Pos

Lawan Pansus Hak Angket, KPK Bisa Gunakan Pasal 21

Oleh: Fana Suparman / HA | Rabu, 12 Juli 2017 | 18:39 WIB

Berita satu Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak berdiam diri menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan KPK dapat menggunakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap sejumlah anggota Pansus Hak Angket.

Pasal tersebut mengatur mengenai obstruction of justice atau upaya merintangi dan menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terkait kasus korupsi.

“KPK bisa gunakan pasal obstruction of justice yang ada di Pasal 21 UU Tipikor,” kata Yati dalam diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’ di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Yati menilai, pasal obstruction of justice ini dapat diterapkan KPK lantaran Pansus Hak Angket terhadap KPK telah secara nyata menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Apalagi, Pansus yang semula bertujuan mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, semakin meluas untuk mencari kesalahan KPK.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus ini jelas upaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya pemenuhan keadilan masyarakat,” kata Yati.

Meski demikian, Yati mengakui KPK harus menghitung secara cermat dalam menggunakan Pasal 21. Hal ini lantaran penggunaan Pasal 21 terhadap Pansus Hak Angket dipastikan akan memunculkan perlawanan yang lebih sengit dari DPR.

“(Penggunaan Pasal 21) Dimungkinkan dilakukan oleh KPK, tapi memang harus dihitung betul risiko politik yang muncul dan juga efektivitasnya. Tapi menurut saya (penggunaan Pasal 21) ini harus dipertimbangkan juga oleh KPK melihat DPR telah membabi buta menyerang KPK. Sudah saatnya KPK menggunakan semua modalitas yang dimiliki termasuk menggunakan pasal obstruction of justice,” katanya.

Bagikan :

ICW: Mekanisme Pengawasan DPR Hanya Lima Tahun, Itu Juga Kalau Pemilunya Tidak Dicurangi Mereka

WARTA KOTA, TEBET – Calon pemilih dalam Pemilu 2019, diminta tak lagi memilih anggota DPR yang terlibat maupun mendukung keberadaan Pansus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masyarakat juga diminta melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pelemahan KPK, melalui hak angket yang digulirkan DPR.

“Pemilu 2019 ini kan sudah dekat. Tandai wakil-wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing yang memang di depan layar jadi bagian angket maupun di belakang layar,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dalam diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

“Ini juga kita jangan terjebak pada anggota Pansus saja, tapi juga terhadap orang di belakang layar yang mendukung angket. Dia tidak masuk Pansus tapi mengendalikan Pansus,” sambungnya.

Menurutnya, perlawanan ini dilakukan lantaran tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap kerja-kerja anggota DPR.

Donal menambahkan, pelaporan terhadap Majelis Kehormatan Dewan (MKD) seringkali tidak ditindaklanjuti, karena MKD juga diisi oleh para anggota DPR. Sementara, laporan ke partai asal anggota DPR juga tidak berdampak.

“Kita tidak punya mekanisme antara. DPR sering kritik bahwa KPK tidak bisa diawasi. Sebenarnya terbalik, kita yang tidak bisa mengawasi DPR. Lapor ke MKD, teman mereka sendiri. Lapor ke partainya, setelah diputuskan untuk Pergantian Antar-Waktu (PAW), juga tidak bisa diganti, seperti Fahri Hamzah,” paparnya.

Untuk itu, kata Donal, satu-satunya mekanisme pengawasan masyarakat terhadap DPR hanyalah melalui pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali.

“Mekanisme (pengawasanya) hanya lima tahun. DPR sendiri tidak punya mekanisme pengawasan. Pengawasannya temporer sekali lima tahun, itu pun kalau pemilunya tidak dicurangi mereka,” paparnya. (*)

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews

 

 

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Siap Ajukan Uji Materi Pansus Angket KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri dari beberapa LSM akan melakukan gugatan uji materi terhadap UU MD3. Hal tersebut dilakukan untuk menjegal langkah Pansus Hak Angket KPK.

Disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Polutik ICW, Donal Faridz, koalisi akan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menafsirkan UU MD3 Pasal 79 ayat 3 mengenai objek hak angket DPR.

“Kami ingin kejelasan. Jadi kami akan minta MK sendiri yang menafsirkan siapa sebenarnya objek hak angket DPR itu,” terang Donal saat menghadiri diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juli 2017.

Pasal 79 ayat 3 UU MD3 menyebutkan, hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan perundang-undangan.

