Pos

Dokumen TPF Munir dari SBY Akan Diautentikasi

Media Indonesia — KEMENTERIAN Sekretariat Negara telah menerima salinan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib dari mantan Mensesneg era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalahi. Dokumen fotokopian tersebut akan diserahkan kepada Jaksa Agung.

Juru Bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan, meski hanya berupa fotokopi, dokumen itu serupa dengan aslinya. Pada dokumen itu, ada tanda tangan ketua TPF Munir, Brigadir Jenderal Marsudi Hanafi.

“Namun, karena ini fotokopi, tentu harus ditelusuri lagi apakah ini sesuai aslinya. Jaksa Agung yang akan menelusuri lebih lanjut,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Jaksa Agung M Prasetyo. Kejaksaan akan meneliti dan menelusuri isi berkas, apakah benar sesuai yang asli atau tidak jika nanti diserahkan oleh Presiden Jokowi.

Untuk proses autentikasi dokumen, kata Prasetyo, pihaknya akan mengundang semua anggota TPF untuk melakukan konfirmasi atas dokumen fotokopian yang diberikan mantan Presiden SBY tersebut.

“Makanya nanti kita lihat seperti apa, ya kan. Nanti setelah ada di sini, kita akan baca untuk dipelajari. Kita akan memanggil anggota TPF lain untuk memberikan pernyataan yang sama,” katanya.

Prasetyo melanjutkan, meskipun dua mantan anggota TPF telah mengonfirmasi keautentikan dokumen fotokopi tersebut, tetap saja itu akan dikonfirmasi oleh semua anggota.

“Sekarang kan katanya dua orang (anggota TPF) yang sudah melegalisasi, menyatakan itu sesuai dengan aslinya. Namun, anggota TPF kan banyak dan kita belum tahu yang mulai agresif itu siapa. Ada juga anggota yang sudah meninggal,” kata Prasetyo.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga terus berupaya untuk mencari dokumen asli laporan TPF Munir. “Kan sudah jelas instruksinya ialah mencari dokumen TPF. Nah, sekarang biar kami bekerja dulu untuk mencarinya. Itu saja,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mohammad Rum.

Pidana
Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menambahkan, belum ditemukannya dokumen resmi TPF kasus Munir tidak boleh dijadikan dalih bagi pemerintah untuk tidak melanjutkan penuntasan kasus pembunuhan Munir. Pencarian dokumen asli bisa dilakukan berbarengan dengan upaya menuntaskan kasus.

Terkait belum ditemukannya dokumen asli laporan akhir TPF Munir, Al Araf mengatakan, jika terbukti hilang, pejabat publik yang bertanggung jawab menyimpan dan menjaga dokumen tersebut bisa dipidana.

Dalam Pasal 53 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disebutkan bahwa setiap orang, badan hukum, atau badan publik yang sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, dan atau menghilangkan dokumen informasi publik dapat dipidana dengan pidana penjara dua tahun. Pasal 86 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahkan menetapkan ancaman pidana sepuluh tahun untuk perbuatan serupa.

Mantan anggota TPF Munir Amiruddin mengatakan Presiden Joko Widodo tidak boleh terjebak dalam polemik ‘hilangnya’ dokumen laporan akhir TPF Munir.

“Yang ditunggu publik ialah langkah konkret penuntasan kasusnya, apakah itu dengan PK, bentuk TPF baru, atau upaya-upaya lainnya,” ujar dia. (Deo/Pol/AT/P-4)

Bagikan :

Imparsial Nilai Negara Lakukan Kejahatan Soal Dokumen Munir

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan dokumen resmi laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir yang belum ditemukan menunjukkan bahwa tata kelola sistem administrasi pemerintahan di negara ini sangat buruk.

Pernyataan itu disampaikan Al Araf dalam konferensi pers menyikapi perkembangan kasus Munir dan mendesak pemerintah untuk menuntaskannya. Acara tersebut dihadiri oleh mantan anggota TPF Munir Hendardi dan Amirudin Al Rahab.

“Berarti pemerintah tidak mempu untuk menjaga dan merawatnya sebagai arsip negara,” kata Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Oktober 2016.

Menurutnya dokumen tersebut penting dalam proses penegakan hukum dan dalam rangka mengungkap suatu kejahatan pembunuhan yang tidak diketahui keberadaannya.

