Pos

Imparsial Desak Komnas HAM Investigasi Pembakaran Polsek Ciracas

Reporter: Imam Hamdi
Editor: Suseno

Senin, 17 Desember 2018 19:03 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan aktif mengusut pembakaran Polsek Ciracas dan perusakan rumah seorang penduduk di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur.

“Komnas HAM harus turun jika penyelidikannya berlarut-larut,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf di kantor Amnesty Internasional, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 17 Desember 2018.

Pembakaran Polsek Ciracas dan perusakan rumah penduduk itu diduga buntut dari pengeroyokan terhadap dua anggota TNI di kompleks pertokoan Arundina Jalan Lapang Tembak, Cibubur, pada 10 Desember 2018. Rumah yang dirusak massa itu adalah milik orang tua dari salah satu tersangka pengeroyokan. Massa diduga anggota TNI yang ingin membalas dendam.

Menurut Al Araf, Komnas HAM harus melihat kondisi psikologis keluarga yang rumahnya di rusak massa. Ia menduga kejadian itu menimbulkan trauma. “Hari ini Komnas HAM harusnya bisa turun. Apalagi ada lembaga pemerintahan yang juga diserang,” ujarnya.

Imparsial mendesak Komnas HAM bisa berperan aktif untuk mengurai peristiwa pembakaran Polsek Ciracas. “Demi memastikan rasa aman, masyarakat Komnas HAM perlu berperan aktif memantau dan menginvestigasi kasus ini,” kata Al Araf.

Bagikan :

LSM Sebut Pendekatan Infrastruktur Disebut Tak Cukup di Papua

CNN Indonesia | Jumat, 14/12/2018 05:31 WIB

 

 

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil, yang merupakan gabungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menyebut pendekatan ekonomi dan infrastruktur di Papua tidak cukup untuk mengakhiri berbagai tragedi di Bumi Candrawasih. Kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM pun harus dituntaskan.

Pernyataan ini disampaikan dalam merespon insiden penembakan puluhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.

Peneliti dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial Evitarossi Budiawan mengatakan pendekatan ekonomi dan infrastruktur tidak cukup menjadi solusi komprehensif mengingat kompleksitas akar persoalan konflik Papua.

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor lain yang menyebabkan konflik di Papua terus terjadi hingga hari ini, antara lain masalah sejarah, marginalisasi, hingga tidak tuntas penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Ini tidak hanya masalah ekonomi dan infrastruktur, tapi masalah yang lebih mengakar. Pendekatannya harus lebih komprehensif dengan dialog, permasalahan yang lebih mengakar belum disentuh oleh pemerintah,” kata Evitarossi saat memberikan keterangan pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

Dia pun menilai, pola pendekatan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menangani konflik Papua cenderung bersifat top down (dari atas ke bawah) bukan kesepakatan yang dihasilkan lewat dialog, khususnya dengan kelompok yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Bidang Kampanye YLBHI Arif Yogiawan meminta pemerintah berhati-hati dalam merespons insiden penembakan puluhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga.

Menurutnya, penetapan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM) bukan usul yang tepat karena akan menambah kerumitan dalam mengatasi konflik yang terjadi selama ini.

Dia meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belajar dari kesalahan era Orde Baru yang malah melahirkan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM serta memperuncing konflik di Bumi Cendrawasih itu.

“DOM untuk merespon kasus ini sangat tidak tepat. perlu hati-hati merespons kasus ini,” ucap Feri.

Pembenntukan Tim

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Feri Kusuma meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM segera membentuk tim penyidikan terkait kasus penembakan pekerja PT Istaka Karya di Nduga.

Menurutnya, penyidikan ini penting dilakukan oleh Komnas HAM untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran HAM sebelum atau setelah kejadian.

“Harus ada satu penyidikan oleh komnas HAM, sebagai salah satu lembaga yang diberikan mandat untuk penyelidikan,” kata Feri.

Bahkan, lanjutnya, juga perlu dilakukan penelusuran secara mendalam mengapa tragedi kemanusiaan di Papua kerap terjadi mendekati momentum politik tertentu.

