Pos

Nara dan Propaganda antara Surga vs Neraka di Bumi Papua

Oleh : Julius Ibrani*

Bumi Papua ibarat 2 (dua) sisi koin. Dia adalah surga jika bicara kekayaan alamnya, namun juga neraka dalam hal kerusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia. Anehnya, Diplomat Nara Rakhmatia Masista seakan menempatkan sisi “neraka” di Papua seperti gosip atau bisikan di telinga saja. Nara, bak pahlawan kemerdekaan yang dipuji, setelah mengancam dengan menyatakan bahwa 7 negara Pasifik “mengintervensi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia” karena meminta Indonesia bekerja sama menyelesaikan persoalan HAM Papua di tingkat internasional. Sebetulnya, pernyataan Nara justru menunjukkan kegalauan pemerintah Indonesia yang tidak percaya diri hingga mengatakan penegakan HAM Indonesia ‘unquestionable’. Artinya ‘tidak boleh bertanya apakah HAM ditegakkan atau dilanggar’. Mengapa tidak boleh?

Jelas tidak. Karena kegalauan berawal dari istilah “integrasi” oleh Pemerintah Indonesia, yang diiringi istilah “aneksasi” dari orang Papua. Sejarah mencatat, Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Netherlands concerning West Guinea/West Irian (disebut “New York Agreement 1962”) yang diinisiasi Elsworth Bunker, di bawah Sekretaris Jendral PBB, U Thant, telah memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat (Pasal 22 (1)), dan memberlakukan kewajiban kepada Indonesia untuk melakukan tindakan penentuan nasib sendiri “yang sesuai dengan praktik internasional” (Paragraf (d) Pasal XVIII). Faktanya, sejak saat itu hingga Papua dikuasai Indonesia berdalihkan Pepera 1969, tidak 1 pun orang papua yang terlibat dalam perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dan Belanda.

Sungguhpun demikian, kegalauan tentang Papua tidak terjadi jika kita bicara soal Sumber Daya Alam atau SDA, yang konon katanya tidak ada habisnya. Setelah Soekarno dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto pada 12 Maret 1967, sebulan kemudian, yakni 7 April 1967, Kontrak Karya pertama diberikan Indonesia kepada Freeport Sulphur (sekarang Freeport McMoran) di Pegunungan Ertsberg berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sebuah UU yang didisain oleh konsultan Amerika, van Sickle Associates, sejak September 1966, dan disahkan pada 10 Januari 1967. Jika dihitung, maka pemberian ijin ini 2 (dua) tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Bagaimana bisa, tanpa kedaulatan atas Papua, Indonesia memberi ijin Freeport?

Kendati perundingan tidak pernah melibatkan orang Papua, New York Agreement 1962 telah mengunci Indonesia yang tidak berdaulat atas Papua. Indonesia mensiasatinya dengan menandatangani Kontrak Karya sebelum Pepera 1969, untuk melegitimasi posisi Indonesia yang seakan-akan sudah lebih dulu “menginjakkan kaki” di Papua. Kontrak Karya memberi landasan hukum eksploitasi SDA, sehingga Indonesia berdaulat secara politik atas Papua. Bagi Amerika, masuknya Freeport ke Papua dengan jaminan eksploitasi SDA jelas harus didukung karena sangat menguntungkan. Kegalauan terjawab, Indonesia melanggar New York Agreement 1962. Artinya, aneksasi.

Sumber Daya Alam yang Berlimpah, Surga bagi Asing

Tahun 2010, Marwan Batubara (anggota DPD RI 2004-2009) melalui Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N) mendata asumsi pendapatan dari Ertsberg sebesar 70 miliar US$. Di Grasberg, Laporan Keuangan Freeport (Juni 2009) mencatat pendapatan 34,65 miliar US$ ditambah  178 miliar US$ atau sekitar Rp 3.000 triliun. Senada dengan Marwan, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat, fasilitas perpanjangan izin ekspor sejak 2014, memberikan keuntungan produksi 1.016 juta pon tembaga dan 1.663.000 ons troi emas selama 2 (dua) tahun, dan perolehan uang mencapai 256 miliar US$ atau Rp 3.328 triliun. Angka tersebut senilai dua kali APBN Indonesia. Kemiripan data dari 3 pihak yang berbeda menunjukkan tidak ada “kegalauan” dalam hal SDA.

Kerusakan Alam dan Pelanggaran HAM, Neraka bagi Orang Papua

Sebagaimana pernyataan Nara, fakta tentang kerusakan alam dan pelanggaran HAM yang juga berlimpah hanya seperti bisikan di telinga saja. Padahal, tambang Ertsberg yang selesai pada 1980an menyisakan lubang sedalam 360 meter. Tahun 2005, tambang Grasberg menyisakan lubang sedalam 800 meter berdiameter 2,4 kilometer di kawasan seluas 449 hektare. Multinational Monitor, majalah internasional yang menyoroti tindakan yang paling mengerikan akibat kejahatan, kekerasan dan pelanggaran lainnya yang dilakukan korporasi, memasukkan Freeport McMorran dalam 10 perusahaan terburuk di dunia karena melakukan pencemaran lingkungan. Laporan Walhi “Laut Indonesia Dalam Krisis” membeberkan Freeport McMoRan membuang lebih dari 80 juta ton tailing pertahun di konsesi tambang yang mengalir ke Sungai Otomina dan Ajkwa menuju Laut Arafura, dan tahun 2006 mencapai 3 miliar ton lebih. Sejumlah danau merah muda, merah dan jingga telah hilang, padang rumput Carstenz berubah mejadi gundukan limbah batuan menjulang hingga ketinggian 270 meter, seluas 1,35 KM2. Sejak 1960-an, kekerasan oleh aparat negara terhadap warga Papua sudah terjadi, baru muncul sebagai wacana publik pada 1980-an, disusul gerakan pro-demokrasi pada 1990-an yang mengangkat kasus Tembagapura (1994-1995) dan kasus Bella Alama (1997). Muridan S. Widjojo dalam paper­-nya “NonState Actors and the ‘Cycle’ of Violence in Papua” tahun memperkirakan jumlah korban kekerasan sejak 1963 adalah 100 – 500 ribu jiwa.  Lembaga riset di Universitas Yale dan Universitas Sidney, mengklaim bahwa kekerasan di Papua dikategorikan sebagai genocide.  Asian Human Rights Commission Human Rights (AHRC) and Human Rights Peace for Papua (ICP) (2013) mengungkapkan pembunuhan masal (Genocide) terhadap 4 ribu orang pada 1977–1978 di Pegunungan Tengah, Papua Barat, lewat operasi pengeboman, penembakan massal, penyiksaan, perbudakan seks, pembakaran dan perampasan harta milik rakyat sipil. Namun, hingga era Otonomi Khusus pun Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah kekerasan dan pelanggaran HAM, apalagi menyeret aktor negara dan militer sebagai pelakunya. Kenapa demikian? Karena terjadi impunitas, yaitu situasi ketidakmungkinan secara de jure dan de facto untuk memaksa pelaku pelanggaran HAM bertanggung jawab, baik dalam ranah pidana, perdata, administratif, atau tindakan disipliner. Dalam konteks kewajiban negara, impunitas berarti kegagalan negara memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, memperhatikan korban, dan mencegah terulangnya kejahatan.  Inilah pesan implisit dari pernyataan Nara dengan istilah “unquestionable”. Sehingga jika bicara soal kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di Papua, hanya berujung pada isapan jempol belaka.

 

*Penulis adalah Peneliti PBHI

Bagikan :

Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Papua

Oleh: Adnan Topan Husodo*

Korupsi telah dipandang mengacaukan agenda pembangunan, lebih spesifik bagi para ekonom, menghambat pertumbuhan ekonomi (Susan Rose-Ackerman, 1998). Korupsi yang terjadi di negara berkembang dianggap memiliki konsekuensi yang lebih serius, terutama karena fungsi pemerintahan yang tidak berjalan efektif, tiadanya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, lemahnya fungsi pengawasan, baik pengawasan internal pemerintah maupun pengawasan sosial masyarakat, dan tidak bekerjanya fungsi penegakan hukum. Indonesia adalah salah satu negara yang masih menderita karena korupsi dan berjuang untuk memberantasnya, meskipun hasilnya belum signifikan, dan masa depan agenda pemberantasan korupsi penuh dengan ketidakpastian karena sangat tergantung dengan kemauan politik negara.

Ketimpangan pembangunan juga lahir, salah satunya, karena korupsi. Korupsi pada hakekatnya adalah sebuah kejahatan yang melahirkan pemusatan kekayaan pada segelintir kelompok atau orang dengan cara-cara yang dilegalkan maupun illegal. Akibatnya, bukan hanya korupsi menghambat pembangunan, korupsi juga melahirkan ketimpangan pendapatan serta menciptakan jurang yang makin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Dalam konteks ini, kita bisa belajar dari kasus Provinsi Papua, baik Papua maupun Papua Barat yang dianggap daerah rawan korupsi.

Korupsi dan Pembangunan di Papua

Meskipun mengukur korupsi secara aktual merupakan sesuatu yang mustahil, akan tetapi berbagai data bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah daerah/negara memiliki masalah korupsi yang akut atau tidak. Menurut laporan akhir tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015, Papua merupakan daerah nomor tiga terbanyak yang kasus korupsinya ditangani lembaga antirasuah ini. Hanya pada tahun 2015 saja, KPK telah menangani tujuh kasus korupsi berbeda di Papua. Nomor satu adalah Sumatera (24 kasus) diikuti Jakarta (16 kasus) di nomor dua. Tidak heran jika KPK kemudian menempatkan Papua dan Papua Barat sebagai daerah prioritas pengawasan dan pencegahan korupsi, bersandingan dengan Banten, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTT.

Hubungan antara korupsi dengan output pembangunan juga dapat diamati, salah satunya dengan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pada tahun 2016, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Papua dan Papua Barat berada di urutan teredah pada skor IPM-nya, dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Papua mendapatkan skor 57,25 dan Papua Barat memperoleh nilai 61,73, lebih rendah dari angka rata-rata IPM nasional yang mencapai 69,55. Untuk diketahui, IPM disusun dari beberapa indikator, yakni tingkat harapan hidup dan kesehatan, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Sementara kedua provinsi ini telah menikmati gelontoran dana otonomi khusus (otsus) sejak tahun 2011 mencapai triliunan rupiah yang secara khusus diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas infrastruktur, mutu pendidikan, kualitas guru, dan perbaikan taraf hidup pegawai negeri daerah yang harapannya akan berdampak pada perbaikan kualitas layanan publik. Namun karena fungsi pemerintahan yang tidak berjalan efektif, banyak dugaan bahwa dana otsus banyak diselewengkan oleh elit lokal. Pemerintah Pusat sendiri telah mengendus adanya penyimpangan dana otsus dalam bentuk penggunaan yang tidak sesuai peruntukan atau kebutuhan (Kompas, 16 Juli 2016). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga telah menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana otsus sebesar Rp 4,12 triliun untuk periode 2002-2010 dari Rp 19,12 triliun yang diperiksa. BPK menyimpulkan bahwa penyimpangan itu terjadi akibat dari lemahnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Akibatnya, dana otsus tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

Sebab Korupsi

Korupsi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mengikat, meskipun ada situasi dimana satu faktor lebih kuat pengaruhnya daripada faktor lainnya. Dalam kasus Papua, menurut KPK, terdapat setidaknya sepuluh sebab korupsi yang harus segera diselesaikan yakni tidak efektifnya fungsi pemerintahan, khususnya dalam manajemen publik seperti perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan layanan publik, buruknya sistem pengadaan barang dan jasa, minimnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, mandulnya fungsi pengawasan internal pemerintahan, rendahnya pendapatan asli daerah, buruknya kualitas pendidikan, aspek sosial dan absennya partisipasi publik dalam pembangunan.

Disamping itu, buruknya penegakan hukum juga sangat mungkin turut memberikan kontribusi bagi lestarinya korupsi di tanah Papua. Menurut data tren korupsi yang dilansir ICW pada tahun 2016, lembaga penegak hukum yang ada, yakni Kejaksaan dan Kepolisian menunggak banyak perkara korupsi di Papua. Misalnya Kejaksaan di Papua memiliki 25 perkara korupsi yang belum ditindaklanjuti alias mandeg. Sementara Kepolisian di Papua menunggak 10 perkara korupsi yang tidak jelas penanganannya hingga saat ini.

Masa Depan Papua?

Harus dipahami bahwa pertaruhan yang paling nyata dari gagalnya pemberantasan korupsi di Papua adalah ketidakstabilan. Oleh karena itu, Jakarta tidak bisa lagi menjadikan Papua sebagai sumber pundi-pundi uang bagi segelintir elit di pusat maupun elit di Papua. Manipulasi atas program pembangunan yang ingin diakselerasi melalui program dana otsus hanya akan melahirkan apatisme publik di Papua, yang dalam titik tertentu dapat diekspresikan melalui berbagai macam cara sebagai bentuk ketidakpuasan atas kondisi Papua, baik melalui cara-cara yang dianggap oleh Jakarta sebagai makar maupun bentuk lainnya yang ‘konstitusional’.

Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi perlu menempatkan kondisi darurat perang melawan korupsi di Papua. Mengingat KPK telah memberikan prioritas kerja pemberantasan korupsi disana, maka Pemerintah Pusat bisa terlibat aktif mendukung agenda KPK melalui berbagai macam instrumen kebijakan yang dibutuhkan. Salah satunya dengan membangun sistem pengendalian atas perencanaan, pelaksanaan dan fungsi pengawasan atas penggunaan dana otsus Papua yang dapat diakses oleh publik luas melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kelembagaan pemerintahan melalui modernisasi birokrasi, baik pada sisi aparatur, sistem operasi dan prosedur, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya yang sejalan dengan agenda reformasi birokrasi pada level pusat, serta menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi elemen kontrol sosial, khususnya jurnalis untuk melihat Papua. Lemahnya kelompok masyarakat sipil di Papua dapat ditambal dengan peran media massa yang kuat untuk menjalankan fungsi kontrolnya.

Pendek kata, fokus Jakarta untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan akses terhadap infrastruktur di Papua perlu diimbangi dan bahkan diperkuat dengan program pemberantasan dan pencegahan korupsi yang efektif. Jangan sampai ada kesimpulan bahwa korupsi yang mewabah di Papua adalah ongkos dari pembangunan yang tengah digenjot Jakarta.***

 

*Penulis adalah Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)

Bagikan :

Evaluasi Sektor Keamanan dan Perdamaian di Papua

Oleh : Beni Sukadis*

Selama dua tahun menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo sudah empat kali berkunjung ke Papua. Hal ini menunjukan perhatian yang besar pada Propinsi Papua yang mana sebagian besar kunjungannya dalam rangka melakukan peresmian infrastruktur, program ekonomi dan program sosial lainnya. Di lain pihak banyak yang mengkritik kunjungan itu belum menunjukkan perubahan berarti bagi kondisi sosial-politik dan keamanan setempat. Padahal, Papua sudah mendapatkan status sebagai Otonomi Khusus sejak 2001 hingga kini, tetapi konflik antara sekelompok masyarakat Papua dan pemerintah RI masih terjadi.