Sebelumnya, keberadaan dokumen resmi laporan TPF Munir menjadi kontroversi di publik setelah keluarnya keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan dokumen itu kepada publik. Dalam menanggapi putusan itu, pemerintah menyatakan laporan itu tidak diketahui keberadannya dan tidak ada di Sekretariat Negara.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta beberapa menteri era kepemimpinannya telah memberikan penjelasan terkait hilangnya dokumen tersebut pada Senin, 24 Oktober 2016. Melalui mantan sekertaris kabinet era SBY, Sudi Silalahi, dinyatakan bahwa SBY telah menerima laporan tersebut dan salinannya telah diberikan kepada beberapa instansi terkait. Sudi menambahkan beberapa dokumen penting juga sudah diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.

Terkait hal ini, Al Araf menyatakan jika benar dokumen resmi negara itu hilang maka hal itu merupakan sebuah tindak pidana kejahatan. Ia menyebutkan pasal 53 Undang-Undang tentang Keterbukukaan Informasi dimana setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak atau menghilangkan dokumen informasi publik dapat dipidana penjara selama dua tahun. “Jadi langkah hukum itu ada, tapi kita masih ingin menunggu dan melihat langkah pemerintah selanjutnya,” ujar Al Araf.

KURNIA RIZKI HANJANI | KUKUH

Bagikan :

Kepala BIN Baru Diminta Ungkap Oknum Intelijen Kasus Munir

Jakarta, CNN Indonesia — Dalang di balik pembunuhan aktivis HAM Munir belum juga terungkap meski kasusnya sudah hampir berjalan 12 tahun. Calon Kepala Badan Intelijen Negara yang baru diminta berani mengungkap hal itu.

Direktur Imparsial Al Araf menyebut keterlibatan oknum Badan Intelijen Negara dalam kasus ini masih ditutupi.

“Kami mendesak kepada kepala BIN baru agar tidak menutupi adanya keterlibatan oknum intelijen negara dan berani menyampaikan ke presiden,” kata Araf di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/7).

Araf mengatakan pembunuhan politik terhadap Munir menggunakan skenario yang terencana dan melibatkan banyak aktor. Peran Pollycarpus Budihari Priyanto, pembunuh Munir yang divonis 20 tahun penjara namun kini telah bebas, dinilai hanya sebagai aktor lapangan.

“Belum tuntas jika kasus ini berhenti di Pollycarpus. Kasus ini tidak melibatkan aktor tunggal. Ada keterlibatan oknum-oknum di dalam tubuh intelijen negara,” ujar Araf.

Presiden Joko Widodo pun didesak membuka dan mengungkap hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta kasus Munir kepada publik. Publikasi hasil penyelidikan TPF, menurutnya bisa menjadi langkah awal untuk membongkar kasus pembunuhan Munir.

“Kami mendesak presiden segera membuka dan mengungkap hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta kasus Munir dan menindaklanjuti hasil temuan itu,” kata Araf.

Tim yang dibentuk pada 23 Desember 2004 itu dipimpin oleh Brigjen Pol. Marsudi Hanafi dan beranggotakan sejumlah aktivis. Setelah tim dibubarkan, hasil penyelidikannya diserahkan ke pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Juni 2005. Namun hingga kini temuan itu tidak diungkap ke publik.

Selain meminta publikasi hasil penyelidikan, menurut Araf, fakta persidangan kasus Munir perlu dibedah ulang. Dia menilai banyak kejanggalan selama proses persidangan kasus Munir. Hakim dituding tak mempertimbangkan sejumlah fakta yang dianggap dapat memperjelas kasus.

“Kasus pembunuhan Munir ini kejahatan konspiratif, bersekongkol, dan melibatkan banyak orang. Otak di balik pembunuhan itu masih berkeliaran bebas,” katanya.

Peneliti Imparsial Ardi Manto menyebut salah satu kejanggalan dalam persidangan terkait kasus Munir, yaitu soal data rekaman panggilan telepon antara Muchdi Prawiro Pranjono selaku anggota BIN dengan Pollycarpus. Sayangnya, fakta persidangan itu dikesampingkan hakim.

“Hakim tidak menganggap ini sebuah perintah atau konspirasi kejahatan. Ini kejanggalan,” ujar Ardi.

