Pos

Desentralisasi Asimetris; Politik Aceh dan Papua

Oleh : Aryos Nivada, MA*

Aceh dan Papua adalah dua provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan tersendiri oleh pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahannya. Model pemerintahan tersebut adalah desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) yang membedakan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Para pakar mengartikulasikan model desentralisasi asimetris (DS) adalah pemberian kewenangan secara politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi yang ditentukan bentuknya (konsepnya) berdasarkan kekhususan yang tertera pada regulasi yang mengaturnya.

Memahami konsep DS menurut Kurniadi (2012), berpandangan bahwa DS merupakan peluang baru pengaturan hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Kalau kita pelajari lebih dalam, ternyata desentralisasi asimetris proses panjang yang sudah dimulai sejak masa kolonial yang lebih bertujuan untuk pengaturan administratif demi maksimalisasi keuntungan ekonomi kolonialis.

Harus difahami bahwa DS adalah bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan, dimana seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Karena luas wilayah dan karakter daerah yang beragam, disamping keterbatasan pemerintah pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu negara (Ferrazi 2000).

Ditinjau dari konseptual maka DS bukanlah hal baru. Hal ini dikarenakan DS telah dilaksanakan diberbagai negara federal maupun Unitarian. Jika DS diartikan sebagai ruang gerak lebih luas bagi provinsi di luar Aceh dan Papua, konsep ini patut dipertimbangkan sebagai basis teoretis bagi pelaksanaan otonomi di luar otonomi khusus (Otsus) dan otonomi daerah (Otda).

Sejalan dengan pandangan dari Kaho (2012) dalam bukunya Analisis Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia menegaskan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan kewenangan, kelembagaan, keuangan dan kontrol. Dikaitkan terhadap praktik berbeda di Aceh dan Papua adalah bentuk keduanya yang berbeda satu sama lain, walaupun ada kesamaan tertera di Undang-undang (UU) yang mengatur kedua provinsi tersebut.

Tulisan ini tidak menjelaskan secara komperhensif akan konsep DS dari kedua provinsi tersebut. Tetapi lebih difokuskan kepada kewenangan asimetris dalam aspek politiknya. Pertimbangannya banyak kesamaan dan perbedaan yang bisa dipelajari dalam konteks studi komparatif (comparative study). Model dan praktik asimetrisme secara politik coba digambarkan dalam tulisan ini. Mencermatinya melalui penelusuran di regulasi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan UU No. 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Jadi dalam tulisan ini menjelaskan secara prinsipil yang diatur dalam dalam kedua UU tersebut dan berikutnya dikaji dari sisi prakteknya (realisasi).

Politik Asimetris

Sejarah sudah mencatat di era 1998 luapan kekecewaan orang Papua bermuara pada tuntutan kemerdekaan yang membuat pemerintah pusat kala itu kehilangan inisiatif dan bingung. Faktornya adalah karena telah terjadi pemarginalan hak-hak masyarakat Papua yang dilakukan pemerintah pusat, begitulah yang dirasakan mereka. Sehingga menimbulkan ketertinggalan dengan provinsi lain karena konflik yang berkecamuk di Papua, meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Soal sejarah politik masyarakat Papua tidak bisa disamakan dengan provinsi lain di Indonesia. Mereka telah menjadi bangsa dengan negara sendiri sebelum bergabung dengan Indonesia. Hal ini harus difahami terlebih dahulu, ketika ingin memahami politik di tanah Papua. Secara historis telah tercatat bahwa kebijakan pemberian otsus untuk Papua harus diletakkan secara internal (internal self determination) yang tertuang dalam pembagian kekuasaan antara Papua dan Pemerintah Pusat (asymmetries autonomy) (Al-Rahab 2010).

Tidak jauh berbeda kisah masyarakat Aceh, lahirnya model asimetris karena kesepakatan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian isi perjanjian tersebut dituangkan dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kalau berkaca kebelakang, jika saja tidak ada pergolakan konflik bersenjata di Aceh, maka bisa dipastikan tidak akan lahir model ke asimetrisan di Aceh melalui otonomi khususnya. Atas kerenggangan perilaku ketidakadilan sehingga membuat gerakan bersenjata yang dilakukan GAM menentang dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh yang dikebiri oleh pemerintah pusat kala itu.

Sebelum diberikan otonomi daerah (desentralisasi), pemerintah pusat telah membuat kebijakan yang seragam dengan melahirkan regulasi berupa UU No. 32 tahun 2004 kemudian direvisi menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi bagi Aceh dan Papua tidak menerapkan UU tersebut, dikarenakan perbedaan perlakuan atas dasar dinamika lokal yang mengharuskan tidak seragam, maka lahirlah UU No. 11 tahun 2006 untuk Aceh dan UU No. 21 tahun 2001 untuk Papua.

Desentralisasi Asimetris di Aceh

Bentuk asimetris politik di Provinsi Aceh dapat dicermati pada subtansi isi dari UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU tersebut menegaskan konsep asimetris secara politik masih berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan sub-sistem dalam sebuah sistem pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, pemberlakuan otsus Aceh pada dasarnya bukanlah sekedar hak, melainkan merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat Aceh.

Berkaitan dengan nama Provinsi Aceh dalam konteks hukum di Aceh terjadi berbagai perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan yang masih berlaku yaitu melalui UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, dan UU No. 11 Tahun 2006. Berdasarkan keempat undang-undang ini nama Provinsi Aceh selalu mengalami perubahan dari Atjeh, Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. Berikut ini adalah deretan historis dan yuridis penggunaan nama Aceh dari waktu ke waktu, yaitu:

Pertama, UU No. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara. UU No. 24 Tahun 1956 ini selalu dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan (konsideran mengingat) yang berkaitan dengan Aceh. Walaupun berada dalam satu undang-undang tetapi antara Aceh dan Sumut merupakan daerah otonom yang terpisah, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menariknya, undang undang ini masih berlaku dan belum dicabut.

Kedua, UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini menegaskan bahwa keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun. Nilai-nilai inilah yang membentuk karakteristik masyarakat di Aceh yang menjadikannya sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Inilah yang kemudian melahirkan fokus pada empat bidang utama pembangunan yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. UU ini juga masih berlaku dan belum dicabut.

Ketiga, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). UU ini lahir seiring perubahan penerapan asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya menganut asas sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam UU ini Aceh diberikan otonomi khusus untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. Undang-undang ini kemudian dicabut dengan berlakunya UUPA.

Keempat, UU ini lahir dari hasil konsensus penyelesaian konflik yang terjadi antara pihak GAM dan Pemerintah RI. UU ini sendiri merupakan kelanjutan resolusi konflik dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 atau yang lebih dikenal dengan MoU Helsinki. Masa perdamaian inilah lahir UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan sekaligus mencabut UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). UU ini kemudian menjadi dasar rujukan penyelenggaraan otonomi khusus seluas luasnya bagi Aceh pasca reformasi.

Merujuk pada regulasi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dapat difahami berbagai bentuk asimetris politik Aceh yang termaktub dalam regulasi tersebut. Berdasarkan hasil kajian, maka didapatkan sebanyak 9 (sembilan) pasal yang memperlihatkan keasimetrisan Aceh dari sisi politiknya.

Pertama, dimulai dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh yang berpedoman pada Qanun Aceh sebagaimana Pasal 66 Ayat 6 UUPA. Namun pada fakta pelaksanaannya, produk dari Qanun Pilkada hanya sekedar formalitas sebagai dasar hukum legalitas pelaksanaan Pilkada dalam konteks lokal saja. Bahasa halusnya hanya memenuhi syarat saja. Terlihat pada praktek sekaligus pengalaman Pilkada Aceh tahun 2012 dan tahun 2017. Qanun Pilkada kerap terlambat disahkan sehingga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh kemudian menjadikan Qanun yang lama sebagai dasar hukum namun petunjuk pelaksanaan tetap berpedoman kepada UU nasional dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Khususnya di Pilkada 2017, dalam tahapan pencalonan KIP Aceh menggunakan peraturan khusus sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Hal ini dikarenakan norma yang terdapat pada Qanun Pilkada sebelumnya yaitu Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 dinilai tidak lagi relevan untuk diterapkan di rezim Pilkada serentak.

Kedua, terlihat pada Pilkada gubernur, bupati, dan walikota di kabupaten/kota di Aceh dipilih melalui pemilihan yang diajukan oleh partai politik nasional, partai politik lokal serta calon perseorangan. Namun khusus calon perseorangan tidak lagi menjadi khas Aceh karena sudah diizinkan keberadaan calon perseorangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aceh sendiri merupakan pioner calon perseorangan (independen/non partai).

Ketiga, keberadaan KIP dalam menyelenggarakan Pemilu baik Pilkada, Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), berbeda dari daerah lain. Di daerah lain penyelenggara pemilu disebut dengan sebutan KPU (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Di Aceh penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh KIP Aceh untuk tingkat provinsi dan KIP Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. KIP sendiri merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh UUPA untuk menyelenggarakan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Secara substansi, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tidak berbeda jauh dari segi kewenangan dan fungsi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada nomenklatur nama Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang selanjutnya berpengaruh pada lambang KIP yang berbeda dari KPU di daerah lain. Dimana untuk KIP lambangnya sama Garuda Pancasila namun frasa Komisi Pemilhan Umum menjadi Komisi Independen Pemilihan. Kemudian proses seleksi komisoner KIP dilakukan melalui metode satu atap yang dilaksanakan oleh DPRA untuk KIP Aceh dan DPRK untuk KIP Kabupaten/Kota. Sedangkan tata kerja KIP diatur oleh Qanun Aceh dengan berpedoman kepada UU penyelenggara Pemilu yang berlaku secara nasional.

Keempat, Pengawas Pemilihan yakni Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan untuk mengawasi penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh untuk tingkat provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Bawaslu Aceh hanya punya mandat untuk mengawasi Pileg dan Pilpres, mereka tidak punya mandat mengawasi Pilkada. Proses seleksi komisoner Panwaslih dilakukan oleh DPRA untuk Panwaslih Aceh dan DPRK untuk Panwaslih Kabupaten/Kota. Meski proses seleksi dilakukan oleh legislatif lokal, komisioner Panwaslih pilihan DPRA dan DPRK harus mendapatkan pengesahan dari Bawaslu Pusat yang merupakan amanat pasal 60 UUPA.

Selanjutnya Kelima, keberadaan partai politik lokal (parlok) yang secara tegas diatur dalam Pasal 75 UU No. 11 Tahun 2006, yang kemudian telah dikeluarkan Paraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Keenam, berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA/DPRK), bahwa jumlah anggota DPRA 125% dari ketentuan nasional, hal ini diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006. Juga dipilih melalui pemillihan umum yang diikut oleh partai nasional (parnas) dan partai lokal (parlok).

Berikutnya Ketujuh, kewajiban menjalankan syariat agamanya bagi calon kepala daerah di Aceh. Uniknya di Aceh, bagi pemeluk agama Islam setiap calon Pilkada, baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota wajib mengikuti uji kemampuan membaca Al-Quran. Setiap calon Pilkada mestilah memenuhi nilai tertentu yang diuji oleh tim khusus uji kemampuan baca Al-Qur’an. Oleh karenanya, bisa saja secara administratif lainnya seorang calon Pilkada terpenuhi syaratnya, namun pada saat uji kemampuan baca Al-Qur’an tidak lulus maka akan menyebabkan gugurnya calon tersebut. Uji kamampuan baca Al-Qur’an ini dapat disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat di Aceh, bahkan disiarkan secara langsung oleh televisi dan radio lokal.

Kedelapan, kekhususan dalam hal dukungan bagi calon perseorangan. Calon perseorangan di Aceh cukup memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPA. Berbeda dengan ketentuan di UU Pilkada yang berlaku secara nasional, dimana dukungan calon perseorangan adalah berdasarkan dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir. Oleh sebab itu secara nasional, dukungan dapat berbeda-beda tergantung besaran DPT di daerah setempat, sedangkan di Aceh metode dukungan bagi calon independen adalah flat 3 % (tiga persen) bagi semua wilayah di Aceh.

Terakhir Kesembilan, bentuk asimetris politik Aceh yaitu kekhususan dalam hal dukungan bagi calon yang diusung oleh partai. Partai politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRA di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPA. Ketentuan ini berbeda dengan nasional, dimana untuk nasional calon yang diusung parpol harus mendapat perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Desentralisasi Asimetris di Papua

Sejalan dengan nafas desentralisasi paska reformasi dan aspirasi daerah, masyarakat Papua menuntut untuk mengembangkan kekhasan budayanya dalam konteks NKRI melalui kebijakan pada tingkat nasional yang bersifat khusus. Tindakan ini direspon oleh pemerintah pusat dengan terbitkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah NKRI, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Secara spesifik UU Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan yang lebih luas kepada penduduk asli Papua. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan Otonomi Khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.

Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Papua juga ditegaskan dalam UU No 21 Tahun 2001. Penjelasan umum UU Nomor 21 Tahun 2001 menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatarbelakangi oleh pengakuan negara terhadap dua hal penting.
Pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya UU tersebut terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Kedua, pemerintah mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua selama ini. Pengakuan secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap HAM, khususnya bagi masyarakat setempat.

Berbeda dengan kasus Aceh, otsus Papua tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kesepakatan bersama, melainkan produk dari pemerintah pusat untuk meredam konflik yang terjadi di Papua. Jika otonomi khusus Aceh adalah bentuk tindak lanjut dari penyelesaian konflik, maka otonomi khusus Papua dibuat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik.

Berkaitan dengan bidang politik, Papua awalnya memiliki kekhususan dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). DPRP adalah badan legislatif Daerah Provinsi Papua, namun kewenangan itu kemudian dipangkas oleh pemerintah pusat pada zaman rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pemangkasan kewenangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua ini sempat kemudian menuai pro dan kontra.

Hal ini kemudian berujung kepada sentimen negatif dan ketidakpercayaan dari masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. Pemangkasan ini juga menjadikan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi Papua yang seharusnya merupakan rezim pemerintahan daerah, artinya pilkada adalah kewenangan daerah, menjadi anomali ditengah desentralisasi asimetris provinsi Papua yang diakui dalam Pasal 18B UU 1945.

Sebagaimana kita ketahui dalam amandemen UUD 1945 telah mengatur desentralisasi dan satuan pemerintah daerah di Indonesia. Pengaturan tentang desentralisasi asimetris ditemukan dalam Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dalam Pasal 18A ayat (1) diamanatkan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Lebih lanjut dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) diatur bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati satuan–satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.

