Pos

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Investigasi Usut Bentrok Deiyai

Detiknews Jakarta – Para pegiat hak asasi manusia (HAM) mendesak pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus bentrokan yang berujung penembakan polisi ke warga di Deiyai, Papua. Bentrokan ini mengakibatkan Yulianus Pigai tewas terkena tembakan.

Desakan ini disampaikan Amnesty International Indonesia, Imparsial, KontraS, dan LBH Jakarta dalam pernyataan publik di kantor Amnesty International Indonesia, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017).

Mereka meminta agar segera dilakukan investigasi independen kepada pihak berwenang terkait penggunaan senjata api saat melerai konflik.

“Penting adanya investigasi oleh aparat independen. Kecacatan hukum membuat pemerintah jadi tahu. Sudah berapa kali terjadi peristiwa seperti ini dan ada kumpulan massa,” kata pengacara publik LBH Jakarta Tommy Albert.

Sementara itu, Niccolo Attar dari Imparsial berharap Presiden Jokowi memberikan instruksi penyelesaian kasus di Papua. Salah satu yang terpenting kata Nico adalah pengungkapan fakta di lapangan.

“Urusan mengadili akan kita dorong setelah fakta terungkap. Ini kan terjadi kontradiksi antara pendekatan pembangunan dan keamanan di Papua. Padahal ada hal besar di Papua, yaitu konflik,” tutur Nico.

Peneliti dari Amnesty International Indonesia Papang Hidayat menilai polisi tak bisa meredam amarah dalam konflik di Papua.

“Polisi yang seharusnya meredam amarah, tapi dianggap menjadi persoalan politik di Papua. Kehadiran polisi, khususnya Brimob sebagai satuan tempur, itu adalah keputusan yang salah,” kata Papang.

Bentrokan itu menyebabkan satu orang warga Deniyai, Papua bernama Yulianus Pigai (28) meninggal akibat kena tembak di paha. Yulianus tewas setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit pasca-kerusuhan.

Sebelumnya, warga tersebut mendatangi kamp karyawan PT Putra Dewa Paniai (PDP) yang sedang membangun proyek Jembatan Oneibo di Kampung Bomou, Distrik Tigi. Karyawan tersebut menolak memberikan bantuan karena orang yang sakit dinilai sudah dalam kondisi sekarat. Dia takut dipersalahkan jika nantinya orang tersebut meninggal dalam perjalanan.

Tak lama, warga yang meminta bantuan kembali datang dan mengatakan orang yang sakit telah meninggal dunia. Dia meminta kegiatan proyek dihentikan sementara. Kemudian sekelompok warga mendadak menyerang karyawan di kamp hingga akhirnya karyawan meminta tolong pada Polsek Tigi.

Anggota Polsek datang bersama personel Brimob dan terjadilah bentrok. Polisi mengklaim, senjata yang digunakan berisikan peluru karet.

“Akibat kejadian itu, mobil patroli Polsek pecah kaca belakang dan 4 warga masyarakat yang terkena peluru karet,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad M Kamal, Selasa (1/8).

Bentrokan tersebut berbuntut panjang, Kapolsek Tigi, Deiyai, Papua, Iptu HM Raini, dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Mapolda Papua karena bentrokan yang terjadi di Oneibo, Kampung Bomou. Pergantian ini untuk memulihkan hubungan polisi dengan masyarakat.

“Anggota Brimob 9 orang dan Kapolsek ditarik ke Polda. Kapolsek sudah diganti dengan yang baru. Ini upaya Kapolda melerai, karena konflik ini kan meninggalkan luka di hati masyarakat. Kapolsek tidak bisa dekat kembali dengan masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal, kepada detikcom, Senin (7/8).
(irm/fdn)

Bagikan :

Papua dan Perhatian Internasional Dalam Sidang UPR Dewan HAM PBB

Oleh : Muhammad Hafiz*

Papua merupakan salah stu isu yang paling sensitif bagi pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan isu self-determination atau penentuan hidup sendiri yang seringkali beririsan dengan situasi HAM di Papua. Kebijakan pemerintah Indonesia hingga saat ini lebih mengedepankan dialog-damai untuk Papua, sehingga suara-suara yang mengarah pada kemerdekaan untuk Papua, baik dari kalangan aktivitas Papua sendiri maupun dari dunia internasional dianggap sebagai ancaman serius bagi Pemerintah Indonesia yang mempertahankan negara kesatuan.

Di lain pihak, sejumlah laporan mencatat, di tengah upaya pemerintah membangun skema dialog damai dan pembangunan infrastruktur, situasi pelanggaran HAM di Papua belum juga menunjukkan perbaikan. Hal ini setidaknya membuka celah untuk tetap mendesak Negara lebih serius mengurus Papua, juga menjadi bukti nyata bagi pelbagai pihak untuk mempertanyakan kembali komitmen Pemerintah untuk keadilan rakyat Papua.

Papua dalam Universal Periodic Review Dewan HAM PBB

Untuk kali ketiganya situasi HAM di Indonesia ditinjau oleh komunitas internasional dalam mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Sebelumnya, Indonesia direview pada tahun 2008 dan kedua pada 2012. UPR adalah sebuah mekanisme baru dan unik, dimulai pada tahun 2008. Mekanisme merupakan salah satu pengejawantahan reformasi PBB yang menggambarkan kesetaraan 193 negara anggota PBB, karena review dilakukan untuk semua negara, tanpa terkecuali. Setiap negara berkewajiban untuk mengikuti mekanisme ini, menyampaikan laporan situasi HAM-nya per empat tahun, terlibat dalam forum dialog konstruktif, dan menerima komentar atau rekomendasi dari negara-negara PBB yang lain.

Dalam pertemuan internasional, Papua memang menjadi salah satu isu yang sensitive dan menjadi perhatian internasional, baik oleh badan-badan PBB maupun oleh negara-negara. Termasuk dalam hal ini adalah dalam pertemuan UPR pada 3 Mei 2017 yang lalu dan sebelumnya pada UPR tahun 2012. Pada tahun 2012, isu soal Papua berkisar tentang kapasitas aparat di Papua, terutama militer dan polisi, dalam perlindungan HAM, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, memastikan adanya akses jurnalis dan masyarakat sipil dari luar Papua, serta perlindungan pembela HAM (rekomendasi nomor 108.42, 108.95, 108.114, 108.115.

Selain isu pelanggaran HAM dan pendekatan militeristik, pembatasan kebebasan ekspresi dan berkumpul, termasuk akses jurnalis di Papua, telah menjadi perhatian serius sejumlah kalangan, nasional atau internasional. Meskipun pada Mei 2015 Presiden Joko Widodo mengumumkan sendiri pencabutan larangan jurnalis asing ke Papua (VOA Indonesia, 10/05/2015), kenyataannya hingga 2017 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melaporkan bahwa akses jurnalis asing ke Papua sama sekali belum terbuka dan senyatanya negosiasi kunjungan pelapor khusus PBB ke Indonesia, terutama pelapor khusus kebebasan berekspresi, selalu gagal ketika hendak mengunjungi Papua.

Situasi ini pula yang kemudian menjadikan Papua tetap sebagai salah satu isu krusial dalam sidang UPR Indonesia pada 3 Mei 2017 yang lalu. Setidaknya, 4 negara yang menyampaikan rekomendasi terkait Papua, dua di antaranya ditunda adopsinya hingga sidang bulan September 2017 dan dua rekomendasi yaitu dari Jerman dan Selandia Baru langsung diterima pada Mei 2017 yang lalu.

Jerman menyampaikan rekomendasi (paragraf 5.51) kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelatihan dan instruksi administratif bagi kepolisian dan pemerintah daerah dalam memastikan kebebasan berkumpul, termasuk di Papua dan Papua Barat. Sementara Selandia Baru (paragraf 5.67) mendorong agar pemerintah Indonesia memastikan kewajiban HAM ditegakkan, dihormati dan dimajukan di Papua, termasuk pula dalam hal kebebasan berkumpul, kebebasan pers dan hak-hak kelompok perempuan dan minoritas. Kedua rekomendasi ini diterima oleh pemerintah Indonesia sebagai suatu catatan dan harus dilaksanakan hingga proses sidang UPR selanjutnya pada putaran ke-4.

Dua rekomendasi yang lain, yaitu dari Meksiko dan Australia, ditunda oleh pemerintah Indonesia karena dianggap perlu untuk didiskusikan lebih jauh di tingkat nasional. Meksiko (paragraf 7.24) merekomendasikan agar Indonesia mengundang Pelapor Khusus untuk Masyarakat Asli mengunjungi Indonesia, termasuk ke Papua, dan Australia merekomendasi agar Indonesia melakukan investigasi atas semua kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua (paragraf 7.73).

Dialog damai dan penyelesaian HAM di Papua

Sebaliknya, pengabaian permasalahan nyata yang dihadapi oleh penduduk di Papua, mulai dari pendekatan militeristik, eksploitasi sumber daya alam, dan perusakan sendi-sendi masyarakat adat, serta pengabaian atas kesenjangan ekonomi, justru akan semakin meregangkan relasi antara pemerintah Indonesia dan Papua. Pelaksanaan HAM secara akuntabel, baik sipil politik maupun pada hak ekonomi, sosial dan budaya, dapat membangun kepercayaan di tengah masyarakat Papua dan mencegah terjadinya riak-riak di masyarakat yang akhirnya disikapi  secara represif oleh negara.

Dengan demikian, program pemerintah – baik dalam upaya membangun dialog damai ataupun prioritas pembangunan di Papua – harus beriringan dengan penyelesaian dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, sekaligus pula mencegah terjadinya pelanggaran HAM baru yang justru semakin merumitkan situasi dan penyelesaian permasalahan di Papua. Sebagai penopang, Pemerintah Indonesia harus meninggalkan pendekatan yang militeristik di Papua dan membuka akses informasi dan ekspresi bagi siapapun, baik lokal maupun internasional, untuk memastikan proses dialog dan pembangunan itu dapat berlangsung sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

 

*Penulis adalah Pjs. Eksekutif Direktur Human Rights Working Group (HRWG)

Bagikan :

Desentralisasi Asimetris; Politik Aceh dan Papua

Oleh : Aryos Nivada, MA*

Aceh dan Papua adalah dua provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan tersendiri oleh pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahannya. Model pemerintahan tersebut adalah desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) yang membedakan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Para pakar mengartikulasikan model desentralisasi asimetris (DS) adalah pemberian kewenangan secara politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi yang ditentukan bentuknya (konsepnya) berdasarkan kekhususan yang tertera pada regulasi yang mengaturnya.