Ardi pun berpendapat, era pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan waktu yang tepat untuk mengusut kasus Munir hingga tuntas. Pasalnya, Munir dibunuh pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, 7 September 2004. Ketika itu PDI Perjuangan menjadi partai pemerintah, sama seperti saat ini.

“Ini saat yang tepat bagi PDIP, Presiden Jokowi, untuk membersihkan isu masa lalu pada masa pemerintahannya,” ujar Ardi.

Jokowi diminta membuktikan janji-janji kampanye politiknya di masa Pilpres 2014. Salah satu bunyi Nawacita itu terkait penegakan HAM. Pembuktian itu salah satunya dapat diwujudkan dengan mengungkap dan menuntaskan kasus pembunuhan Munir dan mengadili aktor intelektual di baliknya.

Imparsial juga mendesak pemerintah membentuk tim independen baru untuk mengusut secara tuntas kasus Munir.

Munir dibunuh dengan cara diracun dalam penerbangan Jakarta-Amsterdam saat hendak melanjutkan studinya di Belanda. Dia menumpang pesawat Garuda Indonesia (GA-974). Pollycarpus merupakan salah seorang pilot pesawat tersebut.  (wis/obs)

Bagikan :

Intelijen, Munir, dan Jokowi

ABAH ke mana, Bu? Abah ke mana, Bu? Itulah pertanyaan berulang Alif dan Diva kepada ibundanya, Suciwati. Sebab, abah mereka, Munir Said Thalib, tidak kunjung pulang. Sulit tentu bagi Suci  menjelaskan kronik peristiwa dan penyebab kematian Munir—sang suami—kepada dua  anaknya di awal-awal peristiwa kelam, 7 September 2004. Meski kini kasus Munir sudah 10 tahun berlalu, gugatan pertanyaan itu terkadang masih muncul.

Tragedi kematian Munir hingga kini belum juga menemukan kejelasan penyelesaiannya. Meski pelaku lapangan telah ditemukan dan dihukum, aktor-aktor utama pembunuhan Munir masih bebas berkeliaran. Ucapan SBY yang menjadikan kasus Munir sebagai Test of Our History juga belum terwujud. Padahal, kepemimpinan SBY tidak lama lagi akan berakhir.

Problematika intelijen

Peristiwa pembunuhan Munir yang terjadi pada era reformasi adalah paradoks dalam demokrasi kita. Pada masa gelombang demokratisasi, cara-cara kotor pembunuhan politik dengan menggunakan racun ternyata masih juga terjadi. Dugaan keterlibatan oknum Badan Intelijen Negara dalam pembunuhan Munir menjadi pertanda belum berubahnya karakter dan watak intelijen, yang masih menilai gerakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi sebagai ancaman keamanan nasional.

Identifikasi ancaman keamanan nasional terhadap para aktivis yang memperjuangkan demokrasi dan HAM oleh intelijen seharusnya hanya hidup dalam rezim otoritarian seperti Orde Baru. Dalam era demokrasi, dunia intelijen seharusnya bersikap lebih profesional dengan tak perlu lagi memata-matai gerak-gerik dan suara kritis gerakan pro demokrasi dan HAM.

Suara-suara kritis itu bukanlah ancaman keamanan nasional, melainkan kekayaan pemikiran yang menghidupkan politik itu sendiri. Dengan demikian, pembunuhan terhadap Munir bukan sekadar pembunuhan terhadap abah dari Alif dan Diva, melainkan tindakan amoral yang mencederai kehidupan politik yang demokratis. Tak heran jika hingga kini persepsi publik terhadap dunia intelijen Indonesia adalah komunitas yang menakutkan karena terdapat kasus yang menunjukkan kerja operasi rahasia intelijen justru ditujukan kepada warga negaranya sendiri.

Intelijen yang masih mengidentifikasi gerakan demokrasi sebagai ancaman keamanan dan masih menjadi alat politik rezim sesungguhnya menunjukkan karakter intelijen yang tidak efektif dan militeristik. Sebab, ciri-ciri intelijen yang tidak akan efektif mengejawantahkan hakikat dirinya adalah intelijen yang memiliki ciri-ciri: institusi militeristik, menjadi alat politik rezim, bersifat otonom, ekstra konstitusional, kebal hukum, tidak tunduk pada kendali demokratis, dapat mencari sumber dana sendiri di luar anggaran negara, serta tanpa pengawasan yang efektif (David L Carter, Law Enforcement Intelligence, 2004).

