Pos

Lebih Baik Membubarkan Ormas Lewat Mekanisme Yudisial

HukumOnline.com-Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarkarat menuai pro dan kontra di masyarakat. Partai politik pendukung Pemerintah mendukung terbitnya Perppu. Sebaliknya, mereka yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi cenderung menolak dengan beragam argumentasi.

Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah mekanisme pembubaran Ormas. Mempermudah pembubaran hanya melalui penggunaan kewenangan Pemerintah dinilai sangat beresiko. Salah satu contohnya, dengan menggunakan Perppu Ormas, Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tanpa ada pengujian atas legalitas alasan pembubaran, sewaktu-waktu Pemerintah dapat saja membubarkan ormas selain HTI

(Baca juga: Presiden: Yang Tidak Setuju Perppu Ormas Silakan Tempuh Jalur Hukum).

Sejumlah aktivis ormas sipil menegaskan mekanisme yudisial lebih baik ditempuh Pemerintah ketimbang penggunaan wewenang secara sepihak. Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, menilai Perppu Ormas bukan jawaban untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelompok fundamentalisme dan ekstrem. Ia justru khawatir, Perppu Ormas pada akhirnya menimbulkan ekses tindakan represif oleh aparat. Padahal banyak cara yang bisa digunakan seperti penegakan hukum yang efektif terhadap praktik ujaran kebencian dan presekusi. Tapi pada praktiknya tidak semua pelaku diproses hukum, aparat terkesan tebang pilih.

Perppu Ormas menurut Al sama seperti UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas yang disahkan oleh Presiden Suharto dimana pemerintah berwenang membubarkan ormas. Bagi Al hal tersebut bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi. Pemerintah selaku lembaga eksekutif idealnya tidak boleh mengambil kewenangan yudikatif, khususnya dalam memberikan sanksi kepada ormas berupa pembubaran.

(Baca juga: Perppu Ormas Kembali Digugat ke MK).

Pembubaran ormas telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yakni melalui mekanisme pengadilan. Mekanisme serupa juga digunakan untuk pembubaran partai politik, yayasan dan perusahaan (PT). “Bahkan pembubaran organisasi teroris sekalipun harus menggunakan penetapan pengadilan,” kata Al dalam diskusi di Jakarta, Selasa (22/8).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berpendapat pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah ekstremisme dan terorisme yaitu HAM melalui proses peradilan yang jujur dan adil. Ketika kelompok ekstrem melakukan kekerasan, aparat harus segera mengambil tindakan hukum.

Usman mengingatkan pemerintah untuk menemukan defenisi yang jelas tentang ekstremisme dan terorisme. Jangan sampai kedua hal itu dimaknai luas sehingga salah sasaran. Selain itu pemerintah perlu menyusun rencana aksi nasional guna menangani masalah yang ditimbulkan oleh kelompok ekstrem. Tapi Perppu Ormas dan RUU Anti Terorisme menurut Usman bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Perppu Ormas hanya memangkas kewenangan pengadilan, cara itu tidak tepat dalam koridor Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi,” urai Usman.

Pengamat Terorisme, Al Chaidar, mengaku tidak heran ketika pemerintah membubarkan HTI melalui Perppu Ormas karena selama ini HTI dikenal bukan sebagai ormas yang reaktif. Pemerintah terkesan melakukan uji coba dalam menerapkan Perppu Ormas, tapi dia khawatir yang disasar nanti bukan hanya kelompok ekstrem tapi juga masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM.

(Baca juga: Perppu Ormas Ancam Hak Kebebasan Berserikat).

Setidaknya pemerintah harus melibatkan lembaga yudikatif sebelum melakukan pembubaran ormas. Menurut Chaidar ada banyak cara yang bisa dilakukan selain menggunakan Perppu Ormas misalnya Mahkamah Agung mengeluarkan daftar nama organisasi teroris atau ekstrem. Kemudian pemerintah menindaklanjutinya sesuai kewenangan. “Perppu Ormas itu tidak tepat, harus dianulir dan dicabut,” pungkasnya.