Menurut Stefanus (2009), politik hukum tentang desentralisasi yang di gariskan UUD 1945 tersebut mengisyaratkan: Pertama, pengembangan desentralisasi asimetris yang menekankan kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional. Kedua, pengembangan desentralisasi asimetris dimaksud diatur lebih lanjut dengan UU. Amanat UUD 1945 ini belum mendapat respons serius dari pemerintah, sehingga pengaturan lebih lanjut model desentralisasi asimetris juga belum dilakukan. Sementara itu justru yang terjadi adalah beberapa daerah menuntut kekhususan dan keistimewaan daerahnya, yang kemudiaan direspons dengan sejumlah UU, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru disahkan tahun 2012, Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2007 , Daerah Khusus Aceh pada tahun 2006 , dan Daerah Khusus Papua sejak tahun 2001. Pengaturan dengan UU tersebut tidak terpola dan tidak berpijak pada tolok ukur yang jelas tentang daerah khusus dan istimewa yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Dalam bidang politik sendiri, Papua memiliki beberapa kekhususan yang termaktub dalam UU 21 Tahun 2011 antara lain:

1. Khusus pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, kandidat wajib orang asli Papua sebagaimana diatur dalam pasal 21 huruf a UU 21 tahun 2001. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua;

2. Khusus pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua, tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (3) UU 21 tahun 2001. Perdasus sendiri adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU No. 21 tahun 2001.

3. Kewenangan untuk membentuk partai politik lokal. Dalam pasal 28 UU 21 tahun 2001 diatur ketentuan mengenai partai politik lokal di Papua. Dimana penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik lokal melalui tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Namun untuk pembentukannya, partai politik wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing. Jadi berbeda dengan ketentuan pembentukan partai politik lokal di Aceh, dimana mekanisme seleksi dan rekrutmen kepengurusan parpol dilakukan secara mandiri oleh partai. Di Papua peran dan keterlibatan MRP terhadap rekrutmen kepengurusan partai politik lokal sangat besar. Namun dalam penjelasan UU No. 21 tahun 2001 dinyatakan bahwa rekrutmen politik dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua tidak dimaksudkan untuk mengurangi sifat terbuka partai politik bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Kemudian permintaan pertimbangan kepada MRP tidak berarti mengurangi kemandirian partai politik dalam hal seleksi dan rekrutmen politik.

4. Sistem pemilihan melalui mekanisme ‘Noken’ di wilayah tertentu. Istilah Noken merujuk pada instrumen budaya yang berbentuk tas namun multifungsi bagi keseharian masyarakat Papua. Sejak tahun 1971 hingga saat ini, Noken telah digunakan sebagai alat pengganti kotak suara dalam Pemilu maupun Pilkada, di beberapa daerah di Papua. Jika kotak suara pada umumnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh KPU RI, maka khusus di Papua, kotak suara digantikan dengan tas Noken. Pada tahun 2009 kebijakan ini dinilai konstitusional oleh MK melalui Putusan No. 47-48/PHPU.A-VI/2009 terkait PHPU dari Kabupaten Yahukimo. Lalu diperkuat melalui salah satu putusan MK berikutnya yaitu No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 terkait dengan pelaksanaan Pileg 2014. Sistem penerapan Noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat- tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Menurut MK, sistem Noken tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem Noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem Noken, penggunaannya di daerah tersebut tidak lagi dapat diakui. Pemberian suara dilakukan dengan menggunakan sistem Noken dengan syarat tidak berlaku secara umum di Papua; bersifat lokal dan konkret; tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Sistem Noken dalam Pemilu atau Pilkada banyak dipraktekkan oleh masyarakat wilayah pegunungan yang umumnya relatif terpencil dan jauh dari akses ibukota.

5. Jumlah anggota DPRP adalah 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 Ayat 4 UU No. 21 tahun 2001. Artinya dengan adanya ketentuan ini, setiap jumlah alokasi kursi yang ditetapkan bagi Papua melalui ketentuan nasional, maka Papua berhak mendapat tambahan alokasi kursi sebanyak 1¼ (satu seperempat) kali dari jumlah yang ditetapkan oleh nasional.

6. Gubernur dalam menjalankan kewajiban selaku kepala daerah dan kepala pemerintahan provinsi, bertanggung jawab kepada DPRP. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UU No. 21 tahun 2001. Hal ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia, dimana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan di Papua, gubernur selain harus bertanggung jawab kepada presiden juga kepada DPRP. Hal ini menjadikan karasteristik pemerintahan Papua mengarah ke semi parlementer. Dimana eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Disisi lain pemahaman demokrasi presidensial di Indoensia, eksekutif hanya bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPR dikarenakan yang memilih eksekutif secara langsung adalah rakyat.
Penutup

Karakteristik desentralisasi asimetris Aceh dan Papua secara politik memiliki kesamaan beberapa hal. Pertama, kewenangan membentuk partai politik lokal; Kedua, pengaturan pemerintahan melalui Perdasus; dan Ketiga, pengaturan kepemimpinan harus orang asli kedua provinsi tersebut. Akan tetapi, banyaknya perbedaan antara kedua daerahnya ini menjadikannya sebuah karakteristik tersendiri secara politik. Sekali lagi penekanan bahwa pemberian otsus dalam kerangka DS adalah pilihan politis untuk menerima kesediaan bekerjasama dalam bingkai NKRI. Tentunya untuk kewujudkan keadilan rakyat Aceh dan rakyat Papua yang terabaikan ketika masa lalu atas perilaku elit pemerintah pusat.

Tantangan terhadap DS politik di Aceh dan Papua melalui pemberian otsus tetap ada sampai saat ini, terutama untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di tanah Aceh dan Papua yang masih belum terkontrol sepenuhnya. Kekurangan dari penerapan otsus yang masih terlihat adalah tidak dielaborasi dengan penyesuaian kebutuhan untuk mendemokratisasi dan merestrukturisasi politik lokal di kedua provinsi tersebut. Terlepas dari beberapa suara garis keras yang menuntut merdeka, orang-orang di Aceh dan Papua mengharapkan perkembangan-perkembangan positif dari kebijakan DS melalui kebijakan otsusnya. Otonomi asimetris Aceh dan Papua memberi wewenang yang cukup besar kepada kedua provinsi itu untuk mengembangkan model pembangunan berbeda dan model demokratisasi yang unik berbasis pada kebudayaan masyarakatnya yang mewariskan nilai-nlai agama dan adat yang kuat. Sekarang bolanya berada di tangan para pemimpin politik dan kaum intelektual lokal untuk menemukan model mereka masing-masing.

Presiden Joko Widodo sendiri tampaknya memberi perhatian khusus kepada kedua provinsi berotonomi khusus ini. Sesuai janji politiknya, Presiden Jokowi berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran. Itu sebabnya Jokowi telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan menekan harga BBM agar setara dengan harga di pulau Jawa. Begitu pun, Jokowi telah mendatangi Aceh berkali-kali dalam jumlah yang lebih sering dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Ini semua pertanda, Pemerintah pusat bukan hanya memberi Aceh dan Papua wewenang mengurus diri sendiri, tetapi juga memberi dukungan penuh dengan perhatian yang ekstra.

DS telah memberikan kekhususan tertentu bagi Aceh dan Papua, sehingga ruang gerak implementasi dan kreativitas sangat tergantung pada kemampuan provinsi dan kabupaten/kota. Ketidakseragaman pada beberapa hal, baik dalam sistem pemerintahan, kebijakan dan pembanguan memang memiliki tantangan tersendiri. Kearifan lokal akan lebih memainkan peranan yang diharapkan dapat membuat masyarakat di kedua propinsi itu menjadi lebih baik dari wakrtu ke waktu. Keistimewaan Aceh dalam pengaturan yang khusus mengenai penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah dan pemberdayaan perekonomian, serta Papua memiliki pengaturan yang khusus mengenai bidang pemerintahan, perekonomian dan hak masyarakat serta hak asasi manusia, merupakan kekayaan dinamika politik pemerintahan di NKRI yang patur dijaga dan dirawat bersama. Sebagai sebuah bangsa yang besar, NKRI melalui sistem DS telah menjadi sebuah ruang yang lebih dinamis bagi daerah dalam membangun masyarakatnya secara paripurna. Semoga.

Referensi

Al-Rahab, A. 2010. Heboh Papua (Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme). Jakarta: Komunitas Bambu.
Ferazzi, G. 2000. Using the “F” word: Federalism in Indonesia’s Decentralization Discourse. Oxford Journals 30(2): 63-85.
Kaho, J. R. 2012. Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Polgov JPP Fisipol UGM.
Kurniadi, B.D. 2012. Desentralisasi Asimetris di Indonesia. Seminar di LAN Jatinangor tanggal 26 November 2012. Dapat di akses pada: http://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Desentralisasi Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf
Stefanus, K.Y. 2009. Pengembangan Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makalah Seminar.

 

Penulis adalah Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala
E-mail: ari.koalisi@gmail.com

Bagikan :

Menunggu Dialog Jakarta dan Papua

Oleh : Aditya Batara Gunawan*

Harapan akan dilaksanakannya dialog sebagai mekanisme untuk mendorong terciptanya Papua yang damai di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak henti-hentinya disuarakan oleh kalangan masyarakat sipil. Akan tetapi, nampaknya pemerintah belum bergeming sedikit pun. Beberapa kali kunjungan Presiden Jokowi ke tanah Papua juga tidak menghasilkan terobosan yang berarti. Layaknya kunjungan ke daerah lain, kunjungan-kunjungan tersebut tidak lebih dari acara seremonial terkait proyek infrastruktur yang memang menjadi ujung tombak semboyan “kerja, kerja, dan kerja” pemerintah. Disini kemudian muncul pertanyaan besar, sampai kapan kita bisa berharap pada pemerintahan sekarang untuk merintis jalan menuju papua yang damai melalui dialog? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya kita uraikan terlebih dahulu mengapa pemerintah nampaknya enggan untuk lebih proaktif menciptakan damai di tanah Papua.

Rasionalitas Konflik

Konflik adalah sebuah fenomena sosial kompleks yang dibumbui oleh rivalitas kepentingan dan menjadi berbahaya ketika mengalami eskalasi menuju tukar-menukar aksi kekerasan. Layaknya fenomena sosial lainnya, maka perilaku aktor-aktor yang terlibat konflik dapat dipetakan. Dalam literatur studi konflik dan perdamaian, salah satu pendekatan yang paling sederhana untuk memetakan perilaku aktor dalam konflik adalah pendekatan rasional (rational choice approach). Mason dan Fett (1996) mengembangkan sebuah model rasional untuk memahami apa yang mendorong pihak-pihak yang berkonflik dalam perang sipil untuk memiliki kecenderungan menyelesaikan konflik melalui meja perundingan.[1] Pertama, adalah sejauh mana pihak yang bertikai mengestimasi probabilitas masing-masing untuk meraih kemenangan sepihak. Dalam konteks konflik, hal ini menyangkut pada kemampuan koersif setiap aktor. Ketika kita menempatkan negara sebagai aktor konflik, maka kekuatan militer menjadi indikator yang penting. Hipotesa yang diajukan adalah kecenderungan untuk konflik diselesaikan lewat meja perundingan semakin kecil ketika negara memiliki kapasitas militer yang besar. Pemerintah dengan dukungan kekuatan militer yang besar tentunya akan memiliki kalkulasi bahwa probabilitas mereka untuk memenangkan konflik lebih besar melawan musuh-musuh politiknya. Faktor yang kedua adalah sejauh mana pihak yang bertikai dapat menanggung ongkos (cost) dari konflik yang diperpanjang. Hal ini menyangkut jumlah korban yang muncul dari konflik. Meskipun dapat diperdebatkan, namun jumlah korban yang tinggi dari kedua belah pihak yang bertikai diasumsikan dapat memperbesar peluang untuk perundingan. Dan Ketiga, durasi konflik. Semakin lama konflik, maka estimasi aktor akan kemampuannya untuk memenangkan konflik akan menurun yang kemudian akan mendorong mereka untuk menuju ke meja perundingan. Bagi pihak pemerintah, durasi konflik yang semakin lama akan mengikis secara perlahan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menangani konflik secara cepat dan damai. Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan lebih terbuka dengan jalan perundingan. Berdasarkan analisis yang mereka lakukan terhadap 127 konflik dalam rentang waktu 1945-1992, Mason dan Fett menemukan dukungan yang kuat akan dua kondisi yakni: semakin besar kekuatan militer sebuah negara, maka semakin rendah kecenderungan untuk memilih jalan perundingan, dan; semakin lama durasi konflik maka semakin besar kemungkinan untuk perundingan damai.

Minimnya Insentif

Melihat pada konteks Papua, kehadiran aparat keamanan dan militer dalam jumlah besar tetap terjaga. Singkatnya, kebijakan sekuritisasi yang digagas pemerintahan terdahulu tetap berlanjut hingga sekarang. Bagi pemerintah, Papua masih dianggap sebagai daerah rawan keamanan. Terlebih lagi, dengan berjalannya beberapa proyek infrastruktur maka kehadiran aparat keamanan dan militer semakin mendapatkan justifikasi untuk melindungi kepentingan pembangunan pemerintah. Hal ini kemudian semakin menguatkan estimasi para pembuat kebijakan di Jakarta bahwa peluang pemerintah untuk meraih kemenangan sepihak dalam konflik di Papua masih terbuka lebar. Keyakinan ini jugalah yang kemudian berdampak pada durasi konflik di Papua. Pemerintah nampaknya masih nyaman dengan durasi konflik dan kekerasan yang sudah sangat lama di Papua. Hampir empat dekade kekerasan dan konflik di papua tidak kunjung usai. Rezim boleh berganti, namun pemerintah selalu konsisten membatasi akses informasi dari dan ke Papua.[2] Bahkan jika kita coba sedikit melihat dari sisi korban kekerasan dan pelanggaran HAM di papua, jumlah korban selama ini lebih banyak berasal dari masyarakat papua-yang saat ini acapkali dilabeli “kelompok kriminal bersenjata”-bukan aparat pemerintah.[3] Artinya tidak ada tekanan di pihak pemerintah untuk merubah pendekatan sekuritisasinya. Dengan kondisi-kondisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa sangat kecil sekali insentif politik bagi pemerintah untuk mendorong jalan dialog bagi papua damai, setidaknya untuk saat ini. Pendekatan rational choice dalam literatur studi konflik dan perdamaian menawarkan sebuah konsep bernama mutual hurting stalemate (MHS) untuk menjelaskan kondisi menuju perundingan damai.[4] MHS adalah sebuah kondisi dimana pihak-pihak yang bertikai memiliki persepsi sama bahwa ongkos dari konflik yang dialami telah merugikan mereka, kecilnya kemungkinan meraih kemenangan lewat jalan koersif, dan lalu bersama-sama memiliki keinginan untuk mencari jalan damai untuk menyelesaikan konflik.[5] Lazimnya MHS diasumsikan sebagai konsekuensi dari terjadinya sebuah peristiwa besar dalam konflik yang merugikan kedua belah pihak yang bertikai, semisal: korban jiwa atau kerusakan yang masif.  Akan tetapi ada moral hazard yang terkandung dalam perspektif MHS seperti ini, yaitu pemahaman bahwa kondisi MHS hanya akan tercapai ketika korban jiwa yang lebih banyak berjatuhan di pihak yang berkonflik. Tentunya, membangun damai di Papua tidaklah harus menunggu tumpahan darah lebih banyak lagi. Pandangan lain mengusulkan bahwa MHS dapat diinduksi oleh kehadiran pihak ketiga dari komunitas Internasional, khususnya yang memiliki otoritas politik dan kekuatan militer lebih kuat dibandingkan pihak-pihak yang bertikai. Intervensi pihak ketiga tersebut diharapkan dapat ‘memaksa’ para aktor konflik untuk duduk bersama. Sayangnya, seperti yang telah disebutkan diatas arus informasi dari dan ke Papua tertutup rapat, semakin sulit rasanya bagi komunitas Internasional untuk mengetahui perkembangan di Papua akhir-akhir ini.

