Pos

Imparsial: Opini Kerinduan Era Orde Baru Ahistoris

Ervan

10-12-2018 17:44

Jakarta, Gatra.com– Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (Hari HAM) Imparsial menilai dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini dalam diskursus publik bahwa Era Orde Baru adalah era yang baik sehingga ada kerinduan ingin kembali kepada masa itu sungguh ahistoris dan tidak tepat.

Menurut Direktur Imparsial, Al Araf, dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan. Demi mempertahankan kekuasaannya yang otoritarian, rezim Orde Baru menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai metode politik untuk terus melanggengkan kekuasaannya.

“Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman sehingga penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini,” jelasnya di kantor Imparsial, Jakarta, Senin (10/12).

Apalagi adanya stigma komunis dan pengganggu stabilitas keamanan kerap disematkan oleh rezim Orde Baru kepada para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Padahal dalih kepentingan keamanan itu merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok.

“Alhasil, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi, seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998,” lanjutnya.

Namun memasuki Era Reformasi yang mulai bergulir pasca rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998 memunculkan harapan yang besar di masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu.

“Sayangnya, setiap rezim pemerintahan yang berkuasa pada masa Reformasi tidak kunjung menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi,” ucapnya.


Reporter: Ervan Bayu

 Editor : Bernadetta Febriana

Bagikan :

3 Saran Imparsial untuk Penanganan Pembantaian Pekerja di Nduga Papua

DEVINA HALIM Kompas.com – 07/12/2018, 06:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf meminta pemerintah segera mengevakuasi korban pembantaian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua. Menurut dia, proses evakuasi merupakan solusi jangka pendek untuk menangani peristiwa pembantaian pekerja pembangunan infrastruktur oleh KKB di daerah tersebut. “Langkah yang pemerintah perlu dilakukan yang pertama adalah evakuasi korban untuk segera dilakukan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2018). Kedua, pemerintah diminta memberikan perlindungan kepada para saksi agar dapat menjelaskan duduk perkara secara jelas.

Pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya. Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengungkapkan berdasarkan informasi sementara, terdapat 20 yang tewas, yaitu 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur. Mereka dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga. Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016 dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.

Bagikan :

Imparsial Desak Komnas HAM Selidiki Pembunuhan Pekerja Trans Papua oleh KKB

07 Des 2018, 03:15 WIB

 

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih menekankan penangkapan Kelompok Kiminal Bersenjata (KKB) atau para pelaku pembantaian pekerja proyek Trans Papua ketimbang operasi militer.

“Perintah Jokowi dalam merespon Papua penting dicermati. Presiden meminta aparat mengejar dan menangkap pelaku. Artinya, Presiden menginginkan agar penanganan ini tetap dalam koridor hukum dan tetap sebisa mungkin menangkap para pelaku,” tutur Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis 6 Desember 2018.

Menurut Araf, langkah tersebut dapat lebih menguntungkan. Dengan tertangkapnya para pelaku, pemerintah dapat mengetahui secara mendalam terkait identitas kelompok, motif kekerasan, sumber persenjataan, hingga rentetat penyebab peristiwa itu terjadi.

“Ini saya setuju dengan instruksi Presiden untuk mengejar dan menangkap. Itu positif dalam jangka pendek,” jelas dia.

Untuk itu, Imparsial meminta Komnas HAM terjun langsung menyelidiki penyelesaian kasus pembantaian KKB terhadap pekerja Trans Papua. Hal itu demi memastikan transparansi operasi dari aparat keamanan.

“Saya mendesak Komnas HAM terjun langsung ke Papua untuk menyelidiki yang terjadi di Papua, di luar penegakan hukum oleh negara,” beber Araf.

Punya Sejarah Panjang

Kemudian, penanganan jangka panjang juga mesti dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, konflik kekerasan di Papua memiliki sejarah panjang dan dipicu berbagai penyebab.

Harus ada upaya dialog dan duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Pendekatan inklusif dinilai penting dengan menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek untuk mencari, mendengarkan, dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik.

