Pos

Refleksi Hari HAM 10 Desember “Orde Baru Rezim Kekerasan dan Reformasi Era Impunitas

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/XII/2018

 

Pada 10 Desember peringatan Hari Hak Asasi Manusia (Hari HAM) dilakukan di banyak tempat. Peringatan itu adalah bagian dari upaya kita sebagai umat manusia untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai hak asasi manusia agar tetap dihormati dan dilindungi oleh siapapun, khususnya negara. Penghormatan terhadap nilai HAM tentunya mengakibatkan kita untuk menolak kekerasan dalam bentuk apapun.

IMPARSIAL menilai dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini dalam diskursus publik bahwa Era Orde Baru adalah era yang baik sehingga ada kerinduan ingin kembali kepada masa itu sungguh ahistoris dan tidak tepat. Dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan. Demi mempertahankan kekuasaannya yang otoritarian, rezim Orde Baru menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai metode politik untuk terus melanggengkan kekuasaannya.

Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman sehingga penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini. Stigma komunis dan pengganggu stabilitas keamanan kerap disematkan oleh rezim Orde Baru kepada para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Padahal dalih kepentingan keamanan itu merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok. Alhasil, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi, seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998.

Kekhawatarian Orde Baru atas kekuatan Islam juga menghasilkan kontrol ketat rezim Orde Baru kepada kelompok-kelompok Islam seperti melalui kebijakan pemaksaan atas asas tunggal Pancasila, kekerasan kepada kelompok Islam seperti di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Dan bahkan rezim juga tidak segan untuk menetapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah-wilayah konflik seperti Papua dan Aceh yang praktiknya mengakibatkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM.

Pada Era Orde Baru, kebebasan menjadi barang mahal. Rezim membatasi dan mengontrol secara represif kebebasan warga negara yang sifatnya fundamental, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan aspek kebebasaan lainnya. Di masa ini negara bukan berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tapi negara berdasarkan pada kekuasaan (machsstaat). Sehingga yang selalu benar adalah penguasa dan yang salah adalah rakyat, karenanya kekerasan negara yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM seringkali terjadi pada masa Era Orba.

Memasuki Era Reformasi yang mulai bergulir pasca rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998 memunculkan harapan yang besar di masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu. Sayangnya, setiap rezim pemerintahan yang berkuasa pada masa Reformasi tidak kunjung menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Hingga kini, Komnas HAM tercatat telah menyelesaikan proses penyelidikan atas sembilan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yaitu: Kasus 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I 1998 dan II 1999, Peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Selain itu, pada tahun 2017-2018 Komnas HAM juga telah menyerahkan berkas kasus pelanggaran berat HAM di Aceh kepada Kejaksaan Agung, yaitu kasus Jambu Keupok, Simpang KKA, dan kasus Rumah Geudong. Namun demikian, proses penyelesaian berbagai kasus itu mengalami stagnasi di tangan Kejaksaan Agung yang tidak memiliki komitmen politik untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

Dalam imajinasi kemanusiaan kita, sungguh sulit dibayangkan sebuah kejahatan yang tidak hanya menodai tapi juga menyerang martabat kemanusiaan itu tidak membuat pemerintah bergeming untuk menyelesaikannya. Penculikan, penyiksaan, pembunuhan yang menjadi bagian dari praktik kekuasaan di masa lalu menjadi noda hitam yang terus menerus ditutupi oleh negara.

Impunitas telah menjadi bagian dari wajah hukum kita. Di negeri ini, pelaku kejahatan HAM mengalami kekebalan di hadapan hukum. Penyelidikan oleh lembaga Komnas HAM hanya menghasilkan sebuah berkas laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Negara. Jaksa Agung seolah menjadi penentu kebenaran atas kejahatan HAM, sehingga sesempurna apapun berkas laporan hasil penyelidikan Komnas HAM tetap dianggap “belum lengkap” oleh Kejaksaan Agung.

Hambatan di Kejaksaan itu disebabkan oleh tidak adanya kemauan dan keberanian politik Presiden selama ini. Lebih dari itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah masuk dalam ruang politik yang transaksional. Dengan corak oligarkis, kasus pelanggaran HAM tidak hanya diabaikan tetapi dalam momen dan kasus tertentu menjadi daya tawar antar elite politik. Maju mundurnya penyelesaian kasus itu tidak lagi didasarkan oleh argumentasi hukum tetapi kalkulasi politik penguasa.