 Masih ada Harapan

Terlepas dari minimnya insentif bagi pemerintah untuk menginisiasi jalan dialog bagi persoalan di Papua, konsistensi masyarakat sipil untuk memperjuangkan dialog harus tetap dikawal. Jalur parlemen memiliki potensi besar untuk digunakan dalam menekan pemerintah agar lebih serius menangani persoalan Papua. Sebagian besar kalangan masyarakat sipil saat ini bahkan telah siap untuk memberikan tawaran format dialog yang komprehensif kepada pemerintah apabila suatu saat peluang terbuka lebar untuk berdialog. Dan terakhir, perlu digarisbawahi bahwa memetakan aktor-aktor yang berpotensi untuk diikutsertakan dalam proses dialog akan menjadi tahapan yang paling sulit dalam memulai proses dialog. Ini harus diantisipasi sedini mungkin karena mengabaikan aktor konflik yang memiliki posisi “veto” dalam proses damai di Papua akan berdampak luas terhadap kesinambungan proses dialog.***

[1] T. David Mason and Patrick J. Fett, “How Civil Wars End: A Rational Choice Approach”, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 40, No. 4, (Dec., 1996), hlm. 549-551.

[2] Dieqy Hasbi Widhana, “Perayaan Kebebasan Pers di Jakarta, Gelap di Papua”, Tirto.id diakses pada 15 Juni 2017 https://tirto.id/perayaan-kebebasan-pers-di-jakarta-gelap-di-papua-cn6W

[3] Kristian Erdianto, “Setara Institute: Tahun Lalu, 2.214 Warga Papua Alami Pelanggaran HAM”, Kompas, diakses pada 15 Juni 2017 http://nasional.kompas.com/read/2017/02/20/22213971/setara.institute.tahun.lalu.2.214.warga.papua.alami.pelanggaran.ham

[4] Lihat, I. William Zartman, “The unfinished agenda: Negotiating internal conflict” In Stop the killing: How civil

wars end, edited by R. Licklider, 20-34 (New York: New York University Press, 1993);

[5] I. William Zartman. “The Timing of Peace Initiatives: Hurting Stalemates and Ripe Moments” in The Global Review of Ethnopolitics, Vol.1, No.1 (September 2001), 8.

 

*Penulis Adalah anggota FADP dan Staf Pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Bakrie

Bagikan :

Politik Rekognisi: Nalar Reintegrasi Papua

Oleh : Halili*

Atas dasar perspektif kepentingan politik Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa, kepentingan terbesar dari proses dekolonisasi Papua pada 1963 adalah integrasi Indonesia sebagai sebuah nasion. Hal itu tergambar secara paripurna dalam sikap dan statemen politik Bung Karno, pendiri bangsa dan presiden pertama RI, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidaklah lengkap tanpa Papua. Papua dalam ideal para pendiri negara merupakan kepingan puzzle terakhir dari kemerdekaan Indonesia.

Dalam sebuah pidato yang beliau sampaikan ketika mendapat undangan untuk berkunjung ke Amerika Serikat, beliau menegaskan bahwa: “Garam kemerdekaan belum lagi sempurna rasanya bagi kami sebelum Indonesia Kemerdekaan Indonesia menurutnya belum sempurna jika Indonesia belum kembali ke pangkuan Republik.

Oleh karena itu, dekolonisasi Papua dari tangan penjajah Belanda tidak bisa ditawar-tawar. Berbagai langkah dan saluran diplomasi ditempuh oleh Bung Karno dan Indonesia untuk memberikan jalan terbaik baik kembalinya Papua ke dalam pangkuan negara Indonesia. Bahkan, ketika jalur diplomasi dinilai tidak memberikan harapan bagi cita integrasi Papua ke dalam rahim Republik, Bung Karno tidak gentar untuk mengambil langkah politik keras dan tegas seperti layaknya negara yang sudah mapan secara sosial politik dan ekonomi. Tidak ada gentar dan keraguan untuk mengambil sikap memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda (Howard Palfrey Jones, 1971: 268).

Tidak hanya pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda, puncaknya Bung Karno mengeluarkan perintah operasi perlawanan terhadap penjajah Belanda melalui operasi yang dikenal sebagai Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat). Keseriusan Presiden Sukarno merebut Papua dari Belanda melalui Operasi Trikora ditegaskan dengan pembentukan Komando Mandala secara langsung oleh dirinya melalui Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/ Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat No.1/1962 pada tanggal 2 Januari 1962. Akhirnya, suatu negosiasi yang diadakan pada tahun 1962 yakni New York Agreement (persetujuan New York) mengharuskan Belanda melepaskan Papua untuk diintegrasikan dengan Indonesia. Keputusan itu makin dikuatkan oleh pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Sayangnya, cita-cita kemerdekaan Indonesia bahwa setiap bangsa harus dibebaskan dari segala bentuk penjajahan dinilai oleh banyak kalangan justru terus dirasakan sebaliknya oleh rakyat Papua pasca dekolonisasi 1963 yang historikal itu.

Diplomasi Infrastruktur: Afirmasi Salah Kaprah

Ketika Orde Baru berkuasa di tahun 1966 hingga 1998, selain penerapan kebijakan keamanan dan Daerah Operasi Militer (DOM) untuk melenyapkan kelompok-kelompok yang dilabeli separatis, Pemerintah Orde Baru juga menerapkan kebijakan untuk membuka ruang investasi dalam negeri dan asing ke Papua.

Pembangunan di Papua secara berturut-turut lebih memfokuskan pada agenda pembangunan infrastruktur transportasi, eksploitasi sumber daya alam, program swasembada beras, dan transmigran dari luar Papua. Strategi Pembangunan tersebut lebih ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Papua agar mendukung perekonomian Indonesia. Menurut Widjojo (ed) (2005: 147), pihak yang paling diuntungkan kepentingan ekonominya adalah elit politik/birokrat, pengusaha lokal nasional dan internasional, aparat keamanan (TNI/Polri) serta masyarakat pendatang yang ada di Papua, bukan manusia Papua sendiri. Pembangunan di Papua pada Era Orde Baru hanya menyisakan paradoks karena kemelimpahan sumber daya alam Papua justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakatnya yang masih tertinggal dan miskin. (Elisabeth, 2012: 19-20).

Otsus Papua yang tertuang dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus seharusnya menjadi “jalan tengah” bagi penyelesaian konflik Papua. Otsus Papua sebenarnya kebijakan yang lebih akomodatif dan cenderung menghindari pendekatan represif seperti sebelumnya. Pendekatan dialog yang digagas Prseiden B. J Habibie yang kemudian dilanjutkan K. H. Abdurachman Wahid dengan perwakilan rakyat Papua merupakan cikal bakal kelahiran Otsus Papua yang kemudian disahkan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri pada tahun 2001.

Berbagai kesalahkaprahan diplomasi infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani konflik Papua sejak Era Orde Baru hingga Otsus Papua seharusnya tidak diulangi. Pengutamaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Papua yang nyata-nyata gagal mengeluarkan Papua dari pusaran konflik berkepanjangan seharusnya tidak lagi dijadikan fokus utama. Sayangnya, Pemerintahan Jokowi-JK melanjutkan diplomasi infrastruktur, dengan tetap melanjutkan dan membiarkan terjadinya pelanggaran hak dasar manusia Papua secara sipil dan politik.

Rekognisi: Menjunjung Martabat Manusia Papua

Jauh melampaui diplomasi infrastruktur, Jakarta mestinya memastikan bahwa manusia Papua mendapatkan human dignity mereka melalui politik pengakuan (rekognisi). Politik rekognisi bermakna pengakuan kepada minoritas dan tidak diuntungkan (Suharno, 2011: 24-26). Sebagai minoritas dalam relasi kuasa dengan Jakarta, manusia Papua harus mendapatkan pengakuan akan eksistensi mereka sebagai manusia, anggota masyarakat, dan warga negara dan seluruh hak yang melekat pada dan menjamin eksistensi tersebut.

Penerapan politik rekognisi dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebersamaan di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan agama. Sebaliknya, kesalahan atas pengakuan akan menyebabkan adanya kesenjangan yang berakibat hadirnya luka yang mendalam hingga membebani korbannya dengan tekanan batin yang menyiksa. Maka benar bila ketiadaan pengakuan berarti penindasan (misrecognition is an oppression).

Gagasan rekognisi kerap disebut sebagai affirmative action policy yang tujuannya memberi peluang dan keistimewaan pada kelompok minoritas tertentu yang tidak diuntungkan secara sosio-politis dan historis agar kelompok minoritas tersebut dapat menguasai akses sumber daya dan memiliki kemampuan serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses sosial di berbagai bidang. Merujuk pada Widjojo (2009: 51-52), rekognisi akan lebih mewujudkan dua strategi pencapaian tujuan yakni, pertama, menghapuskan kesenjangan dan menyeimbangkan keterwakilan; kedua, menciptakan suatu komunitas yang menjunjung tinggi keragaman dan perbedaan-perbedaan. Politik rekognisi mengandaikan bahwa manusia Papua adalah manusia bermartabat dengan segala keaslian identitas sebagai Papua serta seluruh atribut hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia dan warga dari sebuah entitas beradab bernama negara.

Politik rekognisi tersebut harus dioperasionalkan dalam bentuk pemberdayaan manusia Papua sebagai satu paket kebijakan dan agenda politik afirmatif yang saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan reintegrasi Papua dalam iklim kemerdekaan yang hakiki. Seluruh kebijakan negara dalam kerangka politik rekognisi harus memastikan manusia Papua memiliki kesadaran sebagai subyek hak dan kemampuan sebagai subyek pembangunan.

Tanpa kehendak politik untuk mengakui manusia Papua sebagai subyek merdeka sebagai makhluk Tuhan  dan warga negara, Pemerintah akan cenderung membiarkan rakyat Papua menjadi obyek stigmatisasi, oppresi, eksklusi, alienasi dan berbagai kejahatan serius hak asasi manusia, sambil terus berhalusinasi bahwa pembangunan infrastruktur akan mengurangi tensi politik distegrasi disana. Jika situasi itu berlangsung secara simultan, maka pelan tapi pasti kita akan menyaksikan tiga tragedi sekaligus: kejahatan serius HAM, pengkhianatan atas cita kemerdekaan para pendiri negara, dan disintegrasi permanen Papua.[]

 

*Penulis adalah Pengajar Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta dan Peneliti di Setara Institute

Bagikan :

Bagi Papua, Roti, Anggur, dan Jembatan Bukan Penawar Duka

Oleh : Irine Hiraswari Gayatri, M.A.*

Membicarakan Papua berarti mendiskusikan kontestasi hegemoni makna sebagai dilema sebuah bangsa yang sejarahnya panjang. Setelah seolah-olah bergerak maju di mana “dialog” sebagai kata kunci yang diusulkan oleh Tim Kajian Papua LIPI diterima secara luas  dalam perbincangan-perbincangan di Jakarta, Papua maupun kota-kota lain, bahkan diterima oleh pemerintahan SBY dengan kata lain “komunikasi konstruktif”, belakangan ide ini tampaknya berhenti di tengah jalan.

Mengapa demikian?

Bukanlah hal yang aneh bahwa sejarah terkait dengan Papua ini bukan hanya satu versi yang selama ini diadopsi, dibaca dan disebarluaskan dalam kurikulum sejarah resmi nasional.

Demikian pula narasi mengenai suatu perlawanan bersenjata, di Papua. Perlawanan bersenjata ini seringkali dalam diksi analisis internasional mendapat ruang terhormat karena melambangkan muatan substansinya: disebut sebagai gerakan kemerdekaan, gerakan untuk menentukan nasib sendiri. Namun di tangan media nasional hingga kini, hanya dinarasikan sebagai pemberontak atau separatis.

Lama kelamaan, seiring dengan demokratisasi, orang Indonesia semakin kritis dan tahu bahwa yang berlangsung di Papua Tanah Damai itu lebih dalam dari sekedar– mengutip Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombespol, Sulistiyo Pudjo Hartano, setelah tragedi penembakan di Timika bulan Januari 2014– gerakan “kelompok kriminal bersenjata” yang layak ditumpas.

Maka di tengah kembalinya hegemoni penunggalan narasi mengenai Papua menjadi “penumpasan kelompok kriminal bersenjata” dan “pembangunan” saat ini, apakah masih mungkin ada ruang narasi mengenai Papua yang tidak meminggirkan mereka  dari keberdayaan?

Dari hasil riset tim LIPI pada awal 2009 yang berjudul Papua “Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, Securing the Future”. Buku itu  mengetengahkan pembahasan menyeluruh tentang Papua. Menurut salah satu penggagasnya, Adriana Elisabeth, “belum ada lagi kajian komprehensif mengenai Papua, namun substansi Papua Road Map (PRM) relatif menjadi bahan perbincangan bahkan perdebatan di berbagai kalangan”.

PRM memuat dengan gamblang apa-apa saja yang dialami dan menjadikan persepsi di Papua berkembang sedemikian buruk mengenai Indonesia. Dalam PRM dipetakan empat akar masalah yang menjadi sumber konflik di Papua antara lain marjinalisasi dan efek diskriminasi, pembangunan Papua yang tidak optimal, kekerasan politik negara yang menjurus pada pelanggaan hak asasi manusia (HAM) Papua, dan sejarah integrasi Papua.

Dalam PRM juga telah dibahas mengenai solusi untuk Papua yang mencakup program pemberdayaan dan pengakuan atas eksistensi orang asli Papua (OAP), paradigma baru pembangunan Papua, pengadilan HAM dan rekonsiliasi, dan dialog damai.

Dialog dilakukan antara pemerintah pusat dan warga Papua termasuk  juga kelompok-kelompok perempuan, bukan hanya dengan kelompok bersenjata, untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang menghambat relasi di antara dua pihak ini. Asumsinya adalah, menurut Muridan S. Widjojo, (alm.) “dialog tidak membunuh siapapun. Dialog dilakukan di berbagai kebudayaan yang beradab. Usulan dialog itu, yang kemudian berkembang di tangan Jaringan Damai papua mempunyai tradisi “Para-para Adat” dan ”Bakar Batu”. Jaringan Damai Papua yang dimotori oleh Pater Neles Tebay dan Tim kajian Papua LIPI (2011) membahas lebih dalam usulan dialog lewat berbagai forum di distrik-distrik dengan partisipasi luas warga, laki-laki dan perempuan Papua dari pegunungan hingga pantai.