Sebenarnya pada 2015, Presiden Jokowi sempat membebaskan tahanan politik OPM sebagai tanda keseriusannya dalam mengatasi konflik ini, namun hal ini disambut dingin oleh pemimpinnya Felip Karma. Felip menyatakan tuntutannya hanya satu yakni berjuang bagi Papua yang merdeka. Artinya, tuntutan sebagian masyarakat Papua yakni merdeka tentu bertolak belakang dengan isu kedaulatan dan integritas nasional dalam bingkai NKRI yang menjadi hal yang mutlak diperjuangkan Presiden RI Jokowi.

Selama beberapa tahun belakangan aktivitas politik kelompok pro-kemerdekaan semakin meningkat yang berimplikasi pada sejumlah penangkapan beberapa aktivis dan bahkan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Sehingga, bisa dikatakan situasi sosial politik dan keamanan makin memanas di Papua. Pendekatan represif ataupun keamanan tidak akan menyelesaikan masalah. Situasi keamanan di kawasan pegunungan masih rawan gerakan separatis bersenjata khususnya di Kabupaten Timika, Jayawijaya, Paniai dan kota Jayapura. Hasil penelitian The Habibie Center menyatakan selama 2005-2012 sebanyak 73 persen kekerasan berasal dari kelompok separatis bersenjata yang terjadi di daerah itu (Inggrid G. Mustikawati 2013). Hal ini menunjukkan bahwa situasi keamanan cukup rawan di beberapa tempat.

Namun, hingga kini belum terjadi perubahan kebijakan keamanan yang drastis selama pemerintahan Joko Widodo. Nampaknya pemerintah masih terfokus pada pengamanan wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika. Hal ini terlihat dengan berbagai kesatuan militer yang ada di Timika. Pemerintah masih menjalankan kebijakan keamanan melalui sejumlah operasi militer terbatas, tapi tidak ada deklarasi keadaan bahaya di sejumlah tempat yang rawan ini.

Sementara, reformasi sektor keamanan (RSK) terutama TNI dan Polri berjalan mandek. Kedua lembaga ini masih dominan dalam mengatasi persoalan keamanan di Papua, bahkan performa Polri sebagai pengemban tugas utama penegakan hukum makin buruk dengan terjadi berbagai kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat  Brimob. Kekerasan ini semakin menumbuhkan perlawanan dari kelompok masyarakat sipil Papua yang akhirnya membuat kantung-kantung resistensi makin membesar di berbagai tingkatan masyarakat terutama yang berpendidikan baik di Papua ataupun di luar Papua.

Sebenarnya ada tiga wacana yang mewarnai konsep reformasi sektor keamanan (RSK) terkait dengan konteks pembangunan, negara transisional ataupun di negara pasca konflik yaitu: (1). RSK memfasilitasi pembangunan; (2). RSK mendorong situasi kondusif bagi demokrasi, mengurangi otoritarian politik dan memperluas transparansi serta akuntabilitas publik dalam isu pertahanan dan keamanan; (3). RSK kunci dalam mengobati luka dalam masyarakat ketika terjadi reintegrasi kelompok bertikai dan dalam membangun kembali institusi yang sah dan dipercaya oleh publik (Stalvant, 2012). Sebenarnya hal paling substansial dari RSK adalah transparansi dan pertanggungjawaban dari aparat keamanan pada otoritas sipil dalam kerangka pengawasan politik.

Dalam konteks Papua, nampaknya TNI dan Polri belum mendapat pengawasan politik yang optimal baik secara internal maupun eksternal. Sehingga pelanggaran HAM dan kekerasan politik masih terjadi secara sporadis. Yang menjadi soal juga kepolisian daerah (Polda) Papua merupakan kepanjangan tangan dari Mabes Polri (cq. pemerintah pusat), yang secara de fakto hampir tidak tersentuh pengawasan politik di daerah. Karena Kepala Polda bukan anak buah Gubernur, maka Gubernur pun tidak bisa menjalankan pengawasan politik secara langsung ke kinerja Polda.

Sedangkan, status keadaan keamanan Papua hingga kini tidak jelas (Reza, 2012), disisi lain rotasi pasukan keamanan masih terjadi. Namun, sesuai UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pengerahan pasukan TNI harus mendapat instruksi dari otoritas politik dalam hal ini Presiden. Seperti tercantum dalam pasal 14 ayat (1). Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI; (2). Dalam hal pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.[1] Bisa dikatakan, proses politik dalam mekanisme pengiriman TNI tidak terjadi sebagaimana mestinya, terutama karena ketiadaan deklarasi status keadaan bahaya di Papua. Artinya terdapat kesenjangan antara aturan UU dan praktek di lapangan membuka celah yang rentan terjadinya penyimpangan dan kekerasan. Contohnya, kasus kekerasan dari aparat Polri kepada rakyat Papua makin meningkat belakangan ini.

Dengan status keamanan yang tidak jelas dan pengawasan politik yang lemah atas aktor keamanan, maka pertanggungjawaban operasi TNI dan Polri di sana tidak jelas. Kondisi di Papua sejak awal reformasi dengan diberikan otonomi khusus belum dapat meredakan konflik, termasuk upaya Presiden Jokowi yang telah datang ke Papua. Upaya perdamaian melalui dialog masih belum mencapai titik temu antara Papua dengan Jakarta. Sehingga upaya perdamaian masih jauh dari harapan karena masyarakat Papua mulai kehilangan harapan dan kesabaran dalam memperjuangkan tuntutan sebagai manusia Indonesia yang bermartabat.  **

[1] Lihat Pasal 14, ayat 1 hingga 5 dalam UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.

 

Penulis adalah  peneliti senior LESPERSSI

Bagikan :

Diplomasi Indonesia atas Papua: Success Story in the Crossroad

Oleh: Emil Radhiansyah, M.Si*

Latar Belakang

Papua merupakan kepulauan paling timur di Indonesia timur. Papua terbagi menjadi dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papu Barat.  Mendengar kalimat Papua yang terbersit adalah tempat ini adalah beautifully dangerous, sebuah istilah yang hendak menyatakan bahwa suatu tempat tersebut menyimpan keindahan sekaligus berbahaya.  Pulau Papua menyimpan banyak keindahan alam,  terdapat keaneka ragaman hayati yang masih belum terungkap, kekayaan alamnya masih banyak yang belum dikelola dengan baik, tidak hanya kekayaan alam berupa materi tambang sebagaimana yang dikelola oleh Freeport selama puluhan tahun di tanah Papua namun juga kekayaan alam non materialnya. Tempat ini juga sekaligus menyimpan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara mereka yang mengharapkan kemerdekaan dan mereka yang mengharapkan pembangunan secara merata di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Papua yang pada masa kolonial Belanda dikenal dengan sebutan Irian Barat,  menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui Pemungutan Pendapat Rakyat (PEPERA) dan pulau ini dikenal dengan nama Irian Jaya, baru pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid nama Irian Jaya dikembalikan menjadi Papua. Namun Pasca PEPERA keadaan Irian Barat tidak lebih baik dari sebelumnya.  Penolakan terhadap PEPERA merebak menjadi konflik bersenjata yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang tidak puas terhadap hasil PEPERA dan juga terhadap pola pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.  Pasca pergantian kepemimpinan dari rezim orde lama kepada rezim orde baru konflik terbuka semakin tajam antara pemerintah dan kelompok yang dianggap menentang kebijakan pemerintah. Pada era rezim orde baru diterapkan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) pada dua wilayah Indonesia yaitu Irian Jaya dan Aceh.  Pada masa DOM banyak pimpinan politik yang berseberangan pendapat dengan penguasa berakhir di penjara,  termasum mereka yang ada di Irian Jaya. Penerapan DOM dilakukan pada daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.  Di Irian Jaya terdapat Beberap kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka sebagai pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bagi militer mereka dikenal sebagai gerombolan bersenjata pengacau kemanana ( Gerakan Pengacau Keamanan /GPK),  penamaan tersebut dikarenakan terjadinya kontak senjata antara aparatur keamanan militer dan polisi yang tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan GPK OPM,  dan tidak sedikit korban Jiwa dalam konflik tersebut baik dari ABRI,  GPK OPM dan rakyat sipil.

Pasca lengsernya rezim orde baru dengan hadirnya gerakan reformasi, status DOM di Aceh dan Papua dicabut.  Namun pencabutan status tersebut tidak diikuti dengan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kemanan. Rakyat Papua khususnya mereka yang pernah menjadi tahanan politik menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan hukum. Namun tuntutan tersebut tidak berjalan dengan baik walaupun beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan telah diputuskan oleh pengadilan.  Walaupun demikian masih saja terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI maupun Polri. Sikap aparat keamanan yang tidak berubah dan keseriusan pemerintah yang setengah setengah justru membuat kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua menjalankan perjuangan diplomasi politik dalam dan luar negeri. Tidak hanya itu,  komunitas internasional pun mengalihkan perhatiannya terhadap permasalahan Papua dan mulai mempertanyakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Tuntutan Masyarakat Internasional

Perjuangan rakyat Papua pro kemerdekaan terus berlanjut di Dunia Internasional dan mendapatkan perhatian dari masyarakat serumpun yaitu melanesia yang terdiri dari negara negara seperti Vanuatu, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Kepulauan Solomon, Tonga dan beberapa negara lainnya di Pasifik.  Mereka beranggapan bahwa Papua tidak seharusnya berada di bawah kolonisasi Indonesia.  Untuk memperjuangkan kepentingan negara negara Pasifik dibentuklah suatu organisasi atau forum pasifik Melanesia Spearhead Group (MSG)  yang memperjuangkan hak hak negara pasifik.  Isu Papua menjadi pembicaraan yang serius,  kelompok ini dalam setiap pertemuannya seringkali membawa isu pelanggaran HAM di Papua dan kemungkinan untuk mendukung penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua.  Usaha kelompok pembebasan Papua untuk memasukkan agenda kemerdekaan Papua menemukan momentumnya dalam pembahasan perlunya untuk memasukkan Gerakan Papua Merdeka (United Liberation Movement West Papua/ULMWP) sebagai anggota penuh dalam MSG.  Bila diterima sebagai anggota dengan hak penuh maka kesempatan untuk memasukkan agenda penentuan nasib sendiri melalui MSG kepada Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) akan terbuka lebar,  terlebih MSG merupakan organisasi yang diakui bernanung langsung di bawah PBB. Namun ULMWP baru menerima status sebagai observer (pengamat) dalam pertemuan MSG yang disahkan pada 2015 lalu, walaupun demikian penetapan status tersebut dapat dianggap sebagai keberhasilan ULMWP untuk mendapatkan recognition mengenai status Papua di Dunia Internasional.

Belum lama dalam persidangan Majelis Umum PBB MSG melalui Negara Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu menyatakan pendapatnya dalam forum internasional tersebut mengenai kekhawatiran Mereka terhadap isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia.  Perdanan Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menyatakan bahwa pelanggaran HAM dan perjuangan menentukan nasib sendiri Papua Barat adalah dua hal yang ada pada koin yang sama (wangge, 2016). Kelompok tersebut meminta agar pemerintah Indonesia segera mencabut status operasi keamanan terhadap Papua,  membebaskan tahanan politik, mencabut larangan peliputan jurnalis serta memberikan akses kepada pengamat independen untuk melihat situasi di Papua.

Tidak hanya kelompok MSG,  Parlemen Uni Eropa pun pada persidangan awal tahun 2017 mengecam pelanggaran HAM yamg terjadi di Papua.  Tuntutan Parlemen Uni Eropa adalah meminta kepada pihak berwenang Indonesia mencabut semua tuduhan yang dikenakan terhadap semua aktivis Papua yang menyuarakan pendapat mereka yang merupakan hak konstitusi mereka  (Siadari, 2017). Tuntutan ini dilayangkan setelah adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia yang menahan sebanyak 528 aktivis dalam suatu gerakan protes damai termasuk di dalamnya Hosea Yeimo dan Ismael Alua. Desakan Parlemen Eropa tersebut dilandaskan kepada Partnership Cooperation Agreement  (PCA) yang ditandatangani oleh Indonesia-Uni Eropa pada 01 Mei 2014 dalam rangka kerjasama dengan salah satu prasyarat mengenai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Diplomasi Indonesia atas Masalah Papua

Pernyataan beberapa negara Pasifik dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai kondisi Papua merupakan suatu hantaman yang cukup keras bagi Pemerintah Indonesia. Isu Papua merupakan hal yang sensitif bagi Indonesia untuk dibicarakan pada forum Internasional yang dapat bermakna internasionalisasi isu. Bagi pemerintah Indonesia PEPERA yang dilaksanakan pada tahun 1969 di bawah naungan PBB merupakan suatu hasil yang final. Permasalahan Papua merupakan masalah internal Republik Indonesia, yang secara intensif diupayakan munculnya suatu penyelesaian persoalan. Sgala upaya yang menyinggung masalah internal Indonesia akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Nara Masista Rakhmatia seorang diplomat muda Indonesia yang memberikan jawaban sanggahan terhadap Negara-negara Pasifik yang secara spesifik menyebut permasalahan Indonesia, bahwa pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorila Indonesia  (ABC News, 2016).

Jawaban yang diberikan oleh Nara sudah cukup keras, didukung oleh pernyataan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara-negara Pasifik tersebut tetap melakukan internasionalisai isu, namun walaupun demikian  upaya internasionalisasi masalah Papua sudah terjadi. Upaya diplomasi lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah upaya internasionalisasi adalah dengan mendapatkan keanggotaan MSG demi mencegah masuknya ULMWP menjadi anggota penuh pada organisasi tersebut. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia merupakan usaha untuk mendekatkan diri dan memberikan pengertian mengenai situasi yang sesungguhnya mengenai Papua.

Menghadapi tekanan dunia internasional,  indonesia harus mampu memainkan peran Politik Luar Negerinya.  Disinilah tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan aktif, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia 1945 mengenai pran aktif Indonesia untuk menciptakan suatu bentuk perdamaian abadi,  menciptakan keamanan dan menjaga kebebasan rakyat Indonesia dalam kedaulatan Indonesia.  Secara aktif pemerintah Indonesia harus mampu meyakinkan negara negara yang tergabung di dalam MSG bahwa pemerintah menjamin keamanan rakyat Papua termasuk di dalamnya mereka yang bertentangan dengan pemerintah.  Dalam rangka meningkatkan hubungam bilateral dengan negara negara pasifik pemerintah dapat meningkatkan hubungan perdagangan yang selama ini hanya pada level biasa biasa saja. Selain negara negara MSG, pemerintah Indonesia pun harus menjaga kedekatan dengan negara negara di pasifik lainnya seperti Australia dan Selandia Baru. Pentingnya menjaga hubungan bilateral tersebut karena Australia dan Selandia Baru memiliki pengaruh yang cukul kuat di pasifik. Tuntutan yang diajukan oleh Parlemen Eropa pun perlu mendapatkan perhatian yang serius, hal ini memiliki dampak dalam hubungan di masa depan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam skema PCA. Dalam diplomasi yang di lakukan oleh Indonesia tidak cukup hanya Meminta masyarakat internasional menghormati kedaulatan Indonesia,  namun pemerintah harus mampu memberikan bukti adanya perkembangan positif dalam permasalahan Papua salah satunya adalah mengangkat secara keseluruhan atau sebagian kebijakan larangan peliputan jurnalistik dan pengamat atau pemerhati HAM internasional bekerjasama dengan LSM dalam negeri yang kredibel antara lain imparsial dan atau KONTRAs.

