Pos

Komjen Pol Idham Azis Jadi Kepala Polri, Ini Pesan Penting Direktur Imparsial Al Araf

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Direktur Imparsial Al Araf punya pesan penting untuk Komjen Pol Idham Azis yang secara aklamasi disetujui Komisi III DPR RI untuk menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian. Apa itu?

Al Araf mengatakan, pertama, Kapolri baru harus memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. “Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM. Juga jaminan kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi,” jelas Aal, sapaan akrabnya.

Alumnus UB Malang ini mengatakan, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

“Karena itu, konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini atau pun sebelumnya,” tandasnya.

Imparsial mencontohkan, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” tegas Aal.

Selain kasus Novel itu, sambung dia, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM. Seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar, aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

“Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” paparnya.

Pesan kedua. Imparsil berharap Kapolri baru memiliki agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

“Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung,” tandas Aal.

Untuk mendukung ketiga agenda, Imparsial meminta kepada elite dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

“Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri,” ucapnya.

Komitmen pemimpin sipil, kata Aal, sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

“Intinya tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama Pak Komjen Pol Idham Azis yang selangkah lagi menjadi Kepala Polri baru,” ujar Direktur Imparsial Al Araf. (*)

 

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 – 08:02

Bagikan :

Tiga Tantangan Kapolri Baru

Oleh: Al Araf

PUBLICANEWS-KOMISI III DPR secara aklamasi menyetujui usulan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen Pol Idham Azis sebagai Kepala Polri menggantikan Jenderal purn Tito Karnavian. Selanjutnya keputusan Komisi III ini akan dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan DPR. Selanjutnya, Idham Azis akan dilantik Presiden Joko Widodo dalam beberapa hari ke depan.

Terkait dengan disetujuinya usul pencalonan Idham Azis sebagai calon Kapolri, Imparsial memandang ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian.

Pertama, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Agenda ini mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminana kebebasan beragama dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman. Kebebasan itu merupakan bagian hak konstitusional warga yang diakui konstitusi. Berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian. Konsekuensinya, pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari. Dalam konteksi itu, Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Kapolri baru. Kapolri baru harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan. Sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang. Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang.

Selain itu, Kapolri baru perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari dan kasus kasus lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Kapolri baru juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kedua, agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri. Pada agenda ini, Polri di bawah kepemimpinan Idham Azis diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Ketiga, agenda menjaga independensi institusi kepolisian. Independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri. Di sini, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, kami meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri. Para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri. Justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi merit system dalam penataan internal institusi kepolisian.

Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru.

Direktur Imparsial
Al Araf

 

Bagikan :

Imparsial Catat Tiga Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan Kapolri Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Imparsial menyebut ada tiga agenda utama yang harus mendapatkan perhatian dari Kapolri baru.

Diketahui, Komjen Pol Idham Azis mendapat persetujuan dari Komisi III DPR RI untuk menjadi Kapolri setelah menjalani fit and proper test.

Pekerjaan rumah pertama bagi Kapolri baru adalah jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Direktur Imparsial Al Araf menyebutkan agenda tersebut mencakup jaminan atas perlindungan kelompok minoritas, perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan beragama, dan jaminan atas menyampaikan pendapat serta kebebasan berekspresi.

Ia menilai, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dipandang bukan sebagai sebuah ancaman.

Menurutnya, kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang diakui konstitusi.

Ia mengatakan, berbagai forum diskusi dan aksi masyarakat dalam menyampaikan pendapat harus diberi ruang dan perlindungan oleh kepolisian.

Menurutnya, konsekuensinya adalah pendekatan represif dengan cara-cara pembatasan dan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian harus dihindari.

Dalam konteks itu, menurutnya Kapolri baru harus mengusut secara tuntas kasus-kasus kekerasan terhadap masyarakat yang terjadi belakangan ini ataupun sebelumnya.

Selain itu menurutnya, penyelesaian kasus Novel Baswedan adalah tantangan pertama Idham Aziz.

Menurutnya, Idham Aziz harus dapat menemukan pelaku kekerasan terhadap Novel Baswedan karena sudah hampir kurang lebih 2,5 tahun kasus Novel Baswedan belum juga menemukan titik terang.

“Penyelesaian kasus Novel Baswedan akan memberikan jaminan untuk kita bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa datang,” kata Al Araf dalam keterangannya pada Rabu (30/10/2019).

