Pos

Penyelesaian Konflik Papua VS Hak Menentukan Nasib Sendiri

Oleh : Hendra Manurung[1]

Pasca Reformasi 1998, situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua belum menunjukkan perbaikan signifikan. Papua, yang terletak di perbatasan kawasan Asia dan Pasifik, terdiri dari dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Wilayah ini terus dilanda kasus pelanggaran HAM serta konflik kemanusiaan yang berkepanjangan. Kondisi kehidupan penduduk asli Papua juga sangat berbeda dibandingkan dengan kondisi kehidupan para pendatang yang berasal dari wilayah lain di Indonesia. Mei 2014, jumlah penangkapan pengunjuk rasa meningkat menjadi ratusan orang, di mana terjadi 470 penangkapan hanya dalam waktu satu bulan. Selain itu, jumlah ancaman, intimidasi, dan aksi yang menghambat kerja wartawan lokal meningkat hampir dua kali lipat, dibandingkan dengan 2013. Aksi demonstrasi juga menurun sebagai akibat kebijakan dan aksi represif aparat penegak hukum terhadap gerakan sosial masyarakat Papua.

Sementara, pemerintah Indonesia juga belum pernah memberikan ijin bagi Utusan Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi mengunjungi Papua. Ditengarai, hal ini berlawanan dengan sikap positif yang pernah diumumkan Indonesia sebelumnya. Agustus 2014, dua wartawan asal Perancis ditangkap dan ditahan selama dua setengah bulan karena dianggap melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Rincian berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terus terjadi selama periode April 2013 hingga Desember 2014, seperti dilaporkan oleh LSM HAM di Papua, nasional, maupun internasional, serta lembaga gereja-gereja di Papua dan Jakarta. Dalam periode ini, tercatat adanya 47 unjuk rasa. Hanya lima yang tidak berakhir dengan penangkapan. Penyiksaan dan penganiayaan sering kali terjadi pada saat unjuk rasa. Laporan ini mengungkap secara terperinci 18 kasus penyiksaan diikuti adanya 22 warga sipil asli Papua, yang terbunuh oleh aparat keamanan. Pada tanggal 8 Desember 2014, aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah sekelompok masyarakat adat Papua yang berunjuk rasa menentang aksi kekerasan aparat kemanan. Setidaknya 4 (empat) siswa tewas ditembak, dan 17 (tujuh belas) lainnya luka-luka. Pelaku penembakan sampai saat ini pun belum diadili.

Aparat kepolisian Papua terus menggunakan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah tuduhan pelanggaran, dari kepemilikan senjata tajam sampai kepemilikan amunisi atau bahan peledak. Menurut catatan “Orang Papua di Balik Jeruji”, Undang-Undang tersebut digunakan untuk penahanan dalam 32 kasus politik. Kelompok Kerja PBB atas Penangkapan Sewenang-wenang (UN Working Group on Arbitrary Detention) yang menyampaikan bahwa UU Darurat Indonesia ini merupakan UU Darurat yang paling tua, yang disusun ketika Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaannya (1945)[2]. Sama halnya ketika terjadi kerusuhan di Kalimantan Barat (2000-2002) dan perjuangan kemerdekaan Timor Leste (1999), Undang Undang yang sama diterapkan di Papua.

Hingga saat ini, masyarakat asli Papua masih membawa pisau lipat, terutama jika mereka aktif dalam kegiatan politik, yang pasti akan diancam oleh Undang-Undang ini. Hukuman terberat yang diberikan dalam UU ini adalah hukuman mati. Saat ini, isu hukuman mati mendapat perhatian khusus, karena moratorium hukuman mati masih berupa wacana[3]. UU ini sudah kadaluarsa dan harus dihapuskan. Polisi harus dapat menggunakan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesuai. Hal yang sama diungkapkan oleh Kelompok Kerja PBB untuk Penangkapan Sewenang-wenang selama kunjungan mereka ke Indonesia pada tahun 1999[4].

Gereja-gereja di Papua dan berbagai organisasi HAM lokal mencatat adanya kenaikan jumlah kekerasan horizontal antara masyarakat asli Papua dan pendatang. Polisi juga seringkali membiarkan atau mendukung kekerasan terhadap masyarakat Papua disertai dengan praktik penegakan hukum yang tidak adil. Kasus yang terjadi pada Pasar Yotefa, Abepura, pada tanggal 2 Juli 2014 menunjukkan bahwa polisi bekerja sama dengan sekelompok transmigran dalam menyiksa seorang anggota masyarakat adat Papua. Jumlah penduduk asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat menurun tajam, menjadi sekitar 42% di 2015. Penurunan tersebut terjadi karena peningkatan jumlah transmigran dari daerah lain yang masuk ke Papua dan rendahnya pertumbuhan penduduk asli Papua.

Ditengarai, terjadi pula penurunan layanan kesehatan dan sistem pendidikan di daerah terpencil di dataran tinggi Papua. Berdasarkan 2012[5], angka kematian balita di daerah dataran tinggi di Papua mencapai 11,5 %[6]. Angka tersebut hampir dua kali angka kematian balita di Papua Nugini. Jumlah tersebut tiga kali lebih besar dibandingkan dengan jumlah rata-rata di Indonesia. Tidak ada negara di kawasan Asia atau Pasifik yang memiliki angka kematian balita setinggi angka di Papua. Hanya sekitar 20 persen penduduk desa di daerah terpencil yang melek huruf. Hal ini dikarenakan berkurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan menengah. Akibatnya, kaum muda dan perempuan Papua memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk bekerja dalam sektor pelayanan masyarakat dan pekerjaan-pekerjaan lain di kota kabupaten.

Mendesak bagi Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo bersama-sama  dengan masyarakat Papua dalam mengupayakan alternatif penyelesaian masalah untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua, serta mendukung terwujudnya solusi damai atas konflik yang terjadi. Papua merujuk kepada bagian barat dari Pulau Nugini di Pasifik, yang juga merupakan dua propinsi paling timur Indonesia. Masyarakat asli Papua telah lama mengalami pelanggaran HAM, di mana aparat keamanan menjadikan mereka sebagai obyek kekerasan melalui pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Impunitas tentu saja berlaku dalam konteks ini. Kurangnya akses memadai atas kesehatan dan pendidikan, marjinalisasi demografi dan ekonomi, serta diskriminasi telah melemahkan situasi kehidupan di Papua.

Kehadiran aparat keamanan Indonesia dalam jumlah besar, minimnya akses terhadap pengamat internasional seperti wartawan, serta korupsi dan transmigrasi juga memperburuk situasi di Papua. Tahanan politik dan penganiayaan aktivis politik menunjukkan tingkat penindasan yang melanggar kebebasan berekspresi dan hak-hak masyarakat asli. Kekayaan sumber daya alam Papua telah menarik bisnis dan unit-unit usaha aparat keamanan, yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi pertambangan, penebangan hutan, proyek-proyek pertanian yang berbahaya, dan degradasi lingkungan. Dinamika ini mengancam budaya tradisional masyarakat asli Papua dan menjatuhkan perjuangan Papua untuk mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Masyarakat Papua seharunya dapat mendapatkan hak-hak dasar mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui cara-cara damai. Pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat sipil Papua sendiri.

Salah satu proyek terbesar dunia yang menjadi pemicu masalah pelanggaran HAM di Papua adalah Freeport Mc.Moran Copper & Gold Inco beroperasi di Grasberg (2012), di mana 67% saham milik Freeport, Rio Tinto Group (Inggris dan Australia) memiliki 13% serta Pemerintah Indonesia mendapat 9,3% dan PT Indocopper Investama Corporation memiliki 9%. Sudah sangat jelas bahwa bangsa Papua secara umum dan pemilik ulayat secara khusus sama sekali tidak diperhitungkan dalam hal ini. Semua demi kepentingan ekonomi negara asing hingga 2021.

Ditengah perlambatan ekonomi yang melanda nasional maupun global dewasa ini, Papua semakin menunjukan jati dirinya tatkala Pemerintah Propinsi Papua mengklaim bahwa pertumbuhan perekonomian daerahnya berada dikisiran angka 8,76 persen di periode Desember 2016[7]. Hal ini mengubah opini masyarakat yang selalu menempatkan Papua sebagai daerah yang terbelakang dan kurang sukses dalam mengelola kewenangan khususnya sebagai wilayah otonomi khusus di Indonesia.

Sementara Gubernur Papua Lukas Enembe (2015)[8], mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Papua kian membaik dapat diukur dari data statistik yang menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Propinsi Papua sebesar 1,88 persen. Seiring pertumbuhan ekonomi, pemerintah Papua mengklaim bahwa tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakatnnya mulai membaik. Hal ini dapat digambarkan melalui tren perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan perhitungan baru, yakni adanya peningkatan dari 56,25 di tahun 2013 menjadi 56,75 pada tahun 2014[9]. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, dari 2010 hingga 2014, Pemprov Papua berhasil meningkatkan capaian pertumbuhan IPM sebesar 4,22 persen dan menempatkan Papua sebagai propinsi dengan peringkat delapan dari 34 propinsi seluruh Indonesia[10].

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 sesungguhnya dilaksanakan berdasarkan Resolusi 1541 (XV) Majelis Umum PBB tahun 1960. Dalam peraturan PBB tentang dekolonisasi menyatakan bahwa pilihan apakah yang dilakukan ketika satu wilayah memutuskan masa depan konstituionalnya. Penentuan nasib sendiri adalah hak yang melekat pada masyarakat adat, terutama di Papua. Implementasi dari hak tersebut adalah tanggung jawab negara. Sebagai negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua, dan terutama untuk memfasilitasi penentuan nasib sendiri secara internal. Indonesia sudah menetapkan Undang-undang (UU) yang dapat digunakan untuk menjamin hak menentukan nasib sendiri secara internal. Contohnya, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Papua. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur di Indonesia, kurangnya implementasi menunjukkan bahwa kebijakan dan aksi pemerintah berlawanan dengan Undang-Undang.

Di dalam Resolusi tersebut tercantum Deklarasi Kemerdekaan Negara dan Bangsa Kolonial mengatakan bahwa semua orang memiliki Hak untuk Menentukan Nasibnya Sendiri, melalui 3 (tiga) cara, yaitu: Pertama, asosiasi bebas dengan Pemerintah yang berkuasa atau dengan salah satu negara merdeka yang lain sebagai hasil dari pilihan bebas dan sukarela oleh masyarakat wilayah tersebut dinyatakan melalui proses informasi dan demokratis; Kedua, mengintegrasikan dengan pemberian kekuatan atau dengan salah satu negara merdeka atas dasar kesetaraan penuh antara non-pemerintahan sendiri dan independen dari Negara; Ketiga, bila cara a dan b tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal dalam arti salah satu negara merdeka tidak mampu bertanggung jawab atau gagal dalam membangun masyarakat di wilayah tersebut maka wilayah tersebut otomatis dinyatakan merdeka sendiri tanpa alasan apapun.

Disimpulkan bahwa masalah Papua harus diselesaikan berdasarkan Resolusi 1541 (XV) Majelis Umum PBB tahun 1960. Apabila kita kaitkan antara poin a, b, dimana orang Papua telah berada dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (1969-2017). Namun, orang Papua terus berusaha untuk mengungkap kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Orang Papua menuntut adanya keterlibatan pihak ketiga yang netral dalam mengungkap masalah mendasar bagi orang Papua. Saat ini orang Papua tidak lagi berbicara tentang masalah Dekolonisasi, sebab Pemerintah Belanda sudah menyerahkan nasib dan masa depan Bangsa Papua kepada Indonesia dengan tujuan Pemerintah Indonesia membangun orang Papua termasuk mempersiapkan masa depan politik yaitu secara bebas memberikan kesempatan kepada orang Papua untuk memilih dengan bebas apakah memilih berada dibawah Indonesia atau dengan salah satu negara merdeka yang lain atau memilih untuk merdeka sendiri. Pemerintah Indonesia telah mengetahui tentang peraturan Dekolonisasi (poin a,b,c) diatas dan kesalahan yang pernah dilakukan terhadap orang Papua dari permulaan yaitu terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah Indonesia menawarkan otonomi khusus sebagai solusi terbaik untuk menjawab semua persoalan di Papua, namun otonomi khusus tidak menjawab masalah mendasar masyarakat Papua, adanya distribusi kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

Otonomi khusus (Otsus) belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia telah melanggar UU tersebut beberapa kali, misalnya melalui Dekrit Presiden No. 01/2003 yang membagi Papua menjadi 3 (tiga) provinsi tanpa berkonsultasi dengan masyarakat Papua. Organisasi-organisasi masyarakat sipil dan keagamaan di Papua menilai bahwa Otsus telah gagal. Militerisasi di Papua berlanjut, demikian juga dengan pelanggaran sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, social dan budaya dari masyarakat Papua. Pelaku pelanggaran HAM tetap saja tidak ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan kegagalan Indonesia untuk menanggapi harapan dan tuntutan masyarakat Papua untuk mewujudkan dialog, maka potensi kekerasan semakin berkembang. Diperlukan dukungan pemerintah Indonesia bagi aktivis Hak Asasi Manusia (HAM)  dalam memperjuangkan pengakuan HAM dan mencari penyelesaian damai dalam kerangka pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri, termasuk di dalamnya adalah kebebasan mengekspresikan pendapat politik secara damai, hak untuk menentukan nasib sendiri, serta peranan penting para pembela HAM dalam transformasi damai di konflik yang berkelanjutan di “Papua Tanah Damai”.

