Pos

Penunjukan Andika sebagai KSAD Dituding Sarat Muatan Politis

Direktur Imparsial Al Araf mengendus ada muatan politis serta pertimbangan khusus yang berkaitan dengan kontestasi Pemilu 2019 mendatang.

 

BERITA , NASIONAL

Kamis, 22 Nov 2018 23:55 WIB

 

KBR, Jakarta- Pengangkatan Andika Perkasa  sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD ) dianggap sarat kepentingan politik dan rawan memicu konflik di internal TNI AD.

Pendapat itu diungkapkan Direktur Imparsial Al Araf yang menganggap karir militer Andika cenderung meningkat sangat cepat. Ia mengendus ada muatan politis serta pertimbangan khusus yang berkaitan dengan kontestasi Pemilu 2019 mendatang. Tak sampai disana, pengangkatan ini juga bakal menyulut permasalahan regenerasi di tubuh TNI AD, mengingat Andika melompati tiga angkatan di atasnya.

“Bahwa kita tahu dinamika pergantian KSAD sebenarnya dengan mengangkat angkatan 87 ini akan menimbulkan problem di dalam konteks regenerasi di angkatan darat. karena sebenarnya masih ada angkatan 84,85, 86 yang masih potensial menjadi calon KSAD,” Kata Direktur Imparsial  Al Araf saat dihubungi KBR, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Al Araf menjelaskan, persoalan senioritas akan selalu ada di tubuh TNI AD. Namun ia mempertanyakan pertimbangan apa yang membuat Presiden memilih Andika padahal ada banyak calon potensial lain yang juga layak menempati posisi KSAD.

“Jika persoalnya lompatan ini disebabkan karena Andika dianggap calon yang layak, maka semestinya pada angkatan yang sama terdapat Mayjen Muhammad Herindra yang juga meraih penghargaan Adhi Makayasa sebagai individu yang terbaik,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat(KSAD). Andika menggantikan Jenderal TNI Mulyono yang akan memasuki masa pensiun tahun depan. Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1987. Pengangkatannya ini melompati setidaknya tiga angkatan di atasnya. Padahal, empat bulan sebelumnya, ia baru dilantik sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Selain Andika, nama lain yang mencuat sebagai kandidat adalah Wakil KSAD Letjen TNI Tatang Sulaiman (angkatan 1986), Inspektur Jenderal TNI Letjen Muhammad Herindra (angkatan 1987), dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Doni Monardo(angkatan 1985). 

Editor: Friska Kalia

Bagikan :

Imparsial Kritisi Andika Jadi Kasad

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Jumat, 23 November 2018

 

INDOPOS.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil sektor Keamanan mempunyai beberapa catatan kritis atas diangkatnya Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad ).

Koalisi memandang bahwa proses pergantian ini memang sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Meski begitu, mereka nilai Jokowi mengabaikan pandangan publik. Sebab, jabatan Kasad tak hanya berpengaruh pada dinamika internal TNI saja melainkan juga kepentingan masyarakat umum.

“Tentu saja keputusan Pak Jokowi mengirim Andika merupakan sesuatu yang kami sayangkan, sama sekali tidak mencerminkan publik,” ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri di Bilangan Senen Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

Ia menggarisbawahi bahwa proses pergantian Kasad ini lebih dominan pengaruh elit politik di lingkaran Jokowi. Kata Gufron, sosok Andika mempunyai relasi kuat dengan AM Hendropriyono yang merupakan anggota Wantimpres Jokowi. Hendro juga merupakan Ketua Umum PKPI, salah satu parpol pengusung Jokowi di Pemilu 2019.

“Situasi inilah yang membuat proses pergantian Kasad kental dimensi politis ketimbang profesionalisme,” nilai Gufron. Terlebih lagi, lanjutnya, bulan April 2019 bangsa ini akan melakukan hajatan besar berupa Pemilu serentak pilpres dan pileg. Gufron menegaskan, netralitias TNI matra darat harus dijaga.

“Kami menilai, jelang Pemilu 2019, Kasad yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI netral dan tidak berpolitik, sehingga pemilu berlangsung jujur dan adil,” tegasnya.

