Pos

7 Tapol Divonis Makar, Imparsial: Pemerintah Sedang Merasa Terancam

JAKARTA, KOMPAS.com – Pihak lembaga pengamat hak asasi manusia (HAM) Imparsial menilai, vonis bersalah terhadap 7 tahanan politik yang unjuk rasa memprotes rasialisme terhadap masyarakat Papua menunjukkan bahwa pemerintah seolah merasa terancam karena menguatnya gerakan politik anak muda di Papua. “Seiring dengan menguatnya gerakan politik anak muda di Papua, pemerintah merasa terancam dengan kehadiran para generasi muda Papua saat ini,” ujar Kordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/6/2020). Sebanyak 7 tahanan politik itu divonis bersalah karena melanggar pasal makar akibat unjuk rasa yang mereka lakukan.  Mereka divonis hukuman penjara 10 bulan hingga 11 bulan.

Menurut dia, vonis bersalah terhadap 7 tapol ini seolah memberi shock therapy untuk anak-anak muda maupun mahasiswa Papua, khusunya mereka yang aktif dalam gerakan menuntut pemenuhan HAM di Papua. Vonis bersalah ini juga akan memperkuat persepsi bahwa hukum di Indonesia memang rasial.   Di sisi lain, Ardi menilai majelis hakim PN Balikpapan mencari jalan tengah dengan memvonis ringan kepada para terdakwa, yakni antara 10 hingga 11 bulan. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntuan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya yang menginginkan para terdakwa dituntut antara 5 hingga 17 tahun penjara. “Hakim mencari jalan tengah dengan memvonis ringan. Mengingat, besarnya tuntutan pembebasan terhadap ketujuh tedakwa ini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri,” kata dia. “Sementara kecenderungan pemerintah saat ini adalah menghukum mereka yang berseberangan atau mengganggu program pemerintah,” ucap dia. Pada sidang putusan di PN Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (17/6/2020), ketujuh tapol Papua divonis melanggar pasal makar. Majelis hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melanggar Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang makar. Mereka juga diharuskan membayar biaya perkara Rp 5.000.

Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, rincian vonis ketujuh tapol Papua tersebut meliputi Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni divonis 11 bulan penjara dari JPU 17 tahun dan mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih Fery Kombo divonis 10 bulan penjara dari tuntutan JPU 10 tahun. Kemudian, Irwanus Uropmabin divonis 10 bulan penjara dari tuntutan JPU 5 tahun dan Hengky Hilapok divonis 10 bulan penjara dari tuntutan JPU 5 tahun. Lalu, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay divonis 11 bulan penjara dari tuntutan JPU 15 tahun. Ketua KNPB Mimika Stevanus Itlay divonis 11 bulan penjara dari tuntutan JPU 15 tahun dan Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alexander Gobay divonis 10 bulan penjara dari tuntutan JPU 10 tahun.

 

Kompas.com – 18/06/2020, 06:46 WIB
Penulis : Achmad Nasrudin Yahya
Editor : Icha Rastika

Bagikan :

Imparsial Kritik Vonis Makar terhadap 7 Tapol asal Papua

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra mengkritik putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan yang memvonis tujuh terdakwa kerusuhan di Papua bersalah atas dugaan makar. “Kami menyayangkan hakim yang masih memutus bersalah para tahanan politik ( tapol) Papua tersebut, meskipun jauh lebih ringan dari pada tuntutan jaksa penuntut umum,” ujar Ardi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/6/2020).

Menurut Ardi, perbuatan tujuh terdakwa tersebut tidak bisa digolongkan ke dalam perbuatan makar sebagaimana yang dituduhkan. Jika ketujuh terdakwa diyakini terbukti terlibat makar, maka semua orang yang berpartisipasi dalam protes melawan rasisme pada saat itu bisa dikenakan pasal makar. “Di sinilah kita mengatakan penegakan hukum terhadap mereka sudah diskriminatif sejak awal,” tegas Ardi.

