Pos

Imparsial Nilai Penerbitan Perppu Ormas Tak Mendesak

TEMPO.COJakarta – Imparsial menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas atau Perppu Ormas belum mendesak diterbitkan. Penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017 itu dianggap terburu-buru dan reaktif, serta tak didukung alasan yang kuat.

“Pengaturan tentang ormas termasuk pengaturan tentang penjatuhan sanksi sejatinya sudah diatur dalam UU 17 /2013, sehingga tidak ada kekosongan hukum bagi aparat pemerintah untuk menangani kegiatan ormas yang dianggap bermasalah,” ujar Direktur Imparsial Al Araf lewat keterangan tertulisnya, Rabu, 12 Juli 2017 menanggapi seberapa penting Perppu Ormas.

Ketentuan baru dalam Perppu 2/2017 pun dianggap bisa mengancam demokrasi dan HAM. Salah satu yang disorot Imparsial adalah pasal 82A Perppu. Pasal itu mengatur soal ancaman sanksi pidana kepada pengurus dan atau anggota ormas, baik langsung maupun tidak langsung, yang terbukti melakukan tindakan permusuhan berbasis SARA dan penistaan agama. Sanksi pidananya minimal 5 tahun penjara.

“Perppu ini juga menghapus pendekatan persuasif dalam penanganan ormas yang dianggap melakukan pelanggaran,” tutur Al Araf.

Imparsial sejatinya mendukung pemerintah dalam menangkal dan menindak ormas-ormas yang aktivitasnya meresahkan masyarakat. Namun, pemerintah didorong untuk tetap berada dalam koridor demokrasi, menghormati HAM, serta prinsip-prinsip negara hukum. “Ini penting untuk memastikan akuntabilitas kebijakan dan langkah pemerintah, tidak merusak tatanan negara demokratik, dan tidak mengancam kebebasan dan hak asasi manusia.”

Imparsial meminta pemerintah tetap memanfaatkan ketentuan dan mekanisme yang diatur UU 17/2013 soal ormas walau menemukan sejumlah alasan kuat untuk membubarkan ormas tertentu.

“Suatu Ormas tidak bisa serta merta bisa dibubarkan oleh pemerintah, dan bahkan bentuk sanksi pembubaran ditegaskan sebagai langkah terakhir,” ujar Al araf.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat menerima Perppu terkait ormas yang baru terbit pada 10 Juli lalu itu.

Menurut dia, perppu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, termasuk ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Pembuatan Perppu pun legal dalam rangka menyelesaikan masalah hukum dalam keadaan mendesak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-VII/2009.

“Permohonan kami (pemerintah) adalah ayo masyarakat, pakar, pengamat, tokoh, mari terima ini sebagai kenyataan normatif dari pemerintah, karena hak dan kewenangannya ada,” tutur Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu.

Wiranto pun menegaskan bahwa Perppu 2/2017  atau Perppu Ormas tak dimaksudkan untuk membatasi kegiatan ormas. Dia justru menyebut ormas di tingkat nasional dan daerah yang jumlahnya mencapai 344.039 kelompok itu harus diberdayakan di berbagai bidang kehidupan.

YOHANES PASKALIS PAE DALE

Bagikan :

Perppu Ormas Langsung Digugat

Baru Terbit, Perppu Ormas Digugat

Jakarta (HK)- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang baru diterbitkan 10 Juli 2017 langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu ormas yang menggugat Perppu tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI bersama ketua tim pembela hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, berencana menggugat Perppu tersebut dalam waktu dekat ini.

“Bersama Profesor Yusril kita akan gugat Perppu itu ke MK,” ujar Juru Bicara HTI Ismail Yusanto saat dikonfirmasi, Rabu (12/7).

Ismail berkata pihaknya memandang pemerintah sebagai contoh buruk dalam hal ketaatan pada UU. Selain tak mengakui alasan penyusunan Perppu tersebut,HTI pun memprotes langkah pemerintah yang seolah mengambil jalan pintas karena kesulitan membubarkan ormas lewat pengadilan.