Bagikan :

Teroris Orang yang Tak Sabar Masuk Surga

Suara.comPengamat terorisme Al Chaidar mengungkap salah satu motivasi orang melakukan aksi terorisme karena mereka berpikir itu merupakan bagian dari jalan pintas menuju surga jika mati.

“Contoh kegiatan seperti membunuh orang yang tidak sepaham dengan mereka, atau pemerintahan yang tidak se-ideologi itu adalah hal yang dibenarkan dalam ajaran mereka. Jika tidak melakukan dianggap tidak heroik, dan akhirnya dianggap tidak mati syahid,” pengamat terorisme Al Chaidar di acara diskusi publik dengan tema Melawan Ekstremisme dan Terorisme dalam Negara Hukum dan Demokrasi (Telaah atas RUU Anti Terorisme dan Perppu Ormas),” di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2017).

Al Chaidar menyebut teroris merupakan golongan orang yang tidak sabar untuk masuk ke surga karena membutuhkan waktu sekitar 7,5 juta tahun. Itu sebabnya, mereka menempuh jalur cepat dengan cara melakukan aksi terorisme.

Al Chaidar menegaskan aksi terorisme merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Tindakan ini merupakan salah satu kejahatan dengan kategori extraordinary (luar biasa). Para pelaku teror menyadari tindakannya melanggar hukum, namun mereka meyakini itu sebagai salah satu jalan pintas.

“Beberapa hal mereka sadar melanggar hukum, tetapi mereka juga merasa yakin bahwa tindakan melanggar hukum adalah sesuatu yang diharuskan oleh ideologi dan agama mereka,”ujarnya.

Hal itu juga dapat terjadi karena adanya proses legitimasi dan glorifikasi. Legitimasi yang dimaksud yaitu adanya pengesahan yang dianggap benar. Sedangkan, glorifikasi yaitu melebih-lebihkan sesuatu dan anggapan yang harus dilakukan oleh penganut ideologis tertentu. Lalu muncul aksi heroisme yang mungkin tidak dapat ditangkap oleh peneliti-peneliti hukum biasa.

Ilmu antropologi melihat bahwa proses glorifikasi dapat menimbulkan anggapan mengenai kejahatan extraordinary, salah satunya bentuk terorisme yang kerap terjadi di Indonesia dan negara manapun.
Al Chaidar menambahkan bahwa orang-orang yang mempraktikan terorisme cenderung ekstrim, seperti ISIS.

Al Chaidar menegaskan dalam ajaran agama islam hanya dibolehkan membunuh orang di dalam satu daerah perang. Namun, ada juga bentuk terorisme yang tidak cenderung ekstrim. Al Chaidar memberikan contoh Al Qaeda, dimana memilih-milih target untuk diserang.

“Kelompok Al Qaeda di Indonesia belum bergerak, karena mereka belum menemukan satu formulasi yang tepat untuk melakukan serangan yang kemudian tidak melanggar HAM,”katanya.

Al Chaidar menambahkan proses menuju terorisme yaitu diawali dengan adanya fundamentalisme, yaitu sebuah gerakan yang paham terhadap apa yang diyakini, seperti taat terhadap Kitab Suci. Kemudian, munculnya radikalisasi dan proses yang terakhir yaitu adanya terorisme, dimana sebuah tindakan semena-mena yang melanggar HAM. (Maidian Reviani)

Bagikan :

Usman Hamid: Kita Tak Punya Strategi Lawan Ekstrimisme Kekerasan

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, hingga sekarang, Indonesia belum merumuskan rencana aksi untuk melawan ekstremisme kekerasan. Padahal, jika berkaca pada negara lain, seperti Australia, hal ini telah lama dirumuskan, terutama untuk mencegah tindakan terorisme semakin meluas.

“Indonesia belum merumuskan apa itu ekstremisme kekerasan. Termasuk rencana aksi atau semacam strategi untuk melawan aksi ekstremisme kekerasan,” katanya, Selasa, 22 Agustus 2017.

Ekstremisme kekerasan, menurut Hamid, adalah tindakan kekerasan yang menjadi ujung tindakan terorisme. Singkatnya, tindakan ini merupakan hasil gabungan dari pemikiran ekstrem yang dibarengi dengan tindakan kekerasan.

