Pos

Jokowi told to assess deterrent effect of death penalty

The Jakarta Post – Human rights watchdog Imparsial has urged President Joko “Jokowi” Widodo to gather a team to assess the validity of his argument that the death penalty can create a deterrent effect for drug dealers.

Jokowi’s insistence to keep the death penalty is groundless and has shown the current government lacks political commitment to uphold human rights, Imparsial researcher Evitarossi S Budiawan said in Jakarta on Wednesday.

Jokowi allowed the execution of 18 death row convicts during his administration.

Evitarossi cited a study conducted by Jeffrey A. Fagan, Columbia University director of the Center for Crime, Community and Law, who found that there is no empirical evidence to suggest that execution has a greater deterrent effect than long prison sentences.

” [Jokowi] has to [be able to] prove that execution in Indonesia actually creates a deterrent effect,” Evitarossi said, adding that the research team should consist of experts. She believes the result of such an assessment would be a strong reason to scrap the death penalty from national law.

She asserted that Indonesia should join other countries already committed to the UN General Assembly’s Dec. 18, 2007 resolution calling for a moratorium on executions, a move by UN member countries toward abolishing the death penalty, since the right to live is a Constitutional right that should not be violated. (bbn)

 

Marguerite Afra Sapiie
The Jakarta Post

Bagikan :

Imparsial Desak Jokowi Moratorium Hukuman Mati

TEMPO.COJakarta – Imparsial mendesak Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung Prasetyo membatalkan rencana pelaksanaan eksekusi mati gelombang tiga.

Kejaksaan Agung berencana mengeksekusi terpidana mati gelombang tiga sebanyak tujuh orang. Sedangkan berdasarkan informasi rapat kerja antara Kejagung dan Komisi III, rencananya Kejagung akan menggelar 12 eksekusi mati tahun 2016 ini.

“Langkah yang penting dilakukan Presiden adalah segera mengeluarkan kebijakan moratorium eksekusi mati dan mendorong penghapusan penerapan hukuman mati secara menyeluruh,” kata Al Araf, Direktur Imparsial di kantornya, Jakarta, Ahad, 1 Mei 2016.

Al Araf menjelaskan, pemerintah semestinya memperhatikan semangat dan dinamika di tingkat internasional terkait dengan hukuman mati. Sebagian besar negara, menurut dia, sudah menghapus hukuman mati.

“Hingga akhir 2015, tercatat 102 negara telah menghapus secara total,” ujarnya.

Selain itu, enam negara tercatat masih mempertahankan untuk kejahatan serius, 32 negara moratorium, dan yang menerapkan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan masih 58 negara, termasuk Indonesia.

Al Araf menilai seharusnya Presiden Jokowi bisa mendorong praktek hukum yang beradab, yakni praktek hukum yang berfungsi sebagai instrumen koreksi dan manusiawi.

INGE KLARA SAFITRI

Bagikan :

Aktivis HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Tekan Peredaran Narkoba di Lapas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menolak rencana Pemerintah Joko Widodo melakukan eksekusi hukuman mati.

Direktur Imparsial Al Araf menegaskan tidak ada korelasi antara eksekusi hukuman mati terhadap tingkat kejahatan narkoba.

“Perang terhadap narkoba harus dilakukan pemerintah. Kalau masih ada pelaku narkoba yang mengedarkan di dalam lapas, itu berarti kontrol di lapas persoalannya bukan hukuman mati,” kata Al di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Ia mengatakan sistem lembaga permasyarakatan dengan petugas yang dapat disogok menimbulkan celah peredaran narkoba.

Selain itu, petugas lapas juga rawan melakukan korupsi. Ia yakim bila sistem diperbaiki, maka tidak ada ruang bagi peredaran narkoba dari dalam lapas.

“Penyakitnya korupsi di lapas maka obatnya menghentikan korupsi di lapas,” tuturnya.

Ia mencontohkan jaminan bagi petugas lapas terpenuhi kebutuhan hidup.

Bila diperbaiki, maka hukuman mati bukan jawaban dari peningkatan peredaran narkoba.

Selain itu terdapat faktor lainnya dimana sistem penegakan hukum masih bermasalah. Pasalnya, Al melihat masih adanya mafia peradilan dan kriminalisasi.