“Pendekatan ekonomi dan pembangunan itu memang penting dilakukan. Namun belum cukup untuk menghentikan konflik dan kekerasan di Papua. Ketidakadilan ekonomi hanyalah salah satu faktor penyebab terjadinya konflik dan terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan konflik, yakni problem historis, marginalisasi, dan tidak tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” Araf menandaskan.

Bagikan :

“Hentikan Kekerasan di Papua, Saatnya Membangun Dialog”

 

Siaran Pers

 

Pada tanggal 2 Desember 2018 aksi kekerasan kembali terjadi di Papua. Kali ini, yang menjadi korban adalah 31 pekerja projek jembatan trans-Papua di Kabupaten Nduga, Papua yang diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. Kasus ini memperpanjang dan menambah deretan daftar korban kekerasan akibat konflik Papua yang tidak kunjung selesai.

 

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dan sekaligus rasa belasungkawa kepada korban dan keluarga korban dalam peristiwa tersebut. Semua bentuk kekerasan dengan dalih, alasan serta tujuan apapun adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Karena itu kekerasan di Papua perlu dan penting dicegah dan dihindari.

 

Upaya negara untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi di Papua melalui proses penegakkan hukum memang diperlukan. Hal itu sudah menjadi tanggung jawab negara melalui aparatnya untuk menjamin dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk menindak setiap pelaku kekerasan. Namun demikian, proses penegakakan hukum tersebut perlu dilakukan secara proporsional, akuntabel dan transparan. Selain itu, kami menilai perlindungan saksi yang selamat dari tragedi tersebut menjadi penting untuk dilakukan.

 

Kami memandang bahwa kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Papua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang konflik di wilayah ini yang hingga kini tidak kunjung selesai. Dengan kata lain, peristiwa kekerasan terbaru itu tidak berdiri sendiri tetapi punya keterkaitan yang kuat dengan akar persoalan konflik Papua.

 

Pada masa reformasi, sejumlah upaya penyelsaian konflik Papua memang diakui telah dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, langkah-langkah pemerintah itu dalam kenyataannya belum berhasil menghentikan konflik dan spiral kekerasan di Papua.

 

Selama ini, pola pendekatan yang digunakan oleh pemerintah lebih dominan tertuju pada pembangunan ekonomi. Padahal persoalanan ekonomi sesungguhnya hanya salah satu faktor penyebab konflik Papua. Sehingga penggunaan pendekatan ini belumlah cukup untuk menjadi soluasi yang komprehensif bagi Papua mengingat kompleksitas akar persoalan konflik Papua. Terdapat faktor-faktor lain yang menyebabka konflik yakni problem historis, marginalisasi dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

 

Lebih jauh, kami juga menilai bahwa pola pendekatan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menangani konflik Papua cenderung bersifat top down dan bukan kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog bersama antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua, khususnya dengan kelompok yang masih tidak puas terhadap pemerintah. Karena besrifat top down, alih-alih menyelesaikan konflik, setiap langkah kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah, akan sulit untuk diterima oleh masayarakat di Papua.

 

Pendekatan inklusif sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik Papua. Pendekatan ini mensyaratkan pemerintah untuk menempatkan orang Papua sebagai subjek dalam penyelesaian konflik Papua. Dalam kedudukan sebagai subjek itu adalah penting bagi pemerintah untuk membangun jalan dialog untuk mencari, mendengarkan dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik Papua.

 

Jakarta, 06 Desember 2018

 

 

Imparsial

Bagikan :

Pemerintah Diminta Gunakan Pendekatan Dialog Selesaikan Masalah Keamanan di Papua

RAKHMAT NUR HAKIM

Kompas.com – 05/12/2018, 15:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf menyarankan pemerintah mengedepankan pendekatan dialog dalam menyelesaikan masalah keamanan di Papua. Hal itu disampaikan Al Araf untuk menanggapi pembantaian sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. “Dan Indonesia sudah pernah punya pengalaman berhasil. Salah satu contoh menyelesaikan konflik di Aceh melalui ruang negosiasi dan dialog,” kata Al Araf melalui pesan singkat, Rabu (5/12/2018). Karena itu, kata Al Araf, semestinya pemerintah mulai melakukan pendekatan dialog dengan masyarakat Papua. Sebab, kata dia, penyelesaian masalah Papua tak cukup dengan pendekatan ekonomi seperti yang saat ini sedang dilakukan pemerintah.