Tanggal 10 Desember 2016 merupakan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Hal ini kian relevan jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kesejahteraan di bumi Cenderawasih yang hingga saat ini masih stagnan.

Presiden Joko Widodo telah menunjukkan keinginan untuk merubah kebijakan Pemerintah Indonesia di bumi Papua (2015)[11]. Presiden Jokowi berjanji akan membuka akses ke daerah konflik bagi pengamat internasional seperti wartawan, serta menghentikan program transmigrasi. Meskipun demikian, pemerintah pusat belum sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut. Keseriusan Presiden Jokowi dalam menegakan HAM perlu diperlihatkan melalui adanya komitmen dan jaminan kebebasan serta upaya pelindungan hak-hak asasi masyarakat Indonesia melalui instrument penegakan hukum untuk mendorong dan melindungi HAM masyarakat Papua.

Presiden Jokowi perlu mengidentifikasi akar konflik Papua, dan menangani prioritas utama seperti menghapus stigma separatis yang pernah diberikan kepada warga asli Papua; pemberian Amnesti kepada tahanan politik sebagai perwujudan niat baik pemerintah; menerapkan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan mengusut kasus pelanggaran HAM; menetapkan Moratorium pembentukan propinsi atau kabupaten baru di Papua; dan mempertimbangkan kembali membuka pembatasan akses bagi jurnalis asing, peneliti, akademisi, dan organisasi internasional di Papua. Integrasi politik Papua ke Indonesia telah berlangsung sejak 1963, namun pertanyaan tentang bagaimana perlakuan terhadap masyarakat asli Papua di Indonesia tetap belum terjawab.

Setelah Pilpres 2014[12], Presiden Jokowi dapat menulis sejarah integrasi baru jika ia dapat merebut hati warga Papua, membangun rasa kebangsaan dan mengakhiri kekerasan politik. Selama pemerintah tidak menghormati identitas masyarakat adat Papua, warga asli Papua akan tetap terpinggirkan. Upaya untuk menghancurkan identitas etnik, seperti Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 mengenai larangan simbol separatis, telah memperuncing konflik dan mendorong pendukung OPM dan masyarakat asli Papua untuk menyuarakan kemerdekaan wilayahnya di tingkat internasional.

Di tingkat internasional, berdasarkan Agenda Perdamaian (Agenda for Peace) yang digagas oleh eks-Sekjen PBB, Boutros-Boutros Ghali (1992)[13], pembangunan perdamaian diartikan sebagai salah satu dari empat tahap diplomasi, termasuk diplomasi pencegahan (preventive diplomacy), yaitu tindakan pemerintah untuk meredam konflik dan mencegah penyebaran konflik, perjanjian, perdamaian (peacemaking) sebagai tindakan untuk mendamaikan kedua pihak yang bertikai, pemeliharaan perdamaian (peacekeeping maintaining) sebagai penugasan pasukan perdamaian PBB di lapangan, dan pembangunan perdamaian (peace-building) pasca- konflik sebagai pembangunan sebuah lingkungan baru. Dalam kerangka ini, pembangunan perdamaian dipahami sebagai tahap lanjutan yang berlangsung setelah konflik dapat diatasi.

Keseriusan pemerintah dalam penegakan HAM harus dibuktikan dengan peningkatan indeks penegakan HAM di Papua yang ditandai dengan meniadakan berbagai macam pelanggaran HAM seiring pengakuan dunia internasional atas Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara dunia yang termasuk kedalam Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

Referensi

Boutros-Ghali, B. (1992). An agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping. New York: United Nations.

Droglever. P.J. 2005. Tindakan Pilihan Bebas. Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri: Kanisius Yogyakarta.

Giayi. Benny. 2011. Hidup dan Karya Jhon Rumbiak. Gereja, LSM dan Perjuangan HAM Dalam Tahun 1980an di Tanah Papua. Deiyai West Papua.

Hernawan, B. (2013, 10 Maret 2013). Quo Vadis the Peace Dialogue for Papua? The Jakarta Post.

Hernawan, B. (2014). What’s Next for Papua after the MSG Diplomacy. The Jakarta Post.

Lederach, J. P. (1997). Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington, DC: United States Institute of Peace.

Siregar, l. A., Mustafa, H., Conoras, Y., & Silpa, C. (2013). Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif Non Papua. Jayapura: Aliansi Demokrasi untuk Papua.

Soekadijo.RG & Aditjondro. 2001. Belanda Di Irian Jaya : Garba Budaya Jakarta.

Sofyan Socrates. 2011. West Papua Persoalan Internasional. Cendrawasih Press : West Papua

_____________. 2011. Gereja & Politik Di Papua Barat. Cendrawasih Press: West Papua

Mr. M. Bame. 2010. Sekilas Sejarah Revolusi,Tantangan,Terobosan Dan Dukungan. Artikel Internasional

 

[1] Penulis adalah Dosen Hub. Internasional Universitas Presiden, Cikarang, Bekasi Jawa Barat.

[2] Laporan Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 Januari-12 Februari 1999), Commission on Human Rights, 56th Session, Item 11a, E/CN.4/2000/4/Add.2, http://daccess-ods. un.org/TMP/4112580.71660995.html

[3]  Joko Widodo says abolishing death penalty possible, but not for a ‘long time,’ Sydney Morning Herald, 9 Maret 2015, http://www.smh.com.au/world/joko-widodo-says-abolishing-death-penalty-possiblebut- not-for-a-long-time-20150308-13y6ve.html

[4] Laporan Working Group on Arbitrary Detention on its visit to Indonesia (31 Januari-12 Februari 1999), Commission on Human Rights, 56th Session, Item 11a, E/CN.4/2000/4/Add.2, http://daccess-ods. un.org/TMP/4112580.71660995.html

[5] Data Badan Pusat Statistik Papua (2010-2014).

[6] Ibid.

[7] Data Badan Pusat Statistik Papua (2010-2014).

[8] Ardian Wiwaha. (2016). “Pertumbuhan Ekonomi dan Penegakan HAM di Papua”. BATAMTODAY.COM, 23 Desember 2016.  http://m.batamtoday.com/berita82824-Pertumbuhan-Ekonomi-dan-Penegakan-HAM-di-Papua.html

[9]  Data Badan Pusat Statistik Papua (2010-2014).

[10] Ibid.

[11] Suara untuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Papua adalah 2.026.735 dari 2.795.867 suara, sedangkan di Provinsi Papua Barat, pasangan tersebut memenangkan 360.379 dari 532.907. Lihat http://www.kpu.go.id/koleksigambar/DD1_Pilpres_2014.pdf diakses pada tanggal 23 Pebruari 2017.

[12] Ibid.

[13] B., Boutros-Ghali. (1992). An agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping. New York: United Nations.

Bagikan :

Imparsial Jakarta kecam keterlibatan oknum TNI dalam Sengketa Nifasi

Jayapura, Jubi – Sengketa lahan antara PT. Tunas Anugerah Papua (TAP) dan PT. Kristalin Eka Lestari (KEL)  yang telah merugikan hak-hak masyarakat adat suku Wate, sebagai pemilik hak ulayat di Kali Musairo, Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua akhirnya dibawa ke Jakarta.

Pemilik tanah adat dan Dewan Adat Papua (DAP) wilayah adat Meepago berangkat ke Jakarta dan mengadukan persoalan tersebut ke Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) sebagai bagian dari rangkaian advokasinya.

Di dalam kesempatan itu, Imparsial menyebutkan bahwa PT. KEL telah melakukan intimidasi terhadap masyarakat sekitar, termasuk penyerobotan lahan pertambangan secara illegal yang sebelumnya dimiliki oleh PT. TAP dengan melibatkan oknum anggota TNI.

“Keterlibatan oknum militer yang diduga membekingi PT. KEL dalam sengketa tersebut telah meresahkan warga sekitar dan para pekerja yang melakukan aktifitas di areal tambang,” ujar Direktur Program Imparsial Al Araf kepada Jubi via whatsApp, Senin, (6/3/2017).

Imparsial mengecam keterlibatan oknum anggota TNI dalam sengketa lahan tambang antara PT. TAP dan PT. KEL, “karena hal tersebut menyalahi fungsi dan tugas pokok TNI sebagai aktor pertahanan negara,” kata dia.

Al Araf menuding oknum anggota TNI yang bersenjata lengkap turut berperan mendampingi Direktur PT. KEL mengancam dengan kekerasan untuk masuk ke wilayah penambangan milik PT. TAP serta merampas dan menguasai hasil produksi emas yang dikerjakan oleh PT. TAP dan masyarakat setempat.

PT. KEL mengklaim mereka sudah mengantongi izin tambang dilahan tersebut. Namun, berdasarkan pengakuan dari pemilik hak ulayat kampung Nifasi, mereka tidak pernah memberikan pelepasan tanah adat selain kepada PT. TAP.

Di tempat yang sama Sekretaris II DAP, John NR. Gobay menilai kehadiran oknum TNI di wilayah tambang tersebut bertentangan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), dalam pasal 30 ayat (1) menyebutkan: “Kegiatan-kegiatan militer tidak diperbolehkan ada di tanah dan wilayah masyarakat adat, kecuali dengani alasan pembenaran karena ada ancaman yang berarti bagi kepentingan umum atau kalau tidak, disetujui secara bebas dan dimintakan oleh Masyarakat Adat yang bersangkutan”.(*)

Reporter :Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Zely Ariane
Bagikan :

Tentang Kebebasan Pers di Papua

Oleh : Asep Komarudin*

Salah satu pekerjaan rumah terbesar Indonesia sejak 1969 hingga kini adalah kondisi kebebasan pers di Papua. John Saltford lewat bukunya “The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962-1969” (Saltford, 2003) mengungkapkan bahwa pembatasan pers di Papua sudah berlangsung sejak tahun 1963 silam. Demikian pula,  pakar dari Universitas Melbourne, Richard Chauvel dikutip dalam “Keeping West Papua in The Dark” mengkonfirmasi kecenderungan kurangnya kebebasan pers di Papua, yang juga dijuluki “Tanah Damai” tersebut. [1]

Bagaimana dengan kondisi kebebasan awak media di Papua pada era kepemimpinan Presien Jokowi saat ini? Iklim kebebasan pers seolah agak berubah setelah Presiden Jokowi menjanjikan akan membolehkan jurnalis asing masuk ke Papua.[2] Namun, masih terdapat perlakuan yang berbeda terhadap jurnalis  asing yang akan datang ke Papua untuk melakukan aktivitas jurnalistik. [3] Pemerintah mengesankan Papua sebagai daerah yang terbuka dan berotonomi khusus di satu sisi,  tetapi masih mempersulit perijinan jurnalis asing yang akan meliput. Atas situasi tersebut, organisasi wartawan internasional RSF (Reporters Without Borders) secara keras mengritisi kondisi kebebasan pers di era Presiden Jokowi ini dalam publikasi mereka.[4] Poin-poin utama dari kritik RSF antara lain adalah kurangnya akses untuk masuk ke Papua, adanya “information black hole” (ketidakjelasan informasi),  kerentanan keamanan yang dialami jurnalis, antara lain lewat penangkapan yang sewenang-wenang, serta adanya kecenderungan pemberian suap pada jurnalis yang meliput isu-isu tentang Papua dari “angle” yang positif belaka (positive coverage). Selain itu salah satu akar permasalahan mengenai mobilitas jurnalis asing di Papua menurut RSF adalah aturan mengenai visa yang dipandang mendiskriminasikan jurnalis asing. Memang praktiknya, mengutip keterangan dari Suwarjono Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), sebelum menginjakkan kaki ke Papua, jurnalis dari media asing harus mengantongi sejumlah izin dari 12 kementerian dan lembaga, termasuk di antaranya lembaga intelijen.[5]  Hal ini terkait dengan status provinsi tersebut sebagai daerah konflik. Alhasil, proses ini justru rentan disalahgunakan sebagai celah untuk menutup hadirnya informasi-informasi penting dari dan/ atau tentang Papua di ruang-ruang media massa. Memang sejak saat itu hingga sekarang Pemerintah mengklaim mereka telah menerima kunjungan dari 16 jurnalis asing. Tetapi sebenarnya, mereka ikut program undangan dari Pemerintah Indonesia,” katanya sambil menyebut maka kegiatannya lebih banyak terkait pemerintah.