“Sistem peradilan yang belum fair, rekayasa kasus dan segala macam itu membuat hukuman ini perlu ditinjau lagi. Kalau orang sudah mati maka hukumannya tidak bisa dikoreksi kembali,” ujarnya.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menangani persoalan lembaga permasyarakatan. Para narapidana harus terpenuhi haknya.

“Saya rasa pemerintah punya anggaran untuk memperbaiki LP ini,” kata Al.

Bagikan :

Jokowi Dinilai Tak Sesuai Nawacita Jika Lakukan Eksekusi Mati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung berencana melakukan eksekusi terpidana mati gelombang ketiga.

Informasi yang beredar, jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi pada gelombang ketiga sebanyak 7 orang.

Direktur Imparsial Al Araf menilai hal tersebut menunjukkan pemerintahan Joko Widodo tidak belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Pemerintahan Jokowi konsisten dengan Nawacita penghormatan kepada HAM. Kalau konsisten maka eksekusi hukuman eksekusi dihentikan karena tidak sesuai Nawacita,” kata Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Al mengingatkan adanya moratorium eksekusi hukuman mati. Sebab, pertimbangan DPR dan Pemerintah yang sedang melakukan revisi UU KUHP.

Revisi itu menunjukkan kemajuan, dimana adanya perubahan hukuman mati dari tindak pidana pokok menjadi alternatif. Kemudian, syarat-syarat pemberian hukuman mati diperberat.

Ia menuturkan pelanggaran hak untuk hidup melalui penerapan hukuman mati tercatat sangat tinggi selama 1,5 tahun pemerintahan Jokowi. Dari Oktober 2014-April 2016, terdapat 71 jumlah vonis pidana mati baru di berbagai tingkat pengadilan.
Sementara itu 14 orang terpidana mati telah dieksekusi.

Al menuturkan dalam revisi UU KUHP juga dibahas masa tahanan 5-10 tahun menjadi seumur hidup sehingga hukuman mati dikaji ulang.

“Pemerintah tak perlu melakukan eksekusi hukuman mati,” ujarnya.

Apalagi, kata Al, pemerintah dan DPR melihat situasi saat ini dimana banyak negara menghentikan praktik hukuman mati.

Ia menyebutkan praktik pemidanaan bukan lagi mengenai hukuman mati terkait pembalasan tetapi koreksi sosial.

“Dulu pembalasan, membunuh dibalas membunuh, sekarang tujuan pemidanaan bukan pembalasaan tapi koreksi dan kontrol sosial. Di Indonesia napi vonis hukuman mati ditempatkan di lapas. Lapas bukan penghukuman tapi permasyarakatan tujuannya koreksi sosial,” imbuhnya.

 

Bagikan :

Imparsial: Indikator Vonis Mati tidak Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan pemerintah harus menjelaskan sejumlah indikator dalam menentukan eksekusi bagi para terpidana mati. Proses penentuan terpidana yang dieksekusi sebaiknya tidak tertutup dari publik.

“Sampai saat ini tidak ada indikasi yang terukur dalam menentukan siapa, mengapa dan kapan seorang terpidana dijatuhi hukuman eksekusi mati. Penerapan eksekusi mati pun tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah kejahatan baik narkotika maupun terorisme,” jelas Al Araf kepada awak media di Jakarta, Ahad (1/5).

Dia menjelaskan, ada narapidana yang telah mengalami masa hukuman penjara lebih dari lima hingga 10 tahun tetapi belum dijatuhi eksekusi mati. Bahkan, ada narapidana yang telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun dan belum juga mendapatkan status eksekusi mati.

Di sisi lain, ada narapidana dengan masa hukuman lima tahun atau kurang dari lima tahun tetapi telah dijatuhi vonis eksekusi mati. Kondisi ini, lanjut Al Araf, menimbulkan adanya dugaan unsur politis dalam penjatuhan vonis eksekusi mati.