Karena itu, tak heran jika rekomendasi wakil rakyat (DPR) agar pemerintah membentuk pengadilan HAM untuk kasus Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998 tidak disentuh oleh rezim pemerintahan manapun. Sense of rigths pemerintah bukan lagi rendah tetapi sudah tumpul karena politik yang transaksional. Alhasil, korban terus meratapi harapannya, sementara pelaku pelanggaran HAM bebas dari jeratan hukum dan dengan ringannya melangkah dalam kekuasaan.

Sungguh ironis memang, di alam demokrasi yang sejatinya mewajibkan kepada Negara untuk memenuhi hak asasi warganya, kita masih terus mendengar suara korban di depan Istana Negara. Padahal penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional Negara yang wajib untuk dituntaskan.

Dalam perjalanan 20 tahun Reformasi sejak 1998, memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif berupa semakin kuatnya jaminan hak asasi warga negara dalam peraturan perundang-undangan, seperti di UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, di tengah kemajuan itu muncul sebuah paradoks dimana sejumlah undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan jaminan HAM dalam UUD 1945 maupun undang-undang lain masih dipertahankan.

Problem disharmoni peraturan perundang-undangan memang menjadi masalah utama dalam politik legislasi Era Reformasi, yang hasilnya ada UU yang menjamin hak asasi tetapi ada UU lain yang, sebaliknya, justru mengancam dan membatasi kebebasan dan HAM. Misalnya adalah UU MD3, UU tentang Ormas, UU ITE, UU tentang Penanganan Konflik Sosial, serta sejumlah kebijakan pemeritah dalam konteks keberagamaan, seperti SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, dan makin meluasnya aturan hukum yang mencantumkan ancaman hukuman mati.

Dalam konteks penegakan HAM, di luar persoalan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga terdapat beberapa persoalan HAM lainnya yang terjadi di masa Reformasi. Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam selama Era Reformasi. Selama Era Reformasi hingga hari ini, jumlah eksekusi mati di Indonesia telah mencapai 45 orang.

Dalam isu kebebasan beragama atau berkeyakinan, kendati konstitusi kita menjamin hak setiap warga negara untuk beragama atau berkeyakinan, namun ancaman dan pelanggaran hak atas kebebasan ini marak di sejumlah daerah. Negara tampak cenderung absen untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi penikmatan atas kebebasan ini.

Pelanggaran atas kebebasan ini terlihat dalam sejumlah pola, mulai dari maraknya aksi intoleransi yang dibiarkan oleh aparat negara, pemidanaan dalam dalih penodaan agama cukup tinggi, perusakan dan pelarangan tempat ibadah di sejumlah daerah, diskriminasi atas dasar identitas keagamaan banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada jemaat Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM kerap menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Padahal para pembela HAM berperan penting tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global, tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peran mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia seperti diamanatkan oleh Konstitusi. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma hukum HAM, khususnya dalam mengadvokasi para korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir juga tidak menunjukkan perkembangan berarti. Kasus pembunuhan Munir menginjak 14 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Proses pengusutan kasus ini masih menyisakan pertanyaan dimana aktor intelektual di balik pembunuhannya masih berkeliaran bebas. Padahal pengungkapan kasus pembunuhan Munir adalah salah satu agenda penting penegakan HAM. Tidak kunjung tuntasnya pengusutan kasus itu menguatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan HAM.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Presiden Jokowi sebenarnya belum terlambat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan di dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia. Masih ada sisa waktu yang dapat digunakan Pemerintah. Sebagai bagian dari janji politik di Nawacita Jokowi, upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan pemajuan HAM sudah sepatutnya diselesaikan dan direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Kasus terdekat yang bisa diselesaikan oleh pemerintah adalah dengan segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa/orang hilang 1997-1998. Sebagaimana diketahui, DPR sudah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera membentuk pengadilan HAM ad hoc kasus penghilangan paksa/orang hilang. Karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari DPR tersebut.