Reformasi intelijen

Dalam era demokrasi, perubahan intelijen negara harus terwujud dalam perubahan fungsi, tugas, kelembagaan, dan budaya intelijen. Reformasi intelijen itu bertujuan untuk membentuk karakter dan kinerja intelijen yang profesional yang tunduk pada kendali demokratis. Meski Indonesia sudah memiliki UU No 17/2011 tentang Intelijen Negara, regulasi itu belum cukup menjadi pijakan dalam mendorong reformasi intelijen.

Dalam aspek kelembagaan, reformasi intelijen perlu melakukan perubahan institusional BIN menjadi institusi sipil. Sebagai lembaga intelijen negara, seharusnya posisi-posisi strategis di BIN diisi oleh orang-orang sipil atau purnawirawan TNI-Polri yang memiliki kapasitas kecerdasan di atas rata-rata. Selama ini posisi puncak dan strategis di BIN lebih dikuasai oleh anggota militer aktif. Padahal, militer  sudah memiliki badan intelijen sendiri , yakni Badan Intelijen Strategis (Bais). Hal ini akan mengganggu regenerasi intelijen yang berasal dari sipil yang sudah lama dididik dan direkrut oleh BIN.

BIN harus menerapkan pola manajemen yang baik sehingga agen intelijen yang dimiliki tetap dinilai sebagai aset yang mahal. Para agen sipil yang sudah berkarier lama di BIN sudah sepantasnya mendapatkan ruang yang besar untuk menduduki beberapa jabatan strategis di BIN. Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsung kondisi ini akan memperbaiki kinerja intelijen.

Selain itu, reformasi intelijen juga perlu mengikis habis warisan budaya intelijen masa lalu yang militeristik, dan kebal hukum, menjadi budaya intelijen yang profesional dan tunduk terhadap negara hukum serta kendali demokratis. Konsekuensinya, jika ada agen intelijen yang terlibat pelanggaran hukum terhadap warga negaranya sendiri, harus dibawa ke proses hukum dan bukan malah dilindungi (impunitas). Dalam negara demokrasi yang berbasis negara hukum, akuntabilitas intelijen merupakan sebuah kemutlakan yang harus dipenuhi oleh lembaga intelijen.

Agenda Jokowi

Proses reformasi intelijen negara sudah selayaknya menjadi agenda penting bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Membangun intelijen yang profesional tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk dilakukan dalam jangka waktu lima tahun. Meski demikian, proses reformasi intelijen itu harus terus dilakukan.

Langkah pertama yang penting dilakukan oleh Jokowi dalam memperbaiki intelijen negara adalah dengan menunjuk kepala BIN yang bukan berasal dari anggota militer aktif. Sebaiknya Jokowi memilih kepala BIN yang berasal dari sipil, baik itu berasal dari agen BIN sendiri yang sipil, purnawirawan TNI atau Polri, dan atau berasal dari kalangan akademisi.

Dengan penunjukan kepala BIN yang berasal dari sipil, diharapkan proses institusionalisasi BIN menjadi lembaga intelijen sipil dapat terwujud. Namun, calon kandidat kepala BIN itu tentu harus bebas dari masalah yang terkait dengan kasus pelanggaran hukum dan HAM serta memiliki komitmen melakukan perubahan di dalam tubuh BIN demi terwujudnya BIN yang profesional.

Lebih dari itu, di tengah hari peringatan 10 tahun meninggalnya Munir, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan dapat menuntaskan kasus pembunuhan Munir yang diduga melibatkan oknum pejabat intelijen negara pada masa lalu. Pandangan pesimistis dari sebagian kalangan bahwa Jokowi akan sulit menyelesaikan kasus Munir akan sangat baik jika dijawab oleh Jokowi bahwa ia akan berkomitmen menyelesaikan kasus Munir. Penuntasan kasus Munir akan menjadi indikator kalau dunia intelijen telah berubah karena dunia intelijen tidak lagi kebal hukum dan tunduk terhadap kendali demokratis.