Memahami konsep DS menurut Kurniadi (2012), berpandangan bahwa DS merupakan peluang baru pengaturan hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Kalau kita pelajari lebih dalam, ternyata desentralisasi asimetris proses panjang yang sudah dimulai sejak masa kolonial yang lebih bertujuan untuk pengaturan administratif demi maksimalisasi keuntungan ekonomi kolonialis.

Harus difahami bahwa DS adalah bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan, dimana seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Karena luas wilayah dan karakter daerah yang beragam, disamping keterbatasan pemerintah pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu negara (Ferrazi 2000).

Ditinjau dari konseptual maka DS bukanlah hal baru. Hal ini dikarenakan DS telah dilaksanakan diberbagai negara federal maupun Unitarian. Jika DS diartikan sebagai ruang gerak lebih luas bagi provinsi di luar Aceh dan Papua, konsep ini patut dipertimbangkan sebagai basis teoretis bagi pelaksanaan otonomi di luar otonomi khusus (Otsus) dan otonomi daerah (Otda).

Sejalan dengan pandangan dari Kaho (2012) dalam bukunya Analisis Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia menegaskan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan kewenangan, kelembagaan, keuangan dan kontrol. Dikaitkan terhadap praktik berbeda di Aceh dan Papua adalah bentuk keduanya yang berbeda satu sama lain, walaupun ada kesamaan tertera di Undang-undang (UU) yang mengatur kedua provinsi tersebut.

Tulisan ini tidak menjelaskan secara komperhensif akan konsep DS dari kedua provinsi tersebut. Tetapi lebih difokuskan kepada kewenangan asimetris dalam aspek politiknya. Pertimbangannya banyak kesamaan dan perbedaan yang bisa dipelajari dalam konteks studi komparatif (comparative study). Model dan praktik asimetrisme secara politik coba digambarkan dalam tulisan ini. Mencermatinya melalui penelusuran di regulasi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan UU No. 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Jadi dalam tulisan ini menjelaskan secara prinsipil yang diatur dalam dalam kedua UU tersebut dan berikutnya dikaji dari sisi prakteknya (realisasi).

Politik Asimetris

Sejarah sudah mencatat di era 1998 luapan kekecewaan orang Papua bermuara pada tuntutan kemerdekaan yang membuat pemerintah pusat kala itu kehilangan inisiatif dan bingung. Faktornya adalah karena telah terjadi pemarginalan hak-hak masyarakat Papua yang dilakukan pemerintah pusat, begitulah yang dirasakan mereka. Sehingga menimbulkan ketertinggalan dengan provinsi lain karena konflik yang berkecamuk di Papua, meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Soal sejarah politik masyarakat Papua tidak bisa disamakan dengan provinsi lain di Indonesia. Mereka telah menjadi bangsa dengan negara sendiri sebelum bergabung dengan Indonesia. Hal ini harus difahami terlebih dahulu, ketika ingin memahami politik di tanah Papua. Secara historis telah tercatat bahwa kebijakan pemberian otsus untuk Papua harus diletakkan secara internal (internal self determination) yang tertuang dalam pembagian kekuasaan antara Papua dan Pemerintah Pusat (asymmetries autonomy) (Al-Rahab 2010).

Tidak jauh berbeda kisah masyarakat Aceh, lahirnya model asimetris karena kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian isi perjanjian tersebut dituangkan dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kalau berkaca kebelakang, jika saja tidak ada pergolakan konflik bersenjata di Aceh, maka bisa dipastikan tidak akan lahir model ke asimetrisan di Aceh melalui otonomi khususnya. Atas kerenggangan perilaku ketidakadilan sehingga membuat gerakan bersenjata yang dilakukan GAM menentang dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh yang dikebiri oleh pemerintah pusat kala itu.

Sebelum diberikan otonomi daerah (desentralisasi), pemerintah pusat telah membuat kebijakan yang seragam dengan melahirkan regulasi berupa UU No. 32 tahun 2004 kemudian direvisi menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi bagi Aceh dan Papua tidak menerapkan UU tersebut, dikarenakan perbedaan perlakuan atas dasar dinamika lokal yang mengharuskan tidak seragam, maka lahirlah UU No. 11 tahun 2006 untuk Aceh dan UU No. 21 tahun 2001 untuk Papua.

Desentralisasi Asimetris di Aceh

Bentuk asimetris politik di Provinsi Aceh dapat dicermati pada subtansi isi dari UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU tersebut menegaskan konsep asimetris secara politik masih berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan sub-sistem dalam sebuah sistem pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, pemberlakuan otsus Aceh pada dasarnya bukanlah sekedar hak, melainkan merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat Aceh.

Berkaitan dengan nama Provinsi Aceh dalam konteks hukum di Aceh terjadi berbagai perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan yang masih berlaku yaitu melalui UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, dan UU No. 11 Tahun 2006. Berdasarkan keempat undang-undang ini nama Provinsi Aceh selalu mengalami perubahan dari Atjeh, Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. Berikut ini adalah deretan historis dan yuridis penggunaan nama Aceh dari waktu ke waktu, yaitu:

Pertama, UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara. UU No. 24 Tahun 1956 ini selalu dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan (konsideran mengingat) yang berkaitan dengan Aceh. Walaupun berada dalam satu undang-undang tetapi antara Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menariknya, undang undang ini masih berlaku dan belum dicabut.

Kedua, UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini menegaskan bahwa keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakteristik masyarakat di Aceh yang menjadikannya sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Inilah yang kemudian melahirkan fokus pada empat bidang utama pembangunan yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. UU ini juga masih berlaku dan belum dicabut.

Ketiga, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). UU ini lahir seiring perubahan penerapan asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya menganut asas sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam UU ini Aceh diberikan otonomi khusus untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. Undang-undang ini kemudian dicabut dengan berlakunya UUPA.

Keempat, UU ini lahir dari hasil konsensus penyelesaian konflik yang terjadi antara pihak GAM dan Pemerintah RI. UU ini sendiri merupakan kelanjutan resolusi konflik dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 atau yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki. Masa perdamaian inilah lahir UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan sekaligus mencabut UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). UU ini kemudian menjadi dasar rujukan penyelenggaraan otonomi khusus seluas luasnya bagi Aceh pasca reformasi.

Merujuk pada regulasi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dapat difahami berbagai bentuk asimetris politik Aceh yang termaktub dalam regulasi tersebut. Berdasarkan hasil kajian, maka didapatkan sebanyak 9 (sembilan) pasal yang memperlihatkan keasimetrisan Aceh dari sisi politiknya.

Pertama, dimulai dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh yang berpedoman pada Qanun Aceh sebagaimana Pasal 66 Ayat 6 UUPA. Namun pada fakta pelaksanaannya, produk dari Qanun Pilkada hanya sekedar formalitas sebagai dasar hukum legalitas pelaksanaan Pilkada dalam konteks lokal saja. Bahasa halusnya hanya memenuhi syarat saja. Terlihat pada praktek sekaligus pengalaman Pilkada Aceh tahun 2012 dan tahun 2017. Qanun Pilkada kerap terlambat disahkan sehingga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh kemudian menjadikan Qanun yang lama sebagai dasar hukum namun petunjuk pelaksanaan tetap berpedoman kepada UU nasional dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Khususnya di Pilkada 2017, dalam tahapan pencalonan KIP Aceh menggunakan peraturan khusus sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Hal ini dikarenakan norma yang terdapat pada Qanun Pilkada sebelumnya yaitu Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 dinilai tidak lagi relevan untuk diterapkan di rezim Pilkada serentak.

Kedua, terlihat pada Pilkada gubernur, bupati, dan walikota di kabupaten/kota di Aceh dipilih melalui pemilihan yang diajukan oleh partai politik nasional, partai politik lokal serta calon perseorangan. Namun khusus calon perseorangan tidak lagi menjadi khas Aceh karena sudah diizinkan keberadaan calon perseorangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aceh sendiri merupakan pioner calon perseorangan (independen/non partai).

Ketiga, keberadaan KIP dalam menyelenggarakan Pemilu baik Pilkada, Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), berbeda dari daerah lain. Di daerah lain penyelenggara pemilu disebut dengan sebutan KPU (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Di Aceh penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh KIP Aceh untuk tingkat provinsi dan KIP Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. KIP sendiri merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UUPA untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Secara substansi, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tidak berbeda jauh dari segi kewenangan dan fungsi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada nomenklatur nama Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang selanjutnya berpengaruh pada lambang KIP yang berbeda dari KPU di daerah lain. Dimana untuk KIP lambangnya sama Garuda Pancasila namun frasa Komisi Pemilhan Umum menjadi Komisi Independen Pemilihan. Kemudian proses seleksi komisoner KIP dilakukan melalui metode satu atap yang dilaksanakan oleh DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP Kabupaten/Kota. Sedangkan tata kerja KIP diatur oleh Qanun Aceh dengan berpedoman kepada UU penyelenggara Pemilu yang berlaku secara nasional.

Keempat, Pengawas Pemilihan yakni Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan untuk mengawasi penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh untuk tingkat provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu Aceh hanya punya mandat untuk mengawasi Pileg dan Pilpres, mereka tidak punya mandat mengawasi Pilkada. Proses seleksi komisoner Panwaslih dilakukan oleh DPRA untuk Panwaslih Aceh dan DPRK untuk Panwaslih Kabupaten/Kota. Meski proses seleksi dilakukan oleh legislatif lokal, komisioner Panwaslih pilihan DPRA dan DPRK harus mendapatkan pengesahan dari Bawaslu Pusat yang merupakan amanat pasal 60 UUPA.

Selanjutnya Kelima, keberadaan partai politik lokal (parlok) yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2006, yang kemudian telah dikeluarkan Paraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Keenam, berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA/DPRK), bahwa jumlah anggota DPRA 125% dari ketentuan nasional, hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006. Juga dipilih melalui pemillihan umum yang diikut oleh partai nasional (parnas) dan partai lokal (parlok).