“Ada kesan bahwa eksekusi mati kepada sejumlah narapidana hanya untuk membangun citra pemerintahan yang tegas. Padahal, secara substansi hukum proses penetapan vonis kurang kuat. Karenanya, secara jangka pendek dan jangka panjang, kami menuntut pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati bagi para narapidana,” kata Al Araf.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Imparsial, selama 1,5 tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi, ada 71 vonis eksekusi mati baru yang dijatuhkan. Sebanyak 52 kasus dari jumlah tersebut terkait dengan kejahatan narkotika.

Sisanya, 19 kasus merupakan kejahatan pembunuhan, pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Dari seluruh kasus tersebut, ada 14 terpidana yang telah dieksekusi mati pada 2015 lalu.

Rep: c36/ Red: Karta Raharja Ucu
Bagikan :

Imparsial Minta Hukuman Mati Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, semestinya pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai indikator-indikator dalam menentukan vonis hukuman mati kepada seseorang. Hal tersebut sangat diperlukan karena hukuman mati sulit untuk dikoreksi.

“Sampai saat ini tidak ada indikasi yang terukur dalam menentukan siapa, mengapa dan kapan seorang terpidana dijatuhi hukuman eksekusi mati,” ujar Al Araf dalam diskusi di Jakarta Selatan, Minggu (1/5/2016).

Menurut dia, sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini masih sangat rawan. Kalau hukuman mati tetap diterapkan, maka persoalannya akan meluas dan menyinggung pesoalan hak asasi manusia.

Jika sudah seperti itu, sebut dia, pemerintah tidak mengamalkan nilai-nilai nawacita yang sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi sebagai janji politiknya saat itu.

Saat ini, menurut Al Araf, vonis hukuman mati menjadi sebatas kesan bahwa pemerintah tengah membangun pemerintahan yang tegas.

“Padahal, secara substansi hukum proses penetapan vonis kurang kuat. Karenanya, secara jangka pendek dan jangka panjang, kami menuntut pemerintah menghentikan rencana eksekusi mati bagi para narapidana,” kata Al Araf.

Maka dari itu, lanjut Al Araf, penerapan hukuman mati harus dihentikan. Pemerintah seharusnya melakukan moratorium pada undang-undang tersebut.

Pada kenyataannya, kata dia, penerapan hukuman mati tidak berdampak signifikan dalam mengurangi angka kejahatan baik dari jenis kejahatan narkotika maupun terorisme.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Imparsial, sebutnya, selama kurun waktu 1,5 tahun kepemimpinan Jokowi tercatat ada 71 vonis eksekusi mati sudah dijatuhkan.

Dari jumlah itu, terdapat 52 kasus terkait dengan kejahatan narkotika, sementara 19 kasus sisanya merupakan kejahatan pembunuhan, pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.

Dari seluruh kasus itu, ada 14 terpidana yang telah dieksekusi pada 2015 lalu.

Penulis : Fachri Fachrudin
Editor : Erlangga Djumena
Bagikan :

Four Chinese in line as executions loom

The Jakarta Post – As public concern about the government’s next round of executions grows, the Supreme Court has announced that four Chinese nationals are among those on death row.

The ruling, which was published on the court’s website on Wednesday, was the rejection of a case review filed by four Chinese nationals Chen Hongxin, Jian Yuxin, Gan Chunyi and Zhu Xuxiong.

The four were sentenced to death by a Supreme Court cassation panel in mid 2007, along with another Chinese national, Zhang Manquan.

The five Chinese nationals were found guilty of drug trafficking following a 2005 police raid on what was dubbed at the time as Southeast Asia’s largest illicit drug-manufacturing factory in Banten, along with Frenchman Serge Areski
Atlaoui.

Atlaoui who escaped execution in April last year pending an appeal process, is also back on the list after his plea was rejected by the Jakarta State Administrative Court.

Although the government has announced that the third round of executions is on the way, the schedule and list of those to be executed is not yet available, causing anxiety among inmates, their lawyers as well as anti-death penalty campaigners.

It is also not clear whether the five Chinese are on the list for the planned third round of executions.

Speculation is rife that the government will execute 14 drug trafficking convicts sometime this year.

But, the plan is yet to be confirmed by any government official, although some have made public statements that emphasized the government’s strong conviction that killing drug traffickers was the best way to eradicate drug-related crime.