Al Araf menyatakan, selain kesenjangan masalah keamanan di Papua terjadi juga karena masalah pelanggaran HAM, marjinalisasi masyarakat Papua, dan faktor historis. Hal itu, kata Al Araf, pernah dilakukan di era kepresidenan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. “Misalkan pola pendekatannya (era Gus Dur) tidak hanya ekonomi. Tetapi, melakukan recognize terhadap masayarakat Papua. Meminta maaf atas operasi militer yang berlangsung lama di Papua, mengubah nama provinsi menjadi Papua, dan lain sebagainya,” kata Al Araf. “Dengan pendekatan kultural itu masyarakat Papua merasa Abdurrahman Wahid punya kepedulian dan benar-benar menghormati mereka. Setelah Abudrrahman Wahid, pendekatan yang dilakukan polanya cenderung developmentalisme,” lanjut dia. Pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya. Diduga, sebanyak 31 pekerja tewas. Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan. Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian. Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB. Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Bagikan :

Pengamat Sebut Penyelesaian Masalah Papua Tak Cukup dengan Pendekatan Ekonomi

RAKHMAT NUR HAKIM

Kompas.com – 05/12/2018, 15:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktut Imparsial Al Araf menilai penyelesaian masalah di Papua tak hanya cukup dengan membangun perekonomiannya. Ia menambahkan, saat ini pemerintah hanya fokus menyelesaikan konflik di Papua dengan pendekatan ekonomi. Hal itu disampaikan Al Araf menanggapi peristiwa pembantaian sejumlah pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. “Seolah-olah dengan mengembangkan proses pembangunan, percepatan pembangunan konflik selesai. Padahal realitas konflik di Papua itu, akar konfliknya bukan hanya persoalan ekonomi,” kata Al Araf melalui pesan singkat, Rabu (5/12/2018). Ia menyatakan, ada empat akar konflik di papua berdasarkan riset yang telah dilakukan sejumlah lembaga. Al Araf mengatakan, empat akar konflik di Papua adalah kesenjangan ekonomi. Hal ini yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Kedua, ialah masalah historis atau pun kontroversi historis Papua masuk ke Indonesia, di mana sebagian masyarakat Papua menganggap bahwa masuknya Papua ke Indonesia dimanipulasi. Ketiga adalah persoalan pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan oleh negara sehingga terus menimbulkan tuntutan-tuntutan yang terus berulang. Sementara itu akar konflik keempat menurut Al Araf ialah faktor marjinalisasi. Selain itu, juga adalah masalah kepercayaan di antara negara dengan masyarakat Papua, yang menyebabkan negara, bukan hanya di era Presiden Jokowi, akhirnya melihat konflik di Papua hanya dalam aspek ekonominya saja. “Sementara itu, tiga aspek lainnya belum tersentuh. Misalnya bagaimana menyelesaikan persoalan HAM masa lalu, bagaimana mengatasi persoalan marginalisasi, bagaimana persoalan historis tadi diselesaikan. Sehingga realitas konflik terus terjadi,” lanjut dia.

Pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya. Diduga, sebanyak 31 pekerja tewas. Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah. Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan. Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian. Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB. Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Bagikan :

Keputusan Jokowi Lantik Andika Jadi KSAD Dipertanyakan

CNN Indonesia | Kamis, 22/11/2018 15:01 WIB

 

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Imparsial Al Araf mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI. Ia menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari 2019. Al Araf mempertanyakan hal ini karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

“Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD,” kata Al Araf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Keputusan Jokowi Melantik Andika Jadi KSAD Dipertanyakan
Al Araf. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif. Misalnya terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa.

Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

“Kalau pilih angkatan 1987, kenapa enggak memilih mereka yang memiliki bintang Adhi Makayasa. Pak Herindra, ia bintang 3 juga, angkatan ’87 sama dengan Pak Andika, tapi dia menyandang Adhi Makayasa. Kenapa enggak memilih dia (Herindra)?,” ucap Al Araf.

Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono. Hendropriyono juga diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.

“Sehingga ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan,” kata Al Araf.

Lebih jauh, kata Al Araf, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.

“Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik,” kata

enada, aktivis HAM Haris Azhar menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama peimpin TNI AD tersebut.

Bagi mantan Koordinator Badan Pekerja KontraS tersebut, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Haris mengatakan Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono.

Haris menyatakan saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Selain itu, setelah menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.

Kaitannya pada dunia politik, Haris mengingatkan bahwa Hendro dikenal mendukung Jokowi sejak, setidaknya, masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam.

Keputusan Jokowi Melantik Andika Jadi KSAD DipertanyakanHaris Azhar. (CNN Indonesia/Gautama Padmacinta)

Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan Angkatan Darat bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.

“Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah,” kata Haris melalui keterangan tertulisnya.

Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.

“Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM,” kata dia.

Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI menggantikan Jenderal Mulyono yang memasuki masa persiapan pensiun.

“Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi,” kata Haris.

Sementara itu, usai melantik Andika Perkasa di Istana Negara, Jokowi menyatakan pemilihan perwira tinggi bintang empat itu sebagai KSAD telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

“Kami melihat rekam jejak Pak Andika pernah di Kopassus, Pangdam, Kostrad, penerangan (Kadispenad), pernah Komandan Paspampres. Semuanya komplet,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan awalnya empat nama diusulkan hingga dibawa ke meja kerjanya. Nama-nama itu masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun, Jokowi enggan menyebutkan tiga nama selain Andika.

Jokowi pun tidak mempersoalkan masa karier Andika di Pangkostrad sebelum dilantik sebagai KSAD. Demikian pula soal usia Andika

“Sekali lagi semuanya kan ada hitung-hitungannya. Terutama pengalaman, rekam jejak, kemudian juga yang berkaitan dengan pendidikan-pendidikan, apa yang telah dijalani, semuanya kita lihat,” ujar Jokowi.

Bagikan :

Keluarga Korban Pelanggaran HAM dan Aktivis Tolak Pembentukan DKN

BeritaBenar-Rencana pemerintah membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu ditentang keluarga korban dan aktivis HAM.

Maria Catarina Sunarsih, pendiri Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) mengatakan, rencana itu cacat moral karena DKN diinisiasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

JSKK menilai Wiranto sebagai sosok yang bertanggung jawab atas penembakan sejumlah mahasiswa – termasuk putra Maria, Benardinus Realino Norma Irawan alias Wawan – saat berunjuk rasa menentang rezim Orde Baru, pada 1998.

“Jika Wiranto mengatakan komando penembakan bukan dari saya, salah besar. Karena saat itu, dia menjabat Menhankam/Pangab,” tegas Maria saat jumpa pers di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Tak hanya itu, lanjutnya, pembentukan DKN mencederai visi misi Presiden Joko “Jokowi” Widodo, di mana salah satu program kerjanya berkomitmen menghapus impunitas.

“Kalau Jokowi tetap menandatangai pembentukan DKN, visi misinya hanya dipakai untuk meraup suara (pemilihan presiden 2014),” ujar Maria lagi.

Sebelumnya, Wiranto menyatakan bahwa DKN dibentuk bukan untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, tetapi bisa saja dilibatkan bila harus diselesaikan melalui jalur non-yudisial.

“Kalaupun pelanggaran HAM tidak bisa selesai secara yudisial, kan akan ke non-yudisial juga. Di situ mungkin DKN bisa dilibatkan,” ujarnya pada Maret lalu.

