Pos

Komjen Pol Idham Azis Jadi Kepala Polri, Ini Pesan Penting Direktur Imparsial Al Araf

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Direktur Imparsial Al Araf punya pesan penting untuk Komjen Pol Idham Azis yang secara aklamasi disetujui Komisi III DPR RI untuk menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian. Apa itu?

Al Araf mengatakan, pertama, Kapolri baru harus memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. “Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM. Juga jaminan kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi,” jelas Aal, sapaan akrabnya.

Alumnus UB Malang ini mengatakan, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

“Karena itu, konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini atau pun sebelumnya,” tandasnya.

Imparsial mencontohkan, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” tegas Aal.

Selain kasus Novel itu, sambung dia, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM. Seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar, aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

“Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.

Pesan kedua. Imparsil berharap Kapolri baru memiliki agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

“Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung,” tandas Aal.

Untuk mendukung ketiga agenda, Imparsial meminta kepada elite dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

“Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri,” ucapnya.

Komitmen pemimpin sipil, kata Aal, sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

“Intinya tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama Pak Komjen Pol Idham Azis yang selangkah lagi menjadi Kepala Polri baru,” ujar Direktur Imparsial Al Araf. (*)

 

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 – 08:02

Bagikan :

Tiga Tantangan Kapolri Baru

Oleh: Al Araf

PUBLICANEWS-KOMISI III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian. Selanjutnya keputusan Komisi III ini akan dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan DPR. Selanjutnya, Idham Azis akan dilantik Presiden Joko Widodo dalam beberapa hari ke depan.

Terkait dengan disetujuinya usul pencalonan Idham Azis sebagai calon Kapolri, Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian.

Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminana kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian. Konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang. Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang.

Selain itu, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, kami meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri. Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri. Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru.

Direktur Imparsial
Al Araf

 

Bagikan :

3 Hal Harus Jadi Perhatian Kapolri Idham Aziz

Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian.

 

Bisnis.com, Jakarta – Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian.

Imparsial menilai terdapat tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Idham saat menjadi kapolri.

Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Menurutnya kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Dia mengatakan kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi.

“Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2019).

Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) menyerahkan pakta integritas kepada Ketua Komisi III Herman Herry (kanan) saat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019)./Antara

Menurut dia konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

Dalam konteks itu, ujarnya, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Tantangan pertamanya, kata dia, penyelesaian kasus Novel Baswedan. Menurut Al Araf, Idham harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan.

Kasus Novel sudah hampir 2,5 berjalan, namun hingga saat ini belum juga ada titik terangnya.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” ujarnya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz (kiri) memberi hormat kepada Ketua Komisi III Herman Herry (kanan) pada rapat dengan agenda Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019)./Antara

Selain itu, Idham juga harus menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus-kasus lainnya.

“Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban,” kata Al Araf.

Prioritas kedua, lanjut Al Araf adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.

Dia berharap Idham dapat mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

“Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam mendukung agenda ini, pihaknya meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

Al Araf menjelaskan pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk kapolri baru dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.

“Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku,” tambah Al Araf.

 

Setyo Aji Harjanto – Bisnis.com31 Oktober 2019  |  06:31 WIB

 

Bagikan :

Imparsial Catat Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan Kapolri Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menyebut ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Kapolri baru.

Diketahui, Komjen Pol Idham Azis mendapat persetujuan dari Komisi III DPR RI untuk menjadi Kapolri setelah menjalani fit and proper test.

Pekerjaan rumah pertama bagi Kapolri baru adalah jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan agenda tersebut mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama, dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Ia menilai, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman.

Menurutnya, kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang diakui konstitusi.

Ia mengatakan, berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

Menurutnya, konsekuensinya adalah pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

Dalam konteks itu, menurutnya Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Selain itu menurutnya, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Idham Aziz.

Menurutnya, Idham Aziz harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan karena sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” kata Al Araf dalam keterangannya pada Rabu (30/10/2019).

Selain itu, menurutnya, Idham juga perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus-kasus lainnya.

Ia menilai, kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Menurutnya, Idham juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

“Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Al Araf.

Tantangan kedua menurutnya adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.