Ditempat sama, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Feri Kusuma menambahkan, seharusnya pergantian dari Mulyono ke Andika ini juga memikirkan penataan regenerasi TNI yang lebih berjenjang dan taat proses.

Ia menilai, upaya percepatan untuk mempromosikan individu tertentu menjadi Kasad bisa ditafsirkan sebagai sebuah bentuk politisasi. Diketahui, karir militer Andika melaju dengan pesat. Bahkan dalam satu tahun, Andika mendapat tiga kali promosi jabatan dan dua kali kenaikan pangkat.

“Padahal masih banyak perwira tinggi TNI AD yang berasal dari angkatan 1984, 1985, dan 1986 yang juga memiliki kompetensi menjadi Kasad . Sayangnya presiden tak memilih mereka dan lebih ke Andika yang merupakan angkatan 1987,” beber Feri. (jaa)

Bagikan :

Imparsial Menilai Pelantikan Andika Perkasa Politis

Reporter:

Fikri Arigi

Editor:

Rina Widiastuti

Jumat, 23 November 2018 12:00 WIB

 

 

 

TEMPO.COJakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengangkat Letnan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru menggantikan Jenderal Mulyono yang memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan pengangkatan ini bersifat politis karena ada faktor kedekatan di lingkaran presiden.

 

“Keberadaan Hendropriyono sebagai tim di lingkaran presiden yang memiliki hubungan dengan Andika tentu memberi pengaruh dalam pergantian KSAD kali ini,” ujar Al Araf membalas pesan singkat Tempo, Kamis 22 November 2018.

Hendropriyono yang merupakan mantan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) adalah mertua dari Andika. Menurut Al Araf, kedekatan Hendropriyono dengan presiden membantu membukakan jalan bagi menantunya.

Semakin politis, kata Al Araf, karena banyak perwira lain di TNI AD yang lebih senior ketimbang Andika. Menurut dia, TNI AD angkatan 84, 85, dan 86 banyak yang memiliki kapasitas dan senioritas untuk menduduki kursi Kasad. Menurut dia pengangkatan Andika yang masuk di angkatan 87 berimplikasi pada persoalan regenerasi dalam tubuh TNI AD.

Pengamat militer, Muradi, tidak setuju dengan sistem urut kacang ini. Menurut dia, urut kacang itu hanya soal mekanisme. Ia menilai, yang lebih penting Panglima TNI tidak dijabat oleh angkatan lebih muda.

“Soal urut kacang itu soal mekanisme, yang penting itu panglimanya jangan lebih muda. Panglimanya kan (angkatan) 86,” kata saat dihubungi pada Tempo.

 

 

 

Bagikan :

Pelantikan Andika sebagai KSAD Timbulkan Masalah Regenerasi TNI AD “Dengan mengangkat angkatan 87 ini akan menimbulkan problem di dalam konteks regenerasi di Angkatan Darat. Karena sebenarnya masih ada angkatan 84,85, 86 yang masih potensial menjadi calon KSAD,”

BERITA , NASIONAL , NASIONAL

Jumat, 23 Nov 2018 09:55 WIB

 

KBR, Jakarta- Pelantikan Letjen Andika Perkasa  sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD)  menimbulan masalah  dalam regenerasi di Angkatan Darat. Menurut Imparsial menganggap pengangkatan   yang terlalu cepat karena adanya muatan politis dan kekerabatan.

Direktur Imparsial , Al Araf beralasan timbulnya problem karena Andika Perkasa telah melompati angkatan di atasnya yaitu angkatan 84,85, dan 86 yang masih potensial menjadi KSAD.

“Bahwa kita tahu dinamika pergantian KSAD sebenarnya dengan mengangkat angkatan 87 ini akan menimbulkan problem di dalam konteks regenerasi di Angkatan Darat. Karena sebenarnya masih ada angkatan 84,85, 86 yang masih potensial menjadi calon KSAD,” Kata Direktur Imparsial Al Araf saat dihubungi KBR, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Lebih lanjut, Al Araf menjelaskan bahwa persoalan senioritas yang menimbulkan resistensi akan selalu ada di tubuh TNI AD, jika proses-proses pengangkatan ini terlalu jauh jaraknya. Kata dia, jika   pemilihan Andika yang merupakan angkatan 87 karena dianggap yang  terbaik. Maka pada angkatan yang sama terdapat Mayjen Muhammad Herindra yang meraih penghargaan Adhi Makayasa sebagai individu yang terbaik.