Berikutnya Ketujuh, kewajiban menjalankan syariat agamanya bagi calon kepala daerah di Aceh. Uniknya di Aceh, bagi pemeluk agama Islam setiap calon Pilkada, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota wajib mengikuti uji kemampuan membaca Al-Quran. Setiap calon Pilkada mestilah memenuhi nilai tertentu yang diuji oleh tim khusus uji kemampuan baca Al-Qur’an. Oleh karenanya, bisa saja secara administratif lainnya seorang calon Pilkada terpenuhi syaratnya, namun pada saat uji kemampuan baca Al-Qur’an tidak lulus maka akan menyebabkan gugurnya calon tersebut. Uji kamampuan baca Al-Qur’an ini dapat disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat di Aceh, bahkan disiarkan secara langsung oleh televisi dan radio lokal.

Kedelapan, kekhususan dalam hal dukungan bagi calon perseorangan. Calon perseorangan di Aceh cukup memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPA. Berbeda dengan ketentuan di UU Pilkada yang berlaku secara nasional, dimana dukungan calon perseorangan adalah berdasarkan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir. Oleh sebab itu secara nasional, dukungan dapat berbeda-beda tergantung besaran DPT di daerah setempat, sedangkan di Aceh metode dukungan bagi calon independen adalah flat 3 % (tiga persen) bagi semua wilayah di Aceh.

Terakhir Kesembilan, bentuk asimetris politik Aceh yaitu kekhususan dalam hal dukungan bagi calon yang diusung oleh partai. Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRA di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPA. Ketentuan ini berbeda dengan nasional, dimana untuk nasional calon yang diusung parpol harus mendapat perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Desentralisasi Asimetris di Papua

Sejalan dengan nafas desentralisasi paska reformasi dan aspirasi daerah, masyarakat Papua menuntut untuk mengembangkan kekhasan budayanya dalam konteks NKRI melalui kebijakan pada tingkat nasional yang bersifat khusus. Tindakan ini direspon oleh pemerintah pusat dengan terbitkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah NKRI, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Secara spesifik UU Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada penduduk asli Papua. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan Otonomi Khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Papua juga ditegaskan dalam UU No 21 Tahun 2001. Penjelasan umum UU Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatarbelakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting.
Pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya UU tersebut terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua selama ini. Pengakuan secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap HAM, khususnya bagi masyarakat setempat.

Berbeda dengan kasus Aceh, otsus Papua tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kesepakatan bersama, melainkan produk dari pemerintah pusat untuk meredam konflik yang terjadi di Papua. Jika otonomi khusus Aceh adalah bentuk tindak lanjut dari penyelesaian konflik, maka otonomi khusus Papua dibuat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik.

Berkaitan dengan bidang politik, Papua awalnya memiliki kekhususan dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). DPRP adalah badan legislatif Daerah Provinsi Papua, namun kewenangan itu kemudian dipangkas oleh pemerintah pusat pada zaman rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pemangkasan kewenangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua ini sempat kemudian menuai pro dan kontra.

Hal ini kemudian berujung kepada sentimen negatif dan ketidakpercayaan dari masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. Pemangkasan ini juga menjadikan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi Papua yang seharusnya merupakan rezim pemerintahan daerah, artinya pilkada adalah kewenangan daerah, menjadi anomali ditengah desentralisasi asimetris provinsi Papua yang diakui dalam Pasal 18B UU 1945.

Sebagaimana kita ketahui dalam amandemen UUD 1945 telah mengatur desentralisasi dan satuan pemerintah daerah di Indonesia. Pengaturan tentang desentralisasi asimetris ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam Pasal 18A ayat (1) diamanatkan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) diatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan–satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.

Menurut Stefanus (2009), politik hukum tentang desentralisasi yang di gariskan UUD 1945 tersebut mengisyaratkan: Pertama, pengembangan desentralisasi asimetris yang menekankan kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Kedua, pengembangan desentralisasi asimetris dimaksud diatur lebih lanjut dengan UU. Amanat UUD 1945 ini belum mendapat respons serius dari pemerintah, sehingga pengaturan lebih lanjut model desentralisasi asimetris juga belum dilakukan. Sementara itu justru yang terjadi adalah beberapa daerah menuntut kekhususan dan keistimewaan daerahnya, yang kemudiaan direspons dengan sejumlah UU, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru disahkan tahun 2012, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2007 , Daerah Khusus Aceh pada tahun 2006 , dan Daerah Khusus Papua sejak tahun 2001. Pengaturan dengan UU tersebut tidak terpola dan tidak berpijak pada tolok ukur yang jelas tentang daerah khusus dan istimewa yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam bidang politik sendiri, Papua memiliki beberapa kekhususan yang termaktub dalam UU 21 Tahun 2011 antara lain:

1. Khusus pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, kandidat wajib orang asli Papua sebagaimana diatur dalam pasal 21 huruf a UU 21 tahun 2001. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;

2. Khusus pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (3) UU 21 tahun 2001. Perdasus sendiri adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU No. 21 tahun 2001.

3. Kewenangan untuk membentuk partai politik lokal. Dalam pasal 28 UU 21 tahun 2001 diatur ketentuan mengenai partai politik lokal di Papua. Dimana penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik lokal melalui tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Namun untuk pembentukannya, partai politik wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. Jadi berbeda dengan ketentuan pembentukan partai politik lokal di Aceh, dimana mekanisme seleksi dan rekrutmen kepengurusan parpol dilakukan secara mandiri oleh partai. Di Papua peran dan keterlibatan MRP terhadap rekrutmen kepengurusan partai politik lokal sangat besar. Namun dalam penjelasan UU No. 21 tahun 2001 dinyatakan bahwa rekrutmen politik dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua tidak dimaksudkan untuk mengurangi sifat terbuka partai politik bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Kemudian permintaan pertimbangan kepada MRP tidak berarti mengurangi kemandirian partai politik dalam hal seleksi dan rekrutmen politik.

4. Sistem pemilihan melalui mekanisme ‘Noken’ di wilayah tertentu. Istilah Noken merujuk pada instrumen budaya yang berbentuk tas namun multifungsi bagi keseharian masyarakat Papua. Sejak tahun 1971 hingga saat ini, Noken telah digunakan sebagai alat pengganti kotak suara dalam Pemilu maupun Pilkada, di beberapa daerah di Papua. Jika kotak suara pada umumnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh KPU RI, maka khusus di Papua, kotak suara digantikan dengan tas Noken. Pada tahun 2009 kebijakan ini dinilai konstitusional oleh MK melalui Putusan No. 47-48/PHPU.A-VI/2009 terkait PHPU dari Kabupaten Yahukimo. Lalu diperkuat melalui salah satu putusan MK berikutnya yaitu No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 terkait dengan pelaksanaan Pileg 2014. Sistem penerapan Noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat- tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Menurut MK, sistem Noken tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem Noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem Noken, penggunaannya di daerah tersebut tidak lagi dapat diakui. Pemberian suara dilakukan dengan menggunakan sistem Noken dengan syarat tidak berlaku secara umum di Papua; bersifat lokal dan konkret; tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Sistem Noken dalam Pemilu atau Pilkada banyak dipraktekkan oleh masyarakat wilayah pegunungan yang umumnya relatif terpencil dan jauh dari akses ibukota.

5. Jumlah anggota DPRP adalah 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 Ayat 4 UU No. 21 tahun 2001. Artinya dengan adanya ketentuan ini, setiap jumlah alokasi kursi yang ditetapkan bagi Papua melalui ketentuan nasional, maka Papua berhak mendapat tambahan alokasi kursi sebanyak 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah yang ditetapkan oleh nasional.

6. Gubernur dalam menjalankan kewajiban selaku kepala daerah dan kepala pemerintahan provinsi, bertanggung jawab kepada DPRP. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UU No. 21 tahun 2001. Hal ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan di Papua, gubernur selain harus bertanggung jawab kepada presiden juga kepada DPRP. Hal ini menjadikan karasteristik pemerintahan Papua mengarah ke semi parlementer. Dimana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Disisi lain pemahaman demokrasi presidensial di Indoensia, eksekutif hanya bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPR dikarenakan yang memilih eksekutif secara langsung adalah rakyat.
Penutup

Karakteristik desentralisasi asimetris Aceh dan Papua secara politik memiliki kesamaan beberapa hal. Pertama, kewenangan membentuk partai politik lokal; Kedua, pengaturan pemerintahan melalui Perdasus; dan Ketiga, pengaturan kepemimpinan harus orang asli kedua provinsi tersebut. Akan tetapi, banyaknya perbedaan antara kedua daerahnya ini menjadikannya sebuah karakteristik tersendiri secara politik. Sekali lagi penekanan bahwa pemberian otsus dalam kerangka DS adalah pilihan politis untuk menerima kesediaan bekerjasama dalam bingkai NKRI. Tentunya untuk kewujudkan keadilan rakyat Aceh dan rakyat Papua yang terabaikan ketika masa lalu atas perilaku elit pemerintah pusat.

Tantangan terhadap DS politik di Aceh dan Papua melalui pemberian otsus tetap ada sampai saat ini, terutama untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di tanah Aceh dan Papua yang masih belum terkontrol sepenuhnya. Kekurangan dari penerapan otsus yang masih terlihat adalah tidak dielaborasi dengan penyesuaian kebutuhan untuk mendemokratisasi dan merestrukturisasi politik lokal di kedua provinsi tersebut. Terlepas dari beberapa suara garis keras yang menuntut merdeka, orang-orang di Aceh dan Papua mengharapkan perkembangan-perkembangan positif dari kebijakan DS melalui kebijakan otsusnya. Otonomi asimetris Aceh dan Papua memberi wewenang yang cukup besar kepada kedua provinsi itu untuk mengembangkan model pembangunan berbeda dan model demokratisasi yang unik berbasis pada kebudayaan masyarakatnya yang mewariskan nilai-nlai agama dan adat yang kuat. Sekarang bolanya berada di tangan para pemimpin politik dan kaum intelektual lokal untuk menemukan model mereka masing-masing.

Presiden Joko Widodo sendiri tampaknya memberi perhatian khusus kepada kedua provinsi berotonomi khusus ini. Sesuai janji politiknya, Presiden Jokowi berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran. Itu sebabnya Jokowi telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan menekan harga BBM agar setara dengan harga di pulau Jawa. Begitu pun, Jokowi telah mendatangi Aceh berkali-kali dalam jumlah yang lebih sering dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Ini semua pertanda, Pemerintah pusat bukan hanya memberi Aceh dan Papua wewenang mengurus diri sendiri, tetapi juga memberi dukungan penuh dengan perhatian yang ekstra.