Dalam agenda ini, ia menilai Polri di bawah kepemimpinan Idham diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Sedangkan tantangan ketiga adalah agenda menjaga independensi institusi kepolisian.

Al Araf menilai independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

Menurutnya, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, ia meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

Ia mengatakan para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.

Karena menurutnya, justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku.

“Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi sistem merit dalam penataan internal institusi kepolisian. Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru,” kata Al Araf.

Rabu, 30 Oktober 2019 22:42 WIB

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi

Bagikan :

Imparsial: Lihat Track Record Kandidat Capres Tegakkan HAM

Kamis 17 Jan 2019 09:40 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nur Aini

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial Al Araf meminta publik melihat rekam jejak kandidat Capres-Cawapres dalam penegakan HAM. Publik disarankan tak hanya menilai kandidat berdasarkan debat yang akan digelar pada Kamis (17/1).

Al Araf berharap Capres Prabowo Subianto dapat terus terang menjelaskan soal penculikan aktivis pada orde baru. Kemudian, Capres Joko Widodo juga bisa ditanyai penuntasan kasus HAM masa lalu selama menjabat

“Perlu lihat track record kandidat. Gimana tanggungj awab Prabowo dalam penghilangan orang tahun 1998. Biar Prabowo bisa tanya juga sepanjang Jokowi jadi Presiden apa yang sudah diselesaikan kasus HAM. Omonginsemua saja. Jangan ditutupi,” katanya dalam diskusi, Kamis (16/1).

Ia mengakui ada itikad baik Jokowi menuntaskan kasus HAM masa lalu saat awal menjabat. Hal itu misalnya, Jokowi memberi amnesti dan grasi pada tokoh Papua dan lingkungan. Tapi seiring berjalan waktu, itikad itu justru hilang dengan sendirinya.

“Selesaikan HAM berat, simposium 65 dilakukan semua pihak datang. Tapi itu tahap 1, tiba-tiba ada simposium tandingan dipelopori kelompok purnawirawan. Stigma isu komunis kuat kena pemerintah,” ujarnya.

Kehadiran simposium tandingan membuat pemerintahan Jokowi tak melangkah maju. Alhasil, penyelesaian kasus HAM masa lalu malah diam di tempat.

“Rezim (Jokowi) bertahan. Langkah penyelesaiannya tak dilakukan,” ujarnya.

Debat Capres-Cawapres perdana akan digelar pada Kamis malam ini. Tema debat perdana yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Bagikan :

Imparsial Tak Temukan Agenda HAM Prabowo

Ilham Pratama Putra • 16 Januari 2019 15:09

 

medcom.id-jakarta: Direktur Imparsial Al Araf mengaku tidak menemukan visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hak asasi manusia (HAM). Padahal, HAM merupakan hal penting.

“Terus terang saya tidak memahami visi misi Prabowo. Saya tidak melihat agenda HAM sama sekali, tidak tertulis tuh programnya,” kata Al Araf di KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019

Dia mengaku miris dengan visi misi paslon nomor urut 02 itu. Menurut dia, negara hukum harus berbasis konstitualisme yang menghormati HAM.

tu miris. Konstitualisme menunjukkan fundamental dalam negara hukum. Kandidat kalau tidak menampilkan itu, tentu jadi pertanyaan seperti apa menghadapi kasus HAM ke depan,” ketus Al Araf.

Dia mengambil contoh betapa HAM menjadi roh reformasi. Pada 1998, ada pembatasan HAM di Indonesia sehingga muncul reformasi.

“Perubahan politik (Reformasi) 1998 kan rohnya HAM. Kenapa perlawanan 1998 terjadi karena adanya pembatasan HAM. Jadi, HAM itu rohnya reformasi. Aneh kalau kemudian, agenda HAM tidak ada dalam kemajuan ke depan,” pungkas dia.

Bagikan :

Kompolnas Catat 1.104 Aduan soal Kinerja Polri

Jakarta, CNN Indonesia — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indrarti mencatat terdapat 1.104 aduan dan keluhan masyarakat terkait kinerja dan pelayanan pihak Polri yang masuk ke sepanjang semester pertama 2018.