Selain itu, menurutnya, Idham juga perlu menyelesaikan kasus kasus kekerasan terhadap para pembela HAM seperti kasus yang menimpa Golfrid Siregar aktivis lingkungan hidup di Sumatera Utara, kasus kekerasan terhadap mahasiswa di Kendari, dan kasus-kasus lainnya.

Ia menilai, kasus kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini juga harus diusut tuntas demi keadilan korban.

Menurutnya, Idham juga harus menjamin perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia.

“Di sini, perlindungan terhadap kelompok minoritas dari serangan kelompok-kelompok intoleran yang berujung pada kekerasan harus ditindak oleh aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Al Araf.

Tantangan kedua menurutnya adalah agenda penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di tubuh Polri.

Dalam agenda ini, ia menilai Polri di bawah kepemimpinan Idham diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Sedangkan tantangan ketiga adalah agenda menjaga independensi institusi kepolisian.

Al Araf menilai independensi kepolisian merupakan hal yang penting untuk dibangun dalam organisasi Polri.

Menurutnya, netralitas Polisi menjadi penting untuk dijaga dan dirawat. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Guna mendukung agenda ini, ia meminta kepada elit dan pemimpin sipil untuk tidak terlalu jauh melakukan intervensi terhadap penataan organisasi internal Polri.

Ia mengatakan para pemimpin sipil harus memberikan ruang untuk Kapolri baru di dalam menata agenda dalam internal organisasi Polri.

Karena menurutnya, justru komitmen pemimpin sipil sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan pengawasan kepada institusi kepolisian agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang yang berlaku.

“Selain itu, Kapolri baru perlu memperkuat implementasi sistem merit dalam penataan internal institusi kepolisian. Pada akhirnya, tugas menciptakan polisi yang profesional menjadi pekerjaan rumah utama untuk Kapolri baru,” kata Al Araf.

Rabu, 30 Oktober 2019 22:42 WIB

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi

Bagikan :

Menyambut Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Kasus HAM Berat Mangkrak, Jokowi-Ma’ruf Diminta Prioritas Selesaikan

JawaPos.com – Bertepatan hari pelantikannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memasuki masa pemerintahannya di periode kedua pada Minggu (20/10) ini. Persoalan hak asasi manusia (HAM) harus menjadi prioritas Jokowi dan Wakilnya Ma’ruf Amin dalam masa pemerintahan periode 2019-2024.

Pasalnya, pada periode pertama Jokowi berjanji memprioritaskan isu HAM salah satunya dengan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, janji itu tak terealisasi hingga akhir masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Direktur Imparsial, Al Araf mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk masa periode 2019-2024 dapat memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Terlebih dalam janji prioritas Nawa Cita pun telah terbesit terkait agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat.

“Dengan tidak diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut, maka hal ini tentu akan menjadi impunitas, sementara impunitas sendiri sesungguhnya merupakan sebuah kejahatan,” kata Al Araf kepada JawaPos.com, Jumat (18/10).

Al Araf pun merinci sejumlah kasus HAM masa lalu yang gagal diselesaikan Jokowi pada periode pertama. Kasus-kasus tersebut di antaranya seperti kasus penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada 1998, kasus pembunuhan massal dan penghilangan orang medio 1965-1966, pembunuhan dan penembakan di Tanjung Priok 1984.

Selanjutnya ada kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976 – 2004, penembakan misterius (Petrus) rentang waktu 1982-1985, Talangsari 1989, Tragedi Wasior dan Wamena pada 2000, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004, serta kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya.

Oleh karenanya, Al Araf menegaskan sebagai kepala negara, Jokowi harus mampu mempunyai sikap tegas untuk dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Terlebih, kasus tersebut telah berlarut-larut hingga pergantian sejumlah kepala negara belum juga terselesaikan.

“Negara tidak boleh lari dan menutup mata dari persoalan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya,” harap Al Araf.

Selain itu, Imparsial pun mengaharapkan agar Jokowi tidak lagi memilih menteri yang mempunyai latar belakang terkait kasus-kasus pelanggaran HAM. Al Araf pun mendesak Jokowi untuk memilih menteri yang bebas dari kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Hal itu tentu menambah luka dan menggerus rasa keadilan bagi korban, dimana penyelesaian kasus pelanggaran HAM tidak kunjung tuntas,” terang Al Araf.