Di sisi lain, Ardi memandang ada keraguan dari majelis dengan keputusannya yang lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun demikian, keputusan majelis hakim tetap menampakkan adanya bias rasial terhadap tujuh terdakwa tersebut. “Sekali lagi bias rasial terhadap putusan bersalah ketujuh tahanan politik tersebut terlihat dari putusan hakim yang memang seharusnya membebaskan tapi malah menghukum ringan,” tegas dia. Pada sidang putusan di PN Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (17/6/2020), ketujuh tapol Papua divonis melanggar pasal makar. Mereka terlibat dalam aksi protes menentang rasisme.

Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, rincian vonis ketujuh tapol Papua tersebut meliputi, Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni divonis 11 bulan penjara, dari tuntutan 17 tahun. Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih Fery Kombo divonis 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 10 tahun. Kemudian Irwanus Uropmabin divonis 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 5 tahun. Hengky Hilapok divonis 10 bulan penjara, dari tuntutan 5 tahun. Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay divonis 11 bulan penjara, dari tuntutan JPU 15 tahun. Ketua KNPB Mimika Stevanus Itlay divonis 11 bulan penjara, dari tuntutan 15 tahun. Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alexander Gobay divonis 10 bulan penjara, dari tuntutan JPU 10 tahun.

 

Kompas.com – 17/06/2020, 20:13 WIB
Penulis : Achmad Nasrudin Yahya
Editor : Kristian Erdianto

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Desak 7 Tapol Papua Divonis Bebas

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perlindungan Pembela HAM mendesak agar tujuh warga Papua yang tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur dibebaskan. Tujuh warga tersebut menjadi terdakwa kasus dugaan makar.

“Mendesak Pengadilan Negeri Balikpapan memutus bebas seluruh Tapol Papua,” kata Ardi Manto, peneliti Imparsial yang merupakan salah satu LSM dalam Koalisi ini, dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/6).

Koalisi menilai proses hukum terhadap tujuh orang Tapol Papua itu jauh dari memenuhi unsur keadilan. Tuntutan yang diberikan kepada mereka juga dinilai memperlihatkan adanya kesenjangan perlakuan aparat penegak hukum.

Kesenjangan tersebut, kata dia, bahkan mengarah pada bias rasial, di mana ke-7 tapol tersebut seolah pantas menerima hukuman yang lebih berat ketimbang kasus serupa lainnya.

“7 tahanan politik tersebut juga merupakan pembela HAM yang sedang menyuarakan protes terhadap tindakan rasisme yang sebelumnya terjadi terhadap suku bangsa Papua,” ucap dia.

Selain itu, Ardi mengatakan koalisi juga mendesak agar Presiden Jokowi memberikan amnesti terhadap seluruh tahanan politik papua lainnya, yaitu mereka yang dijerat dengan pasal makar sebelumnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan para tahanan politik itu tak lebih dari bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia, UUD 1945.

Koalisi lalu mendesak agar aparat penegak hukum di Indonesia khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk tidak bersikap rasis dalam merespon situasi di Papua. Koalisi menilai akan memperkeruh suasana.

Diketahui, tujuh pemuda asal Papua diproses hukum karena diduga terlibat dalam aksi protes yang kemudian berujung kekerasan di Jayapura pertengahan tahun lalu.

Polisi kemudian memproses hukum mereka dan memindahkannya dari tahanan Polda Papua ke Polda Kalimantan Timur untuk menghindari potensi konflik. Proses hukum mereka kemudian berlanjut hingga ke persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Para terdakwa itu, yakni mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih Ferry Kombo yang dituntut 10 tahun penjara, Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Alex Gobay dituntut 10 tahun penjara, Hengky Hilapok dituntut 5 tahun penjara, dan Irwanus Urobmabin dituntut 5 tahun penjara.

Lainnya, Buchtar Tabuni dituntut 17 tahun penjara, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay dituntut 15 tahun penjara, dan Ketua Umum KNPB Agus Kossay dituntut 15 tahun penjara.

Merujuk pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Balikpapan, sidang perdana akan kasus tersebut digelar pada Selasa (11/2) lalu.

Dalam petikan tuntutannya, mereka dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana makar, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu.

