Pos

Komjen Pol Idham Azis Jadi Kepala Polri, Ini Pesan Penting Direktur Imparsial Al Araf

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Direktur Imparsial Al Araf punya pesan penting untuk Komjen Pol Idham Azis yang secara aklamasi disetujui Komisi III DPR RI untuk menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian. Apa itu?

Al Araf mengatakan, pertama, Kapolri baru harus memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. “Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM. Juga jaminan kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi,” jelas Aal, sapaan akrabnya.

Alumnus UB Malang ini mengatakan, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

“Karena itu, konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini atau pun sebelumnya,” tandasnya.

Imparsial mencontohkan, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” tegas Aal.

Selain kasus Novel itu, sambung dia, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM. Seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar, aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

“Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.

Pesan kedua. Imparsil berharap Kapolri baru memiliki agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

“Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung,” tandas Aal.

Untuk mendukung ketiga agenda, Imparsial meminta kepada elite dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

“Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri,” ucapnya.

Komitmen pemimpin sipil, kata Aal, sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

“Intinya tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama Pak Komjen Pol Idham Azis yang selangkah lagi menjadi Kepala Polri baru,” ujar Direktur Imparsial Al Araf. (*)

 

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 – 08:02

Bagikan :

Tiga Tantangan Kapolri Baru

Oleh: Al Araf

PUBLICANEWS-KOMISI III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian. Selanjutnya keputusan Komisi III ini akan dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan DPR. Selanjutnya, Idham Azis akan dilantik Presiden Joko Widodo dalam beberapa hari ke depan.

Terkait dengan disetujuinya usul pencalonan Idham Azis sebagai calon Kapolri, Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian.

Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminana kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian. Konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang. Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang.

Selain itu, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, kami meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri. Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri. Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru.

Direktur Imparsial
Al Araf

 

Bagikan :

Imparsial Catat Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan Kapolri Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menyebut ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Kapolri baru.

Diketahui, Komjen Pol Idham Azis mendapat persetujuan dari Komisi III DPR RI untuk menjadi Kapolri setelah menjalani fit and proper test.

Pekerjaan rumah pertama bagi Kapolri baru adalah jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan agenda tersebut mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama, dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Ia menilai, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman.

Menurutnya, kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang diakui konstitusi.

Ia mengatakan, berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

Menurutnya, konsekuensinya adalah pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

Dalam konteks itu, menurutnya Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Selain itu menurutnya, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Idham Aziz.

Menurutnya, Idham Aziz harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan karena sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” kata Al Araf dalam keterangannya pada Rabu (30/10/2019).

Selain itu, menurutnya, Idham juga perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus-kasus lainnya.

Ia menilai, kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Menurutnya, Idham juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

“Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Al Araf.

Tantangan kedua menurutnya adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.

Dalam agenda ini, ia menilai Polri di bawah kepemimpinan Idham diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Sedangkan tantangan ketiga adalah agenda menjaga independensi institusi kepolisian.

Al Araf menilai independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

Menurutnya, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, ia meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

Ia mengatakan para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.

Karena menurutnya, justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku.

“Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi sistem merit dalam penataan internal institusi kepolisian. Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru,” kata Al Araf.

Rabu, 30 Oktober 2019 22:42 WIB

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi

Bagikan :