Demikian juga usulan dialog termuat dalam laporan “Stop Sudah!” berisikan sejumlah rekomendasi langkah strategis penanganan dan pencegahan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua yang dirilis April 2010. Untuk itu, menarik diikuti bahwa dari sudut pandang Komnas Perempuan dan TIKI (Jaringan HAM perempuan Papua) masih ada satu metode lain yang layak dicoba yang menekankan pada proses persiapan keterlibatan setara, penuh dan efektif perempuan Papua ke dalam semua tingkat pengambilan keputusan. Ini hal yang penting jika perempuan ingin berpartisipasi penuh dalam dialog damai. Patut diapresiasi dan layak dijadikan sebagai referensi pemerintah untuk diadopsi dalam kebijakan, termasuk kebijakan untuk melakukan dialog, ketika Komnas Perempuan dan TIKI pada tahun 2012 melakukan Pendokumentasian anyam Noken Kehidupan (ANK) yang berisikan pengalaman dan pendapat perempuan Papua tentang keadilan, perdamaian dan keamanan di sana.

Sedangkan pada level praksis, apakah ada preseden tentang dialog di ranah politik nasional? Ya, ketika masa Presiden Habibie sebenarnya telah dipraktikkan melalui mekanisme  “Dialog Tim 100”.

Berangkat dari referensi di atas, terbukti  dialog memang mendapat tempat yang konkrit baik dalam diskursus maupun praktik politik di negeri ini. Hal ini diketengahkan lagi dalam policy brief tentang Dialog Nasional Membangun Papua Damai yang diluncurkan pada April tahun 2016 oleh tim Kajian Papua LIPI di Jakarta.

Maka ketika dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK ini masih terjadi berbagai penangkapan dan penembakan terhadap “Kelompok Kriminal Bersenjata”, juga pemberangusan kebebasan berekspresi mahasiswa Papua di berbagai tempat, hingga yang terakhir yaitu ketika pemerintah mengangkat Ka Bais dengan latar belakang pejabat militer yang dinyatakan bertanggung jawab atas wafatnya Theys Hiyo Eluay, maka perlu dilihat lagi prioritas pendekatan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk menangani persoalan-persoalan di Papua.

Narasi ala Jakarta yang menghegemoni pola-pola respons pemerintah dan aparat terhadap apapun yang berlangsung di, atau terkait dengan isu Papua makin gencar.  Ini diikuti dengan bagaimana media mengolah berita terkait Papua.

Blackout di kalangan media nasional dalam pemberitaan tentang Papua adalah masalah tersendiri (Diskusi Gema Demokrasi, Agustus 2016). Dimulai dengan tidak adanya pembahasan kritis di media tentang pembukaan Kodam baru di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.  Lalu, dengan media black out ini maka penyebutan OPM menjadi “Kelompok Kriminal Bersenjata” (KKB) makin cenderung mengeklusi para pihak dari potensi dialog sebab terjadi kriminalisasi para pihak.  Sebagai contoh, penyebutan oleh mayoritas media massa nasional terhadap Lekagak Telenggen sebagai “KKB” yang dituduh menembak “guru bantu SD” dengan hanya satu nara sumber yaitu Kapolda Papua pada insiden 12 September 2016 adalah bukti penguasaan narasi sepihak tentang konflik.

Masalah tertutupnya akses ke Papua untuk jurnalis internasional pun saat ini mendapatkan sorotan luas. Semestinya jika penanganan mengenai isu-isu di Papua dilakukan secara terkoordinir, mengedepankan aspek dialogis, tidak militeristik dan tepat sasaran, tidak perlu ada lagi yang disembunyikan dari dunia luar pada Papua. Media massa termasuk yang internasional justru dapat membantu Indonesia menyatakan pada dunia  bentuk-bentuk kemajuan yang telah terjadi di Papua.

Di sisi lain saat ini tak dapat dielakkan, karena kombinasi dari kelemahan diplomasi RI dan pendekatan dalam kebijakan dalam negeri mengenai Papua maka internasionalisasi masalah Papua di medium politik regional semakin menguat.

Hal ini diperlihatkan oleh ULMWP di arena MSG (Melanesia Sparehad Group) sebagai tantangan bagi ke-ter-koordinasi-an kebijakan dalam negeri dan politik luar negeri tentang Papua.

Demikian pula, gestur apa yang ingin disampaikan pemerintah jika terdapat fakta tak terbantahkan tentang buruknya situasi penjara di mana ada banyak para tapol Papua?  http://www.papuansbehindbars.org/

Kesimpulan sementara adalah, kembalinya OPM pada NKRI bukanlah jaminan bahwa penanganan keamanan di Papua telah mencerminkan perbaikan kondisi. Bahkan wajar jika hingga kini masih ada keraguan pada upaya pemerintah lewat peresmian pasar mama-mama Papua, karena kekerasan belum berhenti. Apakah pasar mama-mama– mempunyai peran besar dalam perekonomian Papua dan politik sehari-hari– yang diresmikan beberapa waktu yang lalu adalah jawaban maksimal pada empat akar masalah yang dihadapi  Papua?

Apakah proyek produksi lumbung beras terbesar di Papua dan pembangunan jalan Trans Papua,  merupakan jawaban bagi pertanyaan tentang rekognisi sejarah, yang dibayangkan dapat menjadi pintu masuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan sebagaimana pernah dialami dan dirasakan para perempuan Papua?

Dalam sesi diskusi dengan Komisi 1 DPR RI pada 2013, Tim Kajian Papua LIPI telah memberikan masukan pada pemerintah yaitu penghentian kekerasan segera, penataan intelijen dan penataan aparat keamanan di Papua, untuk membangun Papua sebagai tanah damai.

Apakah hal-hal di atas telah secara intensif terus menerus dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres-JK? Roti dan anggur enak  disantap di baik di Papua maupun di seluruh wilayah Nusantara, tapi tidak demikian hal nya jika orang Papua selalu dalam sorotan kecurigaan, apalagi berada di bawah todongan senjata.*****

 

*Penulis adalah Peneliti Puslit Politik LIPI

Bagikan :

Konsistensi Otonomi Khusus Papua?

Oleh : Amiruddin*

DALAM 2016/2017 ini, sudah dua kali isu Papua menjadi buah pembicaraan dalam forum PBB di Jenewa dan New York. Peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius oleh DPR-RI dan pemerintah.

Pertama yang berbicara di forum resmi PBB itu adalah perwakilan resmi dari negara-negara pulau di Pasifik dengan kesamaan kultural dengan Papua. Kedua, tujuh negara Pasifik itu adalah anggota penuh PBB dengan hak yang sama seperti anggota PBB mana pun dalam berpartisipasi di semua forum PBB. Ketiga, topik yang dibicarakan adalah topik yang sangat menarik perhatian publik internasional, yaitu masalah pelanggaran HAM serius dan proses dekolonisasi Papua.

Sementara di Papua juga terjadi peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa seperti ditembaknya guru, pengemudi ojek, dan anggota TNI di Puncak Jaya oleh kelompok perlawanan bersenjata. Di Lany Jaya, pilkada berujung kerusuhan massal yang memakan empat korban jiwa dan ratusan orang luka-luka karena panah dan parang. Hal itu seakan mengulang peristiwa pilkada di Kabupaten Puncak pada 2011, yang menelan 50 orang korban jiwa, ratusan luka-luka, dan puluhan rumah hangus.

Fenomena kekerasan bersenjata dan konflik politik yang memakan korban jiwa itu merupakan puncak gunung es dari permasalahan Papua yang tak kunjung tuntas. Jika ditilik data kekerasan bersenjata pada 2013/2014 saja telah terjadi 51 kali aksi penembakan dengan korban jiwa 46 jiwa, yang terdiri atas orang sipil, tentara, polisi, serta puluhan lainnya luka-luka.

UU Otsus Mangkrak  
Setelah 15 tahun UU Otorita Khusus (Otsus) seperti mangkrak karena isinya tidak konsisten dijalankan. Paling tidak ada empat instrumen dalam UU Otsus Papua yang bisa menjadi sarana untuk menuntaskan permasalahan Papua jika dijalankan secara konsisten.

Pertama adalah pendirian partai lokal (parlok) di Papua. Jika parlok ini difasilitasi pemerintah pembentukannya sejak awal, kelompok-kelompok perlawanan politik dan kelompok bersenjata mungkin akan mentransformasikan diri mereka ke dalam ruang demokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik mereka. Karena pembentukan parlok dihalangi, maka saluran politik tersumbat.

Kedua, pembentukan Pengadilan HAM. Pemerintah pernah punya kesempatan emas untuk mendirikan Pengadilan HAM untuk Papua pada 2003/2004 seusai Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dari Komnas HAM menuntaskan penyelidikan pelanggaran HAM berat di Wamena dan Wasior.

Kesempatan emas itu sirna begitu saja karena Jaksa Agung enggan menyidiknya. Akibatnya, kasus pelanggaran HAM berat di Wamena dan Wasior terkatung-katung dan membebani pemerintah sampai kini. Begitu pula dengan puluhan peristiwa pelanggaran HAM lain, yang belum sempat diperhatikan Komnas HAM.

Ketiga, pembentukan KKR Papua sama sekali tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, KKR ini bisa menjadi kanalisasi bagi luapan perasaan diperlakukan tidak adil pada masa lalu. Melalui KKR, para korban dan peyintas bisa merasakan suara mereka didengar dan kondisi mereka dipulihkan. Ada kesempatan ketika UU tentang KKR disahkan pada 2004.

Sayangnya, UU KKR dibatalkan oleh MK pada 2005. Sejak itu untuk KKR pintu tertutup rapat. Singkatnya, karena inkonsisten dalam penanganan pelanggaran HAM, masalah HAM itu kini menjadi amunisi bagi kelompok perlawanan Papua di fora internasional.

Keempat, pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai pilar pembaharuan budaya politik di Papua. MRP adalah semacam ruang partisipasi politik yang diperluas. Dengan konsep dasar, semua komponen masyarakat Papua bisa berpartisipasi melalui jalur kultural. Karena itu, MRP berisikan tokoh agama, adat dan perempuan. MRP baru dibentuk pada 2004.

Namun, dalam menjalankan kewenangannya banyak mendapat kendala, apalagi setelah MRP dianggap beraroma separatis. Bahkan, ada anggota MRP untuk periode 2011-2014, yaitu Agus Alua dan Hanna Hikoyabi tidak dilantik karena dianggap proseparatis. Kemudian MRP juga dipecah menjadi dua, yaitu di Manokwari dan Jayapura. Bahkan, untuk keanggotaan baru MRP telah tertunda setahun. Kini MRP sudah tidak signifikan dan lumpuh.

Satu-satunya instrumen UU Otsus yang jalan adalah instrumen ekonomi, yaitu dana Otsus yang setara 2% DAU Nasional, yang jumlahnya rata-rata Rp4 triliun per tahun untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta dana tambahan infrastruktur sekitar Rp1 triliun per tahun. Jika dihitung rata-rata, Dana Otsus yang sudah masuk ke Papua Rp60 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp15 triliun, jadi total keseluruhan Rp75 triliun. Jika saat ini sekolah-sekolah masih banyak tanpa guru dan buku, puskesmas tanpa dokter dan obat serta tingkat kemiskinan masih tinggi, ke mana saja dana Otsus sebesar itu?

Data BPS Papua pada 2016 menunjukkan persentase kemiskinan masih tinggi, yaitu Papua 28,54% dan Papua Barat 25,43% yang terkonsentrasi di pedesaan dan tertinggi di Indonesia. Sementara kekurangan dokter di Papua Barat 77,3% (111 puskemas) dan Papua 55,9% (219 puskesmas). Kekurangan bidan di Papua Barat 71,6% (102 puskesmas) dan Papua 70,8% (277 puskesmas). Itu menunjukkan bahwa Dana Otsus yang begitu besar belum mampu memperbaiki secara signifikan pelayanan publik dalam bidang kesehatan dan pengurangan jumlah penduduk miskin Papua.

Hak Interpelasi DPR 

Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa elite-elite penggerak perlawanan politik Papua yang dikenal sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah berkelindan kuat dengan elite-elite politik negara-negara di Pasifik, terutama di Vanuatu, Marshal Island, Tongga, Tuvalu, Nauru dan Solomon Island. Mereka berhimpun dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Melihat beberapa fenomena di atas, dapat dikatakan Papua kini berada dalam situasi genting. Diperlukan langkah terobosan agar situasi genting tidak terus berkembang. Langkah terobosan itu perlu diambil oleh DPR-RI, yaitu menggunakan hak interpelasi untuk bertanya kepada pemerintah mengapa UU Otsus Papua mangkrak dan instrumen pendukungnya tidak dijalankan setelah 15 tahun UU Otsus itu diimplementasikan.

Jika dilihat secara seksama, UU Otsus Papua adalah UU yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Papua sekaligus bagi eksistensi negara Indonesia di Papua. Selain itu, juga berdampak luas bagi keadaan situasi kemanusiaan dan HAM di Papua.

Karena itu, sudah saatnya DPR mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk Papua sekarang, mengingat; pertama  isu Papua telah menjadi isu internasional yang tidak bisa dibendung lagi. Paling tidak DPR perlu bertanya mengapa isu Papua yang tadinya hanya isu LSM-LSM kini bisa menjadi isu resmi negara-negara di Pasifik.

Kedua, mempertanyakan mengapa instrumen pokok UU Otsus tidak dijalankan sehingga berimplikasi pada persoalan HAM dan kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia, dan kini telah memojokkan Indonesia di forum-forum internasional. Ketiga, mempertanyakan mengapa Dana Otsus yang demikian besar belum mampu memperbaiki pelayanan publik di bidang kesehatan dan memperkecil persentase kemiskinan di Papua.

Jika DPR tidak melakukan koreksi bersama pemerintah dalam forum interpelasi sekarang, ke depan pemerintah akan kesulitan dalam menghadapi kampanye internasional mengenai permasalahan HAM dan kemanusiaan di Papua. Kesulitan itu pertama, karena negara-negara di Pasifik akan terus memiliki keyakinan kuat bahwa Pemerintah RI memang tidak memiliki niat baik mengoreksi keadaan di Papua.

Kedua, Pemerintah RI tidak memiliki lagi instrumen hukum yang legitimasi untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Papua. Ketiga, gabungan dari kedua hal itu akan membuat kepercayaan (trust) masyarakat Papua akan terus tergerus.

Agar situasi tidak terus memburuk, maka langkah interpelasi itu mendesak untuk diambil DPR-RI. Bukankah selama ini DPR-RI memiliki Tim Khusus Pemantau Otonomi Khusus Papua? Sudah saatnya kerja Tim Pemantau itu diseriusi menjadi penggunaan hak interpelasi. Mungkin dari hasil interpelasi itu bisa dimulai dialog untuk merumuskan komitmen-komitmen baru dengan segenap komponen masyarakat Papua. Semoga.