Dengan slogan kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat, penuntasan kasus Munir selayaknya jadi agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK mengingat rakyat sangat menantikan keadilan atas kasus Munir. Semoga pertanyaan berulang Alif dan Diva tentang tragedi kematian abahnya akan terjawab dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Al Araf
Direktur Program Imparsial

KOMPAS, 08 September 2014

Bagikan :

Teror Polisi

Penembakan misterius terhadap anggota polisi akhir-akhir ini meningkat. Sejak Juli 2013 tercatat lima aksi penembakan, rata-rata berlangsung di Jabotabek.

Pelaku sepertinya tak lagi takut menjadikan aparat penegak hukum sebagai target.

Meningkatnya aksi penembakan terhadap polisi tentu keprihatinan kita bersama. Ia tak hanya teror terhadap polisi, juga serangan terhadap institusi penegak hukum dan rasa aman masyarakat. Polisi yang tugasnya melindungi masyarakat saja rentan jadi sasaran, apalagi orang biasa. Lagi pula, sebagian besar pelaku belum juga tertangkap.

Motif teror

Berbagai spekulasi mengenai pelaku dan motif di balik aksi itu sudah disampaikan banyak pengamat. Sebagian besar cenderung mengarahkan bahwa pelaku ialah teroris dari jaringan kelompok radikal ideologi agama yang hendak balas dendam kepada polisi. Tindakan polisi melalui Densus 88 dalam membongkar, menangkap, dan memburu jaringan teroris tersebut menjadikan polisi sebagai target balas dendam.

Pandangan itu tentu bisa saja benar. Namun, membangun kesimpulan demikian masih terlalu dini dan cenderung terburu-buru, khususnya terhadap aksi penembakan polisi di depan Gedung KPK. Pandangan itu cenderung membatasi kemungkinan pelaku dari kelompok lain dengan motif yang berbeda. Apalagi penyelidikan oleh polisi sendiri masih berlangsung.

Penembakan terhadap polisi bisa dilakukan siapa saja. Jika urusannya berkaitan dengan kerja polisi, polisi tak hanya berurusan dengan kelompok teroris, tapi juga dengan sindikat narko- tika dan pelaku kriminal lainnya. Maka, terbuka kemungkinan pelaku itu aktor lain dengan tujuan yang lain pula.

Motif tindakan terorisme jangan selalu disimplifikasi agama belaka. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa aksi terorisme bisa juga dilatari motif etnonasionalisme seperti yang dilakukan kelompok Liberation Tigers of Tamil Eelam atau Macan Tamil. Cara-cara teror kadang-kadang digunakan pula dalam perang bisnis narkotika seperti dalam perang kartel narkoba di Meksiko.

Selain itu, aksi teror tidak selalu dilakukan aktor nirnegara. Bisa dilakukan aktor negara atau kelompok masyarakat, tetapi disponsori negara. Terorisme negara atau pemerintahan teror pernah masif terjadi di masa Perang Dingin. Dalam bentuk rezim pemerintahan totaliter, teror negara di masa Perang Dingin ditujukan untuk menghadapi kelompok oposisi.

Indonesia sendiri mengalami era pemerintahan teror di masa Orde Baru. Negara melalui aparatusnya waktu itu mempraktikkan aksi teror terhadap masyarakat: penculikan, pembunuhan, dan penembakan misterius. Tujuannya melanggengkan rezim Soeharto.

Meski pada saat ini sistem politik kita demokrasi, bukan tak mungkin terorisme bisa berlatar politik, etnonasionalisme, ideologi, agama, atau kriminal. Aksi terorisme dengan motif apa pun selalu menggunakan kekerasan secara sistematik untuk menimbulkan rasa takut yang meluas. Ia tidak menjadikan korban sebagai sasaran yang sesungguhnya, tetapi hanya sebagai taktik mencapai tujuan.

Dengan demikian, terlalu terburu-buru menyimpulkan bahwa pelaku penembakan anggota polisi, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK, adalah kelompok teroris lama dan bermotifkan agama. Pernyataan Wakapolri Oegroseno agar Polri jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa pelaku aksi teror adalah kelompok radikal lama adalah tepat.

Kesimpulan yang pasti mengenai siapa pelaku dan apa motif tentu hanya bisa diperoleh jika pelaku tertangkap. Dari sini polisi bisa mengungkap pelaku dan motif yang sebenarnya.

