Pos

Imparsial: Jangan Sampai RKUHP Bikin Kebebasan Pers Terancam!

OKENEWS-JAKARTA – Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan DPR mengeluarkan pasal-pasal karet dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Satu di antaranya adalah pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

“Dalam hal RKUHP memang secara umum banyak sekali pasal-pasal bermasalah dan karet. Pasal-pasal bermasalah itu semestinya dikeluarkan dari RKUHP,” kata Hussein kepada Okezone, Minggu (8/9/2019).

Pasal penghinaan terhadap Presiden misalnya. Pasal ini, menurut dia, jelas pada 2006 sudah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika pasal ini tetap disahkan tentu akan bermasalah dalam penetapannya.

“Sulit sekali membedakan antara kritik dan penghinaan. Lebih jauh Presiden merupakan jabatan publik yang terbuka untuk dikritik. Jika sudah menyerang personal, tentu cukup dengan pasal penghinaan biasa,” ujarnya.

Beberapa pasal yang berkait dengan kerja Pers juga demikian. Mestinya, sambung Hussein, ada pasal pengecualian yang mengatur kekhususan kerja-kerja jurnalistik sebagai jaminan kebebasan Pers di Indonesia.

Husein menambahkan, dalam konteks ini perlu untuk mengedepankan UU Pers, artinya peran Dewan Pers dalam mengontrol prilaku insan pers perlu dikedepankan.

“Tidak semua perbuatan perlu dipidana. Jangan sampai RKUHP justru menyebabkan kemunduran demokrasi akibat kebebasan Pers terancam,” tegasnya.

Sekadar diketahui, ada 10 pasal di RKUHP yang berpotensi menghambat kerja media dan jurnalis dalam kontrol sosial. Di antaranya adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong. Kemudian, Pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Kemudian, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan meminta DPR mencabut 10 pasal dalam draf RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

Ia menilai, bila DPR tetap mengesahkan kesepuluh pasal itu, lembaga tersebut tak merepresentasikan sebagai sebuah institusi yang mewakili aspirasi rakyat. Sebab, mereka tak mendengarkan masukan yang diberikan terkait penyusunan RKUHP.

 

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 08 September 2019 07:30 WIB

Bagikan :