DS telah memberikan kekhususan tertentu bagi Aceh dan Papua, sehingga ruang gerak implementasi dan kreativitas sangat tergantung pada kemampuan provinsi dan kabupaten/kota. Ketidakseragaman pada beberapa hal, baik dalam sistem pemerintahan, kebijakan dan pembanguan memang memiliki tantangan tersendiri. Kearifan lokal akan lebih memainkan peranan yang diharapkan dapat membuat masyarakat di kedua propinsi itu menjadi lebih baik dari wakrtu ke waktu. Keistimewaan Aceh dalam pengaturan yang khusus mengenai penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah dan pemberdayaan perekonomian, serta Papua memiliki pengaturan yang khusus mengenai bidang pemerintahan, perekonomian dan hak masyarakat serta hak asasi manusia, merupakan kekayaan dinamika politik pemerintahan di NKRI yang patur dijaga dan dirawat bersama. Sebagai sebuah bangsa yang besar, NKRI melalui sistem DS telah menjadi sebuah ruang yang lebih dinamis bagi daerah dalam membangun masyarakatnya secara paripurna. Semoga.

Referensi

Al-Rahab, A. 2010. Heboh Papua (Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme). Jakarta: Komunitas Bambu.
Ferazzi, G. 2000. Using the “F” word: Federalism in Indonesia’s Decentralization Discourse. Oxford Journals 30(2): 63-85.
Kaho, J. R. 2012. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Polgov JPP Fisipol UGM.
Kurniadi, B.D. 2012. Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Seminar di LAN Jatinangor tanggal 26 November 2012. Dapat di akses pada: http://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Desentralisasi Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf
Stefanus, K.Y. 2009. Pengembangan Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makalah Seminar.

 

Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala
E-mail: ari.koalisi@gmail.com

Bagikan :

Al Araf; Pendekatan Negara Telah Gagal Menyelesaikan Papua

RadarKotaNews – Papua sampai dengan sekarang masih akan terus berlanjut dan pada Obsi utama untuk meredam terjadinya kejadian Papua.

Demikian di sampaikan Direktur Imparsial, Al Araf dalam diskusi yang bertajuk “Internasionalisasi Isu Papua kekerasan dan agenda Dialog Jakarta-Papua”yang di gelar Imparsial di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat, Selasa (13/06).

Sambung Al, fakta itu menjadi luka sejarah dan tidak serta merta yang nyata. Sebab kata dia, Pemerintah itu tidak akan berhasil dengan melakukan operasi khusus yang bergejolak di Papua.

“Sudah 32 THN yang telah menjadi Kasus pelanggaran Ham dan akan terus menerus terjadi.”ujar Al Araf.

Menurutnya, Pendekatan negara telah gagal menyelesaikan Papua dan luka Papua sampai dengan sekarang belum pernah terjawab.

“Tidak adanya konsisten dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Banyaknya teori permasalah konflik yang tidak pernah terjawab.”katanya.

Selain itu ia berpesan, Pemerintah harus berfikir jernih dengan adanya pergeseran konflik yang sangat cepat dan tidak adanya momentum untuk menyelesaikan permasalahan itu semua.

Sebab kata dia, pemerintahan Jokowi sangat besar dan cukup tinggi untuk menyelesaikan konflik yang ada di Papua dan harus adanya pandangan atau dialog
Dalam permasalahan itu semua.(Wawan)

Bagikan :

Resolusi Konflik Papua Damai Pendekatan Sosiologis

Oleh : Dr. Bakhrul Khair Amal, M.Si*

 

Berbagai usaha untuk meresolusi konflik di Papua telah dilakukan, namun belum menghasilkan proses resolusi konflik yang sempurna. Dalam perkembangannya, menemukan beberapa tantangan. Keberadaan konflik terbuka dan kekerasan yang disebabkan prinsip NKRI harga mati bagi Indonesia dan referendum satu- satunya solusi bagi OPM. Kekerasan ini juga didukung kepentingan yang berada dibelakang aparat keamanan negara untuk menunjukkan eksistensi melalui dana yang diterima dari negara bahkan perusahaan asing. Keadaan ini menjadi tantangan pada tahap resolusi konflik yang membutuhkan de-eskalasi sebagai kuncinya. terpecahnya OPM yang mengganggu tahapan negosiasi yangmembutuhkan kesediaan kedua pihak. Terpecahnya OPM diakibatkan benturan kepentingan didalam tubuh OPM yang mempersulit pemerintah untuk memulai proses negosiasi; siapa yang akan diajak negosiasi terlebih dahulu dan waktu serta biaya yang dibutuhkan untuk bernegosisasi akan lebih besar. Tantangan kebijakan otonomi khusus yang hingga kini belum dapat menjadi solusi di Papua. Otonomi khusus menjadi tantangan tahap pemecahan masalah dalam resolusi konflik. Pembangunan melalui otonomi khusus tidak menciptakan keadaan kondusif akibat pembuatan otonomi khusus tidak melibatkan elemen masyarakat Papua. Rendahnya pelaksanaan otonomi khusus menimbulkan berkurangnya kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah, sehingga menghambat pada proses negosiasi maupun bina damai dalam resolusi konflik. kemuncuan ide dialog untuk meresolusi konflik menjadi tantangan tersendiri karena tuntutan dialog hanya diajukan Papua dan tidak diindahkan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia enggan dan merasa tidak mampu; padahal dibutuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dari kedua pihak untuk memanfaatkan peluang dialog sebagai sarana resolusi konflik.

Tidak hanya tantangan yang muncul dari situasi konflik di Tanah Papua saat ini, namun peluang juga muncul dalam perkembangannya. Ada dua peluang yang dapat dilihat dari perkembangan konflik di Papua. Pertama, peluang datang dari kemunculan aktor non- negara. Aktor negara yang dimaksud adalah organisasi non-pemerintah dan gereja. Keduanya menjadi katalisator dalam proses resolusi konflik. Mereka hadir sebagai pihak ketiga dengan memberikan kontribusi baik melalui ide maupun upaya resolusi konflik.

Dalam upayanya, aktor non-negara berperan dalam setiap tahapan resolusi konflik. Peluang-peluang yang muncul yaitu organisai non-pemeritah dan juga gereja dalam konflik Papua merupakan beberapa hal yang seharusnya dan perlu dimanfaatkan serta dipertimbangkan supaya dapat menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam proses resolusi konflik di Papua.

Proses resolusi konflik memang tidak seharusnya instan, namun ada beberapa hal yang dapat diambil dari perkembangan konflik selama ini untuk membantu proses resolusi konflik. Pertama menghentikan kekerasan baik kekerasan langsung maupun struktural dapat menjadi kunci dalam pelaksanaan resolusi konflik dengan dicapainya de-eskalasi konflik. Pengadaan komunikasi langsung dari pemerintah Indonesia dan dengan melibatkan rakyat Papua juga dibutuhkan untuk menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap Papua, sehingga nantinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebagai usaha pemecahan masalah adalah sesuai dengan keadaan lapangan dan dapat berjalan optimal. Selain itu, pemerintah Indonesia juga dapat melakukan pengawasan lapangan serta program evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan, dalam hal ini otonomi khusus misalnya; sehingga jika terdapat bagian yang tidak sesuai maka dapat segera dibenahi. Kita berharap konflik di Papua dapat terselesaikan dalam waktu yang tepat dan rakyat Papua dapat lebih sejahtera sehingga dapat bersaing dengan daerah lain untuk membangun negara.

Kesimpulan Konflik Vertikal di Tanah Papua telah ada lebih dari lima puluh tahun, namun hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Belum terlihat perkembangan positif konflik yang terbangun dan membuat konflik berlarut-larut, padahal tuntutan Papua Merdeka kini sering terdengar dibeberapa daerah di Indonesia bahkan di luar negeri. Makalah ini membahas mengenai peluang dan tantangan resolusi konflik di Papua. Menggunakan landasan konseptual resolusi konflik dan perdamaian positif, menemukan beberapa peluang dan tantangan dalam proses resolusi konflik di Papua. Setidaknya ada Empat Tantangan, Pertama adalah keberadaan kekerasan, baik kekerasan langsung maupun struktural di Tanah Papua; Kedua terpecahnya Organisasi Papua Merdeka yang menyulitkan proses pertemuan kedua pihak berkonflik baik melalui dialog maupun negosiasi; Ketiga kegagalan otonomi khusus mengakibatkan terhambatnya proses eliminasi terhadap sumber konflik; dan Keempat adalah dialog sebagai budaya penyelesaian konflik tidak mudah dilaksanakan karena belum adanya kesanggupan dari semua pihak berkonflik. Di satu sisi, setidaknya terdapat Dua Peluang dalam resolusi konflik di Papua, Pertama kehadiran organisasi non-pemerintah yang berperan sebagai katalisator dalam proses resolusi konflik; dan Kedua adalah peran gereja dalam menanggapi dan menyelesaikan konflik di Papua memberikan hasil positif dalam proses resolusi konflik. Peluang-peluang yang ada menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan dan meningkatkan perkembangan proses-proses dalam resolusi konflik antara kedua pihak bertikai sehingga akan tercapai perdamaian positif.

 

*Penulis adalah Dosen Universitas Negeri Medan dan Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai

Bagikan :

Menunggu Dialog Jakarta dan Papua

Oleh : Aditya Batara Gunawan*

Harapan akan dilaksanakannya dialog sebagai mekanisme untuk mendorong terciptanya Papua yang damai di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak henti-hentinya disuarakan oleh kalangan masyarakat sipil. Akan tetapi, nampaknya pemerintah belum bergeming sedikit pun. Beberapa kali kunjungan Presiden Jokowi ke tanah Papua juga tidak menghasilkan terobosan yang berarti. Layaknya kunjungan ke daerah lain, kunjungan-kunjungan tersebut tidak lebih dari acara seremonial terkait proyek infrastruktur yang memang menjadi ujung tombak semboyan “kerja, kerja, dan kerja” pemerintah. Disini kemudian muncul pertanyaan besar, sampai kapan kita bisa berharap pada pemerintahan sekarang untuk merintis jalan menuju papua yang damai melalui dialog? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya kita uraikan terlebih dahulu mengapa pemerintah nampaknya enggan untuk lebih proaktif menciptakan damai di tanah Papua.