Apalagi, lanjut Al Araf, menteri itu kini bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pada titik ini, Al Araf menilai pemerintahan Jokowi mengalami kemunduran terkait isu penegakkan HAM.

“Tidak mengangkat orang-orang yang diduga kuat terlibat atau bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM berat menjadi menteri atau menduduki jabatan maupun posisi strategis di pemerintahan,” tegasnya.

Senada pun dilontarkan oleh Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar. Erwin mengharapkan pembantu Jokowi pada pemerintahan periode kedua harus kalangan profesional terlebih menempati posisi-posisi yang membawahi penegakkan hukum.

Erwin pun menyebut, isu penegakkan hukum selaras dengan kemajuan ekonomi. Dia menilai, fokus penyelesaian kasus pelanggaran HAM pun harus menjadi prioritas pemerintah Jokowi-Ma’ruf.

“Jokowi harus sadar bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa penguatan hukum hanya akan menimbulkan ilusi dan ketimpangan sosial yang tinggi,” tegas Erwin.

Oleh karena itu, Erwin pun mengharapkan beberapa regulasi yang memastikan perlindungan HAM seperti perlindungan masyarakat adat, perlindungan data pribadi, dan peradilan militer ke depan perlu menjadi agenda priorotas pemerintahan Jokowi pada periode kedua.

Regulasi itu, kata Erwin, bisa dengan mengeluarkan Undang-Undang. Terlebih hingga kini, kata Erwin, janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM belum sama sekali terselesaikan pada era Jokowi periode pertama.

“Dalam lima tahun belakang, tidak ada satu pun kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terselesaikan. Bahkan sebaliknya, kasus-kasus pelanggaran HAM malah meningkat di masa Jokowi,” sesal Erwin.

Oleh karenanya, Erwin pun mengharapkan agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan bisa memprioritaskan isu-isu permasalahan HAM. “Penguatan perlindungan terhadap masyarakat itu idealnya diatur oleh regulasi setingkat Undang-Undang,” pungkasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan

20 Oktober 2019, 19:57:43 WIB

Bagikan :

Imparsial Minta Jokowi Tak Angkat Menteri yang Diduga Terlibat Kasus HAM Berat

TIMESINDONESIA-“Pemerintahan Jokowi pada lima tahun lalu berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Namun kenyataanya janji tersebut tidak kunjung terealisasi,” ucap Al Araf kepada TIMES Indonesia, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Pihaknya berharap di periode kedua pemerintahan Jokowi bersama KH Ma’ruf Amin dapat memenuhi janjinya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut dengan cara yang berkeadilan, agar tidak menjadi impunitas.

Imparsial lalu membeberkan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang diakui belum diselesaikan pemerintahan Jokowi periode pertama, antara lain; kasus penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 1998, kasus pembunuhan massal dan penghilangan orang medio 1965-1966, pembunuhan dan penembakan di Tanjung Priok tahun 1984.

Kasus pelanggaran HAM lain, yakni kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976 – 2004, penembakan misterius (Petrus) dalam rentang waktu 1982-1985, Talangsari 1989, Tragedi Wasior dan Wamena pada 2000, serta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004.

“Agenda HAM itu mensyaratkan pentingnya negara untuk melakukan penghormatan dan penegakan HAM secara utuh dan konsisten. Negara tidak boleh lari dan menutup mata dari persoalan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya,” ucap dia.

Karena itu, Imparsial mendesak pemerintahan Jokowi pada periode mendatang agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM dijadikan program prioritas pemerintah, baik pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, maupun untuk rehabilitasi korban.

Selain itu, Imparsial juga menuntut Presiden Jokowi tidak mengangkat orang-orang yang diduga kuat terlibat atau bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM berat menjadi menteri atau menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Jokowi juga diminta memilih Jaksa Agung yang memiliki kemampuan dan keberanian  untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sebab, pada periode sebelumnya, Presiden Jokowi disebut, mengangkat menteri yang diduga terlibat atau bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran HAM berat. Hal itu tentu menambah luka dan menggerus rasa keadilan bagi korban HAM tersebut.