Ia mengatakan 1.033 aduan diantaranya masyarakat mengeluhkan soal buruknya pelayanan dibidang reserse dan kriminal (reskrim) yang dilakukan pihak kepolisian.

“Tahun 2018 semester pertama kami menemukan 1.104 aduan, dimana 1.033 diantaranya itu menyangkut pengaduan kerja-kerja reskrim, pelayanan buruk oleh polisi,” kata Poengki saat menghadiri peluncuran Buku ‘HAM dan Keamanan’ di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (23/8).

Poengki lantas membandingkan angka tersebut dengan angka pengaduan masyarakat sepanjang 2017 lalu yang mencapai 2.135 pengaduan.

Ia menyatakan bahwa pelayanan reskrim kepolisian tetap mendominasi pengaduan masyarakat sepanjang 2017 sebanyak 1.856 aduan ke Kompolnas.

“Macam-macam bentuk pengaduannya, misalnya ketika masyarakat mengadukan prosesnya lama, enggak informatif. Sda yang mengadu dari 2012 sampai 2018 enggak kelar tapi setelah diseldiki ternyata yang dilaporkan masuk DPO, jadi polisi harus cari nih DPO biar tuntas laporannya,” beber dia.

Poengki menyatakan institusinya saat ini masih berkutat pada tugas-tugas penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar aturan agar tertib sosial.

Padahal, kata dia, kepolisian turut memiliki tugas dan fungsi yang lebih penting yakni sebagai institusi yang bertugas melayani, menganyomi, dan melindungi masyarakat luas.

“Jadi tugas-tugas kantibmas itu yang harus dikedepankan. Jangan sampai ada kasus terus jadi besar ini justru tak efektif. Makanya polri harus punya tugas-tugas prevention (pencegahan), dan memperkuat pelayanannya” kata dia.

Melihat permasalahan itu, Poengki menilai bahwa reformasi kultural di tubuh Polri masih menjadi tugas rumah yang harus dibenahi dengan lebih serius.

Menurutnya, banyaknya aduan dan keluhan menjadi salah satu indikator Polri belum menjalankan tugasnya secara humanis dan profesional bagi masyarakat.

“Memang yang harus dilakukan kedepannya harus ada reformasi kultural, ini sebagai pekerjaan rumah besar bagi Polri sejak 20 tahun reformasi berlangsung,” kata dia.

Tak berhenti disitu, Poengki juga menyoroti masih banyaknya penggunaan kekerasan oleh anggota kepolisian kepada masyarakat yang seharusnya diakhiri.

Ia juga menyoroti masalah nir-profesionalisme yang juga dilakukan, seperti persoaalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang masih melekat di tubuh Polri hingga kini.

“Praktek-praktek enggak wajar ini ya harus diubah, harusnya juga ada reward and punishment,” pungkasnya. (agi)

 

Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Jumat, 24/08/2018 03:35 WIB

Bagikan :

Ketua DPR dinilai harus mampu tegakkan HAM dan anti korupsi

Merdeka.com – DPR hingga kini masih belum mengumumkan siapa calon pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Direktur Imparsial, Al Araf menilai, calon Ketua DPR haruslah orang yang memiliki komitmen dalam pemajuan dan penegakan HAM.

Selain itu, Al Araf mengungkapkan, calon Ketua DPR harus memiliki komitmen untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi. Harapannya segala upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dihindari.

Adapun mengenai sikap salah satu kandidat Ketua DPR yang menjadi salah satu inisiator panitia khusus (Pansus) hak angket KPK, menurut dia, akan menjadi catatan bagi masyarakat.

“Ya hal itu bisa jadi catatan publik yang akan dilihat dalam pemilihan Ketua DPR ke depan,” katanya, Rabu (10/1).

Dengan adanya dua barometer tersebut, Al Araf menilai, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai salah satu kandidat yang berpeluang.

“Saya rasa pak Agus Gumiwang lebih berpeluang karena memiliki sikap yang jelas dalam dinamika internal Partai Golkar belakangan ini. Beliau punya keberanian, karena yang dibutuhkan Golkar sekarang adalah keberanian untuk melakukan perubahan,” tutupnya.