Disisi lain,  perjuangan diplomasi tidak cukup hanya dilakukan pada lingkungan eksternal, namun juga diperlukan keselarasan dengan hal hal yang dilakukan di dalam negeri.  Penanganan dan pendekatan yang humanis oleh Polri selaku penegak ketertiban dalam negeri,  penarikan pasukan militer organik merupakan suatu langkah maju yang diharapkan.  Selain aparatur keamanan adanya diperlukan suatu komitmen dan political will oleh pelaku politik tingkat nasional dan pemangku kebijakan daerah untuk tidak melakukan politisasi permasalahan di Papua untuk mengejar kekuasaan,  diperlukan suatu niatan yang tulus untum dapat mencarikan dan memberikan jalan keluar atas permasalahan Papua yang telah menahun. Pada akhirnya keberhasilan diplomasi luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan luar negeri seperti Duta Besar,  diplomat serta peran serta masyarakat Indonesia di luar negeri seperti kelompok Mahasiswa dan masyarakat lainnya baik independen ataupun tidak, ditentukan oleh interaksi yang baik oleh stakeholder dalam negeri.

Kesimpulan

Dalam memperjuangkan hadirnya suatu solusi yang abadi bagi persoalan Papua,  pemerintah Indonesia tidak cukup hanya menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghormati hak kedaulatannya namun harus mampu mengajak komunitas internasional untuk bersama dengan pemerintah Indonesia menghasilkan solusi yang baik dan untuk selamanya demi kepentingan masyarakat Papua pada khususnya dan bagi bangsa Indonesia. Kerjasama dalam menghasilkan solusi bagi Papua antara komunitas internasional dan pemerintah Indonesia tentunya dengan memperhatikan hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia.  Tekanan yang diberikan oleh masyarakat internasional hanya akan menghadapi penolakan oleh Indonesia dan hal ini dapat berdampak dalam penanganan baik positif atau negatif yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia yaitu TNI dan POLRI serta kelompok kepentingan lainnya.

 

Bibliography

ABC News. (2016, September 26). ABC News.net.au. Retrieved February 08, 2017, from ABC News.net.au: www.abc.net.au/news/2016-09-26/indonesia-pacific-islands-spar-at-un-over-human-rights-autonomy/7878292

Siadari, E. E. (2017, Januari 19). Satuharapan.com. Retrieved Februari 08, 2017, from Satuharapan.com: www.satuharapan.com/read-detail/read/resolusi-parlemen-eropa-serukan-pembebasan-aktivis-papua

wangge, H. R. (2016, October 12). unimelb.edu.au. Retrieved February 08, 2017, from The University of Melbourne Website: indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/clumsy-diplomacy-indonesia-papua-and-the pacific/

Baho, Arkilaus. (2013, Juni 13). Kompasiana.com. retrieved Februari 08, 2017, from kompasiana.com: http://www.kompasiana.com/arki.papua/status-papua-dalam-ri-paska-msg_552ffbab6ea834f5798b45f3

Aditjondro, George J. (2000, Juli). Watchindonesia.org. retrieved February 06, 2017, from watchindonesia.org: http://www.watchindonesia.org/2547/entwicklung-in-papua-george-junus-aditjondro?lang=ID

Elmsile, Jim. (2017, February 07) Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Challenge and Opportunities, in Regionalism, Security and Cooperation in Oceania,

 

 

* Merupakan Dosen Hubungan Internasional pada Fakultas Falsafah Peradaban, Universitas Paramadina.

Bagikan :

Di Papua: HAM Sebagai Instrumen Politik

Oleh: Otto Syamsuddin Ishak*

Penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Papua mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari rezim Jkw-JK. Hal yang sungguh berbeda dengan perlakuan rezim-rezim politik sebelumnya. Bahkan, rezim Jkw-JK belum mengambil kebijakan khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM semasa konflik dengan Aceh 1976-2005 sebagai bagian dari menciptakan perdamaian yang menyeluruh di Aceh. Ada apa dengan perkembangan situasi di Papua?

Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan juga melakukan kunjungan politik ke Papua, sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. “Pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami serius dan transparan melakukan ini, tidak ada rekayasa.” Bahkan ia didampingi oleh para duta besar dari negara-negara di kawasan Pasifik.

Pemerintah juga membentuk sebuah tim yang mengevaluasi semua kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, yang dipimpin oleh ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji. Mereka menseleksi 22 kasus, dan menyatakan kasus-kasus Wamena (April 2003), Wasior (13 Juni 2001), dan Paniai (Desember 2014), yang layak ditindak lanjutkan.

Bahkan Komnasham RI, membentuk Tim Gugus Papua di atas semua tim yang telah terlebih dahulu dibentuk untuk Papua, dan gugus ini langsung dipimpin oleh Ketua Imdaddun Rahmat dengan tekad: “Penyelesaiannya harus komprehensif. Tidak hanya sektor sipil dan politik, tapi juga yang berkaitan dengan hak ekonomi serta sosial seperti hak atas tanah dan kesejahteraan.” Hal yang terkesan sangat ambisius bila dipertimbangkan target waktu Pemerintah yang menginginkan diselesaikan dalam tahun 2016, dan memperhatikan sejarah penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua telah bertransformasi menjadi masalah politik identitas di negara-negara kawasan Pasifik, yang dikenal sebagai Melanesian Spearhead Group (MSG). Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, yang mana politik negaranya menginginkan satu kaki di Asean dan satunya lagi di Pasifik, mengingatkan Indonesia untuk bersikap hati-hati dalam menggunakan kekerasan untuk mengatasi masalah di Papua. Hal itu sangat beralasan, bukan saja dari pengalaman Timor Leste saja, tetapi juga dari sisi perkembangan generasi yang ke 3 atau 4 yang telah berhasil mentransformasi diri dari model gerakan bersenjata OPM menjadi gerakan yang menggunakan HAM sebagai instrumen perjuangannya, sebagaimana yang dipakai oleh organisasi pergerakan barunya: United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Kelahiran ULMWP setelah 54 tahun perjuangan (1961) atas hak kemerdekaannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekjen Octovianus Mote, adalah untuk menjawab pernyataan politik Indonesia untuk dunia internasional, persoalan persatuan dan kepemimpinan di Papua, serta untuk merespon politik kawasan di Pasifik. Pernyataan politik Indonesia bahwa orang Papua belum bersatu dan memiliki pemimpin yang kuat.

Sementara persoalan internalnya adalah kehancuran semua organisasi dan pimpinan gerakan termasuk Presidium Dewan Papua (PDP), tapi tidak menyebut kondisi OPM. Lalu, adanya kebangkitan gerakan politik generasi baru, yakni Komite Nasional Papua Barat (KNPB); dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

Kelahiran ULMWP juga merespon tantangan politik dari Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill dalam pertemuan MSG, “bahwa Papua harus bersatu barulah kami mendukung mereka.” Demikian pula tantangan  Perdana Menteri Vanuatu, Moana Kolosil, yang bila telah bersatu akan mendukung di dalam pertemuan PBB.

Agaknya, karena adanya perubahan di dalam tubuh gerakan dan sikap politik dari negara-negara di kawasan Pasifik, maka Pemerintah memberikan kebijakan politik yang istimewa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. HAM menjadi permainan yoyo: di satu pihak jika penyelesaiannya berlarut-larut, maka HAM menjadi instrumen politik yang kuat sebagai senjata untuk membangun politik identitas dan meraih solidaritas etnis dari negara-negara-negara di kawasan Pasifik. Di lain pihak, jika penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dapat diselesaikan sesegera mungkin, maka HAM sebagai instrumen politik perjuangan ULMWP akan semakin lemah, sehingga lemah pula politik identitas dan solidaritas politik dari kawasan Pasifik.

Memang saya agak optimis ketika Pemerintah memberikan perhatian khusus dan kebijakan yang istimewa untuk masalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua melalui jalur hukum atau yudisial. Namun, di lain pihak, jika melihat belum adanya preseden historis atau belum adanya prestasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, maka membuat saya menjadi pesimis. Karena, setelah ada kebijakan dari rezim, maka penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia tergantung pada kinerja dan kontinuitas kerja antara Komnasham RI dan Kejaksaan Agung.

Betapa banyaknya berkas perkara yang sudah diselesaikan oleh pihak Komnasham sebagai penyelidik yang berkewajiban untuk menemukan bukti awal pelanggaran HAM, lalu dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Agung dengan alasan-alasan yang berada di luar ketentuan UU 26/2000. Kejaksaan Agung yang berwenang dalam hal penyidikan dan penuntutan tidak melanjutkan hasil penyelidikan Komnasham. Nampaknya, Kejaksaan Agung “memperlakukan Komnasham sebagai instrumen penyidikan, yang merupakan kewenangannya,” sebagaimana kerja-kerja mereka dengan pihak Polri dalam pananganan kasus-kasus non-pelanggaran HAM.

Sehubungan dengan berkas kasus pelanggaran HAM untuk Wasior-Wamena, sampai saat ini masih di tangan Kejaksaan Agung, dan mereka belum mengeluarkan petunjuk tentang informasi apa yang harus dilengkapi oleh (tim) penyelidikan Komnasham sehingga kasus yang ingin dipecah menjadi Wasior dan Wamena ini masih menggantung di Kejaksaan Agung. Sementara, untuk kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya, sangat tergantung pada kinerja Komnasham sendiri di dalam menyelesaikan penyelidikannya. Anehnya, kemacetan atau kelambanan penyelidikan oleh tim-tim proyustisia bentukan Komnasham diatasi dengan pembentukan (tim) Gugus Papua.

Hal-hal demikian semakin membuat pesimis bahwa penyelesaian –untuk satu kasus saja pun— pelanggaran HAM di Papua dapat tercapai pada tahun 2017. Lalu, apakah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah di Papua? Apakah pemerintah masih bersikukuh dengan pembangunan ekonomi (kesejahteraan), yang belum juga menampakkan buahnya?

Hal itu menjadikan kita teringat dengan kata dialog yang dilontarkan pada masa rezim SBY-JK. Hal itu pula, yang ditekankan oleh Horta baru-baru ini: “Walaupun mereka berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara, saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini Indonesia sangat terbuka untuk itu.” Karena itu, penyelesaian masalah pelanggaran HAM merupakan bagian dari komitmen para pihak dari keseluruhan penyelesaian masalah Papua. Memang, pada saat Imparsial dan Jaringan Akademisi untuk Papua Damai melakukan penjajagan perihal dialog, semua peserta di dalam FGD tersebut menunjuk ULMWP sebagai para pihak yang dapat mewakili Papua. Sayangnya, belum ada kebijakan untuk itu dari rezim Jkw-JK.*

 

Penulis adalah Anggota Komnas HAM 2012-2017 dan Anggota Forum Akademisi Papua Damai

Bagikan :

Mewaspadai Keberadaan Milisi di Papua

Oleh : Bhatara Ibnu Reza*

Pelibatan warga negara dalam pertahanan seringkali menjadi celah bagi negara dalam hal ini militer atau para elit untuk membentuk milisi-milisi baik itu bersenjata maupun tidak untuk melakukan tindakan-tindakan meneror warga di daerah konflik. Hal ini pula yang terjadi di Papua dimana tumbuh berbagai macam kelompok-kelompok perlawanan terhadap separatis yang disponsori para elit dan didukung keberadaanya oleh militer setempat. Selain kelompok paramiliter berbentuk organisasi masyarakat (ormas) berskala nasional yang telah ada sebelumnya,muncul pula  kelompok-kelompok baru yang keberadaannya kurang lebih sekitar 10 hingga lima tahun belakangan ini.

Strategi ini tak pernah lekang oleh waktu dilakukan Indonesia dalam menghadapi konflik bersenjata seperti di Timor Timur dan Aceh pada masa darurat militer. Pembentukan kelompok-kelompok sipil bersenjata ini merupakan bagian dari kebutuhan selain membangun opini bahwa ada sebagian rakyat Indonesia yang mengangkat senjata melawan separatis akan tetapi juga kelompok-kelompok ini mampu mengerjakan hal-hal yang secara langsung tidak dapat dilakukan oleh militer seperti intimidasi serta tindakan-tindakan kejahatan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di Timor Timur, munculnya milisi bersenjata seiring dengan pendudukan Indonesia sejak invasi militer 1975. Milisi seperti Halilintar lahir sejak hari pertama penyerangan militer Indonesia. Menurut  Peter Bartu dalam artikelnya ‘The Militia, the Military, and the People of Bobonaro’ (2001) mereka ini adalah orang-orang Timor Timur yang dilatih militer Indonesia dan terdiri dari para elit serta pendukung partai seperti UDT  pro-Indonesia yang berbasis di Bobonaro. Komandan Halilintar, Joao Tavares, pada masa pendudukan Indonesia menjabat sebagai bupati di Bobonaro pada 1985-1990 dan lalu menjadi panglima pasukan pro-integrasi yang membawahi seluruh milisi di ‘provinsi’ itu ketika Indonesia memutuskan menyelesaikan masalah Timor Timur dengan jajak pendapat pada 1999.

Sementara di Aceh, kehadiran milisi bersenjata tercatat sejak diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) pada kurun 1989-1998. Pada masa itu, lahir kelompok-kelompok seperti Unit Ksatria Penegak Pancasila (UKPP), Laskar Teuku Umar dan Laskar Rakyat yang mendapat dukungan dari militer setempat dengan memberikan pelatihan dasar kemiliteran. Darisemua kelompok tersebut, UKPP-lah yang paling menonjol dan mendapat dukungan langsung dari komandan teritorial dalam aktivitasnya melakukan penumpasan terhadap Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Aceh –istilah yang merujuk pada Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kelompok-kelompok ini tidak terdengar lagi saat jelang masa darurat militer diberlakukan akan tetapi kelompok-kelompok milisi baru bermunculan pada masa Cessation of Hostilities Agreement (COHA) pada 2002. Salah satunya di Aceh Tengah dimana merupakan benteng perlawanan terkuat terhadap GAM. Di daerah itu muncul milisi-milisi berbasis etnis Gayo, Alas dan transmigran asal Jawa yang kemudian aktif saat pelaksanaan COHA dilakukan di daerah tersebut. Salah satu kelompok yang berpengaruh adalah ‘Putera Jawa Kelahiran Sumatera’ (Pujaksuma) yang dipimpin Marsito Mertoredjo, yang kemudian hari melakukan penyerangan terhadap kantor Join Security Council (JSC) di Takengon.