“Ditambah lagi dengan mengangkat menteri yang diduga terlibat dan bertanggungjawab atas kasus pelanggaran HAM. Pada titik ini, penegakan HAM di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi dapat dinilai mengalami kemunduran.” tandas Al Araf, Direktur Imparsial. (*)

JUM’AT, 18 OKTOBER 2019 – 22:22
Bagikan :

Imparsial: Lihat Track Record Kandidat Capres Tegakkan HAM

Kamis 17 Jan 2019 09:40 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Nur Aini

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial Al Araf meminta publik melihat rekam jejak kandidat Capres-Cawapres dalam penegakan HAM. Publik disarankan tak hanya menilai kandidat berdasarkan debat yang akan digelar pada Kamis (17/1).

Al Araf berharap Capres Prabowo Subianto dapat terus terang menjelaskan soal penculikan aktivis pada orde baru. Kemudian, Capres Joko Widodo juga bisa ditanyai penuntasan kasus HAM masa lalu selama menjabat

“Perlu lihat track record kandidat. Gimana tanggungj awab Prabowo dalam penghilangan orang tahun 1998. Biar Prabowo bisa tanya juga sepanjang Jokowi jadi Presiden apa yang sudah diselesaikan kasus HAM. Omonginsemua saja. Jangan ditutupi,” katanya dalam diskusi, Kamis (16/1).

Ia mengakui ada itikad baik Jokowi menuntaskan kasus HAM masa lalu saat awal menjabat. Hal itu misalnya, Jokowi memberi amnesti dan grasi pada tokoh Papua dan lingkungan. Tapi seiring berjalan waktu, itikad itu justru hilang dengan sendirinya.

“Selesaikan HAM berat, simposium 65 dilakukan semua pihak datang. Tapi itu tahap 1, tiba-tiba ada simposium tandingan dipelopori kelompok purnawirawan. Stigma isu komunis kuat kena pemerintah,” ujarnya.

Kehadiran simposium tandingan membuat pemerintahan Jokowi tak melangkah maju. Alhasil, penyelesaian kasus HAM masa lalu malah diam di tempat.

“Rezim (Jokowi) bertahan. Langkah penyelesaiannya tak dilakukan,” ujarnya.

Debat Capres-Cawapres perdana akan digelar pada Kamis malam ini. Tema debat perdana yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Bagikan :

Imparsial Tak Temukan Agenda HAM Prabowo

Ilham Pratama Putra • 16 Januari 2019 15:09

 

medcom.id-jakarta: Direktur Imparsial Al Araf mengaku tidak menemukan visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hak asasi manusia (HAM). Padahal, HAM merupakan hal penting.

“Terus terang saya tidak memahami visi misi Prabowo. Saya tidak melihat agenda HAM sama sekali, tidak tertulis tuh programnya,” kata Al Araf di KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Januari 2019

Dia mengaku miris dengan visi misi paslon nomor urut 02 itu. Menurut dia, negara hukum harus berbasis konstitualisme yang menghormati HAM.

tu miris. Konstitualisme menunjukkan fundamental dalam negara hukum. Kandidat kalau tidak menampilkan itu, tentu jadi pertanyaan seperti apa menghadapi kasus HAM ke depan,” ketus Al Araf.

Dia mengambil contoh betapa HAM menjadi roh reformasi. Pada 1998, ada pembatasan HAM di Indonesia sehingga muncul reformasi.

“Perubahan politik (Reformasi) 1998 kan rohnya HAM. Kenapa perlawanan 1998 terjadi karena adanya pembatasan HAM. Jadi, HAM itu rohnya reformasi. Aneh kalau kemudian, agenda HAM tidak ada dalam kemajuan ke depan,” pungkas dia.

Bagikan :

Refleksi Hari HAM 10 Desember “Orde Baru Rezim Kekerasan dan Reformasi Era Impunitas

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/XII/2018

 

Pada 10 Desember peringatan Hari Hak Asasi Manusia (Hari HAM) dilakukan di banyak tempat. Peringatan itu adalah bagian dari upaya kita sebagai umat manusia untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai hak asasi manusia agar tetap dihormati dan dilindungi oleh siapapun, khususnya negara. Penghormatan terhadap nilai HAM tentunya mengakibatkan kita untuk menolak kekerasan dalam bentuk apapun.

IMPARSIAL menilai dinamika politik kekinian yang menghadirkan asumsi dan opini dalam diskursus publik bahwa Era Orde Baru adalah era yang baik sehingga ada kerinduan ingin kembali kepada masa itu sungguh ahistoris dan tidak tepat. Dalam lintas sejarah Indonesia, kehidupan politik di masa rezim Orde Baru berkuasa sarat dengan kekerasan dan pembatasan. Demi mempertahankan kekuasaannya yang otoritarian, rezim Orde Baru menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan sebagai metode politik untuk terus melanggengkan kekuasaannya.