“Ketika UU dirasa menyulitkan dirinya, dibuatlah perppu. Sementara secara obyektif tidak ada alasan bagi terbitnya perppu, tidak ada kegentingan yang memaksa, juga tidak ada kekosongan hukum,” tutur Ismail.

Meski Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto belum gamblang menyebutkan ormas yang akan ditindak melalui penerbitan Perppu 2/2017 itu, HTI sudah bereaksi. Ismail berkata tak ada dasar bagi pemerintah untuk membubarkan pihaknya.

“HTI adalah kelompok dakwah berbadan hukum legal, dan sesuai tujuannya selama ini telah melaksanakan dakwah dengan santun, tertib, serta sesuai prosedur. Tidak ada hukum yang dilanggar, kenapa dibubarkan?” kata dia.

Ismail mengingatkan adanya kelompok lain yang aktivitasnya lebih mengkhawatirkan daripada HTI. “Yang anarkis, mempromosikan separatisme, bahkan terindikasi berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), menjual aset negara, malah dibiarkan? Jangan salahkan publik bila menilai ini rezim represif anti Islam.”

Diminta Tenang

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta seluruh lapisan masyarakat tenang dan menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang diterbitkan sejak 10 Juli 2017 lalu.

“?Pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tetap tenang dan bisa menerima perppu dengan pertimbangan matang dan bijak,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

Wiranto menekankan bahwa penerbitan perppu itu dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman, termasuk ideologi yang bertentangan dengan dasar negara. Pembuatan Perppu pun legal dalam rangka menyelesaikan masalah hukum dalam keadaan mendesak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-VII/2009.

“Permohonan kami (pemerintah) adalah ayo masyarakat, pakar, pengamat, tokoh, mari terima ini sebagai kenyataan normatif dari pemerintah, karena hak dan kewenangannya ada,” tutur Wiranto.

Purnawirawan jenderal TNI itu pun menegaskan bahwa Perppu 2/2017 tak dimaksudkan untuk membatasi kegiatan ormas. Wiranto justru menyebut ormas di tingkat nasional dan daerah yang jumlahnya mencapai 344.039 kelompok itu harus diberdayakan di berbagai bidang kehidupan.

Wiranto pun tak ingin Perppu 2/2017 dipandang sebagai cara pemerintah mendiskreditkan ormas Islam. “Jangan sampai ada tuduhan, pemikiran, prasangka bahwa Perppu akan memisahkan pemerintah dengan masyarakat Islam, dengan ormas Islam,” tutur Wiranto.

Tak Setuju

Sementara itu, Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas).

“Selain tidak ada alasan yang genting dan mendesak, Perppu ini juga bersifat represif yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/7).

Ghufron mengatakan, Imparsial menilai, penerbitan Perppu Ormas tidak mendesak serta tidak memiliki alasan yang kuat.

Ia menilai, pemerintah terkesan terburu-buru dan bersifat reaktif menghadapi isu ormas. Menurut dia, pengaturan tentang ormas termasuk pemberian sanksi sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2013.

Dengan demikian, tidak ada kekosongan hukum bagi aparat untuk menangani ormas yang dianggap bermasalah. “Sejumlah ketentuan baru yang diatur dalam Perppu berpotensi mengancam demokrasi dan HAM, di antaranya ketentuan dalam Pasal 82A,” kata Ghufron.

Tak hanya itu, Imparsial menilai, dalam Perppu ini juga dihapus pendekatan persuasif dalam penanganan ormas yang dianggap melakukan pelanggaran. Ghufron menambahkan, kendati ada kebutuhan untuk menindak tegas ormas-ormas intoleran, namun langkah pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan tidak reaktif.

“Langkah reaktif yang mengabaikan koridor politik demokratik serta penghormatan norma dan HAM, justru berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan yang mengancam dan memberangus partisipasi politik warga negara,” kata dia.