 

 

CNN Indonesia | Rabu, 17/06/2020 06:32 WIB

Bagikan :

Ribuan Pembela HAM Papua Jadi Korban 72 Kasus Era Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) menyebut ribuan aktivis HAM yang mengadvokasi isu Papuamenjadi korban kekerasan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedikitnya terdapat 72 kasus pelanggaran hukum dan kekerasan terhadap mereka.

Bentuk pelanggaran itu berupa ancaman, persekusi, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan atau kekerasan fisik, hingga kriminalisasi.

“Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, setidaknya 72 kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap pembela HAM Papua, dengan jumlah korban pembela HAM mencapai ribuan orang,”kata Ardi Manto, peneliti Imparsial yang merupakan salah satu LSM dalam Koalisi ini, pada diskusi virtual, Selasa (16/6).

Koalisi menilai, kekerasan yang dirasakan para pembela HAM Papua berawal dari stigmatisasi sebagai pendukung separatisme atau pemberontak.

Akibat dari stigmatisasi tersebut, perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pelanggaran terhadap berbagai ketentuan hukum yang dilakukan oleh aparat maupun oleh warga sipil, seolah dapat dibenarkan bagi tahanan politik dan pembela HAM Papua.

“Salah satu praktik kekerasan dan stigmatisasi itu adalah diskriminasi dan rasisme terhadap rakyat Papua,” ucap Ardi.

Koalisi mencatat selama dua tahun belakangan banyak pembela HAM, masyarakat sipil dan kelompok mahasiswa di Papua yang melakukan aksi protes secara damai, namun ditangkap dan dipenjara atas tuduhan makar.

Padahal, hal tersebut merupakan salah satu bentuk ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi di Indonesia.

“Perlakuan yang diskriminatif atau bahkan bias rasial ini semakin dipertegas oleh pemerintah dengan praktek impunitas yang berlangsung terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa para pembela HAM di Papua,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung mengatakan dalam negara demokrasi, aktivis pembela HAM harus mendapatkan ruang sendiri agar tetap bisa menyuarakan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.

“Ini juga harus dipahami bahwa tidak hanya di Papua, ketika kita bicara soal pembela HAM, situasi yang hampir sama juga terjadi di daerah lain,” ucap dia.

Namun menurutnya, sejauh ini komitmen negara dalam melindungi pembela HAM masih sangat lemah. Komnas HAM mencatat tidak banyak kebijakan atau undang-undang yang bisa dijadikan pegangan bagi aktivis pembela HAM.

“Saya melihat kalau memang ada peluang untuk revisi UU soal HAM, ada pasal khusus yang berbicara soal pembela HAM. Ini penting untuk meletakkan bagaimana konteks pembela HAM itu ada dalam UU yang khusus mengatur soal HAM di Indonesia,” ujar Beka.

Pada kesempatan berbeda, Staf Khusus Presiden Joko Widodo Untuk Papua, Lenis Kagoya enggan berkomentar terkait catatan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, pihak keamanan yang harus menanggapi hal itu.

(yoa/pmg)

CNN Indonesia | Rabu, 17/06/2020 06:00 WIB
Bagikan :

Bebaskan Tahanan Politik Papua & Hentikan Segala Bentuk Pelanggaran dan Kekerasan Terhadap Pembela HAM!

Press Release

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM

Kebijakan keamanan (sekuritusasi) yang masih terus berlansung di Papua telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM dan jatuhnya korban kemanusiaan secara persisten. Salah satunya adalah yang dialami oleh para pembela HAM yang mengadvokasi isu Papua, mereka menghadapi berbagai bentuk ancaman mulai dari intimidasi, persekusi, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan (kekerasan fisik), kriminalisasi, bahkan hingga pembunuhan. Koalisi masyarakat sipil untuk perlindungan pembela HAM mencatat, selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo, setidaknya terdapat 72 kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap para Pembela HAM Papua dengan jumlah korban pembela HAM mencapai ribuan orang.
Salah satu kasus yang mendapatkan perhatian publik saat ini, baik nasional maupun internasional, adalah kriminalisasi terhadap 7 (tujuh) tahanan politik Papua. Mereka saat ini sedang menghadapi ancaman hukuman 10 hingga 15 tahun penjara di Pengadilan Negeri Balikpapan. Bahkan 5 dari 7 tahanan politik ini masih berstatus sebagai mahasiswa, salah satunya adalah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unversitas Cenderawasih, Ferry Kombo. Kami menilai, dalam kasus 7 tahanan politik Papua ini, proses hukum yang mereka terima jauh dari memenuhi unsur keadilan. Tuntutan yang diberikan kepada para Tapol tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan perlakuan aparat penegak hukum di Indonesia terhadap para pembela HAM Papua. Kesenjangan ini bahkan mengarah pada bias rasial, dimana ketujuh tahanan politik tersebut seolah pantas menerima hukuman yang lebih berat ketimbang kasus yang serupa lainnya.