Rasionalitas Konflik

Konflik adalah sebuah fenomena sosial kompleks yang dibumbui oleh rivalitas kepentingan dan menjadi berbahaya ketika mengalami eskalasi menuju tukar-menukar aksi kekerasan. Layaknya fenomena sosial lainnya, maka perilaku aktor-aktor yang terlibat konflik dapat dipetakan. Dalam literatur studi konflik dan perdamaian, salah satu pendekatan yang paling sederhana untuk memetakan perilaku aktor dalam konflik adalah pendekatan rasional (rational choice approach). Mason dan Fett (1996) mengembangkan sebuah model rasional untuk memahami apa yang mendorong pihak-pihak yang berkonflik dalam perang sipil untuk memiliki kecenderungan menyelesaikan konflik melalui meja perundingan.[1] Pertama, adalah sejauh mana pihak yang bertikai mengestimasi probabilitas masing-masing untuk meraih kemenangan sepihak. Dalam konteks konflik, hal ini menyangkut pada kemampuan koersif setiap aktor. Ketika kita menempatkan negara sebagai aktor konflik, maka kekuatan militer menjadi indikator yang penting. Hipotesa yang diajukan adalah kecenderungan untuk konflik diselesaikan lewat meja perundingan semakin kecil ketika negara memiliki kapasitas militer yang besar. Pemerintah dengan dukungan kekuatan militer yang besar tentunya akan memiliki kalkulasi bahwa probabilitas mereka untuk memenangkan konflik lebih besar melawan musuh-musuh politiknya. Faktor yang kedua adalah sejauh mana pihak yang bertikai dapat menanggung ongkos (cost) dari konflik yang diperpanjang. Hal ini menyangkut jumlah korban yang muncul dari konflik. Meskipun dapat diperdebatkan, namun jumlah korban yang tinggi dari kedua belah pihak yang bertikai diasumsikan dapat memperbesar peluang untuk perundingan. Dan Ketiga, durasi konflik. Semakin lama konflik, maka estimasi aktor akan kemampuannya untuk memenangkan konflik akan menurun yang kemudian akan mendorong mereka untuk menuju ke meja perundingan. Bagi pihak pemerintah, durasi konflik yang semakin lama akan mengikis secara perlahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menangani konflik secara cepat dan damai. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan lebih terbuka dengan jalan perundingan. Berdasarkan analisis yang mereka lakukan terhadap 127 konflik dalam rentang waktu 1945-1992, Mason dan Fett menemukan dukungan yang kuat akan dua kondisi yakni: semakin besar kekuatan militer sebuah negara, maka semakin rendah kecenderungan untuk memilih jalan perundingan, dan; semakin lama durasi konflik maka semakin besar kemungkinan untuk perundingan damai.

Minimnya Insentif

Melihat pada konteks Papua, kehadiran aparat keamanan dan militer dalam jumlah besar tetap terjaga. Singkatnya, kebijakan sekuritisasi yang digagas pemerintahan terdahulu tetap berlanjut hingga sekarang. Bagi pemerintah, Papua masih dianggap sebagai daerah rawan keamanan. Terlebih lagi, dengan berjalannya beberapa proyek infrastruktur maka kehadiran aparat keamanan dan militer semakin mendapatkan justifikasi untuk melindungi kepentingan pembangunan pemerintah. Hal ini kemudian semakin menguatkan estimasi para pembuat kebijakan di Jakarta bahwa peluang pemerintah untuk meraih kemenangan sepihak dalam konflik di Papua masih terbuka lebar. Keyakinan ini jugalah yang kemudian berdampak pada durasi konflik di Papua. Pemerintah nampaknya masih nyaman dengan durasi konflik dan kekerasan yang sudah sangat lama di Papua. Hampir empat dekade kekerasan dan konflik di papua tidak kunjung usai. Rezim boleh berganti, namun pemerintah selalu konsisten membatasi akses informasi dari dan ke Papua.[2] Bahkan jika kita coba sedikit melihat dari sisi korban kekerasan dan pelanggaran HAM di papua, jumlah korban selama ini lebih banyak berasal dari masyarakat papua-yang saat ini acapkali dilabeli “kelompok kriminal bersenjata”-bukan aparat pemerintah.[3] Artinya tidak ada tekanan di pihak pemerintah untuk merubah pendekatan sekuritisasinya. Dengan kondisi-kondisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa sangat kecil sekali insentif politik bagi pemerintah untuk mendorong jalan dialog bagi papua damai, setidaknya untuk saat ini. Pendekatan rational choice dalam literatur studi konflik dan perdamaian menawarkan sebuah konsep bernama mutual hurting stalemate (MHS) untuk menjelaskan kondisi menuju perundingan damai.[4] MHS adalah sebuah kondisi dimana pihak-pihak yang bertikai memiliki persepsi sama bahwa ongkos dari konflik yang dialami telah merugikan mereka, kecilnya kemungkinan meraih kemenangan lewat jalan koersif, dan lalu bersama-sama memiliki keinginan untuk mencari jalan damai untuk menyelesaikan konflik.[5] Lazimnya MHS diasumsikan sebagai konsekuensi dari terjadinya sebuah peristiwa besar dalam konflik yang merugikan kedua belah pihak yang bertikai, semisal: korban jiwa atau kerusakan yang masif.  Akan tetapi ada moral hazard yang terkandung dalam perspektif MHS seperti ini, yaitu pemahaman bahwa kondisi MHS hanya akan tercapai ketika korban jiwa yang lebih banyak berjatuhan di pihak yang berkonflik. Tentunya, membangun damai di Papua tidaklah harus menunggu tumpahan darah lebih banyak lagi. Pandangan lain mengusulkan bahwa MHS dapat diinduksi oleh kehadiran pihak ketiga dari komunitas Internasional, khususnya yang memiliki otoritas politik dan kekuatan militer lebih kuat dibandingkan pihak-pihak yang bertikai. Intervensi pihak ketiga tersebut diharapkan dapat ‘memaksa’ para aktor konflik untuk duduk bersama. Sayangnya, seperti yang telah disebutkan diatas arus informasi dari dan ke Papua tertutup rapat, semakin sulit rasanya bagi komunitas Internasional untuk mengetahui perkembangan di Papua akhir-akhir ini.

 Masih ada Harapan

Terlepas dari minimnya insentif bagi pemerintah untuk menginisiasi jalan dialog bagi persoalan di Papua, konsistensi masyarakat sipil untuk memperjuangkan dialog harus tetap dikawal. Jalur parlemen memiliki potensi besar untuk digunakan dalam menekan pemerintah agar lebih serius menangani persoalan Papua. Sebagian besar kalangan masyarakat sipil saat ini bahkan telah siap untuk memberikan tawaran format dialog yang komprehensif kepada pemerintah apabila suatu saat peluang terbuka lebar untuk berdialog. Dan terakhir, perlu digarisbawahi bahwa memetakan aktor-aktor yang berpotensi untuk diikutsertakan dalam proses dialog akan menjadi tahapan yang paling sulit dalam memulai proses dialog. Ini harus diantisipasi sedini mungkin karena mengabaikan aktor konflik yang memiliki posisi “veto” dalam proses damai di Papua akan berdampak luas terhadap kesinambungan proses dialog.***

[1] T. David Mason and Patrick J. Fett, “How Civil Wars End: A Rational Choice Approach”, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 40, No. 4, (Dec., 1996), hlm. 549-551.

[2] Dieqy Hasbi Widhana, “Perayaan Kebebasan Pers di Jakarta, Gelap di Papua”, Tirto.id diakses pada 15 Juni 2017 https://tirto.id/perayaan-kebebasan-pers-di-jakarta-gelap-di-papua-cn6W

[3] Kristian Erdianto, “Setara Institute: Tahun Lalu, 2.214 Warga Papua Alami Pelanggaran HAM”, Kompas, diakses pada 15 Juni 2017 http://nasional.kompas.com/read/2017/02/20/22213971/setara.institute.tahun.lalu.2.214.warga.papua.alami.pelanggaran.ham

[4] Lihat, I. William Zartman, “The unfinished agenda: Negotiating internal conflict” In Stop the killing: How civil

wars end, edited by R. Licklider, 20-34 (New York: New York University Press, 1993);

[5] I. William Zartman. “The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments” in The Global Review of Ethnopolitics, Vol.1, No.1 (September 2001), 8.

 

*Penulis Adalah anggota FADP dan Staf Pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Bakrie

Bagikan :

Politik Rekognisi: Nalar Reintegrasi Papua

Oleh : Halili*

Atas dasar perspektif kepentingan politik Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa, kepentingan terbesar dari proses dekolonisasi Papua pada 1963 adalah integrasi Indonesia sebagai sebuah nasion. Hal itu tergambar secara paripurna dalam sikap dan statemen politik Bung Karno, pendiri bangsa dan presiden pertama RI, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidaklah lengkap tanpa Papua. Papua dalam ideal para pendiri negara merupakan kepingan puzzle terakhir dari kemerdekaan Indonesia.

Dalam sebuah pidato yang beliau sampaikan ketika mendapat undangan untuk berkunjung ke Amerika Serikat, beliau menegaskan bahwa: “Garam kemerdekaan belum lagi sempurna rasanya bagi kami sebelum Indonesia Kemerdekaan Indonesia menurutnya belum sempurna jika Indonesia belum kembali ke pangkuan Republik.

Oleh karena itu, dekolonisasi Papua dari tangan penjajah Belanda tidak bisa ditawar-tawar. Berbagai langkah dan saluran diplomasi ditempuh oleh Bung Karno dan Indonesia untuk memberikan jalan terbaik baik kembalinya Papua ke dalam pangkuan negara Indonesia. Bahkan, ketika jalur diplomasi dinilai tidak memberikan harapan bagi cita integrasi Papua ke dalam rahim Republik, Bung Karno tidak gentar untuk mengambil langkah politik keras dan tegas seperti layaknya negara yang sudah mapan secara sosial politik dan ekonomi. Tidak ada gentar dan keraguan untuk mengambil sikap memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda (Howard Palfrey Jones, 1971: 268).

Tidak hanya pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda, puncaknya Bung Karno mengeluarkan perintah operasi perlawanan terhadap penjajah Belanda melalui operasi yang dikenal sebagai Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat). Keseriusan Presiden Sukarno merebut Papua dari Belanda melalui Operasi Trikora ditegaskan dengan pembentukan Komando Mandala secara langsung oleh dirinya melalui Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1/1962 pada tanggal 2 Januari 1962. Akhirnya, suatu negosiasi yang diadakan pada tahun 1962 yakni New York Agreement (persetujuan New York) mengharuskan Belanda melepaskan Papua untuk diintegrasikan dengan Indonesia. Keputusan itu makin dikuatkan oleh pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Sayangnya, cita-cita kemerdekaan Indonesia bahwa setiap bangsa harus dibebaskan dari segala bentuk penjajahan dinilai oleh banyak kalangan justru terus dirasakan sebaliknya oleh rakyat Papua pasca dekolonisasi 1963 yang historikal itu.