Donal mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan sejumlah persiapan untuk menyusun permohonan uji materi ke MK. “Minggu ini kita harap sudah bisa dilayangkan ke MK,” tegas Donal.

Koalisi, lanjut Donal, yakin KPK bukan lembaga eksekutif. Sebab, presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengganti ataupun memindahkan pimpinan KPK ke lembaga lain.

“Sudah jelas juga dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebut KPK adalah lembaga yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun,” terang Donal.

Selain menempuh jalur hukum, Donal juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam melawan pelemahan KPK yang dilakukan DPR melalui hak angket.

“Saya minta masyarakat tandai anggota DPR baik yang terang-terangan maupun dibalik layar mendukung hak angket KPK. Jangan dipilih lagi di pileg berikutnya,” tutup Donal.

(HUS)

Bagikan :

Soal Hak Angket KPK, Presiden Jokowi Jangan Diam Saja…

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf meminta Presiden RI Joko Widodo untuk menunjukkan sikap politiknya secara tegas terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia khawatir, sikap yang ditunjukkan Presiden saat ini justru dipersepsikan publik sebagai persetujuan terhadap upaya pelemahan KPK.

“Presiden tidak boleh diam. Paling tidak harus punya sikap politik di publik terkait dinamika ini,” kata Araf, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Ia mengatakan, salah satu yang bisa dilakukan Presiden adalah memberikan pernyataan dukungan penuh terhadap KPK dan menginginkan KPK tetap dalam koridor pemberantasan korupsi.

“Sikap diamnya Presiden bisa ditafsirkan publik (bahwa) Presiden menyetujui angket yang dilakukan DPR,” kata Araf.

Pada kesempatan yang sama, advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia, Todung Mulya Lubis menyatakan menolak hak angket KPK.

Menurut dia, KPK bukan objek yang tepat untuk hak angket.

Selain itu, ia mengkritisi manuver yang dilakukan Pansus Angket karena akan menimbulkan obstraction of justice.

“Menimbulkan ketakutan, mungkin perasaan sangat tidak nyaman bagi KPK dalam melakukan penyidikan kasus-kasus korupsi,” kata Todung.

“Kalau DPR nanti misalnya menghentikan anggaran, mengurangi anggaran KPK seperti ancaman, KPK kan terganggu operasinya,” lanjut dia.

Todung menilai, secara aspek hukum, pembentukan Pansus Angket sudah melalui prosedur yang diatur dalam UU. Akan tetapi, secara moral, ia mengatakan, ada yang tak sesuai.

“Secara moral, angket itu salah. Legally, it is right. Morally, it is wrong,” kata Todung.

 

 

PenulisEstu Suryowati
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Bagikan :

Imparsial: KPK Bisa Gunakan Pasal Obstruction of Justice Hajar Pansus Angket

AKURAT.CO, Berbeda dengan Donald Faridz yang membenarkan sikap diam KPK, kali ini Koordinator Kontras, Yati Andriani meminta KPK untuk menghajar balik Pansus Angket menggunakan pasal Obstruction of Justice.

Pasal Obstruction of Justice sendiri tertuang dalam Pasal 21 dan 22 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi yang berkaitan dengan upaya merintangi dan menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus korupsi.

“KPK bisa gunakan pasal obstruction of justice yang ada di Pasal 21 UU Tipikor,” kata Yati dalam diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’ di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Yati menilai, pasal obstruction of justice ini dapat diterapkan KPK lantaran Pansus Angket KPK dinilainya telah secara nyata menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Apalagi, tujuan Pansus menurut Yati yang semula dibentuk hanya untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan BAP mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani yang kini justru menjadi semakin meluas dan liar untuk mencari kesalahan KPK.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus ini jelas upaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya pemenuhan keadilan masyarakat,” kata Yati.

Meksipun begitu Yati juga mengutarakan bahwa KPK seharusnya menyusun strategi khusus dalam menerapkan Pasal tersebut mengingat penerapan pasal 21 tentunya akan berimbas pada upaya perlawanan pansus terhadap KPK.