Hingga saat ini, kondisi serba terbatas yang dialami pewarta berita di Provinsi Papua dan Papua Barat itu beriringan dengan masih berlangsungnya status tertib sipil. Secara konseptual, ‘tertib sipil’ diartikan sebagai ‘aman-aman saja,  kecuali di daerah tertentu”. Faktanya, dalam perspektif keamanan terdapat kewaspadaan pada aktivitas gerakan pro kemerdekaan di kawasan Pegunungan Tengah. Tetapi, mengingat jarak geografis antar Pegunungan Tengah dengan wilayah-wilayah lainnya cukup jauh, dan tidak semua wilayah mengalami ‘gangguan keamanan’, tidak sepatutnya keluar larangan terhadap kedatangan wartawan baik dari media asing maupun media nasional.

Pola penanganan pemerintah terhadap keleluasaan peliputan jurnalis asing di Papua seperti di atas sesungguhnya merugikan. Sebab, selama ini media asing lebih banyak memberitakan soal Papua berdasarkan isu-isu dan informasi sepihak yang mereka dapatkan. Maka, akan lebih baik membiarkan mereka masuk, mendapatkan informasi untuk kemudian mengabarkan yang sebenarnya, dari pada menghalangi mereka seraya berharap tak ada berita buruk tentang Papua.

Apakah dengan demikian kondisi peliputan berita di Papua yang lebih baik dialami oleh wartawan lokal dan nasional? Tidak, sebab mereka pun kerap kali mengalami hambatan dan beragam bentuk intimidasi. Selain kasus kematian jurnalis Merauke TV Adriansyah Matra’is di Sungai Maro, Merauke, Juli 2010 yang masih misterius,[6] hingga kini,  catatan LBH Pers menunjukkan masih adanya kekerasan dan pembatasan kebebasan pers di Papua setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.[7] Adapun intimidasi atau ancaman pada jurnalis datang baik dari aparat keamanan dan pejabat publik.

Self Censorship atau Atas Perintah?

Atmakusumah, tokoh pers dan wartawan yang juga pengajar di Lembaga Pers Dokter Soetomo (LPDS), menyatakan bahwa “persoalan jurnalisme di Papua adalah sangat sedikitnya pemberitaan yang kritis terhadap masalah-masalah di Papua. Selain itu pemberitaan terasa sangat reaktif daripada kreatif. Misalnya saja kejadian di Eranatoli pada 2015 di mana sangat sedikit pelaporan mendalam tentang kekerasan yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Adapun kecenderungan jurnalisme talkshow muncul dan kerap hanya menonjolkan elite politik dan LSM tanpa penggalian lebih jauh oleh jurnalis atau media”.[8]

Ya, kritik tersebut hingga kini masih sangat relevan, mengingat hanya sedikit liputan   terhadap isu-isu terkait Papua  pada kurun waktu Januari 2016 hingga hari ini. Padahal, hampir dua ribuan aktivis Papua ditahan karena menyampaikan ekspresi mereka yang sah di muka umum. Salah satu aksi massa yang terbesar adalah pada hari Senin 2 Mei 2016 di mana 1.692 orang ditahan saat sedang melaksanakan aksi damai di berbagai wilayah Papua. Tidak ada pemberitaan yang memadai. Demikian pula, peristiwa represif oleh aparat yang dialami demonstran pada saat aksi mahasiswa Papua di Yogyakarta pada bulan Juli 2016, sangat minim pemberitaan, baik di media massa nasional maupun lokal. Terakhir, liputan yang sangat minim di media massa juga menimpa aksi mahasiswa Papua di depan Patung Kuda Sudirman, Jakarta pada 16 Agustus 2016.  [9]

Jangankan  terhadap liputan aksi-aksi demonstrasi dengan isu Papua, yang sesungguhnya mencerminkan bahwa mekanisme demokrasi  ekstra parlementer yang sehat masih berlansgung, sangat jarang ditemukan pemberitaan yang kritis terhadap masalah-masalah  yang terjadi di Papua. Jika pun ada media massa yang mengangkat suatu isu tentang Papua maka dimensi peliputannya terkesan apa adanya, bahkan kadang pemberitaan yang disampaikan menjadi tidak berimbang karena hanya berdasarkan pada satu pihak sebagai nara sumber. Akibatnya, publik tidak mendapatkan informasi yang utuh tentang suatu peristiwa.

Pertanyaannya, apakah “keheningan pemberitaan” ini terjadi karena meliput isu tentang Papua khususnya dari aspek yang terkait dengan pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya adalah hal yang sensitif dan potensial mendapatkan ancaman kekerasan bagi para jurnalis yang meliputnya  sehingga menyebabkan tindakan self censorship dari jurnalis? Ataukah “keheningan pemberitaan” tentang Papua ini terjadi karena perintah dari pihak lain terhadap media dan jurnalis harus mengikutinya?

Yang juga sangat menonjol adalah adanya kesepakatan antara Kapolres Sorong Kapolres Sorong Kota, AKBP. Edfrie Maith mengaku telah bersepakat dengan jurnalis di Kota Sorong untuk tidak memberitakan penangkapan 106 aktifis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Sorong Kota saat hendak melaksanakan ibadah dalam rangka HUT VIII KNPB.

Hal ini diakui sendiri oleh Kapolres Sorong Kota kepada Jubi melalui pesan singkatnya, Sabtu (19/11/2016), “Untuk giat tersebut saya sudah sepakat dengan rekan-rekan wartawan yang lain tidak usah diekspos. Karena kegiatan mereka  ini memang sengaja agar diekspos keluar sehingga keberadaan mereka dianggap ada di Kota Sorong,” tulis Kapolres[10].

Masih tentang sensor terhadap media online suarapapua.com pun mengalaminya[11] yakni, sekitar tanggal 4 November 2016, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pemutusan akses internet terhadap situs berita suarapapua.com. Dan hal ini diakui oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo telah memblokir sedikitnya 11 website yang dianggap mengandung SARA. Berkaitan dengan pemutusan akses internet tersebut, pihak dari suarapapua.com  tidak mendapatkan sedikit pun informasi atau pemberitahuan resmi apa yang telah terjadi dengan situs suarapapua.com. Dirjen Aptika Kominfo menyatakan dalam surat keterangannya terkait pemblokiran tersebut dengan menyebutkan dasar pemblokiran adalah Pasal 40 ayat 2 UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan pemblokiran website suarapapua.com dilakukan karena permintaan Kementerian/Lembaga Negara yang hingga saat ini tidak dijelaskan alasan detailnya serta lembaga negara mana ya mengajukan permintaan pemblokiran terhadap web berita tersebut.

Baru-baru ini beberap jurnalis melakukan penelitian dan mengunjungi tiga kota, yaitu Timika, Jayapura dan Merauke. Ini merupakan bagian dari program Strengthening Media and Society yang didukung oleh World Association of Newspapers and News Publisher (WAN-IFRA) menemukan beberapa catatan terhadap kondisi kebebasan pers di Papua. Yang salah satunya mengungkapkan masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap jurnalis asli Papua yang disebut OAP (Orang Asli Papua) dan jurnalis non OAP. “Aparat non Papua hanya mau memberikan informasi kepada jurnalis non Papua, begitu juga sebaliknya,” ucap Pemimpin Redaksi Tabloid Jubi, Viktor Mambor.[12] Di samping itu, masih ada adanya stigmatisasi terhadap jurnalis antara yang pro merdeka dan pro NKRI membuat jurnalis menjadi terkotak-kotak dan hal ini dijadikan senjata bagi aparat untuk melakukan intimidasi.

Tantangan kedepan

Di samping ancaman terhadap kondisi kebebasan pers dari luar seperti, ancaman, intimidasi, sensor,  serta kekerasan yang kerap terjadi terhadap para jurnalis di Papua, permasalahan pun menjadi kompleks ditambah dengan pers/media yang kini menjadi industri. Di ranah industri media ini, berlangsung pertaruhan antara kredibilitas dan keberpihakan pers terhadap suara-suara yang lemah, yang cenderung dikalahkan pada kepentingan media selaku bagian  dari bisnis dengan motif mengejar keuntungan, dengan menjadikan rating sebagai “dewa” nya. Akibatnya, liputan atau pemberitaan tentang Papua terus dimarginalkan oleh isu-isu lain yang dianggap lebih membawa keuntungan bagi industri media, namun sering kali malah menggadaikan profesionalisme. Bahkan menurut Dewan Pers, sebanyak 75 persen dari 2 ribuan media cetak di Indonesia tak profesional.[13] Data Dewan Pers menyebutkan hanya 567 media cetak yang bisa dikategorikan media profesional, [14]  belum lagi kecenderungan monopoli kepemilikan media televisi yang menghancurkan nilai keberagaman isi siaran.

Media dan jurnalisnya sekarang sebaiknya segera mempunyai kesadaran baru bahwa kebebasan pers yang baru seumur jagung ini harus dirawat bersama. Kebebasan pers ini juga milik seluruh rakyat Indonesia, dan itu bisa berlangsung hanya dengan menyampaikan berita-berita yang benar-benar independen serta mematuhi standart kode etik jurnalistik. Di samping itu pemberitaan media  massa haruslah memberikan ruang bagi suara-suara yang lemah termasuk dalam mengangkat isu-isu terkait Papua. Dalam konteks ini, media memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai jembatan bagi perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para pihak yang berkonflik, selain berperan untuk menyampaikan pesan perdamaian dengan cara lebih kerap mengangkat dan memberitakan aspirasi rakyat,  termasuk gejolak yang terjadi Papua.

Media harus belajar atas apa yang terjadi pada Timor Leste seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetyo, bahwa “menutup informasi itu mirip dengan menyapu debu ke dalam karpet. Indonesia punya pengalaman buruk dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Saat itu kontrol pemerintah atas media sangat kuat. Tak ada media satu pun yang berani menurunkan berita terkait fakta sebenarnya yang terjadi di Provinsi ke-27 Indonesia saat itu. Kalau pun ada liputan, ya, ketika para pejabat datang ke ibukota Dili dan dapat sambutan yang meriah lengkap dengan tari-tarian. Semua orang kaget ketika mengetahui bahwa rakyat Timor Leste memilih merdeka saat ditawari otonomi khusus. Semua orang menilai rakyat Timor Timur sebelumnya selalu ingin bergabung dengan Indonesia” .[15]

Terakhir, di ruang demokrasi yang ‘hampir liberal’ ini, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa pendekatan kekerasan, serta dan upaya-upaya untuk menutupi menutup-nutupi apapun yang berlangsung di Papua telah mengakibatkan kekecewaan masyarakat memuncak. Kekecewaan ini dapat saja bertransformasi menjadi kekuatan yang mewujud dalam gerakan-gerakan politik.

 

*Penulis adalah Aktivis Lembaga Bantuan Hukum Pers

 

Daftar Pustaka

Saltford, John. 2013. The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962-1969,  Routledge, New York.

 

Tebay, Neles. 2007. “’Papua The Land of Peace’: The Interfaith Vision and Commitment for West Papua”, Exchange, Vol. 36, Issue 4, hlm. 337 – 358.