Menurut Feri, Komnas HAM juga harus menelusuri dugaan keterkaitan berbagai hal seperti politik dan ekonomi dengan insiden penembakan puluhan karyawan PT Istaka Karya di Nduga perlu ditelusuri dalam hal ini

“Perlu diusut lebih jauh apa indikasi di balik peristiwa ini, kami melihat ini selalu terjadi pada momentum politik tertentu. Setiap peristiwa yang kategorinya masuk peristiwa besar, kita tidak bisa melihat hanya pada peristiwa itu saja,” katanya.

(mts/arh)

Bagikan :

Pembangunan Infrastruktur Dinilai Belum Mampu Atasi Masalah di Papua

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Hari Widowati

Kamis 13/12/2018, 16.52 WIB

 

DataKata.co.id-“Ini tidak hanya masalah ekonomi dan infrastruktur, tapi masalah yang lebih mengakar, yaitu status politik di Papua,” kata Evitarossi.

 

Pendekatan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dinilai tak cukup mengatasi konflik yang terjadi di Papua. Alasannya, pendekatan tersebut belum menyentuh akar permasalahan atas terjadinya konflik di Papua.

Peneliti Imparsial Evitarossi S. Budiawan mengatakan, ketimpangan ekonomi hanyalah salah satu masalah saja yang menyebabkan terjadinya konflik di Papua. Setidaknya, masih ada tiga masalah lain yang menyulut konflik Papua berkepanjangan.

“Pendekatan ekonomi dan infrastruktur itu belum menyentuh akar permasalahan di sana,” kata Evitarossi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Kamis (13/12).

Evitarossi menyebutkan, salah satu masalah tersebut akibat terjadinya diskriminasi dan marginalisasi terhadap masyarakat Papua. Mereka kerap dikucilkan karena dianggap berbeda, khususnya ketika berada di Pulau Jawa.

Diskriminasi dan marginalisasi tersebut semakin menguatkan ideologi kelompok pro-kemerdekaan di Papua. “Diskriminasi dan marginalisasi yang diterima oleh masyarakat Papua itu menjadi akar utama permasalahan,” kata Evitarossi.

Masalah selanjutnya terjadi akibat kerap adanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepada masyarakat Papua. Imparsial mencatat pada periode 2017-2018 terdapat 35 kasus kekerasan terjadi di Papua. Pelakunya mulai dari kelompok kriminal bersenjata (KKB), TNI, hingga Kepolisian.

Masalah terakhir mengenai sejarah dan status politik di Papua. Evitarossi menjelaskan, masih ada beberapa kelompok di Papua yang merasa Papua bukan bagian dari Indonesia.

Mereka beranggapan bahwa Papua merupakan bangsa Melanesia dan karenanya harus meraih kemerdekaan. “Ini tidak hanya masalah ekonomi dan infrastruktur, tapi masalah yang lebih mengakar, yaitu status politik di Papua,” kata Evitarossi.

Lebih lanjut, ia menilai pola pendekatan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam menangani konflik di Papua bersifat top down. Pemerintah tidak mendengarkan aspirasi mengenai apa yang dibutuhkan masyarakat Papua.

Karenanya, pemerintah saat ini harus membangun dialog dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait di Papua secara sejajar. Menurutnya, dialog itu penting untuk bisa menyerap aspirasi dari masyarakat.

Pemerintah pun perlu melakukan pendekatan yang lebih inklusif untuk menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan ini mensyaratkan pemerintah untuk menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek.

“Penting bagi pemerintah untuk membangun jalan dialog untuk mencari, mendengarkan, dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik Papua,” katanya.

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Bagikan :

Imparsial Desak Komnas HAM Selidiki Pembunuhan Pekerja Trans Papua oleh KKB

07 Des 2018, 03:15 WIB

 

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih menekankan penangkapan Kelompok Kiminal Bersenjata (KKB) atau para pelaku pembantaian pekerja proyek Trans Papua ketimbang operasi militer.