Sejauh ini, Indonesia hanya cenderung mengandalkan pendekatan kebudayaan dalam menanggulangi persoalan itu. Padahal metode-metode itu belakangan telah mendapat tantangan yang cukup kuat.

“Sampai sejauh ini, kita hanya mengandalkan strategi atau pendekatan kebudayaan untuk melawan hal ini. Mempromosikan Islam yang damai, moderat, pluralis, dan seterusnya,” ujarnya.

Selain itu, Hamid menuturkan Rancangan Undang-Undang Anti-Terorisme membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satunya terkait dengan proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai teroris bisa diperpanjang tanpa melalui muka pengadilan.

“Hal inilah yang mampu membuka celah bagi peluang terjadinya pelanggaran HAM,” ucapnya.

Pendapat Usman Hamid itu muncul dalam salah satu acara diskusi publik yang diselenggarakan Imparsial bertajuk “Melawan Ekstremisme dan Terorisme dalam Negara Hukum dan Demokrasi (Telaah atas RUU Anti-Terorisme dan Perpu Ormas)”. Diskusi ini diselenggarakan di kantor Imparsial, Jalan Tebet IV, Jakarta Selatan.

 

DIAS PRASONKGO

Bagikan :

Redam Terorisme dengan Demokrasi

MediaInoneisa.com-NILAI-NILAI hak asasi manusia (HAM) dan prosedur hukum tidak boleh dilanggar dalam upaya menangani kasus-kasus ekstremisme ke­kerasan (violent extremism) dan terorisme.

Tak hanya melanggar prinsip demokrasi, tidak mengindahkan HAM dan prosedur hukum dalam menangani tindak pidana justru bakal mendekatkan negara pada bentuk-bentuk otoritarianisme.

Demikian diungkapkan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi bertajuk Melawan Ekstremisme dan Terorisme Negara Hukum dan Demokrasi di Kantor Imparsial, kawasan Tebet, Jakarta, kemarin.

Menurut Usman, saat ini penegak hukum dan negara ke­rap melanggar nilai-nilai HAM dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan terorisme. Densus 88 Polri, misalnya, kerap melakukan kekerasan-ke­kerasan kepada terduga kasus terorisme.

“Pada April 2016, Kapolri (ketika itu) Badrodin Haiti itu mengakui anggota Densus pernah menendang dada terduga teroris, mematahkan tulang rusuknya, dan membuat jantungnya gagal bekerja. Ini suatu pelanggaran HAM yang paling berat tapi tidak pernah ada upaya koreksi,” ujar dia.

Karena itu, Usman mengimbau publik mengawasi substansi RUU Terorisme yang saat ini tengah dibahas di DPR. “Baik itu (rencana) perpanjangan masa tahanan di RUU, pelibatan militer, ataupun mencabut kewarganegaraan seseorang, semuanya bertentangan konsep penghukuman dan pemasyarakatan. Pelaku kejahatan apa pun bisa dikembalikan ke masyarakat setelah jalani hukuman,” ujar dia.

Direktur Imparsial Al Araf menilai pemerintah dan negara tengah melakukan sekuritisasi isu terorisme dan eks­tremisme dengan merilis Perppu Ormas dan mengebut revisi RUU Terorisme.

Dengan mengendarai gelombang momentum bom Thamrin dan bom Kampung Melayu, menurut dia, pemerintah mencoba menjustifikasi substansi Perppu Ormas dan RUU Terorisme meskipun melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

“Ciri sekuritisasi itu hadirnya ekstralegal, ekstraprosedural. Sekuritisasi bias, represif, dan merupakan titik persilangan antara demokrasi dan otoritarianisme. Dalam sekuritisasi, pemerintah melihat sebuah dinamika ancaman seolah-olah tidak ada cara lain selain kebijakan represif. Negara dan pemerintah seolah diperbolehkan menabrak HAM dan segalanya itu diperbolehkan,” jelasnya.

Ia mencontohkan tidak dilibatkannya lembaga pengadil­an dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai salah satu indikasi sekuritisasi. Menurut dia, pemerintah telah melanggar prinsip trias politika dengan membubarkan HTI.