“Kalau Kapolri Tito Karnavian , yang harus melompat Badrodin Haiti alasannya cukup ada pak Tito mendapat Adhi Makayasa di Polri sehingga publik tidak perlu khawatir dalam konteks itu. Sehingga jangan salah kan publik yang memandang pretensi pergantian KSAD ini lebih cenderung dimensi politis dan kekerabatannya ketimbang berbicara tentang profesionalisme TNI kedepan,” pungkasnya.

Kasus Theys

Keluarga tokoh  Papua Theys Eluay menyatakan tak keberatan dengan pengangkatan Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Nama Andika sempat disebut dalam surat ayah salah satu terdakwa, Agus Zihof, sebagai pembunuh Theys, 17 tahun lalu.

Anak Theys, Yanto Eluay, mengatakan, keluarga besarnya telah memaafkan semua orang yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya, pada 10 November 17 tahun lalu. Theys ditemukan tewas sehari   usai menghadiri undangan peringatan Hari Pahlawan di markas Kopassus di Jayapura.

Dalam kasus Theys Majelis Hakim Mahkamah Militer Tinggi III, Surabaya, Jawa Timur,  menghukum  tujuh personel Kopassus.  Saat itu Letnan Kolonel Infanteri Hartomo, Komandan Satuan Tugas Kopassus Tribuana Papua dan  Prajurit Kepala Achmad Zulfahmi   ajudannya  dihukum pidana 3,5 tahun dan dipecat.   Kapten (Inf) Rionardo, dan Sersan Satu Asrial hukuman 3 tahun penjara.  Anggota Kopassus lainnya yang dihukum adalah   Mayor Doni Hutabarat (3,5 tahun), Letnan Satu Agus Suprianto (3,5 tahun), dan Sertu Laurensius (2 tahun).

Nama Andika muncul belakangan melalui surat yang dikirim oleh Agus Zihof, ayah terpidana, Kapten Inf. Rionardo. Dari penelusuran di berbagai media, surat Agus kepada KSAD saat itu Ryamizard Ryacudu itu menyebutkan  anaknya dipaksa mengakui pembunuhan Theys oleh seorang yang bernama Mayor Andika. 

“Itu semua pihak, baik pribadi atau kelompok atau semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak, sudah kita maafkan. Siapa pun dia, kalau karier militernya ke situ, dari sisi kasus Bapak, tanggal 10 itu kita sudah hentikan semuanya. Itu kan karier mereka,” kata Yanto kepada KBR, Kamis (22/11/2018).

Yanto juga tak berminat mengungkit kembali kasus kematian ayahnya. Yanto berkata, seluruh keluarganya tak akan terlibat, jika ada ada kelompok yang ingin membuka kembali kasus kematian Theys. Ia pun meminta kematian Theys tak dijadikan komoditas politik.

Menanggapi itu, usai dilantik Andika enggan  memberikan jawaban tegas soal keterlibatannya dalam pembunuhan Theys. Dia mempersilakan jika ada pihak yang mau menelusuri masalah itu.

“Monggo. Saya enggak ada alasan untuk melarang mereka. Monggo kalau mereka juga mau menelusuri itu, silakan. Enggak ada yang perlu saya khawatirkan.”


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan :

Diduga Ada Nepotisme Di Balik Pengangkatan Andika Perkasa

JUM’AT, 23 NOVEMBER 2018 , 08:44:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Karier Jenderal TNI Andika Perkasa terbilang mentereng selama negeri ini dipimpin Presiden Joko Widodo.

Jenjang karir Andika cepat dalam empat tahun terakhir. Di mulai tahun 2014 lalu, menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dilantik menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tak lama setelah Jokowi-JK resmi dilantik jadi presiden dan wakil presiden.

Dua tahun berikutnya, dia dipercaya menjabar sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura. Sebelum kemudian dipindah menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad) di tahun 2018.

Di tahun yang sama, Andika menjabat Komando Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), tepat pada bulan Juli lalu.