Langkah terdekat kedua yang bisa dilakukan oleh Presiden adalah dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap semua berkas kasus pelanggaran HAM yang sudah dilimpahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Langkah ketiga dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39/1999 untuk memperkuat kelembagaan Komnas HAM. Salah satu penguatan kelembagaan itu adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Komnas HAM di dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM seringkali terbentur dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena berkasnya dikembalikan terus oleh Kejaksaan. Langkah keempat, Pemerintah sebaiknya meratifikasi Statuta Roma (International Criminal Court atau ICC/Mahkamah Pidana Internasional) sebagai komitmen Pemerintah dalam pemajuan penegakan HAM di Indonesia dan dunia.

Kita semua punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orba ataupun pada masa Reformasi. Karena mereka, kita meraih kebebasan hari ini meski politik kini belum sepenuhnya menunjukkan wajah otentiknya. Membawa para pelaku pelanggaran HAM ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama. Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya.

Jakarta, 10 Desember 2018

IMPARSIAL

Bagikan :

Imparsial Desak Komnas HAM Selidiki Pembunuhan Pekerja Trans Papua oleh KKB

07 Des 2018, 03:15 WIB

 

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih menekankan penangkapan Kelompok Kiminal Bersenjata (KKB) atau para pelaku pembantaian pekerja proyek Trans Papua ketimbang operasi militer.

“Perintah Jokowi dalam merespon Papua penting dicermati. Presiden meminta aparat mengejar dan menangkap pelaku. Artinya, Presiden menginginkan agar penanganan ini tetap dalam koridor hukum dan tetap sebisa mungkin menangkap para pelaku,” tutur Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis 6 Desember 2018.

Menurut Araf, langkah tersebut dapat lebih menguntungkan. Dengan tertangkapnya para pelaku, pemerintah dapat mengetahui secara mendalam terkait identitas kelompok, motif kekerasan, sumber persenjataan, hingga rentetat penyebab peristiwa itu terjadi.

“Ini saya setuju dengan instruksi Presiden untuk mengejar dan menangkap. Itu positif dalam jangka pendek,” jelas dia.

Untuk itu, Imparsial meminta Komnas HAM terjun langsung menyelidiki penyelesaian kasus pembantaian KKB terhadap pekerja Trans Papua. Hal itu demi memastikan transparansi operasi dari aparat keamanan.

“Saya mendesak Komnas HAM terjun langsung ke Papua untuk menyelidiki yang terjadi di Papua, di luar penegakan hukum oleh negara,” beber Araf.

Punya Sejarah Panjang

Kemudian, penanganan jangka panjang juga mesti dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, konflik kekerasan di Papua memiliki sejarah panjang dan dipicu berbagai penyebab.

Harus ada upaya dialog dan duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Pendekatan inklusif dinilai penting dengan menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek untuk mencari, mendengarkan, dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik.

“Pendekatan ekonomi dan pembangunan itu memang penting dilakukan. Namun belum cukup untuk menghentikan konflik dan kekerasan di Papua. Ketidakadilan ekonomi hanyalah salah satu faktor penyebab terjadinya konflik dan terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan konflik, yakni problem historis, marginalisasi, dan tidak tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” Araf menandaskan.

Bagikan :

LSM Desak Pemerintah Ubah Cara Pandang Pembangunan di Papua

“Saat ini negara mengubah cara pandang persepsinya, dengan berkaca mata membangun suatu pendakatan yang lebih inklusif, menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek, bukan hanya sebatas obyek”

 

BERITA , NASIONAL

Kamis, 06 Des 2018 21:47 WIB

 

KBR, Jakarta- LSM Imparsial mendesak pemerintah segera merealisasikan dialog yang inklusif dengan masyarakat Papua, agar perdamaian di sana terwujud.

Direktur Imparsial, Al Araf mengingatkan agar semua tahapan dialog benar-benar melibatkan masyarakat Papua, agar solusinya nanti tak hanya memuaskan pemerintah pusat.

Al Araf menilai, berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo elama ini juga tak cukup untuk memuaskan masyarakat Papua, lantaran masalahnya lebih kompleks dari sekadar isu ekonomi.

“Di tengah luka konflik seperti itu, maka seharusnya saat ini negara mengubah cara pandang persepsinya, dengan berkaca mata membangun suatu pendakatan yang lebih inklusif, menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek, bukan hanya sebatas obyek. Yang terjadi di masa reformasi, dan sejak kemarin-kemarin, dia hanya menjadi obyek. Kalau pendekatan inklusif, maka ruang dialog menjadi penting untuk dilakukan,” kata Al Araf di kantornya, Kamis (6/12/2018).