Gerakan kultural
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Karlina Supelli menambahkan pemerintah perlu membangun sebuah gerakan kultural untuk memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok radikal. Begitu juga sebaliknya. “Harus ada dekonstruksi teologis. Artinya pemerintah juga perlu mengetahui apa yang membuat seseorang menjadi teroris. Dilihat teologi­nya seperti apa dan didekati dari teologi mereka sendiri secara personal.’’ (P-2)

 

 

Penulis: Christian Dior Simbolon

Bagikan :

Sekuritisasi Pintas Jokowi Lewat Aturan Terorisme dan Ormas

Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan menerbitkan Perppu Ormas dan percepatan revisi UU Terorisme bentuk jalan pintas yang diambil pemerintah. Ini merupakan kebijakan sekuritisasi pemerintah dalam menghadapi persoalan.

Hal itu disampaikan Direktur Imparsial Al-Araf dalam diskusi bertema “Melawan Ekstremisme dan Terorisme dalam Negara Hukum dan Demokrasi, Telaah atas RUU Anti Terorisme dan Perppu Ormas” di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 22 Agustus 2017.

“Kecenderungan sekuritisasi salah satu cirinya ingin proses jalan pintas, sehingga mengabaikan prinsip penting dalam hukum dan aspek manusia dan negara demokrasi itu sendiri,” jelas Al-Araf dalam pemaparannya.

 

 

Whisnu Mardiansyah    •    Rabu, 23 Aug 2017 02:51 WIB

Bagikan :

RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf menilai Revisi Undang-Undang Anti Terorisme dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas merupakan bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh negara.

Kecenderungan mengambil kebijakan sekuritisasi, lanjut Al Araf, dinilainya karena ingin mengambil jalan pintas untuk menghadapi suatu persoalan.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertema “Melawan Ekstremisme dan Terorisme dalam Negara Hukum dan Demokrasi, Telaah atas RUU Anti Terorisme dan Perppu Ormas” di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2017).

“Kecenderungan sekuritisasi salah satu cirinya ingin proses jalan pintas, sehingga mengabaikan prinsip penting dalam hukum dan aspek manusia dan negara demokrasi itu sendiri,” kata Al Araf.

Ia mengatakan, revisi UU Anti Terorisme pasca terjadinya kasus bom Thamrin seolah dipercepat.

 

Pemerintah dianggap ingin membuat peraturan yang keras dalam menghadapi terorisme. Di dalamnya kemudian dimasukan aturan mulai dari pencabutan kewarganegaraan, keterlibatan militer dalam penanganan teroris, sampai soal program deradikalisasi.

Namun, keterlibatan militer dalam kasus terorisme dinilai bentuk pendekatan yang bisa berujung tindakan represif. Program deradikalisasi juga dikritiknya sebagai bentuk “penculikan”, karena orang yang mengikuti program tersebut diambil tanpa diketahui keluarga atau pengacara.

“Ini kecenderungan negara melihat suatu ancaman, kemudian ditafsirkan ini negara gawat kalau tidak ambil jalan pintas. Saya melihat negara sedang mengambil proses sekuritisasi,” ujar Al Araf.

Al Araf pun menilai Perppu Ormas juga muncul karena dampak Pilkada DKI Jakarta.

“Artinya apa, dinamika ini tidak lepas dari politisasi isu, yang sebenarnya persoalan tadi masih bisa ditangani secara normal, tapi kemudian enggak sabar, diambil jalan pintas. Jadilah Perppu Ormas,” ujar Al Araf.

Perppu Ormas juga dianggap cara pemerintah memangkas jalur pembubaran ormas yang seharusnya melalui mekanisme pengadilan. Padahal, perppu ini bukan jawaban untuk mengatasi kelompok fundametalisme serta persoalan radikalisme.

“(Negara) seolah-olah berpikir jalan ini cuma ini loh, tidak berpikir cukup dalam, cukup cerdas, bahwa enggak bisa persoalan ini didekati dengan cara jalan pintas,” ujar Al Araf.