Polisi hingga kini tak kunjung berhasil menangkap pelaku aksi-aksi penembakan itu, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK. Padahal, jika itu terorisme berbasis agama, polisi biasanya mudah dan cekatan menangkap para pelakunya. Polisi kali ini tampaknya menghadapi pelaku yang terlatih dan lebih profesional.

Pelaku profesional

Terlatih dan profesional? Ya, sasaran penembakan itu sedang bergerak. Terhadap yang begini dibutuhkan keahlian khusus. Pelaku juga sangat selektif memilih target, dilakukan pada malam hari, sebagian besar terjadi di sekitar Jabotabek, serta menggunakan senjata api dan kendaraan bermotor. Pelaku juga tampaknya pandai bersembunyi.

Penembakan anggota polisi di depan Gedung KPK menunjukkan pelaku tidak hanya memiliki kemampuan teknis menggunakan senjata api, tetapi juga andal dan profesional. Teroris bermotif agama biasanya hit and run. Pada kasus ini, pelaku memiliki mental luar biasa ”dingin”: sebelum pergi dengan tenang memastikan bahwa korban telah tewas.

Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah sudah sehebat itukah jejaring terorisme bermotif agama menggunakan senjata api dan sudah semakin pandaikah mereka bersembunyi sehingga Densus 88 kesulitan melacak?

Kita tentu pantas khawatir. Berlarut-larutnya pengungkapan kasus ini akan menjadi teror berkepanjangan. Tidak hanya terhadap aparat polisi, tapi juga masyarakat umum sebab penembakan seperti itu bisa saja terus berulang. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan memasuki bulan-bulan panas menjelang Pemilu 2014.

Dalam menghadapi aksi teror kali ini, Polri tampaknya perlu dan harus membuat langkah penanganan yang lebih komprehensif. Mulai dari deteksi dini dengan peningkatan jejaring intelijen yang lebih baik dan luas hingga aksi penindakan yang lebih profesional dan proporsional menangkap para pelaku.

Lebih dari itu, pengungkapan kasus ini juga sangat membutuhkan dukungan dan kemauan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa dukungan presiden, polisi akan mengalami kesulitan di dalam menemukan para pelaku teror polisi, khususnya yang terjadi di depan Gedung KPK.

Sayangnya, hingga kini presiden minim sekali—kalau tidak ingin dikatakan tidak peduli— merespons dan menyikapi kasus penembakan beruntun dan sistematis terhadap aparat kepolisian.

Negara tidak boleh kalah menghadapi tindakan teror yang dilakukan orang atau organisasi tidak dikenal. Negara harus memastikan kepada publik bahwa rasa aman masyarakat tetap terjamin. Dengan demikian, siapa pun pelaku penembakan itu, aparat kepolisian tidak boleh takut mengungkap dan menangkapnya.

Al Araf
Direktur Program Imparsial
Pengajar FISIP Universitas Al Azhar dan Paramadina

KOMPAS, 30 Oktober 2013

Bagikan :

Orang Hilang dan Munir

Kalau tidak karena peristiwa yang menimpa Suyat pada awal tahun 1998, pasti tidak akan ada perubahan yang menempatkan mereka pada posisi seperti yang mereka nikmati saat ini. Tetapi, sayangnya mereka seperti lupa itu semua.

Itulah penggalan keprihatinan sekaligus kekecewaan Suyatno, kakak kandung Suyat, salah satu korban penghilangan paksa 1997/1998 dalam beberapa wawancara dan ditulis Mugiyanto, Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, dalam artikel berjudul ”Mengenang Para Martir Perubahan”.

Rentangan baris kata refleksi dari Suyatno bukanlah tanpa dasar mengingat Suyat beserta aktivis prodemokrasi yang hilang pada 1997/1998 hingga kini masih belum ditemukan. Sementara itu, para pemimpin di era Reformasi tak memiliki kemauan politik untuk mengungkap kasus penculikan. Padahal, kekuasaan yang dinikmati para pemimpin hari ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Suyat dan para pejuang demokratik lain yang lantang menentang rezim Orde Baru (Orba) demi kehidupan politik yang demokratik.

Meski terdapat faktor lain yang memicu perubahan 1998, sejarah tak bisa menyembunyikan peran para pejuang demokratik itu. Mereka yang hilang merupakan pejuang perubahan yang membawa semangat perlawanan untuk menjatuhkan rezim Soeharto pada Mei 1998.

