuk menelusuri hilangnya dokumen itu. Namun sampai sekarang hasilnya nihil. Feri pun tidak yakin dokumen tersebut benar-benar hilang.

“Hari ini sudah 14 tahun kasus Munir dan TPF itu belum ada keseriusan dari pemerintah dari rezim sebelumnya, dan hari ini. Sudi Silalahi pernah menyerahkan salinan dokumen hasil penyelidikan TPF, artinya masih ada dokumennya,” terang dia.

Surat terbuka dengan isi yang sama dan ditujukan kepada Presiden Jokowi juga pernah disampaikan pada Kamis (26/4). Bahkan, surat terbuka untuk Jokowi sudah disampaikan sejak 2014.

Saat itu Suciwati, istri mendiang pejuang HAM Munir, membaca surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo saat aksi Kamis-an ke-371 bersama Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014). Aksi itu merupakan pertama kali ditujukan ke pemerintahan baru dan mereka mendesak Presiden baru Joko Widodo untuk menghapus impunitas dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Surat Terbuka untuk jokowi

Feri: “Ternyata Jokowi Itu Ambigu Juga Ya”

Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib belum juga diumumkan oleh pemerintah. Padahal, dalam dokumen itu disinyalir ada sejumlah nama yang diduga menjadi bagian dari aksi pemufakatan jahat untuk menghabisi aktivis HAM yang pernah sangat peduli terhadap Aceh.

Kini, pemerintah justru lebih menyoal kehilangan dokumen asli TPF kasus pembunuhan Munir dan terus membiarkan beberapa yang diduga ikut menjadi bagian dari pemufakatan jahat, bebas tanpa tersentuh hukum.

Kamis (25/8) Koalisi LSM bermaksud mengantar surat terbuka ke Joko Widodo, Presiden RI yang kini kembali mencalonkan diri di pilpres 2019. Sayangnya, yang dihadapi oleh LSM peduli Munir itu justru suasana yang ambigu.

“Ternyata Jokowi itu Ambigu juga ya, kalau kita lihat karakter Presiden Jokowi sering blusukan ke masyarakat. Namun berbeda ketika kita masuk, kita dihadang dilarang untuk menyerahkan surat. Hanya boleh diwakili dan banyak pertanyaan. Kita jadi berpikir, lo kok seperti ini istana hari ini,” tutur aktivis KontraS Malik Feri Kusuma kepada aceHTrend.

“Kesannya dia merakyat, tapi sistem di pemerintahannya masih kaku dan parno dengan kedatangan masyarakat. Tadi diterima oleh bagian administrasi, hanya distempel saja. Bukan diterima oleh pengambil kebijakan,” imbuhnya.

Koalisi LSM yang yang terdiri dari Kontras, YLBHI, LBH Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dan Suciwati (istri almarhum Munir) juga mendesak Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung.

Pemanggilan tersebut disebut Feri untuk meminta perkembangan keberadaan dokumen hasil TPF Munir seperti yang diperintahkan Jokowi pada 12 Oktober 2016 lalu. Dokumen asli hasil TPF Munir hingga saat ini belum ditemukan.

Namun mantan Sekretariat Kabinet era Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Sudi Silalahi telah memberikan salinan dokumen hasil TPF Munir ke rezim Jokowi pada Oktober 2016 lalu.[]

Bagikan :