Menurut Wiranto, DKN dibentuk untuk menangani konflik horizontal dalam skala nasional, dengan mengedepankan non-yudisial, yakni musyawarah untuk mencapai mufakat.

Maria menuntut Jokowi untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan memerintahkan Kejaksaan Agung memulai penyidikan.

“Tugas Komnas HAM telah selesai. Sekarang tugas Kejaksaan Agung menyidik. Kalau terbukti pelanggaran HAM berat, DPR bisa menerbitkan surat ke Presiden agar Presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc,” ujar Maria.

“Jika terus membiarkan, maka Jokowi adalah penguasa yang melanggengkan impunitas.”

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Kristian Erdianto Bejo Untung juga menolak pembentukan DKN  dengan alasan sama.

“Tragedi 65 adalah kasus luar biasa, bagaimana orang dibunuh, diculik, wanita dilecehkan. Saya sembilan tahun di tiga tahanan dan mengalami kerja paksa. Saya mewakili 500 ribu hingga satu juta jiwa korban 65,” ujarnya.

Kalau Jokowi menyetujui pembentukan DKN, lanjut Bejo, akan menjadi malapetaka dan menyakiti korban.

“Saya minta Presiden untuk tidak menandatangani pembentukan DKN. Kalau perlu, Wiranto dipecat. Kalau sebaliknya, berarti Jokowi melanggengkan impunitas,” ujar Bejo.

Menurutnya, Jokowi seharusnya segera membentuk pengadilan HAM ad hoc karena barang bukti yang dikumpulkan Komnas HAM sudah sangat cukup.

“Memang kasus pelanggaran HAM seperti bisul. Harus diangkat biarpun menyakitkan,” imbuhnya.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, menyebutkan, ada empat poin penyelewengan dalam pembentukan DKN, mulai dari maladministrasi wewenang hingga bersifat inkonstitusional.

“Inisiatif dan keputusan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme DKN oleh Menko Polhukam melampaui wewenang dan cacat administrasi,” katanya.

Mekanisme DKN yang hanya musyawarah dan mufakat tanpa proses hukum bertentangan dengan konstitusi seperti diatur dalam UUD 1945 Amandemen Kempat Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Musyawarah untuk mufakat yang diusung lewat DKN menutup ruang-ruang kebenaran, melanggar hukum tanpa adanya proses yudisial,” ujar Yati.

DKN, lanjutnya, juga bertabrakan dengan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang tidak mengatur sedikit pun wewenang Menko Polhukam dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM adalah mandat Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut,” paparnya.

“Lebih jauh, DKN makin nyata memperlihatkan adanya upaya praktik cuci tangan.”

Aktivis Imparsial, Batara Ibnu Reza, melihat adanya itikad tidak baik dari pemerintah dengan pembentukan DKN karena kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai adalah utang siapapun yang tengah memerintah seperti ditegaskan DPR.

“Pemerintah saat ini membangun kerukunan sosial semu karena tak berlandaskan hukum,” katanya.

“Menggunakan istilah rukun adalah licik. Ini bukan strategi keluar dari masalah. Sepanjang penyelesaian tak dilakukan, impunitas berlanjut. Kita minta pemerintah menghentikan jalan pintas imunitas.”

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pembentukan DKN masih dalam tahap pembahasan. Dia berharap penyelesaian pelanggaran HAM berat bisa dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi meski diakuinya sulit dilakukan.

 

Zahara Tiba
Jakarta
2018-07-19

Bagikan :

Mutasi TNI Perlu Memperhatikan Aspek Profesionalitas dan Penghormatan HAM

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil

Proses mutasi di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) marak dilakukan belakangan ini. Proses mutasi tersebut menempatkan perwira-perwira tinggi TNI pada jabatan strategis di dalam tubuh institusi militer dan lembaga pemerintah lainnya. Namun demikian, proses mutasi tersebut memberikan catatan-catatan tersendiri terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses mutasi TNI sepatutnya mempertimbangkan aspek profesionalitas, kompetensi, dan penghormatan atas tata nilai hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks itu, prinsip profesionalitas di dalam tubuh TNI tentunya perlu untuk menjadikan tata nilai HAM sebagai prinsip dasar proses mutasi TNI.

