Pos

Presiden Diminta Hindari Kepentingan Politik dalam Penunjukan KSAD

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono disebut akan segera memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo pun akan menunjuk pengganti Mulyono.  Direktur Program Imparsial Al Araf mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan, pergantian KSAD ini menjadi hal  yang perlu dicermati Presiden Jokowi. Sosok KSAD yang baru, kata Al Araf, sudah seharusnya memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Terlabih memasuki tahun politik.  “Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri,” seru Direktur Program Imparsial Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, kata Al Araf, TNI AD tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral. Sebab, dampaknya tidak hanya menggerus profesionalisme TNI, tetapi juga mencederai dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral. “Sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, dan damai,” paparnya. Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyu Djafar menilai pemilihan KSAD menjadi penting lantaran TNI AD merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Lebih jauh, kata Wahyudi, TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap hingga sampai ke desa-desa. “Ada Babinsa, kemudian naik ke level tingkat kecamatan ada koramil, ada korem, kodam, dan angkatan darat. Berarti, struktur yang paling lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral,” ungkapnya. Maka dari itu, Wahyudi bersama Koalisi Sipil mengingatkan KSAD baru yang akan dilantik pada Januari 2019 menjadi tolok ukur demokrasi di Indonesia. Pasalnya, pengalaman dari pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan Komando teritorial tersebut digunakan sebagai alat politik. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, dan Institute Demokrasi.

CHRISTOFORUS RISTIANTO

Kompas.com – 16/11/2018, 16:17 WIB

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Desak Komnas HAM Teliti 10 Nama Calon KASAD

“Salah satu aspek yang substansial adalah aspek Hak Asasi Manusia. Kami berharap presiden memilih calon KASAD yang tidak memiliki kasus pelanggaran HAM, tidak potensial menghambat penyelesaian.”

BERITA , NASIONAL

Jumat, 16 Nov 2018 14:17 WIB

 

KBR, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengusulkan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memeriksa rekam jejak 10 orang yang berpeluang besar menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pengganti Jenderal TNI Mulyono.

Perwakilan koalisi yang juga Direktur LSM Imparsial Al Araf menyatakan, Komnas HAM perlu memberikan pertimbangan berperspektif HAM kepada Presiden Joko Widodo. Langkah ini untuk memastikan, pengganti Moelyono tidak memiliki riwayat pelanggaran HAM.

Menurut Al Araf, pemilihan KASAD berimplikasi pada dinamika internal di tubuh TNI. Karena itu, penunjukkan calon orang nomor satu di TNI AD itu juga bakal memengaruhi kepentingan publik. Koalisi berharap, Komnas HAM memberikan masukan ke Jokowi untuk memilih KASAD dengan komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM.

“Salah satu aspek yang substansial itu adalah aspek Hak Asasi Manusia. Kami berharap presiden memilih calon KASAD yang tidak memiliki kasus pelanggaran HAM, tidak potensial menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan memiliki komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” kata Al Araf di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Koalisi, lanjut Al Araf, memandang proses pergantian KASAD sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden berwenang menentukan dan memilih KASAD baru.

Koalisi telah membuat daftar nama 10 calon kuat pengganti KASAD. Berikut 10 nama calon kuat yang menurut Koalisi perlu ditelusuri rekam jejaknya oleh Komnas HAM:

1. Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) angkatan 1984

2. Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) angkatan 1985

3. Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) angkatan 1986

4. Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) angkatan 1987

5. Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) angkatan 1987

6. Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) angkatan 1987

7. Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) angkatan 1986

8. Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) angkatan 1986

9. Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) angkatan 1986

10. Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) angkatan 1988

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan adalah gabungan LSM yang fokus pada peningkatan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia. Mereka antara lain Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institute Demokrasi, hingga Perludem.

Bagikan :

Presiden Jokowi Diminta Cermat dalam Pergantian KSAD

CHRISTOFORUS RISTIANTO

Kompas.com – 16/11/2018, 13:31 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Presiden Joko Widodo memilih Kepada Staf Angkatan Darat ( KSAD) yang memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Koalisi tersebut terdiri dari Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, dan Institute Demokrasi. Permintaan ini dilontarkan mengingat masa jabatan KSAD Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring memasuki masa pensiun. “Salah satu hal belum tuntasnya kasus HAM bisa disebabkan oleh resistensi pertahanan dan keamanan itu sendiri,” kata Direktur Program Imparsial Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Ia menambahkan, Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon KSAD baru. Dan hal tersebut merupakan hak prerogratif Presiden. Kendati demikian, Presiden sedianya memastikan KSAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM. Selain itu, tidak punya potensi menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM.  Kasus-kasus itu antara lain kasus Trisaksi, Semanggi I dan II, Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, ataupun kasus pembunuhan aktivis munir. “Presiden harus punya dasar memilih KSAD. Kita membutuhkan KSAD baru yang punya komitmen berantas HAM,” paparnya.