Sungguh sulit dibayangkan, di tengah tekanan rezim yang represif saat itu, para aktivis demokratik melakukan aksi-aksi masa menyuarakan suara-suara yang terpendam dan teraniaya. Di tengah sebagian besar masyarakat bungkam karena takut kejamnya rezim militeristik Orba, para pejuang muda demokratik seolah tak kenal rasa takut dan terus bergerak melawan rezim Orba. Stigma komunis dan tuduhan mengganggu stabilitas keamanan adalah santapan setiap hari yang disandangkan kepada mereka. Bahkan, respons dan tindakan represif ala rezim Soeharto tak membuatnya gentar. Keyakinan dan cita- cita mulia untuk melakukan perubahan sepertinya menjadi semangat yang tidak bisa dikalahkan moncong senjata. Meski keyakinan akan perubahan itulah yang akhirnya membawa mereka dihilangkan.

Misteri

Kasus penghilangan orang merupakan sebuah misteri yang tak pernah kunjung terungkap secara tuntas hingga kini. Banyak buku sudah diterbitkan mengulas kasus ini, tetapi tetap saja kontroversi kasus penculikan terus terjadi. Dalam akhir masa pemerintahan Orba, kasus penghilangan orang terjadi pada kurun 1997-1998. Kasus penghilangan orang itu tak bisa dilepaskan dari konteks politik yang terjadi saat itu. Keinginan untuk terus melanggengkan rezim Soeharto dalam kekuasaan telah menempatkan metode penculikan sebagai strategi kotor yang digunakan rezim untuk menghadapi kelompok anti-Orba.

Ada 23 orang yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Sebanyak 13 orang hingga kini masih hilang: Yani Afrie, Sonny, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Bimo Petrus Anugerah, Wiji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser. Sembilan orang dibebaskan dalam keadaan hidup: Mugiyanto, Aan Rusdianto, Nezar Patria, Faisol Reza, Rahaja Waluyo Jati, Haryanto Taslam, Andi Arief, Pius Lustrilanang, Desmon J Mahesa. Satu ditemukan dalam keadaan meninggal, Leonardus Gilang.

Kesaksian para korban yang selamat dari peristiwa itu mengungkapkan bahwa mereka tak sekadar diculik, tetapi juga mengalami sejumlah penyiksaan luar biasa selama disekap dan diinterogasi. Kondisi tangan dan kaki diikat, mata ditutup, pukulan dan tendangan selalu dilayangkan ke sekujur tubuh mereka oleh para interogator, bahkan disetrum berkali-kali. (Mugiyanto, Mencari Keadilan,  2013)

Pada mulanya, institusi keamanan menyangkal tuduhan melakukan penculikan, tetapi dengan desakan masyarakat akhirnya ABRI melakukan penyelidikan dan kemudian mengakui ada aparatnya yang terlibat dalam kasus penghilangan. Perkembangan penyelidikan mengungkap keterlibatan satuan elite Angkatan Darat (Kopassus) melalui satuan tim bernama Tim Mawar. Meski pimpinan ABRI saat itu telah membawa beberapa pelaku ke sidang mahkamah militer, pengungkapan kasus penculikan sesungguhnya belum selesai dan masih menyisakan banyak tanda tanya. Khususnya terkait jumlah korban, keberadaan korban yang masih hilang dan pertanggungjawaban hukum komando atas peristiwa penculikan.

Saling tuding dan pembelaan dilakukan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atau paling tidak mengetahui kasus penculikan melalui sejumlah buku yang sudah ditulis oleh mereka sendiri atau rekan sejawatnya. Namun, buku-buku tersebut tak akan pernah menjawab kepastian hukum atas peristiwa penghilangan orang mengingat pengadilan orang hilang tak kunjung dibentuk pemerintah. DPR sudah merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM kasus orang hilang tetapi tetap saja rezim SBY tak kunjung membentuknya.