Keberadaan mereka terus berlanjut hingga memasuki masa darurat militer seiring dengan menjamurnya  pembentukan kelompok-kelompok perlawanan anti-GAM di tiap kabupaten/kota. Kelompok terbesar adalah Front Perlawanan Separatis GAM (FPSG) dimana di tiap-tiap daerah  dibentuk oleh para elit seperti bupati, pengawai negaeri serta pengusaha setempat dan tentunya dukungan oleh aparat keamanan.

Pola yang sama juga muncul di Papua dimulai pada 2003 ketika bekas panglima pasukan pro-integrasi Timor Timur, Eurico Gutteres, mensponsori pembentukan kelompok milisi Garda Merah Putih di Mimika dan di daerah-daerah lainnya. Namun pembentukan tersebut mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat sipil di Papua dan keberadaanya pun hingga saat ini tak terdengar lagi.

Sungguhpun demikian, milisi-milisi lainnya menyusul  muncul di tanah Papua. Salah satunya adalah Organisasi  Pejuang Barisan Merah Putih Papua atau juga dikenal sebagai Barisan Merah Putih (BMP) yang didirikan pada 2009. Kelompok ini merupakan gabungan dari enam kelompok pejuang pembebasan Irian Barat dan bertujuan untuk menyatukan seluruh organisasi pejuang pembebasan Irian Barat. Pemimpinnya, Ramses Ohee, adalah seorang Ondoafi berasal dari Heram-Waena, Jayapura dan juga merupakan veteran pejuang saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

BMP  aktif dalam politik lokal dan menjadi ‘mitra’ bagi militer setempat. Salah satu bentuk ‘kemitraan’ itu adalah keterlibatan mereka pada November 2011 dalam melaporkan aktivitas-aktivitas kelompok Operasi Papua Merdeka (OPM) di Umpagalo. Perkampungan tersebut kemudian diserang oleh sejumlah anggota dari Batalyon Infantri 756/Winame Sili (WMS) yang mengakibatkan 12 orang menjadi korban kekerasan.

Dalam tahap ini, adalah benar aparat keamanan baik militer maupun kepolisian masih menjadi aktor utama kekerasan di Papua. Meskipun fungsi dan peranan milisi di Papua belum dianggap signifikan seperti aktif dalam operasi-operasi militer, keberadaan mereka patut untuk diwaspadai. Kali ini mereka memiliki peran kecil sebagai pemberi informasi namun dapat meningkat menjadi kelompok penebar teror hingga pada fase terakhir sebagai kelompok sipil bersenjata. Memang tidak ada pola yang rigid dari satu fase ke fase yang lain karena sebagaimana di Timor Timur maupun Aceh terdapat milisi yang berfungsi sebagai tenaga bantuan operasi atau sebagai penebar teror di masyarakat atau dibentuk sebagai kelompok bersenjata.

Kondisi Papua yang dalam praktiknya masih tertutup kontra dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuka akses terhadap provinsi ini, menjadikan keberadaan kelompok-kelompok ini menjadi tak terdeteksi meski kehadirannya sangat terasa dalam masyarakat. Terlebih lagi, saat ini dengan dasar melaksanakan kebijakan pemerintah dalam program ‘Bela Negara’, kelompok-kelompok ini dengan mudah bertransformasi sebagai kelompok bela negara. Keberadaan mereka secara resmi mendapat dukungan luas dari pemerintah dan tidak ada halangan untuk mereka melakukan ‘aktivitas’ dalam lingkup bela negara.

Permasalahan pokok dari munculnya milisi atau kelompok-kelompok paramiliter tak lain disebabkan karena penafsiran terhadap dua pasal dalam konstitusi kita yaitu Pasal 27(3) dan Pasal 30(1) Amandemen Kedua UUD 1945 Selama ini, penafsiran terhadap hak dan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik militer untuk melakukan militerisasi warga sipil.

Hak dan kewajiban warga negara ditafsirkan bahwa tiap warga negara bebas kapan saja untuk turut serta dalam pembelaan negara apakah tentunya dengan dukungan dari aparat keamanan serta para elit. Sedangkan kewajiban dititikberatkan pada posisi negara yang superior untuk mewajibkan warga negara untuk  berperan serta dalam pembelaan negara dan tanpa terkecuali. Dan kesemua penafsiran tersebut berujung pada pelatihan militer dan mempersenjatai warga negara. Alasan ini pulalah yang dipergunakan negara dalam melaksanakan kebijakan ‘Bela Negara’saat ini.

Penafsiran tersebut harus diletakan dalam rejim hak asasi yang bersifat terbatas, diatur oleh undang-undang serta kehadiran negara juga menjadi prasyarat sebagai pemenuhannya. Dengan kata lain, hanya warga negara yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang dapat bergabung dalam dinas kemiliteran. Sementara itu, penafsiran terhadap ‘kewajiban’ bukan berarti negara dapat melakukan pelanggaran terhadap hak yang fundamental seperti kebebasan berpikir, berkeyakinan serta beragama. Sehingga dalam situasi tersebut, negara tidak dapat mengancam warga negara dengan ancaman pidana jika melakukan penolakan terhadap kewajiban seperti wajib militer atau program yang serupa lainnya.

Dengan demikian, jika negara hendak melaksanakan kebijakan untuk menggandakan kekuatan militernya dengan menggunakan kedua pasal tersebut sudah seharusnya mengacu pada penafsiran itu. Hak dan kewajiban tidak lagi mengacu pada kepentingan-kepentingan politik militer yang terbukti merupakan politik pecah belah terhadap masyarakat khususnya di daerah konflik seperti di Papua.

Sudah seharusya Indonesia belajar dari dua kasus sebelumnya dimana keberadaan milisi merupakan masalah besar serta negara tidak dapat lagi berlindung atas nama pembelaan kedaulatan negara dan integritas teritorial. Dalam kasus di Timor Timur dan Aceh, Indonesia harus melakukan manuver-manuver yang tidak perlu dengan menyatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut merupakan pengamanan swakarsa yaitu tanpa dukungan dari negara.

Namun disisi lain negara juga menolak memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok milisi ini. Padahal sejumlah fakta membuktikan adanya dukungan negara terhadap milisi baik dalam bentuk perencanaan, pelatihan, sokongan finansial serta pengorganisasiannya. Dengan kata lain, segala tindakan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang timbul dari milisi dianggap sebagai bagian dari tindakan serta tanggungjawab dari Indonesia.

Dalam konteks Papua, keberadaan milisi menjadi salah satu elemen kekerasan yang didukung oleh negara. Masih dipilihnya pendekatan keamanan melalui kehadiran aparat keamanan, pengekangan kebebasan berekspresi termasuk berkumpul dan berpendapat serta tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang ditambah lagi kehadiran milisi ditengah-tengah ketertutupan merupakan bukti lain dari sikap enggan Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua secara bermartabat.***

 

* Penulis adalah Peneliti Senior Imparsial dan Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD). Saat ini sedang menyelesaikan program doktoral bidang hukum pada Faculty of Law of the University of New South Wales, Australia, dan risetnya berfokus pada keterlibatan sipil dalam pertahanan negara.

 

Bagikan :

Papua dan Problem Promosi Karir Prajurit

Oleh : Anton Aliabbas*

Belakangan ini, sejumlah promosi dan mutasi perwira TNI mendapat sorotan publik. Salah satu promosi yang mendapat sorotan adalah penunjukkan Mayjen Hartomo, yang pernah diadili atas kasus tewasnya tokoh Papua Theys Hiyo Eluay, menjadi kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada September 2016. Sebelumnya, Hartomo menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Tidak ayal, promosi ini memicu protes kelompok sipil dan pemerhati HAM.

Bagi kelompok sipil dan pemerhati HAM, promosi seperti ini menunjukkan TNI masih tetap mempraktikkan impunitas dan tidak serius menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Sementara itu, pihak TNI berargumen promosi yang dilakukan pada Hartomo sudah melalui mekanisme baku dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sedari awal, kasus pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua ini sudah memicu kontroversi. Pada 10 November 2001, Theys bersama supirnya, Aristoteles Masoka disebutkan hilang dan diculik orang tak dikenal. Mereka baru saja pulang dari mengikuti perayaan hari pahlawan di Markas Kopassus Satgas Tribuana X, Jayapura, Papua. Barulah sehari kemudian, Theys ditemukan tewas di daerah Skouw, dekat perbatasan RI-Papua Nugini.

Buntut dari insiden ini, sebanyak 300 personel Satgas Tribuana X dipulangkan ke Jakarta dan markasnya pun disegel pihak Puspom TNI AD. Sekalipun pihak Mabes TNI AD sempat membantah pihaknya terlibat kasus ini, 7 anggota Satgas Tribuana X Papua divonis bersalah dengan hukuman beragam antara 3-3,5 tahun. Mahkamah Militer Tinggi III, Surabaya, Jawa Timur, juga memvonis Hartomo, yang kala itu merupakan Komandan Satgas Tribuana dan berpangkat Letnan Kolonel, hukuman 3,5 tahun penjara dan dipecat dari kesatuan.

Sekalipun demikian, Komandan Jenderal Kopassus yang kala itu dijabat Mayjen Amirul Isnaini meyakini pihaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Theys. Bahkan Ryamizard Ryacudu, yang saat itu mendapuk posisi Kepala Staf TNI AD, menganggap para prajurit yang terlibat insiden sebagai pahlawan dan menolak hukuman pemecatan.

Sejatinya, kontroversi seputar penugasan dan promosi dalam tubuh angkatan bersenjata bukanlah hal yang baru. Douglas Kammen dan Siddharth Chandra,  dalam bukunya berjudul ‘A tour of duty: changing patterns of military politics in Indonesia in the 1990s’ (2010) menggarisbawahi pada 1980-an telah banyak promosi dan penugasan posisi strategis diberikan pada personel yang dituduh terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan. Sekalipun demikian, sejak peristiwa Santa Cruz pada 1991, pihak angkatan bersenjata meningkatkan standar disiplin dan menghukum para perwira yang terlibat kasus pelanggaran HAM.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan promosi dan penugasan untuk posisi strategis di TNI kerap menimbulkan polemik. Pertama, kebijakan pembinaan karir prajurit yang tidak transparan. Tidak dipungkiri, TNI sudah membangun sebuah mekanisme baku terkait pembinaan karir. Dewan Kepangkatan dan Jabatan juga membuat serangkaian penilaian dalam sebelum menentukan promosi dan penugasan.

Akan tetapi, parameter dan prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian tersebut tidak transparan, jelas dan terukur. Akibatnya, ketidakjelasan ini membuka peluang munculnya tuduhan miring seperti favoritisme dalam pengambilan keputusan promosi dan penugasan lanjutan.

Kedua, adanya inkonsistensi dan inkoherensi dalam panduan pengelolaan pembinaan karir. Ada banyak bukti yang mendukung argumen ini. Doktrin Personel TNI AD, Petunjuk Induk TNI AD tentang Personel, dan Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Karir Perwira TNI AD, misalnya, memuat sejumlah eksplanasi  maupun interpretasi yang inkonsisten serta berbeda-beda perihal pembinaan karir. Selain itu, tidak ada satupun dari dokumen-dokumen tersebut memberi paparan komprehensif mengenai standarisasi promosi dan penugasan prajurit.

Ketiga, ketiadaan perencanaan pembangunan karir yang jelas. Hingga kini, TNI belum membuat sebuah skema perencanaan karir yang jelas bagi para perwira sejak mereka lulus dari akademi militer. Kekosongan ini, dalam beberapa kasus, ikut berkontribusi dalam menciptakan suasana yang tidak sehat dan kompetisi dalam lingkungan kerja.

Riset yang sedang dilakukan CSIS menunjukkan ada problem yang serius perihal regenerasi di tubuh TNI. Proses mutasi, promosi dan penugasan di level perwira belum berjalan efektif, efisien dan tepat guna. Kondisi ini diperparah dengan adanya perpanjangan usia pensiun dan mutasi yang bersifat lateral (Evan A Laksmana, Kompas 6 Agustus 2016).

Tidak bisa dipungkiri, kebijakan pembinaan karir prajurit adalah domain internal TNI. Institusi militer memiliki otonomi dalam pengelolaan pembangunan karir prajurit. Dalam rangka membangun institusi TNI sebagai militer kelas dunia (world-class military), penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan pembinaan karir prajurit tidak bisa dihindari.

Oleh karena itu, ada beberapa usulan perbaikan sistem pembinaan karir prajurit TNI ke depan. Pertama, TNI hendaknya membangun sebuah indicator yang transparan dan terukur dalam penilaian performa personel. Penilaian ini harus mencakup beban kerja dan rekam jejak capaian sepanjang dinas aktif. Untuk itu, keberadaan sebuah database rekam jejak yang komprehensif dan integratif menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Kedua, TNI hendaknya membuat perencanaan pembinaan karir prajurit yang lebih jelas. Dalam kontek ini, TNI sebaiknya membuat pola karir yang mencakup kebutuhan kompetensi dan keahlian bagi setiap personel. Selain itu, TNI dapat juga membuat skema promosi ‘jalur cepat’ (fast track) bagi personel yang mempunyai potensi di atas rata-rata.

Guna mengatasi kemandekan regenerasi, TNI hendaknya memperbaiki program karir kedua (second career). Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah penyediaan pelatihan yang dapat menambah keahlian tertentu akan membantu prajurit mendapatkan pekerjaan layak pasca pensiun.

Tiga opsi di atas akan dapat berjalan baik apabila TNI juga memperbaiki dokumen-dokumen terkait kebijakan pembinaan karir prajurit. Dalam konteks ini, dokumen tersebut harus menerapak prinsip pengelolaan sumberdaya manusia yang baik termasuk pula menjunjung tinggi penegakan HAM dan hukum. Revisi dokumen ini juga harus mengatasi problem inkonsistensi dan inkoherensi.

Tentu saja, perbaikan kebijakan pembinaan karir prajurit tidak bisa dielakkan. Langkah ini akan membantu TNI untuk menjadi lebih profesional. Tidak hanya itu, perbaikan ini juga akan meningkatkan soliditas dan kohesivitas institusi TNI.

