Pos

36th Session of the UN Human Rights Council Adoption of Universal Periodic Review (UPR) of Indonesia

The final adoption of the third cycle of Universal Periodic Review (UPR) recommendations to Indonesia will be announced at:

Thursday, 21 September 2017, 12.00 – 15.00 (Geneva Time)
Palais des Nations, United Nations Office in Geneva, Switzerland

In addition to monitoring the responses from the Indonesian Government on the 75 pending UPR recommendations, Imparsial Researcher (Ms. Evitarossi Budiawan) will provide an oral intervention after the final adoption of UPR Indonesia recommendations delivered by Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, His Excellency Mr. Hasan Kleib.

The 36th UN Human Rights Council can be viewed live here:

http://webtv.un.org/live-now/watch/36th-regular-session-of-human-rights-council/4473498426001.

Bagikan :

Direktur Imparsial: Kehancuran NKRI dimulai dari konflik elit dan identitas politik

Sejuk-Direktur Imparsial Al Araf menekankan pentingnya negara melawan intoleransi dan kekerasan atas nama agama. Namun demikian, keharusan melawan intoleransi dilakukan tidak dalam bentuk kekerasan.

Begitupun dalam menjawab masalah terorisme, Al Araf secara tegas menuntut negara menempuh jalan yang sesuai dengan konteks demokrasi dan penegakan hukum, tidak mengambil langkah proteksionisme melalui kekerasan. Sebab, hal tersebut akan berakumulasi pada penguatan radikalisme dan terorisme itu sendiri.

“Kita memang sedang geram pada radikalisme dengan segala ekspresinya. Tetapi kita perlu tenang dalam menyikapi ini. Jangan melawan teror dengan teror. Karena kita akan berada pada satu lingkaran tindakan kekerasan yang tidak berujung,” kata Al Araf dalam diskusi bertema intoleransi dan radikalisme atas nama agama dalam perspektif keamanan negara di hadapan seratus lebih peserta Konferensi Jaringan Antar Iman Indonesia (JAII) Sabtu malam (5/8/2017) di Hotel Yehezkiel Bandung.

Sehingga, secara struktural kehadiran negara menjadi keniscayaan. Sebab, jika negara lemah, justru terjadi konflik di internal negara itu sendiri.  Maka, menurut Al Araf, peran kepolisian menjadi sangat penting dalam memberikan  perlindungan kebebasan beragama warga negaranya, yakni dengan menindak setiap manifestasi intoleransi dari bentuk yang rendah sampai yang tinggi.

“Bentuk intoleransi yang paling rendah bernama hate speech; manifestasi di tengah adalah radikalisme; dan tertinggi adalah terorisme,” ujar Al Araf selaku narasumber diskusi yang merupakan rangkaian Konferensi JAII kedelapan yang digelar selama tiga hari, 3-5 Agustus 2017.

Konflik Identitas Politik di Indonesia

Secara faktual, Al Araf memberi peringatan, berbagai bentuk intoleransi bisa berjujung pada konflik internal. Hal tersebut mengacu pada sejarah negara bernama Yugoslavia yang sekarang sudah hancur menjadi negara yang bebeda-beda. Runtuhnya negara Yugoslavia tidak diprediksi oleh semua orang.

Jadi, kenapa Yugoslavia hancur dan runtuh, lanjut lanjut pria yang akrab dipanggil A’al ini, karena konflik di elit politik yang diikuti dengan konflik etnis  dan identitas. Pasca perang dingin konflik internal negara menjadi lebih besar. Berbeda sebelum perang dingin, yang terjadi justru konflik eksternal. Ketika Uni Soviet runtuh dan demokrasi berekembang, lalu diikuti dengan berkecamuk konflik internal negara-negara pecahan Soviet.

Sialnya, sambung Al Araf, konflik internal banyak terjadi di negara-negara Asia dan Afrika. Dan Indonesia juga ikut serta mengalami persoalan tersebut, seperti konflik Ambon, Poso dan  beberapa daerah lainnya.

Kawasan Asia dan Afrika terus dilanda instabilitas politik. Demokrasi  mengalami satu dinamika perubahan. Di setiap rezim politik akan mengalami perubahan dan konflik karena terjadi pertarungan elit dalam perebutan kekuasaan.