Diplomasi Infrastruktur: Afirmasi Salah Kaprah

Ketika Orde Baru berkuasa di tahun 1966 hingga 1998, selain penerapan kebijakan keamanan dan Daerah Operasi Militer (DOM) untuk melenyapkan kelompok-kelompok yang dilabeli separatis, Pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan untuk membuka ruang investasi dalam negeri dan asing ke Papua.

Pembangunan di Papua secara berturut-turut lebih memfokuskan pada agenda pembangunan infrastruktur transportasi, eksploitasi sumber daya alam, program swasembada beras, dan transmigran dari luar Papua. Strategi Pembangunan tersebut lebih ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Papua agar mendukung perekonomian Indonesia. Menurut Widjojo (ed) (2005: 147), pihak yang paling diuntungkan kepentingan ekonominya adalah elit politik/birokrat, pengusaha lokal nasional dan internasional, aparat keamanan (TNI/Polri) serta masyarakat pendatang yang ada di Papua, bukan manusia Papua sendiri. Pembangunan di Papua pada Era Orde Baru hanya menyisakan paradoks karena kemelimpahan sumber daya alam Papua justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakatnya yang masih tertinggal dan miskin. (Elisabeth, 2012: 19-20).

Otsus Papua yang tertuang dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus seharusnya menjadi “jalan tengah” bagi penyelesaian konflik Papua. Otsus Papua sebenarnya kebijakan yang lebih akomodatif dan cenderung menghindari pendekatan represif seperti sebelumnya. Pendekatan dialog yang digagas Prseiden B. J Habibie yang kemudian dilanjutkan K. H. Abdurachman Wahid dengan perwakilan rakyat Papua merupakan cikal bakal kelahiran Otsus Papua yang kemudian disahkan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada tahun 2001.

Berbagai kesalahkaprahan diplomasi infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani konflik Papua sejak Era Orde Baru hingga Otsus Papua seharusnya tidak diulangi. Pengutamaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Papua yang nyata-nyata gagal mengeluarkan Papua dari pusaran konflik berkepanjangan seharusnya tidak lagi dijadikan fokus utama. Sayangnya, Pemerintahan Jokowi-JK melanjutkan diplomasi infrastruktur, dengan tetap melanjutkan dan membiarkan terjadinya pelanggaran hak dasar manusia Papua secara sipil dan politik.

Rekognisi: Menjunjung Martabat Manusia Papua

Jauh melampaui diplomasi infrastruktur, Jakarta mestinya memastikan bahwa manusia Papua mendapatkan human dignity mereka melalui politik pengakuan (rekognisi). Politik rekognisi bermakna pengakuan kepada minoritas dan tidak diuntungkan (Suharno, 2011: 24-26). Sebagai minoritas dalam relasi kuasa dengan Jakarta, manusia Papua harus mendapatkan pengakuan akan eksistensi mereka sebagai manusia, anggota masyarakat, dan warga negara dan seluruh hak yang melekat pada dan menjamin eksistensi tersebut.

Penerapan politik rekognisi dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebaliknya, kesalahan atas pengakuan akan menyebabkan adanya kesenjangan yang berakibat hadirnya luka yang mendalam hingga membebani korbannya dengan tekanan batin yang menyiksa. Maka benar bila ketiadaan pengakuan berarti penindasan (misrecognition is an oppression).

Gagasan rekognisi kerap disebut sebagai affirmative action policy yang tujuannya memberi peluang dan keistimewaan pada kelompok minoritas tertentu yang tidak diuntungkan secara sosio-politis dan historis agar kelompok minoritas tersebut dapat menguasai akses sumber daya dan memiliki kemampuan serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses sosial di berbagai bidang. Merujuk pada Widjojo (2009: 51-52), rekognisi akan lebih mewujudkan dua strategi pencapaian tujuan yakni, pertama, menghapuskan kesenjangan dan menyeimbangkan keterwakilan; kedua, menciptakan suatu komunitas yang menjunjung tinggi keragaman dan perbedaan-perbedaan. Politik rekognisi mengandaikan bahwa manusia Papua adalah manusia bermartabat dengan segala keaslian identitas sebagai Papua serta seluruh atribut hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia dan warga dari sebuah entitas beradab bernama negara.

Politik rekognisi tersebut harus dioperasionalkan dalam bentuk pemberdayaan manusia Papua sebagai satu paket kebijakan dan agenda politik afirmatif yang saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan reintegrasi Papua dalam iklim kemerdekaan yang hakiki. Seluruh kebijakan negara dalam kerangka politik rekognisi harus memastikan manusia Papua memiliki kesadaran sebagai subyek hak dan kemampuan sebagai subyek pembangunan.

Tanpa kehendak politik untuk mengakui manusia Papua sebagai subyek merdeka sebagai makhluk Tuhan  dan warga negara, Pemerintah akan cenderung membiarkan rakyat Papua menjadi obyek stigmatisasi, oppresi, eksklusi, alienasi dan berbagai kejahatan serius hak asasi manusia, sambil terus berhalusinasi bahwa pembangunan infrastruktur akan mengurangi tensi politik distegrasi disana. Jika situasi itu berlangsung secara simultan, maka pelan tapi pasti kita akan menyaksikan tiga tragedi sekaligus: kejahatan serius HAM, pengkhianatan atas cita kemerdekaan para pendiri negara, dan disintegrasi permanen Papua.[]

 

*Penulis adalah Pengajar Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta dan Peneliti di Setara Institute

Bagikan :

Bagi Papua, Roti, Anggur, dan Jembatan Bukan Penawar Duka

Oleh : Irine Hiraswari Gayatri, M.A.*

Membicarakan Papua berarti mendiskusikan kontestasi hegemoni makna sebagai dilema sebuah bangsa yang sejarahnya panjang. Setelah seolah-olah bergerak maju di mana “dialog” sebagai kata kunci yang diusulkan oleh Tim Kajian Papua LIPI diterima secara luas  dalam perbincangan-perbincangan di Jakarta, Papua maupun kota-kota lain, bahkan diterima oleh pemerintahan SBY dengan kata lain “komunikasi konstruktif”, belakangan ide ini tampaknya berhenti di tengah jalan.

Mengapa demikian?

Bukanlah hal yang aneh bahwa sejarah terkait dengan Papua ini bukan hanya satu versi yang selama ini diadopsi, dibaca dan disebarluaskan dalam kurikulum sejarah resmi nasional.

Demikian pula narasi mengenai suatu perlawanan bersenjata, di Papua. Perlawanan bersenjata ini seringkali dalam diksi analisis internasional mendapat ruang terhormat karena melambangkan muatan substansinya: disebut sebagai gerakan kemerdekaan, gerakan untuk menentukan nasib sendiri. Namun di tangan media nasional hingga kini, hanya dinarasikan sebagai pemberontak atau separatis.

Lama kelamaan, seiring dengan demokratisasi, orang Indonesia semakin kritis dan tahu bahwa yang berlangsung di Papua Tanah Damai itu lebih dalam dari sekedar– mengutip Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombespol, Sulistiyo Pudjo Hartano, setelah tragedi penembakan di Timika bulan Januari 2014– gerakan “kelompok kriminal bersenjata” yang layak ditumpas.

Maka di tengah kembalinya hegemoni penunggalan narasi mengenai Papua menjadi “penumpasan kelompok kriminal bersenjata” dan “pembangunan” saat ini, apakah masih mungkin ada ruang narasi mengenai Papua yang tidak meminggirkan mereka  dari keberdayaan?

Dari hasil riset tim LIPI pada awal 2009 yang berjudul Papua “Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, Securing the Future”. Buku itu  mengetengahkan pembahasan menyeluruh tentang Papua. Menurut salah satu penggagasnya, Adriana Elisabeth, “belum ada lagi kajian komprehensif mengenai Papua, namun substansi Papua Road Map (PRM) relatif menjadi bahan perbincangan bahkan perdebatan di berbagai kalangan”.

PRM memuat dengan gamblang apa-apa saja yang dialami dan menjadikan persepsi di Papua berkembang sedemikian buruk mengenai Indonesia. Dalam PRM dipetakan empat akar masalah yang menjadi sumber konflik di Papua antara lain marjinalisasi dan efek diskriminasi, pembangunan Papua yang tidak optimal, kekerasan politik negara yang menjurus pada pelanggaan hak asasi manusia (HAM) Papua, dan sejarah integrasi Papua.

Dalam PRM juga telah dibahas mengenai solusi untuk Papua yang mencakup program pemberdayaan dan pengakuan atas eksistensi orang asli Papua (OAP), paradigma baru pembangunan Papua, pengadilan HAM dan rekonsiliasi, dan dialog damai.

Dialog dilakukan antara pemerintah pusat dan warga Papua termasuk  juga kelompok-kelompok perempuan, bukan hanya dengan kelompok bersenjata, untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang menghambat relasi di antara dua pihak ini. Asumsinya adalah, menurut Muridan S. Widjojo, (alm.) “dialog tidak membunuh siapapun. Dialog dilakukan di berbagai kebudayaan yang beradab. Usulan dialog itu, yang kemudian berkembang di tangan Jaringan Damai papua mempunyai tradisi “Para-para Adat” dan ”Bakar Batu”. Jaringan Damai Papua yang dimotori oleh Pater Neles Tebay dan Tim kajian Papua LIPI (2011) membahas lebih dalam usulan dialog lewat berbagai forum di distrik-distrik dengan partisipasi luas warga, laki-laki dan perempuan Papua dari pegunungan hingga pantai.

Demikian juga usulan dialog termuat dalam laporan “Stop Sudah!” berisikan sejumlah rekomendasi langkah strategis penanganan dan pencegahan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua yang dirilis April 2010. Untuk itu, menarik diikuti bahwa dari sudut pandang Komnas Perempuan dan TIKI (Jaringan HAM perempuan Papua) masih ada satu metode lain yang layak dicoba yang menekankan pada proses persiapan keterlibatan setara, penuh dan efektif perempuan Papua ke dalam semua tingkat pengambilan keputusan. Ini hal yang penting jika perempuan ingin berpartisipasi penuh dalam dialog damai. Patut diapresiasi dan layak dijadikan sebagai referensi pemerintah untuk diadopsi dalam kebijakan, termasuk kebijakan untuk melakukan dialog, ketika Komnas Perempuan dan TIKI pada tahun 2012 melakukan Pendokumentasian anyam Noken Kehidupan (ANK) yang berisikan pengalaman dan pendapat perempuan Papua tentang keadilan, perdamaian dan keamanan di sana.