 

*Penulis adalah Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD)
dan kini sebagai Direktur Institute Demokrasi

Bagikan :

Konflik Papua, Politik Setengah Hati, dan Jalan Dialog

Oleh : Sholehudin A Aziz*

Memperbincangkan Papua seakan tak pernah berakhir. Lembaran sejarah penyelesaian konflik Papua tak ubahnya seperti kertas “buram” penuh coretan yang menyimpan sejuta persoalan. Bila ada pertanyaan, kapankah konflik Papua berakhir? Saya kira tak akan ada satupun yang bisa menjawabnya, bahkan oleh seorang Presiden sekalipun.
53 tahun sudah konflik Papua terjadi. Selama kurun waktu yang cukup lama tersebut, upaya penyelesaian konflik Papua seakan “stagnan” tanpa perkembangan berarti. Konteks Papua saat ini tidak bisa dilepaskan dari diskursus seputar HAM, Otonomi Khusus, dan gerakan kemerdekaan dari NKRI. Aroma konflik disertai kekerasan senantiasa menjadi hiasan abadi masyarakat Papua dengan jumlah korban yang terus berjatuhan. Belum lagi masalah ketidak-adilan, kesenjangan social dan kesejahteraan masyarakat Papua yang masih jauh dari harapan. Pastinya, hingga saat ini, masyarakat Papua masih tetap menyandang status “daerah tertinggal” dimana narasi-narasi “kekalahan” dengan mudah kita dapatkan dari pemberitaan media massa baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, social budaya hingga kesehatan.

Yang pasti, janji-janji penyelesaian konflik Papua secara komprehensif masih sebatas jargon utopis semata yang jauh dari kenyataan. Semenjak era kepemimpinan Presiden Soeharto dan Habibie dengan kebijakan Daerah Operasi Militern (DOM), Abdurrahman Wahid dengan pelaksanaan Kongres Papua, Megawati dengan UU Otonomi Khusus (Otsus), hingga kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Unit Percepatan Pembanguan Papua dan Papua Barat (UP4B), kesemuanya dianggap “gagal” memberikan kepastian penyelesaian konflik di tanah Papua ini.
Lantas apa sesungguhnya yang menyebabkan upaya penyelesaian konflik Papua menemui jalan buntu? Jawabannya mungkin sangat beragam, namun ada hal krusial yang belum bisa menjadi jawabannya yaitu pemerintah menerapkan politik “setengah hati” untuk Papua. Yang dimaksud politik “setengah hati” adalah keengganan pemerintah menyelesaikan problem utama konflik Papua. Keseriusan pemerintah menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif dan bermartabat memang perlu dikaji lebih dalam lagi. Selama ini, semua opsi-opsi yang digulirkan pemerintah untuk Papua terkesan begitu “instan” dan sekedar dimaksudkan untuk meredam keinginan Papua merdeka.

Melihat hal tersebut, wajar bila banyak kalangan menilai bahwa pemangku kekuasaan di Jakarta belum sepenuhnya memahami akar dan problem Papua yang sesungguhnya sehingga seringkali menyebabkan salah “diagnosis” dan salah “memberikan obat”, akibatnya program-program yang dijalankan salah sasaran dan tidak berjalan maksimal. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan akar konfliknya menjadi kabur atau menjadi terlihat memiliki akar konflik yang banyak sehingga semaki lama semakin sulit diselesaikan. Meminjam istilah yang dipopulerkan oleh Otto Syamsuddin Ishak, konflik di Papua ini tak ubahnya seperti Ubi Jalar Papua, ketika dahannya menyentuh tanah, maka muncul akar baru dengan umbi yang besar. Ini berarti pelbagai upaya penyelesaian konflik Papua ternyata malah menimbulkan masalah baru yang semakin pelik untuk diselesaikan.

Persoalan konflik Papua sesungguhnya adalah distorsi sejarah Papua. Ketika distorsi sejarah Papua yaitu perihal sejarah proses integrasi Papua ke Indonesia tidak diselesaikan dengan baik maka akhirnya memicu munculnya dua kubu besar yang saling berkonflik hingga saat ini yaitu pro Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pro Kemerdekaan. Bagi pihak yang pro NKRI, masalah status politik Papua dalam negara Indonesia dianggap sudah final dalam artian bahwa tanah Papua adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan (terintegral) dari NKRI. Legalitas hukum Internasional bagi Papua dalam NKRI adalah dengan keluarnya resolusi PBB Nomor 2504 tentang hasil penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang menyatakan bahwa rakyat Papua memilih bergabung dalam NKRI.

Hal ini berbeda jauh dengan pemahaman pihak yang pro Kemerdekaan, dimana mereka merasa telah merdeka dan berdaulat secara politik pada tanggal 1 Desember 1961. Dimana pada saat itu, bendera bintang fajar berkibar sekaligus lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” telah bergema di seluruh tanah Papua. Mereka menganggap bahwa keberadaan NKRI di Tanah Papua adalah bagian dari aneksasi terhadap negara dan bangsa Papua. Persoalan distiorsi sejarah inilah yang tak pernah dituntaskan hingga hari ini.

Hal lain yang menyebabkan langgengnya konflik di Papua adalah kegagalan pemerintah Indonesia mengelola post-integrasi, dimana segala bentuk ekspresi identitas dan pengalaman sejarah masyarakat Papua direndahkan dan dikambinghitamkan menjadi gerakan separatis dan ekstrimis dengan symbol utama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebagai akibatnya, kemudian muncul persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi “Operasi Jaring Merah”. Kala itu tentara tidak hanya menembaki para anggota OPM, melainkan juga membakar kampung-kampung dalam rangka mendukung upaya tersebut. Kehadiran DOM ini benar-benar memunculkan “memoria passionis” yaitu sejarah dan ingatan kolektif tentang penderitaan bersama yang sulit terlupakan.

Begitu juga dengan pemberian status Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua juga menjadi problem tersendiri yang tak kalah beratnya. Otsus yang dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian konflik dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua ternyata dalam praktiknya “jauh panggang dari api” alias gagal. Dalam 15 tahun perjalanannya, Otsus ternyata hanyalah tonggak keropos, tidak tahan banting dan hampir kehilangan arah. Sementara implementasinya terhadap 5 substansi pokok yang digadang-gadang akan mampu menyejahterakan masyarakat Papua, hampir semuanya rontok. Semua itu disebabkan oleh buruknya manajemen pengelolaan sehingga rentan dimanipulasi, dikorupsi dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Dana Otsus yang digelontorkan pemerintah untuk Papua hingga 2016 yang berjumlah 52,6 trilyun ternyata belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Papua. Penikmat sejati dana Otsus adalah kalangan elit Papua dan kelompok-kelompok tertentu saja sementara masyarakat Papua secara umum harus rela “gigit jari” tidak sempat menikmati “kue” Otsus yang begitu menggiurkan.

Lantas sampai kapankah konflik Papua ini bisa diselesaikan? Bagaimana dengan kebijakan politik Jokowi perihal Papua? Penyelesaian konflik di Bumi Cendrawasih ini akan berakhir bila masing-masing pihak memiliki cara pandang dan spektrum yang sama dalam memandang akar-akar konflik yang terjadi. Bila keduanya belum memiliki perspektif yang sama maka hampir bisa dipastikan akan sulit menyelesaikannya dalam waktu dekat ini. Sejarah integrasi politik Papua harus “berani” di diskusikan dan diluruskan bersama; Kasus-kasus pelanggaran HAM Papua harus di usut tuntas; dan kesenjangan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur harus ditingkatkan.

Tak bisa dipungkiri bahwa komitmen pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 2 tahun pemerintahannya membawa secercah harapan baru. Perhatian Jokowi melalui beberapa kali kunjungan ke tanah Papua disambut hangat oleh masyarakat Papua. Jokowi pun menggulirkan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua seperti pembangunan jalur kereta api, tol laut, pengembangan bandara dan kebijakan BBM satu harga di seluruh Papua. Semua ini sesungguhnya bisa menjadi modal utama kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintahan Jokowi ini.

Namun semua komitmen di atas, dianggap belum cukup dalam kerangka penyelesaian konflik Papua secara komprehensif. Sebagian kalangan menganggap kebijakan ini sekedar “memberi permen dan mainan” agar bisa berhenti “protes” dan menggaungkan “pemberontakan”. Harus di ingat bahwa membangun Papua bukan hanya semata-mata tentang uang semata. Bayangkan saja, 53 tahun konflik Papua berlangsung namun hingga kini masih belum ada titik temu penyelesaian yang berarti. 15 tahun sudah Otsus diberlakukan di Papua dengan trilyunan dana, tapi tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Masyarakat Papua masih terus berkubang dalam narasi “kekalahan” dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, Jokowi harus hadir dengan kebijakan-kebijakan “sepenuh hati” untuk Papua tanah damai.

Selanjutnya, bagaimanakah upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua ini? Sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah harus melakukan kajian mendalam dan evaluasi terhadap beragam langkah-langkah penyelesaian konflik Papua terdahulu. Hal ini penting agar pemerintah tidak tercebur ke dalam “lubang kegagalan” yang sama. Pendekatan keamanan seperti DOM dan turunannya harus dipastikan tidak menjadi opsi penyelesaian konflik Papua karena akan menambah penderitaan masyarakat Papua sendiri. Keberadaan dan keberlangsungan Undang-undang Otsus dan Otsus Plus harus dikaji kembali karena terbukti tidak memiliki efektifitas dan manfaat yang signifikan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Papua.

Apalagi saat ini, mulai muncul kembali “arus kuat” desakan dan tuntutan hak politik Papua Merdeka melalui referendum untuk memilih Papua berdiri sendiri sebagai sebuah negara atau tetap bergabung dengan NKRI terutama dari kalangan pemuda dan mahasiswa baik yang berada di Papua maupun di luar negeri. Di dalam negeri, kalangan mahasiswa Papua di berbagai Kota seperti Yogyakarta dan Jakarta begitu aktif menggalang dukungan untuk Papua merdeka. Mereka bahkan sudah memiliki struktur organisasi dan rencana strategis meta plan perjuangan mereka. Dari luar negeri misalnya, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), sebuah wadah politik menuju kemerdekaan Papua, juga sangat gencar mengkampanyekan tuntutan referendum dan kemerdekaan Papua. Mereka bahkan telah mengklaim mendapat dukungan politik dari negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group sebuah organisasi lintas pemerintah yang terdiri dari empat negara Melanesia yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu; serta Front Pembebasan Nasional Sosialis dan Kanak Kaledonia Baru (aliansi partai-partai politik prokemerdekaan Kaledonia Baru).
Melihat realitas ini, pemerintah Indonesia harus benar-benar pintar “berhitung” secara cermat sebelum mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk Papua. Pengalaman pahit terdahulu jangan sampai terulang kembali. Kebijakan kurang aplikatif dan rentan gagal jangan sampai dijadikan kebijakan kembali.

Menurut pandangan saya, dari seluruh opsi yang pernah ada, muara penyelesaian konflik dan persoalan Papua ini harus diselesaikan melalui jalan DIALOG yang berkesetaraan sebagai ujung tombaknya. Dialog yang berkesetaraan ini harus melibatkan seluruh stakeholder konflik Papua baik yang berada di Papua maupun yang berada di luar negeri. Pilihan Dialog adalah pilihan paling elegan dan bermartabat demi menghindari konflik kekerasan tak berujung yang notabene akan menyengsarakan masyarakat Papua di masa depan.

Jalan dialog sesungguhnya memiliki masa depan yang cerah karena ternyata selain didukung oleh kalangan pemerintah, inisiatif ini juga mendapat respons positif dari banyak kalangan di Papua sendiri. Mayoritas masyarakat Papua serta beberapa kelompok pro Kemerdekaan seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masih bergerilya di hutan, juga mendukung inisiatif dialog perdamaian dengan pemerintah ini. Kalangan pemegang otoritas keagamaan di Papua pun juga demikian adanya. Walau demikian, harus pula diakui banyak kalangan yang tidak setuju bahkan cenderung apatis dan pesimistis dengan inisiatif dialog ini seperti United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan beberapa kelompok OPM lainnya.

Sebenarnya, konsep dan roadmap dialog antara pemerintah Indonesia dan Papua sudah pernah dipresentasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bentukan pemerintah dan Jaringan Damai Papua (JDP) bentukan Pater Neles Tebay, namun hingga kini belum pernah dibahas secara serius oleh pemerintah Indonesia bersama sama perwakilan masyarakat Papua.

Komitmen untuk melakukan dialog damai sesungguhnya tidaklah cukup. Butuh keinginan yang lebih kuat dengan berusaha mengimplementasikan inisiatif dialog tersebut ke dalam kebijakan dan program-program nyata. Problem utama dialog ini sesungguhnya adalah adanya distrust atau rasa tidak saling percaya di antara pihak-pihak yang berkonflik. Maka dari itu, pemerintahan Jokowi saat ini, memiliki tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan mutual trust antar pemerintah dan masyarakat Papua demi terealisasinya jalan dialog damai yang lebih bermartabat.

Lantas apa saja materi dialog yang musti didiskusikan? Menurut saya, terdapat 3 hal penting yang harus masuk dalam kerangka dialog antara Jakarta dan Papua yaitu:

Pertama, mengenai sejarah integrasi politik Papua ke NKRI. Memang tidak mudah mendiskusikannya namun harus ditempuh untuk menemukan titik temu sejarah yang hilang dan multi tafsir ini. Untuk menjaga netralitas kepentingan, peserta dialog harus melibatkan 4 stakeholder atau aktor penting yaitu pihak yang pro terhadap pelurusan sejarah dengan berbagai pendapatnya (bisa diwakili oleh OPM). Pihak yang kontra terhadap pelurusan sejarah juga dengan berbagai pendapatnya (bisa diwakili oleh Pemerintah). Para akademisi dan aktifis HAM dengan segala pendapatnya (bisa diwakili pengamat, aktifis, korban konflik) dan terakhir adalah warga Papua sebagai objek langsung penerima manfaat dan konsekuensi atas hasil dialog nantinya (bisa diwakili oleh representasi masyarakat Papua).

Jalan dialog ini memang kurang menarik karena ancaman macet alias deadlock sangat besar, apalagi bila masing-masing pihak bersikeras dengan argument dan kepentingannya. Apalagi dengan adanya resiko dan konsekuensi politis yang ditimbulkannya. Namun semua itu harus dijalankan demi sebuah upaya mencari solusi terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kedua, adalah penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu setidaknya seringkali menjadi “beban tersendiri” bagi pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua terutama para korban DOM yang sangat menderita dan memiliki trauma sejarah yang serius. Maka dari itu penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM perlu dilakukan demi menyahuti rasa keadilan dan agar tidak menimbulkan polemic panjang di kemudian hari.

Ketiga, adalah agenda-agenda percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di segala bidang kehidupan. Pembahasan mengenai model Otonomi Khusus Plus misalnya harus dibicarakan lebih kongkret dengan mengedepankan aspek pemerataan, transparency dan keadilan untuk seluruh masyarakat Papua. Termasuk di dalamnya diskusi perihal perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sehingga dana Otsus yang begitu besar bisa memiliki manfaat maksimal bagi masyarakat Papua. Tawaran dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) misalnya dengan Papua Road Map (PRM) jilid II dengan judul “Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map”, yang merupakan revisi dari PRM yang sudah pernah diluncurkan pada tahun 2008 (Negotiationg the Past, Improving the Present and Securing the Future) misalnya bisa menjadi alternative bahan diskusi utama dalam dialog ini.