Seperti diketahui, sejumlah kader Golkar masuk bursa calon ketum Golkar. Mereka adalah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin, dan ketua komisi II Zainudin Amali. [fik]

 

Rabu, 10 Januari 2018 13:53Reporter : Fikri Faqih

Bagikan :

Lawan Pansus Hak Angket, KPK Bisa Gunakan Pasal 21

Oleh: Fana Suparman / HA | Rabu, 12 Juli 2017 | 18:39 WIB

Berita satu Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak berdiam diri menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilancarkan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan KPK dapat menggunakan Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap sejumlah anggota Pansus Hak Angket.

Pasal tersebut mengatur mengenai obstruction of justice atau upaya merintangi dan menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terkait kasus korupsi.

“KPK bisa gunakan pasal obstruction of justice yang ada di Pasal 21 UU Tipikor,” kata Yati dalam diskusi ‘Implikasi Pelemahan KPK terhadap Pemberantasan Korupsi dan Pemenuhan HAM’ di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7).

Yati menilai, pasal obstruction of justice ini dapat diterapkan KPK lantaran Pansus Hak Angket terhadap KPK telah secara nyata menghalangi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Apalagi, Pansus yang semula bertujuan mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, semakin meluas untuk mencari kesalahan KPK.

“Apa yang dilakukan oleh Pansus ini jelas upaya menghalang-halangi pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya pemenuhan keadilan masyarakat,” kata Yati.

Meski demikian, Yati mengakui KPK harus menghitung secara cermat dalam menggunakan Pasal 21. Hal ini lantaran penggunaan Pasal 21 terhadap Pansus Hak Angket dipastikan akan memunculkan perlawanan yang lebih sengit dari DPR.

“(Penggunaan Pasal 21) Dimungkinkan dilakukan oleh KPK, tapi memang harus dihitung betul risiko politik yang muncul dan juga efektivitasnya. Tapi menurut saya (penggunaan Pasal 21) ini harus dipertimbangkan juga oleh KPK melihat DPR telah membabi buta menyerang KPK. Sudah saatnya KPK menggunakan semua modalitas yang dimiliki termasuk menggunakan pasal obstruction of justice,” katanya.

Bagikan :

ICW: Mekanisme Pengawasan DPR Hanya Lima Tahun, Itu Juga Kalau Pemilunya Tidak Dicurangi Mereka

WARTA KOTA, TEBET – Calon pemilih dalam Pemilu 2019, diminta tak lagi memilih anggota DPR yang terlibat maupun mendukung keberadaan Pansus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masyarakat juga diminta melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pelemahan KPK, melalui hak angket yang digulirkan DPR.

“Pemilu 2019 ini kan sudah dekat. Tandai wakil-wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing yang memang di depan layar jadi bagian angket maupun di belakang layar,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dalam diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

“Ini juga kita jangan terjebak pada anggota Pansus saja, tapi juga terhadap orang di belakang layar yang mendukung angket. Dia tidak masuk Pansus tapi mengendalikan Pansus,” sambungnya.

Menurutnya, perlawanan ini dilakukan lantaran tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap kerja-kerja anggota DPR.

Donal menambahkan, pelaporan terhadap Majelis Kehormatan Dewan (MKD) seringkali tidak ditindaklanjuti, karena MKD juga diisi oleh para anggota DPR. Sementara, laporan ke partai asal anggota DPR juga tidak berdampak.

“Kita tidak punya mekanisme antara. DPR sering kritik bahwa KPK tidak bisa diawasi. Sebenarnya terbalik, kita yang tidak bisa mengawasi DPR. Lapor ke MKD, teman mereka sendiri. Lapor ke partainya, setelah diputuskan untuk Pergantian Antar-Waktu (PAW), juga tidak bisa diganti, seperti Fahri Hamzah,” paparnya.

Untuk itu, kata Donal, satu-satunya mekanisme pengawasan masyarakat terhadap DPR hanyalah melalui pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali.

“Mekanisme (pengawasanya) hanya lima tahun. DPR sendiri tidak punya mekanisme pengawasan. Pengawasannya temporer sekali lima tahun, itu pun kalau pemilunya tidak dicurangi mereka,” paparnya. (*)

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews

 

 

Bagikan :