Al Araf menilai, selama ini pola pendekatan yang digunakan pemerintah lebih dominan pada pembangunan ekonomi. Namun, pola seperti itu tak cukup efektif menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.

LSM Imparsial menyoroti masalah di Papua menyangkut problem historis bergabungnya wilayah tersebut dengan Indonesia, isu marginalisasi masyarakat di sana, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tak pernah tuntas.

Adapun model penyelesaiannya, kata Al Araf, bisa menggunakan pihak ketiga sebagai mediator seperti saat dialog penyelesaian konflik di Aceh atau cukup kedua pihak, seperti saat konflik Ambon.

Model penyelesaian konflik Papua juga mendapat sorotan anggota Forum Akademisi untuk Papua, Antie Solaiman. Antie mengatakan, selama ini pola pendekatan negara untuk menangani konflik di sana terlalu memaksakan keinginan pemerintah pusat, bukan kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Antie mengatakan pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi kelompok masyarakat Papua yang tak pernah puas terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Dengan demikian, kata Antie, masyarakat Papua bisa ditempatkan sebagai subyek, bukan sekadar obyek seperti yang terjadi sejak puluhan tahun lalu. 

Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim telah melibatkan masyarakat Papua dalam pembangunan infrastruktur di provinsi itu.

Menurut Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, meski pada akhirnya itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi, secara formal sudah terkonsep penyertaan masyarakat Papua. Itu terlihat dari intensitas koordinasi yang melibatkan kepala adat, wali gereja, dan anggota dewan di masing-masing daerah.

“Sebenarnya program pembangunan itu melibatkan rakyat Papua. Ada mekanisme formal yang suda terstruktur yang selama ini juga sudah dilakukan. Dan bahwa ada sebagian rakyat Papua yang merasa belum dilibatkan salah satunya memang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” terang Jaleswari kepada KBR, Kamis (6/12/2018).

Sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Jaleswari menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan meskipun terjadi insiden penembakan di Nduga.

Dia bersikukuh, konsep dasar pembangunan pemerintah di Papua telah menggunakan pendekatan kebudayaan dan kearifan lokal.

“Saya rasa ketika Inpres percepatan pembangunan Papua Barat dilangsungkan, itu ada sekitar 20-an kementerian dan lembaga yang terlibat. Salah satu institusi itu ada pemerintah daerah. Tentu saja mekanisme koordinasi dan implementasi itu harus dibicarakan di daerah karena di daerah lah yang sepaham kondisi itu,” ujarnya.

Jaleswari menegaskan, pembangunan yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur di Papua harusnya sudah terjadi sejak 20-30 tahun yang lalu.

Saat ini merupakan upaya mengejar ketertinggalan agar masyarakat Papua mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang sama dengan daerah lain, baik itu berupa listrik, akses jalan, jembatan, sehingga nantinya memudahkan perekonomian dan pendidikan menjalankan rodanya di Papua.

Buntut ketimpangan pembangunan di Papua, baru-baru ini puluhan pekerja proyek pembangunan jembatan Transpapua ruas Kali Yigi dan Kali Aurak di Kabupaten Nduga, tewas ditembak Kelompok Bersenjata. 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab atas penembakan pekerja di Kabupaten Nduga Papua.

Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom mengatakan, penyerangan yang dilakukan TPNPB, merupakan bentuk penolakan seluruh pembangunan yang ada di Papua serta tuntutan untuk merdeka.

Sebby mengatakan, anggota TPNPB-OPM yang terlibat dalam penembakan di Nduga sebanyak 50 orang.

TPNPB-OPM, lanjutnya, akan terus menuntut hak kemendekaan bangsa Papua dari Indonesia.
Selama itu tidak dipenuhi, Sebby meyakinkan bahwa penyerangan akan terus terjadi.

Editor: Kurniati

Bagikan :

“Hentikan Kekerasan di Papua, Saatnya Membangun Dialog”

 

Siaran Pers

 

Pada tanggal 2 Desember 2018 aksi kekerasan kembali terjadi di Papua. Kali ini, yang menjadi korban adalah 31 pekerja projek jembatan trans-Papua di Kabupaten Nduga, Papua yang diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. Kasus ini memperpanjang dan menambah deretan daftar korban kekerasan akibat konflik Papua yang tidak kunjung selesai.