 

*Ketua Papua Resource Center, Mantan Anggota KPP-HAM Wamena dan Wasior

Dimuat di Koran Sindo Sumber : Sindonews.com

Bagikan :

Konflik Papua, Pendekatan Keamanan dan Dialog

Oleh: Aisah Putri Budiatri dan Diandra Mengko*

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sesungguhnya telah menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk merubah paradigma penyelesaikan konflik di dalam negeri, tak terkecuali konflik Papua. Banyak pihak yang berharap agar pemerintah segera meninggalkan pendekatan keamanan dan mulai menyelesaikan konflik Papua secara damai. Pada awalnya, harapan ini bagai gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah yang menghapuskan DOM (Daerah Operasi Militer) serta menempatkan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua (sebagai implikasi pemisahan fungsi TNI-Polri). Lebih jauh, pemerintah juga mulai menjajaki pendekatan kesejahteraan dengan menerapkan UU Otonomi Khusus pada tahun 2001 dan memberikan dana otonomi khusus untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi Papua hingga saat ini.

Meski terdapat perubahan kebijakan, namun warisan narasi “NKRI Harga Mati vs Tuntutan Papua Merdeka” nampaknya masih terus dipertahankan untuk menjustifikasi pendekatan keamanan terhadap konflik di Papua. Implikasinya, berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM masih terus terjadi, seperti yang dapat kita lihat pada kasus pembunuhan Theys Eluay pada 2001, tindak kekerasan TNI terhadap warga sipil di Puncak Jaya yang videonya sempat diunggah pada 2010, serta penganiayaan terhadap Edison Matuan oleh aparat kepolisian di awal tahun 2017 ini. Lebih jauh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 2016 lalu juga mencatatkan bahwa sejak April-September saja sudah ada 2.282 orang ditangkap saat melakukan aksi damai. Selain itu, penangkapan juga sering kali menimpa warga sipil yang mengibarkan bendera ‘Bintang Kejora’. Padahal, bagi kebanyakan Orang Papua, Bintang Kejora adalah lambang kultural yang memiliki akar sejarah panjang dalam budaya Papua, bukan lambang politik. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat pernyataan Gus Dur pada saat menjabat sebagai Presiden bahwa aparat keamanan perlu melihat bendera Bintang Kejora sebagai simbol kultural. Berbagai kasus tersebut sesungguhnya mengindikasikan bahwa pemerintah masih memandang segala sesuatu yang dilakukan Orang Papua sebagai ancaman terhadap keutuhan NKRI, atau lebih spesifik sebagai ancaman keamanan nasional yang, sayangnya, dipandang tepat untuk dihadapi dengan pendekatan keamanan.

“NKRI harga mati” memang dapat dipahami sebagai suatu jargon untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Tetapi hal ini tidak berarti dapat menjustifikasi penempatan warga negara sebagai ancaman keamanan nasional. Penting untuk dipahami bahwa dewasa ini, konsep keamanan telah mengalami perluasan makna. Keamanan tidak lagi dapat dipandang sebagai keamanan negara saja, melainkan perlu juga mempertimbangkan tujuan akhirnya (the ultimate goal), yaitu perlindungan terhadap warga negara. Keamanan menjadi bermakna ketika warga negara mendapat keuntungan langsung dari kebijakan keamanan nasional (benefactor security). Sehingga bagaimana mungkin suatu pendekatan keamanan dinyatakan baik, apabila pihak yang seharusnya menerima keuntungan dari kebijakan keamanan justru menjadi ancaman itu sendiri?

Sudah saatnya bagi pemerintah untuk memaknai “NKRI Harga Mati” secara luas terhadap persoalan konflik Papua. Apabila “NKRI Harga Mati” diartikan sebagai cara apapun yang dilakukan untuk mempertahankan keutuhan, maka seharusnya hal ini juga memungkinkan dilakukannya pendekatan-pendekatan lain, tanpa harus menempatkan warga negaranya sendiri sebagai ancaman. Kiranya pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini sudah cukup memberikan gambaran bahwa hal ini tidak memiliki korelasi positif dengan hilangnya aspirasi untuk merdeka. Bahkan yang muncul adalah nuansa ketidakpercayaan (distrust) dari masyarakat di Papua yang kian mengental setiap kali terjadi kekerasan.

Alternatif Pendekatan Lain

Kenyataan yang perlu dipahami saat ini adalah kondisi masyarakat Papua yang masih terus dihantui oleh ketidaksejahteraan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang tidak merata, terabaikannya hak dasar sosial-budaya Orang Asli Papua (OAP), terpeliharanya stigma dan diskriminasi OAP, dan tidak terselesaikannya konflik. Dalam konteks itu, cukup jelas bahwa pendekatan kesejahteraan saja –tanpa merubah pendekatan keamanan, tidak akan mampu menyelesaikan persoalan distrust yang terjadi antara pemerintah dengan OAP, maupun sebaliknya.

Kepercayaan adalah suatu modal dasar dari upaya resolusi konflik yang perlu diupayakan, dan tidak akan datang dengan cuma-cuma. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah perlu membuka diri untuk mempertimbangkan pendekatan-pendekatan lain untuk melengkapi upaya percepatan pembangunan yang sudah dilakukan di Papua. Pendekatan dialogis dapat menjadi pilihan bagi pemerintah dan Papua untuk menyelesaikan kebuntuan kepercayaan diantara keduanya. Melalui dialog diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat membangun ulang komunikasi keduanya, sekaligus memupuk rasa saling percaya. Dialog akan memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat di Papua untuk mencari solusi bersama, dan karenanya hasil dialog akan mendapatkan legitimasi yang kuat untuk diterapkan dalam penyelesaian konflik.

Dialog bukanlah hal yang tak mungkin diterapkan untuk Papua. Pemerintah, sejak SBY hingga Jokowi, telah membuka peluang penyelesaian konflik melalui dialog. Dialog juga bukan hal baru bagi Indonesia. Beberapa konflik di dalam negeri, termasuk Aceh dan Poso, dapat diselesaikan melalui dialog. Pada taraf internasional pun, Indonesia juga mendorong proses dialog damai di Italia, Serbia dan Filipina Selatan. Hal yang dibutuhkan saat ini hanya lah komitmen serius dari pemerintah untuk menjalankan dialog Papua.

Dialog dapat membuka jalan untuk membangun kepercayaan Orang Papua terhadap pemerintah, dan begitu pula sebaliknya. Dialog menjadi langkah resolusi konflik untuk Papua yang dilakukan secara damai, tanpa perlu mengangkat senjata. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Alm) Muridan –Peneliti LIPI yang telah belasan tahun melakukan penelitian tentang Papua, “Dialog tidak akan membunuh siapapun, jika gagal, maka kita dapat memulai dialog kembali”. *

 

*Aisah dan Diandra adalah Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI.

Bagikan :

Kebebasan Berekespresi di Papua

Oleh : Asfinawati*

Apa pendapat kita bila mendengar puluhan orang bahkan ratusan ditangkap karena melakukan  aksi unjuk rasa damai, semata-mata karena melakukan aksi? Mari kita lebih nyatakan lagi ilustrasi tersebut. Misal ratusan perempuan ditangkap saat melakukan aksi unjuk rasa pada hari buruh 1 Mei. Atau puluhan buruh migran ditangkap saat melakukan aksi unjuk rasa solidaritas kepada kaum tani di depan istana. Tentu penangkapan-penangkapan ini akan dengan mudah kita katakan tidak beralasan.

Bagaimana jika kata perempuan dan buruh migran kita ganti dengan mahasiswa Papua? Mungkin sebagian dari kita mulai ragu dan mengajukan pertanyaan. Apa isu yang dibawa oleh mereka? Apakah tentang kemerdekaan? Pertanyaan-pertanyaan ini persis yang dijadikan alasan aparat untuk menangkap mereka, karena jika aksi damai ini dilakukan di luar isu Papua maka praktek penangkapan semasif ini tidak ditemukan.

Misalnya penangkapan terhadap 1.724 peserta aksi unjuk rasa secara damai dalam rangka mendukung United Liberation Movement for West Papua menjadi sebagai anggota penuh dari MSG (The Melanesian Spearhead Group), organisasi antar-pemerintah sub-regional Pasifik.[1] Berikut data penangkapan tersebut[2]

No. Tanggal ditangkap Daerah Alasan Jumlah orang ditangkap
1. 29 April – 1 Mei ·         Jayapura,

·         Wamena,

·         Merauke

membagikan selebaran mengajak orang untuk bergabung dalam unjuk rasa 50
2. 2 Mei Semarang

 

Unjuk rasa damai 45
3. 2 Mei Makassar Unjuk rasa damai 42
4. 2 Mei Sorong dan Fakfak Unjuk rasa damai 67
5. 2 Mei Merauke & Wamena

 

130
6. 2 Mei Jayapura Unjuk rasa damai 1.450

 

Mari kita uji apakah alasan penangkapan mereka memiliki alasan yang sah menurut kerangka hukum. Indonesia telah menjadikan Kovenan Hak Sipil dan Politik menjadi hukum Indonesia melalui UU 12/2005. pasal 19 (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik mengatur

“Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Benar jika kebebasan berekspresi memiliki batasan yaitu pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan “hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

  1. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
  2. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Artinya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi termasuk aksi Papua hanya dapat dilakukan apabila telah ada hukum yang mengaturnya. Selain itu hanya dapat dilakukan apabila “diperlukan”. UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum hanya memuat sanksi dibubarkan apabila melanggar aturan dalam penyampaian pendapat di muka umum.[3] Sedangkan sanksi proses pidana hanya dijatuhkan pada mereka yang melanggar hukum yang merupakan kejahatan (pelaku tindak pidana pelanggaran tidak bisa diproses pidana)[4].

Tentu pertanyaan kita berikutnya apa yang dimaksud dengan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum? Prinsip Siracusa memberikan pengertian dari masing-masing konsep tersebut yaitu:

  1. “national security”/keamanan nasional.
    Yang dimaksud adalah untuk melindungi keberadaan suatu bangsa atau keutuhan teritorialnya atau kemerdekaan politik melawan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keamanan nasional tidak bisa diberlakukan dalam hal berikut:
  • sebagai alasan untuk memberlakukan pembatasan untuk mencegah ancaman yang bersifat lokal atau relatif terisolasi kepada hukum dan ketertiban.
  • sebagai dalih untuk memberlakukan pembatasan yang kabur atau sewenang-wenang dan hanya bisa diberlakukan ketika terdapat perlindungan yang memadai dan pemulihan efektif untuk pelanggaran.
  • tidak memberlakukan keamanan nasional sebagai pembenaran untuk langkah-langkah yang ditujukan untuk menekan oposisi atau praktik represif kepada masyarakatnya.
  1. “public morals”/moral publik
    harus diartikan sebagai moralitas yang tidak berasal dari 1 kultur pada suatu waktu saja dan pembatasan tersebut dilakukan untuk merawat penghormatan kepada nilai fundamental komunitas. Pembatasan ini harus mengikuti prinsip non diskriminasi.
  1. public health”/kesehatan publik
    harus diartikan ancaman serius kepada kesehatan masyarakat atau individu anggota masyarakat. Langkah-langkah ini harus secara spesifik bertujuan untuk mencegah penyakit atau cedera atau menyediakan perawatan untuk yang sakit dan cedera. Dan hal ini harus sesuai dengan peraturan kesehatan internasional dari WHO.
  1. “public order (ordre public)”/ketertiban publik
    dapat diartikan sebagai gabungan peraturan yang memastikan fungsi masyarakat atau atau serangkaian prinsip mendasar yang menjadi dasar pendirian masyarakat. Menghormati HAM adalah bagian dari ketertiban publik. Ketertiban publik harus diinterpretasikan dalam konteks tujuan HAM tertentu yang terbatas pada dasar pembatasan ini. Selain itu tanggungjawab badan atau aparat negara untuk merawat ketertiban publik harus menjadi subyek untuk mengkontrol pelaksanaan kekuasaan mereka melalui parlemen, pengadilan, atau badan independen yang kompeten lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat jika penangkapanterhadap aksi terkait isu Papua tidak memiliki alasan yang sah. Dengan kata lain negara telah melakukan diskriminasi.

______

[1] Siaran Pers LBH Jakarta 3 Mei 2016.

[2] Diolah dari Amnesty International

[3] Pasal 15 menyatakan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat di bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, pasal 10 dan pasal 11.

[4] Pasal 16 jo. pasal 18 UU 9/1998.

 

*Penulis adalah Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Bagikan :

Penyelesaian Konflik Papua VS Hak Menentukan Nasib Sendiri

Oleh : Hendra Manurung[1]

Pasca Reformasi 1998, situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua belum menunjukkan perbaikan signifikan. Papua, yang terletak di perbatasan kawasan Asia dan Pasifik, terdiri dari dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Wilayah ini terus dilanda kasus pelanggaran HAM serta konflik kemanusiaan yang berkepanjangan. Kondisi kehidupan penduduk asli Papua juga sangat berbeda dibandingkan dengan kondisi kehidupan para pendatang yang berasal dari wilayah lain di Indonesia. Mei 2014, jumlah penangkapan pengunjuk rasa meningkat menjadi ratusan orang, di mana terjadi 470 penangkapan hanya dalam waktu satu bulan. Selain itu, jumlah ancaman, intimidasi, dan aksi yang menghambat kerja wartawan lokal meningkat hampir dua kali lipat, dibandingkan dengan 2013. Aksi demonstrasi juga menurun sebagai akibat kebijakan dan aksi represif aparat penegak hukum terhadap gerakan sosial masyarakat Papua.

Sementara, pemerintah Indonesia juga belum pernah memberikan ijin bagi Utusan Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi mengunjungi Papua. Ditengarai, hal ini berlawanan dengan sikap positif yang pernah diumumkan Indonesia sebelumnya. Agustus 2014, dua wartawan asal Perancis ditangkap dan ditahan selama dua setengah bulan karena dianggap melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Rincian berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terus terjadi selama periode April 2013 hingga Desember 2014, seperti dilaporkan oleh LSM HAM di Papua, nasional, maupun internasional, serta lembaga gereja-gereja di Papua dan Jakarta. Dalam periode ini, tercatat adanya 47 unjuk rasa. Hanya lima yang tidak berakhir dengan penangkapan. Penyiksaan dan penganiayaan sering kali terjadi pada saat unjuk rasa. Laporan ini mengungkap secara terperinci 18 kasus penyiksaan diikuti adanya 22 warga sipil asli Papua, yang terbunuh oleh aparat keamanan. Pada tanggal 8 Desember 2014, aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah sekelompok masyarakat adat Papua yang berunjuk rasa menentang aksi kekerasan aparat kemanan. Setidaknya 4 (empat) siswa tewas ditembak, dan 17 (tujuh belas) lainnya luka-luka. Pelaku penembakan sampai saat ini pun belum diadili.