[1]  https://newmatilda.com/2006/07/26/keeping-west-papua-dark/ diakses 12 Agustus 2016; https://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/practice/Comprehending%20West%20Papua.pdf diakses 12 Agustus 2016; mengenai “Papua Tanah Damai” lihat http://jdp-dialog.org/berita/headline/954-seminar-papua-tanah-damai diakses 12 Agustus 2016;  Tebay, Neles. 2007, “Papua The Land of Peace’: The Interfaith Vision and Commitment for West Papua” dalam Exchange, Vol. 36, Issue 4, hlm. 337 – 358.

[2] http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_indonesia_papua_background diakses 13 Agustus 2016,

[3] http://www.wenaskobogau.com/2016/06/veronika-koman-papua-menusuk-hati.html diakses 14 Agustus 2016 ;

[4] https://rsf.org/en/indonesia diakses 14 Agustus 2016

[5]  http://www.papualives.com/jokowi-dan-babak-baru-pers-asing-di-papua/ diakses 13 Agustus 2016

[6]https://www.cpj.org/killed/2010/ardiansyah-matrais.php diakses 13 Agustus 2016, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100825_papuajournalist.shtml

diakses 13 Agustus 2016,

[7] http://radarpolitik.com/catatan-hitam-dunia-pers-kekerasan-sering-terjadi-aparat-masih-bungkam diakses  13 Agustus 2016, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56795e1982249/lbh-pers–2015–47-kasus-kekerasan-jurnalis diakses  13 Agustus 2016; http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150510135725-20-52357/jokowi-izinkan-jurnalis-asing-meliput-ke-papua/ diakses 13 Agustus 2016.

[8]  http://lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=731:atmakusumah-pers-harus-lebih-teratur-menulis-papua&catid=15:kliping-berita&Itemid=18 diakses 14 Agustus 2016.

[9] http://gemademokrasi.net/rilis-pers-gema-demokrasi-15-agustus-2016/ diakses 16 Agustus 2016

[10] http://tabloidjubi.com/artikel-1793-kapolres-sorong-sepakat-dengan-wartawan-tidak-siarkan-berita-penangkapan-aktifis-knpb.html

[11] http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161221235045-20-181386/pemblokiran-suarapapua-dinilai-janggal/

[12] http://tabloidjubi.com/m/artikel-3459-inilah-8-temuan-jurnalis-indonesia-tentang-kebebasan-pers-di-papua.html

[13]https://m.tempo.co/read/news/2016/07/29/078791795/dewan-pers-75-persen-media-cetak-tak-profesional diakses 14 Agustus 2016

[14] https://m.tempo.co/read/news/2016/07/29/078791795/dewan-pers-75-persen-media-cetak-tak-profesional diakses 14 Agustus 2016

[15] Pernyataan Ketua Dewan Pers, Stanley Adi Prasetya, dalam diskusi “Kebebasan Pers di Papua” di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu  11 Mei 2016.

Bagikan :

Ambiguitas Politik HAM Jokowi Di Papua

Oleh : Achmad Fanani Rosyidi*

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara simbolik telah menunjukkan kepedulian pada penanganan persoalan Papua. Jokowi bahkan berjanji untuk minimal 3 kali dalam setahun untuk berkunjung ke Papua. Pada 17 Oktober 2016, tercatat Jokowi sudah lima kali berkunjung untuk mengawasi pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun demikian, prinsip affirmative action yang menjadi landasan paradigmatik penanganan Papua untuk memperoleh hak dan akses keadilan yang sama dengan warga negara Indonesia di daerah lain, masih terbatas pada pengutamaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Sementara, permasalahan kekerasan politik dan massifnya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua cenderung diabaikan dan belum dianggap sebagai persoalan serius oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Meskipun, semasa pemerintahan Jokowi-JK beberapa langkah politik dilakukan untuk memajukan demokrasi dan HAM di Papua, seperti Pemberian grasi tapol (2015), Pencabutan pembatasan pers asing (2015), dan pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM Papua (2016). Akan tetapi, dalam realitanya pelanggaran HAM masih terjadi bahkan secara massif. Laporan Setara Institute tentang Kondisi HAM di Papua masih menunjukkan kondisi darurat kebebasan berekspresi, selain berbagai pelanggaran HAM lainnya.

Sebuah Temuan

Di tahun 2016, Setara Institute melakukan monitoring pelanggaran HAM di Papua dengan fokus pada pelanggaran hak sipil dan politik dalam disiplin hak asasi manusia. Beberapa Temuan Setara dapat kita lihat sebagai berikut.

Dibandingkan tahun 2015, pada tahun 2016 angka peristiwa pelanggaran HAM di Papua mengalami peningkatan signifikan dari 16 peristiwa pada 2015 menjadi 68 pada tahun 2016. Di tahun 2016, tercatat 68 peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Papua dengan 107 bentuk tindakan yang tersebar di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dari sisi waktu peristiwa tertinggi terjadi di bulan Mei, yaitu sebanyak 16 peristiwa. Berikutnya berturut-turut di bulan April (10 peristiwa), Desember (9 peristiwa), September (6 peristiwa), Agustus, Oktober, dan November (5 peristiwa), Juni dan Juli (3 peristiwa). Sedangkan jumlah peristiwa terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari, dan Maret masing-masing 2 peristiwa.

Peristiwa tertinggi terkonsentrasi pada bulan Mei (16), April (10), dan Desember (9). Pada bulan April-Mei 2016, ribuan masyarakat Papua melakukan aksi damai serentak di 7 titik wilayah Papua maupun luar Papua. Aksi tersebut berakhir dengan tindakan represif dan penangkapan. Aksi ini dilakukan untuk mendukung ULMWP diterima menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). Selain peristiwa itu terjadi juga demonstrasi memperingati 1 Mei 1963 sebagai hari aneksasi Indonesia ke Papua dan mendukung pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London pada tanggal 3 Mei 2016 yang akan membahas referendum untuk Papua.

Dari segi wilayah, peristiwa pelanggaran HAM isu Papua dan/atau dilakukan oleh rakyat Papua terdapat di dalam Papua dan di luar Papua. Di Papua peristiwa pelanggaran terbanyak terjadi di Jayapura dengan  15 peristiwa. Selanjutnya Merauke (12 peristiwa) dan Jayawijaya (7). Di Sorong terjadi sebanyak 4 peristiwa. Kemudian 3 peristiwa terjadi di Yahukimo dan Kaimana. Selanjutnya 2 peristiwa terjadi di masing-masing wilayah di Manokwari, Fakfak, Nabire dan Sentani. Terakhir, 1 peristiwa terjadi di masing-masing wilayah di Timika, Dogiyai, Biak, Intan Jaya, dan Asmat.

Sedangkan di luar Papua, peristiwa pelanggaran terhadap masyarakat Papua juga terjadi. Di Jakarta terdapat 5 peristiwa, di Yogyakarta 2 peristiwa, selanjutnya masing-masing 1 peristiwa  di Semarang, Makassar, Gorontalo, dan Manado.

Dengan menggunakan kategori aktor yang jamak digunakan dalam disiplin HAM, pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara serta tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aktor bukan negara. Pada tahun 2016, dalam 68 peristiwa pelanggaran, terdapat 64 pelaku yang dilakukan oleh aktor negara dan 4 peristiwa sisanya dilakukan oleh aktor non negara, yaitu warga sipil dan orang tak dikenal (unidentified actors).

Dalam kategori pelaku negara terdapat 9 kelompok aktor/institusi yang dikualifikasi sebagai pelaku tindakan pelanggaran HAM di Papua pada tahun 2016. Tiga besar institusi negara yang menjadi aktor pelaku pelanggaran HAM adalah Kepolisian (42 peristiwa), Aparat gabungan Polri-TNI (12 peristiwa), dan TNI (5 peristiwa).

Dalam segi jumlah tindakan, dari 107 tindakan pelanggaran terdapat 20 bentuk tindakan, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara. Bentuk tindakan yang paling banyak terjadi adalah kriminalisasi aktivis/warga (34 tindakan), penangkapan (33 tindakan), dan penyiksaan (12 tindakan).

Dari sisi jumlah korban, pelanggaran HAM di Papua di tahun 2016 menimpa beragam kelompok korban, dari warga sipil hingga aktivis organisasi politik Papua. Korban terbanyak pertama dialami warga sipil sebanyak 2.214 orang. Korban terbanyak kedua dari organisasi politik Papua sebanyak 489 yakni; Komite Nasional Papua Barat/KNPB (404), Aliansi Mahasiswa Papua/AMP (45), United Liberation Movement for West Papua/UMLWP (19), Parlemen Rakyat Daerah/PRD (16), Tentara Pembebasan Nasional/TPN (4), dan Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat/PRPPB (1). Selebihnya korban menimpa 5 junalis dan 1 media massa suarapapua.com yang dibredel oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

 

Ambiguitas Politik HAM di Papua

Trend pelanggaran HAM dalam rumpun hak sipil dan politik yang menonjol terjadi di Papua dalam tahun 2016 dapat dilihat dari tiga sektor; yakni pertama, kekerasan sipil berupa tindakan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan. Tindakan penangkapan terhadap hampir tiga ribuan aktivis Papua di tahun 2016 merupakan sebuah sejarah HAM yang paling kelam terjadi di Indonesia. Kedua, massifnya peristiwa pembatasan kebebasan berekpresi di Papua. tahun 2016, masih banyak terjadi peristiwa pembatasan hak berkumpul dan menyuarakan pendapat di publik. Begitu juga terkait tahanan politik Papua meskipun pemerintah melakukan langkah pemberian grasi pada sejumlah Tapol tapi sampai sekarang masih terjadi upaya penangkapan dan penahanan terhadap aktivis Papua. Ketiga, masih maraknya peristiwa pembatasan kebebasan pers. Pembatasan pers asing di Papua masih terjadi baik itu terhadap pers asing maupun lokal. Terhadap pers asing, meskipun pemerintah melakukan langkah politik pencabutan pembatasan terhadap pers asing namun dilapangan pemerintah membatasi izin liputan pers asing. Terhadap pers lokal, pemerintah secara sepihak melakukan pemblokiran terhadap terhadap situs media online suarapapua.com.

Dalam ranah kebijakan, terbukti Presiden Joko Widodo tidak memiliki satupun kebijakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan kondisi demokrasi di Papua. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satupun peraturan atau perundangan-undangan yang menyangkut permasalahan HAM. Sebaliknya, Jokowi hanya bermanuver politik dengan upaya membuka kran demokrasi secara parsial seperti pemberian grasi terhadap tapol, pencabutan atas pembatasan pers asing, dan pembentukan tim penyelesaian kasus HAM di Papua, tetapi tidak menyelesaikan persoalan Papua secara holistik.

Bahkan, dalam langkah politik presiden tersebut terkesan ambigu dan kontradiktif. Di satu sisi, presiden memberikan grasi terhadap enam tapol dan memberikan kebebasan pers asing. Akan tetapi di sisi lain, Pemerintah melakukan aksi penangkapan secara massif terhadap aksi demonstrasi masyarakat Papua. Bahkan, Presiden justru berencana membangun Kodam baru, Mako Brimob, pangkalan Angakatan Laut, dan penambahan pasukan  di Papua. Hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah dengan vulgar masih menghadirkan pendekatan militeristik dan aksi represif terhadap masyarakat Papua.

Di forum internasional, Jokowi menjalankan diplomasi ‘tutup mata’ dengan menyangkal seluruh komplain dan informasi pelanggaran HAM di Papua. Dalam banyak forum, pemerintah lebih defensif tanpa dasar memadai. Keangkuhan pemerintah di hadapan internasional dengan sama sekali mengabaikan laporan hak situasi hak asasi manusia adalah bukti pengingkaran atas kebijakan humanis yang pernah dijanjikan oleh Jokowi.

Solusi Kebijakan

Demi mencari solusi terciptanya Papua damai dan menyelesaikan persoalan konflik kekerasan politik yang tidak berkesudahan. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis; Pertama, Pemerintah merancang suatu kebijakan baru penanganan pelanggaran HAM Papua sebagi entry point untuk memperoleh trust rakyat Papua atas pemerintah, sehingga memungkinkan terjadi dialog-dialog lanjutan penanganan Papua. Kedua, Pemerintah dan rakyat Papua mengupayakan dialog terbuka dengan komitmen tinggi untuk memahami Papua secara bersama-sama sebagai batu pijak penanganan Papua secara berkelanjutan.