Melalui dialog ini, berbagai kepentingan dari masing masing pihak baik yang pro dan kontra Dialog Damai dapat diberikan “panggung” dan “kesempatan” yang sama untuk mendiskusikan solusi terbaik atas konflik Papua yang berkepanjangan dan mencari hal-hal terbaik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang berkeadilan.

Selain ketiga hal di atas, keinginan sebagian kalangan yang menginginkan Papua Merdeka seperti ULMWP harus benar-benar direspon dengan cara-cara elegan. Keberadaan mereka patut diperhitungkan secara tepat, apalagi konteks internasionalisasi isu-isu Papua di kancah internasional akan sangat mengganggu peran dan posisi Indonesia di mata internasional.

Talk Less Do More. Pepatah ini sungguh tepat dijadikan acuan bersama dalam upaya menghadirkan terobosan-terobosan kongkret penyelesaian konflik Papua. Selama ini terlalu banyak ide, program dan kebijakan namun belum sepenuhnya memiliki manfaat besar bagi kesejahteraan masyaakat Papua. Saya ingat slogan Presiden Jokowi yaitu “Kerja, Kerja dan Kerja”. Saatnya pemerintah menunjukkan komitmennya untuk secara serius menyelesaikan konflik Papua secepat-cepatnya. Kita semua tidak pernah berharap konflik Papua ini menjadi “warisan konflik abadi” yang tak berujung.

 

*Penulis adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anggota Forum Akademisi Papua.

Bagikan :

Penegakan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan Belum Menjadi Prioritas Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

konpres-19-oktober-2016-2

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/X/2016

Pada 21 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia dua tahun. Masyarakat memiliki dan menaruh harapan yang besar kepada pemerintahannya untuk mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia, kehidupan demokrasi, dan reformasi sektor keamanan.

Meski demikian, IMPARSIAL menilai bahwa perbaikan kondisi HAM dan reformasi sektor keamanan selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa program telah dimulai dan dilaksanakan, namun tidak sedikit juga pekerjaan rumah yang ditinggalkan. Sejumlah agenda penting bidang HAM dan reformasi keamanan justru masih terbengkalai dan belum dijalankan.

Meski beberapa agenda HAM dan reformasi sektor keamanan telah tertuang dalam Nawacita dan didengungkan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye lalu, namun implementasi agenda-agenda itu, yang merupakan bagian penting dari demokratisasi, berjalan tanpa progres dan justru cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi seiring praktik hukuman mati terus diberlakukan. Sejak Jokowi awal memimpin pada Oktober 2014 hingga saat ini (Oktober 2016), tercatat paling tidak terdapat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana telah dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati ini menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK terhadap HAM untuk memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

Terdapat lima argumen yang mendasari mengapa praktik hukuman mati—yang sejatinya merupakan warisan kolonial—harus segera dihapus di Indonesia. Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 Hasil Amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa penerapan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru. Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. Keempat, unfair trial atau peradilan yang sesat seringkali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa hukuman mati. Kelima, berlanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan standing moral pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa pemerintahan Jokowi juga belum ada kemajuan yang signifikan. Ini terlihat dari maraknya aksi intoleransi yang masih dibiarkan oleh negara dan pelanggaran terhadap hak kelompok-kelompok minoritas. Pemidanaan terhadap minoritas dengan dalih melakukan penodaan agama, perusakan dan pelarangan tempat ibadah masih terjadi di sejumlah daerah. Diskriminasi atas dasar identitas keagamaan juga masih banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada Jemaat Ahmadiyah.

Inisiatif pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan selama dua tahun ini lemah. Penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mengalami stagnasi, sementara regulasi dan kebijakan lain yang mengancam dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan, seperti UU PNPS/1965, Perber Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM di lapangan kerapkali menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Pembela HAM berperan sangat penting, tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global akan tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peranan penting dalam mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma HAM, khususnya mengadvokasi korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), reformasi TNI yang dimulai sejak awal 1998 telah mengalami stragnasi. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tatanan negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah. Beberapa agenda reformasi yang masih belum terlaksana hingga sekarang yaitu restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), reformasi sistem peradilan militer, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista, serta belum terpenuhinya kesejahteraan prajurit TNI. Lebih dari itu, beberapa masalah dalam ranah itu juga bermunculan dan perlu secepatnya diselesaikan, seperti konflik antar anggota TNI-Polri, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi, serta kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. Kasus pembunuhan terhadap Munir menginjak 12 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Hingga kini, pembunuhan itu masih menyisakan pertanyaan. Sejumlah kejanggalan belum terungkap dan otak di balik pembunuhan itu masih bekeliaran bebas.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa reformasi. Terus berlarut dan tidak kunjung tuntasnya kasus pembunuhan Munir hingga 12 tahun masih memperlihatkan rendahnya komitment pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Karena itu, upaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauhmana komitmen pemerintah Jokowi dalam penegakan HAM, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang melindungi HAM.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan ke publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen Negara.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi yang pada masa Pilres 2014 dalam visi dan misinya secara jelas dan tegas mengusung “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu” dalam Nawacita ke-4 nya itu, hingga kini dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK upaya penyelesaian berbagai kasus tersebut tidak kunjung menemui kemajuan. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini tercatat menyisakan persoalan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi antara lain: kasus tragedi tahun 1965, kasus Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II, dan kasus Trisakti. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan dalih berkas tersebut belum lengkap. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan TNI/Polri terhadap masyarakat. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI/Polri terhadap masyarakat masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan (TNI/Polri) sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI/POlri itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, backing premanisme, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Upaya penyelesaian konflik Papua, Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan sinyal itikad baik dalam penyelesaian masalah Papua. Jokowi mendukung keterbukaan informasi dengan membuka akses bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di wilayah Papua, meskipun dalam praktiknya masih ada lembaga clearing house yang hanya berganti nama menghambat akses jurnalis asing. Presiden Jokowi mencoba menyelesaikan permasalahan Papua dengan mengedepankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Namun terbentuknya Kodam XVIII/Kasuari menunjukkan pendekatan keamanan juga masih digunakan dan bahkan semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan di Papua. Akibat penggunaan pendekatan keamanan tersebut masih terjadi insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Papua antara lain kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015, kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015, Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015, dan kasus penembakan hingga mati di Kabupaten Kepulauan Yapen yang membunuh dua orang pada 1 Desember 2015. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi tampaknya belum memiliki desain besar dan komprehensif dalam upaya menyelesaikan masalah Papua.

Atas dasar itu, IMPARSIAL mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar:

  1. Praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional. Salah satu solusinya yaitu melalui revisi KUHP Indonesia yang saat ini sedang berlangsung di DPR, dengan langkah terdekat yaitu mendorong pemberlakuan moratorium (penghentian) terhadap eksekusi mati;
  2. Terciptanya harmonisasi antara produk legislasi dan kebijakan yang satu dengan yang lain dalam pengaturan tentang kehidupan antarumat beragama dan berkeyakinan di Indonesia;
  3. Adanya sebuah UU yang kuat dan secara eksplisit menjamin kerja-kerja pada pembela HAM  dan hak-haknya. Upaya ini bisa diwujudkan melalui agenda revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;
  4. Pemerintah mengoreksi dinamika legislasi dan praktik dalam tata kelola keamanan yang menempatkan militerisme di luar koridornya dan dengan demikian tidak sejalan dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis (reformasi Peradilan Militer, restrukturisasi Koter, dsb);
  5. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dengan pengungkapan terhadap kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998 (tercatat 13 aktivis) sebagai starting point bagi pengungkapan kasus-kasus HAM lainnya;
  6. Mengedepankan dialog sebagai upaya penyelesaian konflik Papua secara damai.

 

Jakarta, 19 Oktober 2016

 

Al Araf

Direktur

Bagikan :

Papua dan kebebasan Akademik

Oleh : Herlambang P. Wiratraman

 

Kebebasan Akademik : Konteks Papua dan Masalahnya

Memperbincangkan soal Papua, khususnya membaca situasi politik ekonomi, termasuk menyimak bekerjanya hukum, sungguh tidak mudah dan cukup jauh antara ideal yang diimajinasikan dengan kenyataan yang ada. Kekerasan masih demikian mudah terjadi, tekanan politik Jakarta tidak kunjung surut seiring dengan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, demokrasi juga masih tersandera dengan realitas kekuatan ekonomi-politik predatorik, penghancuran sumberdaya alam pula masih masif terjadi, terutama dalam kaitan soal PT. Freeport McMorran, ditambah dengan situasi kebebasan pers yang masih sangat restriktif dan bahaya (Wiratraman 2014; 2014).

Belum lagi, situasi penegakan hukum yang diskriminatif dan jauh dari situasi yang mencerminkan keadilan sosial (Hatees 2013). Bahkan, dalam perkembangan terakhirnya, pasca rezim Soeharto hingga sekarang, situasi Papua tidak banyak berubah dalam konteks hak asasi manusia. Jokowi sendiri, yang begitu dipercaya dan diharapkan oleh masyarakat atau warga Papua, dinilai telah gagal untuk membawa situasi Papua lebih baik, damai dan memulihkan ‘luka-luka’ yang diderita masyarakat atau warga Papua.[2]

Dalam konteks yang demikian, bagaimana sesungguhnya akademisi bekerja di tengah-tengah situasi yang sarat dengan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan pula penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik. Melalui sejumlah wawancara dengan akademisi maupun mahasiswa yang menempuh studinya di Papua, secara umum, merasakan bahwa proses diskriminasi atau perlakuan secara sewenang-wenang aparat negara penegak hukum terhadap protes atau ekspresi sosial politik, demikian mudah terjadi kekerasan.

Seorang mahasiswa hukum yang berasal dari Timika yang sedang menempuh studi di Universitas Cendrawasih, menyatakan bahwa posisi mahasiswa begitu mudah dipojokkan dan berbuah kekerasan bila mereka menyatakan pendapat atau mendebat aparat pemerintah atau birokrasi. Bahkan, bila demonstrasi dilakukan, kampus pun begitu mudah dimasuki aparat militer.[3]

Situasi akademisi pun, terutama dosen-dosen, pula merasakan situasi yang sama dimana kritik atau kritisisme yang dilakukan akademisi-akademisinya, selalu mendapat tekanan dari aparat militer maupun kepolisian. Hal ini terutama bila isu yang diangkat atau yang dibicarakan terkait dengan isu “Papua merdeka”. Seakan ruang debat kebebasan ekspresi politik menjadi terbatas atau hilang.[4]

Faktor-faktor dan situasi demikianlah yang sungguh menjadi persoalan untuk lebih bisa memahami, bagaimana sesungguhnya situasi kebebasan akademik di Papua, atau kebebasan akademik tatkala memperbincangkan Papua. Tulisan ringkas berikut sesungguhnya hendak mengurai jawaban atas pertanyaan bagaimana kondisi kebebasan akademik yang terjadi di Papua pas rezim otoritarian Soeharto, dan bagaimana hal tersebut diberikan jaminan perlindungannya dalam sistem hukum Indonesia. Tentunya, uraian berikut tak semata menjelaskan posisi hukumnya semata, melainkan pula melihat praktek yang terjadi, baik dalam konteks Papua, maupun perdebatan terkait Papua.

 

Hukum soal Kebebasan Akademik

“Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. “

(Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012)

Perbincangan kebebasan akademik telah menyejarah dengan keberadaan institusi pendidikan itu sendiri, tatkala dunia rasionalitas menantang kemapanan doktrin-doktrin agama dan kebangsawanan yang menghegemoni klaim kebenaran. Kebebasan akademik, pada gilirannya menjadi penentu untuk upaya pencarian kebenaran, dengan pertaruhan-pertaruhan ide atau gagasan yang kemudian terwadahi dalam institusi atau masyarakat akademis, homo academicus.

Tidaklah mengherankan, seiring dengan perkembangan peradaban itu sendiri, kebebasan akademik tampil sebagai bentuk kebebasan, yang diibaratkan berlayar di samudera luas, kebebasan itu untuk memahami, menyelami, mendalami, dan mengarungi hingga pada titik tertentu berlabuh dalam posisi tertentu sebagai penjelas kebenaran, yang harus dan sepantasnya dikhabarkan pada khalayak. Tentunya, tanpa kebebasan itu, maka segala pencarian kebenaran hanya akan patah dan hilang esensinya.

Ini artinya, kebebasan akademik sangat erat berkaitan dengan kebebasan mencari informasi, menyimpan, mengolah, dan sekaligus mengabarkan informasi dan hasil olahan (analisis) yang perlu bagi ummat dan sisi kemanusiaan dalam perkembangan peradaban.

Dalam konteks hukum, kebebasan akademik sesungguhnya menjadi kerangka hukum yang ditopang oleh norma terkait kebebasan lainnya, seperti kebebasan berekspresi (atau berpendapat/berpandangan), yang meliputi kebebasan untk mencari, meneri, dan menyampaikan informasi dan ide-ide dalam segala bentuknya, tidak terkungkung batasan-batasannya, baik yang dilakukan secara oral, dalam tulisan dan atau tercetak, dalam bentuk ekspresi seni atau media lainnya sebagaimana ia memilihnya.

Hal demikian, diadopsi dalam Pasal 19 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, yang kemudian dalam konteks hukum Indonesia telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.[5]

Sekalipun tidak bisa dikatakan sebagai pasal yang serta merta menjamin, kebebasan berpendapat, berkumpul, menyampaikan pendapat, sebagaimana Pasal 19 ayat (2) ICCPR, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pula telah menyatakan hal tersebut dalam pasal 28, bahkan sejak republik ini hadir. Begitu juga dengan kerangka hukum konstitusi terkait kebebasan memperoleh informasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, telah diatur khusus dalam pasal 28F UUD 1945.[6] Basis konstitusi tersebut tak terpisah dengan pasal konstitusi terkait hak atas pendidikan, hak atas perkembangan ilmu pengetahuan serta mandat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi mandat pasal 31 UUD 1945. Basis konstitusi yang demikian, sebenarnya bisa digunakan sebagai basis pijakan untuk memperkuat kebebasan akademik.

Basis dalam UUD 1945 pula sebenarnya terkait dengan formulasi dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya lebih memerinci hak-hak dan kebebasan tersebut (vide: Pasal 12, 14, 16, 42, 48, dan 60).

Berkaitan dengan pendidikan tinggi atau pendidikan setingkat universitair, pula disebutkan “tiga jenis kebebasan”, diakui dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yakni: Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan. Disebutkan dalam pasal 8 ayat (3), “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi”.[7]

Secara definisi, kebebasan akademik diistilahkan sebagai kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma (vide: Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012). Dan kebebasan akademik yang demikian, pula dimiliki oleh mahasiswa, sehingga keliru bila menempatkan kebebasan itu semata dosen atau staf pengajar di universitas (vide: Pasal 13 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012).[8]

Hal inilah yang kemudian dibedakan dengan kebebasan mimbar akademik, yang merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya (vide: Pasal 9 ayat 2) dan otonomi keilmuan yang diistilahkan sebagai otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik (vide: Pasal 9 ayat 3).
Sekalipun demikian, substansi pasal dalam undang-undang tersebut, pula dapat mengundang perdebatan karena perbedaan tafsirnya, yakni terkait penjelasan Pasal 3 huruf G, yang menjelaskan, “… Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilia-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.”