“Perintah Jokowi dalam merespon Papua penting dicermati. Presiden meminta aparat mengejar dan menangkap pelaku. Artinya, Presiden menginginkan agar penanganan ini tetap dalam koridor hukum dan tetap sebisa mungkin menangkap para pelaku,” tutur Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis 6 Desember 2018.

Menurut Araf, langkah tersebut dapat lebih menguntungkan. Dengan tertangkapnya para pelaku, pemerintah dapat mengetahui secara mendalam terkait identitas kelompok, motif kekerasan, sumber persenjataan, hingga rentetat penyebab peristiwa itu terjadi.

“Ini saya setuju dengan instruksi Presiden untuk mengejar dan menangkap. Itu positif dalam jangka pendek,” jelas dia.

Untuk itu, Imparsial meminta Komnas HAM terjun langsung menyelidiki penyelesaian kasus pembantaian KKB terhadap pekerja Trans Papua. Hal itu demi memastikan transparansi operasi dari aparat keamanan.

“Saya mendesak Komnas HAM terjun langsung ke Papua untuk menyelidiki yang terjadi di Papua, di luar penegakan hukum oleh negara,” beber Araf.

Punya Sejarah Panjang

Kemudian, penanganan jangka panjang juga mesti dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, konflik kekerasan di Papua memiliki sejarah panjang dan dipicu berbagai penyebab.

Harus ada upaya dialog dan duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Pendekatan inklusif dinilai penting dengan menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek untuk mencari, mendengarkan, dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik.

“Pendekatan ekonomi dan pembangunan itu memang penting dilakukan. Namun belum cukup untuk menghentikan konflik dan kekerasan di Papua. Ketidakadilan ekonomi hanyalah salah satu faktor penyebab terjadinya konflik dan terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan konflik, yakni problem historis, marginalisasi, dan tidak tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” Araf menandaskan.

Bagikan :

Perbaikan dan Penguatan Lembaga Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Perbaikan dan penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibutuhkan untuk menuntaskan pelanggaranHAMberat di negeri ini. Tenggelamnya isu HAM belakangan ini bukan karena konsolidasi demokrasi membaik, melainkan karena tak ada kasus yang ditangani serius. Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, Kamis (2/11), di Jakarta menyampaikan, isu korupsi begitu menggeliat seiring dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga meningkat. Sebaliknya, Komnas HAM semakin tenggelam karena kinerja dan persoalan internalnya justru semakin kelam. ”Periksa saja laporan pelanggaran HAM yang lebih banyak dihimpun organisasi masyarakat sipil dibandingkan yang dihimpun Komnas HAM. Di media massa juga masih tampak pemberitaan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi,” ujarnya. Oleh karena itu, lanjut Julius, tak dapat disimpulkan bahwa konsolidasi demokrasi sudah membaik dengan tidak mengemukanya persoalan HAM. Sebaliknya, persoalan HAM tidak populer belakangan ini karena ketidakmampuan Komnas HAM menuntaskan kasus-kasus HAM di Indonesia. Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyampaikan, lemahnya kewenangan Komnas HAM juga membuat penuntasan pelanggaran HAM sulit diselesaikan. Salah satunya, kewenangan Komnas dalam menangani kasus hanya pada penyelidikan untuk kemudian diserahkan kepadaKejaksaan Agung. ”Selama ini Jaksa Agung tidak menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM, sementara Komnas HAM tidak memiliki kewenangan menyidik,” ujarnya. Hingga kini, sejumlah kasus pelanggaran HAM berat itu belum tuntas, seperti peristiwa 1965, kerusuhan Mei 1998, Talangsari, penembakan misterius, serta tragedi Semanggi I dan II. Penyelidikan Komnas atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965 diserahkan kepada Kejaksaan Agung, tetapi belum ditindaklanjuti. Oleh karena itu, menurut Al Araf, penting bagi komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 terpilih untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang PengadilanHAM. Revisi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM, misalnya dengan melekatkan kewenangan penyidikan terhadap lembaga itu dalam kasus pelanggaran HAM berat.

 

Bagikan :