 

Koalisi Pembela HAM, menilai, pelanggaran terhadap hak-hak pembela HAM di Papua berawal dari stigmatisasi sebagai pendukung separatisme/ pemberontak. Akibat dari stigmatisasi tersebut, perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pelangaran terhadap berbagai ketentuan hukum seolah dapat dibenarkan bagi tahanan politik dan pembela HAM Papua baik yang dilakukan oleh aparat maupun oleh warga sipil. Salah satu praktek kekerasan dan stigmasisasi itu adalah diskriminasi dan rasisme terhadap rakyat Papua. Diskriminasi dan rasisme adalah kejahatan kemanusiaan yang secara idiologis dan konstitusional adalah pelanggaran pada konstitusi dan kejahatan paling mendasar yakni kejahatan kemanusiaan.

 

Dalam dua tahun belakangan ini, banyak Pembela HAM, masyarakat sipil, dan kelompok mahasiswa di Papua yang melakukan aksi protes secara damai yang ditangkap dan dipenjara atas tuduhan makar. Padahal, hal tersebut merupakan salah satu bentuk ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Perlakuan diskriminatif, atau bahkan bias rasial ini semakin dipertegas oleh pemerintah dengan praktik impunitas yang terus berlangsung terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa para pembela HAM di Papua.

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM mendesak:

 

  1. Pengadilan Negeri Balikpapan memutus bebas seluruh tahanan politik Papua karena proses hukum yang mereka alami bersifat bias rasial dan menghacurkan martabat hukum di Indonesia, baik di mata masyarakat Indonesia sendiri maupun di mata masyarakat internasional. Selain itu, tujuh tahanan politik tersebut merupakan pembela hak asasi manusia yang sedang menyuarakan protes terhadap tindakan rasisme yang sebelumnya terjadi terhadap suku-bangsa Papua.
  2. Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada seluruh tahanan politik Papua lainnya, yaitu mereka yang dijerat dengan pasal makar sebelumnya dan merehabilitasi nama baik para tahanan politik/ pembela HAM Papua karena apa yang mereka lakukan sebetulnya adalah bentuk dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945.
  3. Aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk tidak bersikap rasis dalam merespon situasi di Papua, karena hanya akan memperkeruh suasana dan melanggengkan konflik di Tanah Papua.
  4. Seluruh aparat pemerintah Indonesia, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dan juga masyarakat sipil lainnya untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan rasisme terhadap warga Papua dan tahanan politik Papua.

 

Jakarta, 16 Juni 2020

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM

(ELSAM, YLBHI, Imparsial, WALHI, YPII, KRuHA, HRW, Kemitraan, LBH Pers, KontraS, LBH Jakarta, ICW, PBHI, HRWG)

 

Narahubung:

  1. Era Purnamasari (YLBHI): 0812-1032-2745
  2. Totok Yulianto (PBHI): 0822-9777-1782
  3. Andreas Harsono (Human Rights Watch): 0815-9509-000
  4. Ardi Manto (Imparsial): 0812-6194-4069
  5. Tioria Pretty (KontraS): 0813-8254-41213
  6. Sekar Banjaran Aji (ELSAM): 0812-1370-8265
Bagikan :

“Penodaan Agama Seharusnya Diselesaikan Melalui Dialog, Bukan Hukum”

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, istilah penodaan atau penistaan agama tidak dikenal dalam sistem hukum dan HAM internasional.

Menurut Al Araf, sistem hukum diciptakan tidak untuk mengatur hal yang terkait pandangan seseorang terhadap keyakinan tertentu.