Setiap kritik warga negara dinilai sebagai ancaman sehingga penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan bahkan pembunuhan berulang kali terjadi pada masa ini. Stigma komunis dan pengganggu stabilitas keamanan kerap disematkan oleh rezim Orde Baru kepada para aktivis yang kritis terhadap kekuasaan. Padahal dalih kepentingan keamanan itu merupakan tameng rezim untuk mempertahankan kekuasaannya yang korup dan bobrok. Alhasil, berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM banyak terjadi, seperti penculikan aktivis 1997/1998, pembredelan media massa, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, perampasan tanah rakyat seperti kasus Kedung Ombo, berbagai kekerasan kepada kelompok mahasiswa seperti tragedi Trisakti dan Mei 1998.

Kekhawatarian Orde Baru atas kekuatan Islam juga menghasilkan kontrol ketat rezim Orde Baru kepada kelompok-kelompok Islam seperti melalui kebijakan pemaksaan atas asas tunggal Pancasila, kekerasan kepada kelompok Islam seperti di Tanjung Priok dan Talangsari Lampung. Dan bahkan rezim juga tidak segan untuk menetapkan status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah-wilayah konflik seperti Papua dan Aceh yang praktiknya mengakibatkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM.

Pada Era Orde Baru, kebebasan menjadi barang mahal. Rezim membatasi dan mengontrol secara represif kebebasan warga negara yang sifatnya fundamental, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan aspek kebebasaan lainnya. Di masa ini negara bukan berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tapi negara berdasarkan pada kekuasaan (machsstaat). Sehingga yang selalu benar adalah penguasa dan yang salah adalah rakyat, karenanya kekerasan negara yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM seringkali terjadi pada masa Era Orba.

Memasuki Era Reformasi yang mulai bergulir pasca rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998 memunculkan harapan yang besar di masyarakat akan adanya koreksi atas berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lalu. Sayangnya, setiap rezim pemerintahan yang berkuasa pada masa Reformasi tidak kunjung menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Hingga kini, Komnas HAM tercatat telah menyelesaikan proses penyelidikan atas sembilan kasus pelanggaran HAM masa lalu, yaitu: Kasus 1965/1966, peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Peristiwa Trisakti 1998, Peristiwa Semanggi I 1998 dan II 1999, Peristiwa Talangsari 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003. Selain itu, pada tahun 2017-2018 Komnas HAM juga telah menyerahkan berkas kasus pelanggaran berat HAM di Aceh kepada Kejaksaan Agung, yaitu kasus Jambu Keupok, Simpang KKA, dan kasus Rumah Geudong. Namun demikian, proses penyelesaian berbagai kasus itu mengalami stagnasi di tangan Kejaksaan Agung yang tidak memiliki komitmen politik untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

Dalam imajinasi kemanusiaan kita, sungguh sulit dibayangkan sebuah kejahatan yang tidak hanya menodai tapi juga menyerang martabat kemanusiaan itu tidak membuat pemerintah bergeming untuk menyelesaikannya. Penculikan, penyiksaan, pembunuhan yang menjadi bagian dari praktik kekuasaan di masa lalu menjadi noda hitam yang terus menerus ditutupi oleh negara.

Impunitas telah menjadi bagian dari wajah hukum kita. Di negeri ini, pelaku kejahatan HAM mengalami kekebalan di hadapan hukum. Penyelidikan oleh lembaga Komnas HAM hanya menghasilkan sebuah berkas laporan yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Negara. Jaksa Agung seolah menjadi penentu kebenaran atas kejahatan HAM, sehingga sesempurna apapun berkas laporan hasil penyelidikan Komnas HAM tetap dianggap “belum lengkap” oleh Kejaksaan Agung.

Hambatan di Kejaksaan itu disebabkan oleh tidak adanya kemauan dan keberanian politik Presiden selama ini. Lebih dari itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM telah masuk dalam ruang politik yang transaksional. Dengan corak oligarkis, kasus pelanggaran HAM tidak hanya diabaikan tetapi dalam momen dan kasus tertentu menjadi daya tawar antar elite politik. Maju mundurnya penyelesaian kasus itu tidak lagi didasarkan oleh argumentasi hukum tetapi kalkulasi politik penguasa.