Ketiga, Pemerintah mengedepankan pendekatan dialog dengan meletakkan kehormatan (dignity) warga Papua, penegakan hukum atas berbagai pelanggaran HAM, dan intervensi kesejahteraan secara berkelanjutan sebagai kunci penanganan Papua. Keempat, Pelibatan secara intensif masyarakat sipil Papua, khususnya yang tergabung dengan kelompok perlawanan Papua seperti UMLWP untuk mendiskusikan atau mendialogkan secara bersama terhadap beberapa poin tentang bagaimana menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu? Bagaimana menghentikan kasus pelanggaran HAM di masa kini? Dan bagaimana mencegah agar tidak ada pelanggaran HAM di masa depan? Kelima, Pemerintah mengadopsi kerangka penyelesaian dan perdamaian di Aceh, dimana pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 diposisikan setara dalam proses negosiasi mencari solusi perdamaian permanen.

Keenam, Pemerintah mengubah pendekatan diplomasi atas Papua di forum internasional dengan memberikan pengakuan secara proporsional tentang fakta-fakta pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai parties dalam berbagai perjanjian internasinal HAM. Diplomasi ‘Buka Mata’ ini secara pararel, keterbukaan pemerintah akan menghimpun kepercayaan publik Papua dan internasional bahwa pemerintah mampu mengatasi Papua secara damai. Pembiaran dan penyangkalan atas pelanggaran HAM yang terjadi justru semakin memperluas ketidakpercayaan rakyat Papua dan mengundang intervensi internasional berlebih.

 

*Penulis adalah Peneliti di SETARA Institute

 

Bagikan :

Papua dalam Terang Indeks Negara Hukum Indonesia

Oleh : Erwin Natosmal Oemar*

Secara konseptual, dalam perdebatan teori negara hukum, para akademisi lazim membagi negara hukum dalam dua elemen: elemen formal dan elemen subtanstif. Elemen formal merujuk kepada apa dan bagaimana hukum dibuat; sedangkan yang dimaksud dengan elemen substantif merujuk kepada pertanyaan: apa saja prasyarat hukum yang baik atau buruk dibentuk?

Dalam dikotomi tersebut, hak asasi manusia masuk dalam kategori elemen substantif, karena pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk melindungi manusia atau komunitas itu sendiri. Dengan demikian, dalam kaca mata negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan keniscayaan. Tidak mungkin sebuah negara disebut sebagai negara hukum jika tidak melindungi hak-hak dasar warga negaranya.

Sejak tahun 2012, Indonesian Legal Roundtable (ILR) telah melakukan kajian terhadap negara hukum di Indonesia dengan mempublikasikan Indeks Negara Hukum. Indeks ini mencoba membandingkan ketaatan negara dalam mengaplikasikan kelima prinsip negara hukum. Menurut ILR, ada lima prinsip yang masuk dalam suatu negara hukum: pemerintahan berdasarkan hukum, legalitas formal, kekuasaan kehakiman yang merdeka, akses terhadap keadilan, dan hak asasi manusia.

HAM di Indonesia

Berdasarkan Indeks Negara Hukum Indonesia tersebut, nilai HAM di Indonesia dari tahun 2012 ke 2015 mengalami tren yang menurun: dari nilai 5,74 poin (2012) ke 3,82 poin (2015). Metodologi yang digunakan dari tahun 2013 sampai 2015 adalah survei ahli dan penelusuran dokumen. Sedangkan indeks negara hukum tahun 2012 adalah survei publik.

Ada enam komponen yang diukur dalam prinsip HAM ini, yaitu: (1) jaminan hak hidup; (2) jaminan atas hak bebas dari penyiksaan; (3) jaminan hak untuk tidak diperbudak; (4) jaminan hak untuk tidak dipenjara berdasarkan kewajiban kontraktual; (5) jaminan atas hak untuk tidak dihukum atas tindakan yang bukan kejahatan; dan (6) jaminan hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan.

Dari enam komponen prinsip HAM ini, tiga hak yang mengalami penurunan yang tajam adalah jaminan hak untuk hidup, jaminan hak bebas dari penyiksaan, dan jaminan hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan. Jaminan hak untuk hidup turun dari 5,23 (2013) ke 3,51 (2016); jaminan hak bebas dari penyiksaan, turun dari 5,44 (2012) ke 2,99 (2015); dan jaminan hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan turun dari 6,54 (2012) ke 4,22 (2015).

Sebagai catatan, komponen hak hidup pada tahun 2012 belum diukur sebagai salah satu bagian dari prinsip HAM. Catatan lainnya, terdapat perubahan konsep dalam prinsip HAM yang diukur pada indeks 2012 dan 2014. Pada Indeks 2012 dan 2013, jaminan terhadap kebebasan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat dan berekpresi diukur; sedangkan pada indeks 2014 dan 2015, kebebasan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat dan berekpresi tidak diukur.

Papua dan Indeks Negara Hukum Indonesia

Pertanyaannya, bagaimana dengan Papua -yang dimaksud dengan Papua di sini adalah Papua dan Papua Barat- dalam kajian Indeks Negara Hukum Indonesia (INHI)? INHI tidak mengukur atau membandingkan propinsi Papua (baik Papua Barat atau Papua) dengan propinsi lain. INHI hanya membandingkan ketaatan negara Indonesia terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Meski demikian, tentu saja, informasi tentang Papua merupakan salah satu informasi yang diukur dan menentukan nilai INHI, karena (sejak tahun 2013) menggunakan metodologi survei ahli dan pengumpulan dokumen dilakukan di provinsi ini. Dari pengumpulan informasi yang dilakukan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia di Papua terjadi pada jaminan terhadap kebebasan berpendapat & berekpresi dan jaminan atas untuk hidup.

Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat & berekpresi tererkam dalam laporan INHI 2013. Dari penelurusan dokumen yang dilakukan, Laporan Tahunan KontraS menyebutkan terdapat pembubaran paksa dan penangkapan terhadap 16 peserta aksi dalam memperingati hari aneksasi Papua di Mimika pada 1 Mei 2013; dan Laporan LP3BH Papua, mencatat bahwa sepanjang tahun 2013 terdapat 10 kasus pembungkaman kebebasan berekspresi disertai dengan kekerasan di Papua.

Sedangkan pelanggaran terhadap jaminan atas hak untuk hidup terlihat dalam Laporan INHI 2015. Sepanjang tahun 2015, penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force) sering digunakan oleh aparat penegak hukum. Kepolisian dianggap sebagai aparatus negara yang paling banyak menggunakan kekuatan secara berlebihan. Berdasarkan penelusuran dokumen, Human Right Watch mencatat bahwa terjadi beberapa kasus penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat yang menyebabkan tewasnya 11 orang di Papua.

Menurut pendapat saya, dalam INHI tahun 2016 -yang akan dilaunching pada pertengahan tahun 2017, pelanggaran dua hak tersebut nampaknya masih menjadi tren di Papua. Sinyal itu dapat dilihat dari hasil Indeks Kinerja HAM yang dipublikasikan oleh Setara Institute. Menurut peneliti Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi, Indeks yang menggunakan metodologi survei ahli tersebut menyatakan skor hak kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak berekspresi dan berserikat di Indonesia turun jika dibandingkan pada tahun 2015 (Kompas.com/12/12/16).

Seperti geografinya yang terjal dan berliku, begitu juga dengan penerapan prinsip negara hukum di provinsi Papua. Perlu upaya yang luar biasa dari negara untuk memastikan prinsip-prinsip negara hukum dapat diterapkan, terutama perlindungan terhadap hak asasi manusia.

 

*Penulis adalah Peneliti di Indonesian Legal Roundtable & Ketua DPP IKADIN

Bagikan :

Nara dan Propaganda antara Surga vs Neraka di Bumi Papua

Oleh : Julius Ibrani*

Bumi Papua ibarat 2 (dua) sisi koin. Dia adalah surga jika bicara kekayaan alamnya, namun juga neraka dalam hal kerusakan alam dan pelanggaran hak asasi manusia. Anehnya, Diplomat Nara Rakhmatia Masista seakan menempatkan sisi “neraka” di Papua seperti gosip atau bisikan di telinga saja. Nara, bak pahlawan kemerdekaan yang dipuji, setelah mengancam dengan menyatakan bahwa 7 negara Pasifik “mengintervensi kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia” karena meminta Indonesia bekerja sama menyelesaikan persoalan HAM Papua di tingkat internasional. Sebetulnya, pernyataan Nara justru menunjukkan kegalauan pemerintah Indonesia yang tidak percaya diri hingga mengatakan penegakan HAM Indonesia ‘unquestionable’. Artinya ‘tidak boleh bertanya apakah HAM ditegakkan atau dilanggar’. Mengapa tidak boleh?

Jelas tidak. Karena kegalauan berawal dari istilah “integrasi” oleh Pemerintah Indonesia, yang diiringi istilah “aneksasi” dari orang Papua. Sejarah mencatat, Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Netherlands concerning West Guinea/West Irian (disebut “New York Agreement 1962”) yang diinisiasi Elsworth Bunker, di bawah Sekretaris Jendral PBB, U Thant, telah memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat (Pasal 22 (1)), dan memberlakukan kewajiban kepada Indonesia untuk melakukan tindakan penentuan nasib sendiri “yang sesuai dengan praktik internasional” (Paragraf (d) Pasal XVIII). Faktanya, sejak saat itu hingga Papua dikuasai Indonesia berdalihkan Pepera 1969, tidak 1 pun orang papua yang terlibat dalam perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dan Belanda.

Sungguhpun demikian, kegalauan tentang Papua tidak terjadi jika kita bicara soal Sumber Daya Alam atau SDA, yang konon katanya tidak ada habisnya. Setelah Soekarno dipaksa menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto pada 12 Maret 1967, sebulan kemudian, yakni 7 April 1967, Kontrak Karya pertama diberikan Indonesia kepada Freeport Sulphur (sekarang Freeport McMoran) di Pegunungan Ertsberg berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sebuah UU yang didisain oleh konsultan Amerika, van Sickle Associates, sejak September 1966, dan disahkan pada 10 Januari 1967. Jika dihitung, maka pemberian ijin ini 2 (dua) tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Bagaimana bisa, tanpa kedaulatan atas Papua, Indonesia memberi ijin Freeport?

Kendati perundingan tidak pernah melibatkan orang Papua, New York Agreement 1962 telah mengunci Indonesia yang tidak berdaulat atas Papua. Indonesia mensiasatinya dengan menandatangani Kontrak Karya sebelum Pepera 1969, untuk melegitimasi posisi Indonesia yang seakan-akan sudah lebih dulu “menginjakkan kaki” di Papua. Kontrak Karya memberi landasan hukum eksploitasi SDA, sehingga Indonesia berdaulat secara politik atas Papua. Bagi Amerika, masuknya Freeport ke Papua dengan jaminan eksploitasi SDA jelas harus didukung karena sangat menguntungkan. Kegalauan terjawab, Indonesia melanggar New York Agreement 1962. Artinya, aneksasi.

Sumber Daya Alam yang Berlimpah, Surga bagi Asing

Tahun 2010, Marwan Batubara (anggota DPD RI 2004-2009) melalui Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N) mendata asumsi pendapatan dari Ertsberg sebesar 70 miliar US$. Di Grasberg, Laporan Keuangan Freeport (Juni 2009) mencatat pendapatan 34,65 miliar US$ ditambah  178 miliar US$ atau sekitar Rp 3.000 triliun. Senada dengan Marwan, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat, fasilitas perpanjangan izin ekspor sejak 2014, memberikan keuntungan produksi 1.016 juta pon tembaga dan 1.663.000 ons troi emas selama 2 (dua) tahun, dan perolehan uang mencapai 256 miliar US$ atau Rp 3.328 triliun. Angka tersebut senilai dua kali APBN Indonesia. Kemiripan data dari 3 pihak yang berbeda menunjukkan tidak ada “kegalauan” dalam hal SDA.