Meski pimpinan TNI memiliki otoritas untuk melakukan proses promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI, namun mereka sudah semestinya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI untuk menduduki jabatan-jabatan strategis sebaiknya tidak diberikan kepada para perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki persoalan terkait dengan pelanggaran HAM.

Kami memandang proses mutasi beberapa perwira tinggi TNI kali ini tidak menjadikan tata nilai HAM sebagai dasar pertimbangannya. Hal ini terlihat dari pengangkatan beberapa perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki permasalahan terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua (khususnya terkait dengan pembunuhan Theys Hiyo Eluay) maupun peristiwa kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998.

Pengangkatan para perwira tinggi TNI yang diduga kuat melanggar HAM tersebut semakin memperpanjang lingkaran impunitas yang terjadi di Indonesia. Di tengah proses penyelesaian kasus penghilangan orang yang belum selesai serta pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay yang tidak menghasilkan keadilan di dalam pengungkapannya, tentunya proses mutasi tersebut mencederai penghormatan HAM di negeri ini.

Koalisi mendesak Presiden untuk mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan proses mutasi tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan agenda penghormatan HAM sebagaimana ditegaskan dalam Nawacita Presiden Jokowi. Selaku otoritas politik, Presiden perlu meluruskan jalan penegakan HAM di Indonesia, dan salah satunya bisa dilakukan dengan cara menghimbau kepada pimpinan tinggi TNI untuk melakukan proses mutasi dengan memperhatikan aspek profesionalitas dan tata nilai HAM. Lebih dari itu, Presiden perlu mengambil langkah-langkah terobosan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum kunjung mendapatkan titik terang.

Kami menilai, di tengah luka masyarakat Papua atas konflik dan kekerasan yang terus terjadi di tanah mereka, pengangkatan perwira tinggi TNI yang diduga terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua akan menambah problematika baru dalam penyelesaian konflik tersebut. Apalagi dinamika sekuritisasi di Papua dengan pendekatan operasi militer masih terus berlangsung hingga saat ini, yang diikuti dengan penambahan kapasitas pasukan di Papua sebagaimana terlihat dari pendirian Kodam baru di Papua Barat.

Pemerintah seharusnya menyadari, penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan keamanan melalui operasi militer. Di masa lalu, penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua telah mengakibatkan praktik-praktik kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan hingga kini masih belum selesai penuntasannya. Karena itu, pemerintah seharusnya mengambil jalan lain untuk penanganan konflik Papua, yaitu dengan membuka ruang dialog dan negosiasi.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar:

  1. Presiden dan DPR mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan mutasi TNI yang tidak sejalan dengan upaya penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia;
  2. Presiden menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum mendapatkan titik terang;
  3. Pemerintah membuka ruang dialog serta negosiasi sebagai jalan baru penyelesaian konflik Papua.

 

Jakarta, 22 September 2016

Koalisi Masyarakat Sipil
(Imparsial, YLBHI, ICW, Elsam, LBH Pers, HRWG, Pusat Studi Papua UKI, Lesperssi, Gema Demokrasi)

Bagikan :

Upholding justice in Cebongan

The murder of four detainees in their cells in Cebongan prison in Yogyakarta on March 23 cannot be justified by any means. The incident constitutes a serious threat to rule of law in Indonesia, especially because it occurred inside a state institution at the heart of the criminal justice system.

Army investigators have announced that 11 commandos from Army’s Special Forces (Kopassus) Group 2 were behind the raid and the executions. Credit should go to the Army and to the National Police for launching probes of the case. However, the initial findings of the Army Military Police are just the beginning. The perpetrators must be tried under an independent, transparent, accountable and fair mechanism of justice. Most importantly, the homicides should be solved in a democratic process.