Karena itu, tak heran jika rekomendasi wakil rakyat (DPR) agar pemerintah membentuk pengadilan HAM untuk kasus Penghilangan Paksa Tahun 1997/1998 tidak disentuh oleh rezim pemerintahan manapun. Sense of rigths pemerintah bukan lagi rendah tetapi sudah tumpul karena politik yang transaksional. Alhasil, korban terus meratapi harapannya, sementara pelaku pelanggaran HAM bebas dari jeratan hukum dan dengan ringannya melangkah dalam kekuasaan.

Sungguh ironis memang, di alam demokrasi yang sejatinya mewajibkan kepada Negara untuk memenuhi hak asasi warganya, kita masih terus mendengar suara korban di depan Istana Negara. Padahal penyelesaian kasus pelanggaran HAM adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional Negara yang wajib untuk dituntaskan.

Dalam perjalanan 20 tahun Reformasi sejak 1998, memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif berupa semakin kuatnya jaminan hak asasi warga negara dalam peraturan perundang-undangan, seperti di UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun demikian, di tengah kemajuan itu muncul sebuah paradoks dimana sejumlah undang-undang dan kebijakan yang bertentangan dengan jaminan HAM dalam UUD 1945 maupun undang-undang lain masih dipertahankan.

Problem disharmoni peraturan perundang-undangan memang menjadi masalah utama dalam politik legislasi Era Reformasi, yang hasilnya ada UU yang menjamin hak asasi tetapi ada UU lain yang, sebaliknya, justru mengancam dan membatasi kebebasan dan HAM. Misalnya adalah UU MD3, UU tentang Ormas, UU ITE, UU tentang Penanganan Konflik Sosial, serta sejumlah kebijakan pemeritah dalam konteks keberagamaan, seperti SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, dan makin meluasnya aturan hukum yang mencantumkan ancaman hukuman mati.

Dalam konteks penegakan HAM, di luar persoalan kasus pelanggaran HAM masa lalu juga terdapat beberapa persoalan HAM lainnya yang terjadi di masa Reformasi. Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam selama Era Reformasi. Selama Era Reformasi hingga hari ini, jumlah eksekusi mati di Indonesia telah mencapai 45 orang.

Dalam isu kebebasan beragama atau berkeyakinan, kendati konstitusi kita menjamin hak setiap warga negara untuk beragama atau berkeyakinan, namun ancaman dan pelanggaran hak atas kebebasan ini marak di sejumlah daerah. Negara tampak cenderung absen untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi penikmatan atas kebebasan ini.

Pelanggaran atas kebebasan ini terlihat dalam sejumlah pola, mulai dari maraknya aksi intoleransi yang dibiarkan oleh aparat negara, pemidanaan dalam dalih penodaan agama cukup tinggi, perusakan dan pelarangan tempat ibadah di sejumlah daerah, diskriminasi atas dasar identitas keagamaan banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada jemaat Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM kerap menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Padahal para pembela HAM berperan penting tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global, tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peran mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia seperti diamanatkan oleh Konstitusi. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma hukum HAM, khususnya dalam mengadvokasi para korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir juga tidak menunjukkan perkembangan berarti. Kasus pembunuhan Munir menginjak 14 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Proses pengusutan kasus ini masih menyisakan pertanyaan dimana aktor intelektual di balik pembunuhannya masih berkeliaran bebas. Padahal pengungkapan kasus pembunuhan Munir adalah salah satu agenda penting penegakan HAM. Tidak kunjung tuntasnya pengusutan kasus itu menguatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam penegakan HAM.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Presiden Jokowi sebenarnya belum terlambat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan di dalam memajukan penegakan HAM di Indonesia. Masih ada sisa waktu yang dapat digunakan Pemerintah. Sebagai bagian dari janji politik di Nawacita Jokowi, upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan pemajuan HAM sudah sepatutnya diselesaikan dan direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Kasus terdekat yang bisa diselesaikan oleh pemerintah adalah dengan segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penghilangan paksa/orang hilang 1997-1998. Sebagaimana diketahui, DPR sudah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera membentuk pengadilan HAM ad hoc kasus penghilangan paksa/orang hilang. Karenanya, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari DPR tersebut.