Perppu tersebut bisa membuat orang mencap pemerintah melakukan tindakan sewenag-wenang.

“Ini menurut saya ada keliru dalam rezim pemerintah ini dalam melihat dinamika atau ancaman. Padahal banyak rumus lain kalau negara cukup sabar dalam mengatasi itu,” ujar dia.

 

 

Robertus Belarminus
Kompas.com – 22/08/2017, 19:57 WIB
Bagikan :

Soal Perppu Ormas, Pemerintah Dinilai Gagal Paham Dua Persoalan Ini

SpiritNews.Co, Jakarta | Direktur Imparsial, Al A’raf yang tergabung dalam Kaolisi Masyarakat Sipil Tanpa Perppu Ormas mengatakan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) lantaran Pemerintah gagal paham dua hal persoalan.

Pertama, Pemerintah gagal memahami kewenangan yang dimiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kedua, Pemerintah juga gagal memahami bagaimana mengatasi persoalan ekstrimisme dan radikalisme yang salah satunya berujung pada tindakan intoleransi di dalam negeri.

“Kami pandang, persoalan Perppu ormas diakibatkan karena kegagalan pemerintah dalam memahami secara utuh aturan hukum yang sudah berlaku dan masalah ekstrimisme, radikalisme,” yang ada di Indonesia,” kata Al A’raf di Jakarta, Minggu, 13 Agustus 2017.

Menurut Al A’raf jika Pemerintah paham akan dua persoalan tersebut secara mendalam, Perppu Ormas yang saat ini terus menuai pro dan kontra tidak akan pernah diterbitkan.

“Perppu ormas tidak perlu keluar untuk mengatasi berbagai tindakan tadi. Itu kalau Pemerintah cukup dalam memahami ekstrimisme dan radikalisme serta aturannya secara lengkap,” tegas Al A’raf.

Al A’raf pun menegaskan, terbitnya Perppu ormas tersebut semakin memperumit kebinekaan dan intoleransi yang ada di Indonesia.

“Jadi ini justru menjadi benih justifikasi menguatnya radikalisme. Karena negara dianggap subyektif. Itu membahayakan kondisi demokrasi di Indonesia. Pemerintah harus tanggung jawab Perppu ini,” tutup Al A’raf. (red)

Bagikan :

Perppu Ormas Tak Sejalan dengan UU Lain

PressRader.comMekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 dinilai cacat hukum. Mekanisme pembubaran ormas yang diatur perppu itu bertentangan dengan undang-undang lain. Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan hal itu, Minggu (13/8), dalam diskusi ”Solusi Tanpa Perppu Ormas” di Jakarta. Menurut dia, ormas yang dimaksud Perppu No 2/2017 itu mencakup yang berbadan hukum dan tak berbadan hukum. Status ormas yang dimaksud dalam perppu tersebut setara dengan parpol yang diatur dalam UU Parpol, perseroan terbatas (PT) yang diatur dalam UU PT, yayasan yang diatur dalam UU Yayasan, serta organisasi terorisme yang diatur UU Terorisme yang mekanisme pembubarannya merujuk pada proses peradilan.

 

 

Bagikan :

Tunggu Waktu Pas, YLBHI Akan Gugat Perpu Ormas ke MK

TEMPO.COJakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas berencana menggugat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia atau YLBHI, Asfinawati mengatakan gugatan bakal dilayangkan jika pemerintah tidak melakukan revisi terhadap Perpu tentang ormas tersebut.

 

“Kami sedang memikirkan waktu yang pas. Kalau ini masih berlanjut, bukan enggak mungkin koalisi bakal ke MK,” kata Asfinawati di kantor YLBHI, Jakarta, Ahad, 13 Agustus 2017 terkait Perpu Ormas

Menurut Asfin, satu-satunya jalan untuk menghentikan Perpu itu adalah menggugat ke MK. Sebab, kata dia, sudah banyak kalangan yang bersuara mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pengajuan Perpu Ormas itu namun tidak digubris.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan koalisi sebenarnya mendukung upaya pemerintah dalam menangani organisasi intoleran dan berpaham radikal. Namun, kata dia, penanganannya tidak harus melalui Perppu. “Kami setuju itu (intoleransi dan radikal) dilawan, tapi bukan Perppu ormas jawabannya,” ujarnya.

