Pos

Presiden Tidak Boleh Sembarangan Memberi Amnesti

Siaran Pers Imparsial
No.01/Siaran Pers/IMP/I/2016

Upaya Presiden untuk menyelesaikan sejumlah gejolak keamanan di daerah dan masalah kasus pelanggaran HAM masa lalu menimbulkan kontroversi di publik. Upaya penyelesaian berbagai masalah itu harus dibangun dan dilakukan dalam kerangka kebijakan yang benar dan tepat. Kekeliruan di dalam penyelesaian ini dikhawatirkan bukannya menyelesaikan persoalan, akan tetapi sebaliknya justru memunculkan masalah-masalah baru.

Kewenangan untuk memberikan amnesti memang berada di tangan Presiden sesuai dengan Konstitusi. Namun demikian, Presiden tidak boleh secara sembarangan memberikan amnesti kepada mereka yang melakukan kejahatan dan tindakan pidana. Kebijakan ini perlu ada rasionalitas dan didukung argumentasi yang kuat. Secara prinsip, amnesti hanya bisa diberikan oleh Presiden kepada mereka yang terlibat dalam konteks kejahatan dalam delik politik.

Dalam kasus Din Minimi dan kelompoknya di Aceh, rencana Presiden untuk memberikan amnesti kepada mereka adalah langkah yang tidak benar dan tidak tepat. Mereka bukanlah kelompok separatis bersenjata yang melawan kekuasaan pemerintah pusat. Dini Minimi dan kelompoknya adalah kelompok kriminal bersenjata dan kelompok yang tidak puas kepada pemerintah daerah Aceh. Dalam konteks itu, langkah yang benar dan tepat untuk penanganan kasus Din Minimi melalui kerangka penegakan hukum, bukan dengan memberikan amnesti tanpa penegakan hukum.
Kasus Din Minimi dan kelompoknya harus dilihat di luar konteks perjanjian perdamaian antara GAM dan pemerintah pusat pada tahun 2005. Pasca perjanjian perdamaian tersebut, yang di antaranya diikuti dengan proses demiliterisiasi Aceh dan reintegrasi, semua anggota GAM menyerahkan senjata dan mendapatkan amnesti dari pemerintah. Kasus Din Minimi terjadi di luar konteks ini, dan karena itu, harus dipandang sebagai pelaku kriminal biasa yang harus diproses secara hukum. Kebijakan amnesti justru dikhawatirkan akan menimbulkan preseden buruk lahirnya ‘Din Minimi’ baru yang membuka ruang munculnya kejahatan dan ketidakamanan baru di Aceh.

Namun demikian, kami memahami niat berbagai pihak termasuk niat pemerintah yang berpandangan bahwa demi menjaga perdamaian di aceh perlu diberikan  keringanan hukum terhadap kelompok Din Minimi. Akan tetapi niat memberikan keringanan hukuman itu jangan sampai menutup langkah penegakan hukum terhadap kasus Din Minimi. Presiden dapat saja memberikan keringanan hukuman kepada kelompok Din Minimi tetapi setelah proses hukum melalui pengadilan selesai.

IMPARSIAL juga menilai dorongan untuk menerapkan kebijakan amnesti pada kasus pelaku terorisme di Poso, yakni Santoso dan kelompoknya, juga tidak benar dan tepat. Jika benar Santoso diduga telah melakukan kejahatan terorisme, pemberian amnesti akan menjadi langkah yang keliru. Upaya penanganan pelaku tindak pidana terorisme harus dengan cara penegakan hukum, sebab aksi terorisme adalah kriminal. Pemberian amnesti pada kasus ini juga akan menjadi preseden buruk bagi kondisi keamanan, dimana itu akan membuka ruang kelompok teroris baru.

Pemberian amnesti juga tidak bisa dan tidak boleh dilakukan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu. Jika diberikan, itu artinya negara melakukan self-amnesti, atau mengampuni diri sendiri yang tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan dalam konteks hukum internasional. Dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu, yang menjadi pelakunya adalah aparat negara dan karenanya tidak dibenarkan negara mengampuni dirinya sendri. Adalah suatu keharusan bagi Presiden untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui pengadilan HAM.

Berbeda dengan kasus Papua, upaya amnesti terhadap kelompok bersenjata (Organiasi Papua merdeka/OPM) di wilayah ini memiliki rasionalitas dan argumentasi yang jelas. Sejak integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia, Papua hingga kini masih menjadi daerah konflik. Dalam penanganan konflik Papua, pemerintah pusat juga pernah menerapkan kebijakan DOM di daerah ini. Meski demikian, penting juga untuk dicatat bahwa amnesti terhadap OPM di Papua harus ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam penyelesaikan konflik Papua secara damai. Di titik ini, proses pemberian amnesti bagi kelompok bersenjata di Papua harus lebih dulu diawali dengan pelaksanaan dialog untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai.

IMPARSIAL menilai upaya pendekatan non-yudisial oleh pemerintah  dalam penanganangan 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu justru mendorong impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi harus mendorong Kejaksaan Agung untuk menindalanjuti berkas hasil penyelidikan Komnas HAM. Selain itu, salah satu langkah konkrit sebagai wujud dari komitmen Presiden adalah membentuk pengadilan HAM untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998 yang prosesnya tinggal menunggu keputusan Presiden.

Jakarta, 08 Januari 2016

Alaraf

Direktur Eksekutif

Bagikan :