“There has never been any explanation about how the government comes up with the death-row list. How the government grants clemency to some, but not others. The process must be clear,” said activist Poengky Indarti of human rights watchdog Imparsial.

Indonesia’s execution of 14 convicts in two rounds last year — consisting of Indonesians and foreigners, including those from Australia and Brazil — has sparked criticism from domestic and international human rights campaigners and world leaders, with the latest coming from German Chancellor Angela Merkel.

Azas Tigor Nainggolan, a member of the legal division of the Indonesian Bishops Conference ( KWI ), called for a moratorium on the death penalty, saying that “since legal proceedings are prone to miscarriages of justice, Jokowi should form a team to review all cases related to the death penalty to ensure they have undergone a fair legal process”.

Attorney General Muhammad Prasetyo said recently that his office would not stop executing death-row drug convicts, while Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Luhut Pandjaitan has expressed support for the plan.

Critics say that such an on-and-off policy only creates uncertainty and that imposing capital punishment on drug dealers is not a deterrent, since it is against the principles of restorative justice.

Prasetyo said he could not give details of the plan as it might interfere with preparations for the executions. He also lamented the fact that case review petitions were often used by convicts to dodge executions. “In the future, we want there to be no legal loophole that can make our task difficult,” he added.

Prasetyo also dismissed concerns that the lack of transparency could be misused by certain parties to extract payment for efforts to secure convicts’ clemency. “It is illogical. We don’t have the authority to grant clemency,” he said.

On Thursday, Luhut refused to comment on the planned executions, claiming that he had yet to receive information about the Chinese nationals.

(Ina Parlina, Margareth S. Aritonang and Nurul Fitri Ramadhani)

Bagikan :

Hukuman Mati Turunkan Kejahatan Hanya Ilusi

Metrotvnews.com, Jakarta: Efek jera dari penerapan hukuman mati disebut hanya ilus. Angka kejahatan malah menunjukkan peningkatan.

Alih-alih berbangga dengan menjadikan eksekusi mati sebagai prestasi, penegak hukum diminta untuk lebih berkaca diri dan membenahi proses hukum serta membersihkannya dari korupsi.

“Ada ilusi bahwa hukuman mati bisa menurunkan angka kejahatan. Buktinya sampai sekarang kejahatan selalu ada, variasi kejahatan banyak. Angka peredaran narkoba saja tetap banyak,” cetus Direktur Imparsial Al Araf, dalam Diskusi Publik bertajuk ‘Hukuman Mati dan Revisi KUHP Indonesia’, di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Dia mencontohkannya dengan eksekusi mati tiga terpidana narkoba Ayodya Prasad Chaubey, Saelow Prasad (keduanya warga negara India), dan Namsong Sirilak, warga negara Thailand pada 2004.

Tahun itu adalah permulaan gencarnya negara menerapkan kebijakan agresif terhadap peredaran narkoba. Dua tahun sebelum itu, Pemerintah meresmikan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang sebelumnya beridentitas Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang dianggap belum bekerja optimal.

Sayangnya, lanjut Al Araf, eksekusi mati itu tak memberi efek berarti pada harapan turunnya angka peredaran dan penggunaan narkoba pada tahun-tahun berikutnya.

Survei yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia setidaknya menunjukkan kecenderungan itu.

Pada 2011, menurut BNN, angka prevalensi (perhitungan sebaran) penyalahgunaan narkoba mencapai 2,2 persen dari populasi atau setara dengan 3,8-4,2 juta orang. Angka ini naik sebesar 0,21 persen dibandingkan tahun 2008. Diperkirakan, tingkat prevalensi narkoba pada 2015 akan mencapai 2,8 persen atau 5,1 juta orang.

“Kalau (angka kejahatan) tetap tingi berarti obatnya salah. Bukan di hukuman mati akarnya. Akarnya apa? Ketidakadilan di Republik ini yang timbulkan kejahatan, tingkat kesejahteraan, relasi kekuasaan dan pelaku kejahatan juga jadi sumber-sumber angka kejahatan. Benahi dulu proses peradilannya agar mengadili seadil-adilnya. Hukuman mati tidak akan menjawab apa-apa,” lanjut Al Araf.

KRI

Sumber : news.metrotvnews.com

Bagikan :