Pos

Kontestasi di Dalam Politik Elektoral Harus Dijalankan Secara Positif, Konstruktuf, dan Beradab

RadarKotaNews – Direktur Imparsial, Al Araf, Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik dimana sejumlah rangkaian agenda elektoral akan diselenggarakan, dimulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 dan dilanjutkan dengan Pemilu pada April 2019.

Menurutnya, Pada tahun-tahun politik ini, kontestasi politik baik antar kandidat maupun para pendukungnya untuk memenangkan elektoral itu tidak bisa dielakkan akan mewarnai dinamika politik nasional.

Oleh karena itu, Imparsial memandang bahwa politik elektoral merupakan bagian dari mekanisme dan prosedur politik demokrasi yang bisa dijalankan secara berkala dalam sebuah negara demokrasi untuk memilih pemimpin sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

“Derajat demokratisnya sebuah negara akan dilihat dari sejauh mana proses elektoral ini dijalankan secara bebas, jujur, dan adil.”kata Al Araf saat Konferensi Perss di Kantor LSM Imparsial The Indonesian Human Rights Monitor, Jalan Tebet Dalam, Tebet Jakarta Selatan, Kamis (18/01).

Namun demikian, sangat penting untuk disadari baik itu oleh elit politik maupun masyarakat umum bahwa politik elektoral ini bukanlah semata urusan pilih-memilih seseorang, tetapi suatu proses politik yang bermakna dan menentukan jalannya pemerintahan dan masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks itu, kata dia, politik elektoral perlu dilihat sebagai suatu kesempatan dan peluang politik untuk mencari dan menyeleksi para kandidat sehingga melahirkan pemimpin terbaik bagi rakyat.

Karena memiliki makna penting, maka tentu menjadi penting pula proses pelaksanaan dan kontestasi di dalam politik elektoral (Pilkada dan Pemilu) ke depan harus dijalankan secara positif, konstruktuf, dan beradab sehingga tujuan politik yang luhur itu bisa tercapai.

Pada titik ini, Al berpesan, nalar politik kritis dan rasional perlu dikedepankan dan digunakan baik oleh para kandidat, elit politik pendukungnya, maupun masyarakat.

Sebab kata dia, Kontestasi elektoral yang transaksional dan menghalalkan segala cara perlu dihindari, dan sebaliknya yang perlu dikedepankan adalah politik yang sarat dengan kontestasi ide, gagasan, dan agenda politik pembangunan Indonesia ke depan.(Adrian)

 

Bagikan :

Imparsial Sebut Politisasi Identitas di Pilkada Melanggar HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai politisasi identitas berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di ajang pilkada serentak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Gufron menyebut politisasi identitas merupakan praktik politik yang tak beradab. Praktik yang marak belakangan ini membentuk polarisasi atau pengotak-kotakan di masyarakat.

“Mengajak melakukan diskriminasi, kekerasan kepada kelompok lain karena identitasnya, jelas sesuatu yang melanggar hak asasi manusia,” katanya pada jumpa pers di Kantor Imparsial di Jakarta, Kamis (18/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Imparsial Al Araf menyebut politisasi identitas menabrak Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 12 Tahun 2005.

Selain itu, penggunaan politisasi identitas dalam berpolitik juga tidak sehat bagi demokrasi Indonesia. Ia mencontohkan politisasi identitas di Rwanda dan Yugoslavia yang berujung pada konflik dan kekerasan antarkelompok masyarakat.

“Taruhannya besar buat bangsa ini jika selalu menggunakan politisasi identitas sebagai strategi politik,” ujarnya.

Maka itu, kata Al Araf, Imparsial meminta seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dan kontestan politik tak lagi melanggengkan politisasi identitas. Ia berharap kontestasi politik di Indonesia lebih ke arah substantif.

“Kami harap berjalan demokrasi yang substantif, lebih mengunggulkan ide dan gagasan,” katanya. (pmg)

DHF , CNN Indonesia
Jumat, 19/01/2018 06:20 WIB
Bagikan :

Diprediksi Isu SARA Dan Ujaran Kebencian Kembali Marak Di Pilkada 2018

RMOL. Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra memprediksi Isu SARA kembali digunakan sebagai strategi untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang didukung.

Meski sebatas prediksi, pengawas pemilu juga harus memperhatikan kemungkinan munculnya Isu SARA dalam Pilkada serentak 2018.

“Kami menangkap ada kemungkinan politisasi SARA pada pilkada DKI Jakarta terjadi lagi. Salah satunya lewat spanduk-spanduk yang disebarluaskan agar memilih kandidat sesuai preferensi agama. Tidak salah ada pemikiran seperti itu, namun tidak perlu disebarluaskan,” ujar Ardi saat konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1).