Selain terbebas dari catatan pelanggaran HAM, seperti diungkapkan Al Araf, KSAD yang baru juga bukan individu yang berpotensi menghambat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Senada dengan Al Araf, Feri Kusuma dari Kontras mengungkapkan, Jokowi harus mencermati rekam jejak para calon KSAD. Menurut dia, jika memilih KSAD yang berkomitmen terhadap HAM, hal itu akan membantu Jokowi melunasi janji politik membongkar pelanggaran HAM masa lalu.

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Ajak Komnas HAM Pilih KSAD

TEMPO.COJakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan pertimbangan rekam jejak HAM calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Kami memiliki daftar 10 calon nama KSAD yang berpotensi mengisi jabatan tersebut, maka dari itu kami minta Komnas HAM berperan aktif,” ujar Direktur Imparsial, Al Araf, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 November 2018.

Al Araf mengatakan Komnas HAM memiliki data dan sumber yang kuat untuk memantau rekam jejak calon Kasad. Sehingga, nama yang terpilih adalah orang yang memiliki jejak rekam bebas dari catatan pelanggaran HAM atau minimal tidak berpotensi menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM. “Karena kami menilai calon Kasd yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM,” ucap Al Araf.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyambut baik permintaan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Ia melihat, untuk menunjukan tradisi baru kepada penghormatan terhadap HAM, ada baiknya Presiden Jokowi memulai langkah baru.

“Yaitu Presiden Jokowi meminta catatan atau pandangan dari kami sehingga HAM sebagai amanat konstitusi bisa dijalankan dengan baik,” kata Amiruddin.

Komnas HAM, kata Amiruddin, tak hanya akan melakukan profiling terhadap 10 calon nama yang diberikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan saja. Tetapi juga terhadap nama-nama lain yang turut memiliki potensi masuk dalam daftar calon KSAD. Saat ini jabatan KSAD diemban Jenderal TNI Mulyono yang akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019.

Reporter:

Andita Rahma

Editor:

Syailendra Persada

Jumat, 16 November 2018 13:28 WIB

 

Bagikan :

Komnas HAM Perlu Beri Pertimbangan untuk Pergantian Kasad

Yeremia Sukoyo / YS Jumat, 16 November 2018 | 11:36 WIB

BERITASATU Jakarta – Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas akan segera menyiapkan calon Kasad baru.

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan berharap Presiden Jokowi juga bisa memilih calon Kasad yang memiliki komitmen dalam upaya memajukan HAM di Indonesia.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan sekaligus melakukan audiensi kepada Komnas HAM agar Kasad yang baru bukan muncul dari individu yang sudah maupun berpotensial menghambat penyelesaian kasus-kasus HAM.

“Peran Komnas HAM sangat strategis untuk memberikan input ke presiden dalam rangka mendapatkan calon Kasad yang memiliki komitmen memajukan HAM di indonesia,” kata Direktur Imparsial Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11).

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menyadari, proses pergantian Kasad memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang menentukan dan memilih calon Kasad baru.

Ditegaskan Al Araf, dalam organisasi TNI, pergantian Kasad juga harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan Kasad baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden

Bagikan :

Imparsial Minta Jokowi Pilih KSAD Bersih dari Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bijak dalam memilih calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI baru. Mereka mensyaratkan perwira itu tidak boleh terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Paling tidak kami ingin memberi kesan dalam proses pergantian KSAD itu, calon yang masuk adalah calon yang bebas dari pelanggaran HAM,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10) kemarin.

Menurut Al Araf, para calon pengganti KSAD Jenderal Mulyono kemungkinan mulai dipaparkan pada November mendatang. Masa bakti Mulyono sendiri akan berakhir pada tahun ini.

Kendati hingga sekarang belum ada satu pun nama yang dimunculkan oleh Hadi sebagai calon pengganti Muloyono di posisi nomor wahid matra darat, Araf mendesak kandidat tersebut harus bersih dari catatan pelanggaran HAM.

Guna memperoleh rekam jejak yang baik dalam isu penegakan HAM, Imparsial menyarankan sebaiknya Hadi dan Jokowi terlebih dulu berkonsultasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Al Araf juga berharap pengganti Mulyono nanti bebas isu-isu kontroversial seperti kebangkitan komunisme. Menurutnya isu komunisme sebagai ancaman negara seakan sengaja dipelihara hanya buat meresahkan masyarakat.

Sebab sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet tumbang, paham komunisme makin terjungkal.

“Yang bisa saya nilai itu zamannya Pak Gatot Nurmantyo yang di era tersebut terjadi sejumlah dinamika isu dan polemik, termasuk pengguliran komunisme dan sebagainya sebab tidak ada persoalan isu komunisme sebagai ancaman nyata di Indonesia,” kata Al Araf.

Mulyono menjabat KSAD sejak 15 Juli 2015. Ia menggantikan Gatot Nurmantyo yang menjadi Panglima TNI. (bin/ayp)

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 07:51 WIB

Bagikan :