 

Pertama-tama, kami ingin mengucapkan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua dan sekaligus rasa belasungkawa kepada korban dan keluarga korban dalam peristiwa tersebut. Semua bentuk kekerasan dengan dalih, alasan serta tujuan apapun adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Karena itu kekerasan di Papua perlu dan penting dicegah dan dihindari.

 

Upaya negara untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi di Papua melalui proses penegakkan hukum memang diperlukan. Hal itu sudah menjadi tanggung jawab negara melalui aparatnya untuk menjamin dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, termasuk menindak setiap pelaku kekerasan. Namun demikian, proses penegakakan hukum tersebut perlu dilakukan secara proporsional, akuntabel dan transparan. Selain itu, kami menilai perlindungan saksi yang selamat dari tragedi tersebut menjadi penting untuk dilakukan.

 

Kami memandang bahwa kekerasan yang baru-baru ini terjadi di Papua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang konflik di wilayah ini yang hingga kini tidak kunjung selesai. Dengan kata lain, peristiwa kekerasan terbaru itu tidak berdiri sendiri tetapi punya keterkaitan yang kuat dengan akar persoalan konflik Papua.

 

Pada masa reformasi, sejumlah upaya penyelsaian konflik Papua memang diakui telah dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, langkah-langkah pemerintah itu dalam kenyataannya belum berhasil menghentikan konflik dan spiral kekerasan di Papua.

 

Selama ini, pola pendekatan yang digunakan oleh pemerintah lebih dominan tertuju pada pembangunan ekonomi. Padahal persoalanan ekonomi sesungguhnya hanya salah satu faktor penyebab konflik Papua. Sehingga penggunaan pendekatan ini belumlah cukup untuk menjadi soluasi yang komprehensif bagi Papua mengingat kompleksitas akar persoalan konflik Papua. Terdapat faktor-faktor lain yang menyebabka konflik yakni problem historis, marginalisasi dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

 

Lebih jauh, kami juga menilai bahwa pola pendekatan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menangani konflik Papua cenderung bersifat top down dan bukan kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog bersama antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua, khususnya dengan kelompok yang masih tidak puas terhadap pemerintah. Karena besrifat top down, alih-alih menyelesaikan konflik, setiap langkah kebijakan yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah, akan sulit untuk diterima oleh masayarakat di Papua.

 

Pendekatan inklusif sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik Papua. Pendekatan ini mensyaratkan pemerintah untuk menempatkan orang Papua sebagai subjek dalam penyelesaian konflik Papua. Dalam kedudukan sebagai subjek itu adalah penting bagi pemerintah untuk membangun jalan dialog untuk mencari, mendengarkan dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik Papua.

 

Jakarta, 06 Desember 2018

 

 

Imparsial

Bagikan :

Komnas HAM Diminta Masukan Rekam Jejak Calon KSAD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia untuk memberikan pertimbangan rekam jejak HAM calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) kepada Presiden Joko Widodo.

“Dengan demikian, KSAD yang terpilih nantinya memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung agenda-agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan agenda reformasi TNI,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf saat melakukan audiensi dengan Komisioner Komnas HAM, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11).

Masa jabatan KSAD Jenderal TNI Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Presiden selaku otoritas akan segera menyiapkan calon KSAD baru.

Koalisi Masyarakat Sipil memandang proses pergantian KSAD sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang menentukan dan memilih calon KSAD yang baru.

Al Araf mengatakan dalam organisasi TNI, pergantian KSAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Karena itu dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi dan misi Panglima TNI dan Presiden.

Menurut dia, pemilihan KSAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI, melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya karenanya penting dalam proses pergantian KSAD itu, Presiden Jokowi perlu mendengarkan, mencermati dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan sekaligus melakukan audiensi kepada Komnas HAM agar KSAD yang baru bukan muncul dari individu yang sudah maupun berpotensial menghambat penyelesaian kasus-kasus HAM.

“Peran Komnas HAM sangat strategis untuk memberikan input ke Presiden dalam rangka mendapatkan calon KSAD yang memiliki komitmen memajukan HAM di indonesia,” kata Al Araf.