“Maka kita harus belajar dari kasus Yugoslavia agar Indonesia tidak mengalami hal yang sama. Sehingga, keragaman Indonesia harus dirawat,” ajak Al Araf kepada para peserta Konferensi yang terdiri dari tokoh agama dan aktivis lintas-iman dari berbagai wilayah seperti Papua, NTT, NTB, Bali, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera sampai Aceh.

Karena itulah Al Araf kembali mengajak peserta untuk melihat radikalisme dan kekerasan atas nama agama sebagai problem keamanan di tingkat global, karena ada pergerakan global dan hal itu mempengaruhi Indonesia.

“Ada fakta politik di tingkat  global, yakni konflik internal negara-negara di dunia lebih besar dari konflik eksternal. Ini menunjukkan bahwa dimensi konflik di dalam negara sangat kuat, seperti Irak, Suriah, Sudan, Tunisia, dan lain-lain,” ungkap Al Araf dalam diskusi yang dimoderatori dosen Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Papua Pater Konstantinus Bahang.

Para peserta Konferensi Jaringan Antar Iman Indonesia (JAII) VIII 2017

Penegakan hukum terhadap kasus-kasus intoleransi memang dilakukan pihak keamanan, tetapi dalam analisis Al Araf, tidak pernah masuk pada akar persolannya. Jika ada persolan intolernasi, pasti ada persolan perbedaan kelas dan kesenjangan ekonomi. Makanya, kasus-kasus intoleransi banyak terjadi di Asia dan Afrika, tetapi tidak di Eropa. Begitupun, isu-isu identitas sangat mudah disulut jika gap sosial di Indonesia levelnya lebar, sehingga persoalan intoleransi dan konflik identitas terus terjadi.

Untuk itu, ia mengingatkan para peserta betapa konflik elit politik di Indonesia yang terjadi saat ini begitu mengkhawatirkan. Karena pada level tertentu akan mengarah pada konflik identitas.

Dalam pilkada DKI elit-elit politik melakukan mobilisasi massa dengan menggunakan politik identitas dan sampai sekarang terus berlanjut dengan saling menuduh dan menyerang atas identitas dan paham ideologi tertentu.

Indonesia memang berbeda dengan negara-negara seperti Irak dan Suriah. Namun, bagi Al Araf, sepanjang elit politik tidak menggunakan isu perbedaan agama dan identitas, maka konflik bisa dihindari.

Akhir-akhir ini elit politik kita sedang menyeret masyarakat yang awalnya toleran, lalu membawanya pada persoalan kekuasaan yang melibatkan emosi mereka.

“Elit politik harus berhati-hati dalam berbicara karena ini akan sangat berdampak di masyarakat,” pesan Al Araf yang tujukan kepada para elit politik negeri ini.

Politik SARA dan Peran Negara

Senada dengan Al Araf, Kakorbinmas Polri Irjen Pol. Arkan Lubis menyampaikan bahwa kepolisian juga melihat munculnya ancaman persatuan dan kesatuan bangsa yang disebabkan oleh masalah konflik politik. Pilkada DKI telah menyebabkan polarisasi dan pengkotak-kotakan di masyarakat yang ternyata masih terjadi sampai saat ini.

Dalam kehidupan sosial, lanjut Arkan Lubis, hal tersebut sangat rentan terjadi konflik SARA karena bermunculan persolaan intoleransi. Artinya, semua itu menandakan sedang ada hubungan yang kurang baik di intra dan antar-agama yang menimbulkan tantangan bagi kebinekaan.

“Itu semua adalah bentuk-bentuk kerawanan yang jika dibiarkan akan membesar dan dapat membahayakan NKRI,” ucapnya.

Lebih lanjut Arkan Lubis mengatakan, Pancasila sudah menghadapi tantangan sejak dulu dan kita sudah bisa menjaganya dengan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu ancaman-ancaman terhadap Pancasila jangan sampai terulang lagi.

“Faktor penyebabnya adalah pembelajaran terhadap Pancasila kurang, sementara pengaruh kemajuan teknologi semakin membuat terbukanya sekat-sekat global,” Arkan Lubis selaku narasumber menyampaikan pandangannya dalam diskusi di ujung Konferensi JAII 2017 ini.