Sedangkan pada level praksis, apakah ada preseden tentang dialog di ranah politik nasional? Ya, ketika masa Presiden Habibie sebenarnya telah dipraktikkan melalui mekanisme  “Dialog Tim 100”.

Berangkat dari referensi di atas, terbukti  dialog memang mendapat tempat yang konkrit baik dalam diskursus maupun praktik politik di negeri ini. Hal ini diketengahkan lagi dalam policy brief tentang Dialog Nasional Membangun Papua Damai yang diluncurkan pada April tahun 2016 oleh tim Kajian Papua LIPI di Jakarta.

Maka ketika dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK ini masih terjadi berbagai penangkapan dan penembakan terhadap “Kelompok Kriminal Bersenjata”, juga pemberangusan kebebasan berekspresi mahasiswa Papua di berbagai tempat, hingga yang terakhir yaitu ketika pemerintah mengangkat Ka Bais dengan latar belakang pejabat militer yang dinyatakan bertanggung jawab atas wafatnya Theys Hiyo Eluay, maka perlu dilihat lagi prioritas pendekatan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk menangani persoalan-persoalan di Papua.

Narasi ala Jakarta yang menghegemoni pola-pola respons pemerintah dan aparat terhadap apapun yang berlangsung di, atau terkait dengan isu Papua makin gencar.  Ini diikuti dengan bagaimana media mengolah berita terkait Papua.

Blackout di kalangan media nasional dalam pemberitaan tentang Papua adalah masalah tersendiri (Diskusi Gema Demokrasi, Agustus 2016). Dimulai dengan tidak adanya pembahasan kritis di media tentang pembukaan Kodam baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.  Lalu, dengan media black out ini maka penyebutan OPM menjadi “Kelompok Kriminal Bersenjata” (KKB) makin cenderung mengeklusi para pihak dari potensi dialog sebab terjadi kriminalisasi para pihak.  Sebagai contoh, penyebutan oleh mayoritas media massa nasional terhadap Lekagak Telenggen sebagai “KKB” yang dituduh menembak “guru bantu SD” dengan hanya satu nara sumber yaitu Kapolda Papua pada insiden 12 September 2016 adalah bukti penguasaan narasi sepihak tentang konflik.

Masalah tertutupnya akses ke Papua untuk jurnalis internasional pun saat ini mendapatkan sorotan luas. Semestinya jika penanganan mengenai isu-isu di Papua dilakukan secara terkoordinir, mengedepankan aspek dialogis, tidak militeristik dan tepat sasaran, tidak perlu ada lagi yang disembunyikan dari dunia luar pada Papua. Media massa termasuk yang internasional justru dapat membantu Indonesia menyatakan pada dunia  bentuk-bentuk kemajuan yang telah terjadi di Papua.

Di sisi lain saat ini tak dapat dielakkan, karena kombinasi dari kelemahan diplomasi RI dan pendekatan dalam kebijakan dalam negeri mengenai Papua maka internasionalisasi masalah Papua di medium politik regional semakin menguat.

Hal ini diperlihatkan oleh ULMWP di arena MSG (Melanesia Sparehad Group) sebagai tantangan bagi ke-ter-koordinasi-an kebijakan dalam negeri dan politik luar negeri tentang Papua.

Demikian pula, gestur apa yang ingin disampaikan pemerintah jika terdapat fakta tak terbantahkan tentang buruknya situasi penjara di mana ada banyak para tapol Papua?  http://www.papuansbehindbars.org/

Kesimpulan sementara adalah, kembalinya OPM pada NKRI bukanlah jaminan bahwa penanganan keamanan di Papua telah mencerminkan perbaikan kondisi. Bahkan wajar jika hingga kini masih ada keraguan pada upaya pemerintah lewat peresmian pasar mama-mama Papua, karena kekerasan belum berhenti. Apakah pasar mama-mama– mempunyai peran besar dalam perekonomian Papua dan politik sehari-hari– yang diresmikan beberapa waktu yang lalu adalah jawaban maksimal pada empat akar masalah yang dihadapi  Papua?

Apakah proyek produksi lumbung beras terbesar di Papua dan pembangunan jalan Trans Papua,  merupakan jawaban bagi pertanyaan tentang rekognisi sejarah, yang dibayangkan dapat menjadi pintu masuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan sebagaimana pernah dialami dan dirasakan para perempuan Papua?

Dalam sesi diskusi dengan Komisi 1 DPR RI pada 2013, Tim Kajian Papua LIPI telah memberikan masukan pada pemerintah yaitu penghentian kekerasan segera, penataan intelijen dan penataan aparat keamanan di Papua, untuk membangun Papua sebagai tanah damai.

Apakah hal-hal di atas telah secara intensif terus menerus dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres-JK? Roti dan anggur enak  disantap di baik di Papua maupun di seluruh wilayah Nusantara, tapi tidak demikian hal nya jika orang Papua selalu dalam sorotan kecurigaan, apalagi berada di bawah todongan senjata.*****

 

*Penulis adalah Peneliti Puslit Politik LIPI

Bagikan :

Konsistensi Otonomi Khusus Papua?

Oleh : Amiruddin*

DALAM 2016/2017 ini, sudah dua kali isu Papua menjadi buah pembicaraan dalam forum PBB di Jenewa dan New York. Peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius oleh DPR-RI dan pemerintah.

Pertama yang berbicara di forum resmi PBB itu adalah perwakilan resmi dari negara-negara pulau di Pasifik dengan kesamaan kultural dengan Papua. Kedua, tujuh negara Pasifik itu adalah anggota penuh PBB dengan hak yang sama seperti anggota PBB mana pun dalam berpartisipasi di semua forum PBB. Ketiga, topik yang dibicarakan adalah topik yang sangat menarik perhatian publik internasional, yaitu masalah pelanggaran HAM serius dan proses dekolonisasi Papua.

Sementara di Papua juga terjadi peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa seperti ditembaknya guru, pengemudi ojek, dan anggota TNI di Puncak Jaya oleh kelompok perlawanan bersenjata. Di Lany Jaya, pilkada berujung kerusuhan massal yang memakan empat korban jiwa dan ratusan orang luka-luka karena panah dan parang. Hal itu seakan mengulang peristiwa pilkada di Kabupaten Puncak pada 2011, yang menelan 50 orang korban jiwa, ratusan luka-luka, dan puluhan rumah hangus.

Fenomena kekerasan bersenjata dan konflik politik yang memakan korban jiwa itu merupakan puncak gunung es dari permasalahan Papua yang tak kunjung tuntas. Jika ditilik data kekerasan bersenjata pada 2013/2014 saja telah terjadi 51 kali aksi penembakan dengan korban jiwa 46 jiwa, yang terdiri atas orang sipil, tentara, polisi, serta puluhan lainnya luka-luka.

UU Otsus Mangkrak  
Setelah 15 tahun UU Otorita Khusus (Otsus) seperti mangkrak karena isinya tidak konsisten dijalankan. Paling tidak ada empat instrumen dalam UU Otsus Papua yang bisa menjadi sarana untuk menuntaskan permasalahan Papua jika dijalankan secara konsisten.

Pertama adalah pendirian partai lokal (parlok) di Papua. Jika parlok ini difasilitasi pemerintah pembentukannya sejak awal, kelompok-kelompok perlawanan politik dan kelompok bersenjata mungkin akan mentransformasikan diri mereka ke dalam ruang demokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Karena pembentukan parlok dihalangi, maka saluran politik tersumbat.

Kedua, pembentukan Pengadilan HAM. Pemerintah pernah punya kesempatan emas untuk mendirikan Pengadilan HAM untuk Papua pada 2003/2004 seusai Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dari Komnas HAM menuntaskan penyelidikan pelanggaran HAM berat di Wamena dan Wasior.

Kesempatan emas itu sirna begitu saja karena Jaksa Agung enggan menyidiknya. Akibatnya, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena dan Wasior terkatung-katung dan membebani pemerintah sampai kini. Begitu pula dengan puluhan peristiwa pelanggaran HAM lain, yang belum sempat diperhatikan Komnas HAM.

Ketiga, pembentukan KKR Papua sama sekali tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, KKR ini bisa menjadi kanalisasi bagi luapan perasaan diperlakukan tidak adil pada masa lalu. Melalui KKR, para korban dan peyintas bisa merasakan suara mereka didengar dan kondisi mereka dipulihkan. Ada kesempatan ketika UU tentang KKR disahkan pada 2004.

Sayangnya, UU KKR dibatalkan oleh MK pada 2005. Sejak itu untuk KKR pintu tertutup rapat. Singkatnya, karena inkonsisten dalam penanganan pelanggaran HAM, masalah HAM itu kini menjadi amunisi bagi kelompok perlawanan Papua di fora internasional.

Keempat, pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai pilar pembaharuan budaya politik di Papua. MRP adalah semacam ruang partisipasi politik yang diperluas. Dengan konsep dasar, semua komponen masyarakat Papua bisa berpartisipasi melalui jalur kultural. Karena itu, MRP berisikan tokoh agama, adat dan perempuan. MRP baru dibentuk pada 2004.

Namun, dalam menjalankan kewenangannya banyak mendapat kendala, apalagi setelah MRP dianggap beraroma separatis. Bahkan, ada anggota MRP untuk periode 2011-2014, yaitu Agus Alua dan Hanna Hikoyabi tidak dilantik karena dianggap proseparatis. Kemudian MRP juga dipecah menjadi dua, yaitu di Manokwari dan Jayapura. Bahkan, untuk keanggotaan baru MRP telah tertunda setahun. Kini MRP sudah tidak signifikan dan lumpuh.

Satu-satunya instrumen UU Otsus yang jalan adalah instrumen ekonomi, yaitu dana Otsus yang setara 2% DAU Nasional, yang jumlahnya rata-rata Rp4 triliun per tahun untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta dana tambahan infrastruktur sekitar Rp1 triliun per tahun. Jika dihitung rata-rata, Dana Otsus yang sudah masuk ke Papua Rp60 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp15 triliun, jadi total keseluruhan Rp75 triliun. Jika saat ini sekolah-sekolah masih banyak tanpa guru dan buku, puskesmas tanpa dokter dan obat serta tingkat kemiskinan masih tinggi, ke mana saja dana Otsus sebesar itu?

