Pos

Keputusan Jokowi Lantik Andika Jadi KSAD Dipertanyakan

CNN Indonesia | Kamis, 22/11/2018 15:01 WIB

 

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Imparsial Al Araf mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI. Ia menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari 2019. Al Araf mempertanyakan hal ini karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

“Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD,” kata Al Araf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Keputusan Jokowi Melantik Andika Jadi KSAD Dipertanyakan
Al Araf. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif. Misalnya terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa.

Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

“Kalau pilih angkatan 1987, kenapa enggak memilih mereka yang memiliki bintang Adhi Makayasa. Pak Herindra, ia bintang 3 juga, angkatan ’87 sama dengan Pak Andika, tapi dia menyandang Adhi Makayasa. Kenapa enggak memilih dia (Herindra)?,” ucap Al Araf.

Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono. Hendropriyono juga diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.

“Sehingga ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan,” kata Al Araf.

Lebih jauh, kata Al Araf, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.

“Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik,” kata

enada, aktivis HAM Haris Azhar menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama peimpin TNI AD tersebut.

Bagi mantan Koordinator Badan Pekerja KontraS tersebut, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Haris mengatakan Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono.

Haris menyatakan saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Selain itu, setelah menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.

Kaitannya pada dunia politik, Haris mengingatkan bahwa Hendro dikenal mendukung Jokowi sejak, setidaknya, masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam.

Keputusan Jokowi Melantik Andika Jadi KSAD DipertanyakanHaris Azhar. (CNN Indonesia/Gautama Padmacinta)

Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan Angkatan Darat bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.

“Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah,” kata Haris melalui keterangan tertulisnya.

Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.

“Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM,” kata dia.

Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI menggantikan Jenderal Mulyono yang memasuki masa persiapan pensiun.

“Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi,” kata Haris.

Sementara itu, usai melantik Andika Perkasa di Istana Negara, Jokowi menyatakan pemilihan perwira tinggi bintang empat itu sebagai KSAD telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

“Kami melihat rekam jejak Pak Andika pernah di Kopassus, Pangdam, Kostrad, penerangan (Kadispenad), pernah Komandan Paspampres. Semuanya komplet,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan awalnya empat nama diusulkan hingga dibawa ke meja kerjanya. Nama-nama itu masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun, Jokowi enggan menyebutkan tiga nama selain Andika.

Jokowi pun tidak mempersoalkan masa karier Andika di Pangkostrad sebelum dilantik sebagai KSAD. Demikian pula soal usia Andika

“Sekali lagi semuanya kan ada hitung-hitungannya. Terutama pengalaman, rekam jejak, kemudian juga yang berkaitan dengan pendidikan-pendidikan, apa yang telah dijalani, semuanya kita lihat,” ujar Jokowi.

Bagikan :

Imparsial Minta Jokowi Pilih KSAD Bersih dari Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bijak dalam memilih calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI baru. Mereka mensyaratkan perwira itu tidak boleh terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Paling tidak kami ingin memberi kesan dalam proses pergantian KSAD itu, calon yang masuk adalah calon yang bebas dari pelanggaran HAM,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10) kemarin.

Menurut Al Araf, para calon pengganti KSAD Jenderal Mulyono kemungkinan mulai dipaparkan pada November mendatang. Masa bakti Mulyono sendiri akan berakhir pada tahun ini.

Kendati hingga sekarang belum ada satu pun nama yang dimunculkan oleh Hadi sebagai calon pengganti Muloyono di posisi nomor wahid matra darat, Araf mendesak kandidat tersebut harus bersih dari catatan pelanggaran HAM.

Guna memperoleh rekam jejak yang baik dalam isu penegakan HAM, Imparsial menyarankan sebaiknya Hadi dan Jokowi terlebih dulu berkonsultasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Al Araf juga berharap pengganti Mulyono nanti bebas isu-isu kontroversial seperti kebangkitan komunisme. Menurutnya isu komunisme sebagai ancaman negara seakan sengaja dipelihara hanya buat meresahkan masyarakat.

Sebab sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet tumbang, paham komunisme makin terjungkal.

“Yang bisa saya nilai itu zamannya Pak Gatot Nurmantyo yang di era tersebut terjadi sejumlah dinamika isu dan polemik, termasuk pengguliran komunisme dan sebagainya sebab tidak ada persoalan isu komunisme sebagai ancaman nyata di Indonesia,” kata Al Araf.

Mulyono menjabat KSAD sejak 15 Juli 2015. Ia menggantikan Gatot Nurmantyo yang menjadi Panglima TNI. (bin/ayp)

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 07:51 WIB

Bagikan :

Imparsial Minta TNI Jaga Netralitas di Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia — Imparsial mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar menjaga netralitas dalam rangkaian Pemilihan Umum 2019. Catatan buruk anggota TNI aktif yang pernah terlibat dalam politik praktis pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya diharapkan tak terjadi lagi.

Direktur Imparsial Al Araf meminta Panglima TNI melakukan tindakan nyata untuk mencegah anggotanya terlibat dalam politik praktis.

“Keterlibatan anggota TNI di masa lalu tidak boleh terjadi sehingga perlu diperhatikan bahwa proses pemilu nanti seharus dan sebisa mungkin tidak melibatkan militer,” ujar Al Araf dalam jumpa pers di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pernah berjanji di muka publik bahwa institusinya akan menjaga netralitas dan soliditas dalam Pemilu 2019. Hadi memerintahkan jajarannya untuk menjaga nilai-nilai tersebut sepanjang pemilu ini.

Kendati demikian, pernyataan Hadi tersebut dinilai masih bersifat normatif belaka. Secara hukum, anggota TNI aktif dilarang berpolitik praktis seperti yang tertuang di Pasal 39 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Araf menilai Panglima TNI belum mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas terkait netralitas TNI dalam pemilu sekarang. Ia berharap ketegasan yang lebih itu bisa segera dinyatakan untuk mencegah penyimpangan yang pernah terjadi sebelumnya.

“Panglima perlu menyatakan pelarangan tersebut bagi mereka yang tidak netral akan ditindak dan diproses hukum.” katanya 

Araf menambahkan publik tak tinggal diam jika nanti menemukan ada anggota TNI yang berpolitik praktis selama pemilu.

Ia meminta masyarakat segera melaporkan anggota TNI aktif yang tidak netral ke lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau Komnas HAM, hingga lembaga lain seperti Imparsial.

Sementara, Wakil Direktur Imparsial Ghuffron Mabruri mengingatkan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya kerap ada keterlibatan anggota TNI aktif.

Ghuffron mencontohkan pada Pemilu 2004 silam ada penggunaan kendaraan militer untuk memobilisasi massa. Begitu pula pada 2009 dan 2014 dengan bentuk keterlibatan militer yang berbeda.

“Pola penyimpangan sejak 2004, 2009, dan 2014, dan sejumlah Pilkada sebelumnya yang lalu jadi catatan agar TNI melakukan pengawasan yang kuat, jadi kalau ada anggota yang melakukan penyimpangan harus ada sanksi yang tegas,” ucap Ghuffron.

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 05:26 WIB

Bagikan :