Radikalisme Agama dan Langkah Polri

Arkan Lubis menegaskan bahwa saat ini penanganan terhadap kelompok radikal yang intoleran dan pro-kekerasan dilakukan secara optimal oleh Polri bekerjasama dengan TNI. Selain itu, peran serta masyarakat dalam mendukung pemerintah untuk memperkuat keamanan negara dari ancaman radikalisme merupakan upaya yang sangat penting.

Sebab, menurutnya, kondisi gerakan terorisme dan ISIS telah terdesak di Suriah dan Irak. Lalu mereka ingin menyebarkan paham terorisme di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Saat ini ISIS berniat membangun basis perjuangannya di Filipina Selatan yang dapat berakibat terhadap keamanan dalam negeri Indonesia. ISIS adalah gambaran singkat kelompok garis keras, pemberontak bersenjata, yang menarik masyarkat dan melegalkan kekerasan dan kekejaman di Suriah dan Irak dengan mengklaim diri sebagai Daulah Khilafah Islamiyah.

“Untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme terhadap NKRI, maka TNI dan Polri harus solid. Seluruh elemen masyarakat diharapkan lebih bersatu padu melawannya agar Indonesia lebih aman,” kata Arkan Lubis mengakhiri pemaparan langkah-langkah kepolisian dalam melawan radikalisme dan terorisme pada ujung diskusi. []

**Dilaporkan Rifah Zainani

Bagikan :

Urusan HAM di Era Jokowi Masih Jalan di Tempat

RMOL. Selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, penegakan HAM tidak mengalami progres yang berarti. Ketimbang menegakkan HAM, pemerintah lebih cenderung melanggar HAM. Di antaranya, pemerintah masih menggelar eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, perbaikan kondisi HAM di Indonesia belum juga menunjukkan kema­juan berarti. Walau ada beberapa agenda HAM yang tertuang dalam Nawa Cita, namun hingga kini implementasi agenda terse­but berjalan tanpa progres dan cenderung mengalami stagnasi.

“Penegakan HAM belum menjadi perhatian pemerin­tahan Jokowi-JK selama ini, khususnya dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup,” katanya di Jakarta.

Diterangkannya, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi-JKseiring praktik hukuman mati yang terus dilakukan. Sejak Jokowi memimpin, hingga kini tercatat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana yang dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Berlangsungnya huku­man mati menjadi satu indika­tor lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi terhadap HAM.

Imparsial, lanjut Al Araf, men­desak penghapusan hukuman mati dengan merevisi KUHP Indonesia dan mendorong pem­berlakuan moratorium terhadap eksekusi mati. “Kami mendesak agar praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional,” tegasnya.

Sementara peneliti Imparsial, Evitarossi S. Budiawan menu­turkan, sejumlah argumen yang mendasari mengapa praktik hu­kuman mati yang sejatinya mer­upakan warisan kolonial harus segera dihapus di Indonesia.

Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 hasil amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa pen­erapan hukuman mati untuk men­imbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru.

Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. “Keempat, peradilan yang sesat sering kali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa huku­man mati,” ujarnya.

Evitarossi menekankan, ber­lanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan ‘standing’ moral pemerintah Indonesia da­lam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menambahkan, selama dua tahun terakhir kasus-kasus intoleransi masih marak. Pelanggaran terhadap hak kel­ompok minoritas cenderung dibiarkan. Sebagian warga juga mengalami pemidanaan den­gan dalih melakukan penodaan agama. Sementara perusakan dan pelarangan tempat iba­dah masih terjadi di sejumlah daerah.

Persoalan itu bertambah parah karena penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mandeg padahal regulasi itu di­harapkan bisa memajukan kondisi kebebasan beragama dan berkeya­kinan di Indonesia. Sementara peraturan yang mengancam kebe­basan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan seperti UUPNPS Tahun 1965.

“Peraturan ini nyatanya ser­ing digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan ber­keyakinan di masyarakat bukan saja oleh kelompok intoleran tapi juga pemerintah,” tandas­nya. ***

Bagikan :