Sementara kemarin, tepat pukul 09.00, pria berusia 53 tahun itu resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo.

Dugaan bahwa pengangkatan Andika Perkasa sebagai KSAD adalah bagian dari bagi-bagi kue di lingkaran kekuasaan pun mencuat ke publik. Ini lantaran karier Andika yang menanjak drastis dan dukungan penuh Hendropriyono kepada Jokowi sejak Pilpres 2014 lalu.

Sedianya, dugaan itu akan dibahas Koalisi Masyarakat Sipil pada siang ini, Jumat (23/11) di Kantor Kontras, Jalan Kramat II/7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Kontras, Imparsial, HRWG, ELSAM, PBHI, dan Setara Institute.

Meski demikian, pihak Istana telah membantah tudingan itu. Sebaliknya, penunjukan Andika telah didasarkan pada kematangan jenjang dan profesionalitas.

“Tidak ada pertimbangan itu. Ini karena kuasa Tuhan. Tentu pertimbangan presiden tidak lepas dari kematangan jenjang dan profesionalitas,” tutur Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/11).

Dia meminta agar publik menyudahi tudingan-tudingan yang bersifat subjektif. Apalagi, TNI merupakan organisasi yang paling matang secara jenjang karier.

“Kalau subjektif seperti itu, kita tidak akan maju. Sekarang kita dukung agar Angkatan Darat lebih bagus dan lebih baik ke depan,” tukasnya. [ian]

Bagikan :

Keputusan Jokowi Lantik Andika Jadi KSAD Dipertanyakan

CNN Indonesia | Kamis, 22/11/2018 15:01 WIB

 

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Imparsial Al Araf mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI. Ia menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari 2019. Al Araf mempertanyakan hal ini karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

“Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD,” kata Al Araf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Keputusan Jokowi Melantik Andika Jadi KSAD Dipertanyakan
Al Araf. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif. Misalnya terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa.

Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

“Kalau pilih angkatan 1987, kenapa enggak memilih mereka yang memiliki bintang Adhi Makayasa. Pak Herindra, ia bintang 3 juga, angkatan ’87 sama dengan Pak Andika, tapi dia menyandang Adhi Makayasa. Kenapa enggak memilih dia (Herindra)?,” ucap Al Araf.

Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono. Hendropriyono juga diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.

“Sehingga ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan,” kata Al Araf.

Lebih jauh, kata Al Araf, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.

“Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik,” kata

enada, aktivis HAM Haris Azhar menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama peimpin TNI AD tersebut.

Bagi mantan Koordinator Badan Pekerja KontraS tersebut, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Haris mengatakan Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono.

Haris menyatakan saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Selain itu, setelah menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.

Kaitannya pada dunia politik, Haris mengingatkan bahwa Hendro dikenal mendukung Jokowi sejak, setidaknya, masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam.

Keputusan Jokowi Melantik Andika Jadi KSAD DipertanyakanHaris Azhar. (CNN Indonesia/Gautama Padmacinta)

Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan Angkatan Darat bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.

“Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah,” kata Haris melalui keterangan tertulisnya.

Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.

“Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM,” kata dia.

Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI menggantikan Jenderal Mulyono yang memasuki masa persiapan pensiun.

“Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi,” kata Haris.

Sementara itu, usai melantik Andika Perkasa di Istana Negara, Jokowi menyatakan pemilihan perwira tinggi bintang empat itu sebagai KSAD telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

“Kami melihat rekam jejak Pak Andika pernah di Kopassus, Pangdam, Kostrad, penerangan (Kadispenad), pernah Komandan Paspampres. Semuanya komplet,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan awalnya empat nama diusulkan hingga dibawa ke meja kerjanya. Nama-nama itu masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun, Jokowi enggan menyebutkan tiga nama selain Andika.

Jokowi pun tidak mempersoalkan masa karier Andika di Pangkostrad sebelum dilantik sebagai KSAD. Demikian pula soal usia Andika

“Sekali lagi semuanya kan ada hitung-hitungannya. Terutama pengalaman, rekam jejak, kemudian juga yang berkaitan dengan pendidikan-pendidikan, apa yang telah dijalani, semuanya kita lihat,” ujar Jokowi.

Bagikan :