Langkah terdekat kedua yang bisa dilakukan oleh Presiden adalah dengan memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap semua berkas kasus pelanggaran HAM yang sudah dilimpahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung. Langkah ketiga dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 39/1999 untuk memperkuat kelembagaan Komnas HAM. Salah satu penguatan kelembagaan itu adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Komnas HAM di dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM seringkali terbentur dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena berkasnya dikembalikan terus oleh Kejaksaan. Langkah keempat, Pemerintah sebaiknya meratifikasi Statuta Roma (International Criminal Court atau ICC/Mahkamah Pidana Internasional) sebagai komitmen Pemerintah dalam pemajuan penegakan HAM di Indonesia dan dunia.

Kita semua punya utang sejarah kepada para pejuang demokrasi yang mati dan hilang pada masa Orba ataupun pada masa Reformasi. Karena mereka, kita meraih kebebasan hari ini meski politik kini belum sepenuhnya menunjukkan wajah otentiknya. Membawa para pelaku pelanggaran HAM ke meja pengadilan adalah tugas suci kita bersama. Jangan biarkan mereka menjadi penguasa di negeri ini. Jika itu terjadi, tentu sejarah akan malu mencatatnya.

Jakarta, 10 Desember 2018

IMPARSIAL

Bagikan :

Imparsial Desak Komnas HAM Selidiki Pembunuhan Pekerja Trans Papua oleh KKB

07 Des 2018, 03:15 WIB

 

Liputan6.com, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih menekankan penangkapan Kelompok Kiminal Bersenjata (KKB) atau para pelaku pembantaian pekerja proyek Trans Papua ketimbang operasi militer.

“Perintah Jokowi dalam merespon Papua penting dicermati. Presiden meminta aparat mengejar dan menangkap pelaku. Artinya, Presiden menginginkan agar penanganan ini tetap dalam koridor hukum dan tetap sebisa mungkin menangkap para pelaku,” tutur Direktur Imparsial Al Araf di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis 6 Desember 2018.

Menurut Araf, langkah tersebut dapat lebih menguntungkan. Dengan tertangkapnya para pelaku, pemerintah dapat mengetahui secara mendalam terkait identitas kelompok, motif kekerasan, sumber persenjataan, hingga rentetat penyebab peristiwa itu terjadi.

“Ini saya setuju dengan instruksi Presiden untuk mengejar dan menangkap. Itu positif dalam jangka pendek,” jelas dia.

Untuk itu, Imparsial meminta Komnas HAM terjun langsung menyelidiki penyelesaian kasus pembantaian KKB terhadap pekerja Trans Papua. Hal itu demi memastikan transparansi operasi dari aparat keamanan.

“Saya mendesak Komnas HAM terjun langsung ke Papua untuk menyelidiki yang terjadi di Papua, di luar penegakan hukum oleh negara,” beber Araf.

Punya Sejarah Panjang

Kemudian, penanganan jangka panjang juga mesti dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, konflik kekerasan di Papua memiliki sejarah panjang dan dipicu berbagai penyebab.

Harus ada upaya dialog dan duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Pendekatan inklusif dinilai penting dengan menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek untuk mencari, mendengarkan, dan mengakomodasi pandangan masyarakat Papua tentang peta jalan penyelesaian konflik.

“Pendekatan ekonomi dan pembangunan itu memang penting dilakukan. Namun belum cukup untuk menghentikan konflik dan kekerasan di Papua. Ketidakadilan ekonomi hanyalah salah satu faktor penyebab terjadinya konflik dan terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan konflik, yakni problem historis, marginalisasi, dan tidak tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” Araf menandaskan.

Bagikan :

LSM Desak Pemerintah Ubah Cara Pandang Pembangunan di Papua

“Saat ini negara mengubah cara pandang persepsinya, dengan berkaca mata membangun suatu pendakatan yang lebih inklusif, menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek, bukan hanya sebatas obyek”

 

BERITA , NASIONAL

Kamis, 06 Des 2018 21:47 WIB

 

KBR, Jakarta- LSM Imparsial mendesak pemerintah segera merealisasikan dialog yang inklusif dengan masyarakat Papua, agar perdamaian di sana terwujud.

Direktur Imparsial, Al Araf mengingatkan agar semua tahapan dialog benar-benar melibatkan masyarakat Papua, agar solusinya nanti tak hanya memuaskan pemerintah pusat.

Al Araf menilai, berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo elama ini juga tak cukup untuk memuaskan masyarakat Papua, lantaran masalahnya lebih kompleks dari sekadar isu ekonomi.