Ardi menambahkan politisasi SARA dalam Pilkada bisa diminimalisir jika para kandidat yang bertarung berkomitmen untuk tidak menggunakan cara tersenut sebagai strategi politik. Sebab baik SARA maupun ujaran kebencian dapat memecah belah dan tidak membangun masyarakat.

Senada dengan Ardi, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri juga mengajak publik untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai salah satu prinsip demokrasi dalam pesta elektoral kali ini.

Menurutnya tanpa disadari jika hal tersebut tetap dibiarkan terjadi maka akan mendorong polarisasi, sekat-sekat dalam masyarakat, dan berdimensi primodial.

“Pada prinsipnya ujaran kebencian sudah dilarang dalam ketentuan hukum dan instrumen HAM. Politik pemelintiran kebencian sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kebhinekaan,” pungkasnya. [nes]

 

JUM’AT, 19 JANUARI 2018 , 05:10:00 WIB

LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

 

Bagikan :

Cakada Unsur Aparat Berpotensi Menggerakkan Anak Buah

RMOL. Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnvian dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diminta tegas kepada anak buah dalam Pilkada 2018.

Direktur Imparsial Al Araf menilai anggota Polri dan TNI yang mencalonkan diri memiliki potensi besar untuk memobilisasi aparat penegak hukum.

Menurut Al Araf, Tito maupun Hadi harus bisa menjaga netralitas anak buahnya agar tidak ikut dalam kontestasi politik. Apalagi mengikuti arahan bekas pemimpinnya yang bertarung di Pilkada.

Sebab, sambung Al Araf sudah menjadi suatu keharusan bagi aparat keamanan untuk menjaga profesionalitas mereka, baik menjelang maupun pada saat pelaksanaan Pilkada.

“Pemihakan pada salah satu kendidat, upaya pemanfaatan situasi politik dan penyimpangan-penyimpangan harus dicegah dan dihindari,” ujarnya saat diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1).

Lebih lanjut Al Araf menilai bukan Tito dan Hadi saja yang bertindak tegas kepada anggotanya. Bawaslu, Kompolnas serta Komnas HAM juga ikut memasang mata ekstra ketat untuk mengawasi para kandidat bekas aparat hukum. Sebab mereka memiliki potensial dalam memobilisasi aparat demi meraih kemenangan.

“Jangan sampai ada keberpihakan. Bawaslu, Komnas HAM, Kompolnas dan lembaga lainnya harus melakukan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan Pilkada 2018,” ujarnya.

Menurut catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, tercatat ada 1.138 orang 569 pasangan calon mendaftarkan diri di Pilkada Serentak 2018. Sebanyak 16 orang di antaranya berasal dari unsur TNI/Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah berstatus purnawirawan. [nes]

 

KAMIS, 18 JANUARI 2018 , 23:41:00 WIB |

LAPORAN: JOHANNES NAINGGOLAN

Bagikan :

Imparsial Minta Pimpinan TNI dan Polri Tindak Tegas Personelnya yang Tak Netral Saat Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf meminta Panglima TNI Mayjen Hadi Tjahjanto maupun Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dapat memastikan anggotanya menjaga netralitas selama tahun politik, Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Pada kontestasi pilkada, ada anggota Polri dan TNI yang mencalonkan diri sehingga mengundurkan diri dari institusinya.

Jika netralitas itu ternodai, Araf berharap pimpinan kedua instansi itu melakukan tindakan tegas.

“Kalau ada yang terlibat mobilisasi memenangkan kandidat, Kapolri dan Panglima TNI menindak tegas anggota yang terlibat politik praktis untuk memenangkan calon,” ujar Araf dalam diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

 

Araf mengatakan, ada potensi keberpihakan anggota Polri atau TNI kepada perwira yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena kedekatan pribadi.

Namun, baik Polri maupun TNI dilarang menunjukkan sikap politiknya tersebut.

Pengawasan larangan berpolitik praktis TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 2 Tahun 2002 untuk Polri.

“Meski ada yang maju, kami harap mereka tidak dukung mendukung dan mereka netral,” kata Araf.

Araf mengatakan, peran Polri maupun TNI diperlukan untuk menjaga keamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya selama pemilu berlangsung.

Aparat juga harus memastikan bahwa politik elektoral berjalan demokratis, aman, dan damai.