Langkah Tepat

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, mengapresiasi keberanian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dengan Perppu tersebut, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri lebih mudah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai anti-Pancasila. “Memang kita harus berani bertindak ya istilahnya. Memang sudah seharusnya begitu,” ujar Buya saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (12/7).

Buya menilai, penerbitan Perppu merupakan langkah tepat jika UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dianggap tidak memadai lagi untuk menghadapi munculnya kelompok ideologi di luar Pancasila. “Dilihat dari UU Ormas agak sulit (membubarkan ormas anti-Pancasila), ya ada Perppu sebagai pengganti UU itu. Kalau tidak, repot Republik ini,” ujar Buya.

Menurut Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) ini, pemerintah memang harus hadir dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah tidak bisa hanya mengeluarkan imbauan terkait persatuan bangsa. “Pemerintah itu bukan hanya mengimbau-imbau toh? Tapi ya perintahkan. Jadi kenapa takut? Yang penting sudah di dalam koridor hukum, cukup,” ujar Buya.

Buya Syafii Maarif juga menyarankan pemerintah untuk tidak takut menghadapi ancaman gugatan terhadap Perppu Ormas. Ia berkata, hal itu wajar ada. “Tapi, jangan sampai menimbulkan bentrok horizontal. Hadapi saja,” ujar Syafii Maarif.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menanggapi positif dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas). Perppu tersebut dinilai dapat menjadi dasar pemerintah membubarkan ormas yang anti-Pancasila melalui jalur pengadilan.

“Perppu sebagai landasan hukum (untuk membubarkan ormas). Pelaksana hukumnya perangkat hukum, pengadilan,” kata Ketua PBNU, Marsudi Syuhud, Rabu (12/7).

Marsudi menilai sejauh ini sudah ada satu organisasi yang diduga tidak sesuai dengan Pancasila. Namun, buat membuktikan itu perlu adanya keputusan dari pengadilan.

Sebab, kata dia, yang menentukan suatu ormas bersalah atau tidak adalah pengadilan, bukan Perppu. Ormas yang diduga anti-Pancasila juga bisa mempertahankan argumentasinya melalui jalur pengadilan. “Kalau dugaan itu benar, dia anti-Pancasila ya dibubarkan,” tegas dia.

(mei/kcm/tmp)

Bagikan :

Imparsial Minta DPR Tak Setujui Perppu Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com – Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas).

Perppu ini merupakan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013.

“Selain tidak ada alasan yang genting dan mendesak, Perppu ini juga bersifat represif yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Ghufron mengatakan, Imparsial menilai, penerbitan Perppu Ormas tidak mendesak serta tidak memiliki alasan yang kuat.

Ia menilai, pemerintah terkesan terburu-buru dan bersifat reaktif menghadapi isu ormas.

Menurut dia, pengaturan tentang ormas termasuk pemberian sanksi sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2013.

Dengan demikian, tidak ada kekosongan hukum bagi aparat untuk menangani ormas yang dianggap bermasalah.

“Sejumlah ketentuan baru yang diatur dalam Perppu berpotensi mengancam demokrasi dan HAM, di antaranya ketentuan dalam Pasal 82A,” kata Ghufron.

Tak hanya itu, Imparsial menilai, dalam Perppu ini juga dihapus pendekatan persuasif dalam penanganan ormas yang dianggap melakukan pelanggaran.

Ghufron menambahkan, kendati ada kebutuhan untuk menindak tegas ormas-ormas intoleran, namun langkah pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan tidak reaktif.

“Langkah reaktif yang mengabaikan koridor politik demokratik serta penghormatan norma dan HAM, justru berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan yang mengancam dan memberangus partisipasi politik warga negara,” kata dia.

 

Penulis: Estu Suryowati
Editor: Inggried Dwi Wedhaswary
Bagikan :