Kerusakan Alam dan Pelanggaran HAM, Neraka bagi Orang Papua

Sebagaimana pernyataan Nara, fakta tentang kerusakan alam dan pelanggaran HAM yang juga berlimpah hanya seperti bisikan di telinga saja. Padahal, tambang Ertsberg yang selesai pada 1980an menyisakan lubang sedalam 360 meter. Tahun 2005, tambang Grasberg menyisakan lubang sedalam 800 meter berdiameter 2,4 kilometer di kawasan seluas 449 hektare. Multinational Monitor, majalah internasional yang menyoroti tindakan yang paling mengerikan akibat kejahatan, kekerasan dan pelanggaran lainnya yang dilakukan korporasi, memasukkan Freeport McMorran dalam 10 perusahaan terburuk di dunia karena melakukan pencemaran lingkungan. Laporan Walhi “Laut Indonesia Dalam Krisis” membeberkan Freeport McMoRan membuang lebih dari 80 juta ton tailing pertahun di konsesi tambang yang mengalir ke Sungai Otomina dan Ajkwa menuju Laut Arafura, dan tahun 2006 mencapai 3 miliar ton lebih. Sejumlah danau merah muda, merah dan jingga telah hilang, padang rumput Carstenz berubah mejadi gundukan limbah batuan menjulang hingga ketinggian 270 meter, seluas 1,35 KM2. Sejak 1960-an, kekerasan oleh aparat negara terhadap warga Papua sudah terjadi, baru muncul sebagai wacana publik pada 1980-an, disusul gerakan pro-demokrasi pada 1990-an yang mengangkat kasus Tembagapura (1994-1995) dan kasus Bella Alama (1997). Muridan S. Widjojo dalam paper­-nya “NonState Actors and the ‘Cycle’ of Violence in Papua” tahun memperkirakan jumlah korban kekerasan sejak 1963 adalah 100 – 500 ribu jiwa.  Lembaga riset di Universitas Yale dan Universitas Sidney, mengklaim bahwa kekerasan di Papua dikategorikan sebagai genocide.  Asian Human Rights Commission Human Rights (AHRC) and Human Rights Peace for Papua (ICP) (2013) mengungkapkan pembunuhan masal (Genocide) terhadap 4 ribu orang pada 1977–1978 di Pegunungan Tengah, Papua Barat, lewat operasi pengeboman, penembakan massal, penyiksaan, perbudakan seks, pembakaran dan perampasan harta milik rakyat sipil. Namun, hingga era Otonomi Khusus pun Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah kekerasan dan pelanggaran HAM, apalagi menyeret aktor negara dan militer sebagai pelakunya. Kenapa demikian? Karena terjadi impunitas, yaitu situasi ketidakmungkinan secara de jure dan de facto untuk memaksa pelaku pelanggaran HAM bertanggung jawab, baik dalam ranah pidana, perdata, administratif, atau tindakan disipliner. Dalam konteks kewajiban negara, impunitas berarti kegagalan negara memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, memperhatikan korban, dan mencegah terulangnya kejahatan.  Inilah pesan implisit dari pernyataan Nara dengan istilah “unquestionable”. Sehingga jika bicara soal kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM di Papua, hanya berujung pada isapan jempol belaka.

 

*Penulis adalah Peneliti PBHI

Bagikan :

Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Papua

Oleh: Adnan Topan Husodo*

Korupsi telah dipandang mengacaukan agenda pembangunan, lebih spesifik bagi para ekonom, menghambat pertumbuhan ekonomi (Susan Rose-Ackerman, 1998). Korupsi yang terjadi di negara berkembang dianggap memiliki konsekuensi yang lebih serius, terutama karena fungsi pemerintahan yang tidak berjalan efektif, tiadanya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, lemahnya fungsi pengawasan, baik pengawasan internal pemerintah maupun pengawasan sosial masyarakat, dan tidak bekerjanya fungsi penegakan hukum. Indonesia adalah salah satu negara yang masih menderita karena korupsi dan berjuang untuk memberantasnya, meskipun hasilnya belum signifikan, dan masa depan agenda pemberantasan korupsi penuh dengan ketidakpastian karena sangat tergantung dengan kemauan politik negara.

Ketimpangan pembangunan juga lahir, salah satunya, karena korupsi. Korupsi pada hakekatnya adalah sebuah kejahatan yang melahirkan pemusatan kekayaan pada segelintir kelompok atau orang dengan cara-cara yang dilegalkan maupun illegal. Akibatnya, bukan hanya korupsi menghambat pembangunan, korupsi juga melahirkan ketimpangan pendapatan serta menciptakan jurang yang makin lebar antara yang kaya dan yang miskin. Dalam konteks ini, kita bisa belajar dari kasus Provinsi Papua, baik Papua maupun Papua Barat yang dianggap daerah rawan korupsi.

Korupsi dan Pembangunan di Papua

Meskipun mengukur korupsi secara aktual merupakan sesuatu yang mustahil, akan tetapi berbagai data bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah daerah/negara memiliki masalah korupsi yang akut atau tidak. Menurut laporan akhir tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015, Papua merupakan daerah nomor tiga terbanyak yang kasus korupsinya ditangani lembaga antirasuah ini. Hanya pada tahun 2015 saja, KPK telah menangani tujuh kasus korupsi berbeda di Papua. Nomor satu adalah Sumatera (24 kasus) diikuti Jakarta (16 kasus) di nomor dua. Tidak heran jika KPK kemudian menempatkan Papua dan Papua Barat sebagai daerah prioritas pengawasan dan pencegahan korupsi, bersandingan dengan Banten, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan NTT.

Hubungan antara korupsi dengan output pembangunan juga dapat diamati, salah satunya dengan indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pada tahun 2016, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Papua dan Papua Barat berada di urutan teredah pada skor IPM-nya, dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Papua mendapatkan skor 57,25 dan Papua Barat memperoleh nilai 61,73, lebih rendah dari angka rata-rata IPM nasional yang mencapai 69,55. Untuk diketahui, IPM disusun dari beberapa indikator, yakni tingkat harapan hidup dan kesehatan, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Sementara kedua provinsi ini telah menikmati gelontoran dana otonomi khusus (otsus) sejak tahun 2011 mencapai triliunan rupiah yang secara khusus diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas infrastruktur, mutu pendidikan, kualitas guru, dan perbaikan taraf hidup pegawai negeri daerah yang harapannya akan berdampak pada perbaikan kualitas layanan publik. Namun karena fungsi pemerintahan yang tidak berjalan efektif, banyak dugaan bahwa dana otsus banyak diselewengkan oleh elit lokal. Pemerintah Pusat sendiri telah mengendus adanya penyimpangan dana otsus dalam bentuk penggunaan yang tidak sesuai peruntukan atau kebutuhan (Kompas, 16 Juli 2016). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga telah menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana otsus sebesar Rp 4,12 triliun untuk periode 2002-2010 dari Rp 19,12 triliun yang diperiksa. BPK menyimpulkan bahwa penyimpangan itu terjadi akibat dari lemahnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Akibatnya, dana otsus tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.

Sebab Korupsi

Korupsi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mengikat, meskipun ada situasi dimana satu faktor lebih kuat pengaruhnya daripada faktor lainnya. Dalam kasus Papua, menurut KPK, terdapat setidaknya sepuluh sebab korupsi yang harus segera diselesaikan yakni tidak efektifnya fungsi pemerintahan, khususnya dalam manajemen publik seperti perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan layanan publik, buruknya sistem pengadaan barang dan jasa, minimnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, mandulnya fungsi pengawasan internal pemerintahan, rendahnya pendapatan asli daerah, buruknya kualitas pendidikan, aspek sosial dan absennya partisipasi publik dalam pembangunan.

Disamping itu, buruknya penegakan hukum juga sangat mungkin turut memberikan kontribusi bagi lestarinya korupsi di tanah Papua. Menurut data tren korupsi yang dilansir ICW pada tahun 2016, lembaga penegak hukum yang ada, yakni Kejaksaan dan Kepolisian menunggak banyak perkara korupsi di Papua. Misalnya Kejaksaan di Papua memiliki 25 perkara korupsi yang belum ditindaklanjuti alias mandeg. Sementara Kepolisian di Papua menunggak 10 perkara korupsi yang tidak jelas penanganannya hingga saat ini.

Masa Depan Papua?

Harus dipahami bahwa pertaruhan yang paling nyata dari gagalnya pemberantasan korupsi di Papua adalah ketidakstabilan. Oleh karena itu, Jakarta tidak bisa lagi menjadikan Papua sebagai sumber pundi-pundi uang bagi segelintir elit di pusat maupun elit di Papua. Manipulasi atas program pembangunan yang ingin diakselerasi melalui program dana otsus hanya akan melahirkan apatisme publik di Papua, yang dalam titik tertentu dapat diekspresikan melalui berbagai macam cara sebagai bentuk ketidakpuasan atas kondisi Papua, baik melalui cara-cara yang dianggap oleh Jakarta sebagai makar maupun bentuk lainnya yang ‘konstitusional’.

Oleh karena itu, Pemerintahan Jokowi perlu menempatkan kondisi darurat perang melawan korupsi di Papua. Mengingat KPK telah memberikan prioritas kerja pemberantasan korupsi disana, maka Pemerintah Pusat bisa terlibat aktif mendukung agenda KPK melalui berbagai macam instrumen kebijakan yang dibutuhkan. Salah satunya dengan membangun sistem pengendalian atas perencanaan, pelaksanaan dan fungsi pengawasan atas penggunaan dana otsus Papua yang dapat diakses oleh publik luas melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kelembagaan pemerintahan melalui modernisasi birokrasi, baik pada sisi aparatur, sistem operasi dan prosedur, serta mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya yang sejalan dengan agenda reformasi birokrasi pada level pusat, serta menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi elemen kontrol sosial, khususnya jurnalis untuk melihat Papua. Lemahnya kelompok masyarakat sipil di Papua dapat ditambal dengan peran media massa yang kuat untuk menjalankan fungsi kontrolnya.

Pendek kata, fokus Jakarta untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan akses terhadap infrastruktur di Papua perlu diimbangi dan bahkan diperkuat dengan program pemberantasan dan pencegahan korupsi yang efektif. Jangan sampai ada kesimpulan bahwa korupsi yang mewabah di Papua adalah ongkos dari pembangunan yang tengah digenjot Jakarta.***

 

*Penulis adalah Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)

Bagikan :

Evaluasi Sektor Keamanan dan Perdamaian di Papua

Oleh : Beni Sukadis*

Selama dua tahun menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo sudah empat kali berkunjung ke Papua. Hal ini menunjukan perhatian yang besar pada Propinsi Papua yang mana sebagian besar kunjungannya dalam rangka melakukan peresmian infrastruktur, program ekonomi dan program sosial lainnya. Di lain pihak banyak yang mengkritik kunjungan itu belum menunjukkan perubahan berarti bagi kondisi sosial-politik dan keamanan setempat. Padahal, Papua sudah mendapatkan status sebagai Otonomi Khusus sejak 2001 hingga kini, tetapi konflik antara sekelompok masyarakat Papua dan pemerintah RI masih terjadi.

Sebenarnya pada 2015, Presiden Jokowi sempat membebaskan tahanan politik OPM sebagai tanda keseriusannya dalam mengatasi konflik ini, namun hal ini disambut dingin oleh pemimpinnya Felip Karma. Felip menyatakan tuntutannya hanya satu yakni berjuang bagi Papua yang merdeka. Artinya, tuntutan sebagian masyarakat Papua yakni merdeka tentu bertolak belakang dengan isu kedaulatan dan integritas nasional dalam bingkai NKRI yang menjadi hal yang mutlak diperjuangkan Presiden RI Jokowi.

Selama beberapa tahun belakangan aktivitas politik kelompok pro-kemerdekaan semakin meningkat yang berimplikasi pada sejumlah penangkapan beberapa aktivis dan bahkan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Sehingga, bisa dikatakan situasi sosial politik dan keamanan makin memanas di Papua. Pendekatan represif ataupun keamanan tidak akan menyelesaikan masalah. Situasi keamanan di kawasan pegunungan masih rawan gerakan separatis bersenjata khususnya di Kabupaten Timika, Jayawijaya, Paniai dan kota Jayapura. Hasil penelitian The Habibie Center menyatakan selama 2005-2012 sebanyak 73 persen kekerasan berasal dari kelompok separatis bersenjata yang terjadi di daerah itu (Inggrid G. Mustikawati 2013). Hal ini menunjukkan bahwa situasi keamanan cukup rawan di beberapa tempat.

Namun, hingga kini belum terjadi perubahan kebijakan keamanan yang drastis selama pemerintahan Joko Widodo. Nampaknya pemerintah masih terfokus pada pengamanan wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia di Timika. Hal ini terlihat dengan berbagai kesatuan militer yang ada di Timika. Pemerintah masih menjalankan kebijakan keamanan melalui sejumlah operasi militer terbatas, tapi tidak ada deklarasi keadaan bahaya di sejumlah tempat yang rawan ini.