“(Penerapan Pasal 21) Dimungkinkan dilakukan oleh KPK, tapi memang harus dihitung betul resiko politik yang muncul dan juga efektifitasnya. Tapi menurut saya (penerapan pasal tersebut) ini harus dipertimbangkan juga oleh KPK melihat DPR telah membabi buta menyerang KPK. Sudah saatnya KPKmenggunakan semua modalitas yang dimiliki termasuk menggunakan pasal obstruction of justice,” tandasnya.[]‎

Bagikan :

Implikasi Pelemahan KPK

Antaranews.com- Advokat Senior Todung Mulya Lubis (tengah) didampingi mantan Anggota Komnas HAM M.M Billah (kiri) dan Direktur Imparsial Al Araf (kanan) menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Hukum di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7/2017). Diskusi publik tersebut mengusung tema Implikasi pelemahan KPK terhadap pemberantasan korupsi dan pemenuhan HAM

Bagikan :

Anggota DPR Pendukung Hak Angket Tak Perlu Dipilih Lagi Dalam Pemilu 2019

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon pemilih dalam Pemilu 2019 diminta tidak lagi memilih anggota DPR yang terlibat maupun mendukung keberadaan Pansus Hak Angket terhadap KPK.

Masyarakat juga diminta melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui hak angket yang digulirkan DPR.

“Tandai wakil-wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing yang memang di depan layar jadi bagian angket maupun di belakang layar,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz dalam diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Menurutnya, perlawanan ini dilakukan lantaran tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap kerja-kerja anggota DPR.

Donal menambahkan, pelaporan terhadap Majelis Kehormatan Dewan (MKD) seringkali tidak ditindaklanjuti karena MKD juga diisi anggota DPR.

Sementara laporan kepada partai asal anggota DPR juga tidak berdampak.

“DPR sering kritik bahwa KPK tidak bisa diawasi. Sebenarnya terbalik. Kita yang tidak bisa mengawasi DPR,” katanya.

Untuk itu, satu-satunya mekanisme pengawasan masyarakat terhadap DPR hanyalah melalui Pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali.

“Mekanisme (pengawasanya) hanya lima tahun. DPR sendiri tidak punya mekanisme pengawasan. Pengawasannya temporer sekali lima tahun. Itu pun kalau pemilunya tidak dicurangi mereka,” katanya.

Bagikan :

Saatnya Presiden Turun Tangan Setop Manuver Pansus Angket

Media Indonesia,MANUVER-manuver yang dilakukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK tidak boleh dibiarkan. Pansus diduga memiliki agenda terselubung dan Presiden Joko Widodo sebaiknya turun tangan untuk menyudahi persoalan tersebut.

“Kalau Presiden mengatakan pendapat bersama-sama rakyat dukung KPK, legitimasi angket akan semakin tergerus, menipis. Itulah yang mesti dilakukan,” ujar advokat senior Todung Mulya Lubis di sela-sela diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK Terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’, di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Todung menilai, salah satu manuver pansus yang terkesan mencari kesalahan lembaga antirasywah ialah dengan menyambangi Lapas Sukamiskin, Bandung, tempat para terpidana korupsi mendekam. Ia menganggap hal itu sebagai propaganda untuk membunuh KPK.

Menurutnya, secara legal pansus hak angket telah disetujui DPR. Namun, secara moril pembentukan pansus terhadap KPK itu dinilai amat salah. “Kok, lembaga yang memberantas korupsi diinvestigasi melalui angket? Menurut saya ini menyalahi jiwa reformasi itu sendiri.”

Ia mengemukakan, sepak terjang pansus tersebut dapat dihentikan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Alasan dari sejumlah upaya hukum itu karena pansus telah menyalahi peraturan perundang-undangan.

Senada, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menyebut wacana pengesahan hak angket untuk memperkuat KPK hanya isapan jempol. Angket itu bertujuan melemahkan KPK dan bahkan menjadi panggung politik untuk mendiskreditkan kinerja lembaga pemberantasan korupsi itu.

“Jadi sejak awal kita sudah menduga angket ini akan mendiskreditkan KPK dan mengubur wilayah penegakan hukum yang sesungguhnya di pengadilan. Ini yang dicari sebenarnya oleh para politisi atau oleh kelompok yang memang terjerat KPK di dalam kasus KTP elektronik.”

Donal membeberkan, DPR kerap mengeluarkan opini yang tidak mendasar. Pansus pun seolah menggambarkan KPK sebagai lembaga yang tidak akuntabel, tidak independen, dan tertutup.

Contohnya, pernyataan yang menyebut 17 penyidik KPK ilegal. Meski pada akhirnya pernyataan itu dibantah Mabes Polri, tetap saja opini serupa didaur ulang agar stigma negatif terkait kinerja KPK tetap bertahan. (X-12)

 

Bagikan :

ICW: Sebagus Apapun Kerja KPK Kalau yang Ditanya Napi Koruptor Pasti Penilaiannya Buruk

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus Hak Angket KPK mendatangi narapidana koruptor di Lapas Sukamiskin pekan lalu.