The Army’s report has left several questions unanswered, including a claim that the attack was “spontaneous”, which is almost impossible, given the intense communication among the commandos before and during the raid; the use of Army-issued weapons in the assault; the specific target location, Cebongan prison, which is some distance from their base in Kartasura, Central Java; and the execution of the detainees.

The Army has also given contradictory information related to the attack. On one hand, investigators said the atrocity was committed after three commandos returned from training on Mount Lawu in Karanganyar, Central Java, while eight others joined en route to the prison. On the other hand, the commander of Kopassus Group 2’s intelligence unit stated that none of his 800 troops were outside of their barracks when the incident took place.

Without further explanation, the credibility of both the Army and the National Police investigation will be at stake. Civil society groups have urged the President to set up an independent team comprising representatives of the Indonesian Military (TNI), the National Police, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), all to no avail.

In the middle of investigation, the commander of the Diponegoro Military District overseeing Central Java and Yogyakarta and the Yogyakarta Police chief were replaced. While TNI headquarters said that the replacement of its officer was a regular personnel change, the person in the street is smart enough to make the leap between the transfer and the prison attack. The general had publicly denied the involvement of TNI members in the incident just hours after it had occurred.

However, the transfer has raised eyebrows, since Kopassus Group 2 does not fall under the Diponegoro Military District. If any Army soldier had to be removed following the incident, it should be the commander of Kopassus Group 2.

The Army’s team should investigate whether the Kopassus Group 2 commander was involved or failed to control his soldiers.

Nevertheless, Kopassus chief Maj. Gen. Agus Sutomo stated his readiness to take full responsibility for the act of violence. This acceptance of responsibility is rare, especially considering that the legal process against the commandos has not even started. In a stark contrast, no senior military officer ever publicly claimed responsibility for the abduction of student and anti-government activists in 1997-1998 that allegedly involved Kopassus commandos.

The involvement of 11 commandos in the prison attack has only shown that ongoing military reforms have not reduced, let alone stopped, acts of violence perpetrated by TNI members. In other words, reforming the Indonesian Military is a pressing concern for the nation.

Further, the Cebongan case may just be the tip of the iceberg. There are potentially many acts of violence involving TNI members that have gone unreported. Only one month before Cebongan, a group of TNI members attacked a police station in Ogan Komering Ulu, South Sumatra. The civil society coalition for security sector reform has recorded more than 80 cases of violence involving the military between 2004 and 2011.

The cases cannot be deemed as individual crimes, because such incidents have repeatedly occurred. This shows a gap within the TNI system that has created interstices, either directly or indirectly, allowing some to commit violent acts. The interstices have occured because of the TNI’s flawed education system — particularly pertaining to the rule of law, a misinterpretation of esprit de corps, an entrenched New Order military culture dominated by nepotism, weak oversight of soldiers and their use of weapons, the failed restructuring of the territorial command system, the poor pay and benefits afforded to rank-and-file TNI members and a military justice system which tends to give minimum sanctions resulting in a minimal deterrence effect.

If there is a blessing in disguise following the prison attack, it should be new momentum for the President and the House of Representatives for military justice reform. It is therefore of great importance that the President issue a government regulation in lieu of law (Perppu) to revise the 1997 Military Court Laws so that the commandos can be tried in a civilian district court. While such an amendment was included on the national legislative agenda for 2004 to 2009, it was never brought for a vote.

The purpose of the Perppu is to make a clear demarcation between military and district courts. As suggested by many civil society groups, military courts should focus on military crimes, while military personnel who commit general crimes should stand trial in district court.

Revision of the military justice system is an integral part of military reform as President Susilo Bambang Yudhoyono himself has said. Such an amendment is mandated not only by the TNI Law No. 34/2004, but also the Constitution, which says all citizens are equal before the law.

The much-awaited completion of the military reform will not happen unless the military justice system fulfills the constitutional mandate.

Al Araf
Imparsial Program Director

JAKARTA POST, 11 April 2013

Bagikan :