Sementara, reformasi sektor keamanan (RSK) terutama TNI dan Polri berjalan mandek. Kedua lembaga ini masih dominan dalam mengatasi persoalan keamanan di Papua, bahkan performa Polri sebagai pengemban tugas utama penegakan hukum makin buruk dengan terjadi berbagai kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat  Brimob. Kekerasan ini semakin menumbuhkan perlawanan dari kelompok masyarakat sipil Papua yang akhirnya membuat kantung-kantung resistensi makin membesar di berbagai tingkatan masyarakat terutama yang berpendidikan baik di Papua ataupun di luar Papua.

Sebenarnya ada tiga wacana yang mewarnai konsep reformasi sektor keamanan (RSK) terkait dengan konteks pembangunan, negara transisional ataupun di negara pasca konflik yaitu: (1). RSK memfasilitasi pembangunan; (2). RSK mendorong situasi kondusif bagi demokrasi, mengurangi otoritarian politik dan memperluas transparansi serta akuntabilitas publik dalam isu pertahanan dan keamanan; (3). RSK kunci dalam mengobati luka dalam masyarakat ketika terjadi reintegrasi kelompok bertikai dan dalam membangun kembali institusi yang sah dan dipercaya oleh publik (Stalvant, 2012). Sebenarnya hal paling substansial dari RSK adalah transparansi dan pertanggungjawaban dari aparat keamanan pada otoritas sipil dalam kerangka pengawasan politik.

Dalam konteks Papua, nampaknya TNI dan Polri belum mendapat pengawasan politik yang optimal baik secara internal maupun eksternal. Sehingga pelanggaran HAM dan kekerasan politik masih terjadi secara sporadis. Yang menjadi soal juga kepolisian daerah (Polda) Papua merupakan kepanjangan tangan dari Mabes Polri (cq. pemerintah pusat), yang secara de fakto hampir tidak tersentuh pengawasan politik di daerah. Karena Kepala Polda bukan anak buah Gubernur, maka Gubernur pun tidak bisa menjalankan pengawasan politik secara langsung ke kinerja Polda.

Sedangkan, status keadaan keamanan Papua hingga kini tidak jelas (Reza, 2012), disisi lain rotasi pasukan keamanan masih terjadi. Namun, sesuai UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pengerahan pasukan TNI harus mendapat instruksi dari otoritas politik dalam hal ini Presiden. Seperti tercantum dalam pasal 14 ayat (1). Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan TNI; (2). Dalam hal pengerahan kekuatan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.[1] Bisa dikatakan, proses politik dalam mekanisme pengiriman TNI tidak terjadi sebagaimana mestinya, terutama karena ketiadaan deklarasi status keadaan bahaya di Papua. Artinya terdapat kesenjangan antara aturan UU dan praktek di lapangan membuka celah yang rentan terjadinya penyimpangan dan kekerasan. Contohnya, kasus kekerasan dari aparat Polri kepada rakyat Papua makin meningkat belakangan ini.

Dengan status keamanan yang tidak jelas dan pengawasan politik yang lemah atas aktor keamanan, maka pertanggungjawaban operasi TNI dan Polri di sana tidak jelas. Kondisi di Papua sejak awal reformasi dengan diberikan otonomi khusus belum dapat meredakan konflik, termasuk upaya Presiden Jokowi yang telah datang ke Papua. Upaya perdamaian melalui dialog masih belum mencapai titik temu antara Papua dengan Jakarta. Sehingga upaya perdamaian masih jauh dari harapan karena masyarakat Papua mulai kehilangan harapan dan kesabaran dalam memperjuangkan tuntutan sebagai manusia Indonesia yang bermartabat.  **

[1] Lihat Pasal 14, ayat 1 hingga 5 dalam UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.

 

Penulis adalah  peneliti senior LESPERSSI

Bagikan :

Diplomasi Indonesia atas Papua: Success Story in the Crossroad

Oleh: Emil Radhiansyah, M.Si*

Latar Belakang

Papua merupakan kepulauan paling timur di Indonesia timur. Papua terbagi menjadi dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papu Barat.  Mendengar kalimat Papua yang terbersit adalah tempat ini adalah beautifully dangerous, sebuah istilah yang hendak menyatakan bahwa suatu tempat tersebut menyimpan keindahan sekaligus berbahaya.  Pulau Papua menyimpan banyak keindahan alam,  terdapat keaneka ragaman hayati yang masih belum terungkap, kekayaan alamnya masih banyak yang belum dikelola dengan baik, tidak hanya kekayaan alam berupa materi tambang sebagaimana yang dikelola oleh Freeport selama puluhan tahun di tanah Papua namun juga kekayaan alam non materialnya. Tempat ini juga sekaligus menyimpan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara mereka yang mengharapkan kemerdekaan dan mereka yang mengharapkan pembangunan secara merata di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Papua yang pada masa kolonial Belanda dikenal dengan sebutan Irian Barat,  menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui Pemungutan Pendapat Rakyat (PEPERA) dan pulau ini dikenal dengan nama Irian Jaya, baru pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid nama Irian Jaya dikembalikan menjadi Papua. Namun Pasca PEPERA keadaan Irian Barat tidak lebih baik dari sebelumnya.  Penolakan terhadap PEPERA merebak menjadi konflik bersenjata yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang tidak puas terhadap hasil PEPERA dan juga terhadap pola pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia.  Pasca pergantian kepemimpinan dari rezim orde lama kepada rezim orde baru konflik terbuka semakin tajam antara pemerintah dan kelompok yang dianggap menentang kebijakan pemerintah. Pada era rezim orde baru diterapkan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) pada dua wilayah Indonesia yaitu Irian Jaya dan Aceh.  Pada masa DOM banyak pimpinan politik yang berseberangan pendapat dengan penguasa berakhir di penjara,  termasum mereka yang ada di Irian Jaya. Penerapan DOM dilakukan pada daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.  Di Irian Jaya terdapat Beberap kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka sebagai pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bagi militer mereka dikenal sebagai gerombolan bersenjata pengacau kemanana ( Gerakan Pengacau Keamanan /GPK),  penamaan tersebut dikarenakan terjadinya kontak senjata antara aparatur keamanan militer dan polisi yang tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan GPK OPM,  dan tidak sedikit korban Jiwa dalam konflik tersebut baik dari ABRI,  GPK OPM dan rakyat sipil.

Pasca lengsernya rezim orde baru dengan hadirnya gerakan reformasi, status DOM di Aceh dan Papua dicabut.  Namun pencabutan status tersebut tidak diikuti dengan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kemanan. Rakyat Papua khususnya mereka yang pernah menjadi tahanan politik menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan hukum. Namun tuntutan tersebut tidak berjalan dengan baik walaupun beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan telah diputuskan oleh pengadilan.  Walaupun demikian masih saja terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI maupun Polri. Sikap aparat keamanan yang tidak berubah dan keseriusan pemerintah yang setengah setengah justru membuat kelompok-kelompok pro kemerdekaan Papua menjalankan perjuangan diplomasi politik dalam dan luar negeri. Tidak hanya itu,  komunitas internasional pun mengalihkan perhatiannya terhadap permasalahan Papua dan mulai mempertanyakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Tuntutan Masyarakat Internasional

Perjuangan rakyat Papua pro kemerdekaan terus berlanjut di Dunia Internasional dan mendapatkan perhatian dari masyarakat serumpun yaitu melanesia yang terdiri dari negara negara seperti Vanuatu, Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Kepulauan Solomon, Tonga dan beberapa negara lainnya di Pasifik.  Mereka beranggapan bahwa Papua tidak seharusnya berada di bawah kolonisasi Indonesia.  Untuk memperjuangkan kepentingan negara negara Pasifik dibentuklah suatu organisasi atau forum pasifik Melanesia Spearhead Group (MSG)  yang memperjuangkan hak hak negara pasifik.  Isu Papua menjadi pembicaraan yang serius,  kelompok ini dalam setiap pertemuannya seringkali membawa isu pelanggaran HAM di Papua dan kemungkinan untuk mendukung penentuan nasib sendiri oleh rakyat Papua.  Usaha kelompok pembebasan Papua untuk memasukkan agenda kemerdekaan Papua menemukan momentumnya dalam pembahasan perlunya untuk memasukkan Gerakan Papua Merdeka (United Liberation Movement West Papua/ULMWP) sebagai anggota penuh dalam MSG.  Bila diterima sebagai anggota dengan hak penuh maka kesempatan untuk memasukkan agenda penentuan nasib sendiri melalui MSG kepada Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) akan terbuka lebar,  terlebih MSG merupakan organisasi yang diakui bernanung langsung di bawah PBB. Namun ULMWP baru menerima status sebagai observer (pengamat) dalam pertemuan MSG yang disahkan pada 2015 lalu, walaupun demikian penetapan status tersebut dapat dianggap sebagai keberhasilan ULMWP untuk mendapatkan recognition mengenai status Papua di Dunia Internasional.

Belum lama dalam persidangan Majelis Umum PBB MSG melalui Negara Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu menyatakan pendapatnya dalam forum internasional tersebut mengenai kekhawatiran Mereka terhadap isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia.  Perdanan Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menyatakan bahwa pelanggaran HAM dan perjuangan menentukan nasib sendiri Papua Barat adalah dua hal yang ada pada koin yang sama (wangge, 2016). Kelompok tersebut meminta agar pemerintah Indonesia segera mencabut status operasi keamanan terhadap Papua,  membebaskan tahanan politik, mencabut larangan peliputan jurnalis serta memberikan akses kepada pengamat independen untuk melihat situasi di Papua.

Tidak hanya kelompok MSG,  Parlemen Uni Eropa pun pada persidangan awal tahun 2017 mengecam pelanggaran HAM yamg terjadi di Papua.  Tuntutan Parlemen Uni Eropa adalah meminta kepada pihak berwenang Indonesia mencabut semua tuduhan yang dikenakan terhadap semua aktivis Papua yang menyuarakan pendapat mereka yang merupakan hak konstitusi mereka  (Siadari, 2017). Tuntutan ini dilayangkan setelah adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia yang menahan sebanyak 528 aktivis dalam suatu gerakan protes damai termasuk di dalamnya Hosea Yeimo dan Ismael Alua. Desakan Parlemen Eropa tersebut dilandaskan kepada Partnership Cooperation Agreement  (PCA) yang ditandatangani oleh Indonesia-Uni Eropa pada 01 Mei 2014 dalam rangka kerjasama dengan salah satu prasyarat mengenai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Diplomasi Indonesia atas Masalah Papua

Pernyataan beberapa negara Pasifik dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai kondisi Papua merupakan suatu hantaman yang cukup keras bagi Pemerintah Indonesia. Isu Papua merupakan hal yang sensitif bagi Indonesia untuk dibicarakan pada forum Internasional yang dapat bermakna internasionalisasi isu. Bagi pemerintah Indonesia PEPERA yang dilaksanakan pada tahun 1969 di bawah naungan PBB merupakan suatu hasil yang final. Permasalahan Papua merupakan masalah internal Republik Indonesia, yang secara intensif diupayakan munculnya suatu penyelesaian persoalan. Sgala upaya yang menyinggung masalah internal Indonesia akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Nara Masista Rakhmatia seorang diplomat muda Indonesia yang memberikan jawaban sanggahan terhadap Negara-negara Pasifik yang secara spesifik menyebut permasalahan Indonesia, bahwa pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorila Indonesia  (ABC News, 2016).

Jawaban yang diberikan oleh Nara sudah cukup keras, didukung oleh pernyataan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam bila negara-negara Pasifik tersebut tetap melakukan internasionalisai isu, namun walaupun demikian  upaya internasionalisasi masalah Papua sudah terjadi. Upaya diplomasi lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah upaya internasionalisasi adalah dengan mendapatkan keanggotaan MSG demi mencegah masuknya ULMWP menjadi anggota penuh pada organisasi tersebut. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia merupakan usaha untuk mendekatkan diri dan memberikan pengertian mengenai situasi yang sesungguhnya mengenai Papua.