Pejuang HAM

Dalam kompleksitas kasus penghilangan orang tersebut, seorang anak muda bernama Munir Said Thalib hadir mengungkap peristiwa penghilangan paksa yang terjadi pada 1997-1998. Bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pejuang HAM itu tampil dengan berani di depan publik mendesak negara bertanggung jawab atas peristiwa penculikan. Meski perjuangan Munir sebagai pejuang HAM sudah dilakukan lama, yakni sejak LBH Surabaya pos Malang (YLBHI), tetapi kiprahnya dalam mengungkap kasus orang hilang telah menjadi sorotan banyak pihak. Di tengah rezim Orba yang masih represif, Munir bersama Kontras lantang menyampaikan peristiwa penculikan sehingga akhirnya sembilan aktivis dilepaskan.

Kasus orang hilang tentunya menjadi salah satu kasus yang sangat serius ditangani Munir. Di luar itu, banyak kasus- kasus pelanggaran HAM yang juga menjadi perhatian serius almarhum; Marsinah, Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei, Semanggi, Tanjung Priok, Talangsari Lampung, Timur Leste, Papua, Aceh, Ambon, Poso dan lainnya. Dalam menangani kasus orang hilang atau pelanggaran HAM lain tentu langkah Munir mengalami jalan berliku yang penuh tantangan, hambatan, bahkan ancaman. Berulang kali almarhum mendapat ancaman, bahkan mengalami kekerasan langsung sebagaimana terjadi ketika kantor Kontras diserang kelompok tak bertanggung jawab. Bahkan, rumah almarhum di Batu, Malang, sampai dipasangi bom oleh orang tidak dikenal.

Ada pelaku yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM mencoba merayu dan menawarkan almarhum duduk di kursi parlemen. Kepada penulis, almarhum menceritakan, dia diminta tak usah meributkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orba dengan iming-iming akan diberi kursi di DPR. Dengan terang-terangan, Munir menolak tawaran tersebut. Keyakinan untuk memuliakan kemanusiaan sepertinya telah menghilangkan rasa takut dalam dirinya dan menghilangkan hasrat materi yang menggiurkan. Batas ketakutan dan material telah ditembusnya hanya karena keyakinannya untuk memperjuangkan penegakan HAM dan demi memajukan kemanusiaan. Dengan berkendara sepeda motor, Munir mengambil langkah-langkah pasti dalam memperjuangkan korban.

Bahkan, ketika almarhum harus dalam perawatan di rumah sakit, diskusi dan desakan agar kawan-kawan seperjuangannya menyikapi kasus pelanggaran HAM terus dilakukan. Sampai ketua dewan pendiri Imparsial, Todung Mulya Lubis, marah kepada Munir dan rekan-rekan Imparsial karena membiarkan Munir membawa laptop dan menulis ketika ia dalam perawatan serius di rumah sakit dan memintanya istirahat. Di sisi lain, boleh saja orang menilai Munir tak nasionalis, tetapi faktanya karena keyakinannya atas nasionalisme dan cinta Tanah Air itulah Munir menghadapi ajal akhirnya 7 September 2004. Jelang kepergian almarhum, beberapa kawan di Imparsial mempertanyakan mengapa Munir memilih Garuda untuk ke Belanda, padahal ia dapat menggunakan maskapai penerbangan negara lain karena biaya pesawat ditanggung pihak yang memberikan beasiswa.

Jawaban almarhum sederhana, ”Kalau saya pakai Garuda, uangnya akan masuk Indonesia, tetapi kalau saya menggunakan maskapai penerbangan negara lain, uangnya akan masuk ke negara tersebut.” Andai tidak menggunakan Garuda, operasi pembunuhan Munir yang diduga melibatkan oknum Badan Intelijen Negara hampir dipastikan sulit dilakukan. Jadi, jangan tanyakan nasionalisme Munir, tanyakanlah nasionalisme mereka yang katanya NKRI tetapi sikap dan perbuatannya jauh dari rasa kebangsaan, apalagi rasa kemanusiaan.

Kita semua punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orba ataupun pada masa Reformasi. Karena mereka, kita meraih kebebasan hari ini meski politik kini belum sepenuhnya menunjukkan wajah otentiknya. Membawa para pelaku pelanggaran HAM dan pembunuhan Munir ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama. Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya. Semoga di hari internasional orang hilang 30 Agustus dan di hari wafatnya Pejuang HAM Indonesia, 7 September, keadilan bagi korban dapat segera terwujud.

Al Araf
Direktur Program Imparsial dan
Pengajar HI Universitas Paramadina dan Al Azhar

KOMPAS, 06 September 2013

Bagikan :