Pertama, bagaimana standar untuk menilai ‘menjunjung nilai-nilai agama’, ‘agama’ manakah yang akan dijadikan standar, dan bagaimana pada akhirnya tafsir standar yang demikian justru disalahgunakan untuk menekan akademisi, misalnya dalam mengembangkan metodenya. Kasus Rosnida Sari, dosen Universitas Islam Ar-Raniry Aceh, menjadi tepat dihadirkan dalam konteks membaca tafsir ‘huruf G’ tersebut.  Kasus tersebut menjadi masalah besar dan mengancam nyawa Rosnida Sari sebagai dosen, yang kebetulan saat ia mengajarkan toleransi dengan mengajak mahasiswanya mendengarkan pendeta dan perkuliahan berlangsung di Gereja. Terlepas dari pembelaan Menteri Agama RI saat itu, tekanan dan ancaman yang diterimanya seakan ancaman serius bagi kebebasan akademik.

Kedua, begitu juga bagi akademisi yang mempertanyakan kebijakan atau hukum, yang disebutkan dalam legislasi sebagai wujud ‘menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan’, bila faktanya peraturan perundang-undangan itu bermasalah, atau bahkan melanggar hak asasi manusia, sebagaimana terjadi dalam sejumlah kebijakan hukum di Papua. Atau pula seperti studi tentang ‘legalised violation of human rights’ (pelanggaran hak asasi manusia yang dilegalkan melalui perundang-undangan), atau ‘legalised corruption’ (korupsi yang difasilitasi perundang-undangan), maka yang terjadi justru penundukan keilmuan akademisi di bawah politik hukum pembentuk kebijakan dan/atau law makers (pembentuk hukum).

Singkatnya, makna ‘tanggung jawab’ tetap akan mengundang perdebatan yang bisa disalahgunakan dalam rangka menekan atau membatasi kebebasan akademik, dan ini justru bahaya sekaligus menghilangkan esensi kebebasan itu sendiri.

Dalam konteks Papua, pembatasan kebebasan akademik itu bisa berlipat ganda masalahnya, sebagaimana ditudingkan atas formulasi Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, yakni penjelasan, “….Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.” Tatkala para akademisi di Papua mempersoalkan, atau bahkan mungkin sekadar mendiskusikan terkait kemerdekaan atau hak menentukan nasib sendiri bagi warga Papua, bisa dibatasi dengan kerangka hukum ‘… pengaruh politik praktis.’

Lantas, pembelajaran apa yang bisa dipetik untuk memahami kerangka hukum yang demikian itu? Kebebasan akademik dalam hukum Indonesia, sekalipun bisa saja ditafsirkan dalam kontruksi hukum hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, belumlah diatur secara lebih protektif dan kuat, sekalipun disebut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012.

 

Akademisi dan Kebebasannya: “Pembelajaran” dari Papua

Dalam sejumlah wawancara, didapati informasi bahwa secara umum tidaklah mudah bagi akademisi yang mengabdikan dirinya mengajar dan meneliti dalam konteks Papua. Akademisi-akademisi di Papua, pun lebih dominan tidak cukup bisa bersikap kritis atau setidaknya peduli dengan situasi kekerasan yang terus menerus terjadi. Bila diminta pendapat, misalnya oleh jurnalis, maka argumentasinya pun kerap terbatas, normatif, dan tidak menyasar ke pelaku utama atau aktor intelektual dalam sejumlah kasus kekerasan tersebut, sekalipun mereka para akademisi itu tahu. Bahkan, sebaliknya, tak sedikit akademisi justru memberikan pembenaran dalam tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum dan militer atau penyelenggara negara.[9]

Lebih keras lagi, kritik dikemukakan para aktifis organisasi non-pemerintah, seperti KontraS Papua yang bekerja untuk isu anti kekerasan. Akademisi di Papua, lebih banyak yang ‘tiarap’, tidak berani berbicara secara terbuka mengkritik kebijakan-kebijakan yang jelas merugikan warga Papua. Apalagi, isu yang diperbincangkan soal kemerdekaan Papua, sedikit akademisi yang berani secara terbuka mengangkat isu tersebut sebagai bagian dari hak menentukan nasib sendiri. “Mencari akademisi yang bersedia menjadi ahli untuk membela hak-hak warga Papua, sulit!”[10]

Belum banyak (bila tidak dikatakan ‘belum ada’) kajian atau diskusi terkait kebebasan akademik di Papua. Pula, sebenarnya dari yang banyak dijumpai di sejumlah media massa atau laporan-laporan penelitian, kebebasan akademik tidak serius diperbincangkan, atau menjadi agenda kampus untuk memberikan perlindungan secara efektif terhadap akademisi maupun mahasiswanya.

Bisa dibayangkan, tekanan demi tekanan yang dihadapi warga Papua, tidak akan pernah mendapat pembelaan secara sungguh-sungguh, karena fungsi pendidikan tinggi menjadi nir-keberpihakan. Apalagi, melihat realitas sekaligus kepekaan dalam isu-isu hak asasi manusia tidak cukup menjadi perhatian bagi kalangan perguruan tinggi. Mengutip pandangan Dr. Sriprapha Petcharamesree, Ketua Asean Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) yang pertama dari Thailand, dalam pengantar Pembukaan Workshop on Human Rights Education in Asia (Bangkok, 13-14 Oktober 2016), bahwa “… Pelanggaran hak asasi manusia itu terus menerus terjadi, justru ketika kalangan pendidik hak asasi manusia hanya bisa diam. Diamnya para pendidik, termasuk kalangan akademisi perguruan tinggi, justru kian memperkuat dan seakan mengijinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.”

Situasi ini persis seperti yang digambarkan melalui kritik sejumlah organisasi non-pemerintah, khususnya yang bekerja di Papua atau terkait dengan isu Papua. Sekalipun masih dijumpai akademisi (baik di Papua, maupun di luar Papua, pula peneliti LIPI yang memiliki program khusus soal Papua) yang menunjukkan posisi atau keberpihakannya, membuka ruang dialog atau posisi untuk menentang segala bentuk kekerasan, jumlah itu tidak banyak. Mengapa situasi demikian terjadi?

Pertanyaan ini menyasar pada setidaknya empat hal, yakni: (i) hegemoni dan birokratisasi kampus sehingga kampus menjadi tunduk dan atau tidak cukup bisa merespon kritis atas kebijakan politik, baik di level nasional maupun daerah; (ii) bekerjanya ekonomi-politik korporasi dalam mengontrol kebijakan kampus; (iii) politik keamanan yang mengedepankan represi dan stigmatisasi atas gerakan separatisme; dan (iv) terisolasinya informasi yang dapat dipercaya akibat kebijakan-kebijakan pembatasan (restrictive policies), baik dalam konteks menghalangi jurnalis dan pula peneliti untuk bekerja di Papua.

  • Hegemoni dan Birokratisasi Kampus

Penundukan kampus oleh birokratisme pendidikan tinggi bukanlah semata problem di Papua, melainkan dominan terjadi di berbagai kampus di seluruh tanah air. Hegemoni dan birokratisasi ini sebenarnya soal begitu besarnya campur tangan negara dalam birokrasi dan administrasi kampus, sehingga situasi yang kerap dijumpai pun banyak nan beragam, membentang dari urusan teknis administratif para pengajar atau akademisi, hingga terjadinya politisasi kampus dalam pengisian jabatan-jabatan struktural strategis di internal kampus.

Tidak banyak yang bersedia mengungkap bahwa pihak kampus diintervensi birokrasi, terutama terkait dengan isu konflik atau politik. Dari media, hanya diperoleh khabar bahwa sejumlah dosen Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Cendrawasih (Uncen) mogok mengajar karena merasa tidak nyaman  akibat adanya intervensi mantan pejabat. Para dosen menyampaikan keluhan tersebut langsung ke Plt. Dekan Fakultas Kedokteran, John Krey, SH, M.Hum. Sayangnya, rapat ini tertutup dan wartawan yang menunggu di luar tak bisa mendapatkan keterangan langsung dari para dosen (Radar Sorong, 14 Januari 2015).

Secara umum, manajemen kampus-kampus di Papua belum memiliki aturan khusus yang lengkap menjamin kebebasan akademik secara efektif dan jelas, atau setidaknya, implementasinya bisa sepenuhnya menjadikan kampus sebagai benteng kebebasan dalam pencarian ilmu dan kebenaran, tanpa tekanan atau intervensi. Artinya, hegemoni dan birokratisasi di kampus-kampus harus dilawan sebagai prasyarat membuka ruang kebebasan, bukan semata kebebasan akademik, melainkan pula kebebasan lain yang memiliki konsekuensi jaminan dan perlindungan hak asasi manusia.

  • Ekonomi-Politik Korporasi Mengontrol Kebijakan Kampus

Tidak mudah dan sederhana untuk membuktikan bahwa ada dan jelas soal bekerjanya ekonomi-politik korporasi dalam mengontrol kebijakan kampus. Pihak kampus tidak akan pernah berbicara demikian, pula tidak mungkin juga perusahaan akan terbuka memperbincangkan kontrol. Bahasa yang lebih bisa dipublikasikan dan terkesan lebih halus nan etis adalah kerjasama, kemitraan, atau pengembangan kewirausahaan. Dalam prakteknya, bukan tidak mungkin, yang terjadi lebih kuat memperlihatkan penundukan daripada kesejajaran dalam kerjasama.

Sebagai contoh adalah keberadaan PT Freeport McMorran, yang menjadi isu sensitif, termasuk karena isu tersebut publik justru mempertanyakan komitmen kampus. Mengapa kampus tidak bisa bersikap kritis atas kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tambang tersebut. Pula mengapa abai dan membiarkan proses penyingkiran hak-hak rakyat akibat pertambangan tersebut. Atau, apakah akademisi dan pihak kampus sama sekali tidak didengar oleh pengambil kebijakan, atau sebaliknya memang tak terdengar karena mendiamkan segala sesuatunya terkait bisnis tambang itu.

Markus Haluk dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menyayangkan terjadinya insiden atau tragedi berdarah Abepura 16 Maret 2006, yang menurut dia membubarkan sebuah agenda besar yang tengah disusun pihaknya. Saat itu, mereka tengah menggarap isu penutupan Freeport. Semua telah disiapkan, termasuk kesaksian korban, ketika tiba-tiba ada kelompok lain yang melancarkan aksi pemalangan kampus dan mencetuskan kekerasan (Kompas, 13 April 2011).

Sesungguhnya, pertanyaan publik terhadap keterlibatan kampus atas pertambangan Freeport pernah terjadi dalam kasus Loyola University.  Perusahaan tambang Freeport McMoran menggelontorkan dana untuk universitas. Sebagaimana dipahami, bahwa Freeport kerap dipermasalahkan dengan isu perusahaan tambang transnasional itu telah bermasalah menciptakan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia di Papua. Itu sebabnya banyak akademisinya serta mahasiswanya melakukan protes mendemonstrasi pihak kampus untuk menarik pembiayaan Freeport, dan mempertahankan kampus agar tetap kritis terhadap persoalan lingkungan dan hak asasi manusia. Loyola University yang meneguhkan sebagai ‘social justice university’ (universitas keadilan sosial) pada kenyataannya berfungsi layaknya ‘greenwashing and human rights sterilization’ (kampus yang sekadar mencuci dosa perusakan lingkungan dan mensterilkan persoalan kejahatan atau pelanggaran HAM) (Fox 1997).

Protes itu sebenarnya pula dilakukan dengan menghadirkan tokoh Papua yang menolak tambang Freeport, Tom Beanal, pemimpin Lemasa (Lembaga Adat Suku Amungme) dan Presidium WALHI. Ia menggugat Freeport dengan puluhan milyar akibat penghancuran lingkungan, perampasan tanah dan pelanggaran HAM. Ia diundang berbicara dihadapan akademisi dan mahasiswa di Loyola University, New Orleans, Louisiana, Amerika, 23 Mei 1996. Kehadirannya saat itu dibiayai oleh sejumlah organisasi, antara lain: the Blueprint for Social Justice , the Loyola Green Club, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Delta Greens, the Sierra Club dan Freeport Watch. Presentasi itu menunjukkan dinamika kampus untuk mempertanyakan kehadiran Freeport di Papua (Corpwatch, 1996).

Kritik publik tak hanya di kampus luar negeri. Hal ini pernah pula terjadi di Indonesia sendiri. Melalui Majelis Wali Amanat, sebenarnya ITB punya komitmen baik, seperti yang disampaikan oleh Dr. Ir. Sigit Darmawan, selaku Direktur Pengembangan ITB, “ITB terus dituntut oleh masyarakat, bangsa dan negara, oleh pemerintah, untuk terus berkembang. Kampus ITB kedepan ini sebagai tempat membangun dan mengembangkan  budaya luhur bangsa Indonesia. Kemudian, kampus ITB itu sebagai the house of learning, the house of culture, the guardian of value, the agent of change, the bastion of academic freedom. Sebagai tempat the best academic talents, bertemu dan berkarya. Kampus ITB yang inspiring, kampus ITB yang mengajarkan kepada setiap yang ada didalamnya nilai-nilai kampus ITB yang dicita-citakan oleh visi ITB, ini adalah arahan dari MWA untuk bisa diacu dalam mengembangkan kampus ITB kedepan”.

Namun hal ini bertolak belakang bila pengembangan infratruktur ITB dibangun dari hasil perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Freeport. Ini yang dipertanyakan mahasiswa sebagai bentuk intervensi terhadap kampus ITB. Sekadar mengutip salah satu pernyataan yang menggugat hal tersebut,

“…. Sudah hampir setengah dekade, KM ITB membahas dari A-Z tentang pentingnya Nasionalisasi Tambang PT Freeport Indonesia, mendatangkan berbagai pembicara dari berbagai sudut pandang ke dalam kampus untuk memberikan diseminasi dan penyebaran pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat luas, seberapa kejinya PT Freeport Indonesia menghisap tanah air Indonesia, bertahun tahun menjajah tanah Papua. Lalu mengapa ITB membangun dirinya dengan uang korporasi yang telah melukai rakyat Indonesia? Mengapa ITB — yang baru saja beberapa saat lalu mengagung-agungkan pentingnya pembangunan berkelanjutan — justru menerima uang dari korporasi yang membuat anak cucu kita tak bisa lagi menikmati hasil bumi negeri sendiri, dan hanya jadi penonton dibawa larinya tambang tembaga dan emas ke luar negeri?” (Iqbal, 2015)

  • Politik Keamanan Represif dan Stigmatisasi

Di Papua, hingga saat artikel ini dituliskan, politik keamanan pemerintah masih terus menerus mengedepankan pendekatan represi dan stigmatisasi atas gerakan separatisme. Dalam konteks kebebasan akademik, mahasiswa maupun dosennya kerap dihadapkan realitas ancaman atau tekanan. Penangkapan-penangkapan, pembatasan ekspresi menjadi keseharian kehidupan kampus.