Menghadapi tekanan dunia internasional,  indonesia harus mampu memainkan peran Politik Luar Negerinya.  Disinilah tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan aktif, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia 1945 mengenai pran aktif Indonesia untuk menciptakan suatu bentuk perdamaian abadi,  menciptakan keamanan dan menjaga kebebasan rakyat Indonesia dalam kedaulatan Indonesia.  Secara aktif pemerintah Indonesia harus mampu meyakinkan negara negara yang tergabung di dalam MSG bahwa pemerintah menjamin keamanan rakyat Papua termasuk di dalamnya mereka yang bertentangan dengan pemerintah.  Dalam rangka meningkatkan hubungam bilateral dengan negara negara pasifik pemerintah dapat meningkatkan hubungan perdagangan yang selama ini hanya pada level biasa biasa saja. Selain negara negara MSG, pemerintah Indonesia pun harus menjaga kedekatan dengan negara negara di pasifik lainnya seperti Australia dan Selandia Baru. Pentingnya menjaga hubungan bilateral tersebut karena Australia dan Selandia Baru memiliki pengaruh yang cukul kuat di pasifik. Tuntutan yang diajukan oleh Parlemen Eropa pun perlu mendapatkan perhatian yang serius, hal ini memiliki dampak dalam hubungan di masa depan antara Indonesia dan Uni Eropa dalam skema PCA. Dalam diplomasi yang di lakukan oleh Indonesia tidak cukup hanya Meminta masyarakat internasional menghormati kedaulatan Indonesia,  namun pemerintah harus mampu memberikan bukti adanya perkembangan positif dalam permasalahan Papua salah satunya adalah mengangkat secara keseluruhan atau sebagian kebijakan larangan peliputan jurnalistik dan pengamat atau pemerhati HAM internasional bekerjasama dengan LSM dalam negeri yang kredibel antara lain imparsial dan atau KONTRAs.

Disisi lain,  perjuangan diplomasi tidak cukup hanya dilakukan pada lingkungan eksternal, namun juga diperlukan keselarasan dengan hal hal yang dilakukan di dalam negeri.  Penanganan dan pendekatan yang humanis oleh Polri selaku penegak ketertiban dalam negeri,  penarikan pasukan militer organik merupakan suatu langkah maju yang diharapkan.  Selain aparatur keamanan adanya diperlukan suatu komitmen dan political will oleh pelaku politik tingkat nasional dan pemangku kebijakan daerah untuk tidak melakukan politisasi permasalahan di Papua untuk mengejar kekuasaan,  diperlukan suatu niatan yang tulus untum dapat mencarikan dan memberikan jalan keluar atas permasalahan Papua yang telah menahun. Pada akhirnya keberhasilan diplomasi luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan luar negeri seperti Duta Besar,  diplomat serta peran serta masyarakat Indonesia di luar negeri seperti kelompok Mahasiswa dan masyarakat lainnya baik independen ataupun tidak, ditentukan oleh interaksi yang baik oleh stakeholder dalam negeri.

Kesimpulan

Dalam memperjuangkan hadirnya suatu solusi yang abadi bagi persoalan Papua,  pemerintah Indonesia tidak cukup hanya menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghormati hak kedaulatannya namun harus mampu mengajak komunitas internasional untuk bersama dengan pemerintah Indonesia menghasilkan solusi yang baik dan untuk selamanya demi kepentingan masyarakat Papua pada khususnya dan bagi bangsa Indonesia. Kerjasama dalam menghasilkan solusi bagi Papua antara komunitas internasional dan pemerintah Indonesia tentunya dengan memperhatikan hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia.  Tekanan yang diberikan oleh masyarakat internasional hanya akan menghadapi penolakan oleh Indonesia dan hal ini dapat berdampak dalam penanganan baik positif atau negatif yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia yaitu TNI dan POLRI serta kelompok kepentingan lainnya.

 

Bibliography

ABC News. (2016, September 26). ABC News.net.au. Retrieved February 08, 2017, from ABC News.net.au: www.abc.net.au/news/2016-09-26/indonesia-pacific-islands-spar-at-un-over-human-rights-autonomy/7878292

Siadari, E. E. (2017, Januari 19). Satuharapan.com. Retrieved Februari 08, 2017, from Satuharapan.com: www.satuharapan.com/read-detail/read/resolusi-parlemen-eropa-serukan-pembebasan-aktivis-papua

wangge, H. R. (2016, October 12). unimelb.edu.au. Retrieved February 08, 2017, from The University of Melbourne Website: indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/clumsy-diplomacy-indonesia-papua-and-the pacific/

Baho, Arkilaus. (2013, Juni 13). Kompasiana.com. retrieved Februari 08, 2017, from kompasiana.com: http://www.kompasiana.com/arki.papua/status-papua-dalam-ri-paska-msg_552ffbab6ea834f5798b45f3

Aditjondro, George J. (2000, Juli). Watchindonesia.org. retrieved February 06, 2017, from watchindonesia.org: http://www.watchindonesia.org/2547/entwicklung-in-papua-george-junus-aditjondro?lang=ID

Elmsile, Jim. (2017, February 07) Indonesian Diplomatic Maneuvering in Melanesia: Challenge and Opportunities, in Regionalism, Security and Cooperation in Oceania,

 

 

* Merupakan Dosen Hubungan Internasional pada Fakultas Falsafah Peradaban, Universitas Paramadina.

Bagikan :

Di Papua: HAM Sebagai Instrumen Politik

Oleh: Otto Syamsuddin Ishak*

Penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Papua mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari rezim Jkw-JK. Hal yang sungguh berbeda dengan perlakuan rezim-rezim politik sebelumnya. Bahkan, rezim Jkw-JK belum mengambil kebijakan khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM semasa konflik dengan Aceh 1976-2005 sebagai bagian dari menciptakan perdamaian yang menyeluruh di Aceh. Ada apa dengan perkembangan situasi di Papua?

Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan juga melakukan kunjungan politik ke Papua, sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. “Pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami serius dan transparan melakukan ini, tidak ada rekayasa.” Bahkan ia didampingi oleh para duta besar dari negara-negara di kawasan Pasifik.

Pemerintah juga membentuk sebuah tim yang mengevaluasi semua kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, yang dipimpin oleh ahli hukum pidana Indriyanto Seno Adji. Mereka menseleksi 22 kasus, dan menyatakan kasus-kasus Wamena (April 2003), Wasior (13 Juni 2001), dan Paniai (Desember 2014), yang layak ditindak lanjutkan.

Bahkan Komnasham RI, membentuk Tim Gugus Papua di atas semua tim yang telah terlebih dahulu dibentuk untuk Papua, dan gugus ini langsung dipimpin oleh Ketua Imdaddun Rahmat dengan tekad: “Penyelesaiannya harus komprehensif. Tidak hanya sektor sipil dan politik, tapi juga yang berkaitan dengan hak ekonomi serta sosial seperti hak atas tanah dan kesejahteraan.” Hal yang terkesan sangat ambisius bila dipertimbangkan target waktu Pemerintah yang menginginkan diselesaikan dalam tahun 2016, dan memperhatikan sejarah penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua telah bertransformasi menjadi masalah politik identitas di negara-negara kawasan Pasifik, yang dikenal sebagai Melanesian Spearhead Group (MSG). Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, yang mana politik negaranya menginginkan satu kaki di Asean dan satunya lagi di Pasifik, mengingatkan Indonesia untuk bersikap hati-hati dalam menggunakan kekerasan untuk mengatasi masalah di Papua. Hal itu sangat beralasan, bukan saja dari pengalaman Timor Leste saja, tetapi juga dari sisi perkembangan generasi yang ke 3 atau 4 yang telah berhasil mentransformasi diri dari model gerakan bersenjata OPM menjadi gerakan yang menggunakan HAM sebagai instrumen perjuangannya, sebagaimana yang dipakai oleh organisasi pergerakan barunya: United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Kelahiran ULMWP setelah 54 tahun perjuangan (1961) atas hak kemerdekaannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekjen Octovianus Mote, adalah untuk menjawab pernyataan politik Indonesia untuk dunia internasional, persoalan persatuan dan kepemimpinan di Papua, serta untuk merespon politik kawasan di Pasifik. Pernyataan politik Indonesia bahwa orang Papua belum bersatu dan memiliki pemimpin yang kuat.

Sementara persoalan internalnya adalah kehancuran semua organisasi dan pimpinan gerakan termasuk Presidium Dewan Papua (PDP), tapi tidak menyebut kondisi OPM. Lalu, adanya kebangkitan gerakan politik generasi baru, yakni Komite Nasional Papua Barat (KNPB); dan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

Kelahiran ULMWP juga merespon tantangan politik dari Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill dalam pertemuan MSG, “bahwa Papua harus bersatu barulah kami mendukung mereka.” Demikian pula tantangan  Perdana Menteri Vanuatu, Moana Kolosil, yang bila telah bersatu akan mendukung di dalam pertemuan PBB.

Agaknya, karena adanya perubahan di dalam tubuh gerakan dan sikap politik dari negara-negara di kawasan Pasifik, maka Pemerintah memberikan kebijakan politik yang istimewa terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. HAM menjadi permainan yoyo: di satu pihak jika penyelesaiannya berlarut-larut, maka HAM menjadi instrumen politik yang kuat sebagai senjata untuk membangun politik identitas dan meraih solidaritas etnis dari negara-negara-negara di kawasan Pasifik. Di lain pihak, jika penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua dapat diselesaikan sesegera mungkin, maka HAM sebagai instrumen politik perjuangan ULMWP akan semakin lemah, sehingga lemah pula politik identitas dan solidaritas politik dari kawasan Pasifik.

Memang saya agak optimis ketika Pemerintah memberikan perhatian khusus dan kebijakan yang istimewa untuk masalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua melalui jalur hukum atau yudisial. Namun, di lain pihak, jika melihat belum adanya preseden historis atau belum adanya prestasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, maka membuat saya menjadi pesimis. Karena, setelah ada kebijakan dari rezim, maka penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia tergantung pada kinerja dan kontinuitas kerja antara Komnasham RI dan Kejaksaan Agung.

Betapa banyaknya berkas perkara yang sudah diselesaikan oleh pihak Komnasham sebagai penyelidik yang berkewajiban untuk menemukan bukti awal pelanggaran HAM, lalu dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Agung dengan alasan-alasan yang berada di luar ketentuan UU 26/2000. Kejaksaan Agung yang berwenang dalam hal penyidikan dan penuntutan tidak melanjutkan hasil penyelidikan Komnasham. Nampaknya, Kejaksaan Agung “memperlakukan Komnasham sebagai instrumen penyidikan, yang merupakan kewenangannya,” sebagaimana kerja-kerja mereka dengan pihak Polri dalam pananganan kasus-kasus non-pelanggaran HAM.

Sehubungan dengan berkas kasus pelanggaran HAM untuk Wasior-Wamena, sampai saat ini masih di tangan Kejaksaan Agung, dan mereka belum mengeluarkan petunjuk tentang informasi apa yang harus dilengkapi oleh (tim) penyelidikan Komnasham sehingga kasus yang ingin dipecah menjadi Wasior dan Wamena ini masih menggantung di Kejaksaan Agung. Sementara, untuk kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya, sangat tergantung pada kinerja Komnasham sendiri di dalam menyelesaikan penyelidikannya. Anehnya, kemacetan atau kelambanan penyelidikan oleh tim-tim proyustisia bentukan Komnasham diatasi dengan pembentukan (tim) Gugus Papua.

Hal-hal demikian semakin membuat pesimis bahwa penyelesaian –untuk satu kasus saja pun— pelanggaran HAM di Papua dapat tercapai pada tahun 2017. Lalu, apakah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah di Papua? Apakah pemerintah masih bersikukuh dengan pembangunan ekonomi (kesejahteraan), yang belum juga menampakkan buahnya?

Hal itu menjadikan kita teringat dengan kata dialog yang dilontarkan pada masa rezim SBY-JK. Hal itu pula, yang ditekankan oleh Horta baru-baru ini: “Walaupun mereka berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara, saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini Indonesia sangat terbuka untuk itu.” Karena itu, penyelesaian masalah pelanggaran HAM merupakan bagian dari komitmen para pihak dari keseluruhan penyelesaian masalah Papua. Memang, pada saat Imparsial dan Jaringan Akademisi untuk Papua Damai melakukan penjajagan perihal dialog, semua peserta di dalam FGD tersebut menunjuk ULMWP sebagai para pihak yang dapat mewakili Papua. Sayangnya, belum ada kebijakan untuk itu dari rezim Jkw-JK.*

 

Penulis adalah Anggota Komnas HAM 2012-2017 dan Anggota Forum Akademisi Papua Damai

Bagikan :