Pos

“Penodaan Agama Seharusnya Diselesaikan Melalui Dialog, Bukan Hukum”

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, istilah penodaan atau penistaan agama tidak dikenal dalam sistem hukum dan HAM internasional.

Menurut Al Araf, sistem hukum diciptakan tidak untuk mengatur hal yang terkait pandangan seseorang terhadap keyakinan tertentu.

Sebab, jika instrumen hukum digunakan untuk memroses pandangan seseorang atas keyakinan, hal itu hanya akan menimbulkan kontroversi.

“Hukum tidak bekerja untuk mengatur pandangan seseorang terhadap keyakinan tertentu, karena hanya akan melahirkan kontroversi,” ujar Al Araf dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Al Araf menjelaskan, idealnya persoalan dugaan penistaan agama seharusnya tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum, melainkan melalui jalan dialog atau komunikasi.

Jika kasus penistaan agama diselesaikan melalui jalur hukum, kata Al Araf, justru rentan disusupi kepentingan politik.

“Persoalan penodaan agama harusnya diselesaikan dengan jalan dialog atau komunikasi, tidak diselesaikan melalui prosedur hukum,” kata Al Araf.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, ada mekanisme yang harus ditempuh sebelum proses penyelidikan oleh kepolisian.

Pasal 2 UU tersebut menyatakan, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 (melakukan penafsiran tentang sesuatu agama) diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

“Berdasarkan PNPS No. 1 tahun 1965 seharusnya ada proses awal yakni pemberian peringatan,” kata Ismail.

Bagikan :

Imparsial: Pakai Simbol Palu Arit itu Kebebasan Berekspresi

KBR, Jakarta- LSM hak asasi manusia Imparsial meminta masyarakat tidak menyikapi berlebihan munculnya isu atau rumor kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan munculnya isu kebangkitan PKI hanya propaganda kelompok tertentu untuk menghadang upaya negara dan masyarakat dalam mengungkap dan menyelesaikan tragedi kemanusiaan tahun 1965.

Al Araf juga menilai pelarangan penggunaan atribut atau simbol palu arit sebagai pelanggaran terhadap hak berekspresi yang dilindungi konstitusi.

“Lukisan atau tulisan palu arit itu bagian dari kebebasan berekspresi. Sesungguhnya itu tidak selalu jadi ancaman bagi keamanan negara. Tapi, seringkali hal-hal itu diidentikkan sebagai bagian dari ancaman negara. Padahal itu bagian dari kebebasan berekspresi yang diakui konstitusi,” kata Al Araf kepada KBR, Selasa (10/5/2016).

“Kalau kita ke Jerman, Amerika, di sana orang pakai kaus palu arit biasa saja. Padahal negara itu berideologi anti-komunisme, dan bahkan komunisme Sovyet menjadi lawan mereka di masa lalu. Bagi negara-negara itu, pakai baju simbol palu arit, itu tidak ada masalah, karena itu bagian dari kebebasan berekspresi,” lanjut Al Araf.

Al Araf mengatakan selama 32 tahun masyarakat Indonesia didoktrin sejarah versi Orde Baru bahwa hal berbau palu arit identik dengan PKI dan ancaman bagi negara. Apalagi itu dimunculkan dengan aturan melalui Tap MPRS Nomor XXV tahun 1966.

Karena itu ia menganggap penting agar negara membentuk Komisi Kebenaran untuk mengungkap fakta sejarah itu. Termasuk mengkaji ulang Tap MPRS tersebut.

Pengamat militer yang pernah mengajar di Universitas Pertahanan itu juga mengkritik sikap reaktif dari kalangan TNI yang menyebarkan aparatnya untuk merazia atribut-atribut palu arit atau menangkap orang-orang yang menggunakan atribut itu.

“Itu sesuatu yang tidak perlu dilakukan militer. Ini ranah hukum. Militer tidak perlu terlibat dalam persoalan-persoalan ancaman terhadap keamanan negara yang berasal dari dalam negeri. Lagi pula simbol palu arit bukan secara identik mengancam keamanan negara,” lanjut Al Araf.

Ia meminta agar isu atau rumor kebangkitan PKI tidak membuat masyarakat mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih utama, yaitu membongkar dan menyelesaikan tragedi peristiwa 1965.

“Nanti isu utama tidak tersentuh, kita malah ngurusi beginian,” kata  Al Araf.

Oleh : Agus Lukman

Editor: Malika

Bagikan :