Aparat kepolisian Papua terus menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah tuduhan pelanggaran, dari kepemilikan senjata tajam sampai kepemilikan amunisi atau bahan peledak. Menurut catatan “Orang Papua di Balik Jeruji”, Undang-Undang tersebut digunakan untuk penahanan dalam 32 kasus politik. Kelompok Kerja PBB atas Penangkapan Sewenang-wenang (UN Working Group on Arbitrary Detention) yang menyampaikan bahwa UU Darurat Indonesia ini merupakan UU Darurat yang paling tua, yang disusun ketika Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaannya (1945)[2]. Sama halnya ketika terjadi kerusuhan di Kalimantan Barat (2000-2002) dan perjuangan kemerdekaan Timor Leste (1999), Undang Undang yang sama diterapkan di Papua.

Hingga saat ini, masyarakat asli Papua masih membawa pisau lipat, terutama jika mereka aktif dalam kegiatan politik, yang pasti akan diancam oleh Undang-Undang ini. Hukuman terberat yang diberikan dalam UU ini adalah hukuman mati. Saat ini, isu hukuman mati mendapat perhatian khusus, karena moratorium hukuman mati masih berupa wacana[3]. UU ini sudah kadaluarsa dan harus dihapuskan. Polisi harus dapat menggunakan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesuai. Hal yang sama diungkapkan oleh Kelompok Kerja PBB untuk Penangkapan Sewenang-wenang selama kunjungan mereka ke Indonesia pada tahun 1999[4].

Gereja-gereja di Papua dan berbagai organisasi HAM lokal mencatat adanya kenaikan jumlah kekerasan horizontal antara masyarakat asli Papua dan pendatang. Polisi juga seringkali membiarkan atau mendukung kekerasan terhadap masyarakat Papua disertai dengan praktik penegakan hukum yang tidak adil. Kasus yang terjadi pada Pasar Yotefa, Abepura, pada tanggal 2 Juli 2014 menunjukkan bahwa polisi bekerja sama dengan sekelompok transmigran dalam menyiksa seorang anggota masyarakat adat Papua. Jumlah penduduk asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat menurun tajam, menjadi sekitar 42% di 2015. Penurunan tersebut terjadi karena peningkatan jumlah transmigran dari daerah lain yang masuk ke Papua dan rendahnya pertumbuhan penduduk asli Papua.

Ditengarai, terjadi pula penurunan layanan kesehatan dan sistem pendidikan di daerah terpencil di dataran tinggi Papua. Berdasarkan 2012[5], angka kematian balita di daerah dataran tinggi di Papua mencapai 11,5 %[6]. Angka tersebut hampir dua kali angka kematian balita di Papua Nugini. Jumlah tersebut tiga kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah rata-rata di Indonesia. Tidak ada negara di kawasan Asia atau Pasifik yang memiliki angka kematian balita setinggi angka di Papua. Hanya sekitar 20 persen penduduk desa di daerah terpencil yang melek huruf. Hal ini dikarenakan berkurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah. Akibatnya, kaum muda dan perempuan Papua memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk bekerja dalam sektor pelayanan masyarakat dan pekerjaan-pekerjaan lain di kota kabupaten.

Mendesak bagi Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo bersama-sama  dengan masyarakat Papua dalam mengupayakan alternatif penyelesaian masalah untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua, serta mendukung terwujudnya solusi damai atas konflik yang terjadi. Papua merujuk kepada bagian barat dari Pulau Nugini di Pasifik, yang juga merupakan dua propinsi paling timur Indonesia. Masyarakat asli Papua telah lama mengalami pelanggaran HAM, di mana aparat keamanan menjadikan mereka sebagai obyek kekerasan melalui pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Impunitas tentu saja berlaku dalam konteks ini. Kurangnya akses memadai atas kesehatan dan pendidikan, marjinalisasi demografi dan ekonomi, serta diskriminasi telah melemahkan situasi kehidupan di Papua.

Kehadiran aparat keamanan Indonesia dalam jumlah besar, minimnya akses terhadap pengamat internasional seperti wartawan, serta korupsi dan transmigrasi juga memperburuk situasi di Papua. Tahanan politik dan penganiayaan aktivis politik menunjukkan tingkat penindasan yang melanggar kebebasan berekspresi dan hak-hak masyarakat asli. Kekayaan sumber daya alam Papua telah menarik bisnis dan unit-unit usaha aparat keamanan, yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi pertambangan, penebangan hutan, proyek-proyek pertanian yang berbahaya, dan degradasi lingkungan. Dinamika ini mengancam budaya tradisional masyarakat asli Papua dan menjatuhkan perjuangan Papua untuk mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Masyarakat Papua seharunya dapat mendapatkan hak-hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui cara-cara damai. Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat sipil Papua sendiri.

Salah satu proyek terbesar dunia yang menjadi pemicu masalah pelanggaran HAM di Papua adalah Freeport Mc.Moran Copper & Gold Inco beroperasi di Grasberg (2012), di mana 67% saham milik Freeport, Rio Tinto Group (Inggris dan Australia) memiliki 13% serta Pemerintah Indonesia mendapat 9,3% dan PT Indocopper Investama Corporation memiliki 9%. Sudah sangat jelas bahwa bangsa Papua secara umum dan pemilik ulayat secara khusus sama sekali tidak diperhitungkan dalam hal ini. Semua demi kepentingan ekonomi negara asing hingga 2021.

Ditengah perlambatan ekonomi yang melanda nasional maupun global dewasa ini, Papua semakin menunjukan jati dirinya tatkala Pemerintah Propinsi Papua mengklaim bahwa pertumbuhan perekonomian daerahnya berada dikisiran angka 8,76 persen di periode Desember 2016[7]. Hal ini mengubah opini masyarakat yang selalu menempatkan Papua sebagai daerah yang terbelakang dan kurang sukses dalam mengelola kewenangan khususnya sebagai wilayah otonomi khusus di Indonesia.

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe (2015)[8], mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Papua kian membaik dapat diukur dari data statistik yang menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Propinsi Papua sebesar 1,88 persen. Seiring pertumbuhan ekonomi, pemerintah Papua mengklaim bahwa tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakatnnya mulai membaik. Hal ini dapat digambarkan melalui tren perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan perhitungan baru, yakni adanya peningkatan dari 56,25 di tahun 2013 menjadi 56,75 pada tahun 2014[9]. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, dari 2010 hingga 2014, Pemprov Papua berhasil meningkatkan capaian pertumbuhan IPM sebesar 4,22 persen dan menempatkan Papua sebagai propinsi dengan peringkat delapan dari 34 propinsi seluruh Indonesia[10].

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 sesungguhnya dilaksanakan berdasarkan Resolusi 1541 (XV) Majelis Umum PBB tahun 1960. Dalam peraturan PBB tentang dekolonisasi menyatakan bahwa pilihan apakah yang dilakukan ketika satu wilayah memutuskan masa depan konstituionalnya. Penentuan nasib sendiri adalah hak yang melekat pada masyarakat adat, terutama di Papua. Implementasi dari hak tersebut adalah tanggung jawab negara. Sebagai negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, dan terutama untuk memfasilitasi penentuan nasib sendiri secara internal. Indonesia sudah menetapkan Undang-undang (UU) yang dapat digunakan untuk menjamin hak menentukan nasib sendiri secara internal. Contohnya, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Papua. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur di Indonesia, kurangnya implementasi menunjukkan bahwa kebijakan dan aksi pemerintah berlawanan dengan Undang-Undang.

Di dalam Resolusi tersebut tercantum Deklarasi Kemerdekaan Negara dan Bangsa Kolonial mengatakan bahwa semua orang memiliki Hak untuk Menentukan Nasibnya Sendiri, melalui 3 (tiga) cara, yaitu: Pertama, asosiasi bebas dengan Pemerintah yang berkuasa atau dengan salah satu negara merdeka yang lain sebagai hasil dari pilihan bebas dan sukarela oleh masyarakat wilayah tersebut dinyatakan melalui proses informasi dan demokratis; Kedua, mengintegrasikan dengan pemberian kekuatan atau dengan salah satu negara merdeka atas dasar kesetaraan penuh antara non-pemerintahan sendiri dan independen dari Negara; Ketiga, bila cara a dan b tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal dalam arti salah satu negara merdeka tidak mampu bertanggung jawab atau gagal dalam membangun masyarakat di wilayah tersebut maka wilayah tersebut otomatis dinyatakan merdeka sendiri tanpa alasan apapun.

Disimpulkan bahwa masalah Papua harus diselesaikan berdasarkan Resolusi 1541 (XV) Majelis Umum PBB tahun 1960. Apabila kita kaitkan antara poin a, b, dimana orang Papua telah berada dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (1969-2017). Namun, orang Papua terus berusaha untuk mengungkap kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Orang Papua menuntut adanya keterlibatan pihak ketiga yang netral dalam mengungkap masalah mendasar bagi orang Papua. Saat ini orang Papua tidak lagi berbicara tentang masalah Dekolonisasi, sebab Pemerintah Belanda sudah menyerahkan nasib dan masa depan Bangsa Papua kepada Indonesia dengan tujuan Pemerintah Indonesia membangun orang Papua termasuk mempersiapkan masa depan politik yaitu secara bebas memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk memilih dengan bebas apakah memilih berada dibawah Indonesia atau dengan salah satu negara merdeka yang lain atau memilih untuk merdeka sendiri. Pemerintah Indonesia telah mengetahui tentang peraturan Dekolonisasi (poin a,b,c) diatas dan kesalahan yang pernah dilakukan terhadap orang Papua dari permulaan yaitu terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah Indonesia menawarkan otonomi khusus sebagai solusi terbaik untuk menjawab semua persoalan di Papua, namun otonomi khusus tidak menjawab masalah mendasar masyarakat Papua, adanya distribusi kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

Otonomi khusus (Otsus) belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia telah melanggar UU tersebut beberapa kali, misalnya melalui Dekrit Presiden No. 01/2003 yang membagi Papua menjadi 3 (tiga) provinsi tanpa berkonsultasi dengan masyarakat Papua. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dan keagamaan di Papua menilai bahwa Otsus telah gagal. Militerisasi di Papua berlanjut, demikian juga dengan pelanggaran sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, social dan budaya dari masyarakat Papua. Pelaku pelanggaran HAM tetap saja tidak ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan kegagalan Indonesia untuk menanggapi harapan dan tuntutan masyarakat Papua untuk mewujudkan dialog, maka potensi kekerasan semakin berkembang. Diperlukan dukungan pemerintah Indonesia bagi aktivis Hak Asasi Manusia (HAM)  dalam memperjuangkan pengakuan HAM dan mencari penyelesaian damai dalam kerangka pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk di dalamnya adalah kebebasan mengekspresikan pendapat politik secara damai, hak untuk menentukan nasib sendiri, serta peranan penting para pembela HAM dalam transformasi damai di konflik yang berkelanjutan di “Papua Tanah Damai”.

Tanggal 10 Desember 2016 merupakan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Hal ini kian relevan jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kesejahteraan di bumi Cenderawasih yang hingga saat ini masih stagnan.

Presiden Joko Widodo telah menunjukkan keinginan untuk merubah kebijakan Pemerintah Indonesia di bumi Papua (2015)[11]. Presiden Jokowi berjanji akan membuka akses ke daerah konflik bagi pengamat internasional seperti wartawan, serta menghentikan program transmigrasi. Meskipun demikian, pemerintah pusat belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut. Keseriusan Presiden Jokowi dalam menegakan HAM perlu diperlihatkan melalui adanya komitmen dan jaminan kebebasan serta upaya pelindungan hak-hak asasi masyarakat Indonesia melalui instrument penegakan hukum untuk mendorong dan melindungi HAM masyarakat Papua.

Presiden Jokowi perlu mengidentifikasi akar konflik Papua, dan menangani prioritas utama seperti menghapus stigma separatis yang pernah diberikan kepada warga asli Papua; pemberian Amnesti kepada tahanan politik sebagai perwujudan niat baik pemerintah; menerapkan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan mengusut kasus pelanggaran HAM; menetapkan Moratorium pembentukan propinsi atau kabupaten baru di Papua; dan mempertimbangkan kembali membuka pembatasan akses bagi jurnalis asing, peneliti, akademisi, dan organisasi internasional di Papua. Integrasi politik Papua ke Indonesia telah berlangsung sejak 1963, namun pertanyaan tentang bagaimana perlakuan terhadap masyarakat asli Papua di Indonesia tetap belum terjawab.

Setelah Pilpres 2014[12], Presiden Jokowi dapat menulis sejarah integrasi baru jika ia dapat merebut hati warga Papua, membangun rasa kebangsaan dan mengakhiri kekerasan politik. Selama pemerintah tidak menghormati identitas masyarakat adat Papua, warga asli Papua akan tetap terpinggirkan. Upaya untuk menghancurkan identitas etnik, seperti Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 mengenai larangan simbol separatis, telah memperuncing konflik dan mendorong pendukung OPM dan masyarakat asli Papua untuk menyuarakan kemerdekaan wilayahnya di tingkat internasional.

Di tingkat internasional, berdasarkan Agenda Perdamaian (Agenda for Peace) yang digagas oleh eks-Sekjen PBB, Boutros-Boutros Ghali (1992)[13], pembangunan perdamaian diartikan sebagai salah satu dari empat tahap diplomasi, termasuk diplomasi pencegahan (preventive diplomacy), yaitu tindakan pemerintah untuk meredam konflik dan mencegah penyebaran konflik, perjanjian, perdamaian (peacemaking) sebagai tindakan untuk mendamaikan kedua pihak yang bertikai, pemeliharaan perdamaian (peacekeeping maintaining) sebagai penugasan pasukan perdamaian PBB di lapangan, dan pembangunan perdamaian (peace-building) pasca- konflik sebagai pembangunan sebuah lingkungan baru. Dalam kerangka ini, pembangunan perdamaian dipahami sebagai tahap lanjutan yang berlangsung setelah konflik dapat diatasi.

Keseriusan pemerintah dalam penegakan HAM harus dibuktikan dengan peningkatan indeks penegakan HAM di Papua yang ditandai dengan meniadakan berbagai macam pelanggaran HAM seiring pengakuan dunia internasional atas Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara dunia yang termasuk kedalam Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

Referensi

Boutros-Ghali, B. (1992). An agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping. New York: United Nations.

Droglever. P.J. 2005. Tindakan Pilihan Bebas. Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri: Kanisius Yogyakarta.

Giayi. Benny. 2011. Hidup dan Karya Jhon Rumbiak. Gereja, LSM dan Perjuangan HAM Dalam Tahun 1980an di Tanah Papua. Deiyai West Papua.

Hernawan, B. (2013, 10 Maret 2013). Quo Vadis the Peace Dialogue for Papua? The Jakarta Post.

Hernawan, B. (2014). What’s Next for Papua after the MSG Diplomacy. The Jakarta Post.

Lederach, J. P. (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington, DC: United States Institute of Peace.