Al Araf menjelaskan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan merupakan gabungan LSM yang selama ini konsisten menyuarakan peningkatan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia, di antaranya Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institute Demokrasi, dan Perludem.

Berikut 10 nama calon kuat KSAD yang diminta untuk divalidasi latar belakangnya dari Koalisi Masyarakat Sipil ke Komnas HAM:

  1. Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984
  2. Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985
  3. Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986
  4. Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987
  5. Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987
  6. Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987
  7. Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986
  8. Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986
  9. Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986
  10. Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988

 

Sumber : Antara

Jumat 16 Nov 2018 21:11 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Bagikan :

10 Calon KSAD Diserahkan ke Komnas HAM, Ini Nama-namanya

OKEZONE NEWS JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyerahkan 10 calon nama yang memiliki peluang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Sepuluh nama itu sudah dipelajari latar belakangnya, kemudian diminta untuk finalisasi oleh Komnas HAM.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf meminta Komnas HAM untuk mempelajari latar belakang dan rekam jejak ke-10 calon tersebut.

“Kami memiliki daftar 10 calon nama KSAD yang akan menggantikan KSAD Jenderal Mulyono yang akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, kami minta Komnas HAM berperan aktif,” ujarnya.

Menurut dia, Komnas HAM bisa melakukan screening terhadap 10 calon nama KSAD dengan data, kewenangan, dan laporan yang dimiliki. Dengan demikian, nama yang terpilih nanti adalah seorang yang memiliki jejak rekam bebas dari catatan pelanggaran HAM atau minimal tidak berpotensi menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Calon KSAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM, kata Al Araf.

Berikut 10 nama calon kuat KSAD yang diminta untuk divalidasi latar belakangnya dari Koalisi Masyarakat Sipil ke Komnas HAM:

1. Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984

2. Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985

3. Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986

4. Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987

5. Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987

6. Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987

7. Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986

8. Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986

9. Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986

10. Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988

Al Araf menjelaskan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan merupakan gabungan LSM yang selama ini konsisten menyuarakan peningkatan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia, di antaranya Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institute Demokrasi, dan Perludem.

(sal)

 

 

Antara, Jurnalis ·

Jum’at 16 November 2018 20:06 WIB

Bagikan :

Masyarakat Sipil Serahkan 10 Nama Calon KSAD ke Komnas HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan mendatangi kantor Komnas HAM menyerahkan 10 nama pilihan calon pengganti Jenderal TNI Mulyono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Hal tersebut dilakukan koalisi masyarakat sipil itu agar Komnas HAM bisa merekomendasikan nama yang berintegritas untuk menggantikan Mulyono sebagai KSAD. Mulyono sendiri akan memasuki masa purnabakti jabatannya di TNI sehingga harus melepaskan jabatannya.

“Kami memiliki daftar 10 calon nama KSAD yang akan menggantikan KSAD Jenderal Mulyono yang akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, kami minta Komnas HAM berperan aktif,” ujar Direktur Imparsial Al Araf yang bersama koalisi masyarakat sipil mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).

Dalam pertemuan tersebut, Al Araf mengatakan pihaknya berharap Komnas HAM bisa memilih calon KSAD yang memiliki komitmen dalam upaya memajukan hak asasi manusia di Indonesia kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Al Araf menyatakan terhadap 10 nama yang diserahkannya, Komnas HAM bisa melakukan penelaahan kembali sehingga nama yang terpilih nanti adalah seorang yang betul-betul memiliki jejak rekam bebas dari catatan pelanggaran HAM atau minimal tidak berpotensi menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

“Peran Komnas HAM sangat strategis untuk memberikan input ke presiden dalam rangka mendapatkan calon KSAD yang memiliki komitmen memajukan HAM di indonesia,” kata dia.

Ditegaskan Al Araf, dalam organisasi TNI, pergantian KSAD juga harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan presiden.

Namun demikian, kata dia, pemilihan KSAD ini tentunya tak harus melulu berimplikasi pada dinamika internal TNI, melainkan juga kepentingan masyarakat. Oleh karena itu presiden tentu perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan serta aspirasi masyarakat.

“Tentu calon KSAD baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan HAM dan penyelesaian kasus HAM. Selain itu KSAD baru juga harus komitmen soal agenda reformasi TNI,” kata Al Araf.

 

 

CNN Indonesia | Jumat, 16/11/2018 19:03 WIB

Bagikan :

Jokowi Harus Lepas dari Kungkungan Politik dalam Pemilihan KASAD Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun.

Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon KASAD baru.

“Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Al-Araf, saat dijumpai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (16/11/2018).

 

Dalam organisasi TNI, lanjut Al-Araf, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI.

Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden.

“Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik,” tandas Al-Araf.

Sehingga, kata dia, proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, dan damai.

Kemudian, kepentingan-kepentingan politik yang masuk proses pergantian KASAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri.

“Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral,” pungkas Al-Araf.

Jumat, 16 November 2018 16:23 WIB

 

Bagikan :

Presiden Diminta Hindari Kepentingan Politik dalam Penunjukan KSAD

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono disebut akan segera memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo pun akan menunjuk pengganti Mulyono.  Direktur Program Imparsial Al Araf mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan, pergantian KSAD ini menjadi hal  yang perlu dicermati Presiden Jokowi. Sosok KSAD yang baru, kata Al Araf, sudah seharusnya memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Terlabih memasuki tahun politik.  “Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri,” seru Direktur Program Imparsial Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, kata Al Araf, TNI AD tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral. Sebab, dampaknya tidak hanya menggerus profesionalisme TNI, tetapi juga mencederai dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral. “Sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, dan damai,” paparnya. Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyu Djafar menilai pemilihan KSAD menjadi penting lantaran TNI AD merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Lebih jauh, kata Wahyudi, TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap hingga sampai ke desa-desa. “Ada Babinsa, kemudian naik ke level tingkat kecamatan ada koramil, ada korem, kodam, dan angkatan darat. Berarti, struktur yang paling lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral,” ungkapnya. Maka dari itu, Wahyudi bersama Koalisi Sipil mengingatkan KSAD baru yang akan dilantik pada Januari 2019 menjadi tolok ukur demokrasi di Indonesia. Pasalnya, pengalaman dari pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan Komando teritorial tersebut digunakan sebagai alat politik. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, dan Institute Demokrasi.

CHRISTOFORUS RISTIANTO

Kompas.com – 16/11/2018, 16:17 WIB

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Desak Komnas HAM Teliti 10 Nama Calon KASAD

“Salah satu aspek yang substansial adalah aspek Hak Asasi Manusia. Kami berharap presiden memilih calon KASAD yang tidak memiliki kasus pelanggaran HAM, tidak potensial menghambat penyelesaian.”

BERITA , NASIONAL

Jumat, 16 Nov 2018 14:17 WIB

 

KBR, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengusulkan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memeriksa rekam jejak 10 orang yang berpeluang besar menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pengganti Jenderal TNI Mulyono.

Perwakilan koalisi yang juga Direktur LSM Imparsial Al Araf menyatakan, Komnas HAM perlu memberikan pertimbangan berperspektif HAM kepada Presiden Joko Widodo. Langkah ini untuk memastikan, pengganti Moelyono tidak memiliki riwayat pelanggaran HAM.

Menurut Al Araf, pemilihan KASAD berimplikasi pada dinamika internal di tubuh TNI. Karena itu, penunjukkan calon orang nomor satu di TNI AD itu juga bakal memengaruhi kepentingan publik. Koalisi berharap, Komnas HAM memberikan masukan ke Jokowi untuk memilih KASAD dengan komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM.

“Salah satu aspek yang substansial itu adalah aspek Hak Asasi Manusia. Kami berharap presiden memilih calon KASAD yang tidak memiliki kasus pelanggaran HAM, tidak potensial menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan memiliki komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” kata Al Araf di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Koalisi, lanjut Al Araf, memandang proses pergantian KASAD sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden berwenang menentukan dan memilih KASAD baru.

Koalisi telah membuat daftar nama 10 calon kuat pengganti KASAD. Berikut 10 nama calon kuat yang menurut Koalisi perlu ditelusuri rekam jejaknya oleh Komnas HAM:

1. Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) angkatan 1984

2. Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) angkatan 1985

3. Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) angkatan 1986

4. Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) angkatan 1987

5. Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) angkatan 1987

6. Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) angkatan 1987

7. Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) angkatan 1986

8. Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) angkatan 1986

9. Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) angkatan 1986

10. Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) angkatan 1988

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan adalah gabungan LSM yang fokus pada peningkatan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia. Mereka antara lain Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institute Demokrasi, hingga Perludem.

Bagikan :