Sebab, jika instrumen hukum digunakan untuk memroses pandangan seseorang atas keyakinan, hal itu hanya akan menimbulkan kontroversi.

“Hukum tidak bekerja untuk mengatur pandangan seseorang terhadap keyakinan tertentu, karena hanya akan melahirkan kontroversi,” ujar Al Araf dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Al Araf menjelaskan, idealnya persoalan dugaan penistaan agama seharusnya tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum, melainkan melalui jalan dialog atau komunikasi.

Jika kasus penistaan agama diselesaikan melalui jalur hukum, kata Al Araf, justru rentan disusupi kepentingan politik.

“Persoalan penodaan agama harusnya diselesaikan dengan jalan dialog atau komunikasi, tidak diselesaikan melalui prosedur hukum,” kata Al Araf.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, mengatakan, berdasarkan Undang-Undang PNPS No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, ada mekanisme yang harus ditempuh sebelum proses penyelidikan oleh kepolisian.

Pasal 2 UU tersebut menyatakan, barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 (melakukan penafsiran tentang sesuatu agama) diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

“Berdasarkan PNPS No. 1 tahun 1965 seharusnya ada proses awal yakni pemberian peringatan,” kata Ismail.

Bagikan :

Imparsial: Pakai Simbol Palu Arit itu Kebebasan Berekspresi

KBR, Jakarta- LSM hak asasi manusia Imparsial meminta masyarakat tidak menyikapi berlebihan munculnya isu atau rumor kebangkitan Partai Komunis Indonesia PKI.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan munculnya isu kebangkitan PKI hanya propaganda kelompok tertentu untuk menghadang upaya negara dan masyarakat dalam mengungkap dan menyelesaikan tragedi kemanusiaan tahun 1965.

Al Araf juga menilai pelarangan penggunaan atribut atau simbol palu arit sebagai pelanggaran terhadap hak berekspresi yang dilindungi konstitusi.

“Lukisan atau tulisan palu arit itu bagian dari kebebasan berekspresi. Sesungguhnya itu tidak selalu jadi ancaman bagi keamanan negara. Tapi, seringkali hal-hal itu diidentikkan sebagai bagian dari ancaman negara. Padahal itu bagian dari kebebasan berekspresi yang diakui konstitusi,” kata Al Araf kepada KBR, Selasa (10/5/2016).

“Kalau kita ke Jerman, Amerika, di sana orang pakai kaus palu arit biasa saja. Padahal negara itu berideologi anti-komunisme, dan bahkan komunisme Sovyet menjadi lawan mereka di masa lalu. Bagi negara-negara itu, pakai baju simbol palu arit, itu tidak ada masalah, karena itu bagian dari kebebasan berekspresi,” lanjut Al Araf.

Al Araf mengatakan selama 32 tahun masyarakat Indonesia didoktrin sejarah versi Orde Baru bahwa hal berbau palu arit identik dengan PKI dan ancaman bagi negara. Apalagi itu dimunculkan dengan aturan melalui Tap MPRS Nomor XXV tahun 1966.

Karena itu ia menganggap penting agar negara membentuk Komisi Kebenaran untuk mengungkap fakta sejarah itu. Termasuk mengkaji ulang Tap MPRS tersebut.

Pengamat militer yang pernah mengajar di Universitas Pertahanan itu juga mengkritik sikap reaktif dari kalangan TNI yang menyebarkan aparatnya untuk merazia atribut-atribut palu arit atau menangkap orang-orang yang menggunakan atribut itu.

“Itu sesuatu yang tidak perlu dilakukan militer. Ini ranah hukum. Militer tidak perlu terlibat dalam persoalan-persoalan ancaman terhadap keamanan negara yang berasal dari dalam negeri. Lagi pula simbol palu arit bukan secara identik mengancam keamanan negara,” lanjut Al Araf.

Ia meminta agar isu atau rumor kebangkitan PKI tidak membuat masyarakat mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih utama, yaitu membongkar dan menyelesaikan tragedi peristiwa 1965.

“Nanti isu utama tidak tersentuh, kita malah ngurusi beginian,” kata  Al Araf.

Oleh : Agus Lukman

Editor: Malika

Bagikan :