Siregar, l. A., Mustafa, H., Conoras, Y., & Silpa, C. (2013). Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif Non Papua. Jayapura: Aliansi Demokrasi untuk Papua.

Soekadijo.RG & Aditjondro. 2001. Belanda Di Irian Jaya : Garba Budaya Jakarta.

Sofyan Socrates. 2011. West Papua Persoalan Internasional. Cendrawasih Press : West Papua

_____________. 2011. Gereja & Politik Di Papua Barat. Cendrawasih Press: West Papua

Mr. M. Bame. 2010. Sekilas Sejarah Revolusi,Tantangan,Terobosan Dan Dukungan. Artikel Internasional

 

[1] Penulis adalah Dosen Hub. Internasional Universitas Presiden, Cikarang, Bekasi Jawa Barat.

[2] Laporan Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 Januari-12 Februari 1999), Commission on Human Rights, 56th Session, Item 11a, E/CN.4/2000/4/Add.2, http://daccess-ods. un.org/TMP/4112580.71660995.html

[3]  Joko Widodo says abolishing death penalty possible, but not for a ‘long time,’ Sydney Morning Herald, 9 Maret 2015, http://www.smh.com.au/world/joko-widodo-says-abolishing-death-penalty-possiblebut- not-for-a-long-time-20150308-13y6ve.html

[4] Laporan Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 Januari-12 Februari 1999), Commission on Human Rights, 56th Session, Item 11a, E/CN.4/2000/4/Add.2, http://daccess-ods. un.org/TMP/4112580.71660995.html

[5] Data Badan Pusat Statistik Papua (2010-2014).

[6] Ibid.

[7] Data Badan Pusat Statistik Papua (2010-2014).

[8] Ardian Wiwaha. (2016). “Pertumbuhan Ekonomi dan Penegakan HAM di Papua”. BATAMTODAY.COM, 23 Desember 2016.  http://m.batamtoday.com/berita82824-Pertumbuhan-Ekonomi-dan-Penegakan-HAM-di-Papua.html

[9]  Data Badan Pusat Statistik Papua (2010-2014).

[10] Ibid.

[11] Suara untuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Papua adalah 2.026.735 dari 2.795.867 suara, sedangkan di Provinsi Papua Barat, pasangan tersebut memenangkan 360.379 dari 532.907. Lihat http://www.kpu.go.id/koleksigambar/DD1_Pilpres_2014.pdf diakses pada tanggal 23 Pebruari 2017.

[12] Ibid.

[13] B., Boutros-Ghali. (1992). An agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping. New York: United Nations.

Bagikan :

Tentang Kebebasan Pers di Papua

Oleh : Asep Komarudin*

Salah satu pekerjaan rumah terbesar Indonesia sejak 1969 hingga kini adalah kondisi kebebasan pers di Papua. John Saltford lewat bukunya “The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962-1969” (Saltford, 2003) mengungkapkan bahwa pembatasan pers di Papua sudah berlangsung sejak tahun 1963 silam. Demikian pula,  pakar dari Universitas Melbourne, Richard Chauvel dikutip dalam “Keeping West Papua in The Dark” mengkonfirmasi kecenderungan kurangnya kebebasan pers di Papua, yang juga dijuluki “Tanah Damai” tersebut. [1]

Bagaimana dengan kondisi kebebasan awak media di Papua pada era kepemimpinan Presien Jokowi saat ini? Iklim kebebasan pers seolah agak berubah setelah Presiden Jokowi menjanjikan akan membolehkan jurnalis asing masuk ke Papua.[2] Namun, masih terdapat perlakuan yang berbeda terhadap jurnalis  asing yang akan datang ke Papua untuk melakukan aktivitas jurnalistik. [3] Pemerintah mengesankan Papua sebagai daerah yang terbuka dan berotonomi khusus di satu sisi,  tetapi masih mempersulit perijinan jurnalis asing yang akan meliput. Atas situasi tersebut, organisasi wartawan internasional RSF (Reporters Without Borders) secara keras mengritisi kondisi kebebasan pers di era Presiden Jokowi ini dalam publikasi mereka.[4] Poin-poin utama dari kritik RSF antara lain adalah kurangnya akses untuk masuk ke Papua, adanya “information black hole” (ketidakjelasan informasi),  kerentanan keamanan yang dialami jurnalis, antara lain lewat penangkapan yang sewenang-wenang, serta adanya kecenderungan pemberian suap pada jurnalis yang meliput isu-isu tentang Papua dari “angle” yang positif belaka (positive coverage). Selain itu salah satu akar permasalahan mengenai mobilitas jurnalis asing di Papua menurut RSF adalah aturan mengenai visa yang dipandang mendiskriminasikan jurnalis asing. Memang praktiknya, mengutip keterangan dari Suwarjono Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), sebelum menginjakkan kaki ke Papua, jurnalis dari media asing harus mengantongi sejumlah izin dari 12 kementerian dan lembaga, termasuk di antaranya lembaga intelijen.[5]  Hal ini terkait dengan status provinsi tersebut sebagai daerah konflik. Alhasil, proses ini justru rentan disalahgunakan sebagai celah untuk menutup hadirnya informasi-informasi penting dari dan/ atau tentang Papua di ruang-ruang media massa. Memang sejak saat itu hingga sekarang Pemerintah mengklaim mereka telah menerima kunjungan dari 16 jurnalis asing. Tetapi sebenarnya, mereka ikut program undangan dari Pemerintah Indonesia,” katanya sambil menyebut maka kegiatannya lebih banyak terkait pemerintah.

Hingga saat ini, kondisi serba terbatas yang dialami pewarta berita di Provinsi Papua dan Papua Barat itu beriringan dengan masih berlangsungnya status tertib sipil. Secara konseptual, ‘tertib sipil’ diartikan sebagai ‘aman-aman saja,  kecuali di daerah tertentu”. Faktanya, dalam perspektif keamanan terdapat kewaspadaan pada aktivitas gerakan pro kemerdekaan di kawasan Pegunungan Tengah. Tetapi, mengingat jarak geografis antar Pegunungan Tengah dengan wilayah-wilayah lainnya cukup jauh, dan tidak semua wilayah mengalami ‘gangguan keamanan’, tidak sepatutnya keluar larangan terhadap kedatangan wartawan baik dari media asing maupun media nasional.

Pola penanganan pemerintah terhadap keleluasaan peliputan jurnalis asing di Papua seperti di atas sesungguhnya merugikan. Sebab, selama ini media asing lebih banyak memberitakan soal Papua berdasarkan isu-isu dan informasi sepihak yang mereka dapatkan. Maka, akan lebih baik membiarkan mereka masuk, mendapatkan informasi untuk kemudian mengabarkan yang sebenarnya, dari pada menghalangi mereka seraya berharap tak ada berita buruk tentang Papua.

Apakah dengan demikian kondisi peliputan berita di Papua yang lebih baik dialami oleh wartawan lokal dan nasional? Tidak, sebab mereka pun kerap kali mengalami hambatan dan beragam bentuk intimidasi. Selain kasus kematian jurnalis Merauke TV Adriansyah Matra’is di Sungai Maro, Merauke, Juli 2010 yang masih misterius,[6] hingga kini,  catatan LBH Pers menunjukkan masih adanya kekerasan dan pembatasan kebebasan pers di Papua setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.[7] Adapun intimidasi atau ancaman pada jurnalis datang baik dari aparat keamanan dan pejabat publik.

Self Censorship atau Atas Perintah?

Atmakusumah, tokoh pers dan wartawan yang juga pengajar di Lembaga Pers Dokter Soetomo (LPDS), menyatakan bahwa “persoalan jurnalisme di Papua adalah sangat sedikitnya pemberitaan yang kritis terhadap masalah-masalah di Papua. Selain itu pemberitaan terasa sangat reaktif daripada kreatif. Misalnya saja kejadian di Eranatoli pada 2015 di mana sangat sedikit pelaporan mendalam tentang kekerasan yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Adapun kecenderungan jurnalisme talkshow muncul dan kerap hanya menonjolkan elite politik dan LSM tanpa penggalian lebih jauh oleh jurnalis atau media”.[8]

Ya, kritik tersebut hingga kini masih sangat relevan, mengingat hanya sedikit liputan   terhadap isu-isu terkait Papua  pada kurun waktu Januari 2016 hingga hari ini. Padahal, hampir dua ribuan aktivis Papua ditahan karena menyampaikan ekspresi mereka yang sah di muka umum. Salah satu aksi massa yang terbesar adalah pada hari Senin 2 Mei 2016 di mana 1.692 orang ditahan saat sedang melaksanakan aksi damai di berbagai wilayah Papua. Tidak ada pemberitaan yang memadai. Demikian pula, peristiwa represif oleh aparat yang dialami demonstran pada saat aksi mahasiswa Papua di Yogyakarta pada bulan Juli 2016, sangat minim pemberitaan, baik di media massa nasional maupun lokal. Terakhir, liputan yang sangat minim di media massa juga menimpa aksi mahasiswa Papua di depan Patung Kuda Sudirman, Jakarta pada 16 Agustus 2016.  [9]

Jangankan  terhadap liputan aksi-aksi demonstrasi dengan isu Papua, yang sesungguhnya mencerminkan bahwa mekanisme demokrasi  ekstra parlementer yang sehat masih berlansgung, sangat jarang ditemukan pemberitaan yang kritis terhadap masalah-masalah  yang terjadi di Papua. Jika pun ada media massa yang mengangkat suatu isu tentang Papua maka dimensi peliputannya terkesan apa adanya, bahkan kadang pemberitaan yang disampaikan menjadi tidak berimbang karena hanya berdasarkan pada satu pihak sebagai nara sumber. Akibatnya, publik tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang suatu peristiwa.

Pertanyaannya, apakah “keheningan pemberitaan” ini terjadi karena meliput isu tentang Papua khususnya dari aspek yang terkait dengan pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya adalah hal yang sensitif dan potensial mendapatkan ancaman kekerasan bagi para jurnalis yang meliputnya  sehingga menyebabkan tindakan self censorship dari jurnalis? Ataukah “keheningan pemberitaan” tentang Papua ini terjadi karena perintah dari pihak lain terhadap media dan jurnalis harus mengikutinya?

Yang juga sangat menonjol adalah adanya kesepakatan antara Kapolres Sorong Kapolres Sorong Kota, AKBP. Edfrie Maith mengaku telah bersepakat dengan jurnalis di Kota Sorong untuk tidak memberitakan penangkapan 106 aktifis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Sorong Kota saat hendak melaksanakan ibadah dalam rangka HUT VIII KNPB.

Hal ini diakui sendiri oleh Kapolres Sorong Kota kepada Jubi melalui pesan singkatnya, Sabtu (19/11/2016), “Untuk giat tersebut saya sudah sepakat dengan rekan-rekan wartawan yang lain tidak usah diekspos. Karena kegiatan mereka  ini memang sengaja agar diekspos keluar sehingga keberadaan mereka dianggap ada di Kota Sorong,” tulis Kapolres[10].

Masih tentang sensor terhadap media online suarapapua.com pun mengalaminya[11] yakni, sekitar tanggal 4 November 2016, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pemutusan akses internet terhadap situs berita suarapapua.com. Dan hal ini diakui oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo telah memblokir sedikitnya 11 website yang dianggap mengandung SARA. Berkaitan dengan pemutusan akses internet tersebut, pihak dari suarapapua.com  tidak mendapatkan sedikit pun informasi atau pemberitahuan resmi apa yang telah terjadi dengan situs suarapapua.com. Dirjen Aptika Kominfo menyatakan dalam surat keterangannya terkait pemblokiran tersebut dengan menyebutkan dasar pemblokiran adalah Pasal 40 ayat 2 UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan pemblokiran website suarapapua.com dilakukan karena permintaan Kementerian/Lembaga Negara yang hingga saat ini tidak dijelaskan alasan detailnya serta lembaga negara mana ya mengajukan permintaan pemblokiran terhadap web berita tersebut.

Baru-baru ini beberap jurnalis melakukan penelitian dan mengunjungi tiga kota, yaitu Timika, Jayapura dan Merauke. Ini merupakan bagian dari program Strengthening Media and Society yang didukung oleh World Association of Newspapers and News Publisher (WAN-IFRA) menemukan beberapa catatan terhadap kondisi kebebasan pers di Papua. Yang salah satunya mengungkapkan masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap jurnalis asli Papua yang disebut OAP (Orang Asli Papua) dan jurnalis non OAP. “Aparat non Papua hanya mau memberikan informasi kepada jurnalis non Papua, begitu juga sebaliknya,” ucap Pemimpin Redaksi Tabloid Jubi, Viktor Mambor.[12] Di samping itu, masih ada adanya stigmatisasi terhadap jurnalis antara yang pro merdeka dan pro NKRI membuat jurnalis menjadi terkotak-kotak dan hal ini dijadikan senjata bagi aparat untuk melakukan intimidasi.

Tantangan kedepan

Di samping ancaman terhadap kondisi kebebasan pers dari luar seperti, ancaman, intimidasi, sensor,  serta kekerasan yang kerap terjadi terhadap para jurnalis di Papua, permasalahan pun menjadi kompleks ditambah dengan pers/media yang kini menjadi industri. Di ranah industri media ini, berlangsung pertaruhan antara kredibilitas dan keberpihakan pers terhadap suara-suara yang lemah, yang cenderung dikalahkan pada kepentingan media selaku bagian  dari bisnis dengan motif mengejar keuntungan, dengan menjadikan rating sebagai “dewa” nya. Akibatnya, liputan atau pemberitaan tentang Papua terus dimarginalkan oleh isu-isu lain yang dianggap lebih membawa keuntungan bagi industri media, namun sering kali malah menggadaikan profesionalisme. Bahkan menurut Dewan Pers, sebanyak 75 persen dari 2 ribuan media cetak di Indonesia tak profesional.[13] Data Dewan Pers menyebutkan hanya 567 media cetak yang bisa dikategorikan media profesional, [14]  belum lagi kecenderungan monopoli kepemilikan media televisi yang menghancurkan nilai keberagaman isi siaran.

Media dan jurnalisnya sekarang sebaiknya segera mempunyai kesadaran baru bahwa kebebasan pers yang baru seumur jagung ini harus dirawat bersama. Kebebasan pers ini juga milik seluruh rakyat Indonesia, dan itu bisa berlangsung hanya dengan menyampaikan berita-berita yang benar-benar independen serta mematuhi standart kode etik jurnalistik. Di samping itu pemberitaan media  massa haruslah memberikan ruang bagi suara-suara yang lemah termasuk dalam mengangkat isu-isu terkait Papua. Dalam konteks ini, media memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai jembatan bagi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para pihak yang berkonflik, selain berperan untuk menyampaikan pesan perdamaian dengan cara lebih kerap mengangkat dan memberitakan aspirasi rakyat,  termasuk gejolak yang terjadi Papua.