“Di tengah luka konflik seperti itu, maka seharusnya saat ini negara mengubah cara pandang persepsinya, dengan berkaca mata membangun suatu pendakatan yang lebih inklusif, menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek, bukan hanya sebatas obyek. Yang terjadi di masa reformasi, dan sejak kemarin-kemarin, dia hanya menjadi obyek. Kalau pendekatan inklusif, maka ruang dialog menjadi penting untuk dilakukan,” kata Al Araf di kantornya, Kamis (6/12/2018).

Al Araf menilai, selama ini pola pendekatan yang digunakan pemerintah lebih dominan pada pembangunan ekonomi. Namun, pola seperti itu tak cukup efektif menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.

LSM Imparsial menyoroti masalah di Papua menyangkut problem historis bergabungnya wilayah tersebut dengan Indonesia, isu marginalisasi masyarakat di sana, dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tak pernah tuntas.

Adapun model penyelesaiannya, kata Al Araf, bisa menggunakan pihak ketiga sebagai mediator seperti saat dialog penyelesaian konflik di Aceh atau cukup kedua pihak, seperti saat konflik Ambon.

Model penyelesaian konflik Papua juga mendapat sorotan anggota Forum Akademisi untuk Papua, Antie Solaiman. Antie mengatakan, selama ini pola pendekatan negara untuk menangani konflik di sana terlalu memaksakan keinginan pemerintah pusat, bukan kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Antie mengatakan pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi kelompok masyarakat Papua yang tak pernah puas terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Dengan demikian, kata Antie, masyarakat Papua bisa ditempatkan sebagai subyek, bukan sekadar obyek seperti yang terjadi sejak puluhan tahun lalu. 

Sementara itu, Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim telah melibatkan masyarakat Papua dalam pembangunan infrastruktur di provinsi itu.

Menurut Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, meski pada akhirnya itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi, secara formal sudah terkonsep penyertaan masyarakat Papua. Itu terlihat dari intensitas koordinasi yang melibatkan kepala adat, wali gereja, dan anggota dewan di masing-masing daerah.

“Sebenarnya program pembangunan itu melibatkan rakyat Papua. Ada mekanisme formal yang suda terstruktur yang selama ini juga sudah dilakukan. Dan bahwa ada sebagian rakyat Papua yang merasa belum dilibatkan salah satunya memang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah,” terang Jaleswari kepada KBR, Kamis (6/12/2018).

Sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Jaleswari menegaskan, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan meskipun terjadi insiden penembakan di Nduga.

Dia bersikukuh, konsep dasar pembangunan pemerintah di Papua telah menggunakan pendekatan kebudayaan dan kearifan lokal.

“Saya rasa ketika Inpres percepatan pembangunan Papua Barat dilangsungkan, itu ada sekitar 20-an kementerian dan lembaga yang terlibat. Salah satu institusi itu ada pemerintah daerah. Tentu saja mekanisme koordinasi dan implementasi itu harus dibicarakan di daerah karena di daerah lah yang sepaham kondisi itu,” ujarnya.

Jaleswari menegaskan, pembangunan yang meliputi sumber daya manusia dan infrastruktur di Papua harusnya sudah terjadi sejak 20-30 tahun yang lalu.

Saat ini merupakan upaya mengejar ketertinggalan agar masyarakat Papua mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang sama dengan daerah lain, baik itu berupa listrik, akses jalan, jembatan, sehingga nantinya memudahkan perekonomian dan pendidikan menjalankan rodanya di Papua.

Buntut ketimpangan pembangunan di Papua, baru-baru ini puluhan pekerja proyek pembangunan jembatan Transpapua ruas Kali Yigi dan Kali Aurak di Kabupaten Nduga, tewas ditembak Kelompok Bersenjata. 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab atas penembakan pekerja di Kabupaten Nduga Papua.

Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom mengatakan, penyerangan yang dilakukan TPNPB, merupakan bentuk penolakan seluruh pembangunan yang ada di Papua serta tuntutan untuk merdeka.

Sebby mengatakan, anggota TPNPB-OPM yang terlibat dalam penembakan di Nduga sebanyak 50 orang.

TPNPB-OPM, lanjutnya, akan terus menuntut hak kemendekaan bangsa Papua dari Indonesia.
Selama itu tidak dipenuhi, Sebby meyakinkan bahwa penyerangan akan terus terjadi.

Editor: Kurniati

Bagikan :