Al Araf menuturkan adanya Perpu Ormas yang membatasi pergerakan ormas ini membahayakan ormas-ormas lain yang sebenarnya tidak berbahaya. Selain itu, Perppu ini juga dianggap menekan kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 resmi diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada 12 Juli 2017. Perppu ini menghapus pasal dalam undang-undang tentang ormas yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

Sehingga pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham tanpa melalui proses hukum.

 

Perpu Ormas ini terbit setelah pemerintah mengumumkan pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti-Pancasila. Selanjutnya Perpu tersebut akan diajukan untuk dibahas di DPR. Jika legislatif menyepakati, Perpu ini akan sah menjadi undang-undang.
MAYA AYU PUSPITASARI

Bagikan :

Koalisi: Ada Banyak Cara Hilangkan Radikalisme Selain Terbitkan Perppu Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) disebut tidak tepat untuk mengatasi persoalan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme di dalam negeri.

Koalisi Masyarakat Sipil Tanpa Perppu Ormas menganggap bahwa pemerintah lebih tepat menggunakan cara lain untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Perppu itu bentuk kegagalan memahami ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme. Padahal banyak studi yang sudah dilakukan penanganan persoalan itu bisa dilakukan dengan cara lain oleh negara,” ujar Direktur Imparsial, Al A’raf yang tergabung dalam koalisi, di Jakarta, Minggu (13/8/2017).

Pertama, kata Al A’raf, pemerintah harus tetap memberikan kelompok-kelompok yang dianggap ekstrimis dan radikal tetap punya hak untuk menyampaikan pandangannya terhadap kebijakan negara. Alasannya, pada masa orde baru ketika itu, ruang tersebut dibatasi sehingga membuat radikalisme berkembang lewat bawah tanah.

“Rezimnya diktator, sehingga gerakan radikal menguat lewat bawah tanah. Itu membuat radikalisme terjadi. Nah sekarang negara mengulangi hal yang sama, dengan Perppu yang sangat subjektif, dimensinya cenderung represif,” kata dia.

Kedua, kata Al A’raf negara harus memenuhi kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan masyarakat secara maksimal, sehingga negara dipandang positif hadir.

“Negara harus memenuhi pelayanan. Negara harus bekerja secara maksimal kepada masyarakat, sehingga kelompok itu terpinggirkan dengan sendirinya,” ujar Al A’raf.

Menurut Al A’raf, praktek korupsi, membuat kapasitas negara lemah, sehingga hal itu menjadi ruang untuk menyatakan bahwa negara tidak cukup baik, imbasnya radikalisme pun menjadi subur.

“Sepanjang negara menunjukkan kapasitas lemah. Maka itu secara bersamaan akan menjadikan mereka membangun kapasitasnya melawan negara,” kata dia.

Terakhir, negara harus selalu hadir dalam ruang-ruang intoleransi yang terjadi. Penegakan hukum harus bekerja maksimal.

“Jadi bagaimana menindak pelanggaran hukum secara maksimal. Silahkan demo, tapi kalau ada kekerasan ya ditindak. Memang ada beberapa yang berhasil. Tapi dalam beberapa kasus lainnya tidak berjalan efektif. Jadi ini bukan masalahnya UU, tapi implementasi UU,” tutup Al A’raf.

Sebagaimana diketahui, penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Pihak yang kontra menganggap langkah pemerintah sebagai bentuk pemberangusan kebebasan berserikat. Alasannya, semua Ormas berpotensi dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan Perppu Ormas. Sebab, ada beberapa pasal dalam Perppu Ormas berpotensi memberangus kebebasan berserikat.

Sementara yang pihak sepakat menganggap, Perppu Ormas lebih demokratis dibadingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang digantikan perppu itu. Lantaran pembubaran ormas dapat dilakukan langsung pemerintah. Dengan tetap memberikan kesempatan bagi ormas yang tidak puas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

 

 

MOH. NADLIR
Kompas.com – 14/08/2017, 08:36 WIB
Bagikan :