Media harus belajar atas apa yang terjadi pada Timor Leste seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo, bahwa “menutup informasi itu mirip dengan menyapu debu ke dalam karpet. Indonesia punya pengalaman buruk dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Saat itu kontrol pemerintah atas media sangat kuat. Tak ada media satu pun yang berani menurunkan berita terkait fakta sebenarnya yang terjadi di Provinsi ke-27 Indonesia saat itu. Kalau pun ada liputan, ya, ketika para pejabat datang ke ibukota Dili dan dapat sambutan yang meriah lengkap dengan tari-tarian. Semua orang kaget ketika mengetahui bahwa rakyat Timor Leste memilih merdeka saat ditawari otonomi khusus. Semua orang menilai rakyat Timor Timur sebelumnya selalu ingin bergabung dengan Indonesia” .[15]

Terakhir, di ruang demokrasi yang ‘hampir liberal’ ini, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa pendekatan kekerasan, serta dan upaya-upaya untuk menutupi menutup-nutupi apapun yang berlangsung di Papua telah mengakibatkan kekecewaan masyarakat memuncak. Kekecewaan ini dapat saja bertransformasi menjadi kekuatan yang mewujud dalam gerakan-gerakan politik.

 

*Penulis adalah Aktivis Lembaga Bantuan Hukum Pers

 

Daftar Pustaka

Saltford, John. 2013. The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962-1969,  Routledge, New York.

 

Tebay, Neles. 2007. “’Papua The Land of Peace’: The Interfaith Vision and Commitment for West Papua”, Exchange, Vol. 36, Issue 4, hlm. 337 – 358.

[1]  https://newmatilda.com/2006/07/26/keeping-west-papua-dark/ diakses 12 Agustus 2016; https://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/practice/Comprehending%20West%20Papua.pdf diakses 12 Agustus 2016; mengenai “Papua Tanah Damai” lihat http://jdp-dialog.org/berita/headline/954-seminar-papua-tanah-damai diakses 12 Agustus 2016;  Tebay, Neles. 2007, “Papua The Land of Peace’: The Interfaith Vision and Commitment for West Papua” dalam Exchange, Vol. 36, Issue 4, hlm. 337 – 358.

[2] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_indonesia_papua_background diakses 13 Agustus 2016,

[3] http://www.wenaskobogau.com/2016/06/veronika-koman-papua-menusuk-hati.html diakses 14 Agustus 2016 ;

[4] https://rsf.org/en/indonesia diakses 14 Agustus 2016

[5]  http://www.papualives.com/jokowi-dan-babak-baru-pers-asing-di-papua/ diakses 13 Agustus 2016

[6]https://www.cpj.org/killed/2010/ardiansyah-matrais.php diakses 13 Agustus 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100825_papuajournalist.shtml

diakses 13 Agustus 2016,

[7] http://radarpolitik.com/catatan-hitam-dunia-pers-kekerasan-sering-terjadi-aparat-masih-bungkam diakses  13 Agustus 2016, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56795e1982249/lbh-pers–2015–47-kasus-kekerasan-jurnalis diakses  13 Agustus 2016; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150510135725-20-52357/jokowi-izinkan-jurnalis-asing-meliput-ke-papua/ diakses 13 Agustus 2016.

[8]  http://lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=731:atmakusumah-pers-harus-lebih-teratur-menulis-papua&catid=15:kliping-berita&Itemid=18 diakses 14 Agustus 2016.

[9] http://gemademokrasi.net/rilis-pers-gema-demokrasi-15-agustus-2016/ diakses 16 Agustus 2016

[10] http://tabloidjubi.com/artikel-1793-kapolres-sorong-sepakat-dengan-wartawan-tidak-siarkan-berita-penangkapan-aktifis-knpb.html

[11] http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161221235045-20-181386/pemblokiran-suarapapua-dinilai-janggal/

[12] http://tabloidjubi.com/m/artikel-3459-inilah-8-temuan-jurnalis-indonesia-tentang-kebebasan-pers-di-papua.html

[13]https://m.tempo.co/read/news/2016/07/29/078791795/dewan-pers-75-persen-media-cetak-tak-profesional diakses 14 Agustus 2016

[14] https://m.tempo.co/read/news/2016/07/29/078791795/dewan-pers-75-persen-media-cetak-tak-profesional diakses 14 Agustus 2016

[15] Pernyataan Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetya, dalam diskusi “Kebebasan Pers di Papua” di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu  11 Mei 2016.

Bagikan :

Ambiguitas Politik HAM Jokowi Di Papua

Oleh : Achmad Fanani Rosyidi*

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Pada 17 Oktober 2016, tercatat Jokowi sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun demikian, prinsip affirmative action yang menjadi landasan paradigmatik penanganan Papua untuk memperoleh hak dan akses keadilan yang sama dengan warga negara Indonesia di daerah lain, masih terbatas pada pengutamaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sementara, permasalahan kekerasan politik dan massifnya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua cenderung diabaikan dan belum dianggap sebagai persoalan serius oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Meskipun, semasa pemerintahan Jokowi-JK beberapa langkah politik dilakukan untuk memajukan demokrasi dan HAM di Papua, seperti Pemberian grasi tapol (2015), Pencabutan pembatasan pers asing (2015), dan pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM Papua (2016). Akan tetapi, dalam realitanya pelanggaran HAM masih terjadi bahkan secara massif. Laporan Setara Institute tentang Kondisi HAM di Papua masih menunjukkan kondisi darurat kebebasan berekspresi, selain berbagai pelanggaran HAM lainnya.

Sebuah Temuan

Di tahun 2016, Setara Institute melakukan monitoring pelanggaran HAM di Papua dengan fokus pada pelanggaran hak sipil dan politik dalam disiplin hak asasi manusia. Beberapa Temuan Setara dapat kita lihat sebagai berikut.

Dibandingkan tahun 2015, pada tahun 2016 angka peristiwa pelanggaran HAM di Papua mengalami peningkatan signifikan dari 16 peristiwa pada 2015 menjadi 68 pada tahun 2016. Di tahun 2016, tercatat 68 peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Papua dengan 107 bentuk tindakan yang tersebar di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dari sisi waktu peristiwa tertinggi terjadi di bulan Mei, yaitu sebanyak 16 peristiwa. Berikutnya berturut-turut di bulan April (10 peristiwa), Desember (9 peristiwa), September (6 peristiwa), Agustus, Oktober, dan November (5 peristiwa), Juni dan Juli (3 peristiwa). Sedangkan jumlah peristiwa terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari, dan Maret masing-masing 2 peristiwa.

Peristiwa tertinggi terkonsentrasi pada bulan Mei (16), April (10), dan Desember (9). Pada bulan April-Mei 2016, ribuan masyarakat Papua melakukan aksi damai serentak di 7 titik wilayah Papua maupun luar Papua. Aksi tersebut berakhir dengan tindakan represif dan penangkapan. Aksi ini dilakukan untuk mendukung ULMWP diterima menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). Selain peristiwa itu terjadi juga demonstrasi memperingati 1 Mei 1963 sebagai hari aneksasi Indonesia ke Papua dan mendukung pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London pada tanggal 3 Mei 2016 yang akan membahas referendum untuk Papua.

Dari segi wilayah, peristiwa pelanggaran HAM isu Papua dan/atau dilakukan oleh rakyat Papua terdapat di dalam Papua dan di luar Papua. Di Papua peristiwa pelanggaran terbanyak terjadi di Jayapura dengan  15 peristiwa. Selanjutnya Merauke (12 peristiwa) dan Jayawijaya (7). Di Sorong terjadi sebanyak 4 peristiwa. Kemudian 3 peristiwa terjadi di Yahukimo dan Kaimana. Selanjutnya 2 peristiwa terjadi di masing-masing wilayah di Manokwari, Fakfak, Nabire dan Sentani. Terakhir, 1 peristiwa terjadi di masing-masing wilayah di Timika, Dogiyai, Biak, Intan Jaya, dan Asmat.

Sedangkan di luar Papua, peristiwa pelanggaran terhadap masyarakat Papua juga terjadi. Di Jakarta terdapat 5 peristiwa, di Yogyakarta 2 peristiwa, selanjutnya masing-masing 1 peristiwa  di Semarang, Makassar, Gorontalo, dan Manado.

Dengan menggunakan kategori aktor yang jamak digunakan dalam disiplin HAM, pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bukan negara. Pada tahun 2016, dalam 68 peristiwa pelanggaran, terdapat 64 pelaku yang dilakukan oleh aktor negara dan 4 peristiwa sisanya dilakukan oleh aktor non negara, yaitu warga sipil dan orang tak dikenal (unidentified actors).

Dalam kategori pelaku negara terdapat 9 kelompok aktor/institusi yang dikualifikasi sebagai pelaku tindakan pelanggaran HAM di Papua pada tahun 2016. Tiga besar institusi negara yang menjadi aktor pelaku pelanggaran HAM adalah Kepolisian (42 peristiwa), Aparat gabungan Polri-TNI (12 peristiwa), dan TNI (5 peristiwa).

Dalam segi jumlah tindakan, dari 107 tindakan pelanggaran terdapat 20 bentuk tindakan, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara. Bentuk tindakan yang paling banyak terjadi adalah kriminalisasi aktivis/warga (34 tindakan), penangkapan (33 tindakan), dan penyiksaan (12 tindakan).

Dari sisi jumlah korban, pelanggaran HAM di Papua di tahun 2016 menimpa beragam kelompok korban, dari warga sipil hingga aktivis organisasi politik Papua. Korban terbanyak pertama dialami warga sipil sebanyak 2.214 orang. Korban terbanyak kedua dari organisasi politik Papua sebanyak 489 yakni; Komite Nasional Papua Barat/KNPB (404), Aliansi Mahasiswa Papua/AMP (45), United Liberation Movement for West Papua/UMLWP (19), Parlemen Rakyat Daerah/PRD (16), Tentara Pembebasan Nasional/TPN (4), dan Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat/PRPPB (1). Selebihnya korban menimpa 5 junalis dan 1 media massa suarapapua.com yang dibredel oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

 

Ambiguitas Politik HAM di Papua

Trend pelanggaran HAM dalam rumpun hak sipil dan politik yang menonjol terjadi di Papua dalam tahun 2016 dapat dilihat dari tiga sektor; yakni pertama, kekerasan sipil berupa tindakan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan. Tindakan penangkapan terhadap hampir tiga ribuan aktivis Papua di tahun 2016 merupakan sebuah sejarah HAM yang paling kelam terjadi di Indonesia. Kedua, massifnya peristiwa pembatasan kebebasan berekpresi di Papua. tahun 2016, masih banyak terjadi peristiwa pembatasan hak berkumpul dan menyuarakan pendapat di publik. Begitu juga terkait tahanan politik Papua meskipun pemerintah melakukan langkah pemberian grasi pada sejumlah Tapol tapi sampai sekarang masih terjadi upaya penangkapan dan penahanan terhadap aktivis Papua. Ketiga, masih maraknya peristiwa pembatasan kebebasan pers. Pembatasan pers asing di Papua masih terjadi baik itu terhadap pers asing maupun lokal. Terhadap pers asing, meskipun pemerintah melakukan langkah politik pencabutan pembatasan terhadap pers asing namun dilapangan pemerintah membatasi izin liputan pers asing. Terhadap pers lokal, pemerintah secara sepihak melakukan pemblokiran terhadap terhadap situs media online suarapapua.com.

Dalam ranah kebijakan, terbukti Presiden Joko Widodo tidak memiliki satupun kebijakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi di Papua. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satupun peraturan atau perundangan-undangan yang menyangkut permasalahan HAM. Sebaliknya, Jokowi hanya bermanuver politik dengan upaya membuka kran demokrasi secara parsial seperti pemberian grasi terhadap tapol, pencabutan atas pembatasan pers asing, dan pembentukan tim penyelesaian kasus HAM di Papua, tetapi tidak menyelesaikan persoalan Papua secara holistik.

Bahkan, dalam langkah politik presiden tersebut terkesan ambigu dan kontradiktif. Di satu sisi, presiden memberikan grasi terhadap enam tapol dan memberikan kebebasan pers asing. Akan tetapi di sisi lain, Pemerintah melakukan aksi penangkapan secara massif terhadap aksi demonstrasi masyarakat Papua. Bahkan, Presiden justru berencana membangun Kodam baru, Mako Brimob, pangkalan Angakatan Laut, dan penambahan pasukan  di Papua. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah dengan vulgar masih menghadirkan pendekatan militeristik dan aksi represif terhadap masyarakat Papua.

Di forum internasional, Jokowi menjalankan diplomasi ‘tutup mata’ dengan menyangkal seluruh komplain dan informasi pelanggaran HAM di Papua. Dalam banyak forum, pemerintah lebih defensif tanpa dasar memadai. Keangkuhan pemerintah di hadapan internasional dengan sama sekali mengabaikan laporan hak situasi hak asasi manusia adalah bukti pengingkaran atas kebijakan humanis yang pernah dijanjikan oleh Jokowi.

Solusi Kebijakan

Demi mencari solusi terciptanya Papua damai dan menyelesaikan persoalan konflik kekerasan politik yang tidak berkesudahan. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis; Pertama, Pemerintah merancang suatu kebijakan baru penanganan pelanggaran HAM Papua sebagi entry point untuk memperoleh trust rakyat Papua atas pemerintah, sehingga memungkinkan terjadi dialog-dialog lanjutan penanganan Papua. Kedua, Pemerintah dan rakyat Papua mengupayakan dialog terbuka dengan komitmen tinggi untuk memahami Papua secara bersama-sama sebagai batu pijak penanganan Papua secara berkelanjutan.

Ketiga, Pemerintah mengedepankan pendekatan dialog dengan meletakkan kehormatan (dignity) warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM, dan intervensi kesejahteraan secara berkelanjutan sebagai kunci penanganan Papua. Keempat, Pelibatan secara intensif masyarakat sipil Papua, khususnya yang tergabung dengan kelompok perlawanan Papua seperti UMLWP untuk mendiskusikan atau mendialogkan secara bersama terhadap beberapa poin tentang bagaimana menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu? Bagaimana menghentikan kasus pelanggaran HAM di masa kini? Dan bagaimana mencegah agar tidak ada pelanggaran HAM di masa depan? Kelima, Pemerintah mengadopsi kerangka penyelesaian dan perdamaian di Aceh, dimana pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 diposisikan setara dalam proses negosiasi mencari solusi perdamaian permanen.

Keenam, Pemerintah mengubah pendekatan diplomasi atas Papua di forum internasional dengan memberikan pengakuan secara proporsional tentang fakta-fakta pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai parties dalam berbagai perjanjian internasinal HAM. Diplomasi ‘Buka Mata’ ini secara pararel, keterbukaan pemerintah akan menghimpun kepercayaan publik Papua dan internasional bahwa pemerintah mampu mengatasi Papua secara damai. Pembiaran dan penyangkalan atas pelanggaran HAM yang terjadi justru semakin memperluas ketidakpercayaan rakyat Papua dan mengundang intervensi internasional berlebih.

 

*Penulis adalah Peneliti di SETARA Institute

 

Bagikan :