Data BPS Papua pada 2016 menunjukkan persentase kemiskinan masih tinggi, yaitu Papua 28,54% dan Papua Barat 25,43% yang terkonsentrasi di pedesaan dan tertinggi di Indonesia. Sementara kekurangan dokter di Papua Barat 77,3% (111 puskemas) dan Papua 55,9% (219 puskesmas). Kekurangan bidan di Papua Barat 71,6% (102 puskesmas) dan Papua 70,8% (277 puskesmas). Itu menunjukkan bahwa Dana Otsus yang begitu besar belum mampu memperbaiki secara signifikan pelayanan publik dalam bidang kesehatan dan pengurangan jumlah penduduk miskin Papua.

Hak Interpelasi DPR 

Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa elite-elite penggerak perlawanan politik Papua yang dikenal sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah berkelindan kuat dengan elite-elite politik negara-negara di Pasifik, terutama di Vanuatu, Marshal Island, Tongga, Tuvalu, Nauru dan Solomon Island. Mereka berhimpun dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Melihat beberapa fenomena di atas, dapat dikatakan Papua kini berada dalam situasi genting. Diperlukan langkah terobosan agar situasi genting tidak terus berkembang. Langkah terobosan itu perlu diambil oleh DPR-RI, yaitu menggunakan hak interpelasi untuk bertanya kepada pemerintah mengapa UU Otsus Papua mangkrak dan instrumen pendukungnya tidak dijalankan setelah 15 tahun UU Otsus itu diimplementasikan.

Jika dilihat secara seksama, UU Otsus Papua adalah UU yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Papua sekaligus bagi eksistensi negara Indonesia di Papua. Selain itu, juga berdampak luas bagi keadaan situasi kemanusiaan dan HAM di Papua.

Karena itu, sudah saatnya DPR mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk Papua sekarang, mengingat; pertama  isu Papua telah menjadi isu internasional yang tidak bisa dibendung lagi. Paling tidak DPR perlu bertanya mengapa isu Papua yang tadinya hanya isu LSM-LSM kini bisa menjadi isu resmi negara-negara di Pasifik.

Kedua, mempertanyakan mengapa instrumen pokok UU Otsus tidak dijalankan sehingga berimplikasi pada persoalan HAM dan kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia, dan kini telah memojokkan Indonesia di forum-forum internasional. Ketiga, mempertanyakan mengapa Dana Otsus yang demikian besar belum mampu memperbaiki pelayanan publik di bidang kesehatan dan memperkecil persentase kemiskinan di Papua.

Jika DPR tidak melakukan koreksi bersama pemerintah dalam forum interpelasi sekarang, ke depan pemerintah akan kesulitan dalam menghadapi kampanye internasional mengenai permasalahan HAM dan kemanusiaan di Papua. Kesulitan itu pertama, karena negara-negara di Pasifik akan terus memiliki keyakinan kuat bahwa Pemerintah RI memang tidak memiliki niat baik mengoreksi keadaan di Papua.

Kedua, Pemerintah RI tidak memiliki lagi instrumen hukum yang legitimasi untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Papua. Ketiga, gabungan dari kedua hal itu akan membuat kepercayaan (trust) masyarakat Papua akan terus tergerus.

Agar situasi tidak terus memburuk, maka langkah interpelasi itu mendesak untuk diambil DPR-RI. Bukankah selama ini DPR-RI memiliki Tim Khusus Pemantau Otonomi Khusus Papua? Sudah saatnya kerja Tim Pemantau itu diseriusi menjadi penggunaan hak interpelasi. Mungkin dari hasil interpelasi itu bisa dimulai dialog untuk merumuskan komitmen-komitmen baru dengan segenap komponen masyarakat Papua. Semoga.

 

*Ketua Papua Resource Center, Mantan Anggota KPP-HAM Wamena dan Wasior

Dimuat di Koran Sindo Sumber : Sindonews.com

Bagikan :

Konflik Papua, Pendekatan Keamanan dan Dialog

Oleh: Aisah Putri Budiatri dan Diandra Mengko*

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sesungguhnya telah menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk merubah paradigma penyelesaikan konflik di dalam negeri, tak terkecuali konflik Papua. Banyak pihak yang berharap agar pemerintah segera meninggalkan pendekatan keamanan dan mulai menyelesaikan konflik Papua secara damai. Pada awalnya, harapan ini bagai gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah yang menghapuskan DOM (Daerah Operasi Militer) serta menempatkan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua (sebagai implikasi pemisahan fungsi TNI-Polri). Lebih jauh, pemerintah juga mulai menjajaki pendekatan kesejahteraan dengan menerapkan UU Otonomi Khusus pada tahun 2001 dan memberikan dana otonomi khusus untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi Papua hingga saat ini.

Meski terdapat perubahan kebijakan, namun warisan narasi “NKRI Harga Mati vs Tuntutan Papua Merdeka” nampaknya masih terus dipertahankan untuk menjustifikasi pendekatan keamanan terhadap konflik di Papua. Implikasinya, berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM masih terus terjadi, seperti yang dapat kita lihat pada kasus pembunuhan Theys Eluay pada 2001, tindak kekerasan TNI terhadap warga sipil di Puncak Jaya yang videonya sempat diunggah pada 2010, serta penganiayaan terhadap Edison Matuan oleh aparat kepolisian di awal tahun 2017 ini. Lebih jauh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2016 lalu juga mencatatkan bahwa sejak April-September saja sudah ada 2.282 orang ditangkap saat melakukan aksi damai. Selain itu, penangkapan juga sering kali menimpa warga sipil yang mengibarkan bendera ‘Bintang Kejora’. Padahal, bagi kebanyakan Orang Papua, Bintang Kejora adalah lambang kultural yang memiliki akar sejarah panjang dalam budaya Papua, bukan lambang politik. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat pernyataan Gus Dur pada saat menjabat sebagai Presiden bahwa aparat keamanan perlu melihat bendera Bintang Kejora sebagai simbol kultural. Berbagai kasus tersebut sesungguhnya mengindikasikan bahwa pemerintah masih memandang segala sesuatu yang dilakukan Orang Papua sebagai ancaman terhadap keutuhan NKRI, atau lebih spesifik sebagai ancaman keamanan nasional yang, sayangnya, dipandang tepat untuk dihadapi dengan pendekatan keamanan.

“NKRI harga mati” memang dapat dipahami sebagai suatu jargon untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Tetapi hal ini tidak berarti dapat menjustifikasi penempatan warga negara sebagai ancaman keamanan nasional. Penting untuk dipahami bahwa dewasa ini, konsep keamanan telah mengalami perluasan makna. Keamanan tidak lagi dapat dipandang sebagai keamanan negara saja, melainkan perlu juga mempertimbangkan tujuan akhirnya (the ultimate goal), yaitu perlindungan terhadap warga negara. Keamanan menjadi bermakna ketika warga negara mendapat keuntungan langsung dari kebijakan keamanan nasional (benefactor security). Sehingga bagaimana mungkin suatu pendekatan keamanan dinyatakan baik, apabila pihak yang seharusnya menerima keuntungan dari kebijakan keamanan justru menjadi ancaman itu sendiri?

Sudah saatnya bagi pemerintah untuk memaknai “NKRI Harga Mati” secara luas terhadap persoalan konflik Papua. Apabila “NKRI Harga Mati” diartikan sebagai cara apapun yang dilakukan untuk mempertahankan keutuhan, maka seharusnya hal ini juga memungkinkan dilakukannya pendekatan-pendekatan lain, tanpa harus menempatkan warga negaranya sendiri sebagai ancaman. Kiranya pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini sudah cukup memberikan gambaran bahwa hal ini tidak memiliki korelasi positif dengan hilangnya aspirasi untuk merdeka. Bahkan yang muncul adalah nuansa ketidakpercayaan (distrust) dari masyarakat di Papua yang kian mengental setiap kali terjadi kekerasan.

Alternatif Pendekatan Lain

Kenyataan yang perlu dipahami saat ini adalah kondisi masyarakat Papua yang masih terus dihantui oleh ketidaksejahteraan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang tidak merata, terabaikannya hak dasar sosial-budaya Orang Asli Papua (OAP), terpeliharanya stigma dan diskriminasi OAP, dan tidak terselesaikannya konflik. Dalam konteks itu, cukup jelas bahwa pendekatan kesejahteraan saja –tanpa merubah pendekatan keamanan, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan distrust yang terjadi antara pemerintah dengan OAP, maupun sebaliknya.

Kepercayaan adalah suatu modal dasar dari upaya resolusi konflik yang perlu diupayakan, dan tidak akan datang dengan cuma-cuma. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah perlu membuka diri untuk mempertimbangkan pendekatan-pendekatan lain untuk melengkapi upaya percepatan pembangunan yang sudah dilakukan di Papua. Pendekatan dialogis dapat menjadi pilihan bagi pemerintah dan Papua untuk menyelesaikan kebuntuan kepercayaan diantara keduanya. Melalui dialog diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat membangun ulang komunikasi keduanya, sekaligus memupuk rasa saling percaya. Dialog akan memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat di Papua untuk mencari solusi bersama, dan karenanya hasil dialog akan mendapatkan legitimasi yang kuat untuk diterapkan dalam penyelesaian konflik.

Dialog bukanlah hal yang tak mungkin diterapkan untuk Papua. Pemerintah, sejak SBY hingga Jokowi, telah membuka peluang penyelesaian konflik melalui dialog. Dialog juga bukan hal baru bagi Indonesia. Beberapa konflik di dalam negeri, termasuk Aceh dan Poso, dapat diselesaikan melalui dialog. Pada taraf internasional pun, Indonesia juga mendorong proses dialog damai di Italia, Serbia dan Filipina Selatan. Hal yang dibutuhkan saat ini hanya lah komitmen serius dari pemerintah untuk menjalankan dialog Papua.

Dialog dapat membuka jalan untuk membangun kepercayaan Orang Papua terhadap pemerintah, dan begitu pula sebaliknya. Dialog menjadi langkah resolusi konflik untuk Papua yang dilakukan secara damai, tanpa perlu mengangkat senjata. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Alm) Muridan –Peneliti LIPI yang telah belasan tahun melakukan penelitian tentang Papua, “Dialog tidak akan membunuh siapapun, jika gagal, maka kita dapat memulai dialog kembali”. *

 

*Aisah dan Diandra adalah Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI.

Bagikan :