Misalnya, pernyataan Pembantu Rektor II Universitas Cenderawasih, Marthinus Solossa, SH, MH, yang dikutip oleh Papuanews.id, menyatakan bahwa menghimbau kepada mahasiswa agar tidak mengikuti segala bentuk hasutan dan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri. “Mahasiswa jangan ikut-ikut demo, coba ingat lagi tujuan berada di Jayapura adalah mengikuti pendidikan, jangan terpengaruh.” Menurutnya, Uncen sendiri memiliki aturan yang jelas tentang tata tertib mahasiswa yang tidak boleh mengikuti demo dan kegiatan yang merugikan universitas, pihaknya mengatakan jika ada mahasiswa yang melanggar, maka akan dikeluarkan. “Kampus punya aturan yang jelas, jika ada yang mengikuti demo akan kami berikan sanksi,” tegas Marthinus (Papuanews.id, 13 Juli 2016).

Tidaklah mengherankan kemudian begitu banyak mahasiswa-mahasiswa ditangkapi karena dituding mengikuti aksi-aksi menyuarakan kemerdekaan Papua, atau sebatas memperjuangkan hak-haknya, sekalipuan aksi dilakukan secara damai.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Papua kelompok masyarakat sipil Hilang – termasuk Komite Nasional Papua Barat, Forum Kerjasama yang Foker LSM Papua dan Aliansi Papua Komunitas melawan Korupsi – mengutuk serangan sistematis oleh pasukan keamanan di mahasiswa Papua di Jakarta dan Denpasar, Bali. Pada tanggal 12 November 2015, petugas bersenjata dari tentara dan polisi nasional menyerbu asrama mahasiswa Papua di Tebet, Jakarta Selatan. Serbuan secara resmi dibenarkan oleh kebutuhan untuk mengumpulkan data tentang mahasiswa Papua yang berbasis di Jakarta. Akibatnya, mahasiswa yang tersisa ketakutan dan trauma dengan kejadian tersebut.

Baru-baru ini terjadi kembali penangkapan dan penahanan dalam jumlah besar, hingga ratusan, yang termasuk di dalamnya, mahasiswa.[11]

Belum lagi mahasiswa Papua yang berada di luar Papua, kekerasan pun terjadi. Diberitakan, Polda Yogyakarta menahan tujuh mahasiswa Papua. Dalam berita pula disebutkan bahwa tujuh mahasiswa Papua ditangkap di tempat berbeda tanpa alasan yang jelas (rappler.com, 15 Juli 2016). Mereka ditangkap di tempat yang terpisah. Tiga orang yang terdiri dari Nus Tabuni (mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten, Jawa Tengah), Obi Kogoya (mahasiswa Universitas Respati Yogyakarta) dan Debi Kogoya (mahasiswa Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta) ditangkap saat hendak masuk ke asrama. Di dalam, mereka tengah menggelar aksi damai untuk mendukung penentuan hak nasib bagi Papua barat. Sebagai konsekuensinya, menurut berita tersebut, polisi langsung membawa mereka ke markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Uniknya, penangkapan tersebut juga didukung sejumlah ormas, antara lain: Pemuda Pancasila, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia dan Paksi Katon. Ketiganya ikut demonstrasi di depan asrama mahasiswa Papua.[12]

Ini menunjukkan, tekanan atau intimidasi tidak hanya terjadi di Papua, melainkan pula di luar wilayah Papua itu sendiri, termasuk menyasar mahasiswa-mahasiswa yang belajar kritis.

  • Terisolasinya Informasi akibat Kebijakan Pembatasan

Terisolasinya informasi yang dapat dipercaya akibat kebijakan-kebijakan pembatasan (restrictive policies), baik dalam konteks menghalangi jurnalis dan pula peneliti untuk bekerja di Papua. Sebagaimana studi sebelumnya, menunjukkan di Papua, kebebasan pers seperti terbelenggu, tidak ada upaya maju penegakan hukum untuk melindungi pers (Wiratraman, 2012).  Hal ini ternyata paralel dengan situasi kebebasan akademik. Pembatasan dilakukan, sekalipun dasar hukum pembatasannya tidak pernah jelas dan diberi penjelasan yang lugas dari aparat penegak hukum.

Sebagai contoh, pembatasan yang dialamatkan kepada para peneliti atau akademisi, khususnya akademisi dari luar negeri.

Sebagai contoh kasus. Pada tahun 2006 Australian National University Chris Ballard, seorang antropolog yang fokus utamanya adalah Papua, mengatakan ia tidak dapat akses untuk mengunjungi provinsi itu sejak 2001. Mei tahun 2006, pemerintah Indonesia pula memboikot kerjasama dengan dua universitas Australia (khususnya RMIT dan Universitas Deakin di Victoria) atas dasar bahwa mereka mempekerjakan staf akademik yang telah kritis terhadap kebijakan pemerintah Indonesia di Papua.[13]

Komunikasi menarik nan debat sesungguhnya terjadi, terkait pembatasan peneliti asing yang meneliti di Papua. Percakapan ini terkait tuduhan pemerintah Indonesia atas akademisi Papua yang terlibat separatisme.

“LYNN BELL: Surat, seperti yang Anda katakan, mengungkapkan peringatan bahwa lembaga-lembaga Indonesia tidak akan memiliki apa-apa lagi dengan Deakin University. Apa dampak yang Anda pikir itu akan terjadi pada Anda secara pribadi sebagai dosen dan juga di universitas?

 SCOTT Burchill: Nah, untuk kredit universitas, mendukung hak stafnya untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa campur tangan politik. Jadi prinsip kebebasan akademik sedang ditegakkan, yang merupakan hal yang sangat baik. Tapi saya menduga bahwa, seperti semua lembaga yang memiliki link internasional di seluruh Asia Tenggara, universitas mungkin akan terdampak dalam hal keuangan, yang melalui kontrak atau perjanjian yang saat ini memiliki dengan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.”

Hal ini memperlihatkan bahwa, akses untuk penelitian telah dibatasi sedemikian rupa. Dan menariknya, dampak atas penutupan akses tersebut membuat kampus lain berimbas masalahnya. Terisolasinya Papua akibat media yang terbatas dalam menjangkau publik secara luas maupun soal pemberitaannya yang tidak dapat bersikap kritis di lapangan, pada kenyataannya sangat terkait dengan ancaman atau tekanan itu sendiri.

 

Penutup

“Kebebasan Akademik di Indonesia umumnya dihormati”

(Freedom House, 2015)[14]

 

Studi terakhir dan komprehensif tentang kebebasan akademik dilakukan oleh HRW (1998), sementara di luar studi itu, sebatas artikel atau kajian pendek terkait untuk menyeriusi pembelaan hak-hak terkait kebebasan akademik.

Tulisan ini diangkat untuk sesungguhnya memantik diskusi terkait kebebasan akademik. Sudah saatnya akademisi-akademisi bangun dan memulai angkat bicara untuk meneguhkan posisi dan keberpihakannya dalam mendorong upaya perdamaian di Papua. Dan tentunya, diperkuat oleh jaringan akademisi lainnya untuk mengupayakan perlindungan hak-hak warga Papua.

Pembelajaran apa yang penting melihat kebebasan akademik dalam konteks Papua? Kita menyaksikan, bahwa klaim Freedom House kurang sepenuhnya tepat dalam membaca secara lebih dekat bagaimana sesungguhnya kebebasan akademik terjadi di Papua. Secara realitas, sebenarnya praktek kebebasan akademik semata, tidak akan pernah bisa menjamin kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkumpul, secara bebas nan damai memperbincangkan masa depan mereka,

Oleh sebab itu, penegakan hukum yang kuat, disertai pembelaan yang kokoh dari pihak manajemen kampus, makan sangat mungkin membuahkan sistem perlindungan bagi kalangan akademisi maupun mahasiswa untuk mengembangkan iklim kebebasan akademik di Papua. Sebuah tantangan yang harus dijawab, sekalipun tak gampang dijalani.

 

Daftar Pustaka

Fox, Julia D. 1997. “Leasing the Ivory Tower at a Social Justice University: Freeport McMoRan, Loyola University New Orleans, and Corporate Greenwashing”,

Organization & Environment, September 1997 10: 259-277.

Freedom House, 2016. Kebebasan di Dunia 2015:. Survei Tahunan Hak Politik dan Kebebasan Sipil. London: Rowman dan Littlefield.

Hatees, Budi. 2013. Ulat di Kebun POLRI. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Human Rights Watch (1998) Kebebasan Akademik di Indonesia: Hambatan Membongkar Soeharto-Era. New York: HRW.

Iqbal, Luthfie Muhammad. 2015. “Gedung Kampus Dibangun Freeport: Martabat ITB, Quo Vadis?” https://medium.com/pangripta-loka/gedung-kampus-dibangun-freeport-martabat-itb-quo-vadis-10298ab2669#.eyawz4idy (diakses 12 Februari 2016).

Kalidjernih , Freddy K. 2008. “Australian Indonesia-specialists and debates on West Papua: Implications for Australia-Indonesia relations”, Australian Journal of International Affairs, Volume 62, Issue 1 March 2008. 72 – 93.

Wiratraman, Herlambang P. 2012. “Rule of Law dan Kebebasan Pers di Papua”, in Ardimanto (ed) Oase Gagasan untuk Papua Damai. Jakarta: Imparsial/Forum Akademisi untuk Papua Damai.

Wiratraman, Herlambang P. 2014. Press Freedom, Law and Politics in Indonesia. Leiden: Institute for the Interdisciplinary Study of the Law, Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University.

 

Media (Majalah/Koran/Online)

“Jokowi Fails to Bring Peace to Restive Papua”, The Jakarta Post, 14 Oktober 2016.

“Dosen FK Uncen Mogok Mengajar: Merasa Tidak Nyaman karena Diduga Ada Intervensi Mantan Pejabat”, Radar Sorong, Rabu, 14 Januari 2015

“Tom Beanal’s Speech at Loyola University in New Orleans.” Corpwatch. 1996. http://www.corpwatch.org/article.php?id=987 (diakses 20 September 2015).

“Pembahasan Multikampus.” Tim PJS MWA Wakil Mahasiswa ITB 2015/2016, https://www.youtube.com/watch?v=i_5sa_FQY2A (diakses 11 Januari 2016).

“Pembantu Rektor Himbau Mahasiswa Uncen Tidak Mengikuti Aksi Demo KNPB”,

13 Juli 2016, Papuanews.id, http://papuanews.id/2016/07/13/pembantu-rektor-himbau-mahasiswa-uncen-tidak-mengikuti-aksi-demo-knpb/ (diakses 12 Januari 2016).

“Satu Orang Ditembak, Ratusan Orang Papua Ditangkap di Jayapura”, SuaraPapua.com, 15 Agustus 2016. http://suarapapua.com/2016/08/15/satu-orang-ditembak-ratusan-orang-papua-ditangkap-jayapura/ (diakses 20 September 2016).

“Polda Yogyakarta tangkap 7 mahasiswa Papua: Tujuh mahasiswa Papua ditangkap di tempat berbeda tanpa alasan yang jelas.” 15 Juli 2016. rappler.comhttp://www.rappler.com/indonesia/139843-polda-yogyakarta-tangkap-mahasiswa-papua (diakses 15 September 2016).

“Wartawan Hadapi Kesulitan di Papua, Bahkan dengan Izin Kerja,” The World Today, 26 September 2006, http://www.kabar-irian.com/news/msg03592.html (diakses 25 Juni 2016).

“Mahasiswa Rapatkan Barisan”, Kompas, Sabtu, 30 April 2011

 

 

* Herlambang P. Wiratraman, PhD.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan HAM
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

Anggota Forum Akademisi Untuk Papua Damai

herlambang@fh.unair.ac.id

 

 

 

[1] Tulisan ini didedikasikan khusus untuk kawan yang sekaligus menjadi inspirasi pergerakan dan perjuangan bagi hak-hak warga Papua, almarhum Olga Hamadi (KontraS Papua).

[2] “Jokowi Fails to Bring Peace to Restive Papua”, The Jakarta Post, 14 Oktober 2016.

[3] Wawancara dengan mahasiswa, anonim, Abepura, 20 Agustus 2015.

[4] Wawancara dengan Prof. Melkias Hetharia, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Bangkok, 12 Oktober 2016.

[5] Pasal 19(2) ICCPR 1966: “Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

[6] Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[7] Selengkapnya, penegasan itu bisa dibaca dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012: “(1)  Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; (2)  Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; (3)  Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.”

[8] Pasal 13 ayat (3): Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.

[9] Wawancara dengan dosen dari Universitas Cendrawasih Papua, anonim, Abepura, 21-22 Agustus 2015.

[10] Wawancara dengan Olga Hamadi, Abepura, 22 Agustus 2015. Sayang sekali, tulisan untuk kebebasan akademik ini belum sempat terbaca oleh Olga karena telah meninggal dunia. Saat wawancara ia berharap untuk dituliskan sekaligus dikritik, karena ia mengharap akademisi di Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM) bisa menyuarakannya.

[11] Philipus Robaha, aktivis Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua (SONAMAPA) mengatakan, ada 15 orang massa aksi WPNA ditangkap di Taman Imbi. Mereka yang ditangkap adalah Sius Ayemi (32) Korlap aksi, Eduard (28), Andarias Manggaprouw (27), Panus Manggaprouw (25), Boas Seweyei (18) Salmon Mariadu Robaha (17) Yan Rumbruren (27), Abner Rumbruren (18), Yusak Robaha (24), Leonard Wihyawari (21), Patmus Kirihio (20), Adam Yenu (10) Jois Yenu (9), Daud Sroer (18) dan Roni Mambrasar (27). “Kami melakukan demo damai dan bermartabat. Dari 15 orang yang ditangkap, ada dua anak yang berumur 9 tahun. Kami minta agar polisi bebaskan massa yang ditangkap saat ini,” katanya. Vide: “Satu Orang Ditembak, Ratusan Orang Papua Ditangkap di Jayapura”, SuaraPapua.com, 15 Agustus 2016. http://suarapapua.com/2016/08/15/satu-orang-ditembak-ratusan-orang-papua-ditangkap-jayapura/ (diakses 20 September 2016).

[12] “Kebebasan akademik melaporkan seluruh dunia”, Global, 20 November 2011 Issue No: 198 (http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20111118192134246), diakses 17 September 2016.

[13] “Wartawan Hadapi Kesulitan di Papua, Bahkan dengan Izin Kerja,” The World Today, 26 September 2006, http://www.kabar-irian.com/news/msg03592.html (diakses 25 Juni 2006)

[14] Freedom House, 2016. Kebebasan di Dunia 2015:. Survei Tahunan Hak Politik dan Kebebasan Sipil. London:. Rowman dan Littlefield, p. 313.

Bagikan :