Langkah sejumlah anggota DPR ini menjadikan para koruptor sebagai narasumber dinilai mendiskreditkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengaku tidak mengerti langkah Pansus Hak Angket menghadirkan orang-orang yang disebut pakar.

Padahal, rekam jejak orang-orang tersebut selalu berseberangan dengan KPK.

“Cara mereka (Pansus Hak Angket) melakukan sampling orang yang akan dijadikan narasumber. Kemarin mengunjungi napi kasus korupsi dengan dalih mereka juga punya hak dan mereka juga bisa memberikan informasi. Dari segi metode pengambilan narasumber sudah keliru. Sebagus apapun kerja KPK kalau yang ditanya napi kasus korupsi maka pasti penilaiannya akan buruk, sama juga dengan bertanya kepada jaringan terorisme atau jaringan ISIS mengenai sebagus apa kinerja Densus 88. Penialiannya pasti negatif,” kata Donal dalam diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Baca: ICW: KPK Diserang Karena Koruptor Satu per Satu Dijebloskan ke Penjara

Tak hanya itu, Donal juga menyoroti ucapan anggota DPR yang seringkali menggunakan bahasa-bahasa memperkuat KPK.

Seperti saat wacana revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK mencuat.

DPR menyebut revisi itu untuk memperkuat KPK, padahal, secara substantif, poin-poin dalam revisi UU KPK itu justru melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi.

Demikian juga saat hak angket terhadap KPK bergulir.

Bahkan, tidak hanya melemahkan KPK, hak angket ini telah menjadi panggung politik untuk mendiskreditkan dan melakukan kampanye hitam terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

“Bahasa-bahasa memperkuat KPK seringkali kita mendengar tapi yang terjadi adalah angket ini menjadi panggung opini untuk melakukan kampanye negatif atau black campaign kepada KPK,” kata Donal.

Penggiringan opini yang dilakukan DPR ini bertujuan agar masyarakat lupa atau teralihkan dengan kerja-kerja KPK memberantas korupsi.

KPK saat ini sedang berupaya menuntaskan sejumlah kasus besar seperti kasus e-KTP yang disebut menyeret sejumlah nama anggota dan mantan anggota DPR.

“Tapi kemudian yang terjadi adalah opini publik dialihkan ke panggung politik yang terjadi hari ini yaitu adalah angket. Jadi sejak awal kita sudah menduga angket ini akan menjadi untuk mendiskreditkan KPK dan akan mengubur wilayah penegakkan hukum yang sesungguhnya yang ada di pengadilan. Ini yang dicari sebenarnya oleh para politisi atau oleh kelompok yang memang terjerat KPK di dalam kasus e-KTP,” kata Donal.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
Bagikan :

ICW: KPK Diserang Karena Koruptor Satu per Satu Dijebloskan ke Penjara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum yang paling sering diganggu.

Hal ini akibat pencari rente atau elite politik yang mencari bancakan uang negara, satu persatu dijebloskan ke dalam penjara.

“Pesta pora mereka diganggu. Bagaimana menjelaskan pesta pora itu? Bisa dijelaskan dari kewenangan anggaran DPR yang disalahgunakan untuk mencari uang,” kata Donal dalam diskusi di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Dirinya lalu mencontohkan sejumlah kasus yang menyeret anggota dewan lantaran menyelewengkan anggaran.

Seperti Muhammad Nazaruddin, Wa Ode Nurhayati sampai anggota dewan yang mengamankan proyek bahkan bukan dari daerah pemilihannya.

“KPK sudah terhitung lebih dari 120 orang politikus yang diproses. Ini kan mewakili korupsi politik. Kedua tidak hanya soal anggaran, KPK juga diganggu elite yang mencari korupsi legislasi. Contohnya Sanusi (mantan anggota DPRD DKI) yang memainkan perda dengan pengembang, juga mengotak-atik retribusi tambahan izin reklamasi,” kata Donal.

Menurutnya, ada beberapa kasus suap dalam legislasi, diantaranya permainan anggaran, dan politik uang dalam pilkada.

“Itu jadi ruang korupsi pemburu rente, dan KPK harus menerima lantaran sering menganggu persta pora mereka. Sehingga perlawanan terhadap KPK menjadi begitu masif,” katanya.

Berita Terkait
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
Bagikan :