Meski demikian, tak ada larangan anggota Polri ikut kontestasi politik jika ia telah menanggalkan status

“Undang-Undang mensyaratkan TNI dan Polri untuk tidak melakukan langkah politik atau manuver politik sebelum mengundurkan diri,” kata Araf.

 

AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITA
Kompas.com – 18/01/2018, 18:43 WIB
Bagikan :

Mewaspadai SARA dan Ujaran Kebencian di Pilkada 2018

KUMPARAN-Menjelang Pilkada Serentak 2018, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah soal strategi politik masing-masing kandidat. Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra mengatakan, SARA dan menebar kebencian sebagai strategi politik, tidak menutup kemungkinan dapat terulang di pilkada tahun ini.
“Kita menangkap ada hal yang mengarah pada pilkada DKI sebelumnya,” kata Ardi dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (18/1).
Di Pilkada DKI isu ini mengemuka salah satunya lewat spanduk-spanduk yang disebarluaskan agar memilih kandidat sesuai preferensi agama. Pemikiran memilih atas dasar agama itu tak salah, namun tidak perlu disebarluaskan. Meski, itu mengemuka akibat buntut penistaan agama oleh Ahok.
“Kita lihat di pilkada Kota Padang 2013. Penolakan terhadap Rumah Sakit Siloam itu digunakan sebagai strategi politik, isu kristenisasi yang dijadikan sebagai alat kampanye. Mundur lagi, isu antiAhmadiyah dijadikan sebagai trategi politik di pilkada Kabupaten Tasikmalaya,” paparnya.
Ia mengimbau calon kepala daerah yang mengikuti pilkada untuk tidak menggunakan strategis politik tersebut sebagai upaya dalam memperoleh banyak surat suara. Sebab tidak dapat membangun masyarakat.
Hal yang sama dikatakan Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri. Ia berpendapat strategi politik ujaran kebencian akan memupuk dan mengembangbiakkan intoleransi di tengah masyarakat.
“Karena politik pemelintiran kebencian sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan kebhinekaan masa depan Indoneia. Tanpa disadari akan mendorong polarisasi, skat-skat dalam masyarakat, dan berdimensi primodial,” tutur Gufron.
Untuk itu, Imparsial mendesak elite politik dan masyarakat untuk menghindari setiap upaya politisasi identitas berbasis SARA atau ujaran kebencian di pilkada. Tidak hanya itu, Imparsial juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip demokrasi dan fundamen dari keindonesiaan.
“Karena pada prinsipnya ujaran kebencian sudah dilarang dalam ketentuan hukum dan instrumen HAM,” pungkasnya.
Bagikan :

Pilkada Damai Tanpa Kebencian

Siaran Pers
Nomor: 01/SP/IMPARSIAL/I/2018

 

Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik dimana sejumlah rangkaian agenda elektoral akan diselenggarakan, dimulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 dan dilanjutkan dengan Pemilu pada April 2019. Pada tahun-tahun politik ini, kontestasi politik baik antar kandidat maupun para pendukungnya untuk memenangkan elektoral itu tidak bisa dielakkan akan mewarnai dinamika politik nasional.

IMPARSIAL memandang bahwa politik elektoral merupakan bagian dari mekanisme dan prosedur politik demokrasi yang bisa dijalankan secara berkala dalam sebuah negara demokrasi untuk memilih pemimpin sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Derajat demokratisnya sebuah negara akan dilihat dari sejauhmana proses elektoral ini dijalankan secara bebas, jujur, dan adil. Namun demikian, sangat penting untuk disadari baik itu oleh elit politik maupun masyarakat umum bahwa politik elektoral ini bukanlah semata urusan pilih-memilih seseorang, tetapi suatu proses politik yang bermakna dan menentukan jalannya pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks itu, politik elektoral perlu dilihat sebagai suatu kesempatan dan peluang politik untuk mencari dan menyeleksi para kandidat sehingga melahirkan pemimpin terbaik bagi rakyat.

Karena memiliki makna penting itu, maka tentu menjadi penting pula proses pelaksanaan dan kontestasi di dalam politik elektoral (Pilkada dan Pemilu) ke depan harus dijalankan secara positif, konstruktuf, dan beradab sehingga tujuan politik yang luhur itu bisa tercapai. Pada titik ini, nalar politik kritis dan rasional perlu dikedepankan dan digunakan baik oleh para kandidat, elit politik pendukungnya, maupun masyarakat. Kontestasi elektoral yang transaksional dan menghalalkan segala cara perlu dihindari, dan sebaliknya yang perlu dikedepankan adalah politik yang sarat dengan kontestasi ide, gagasan, dan agenda politik pembangunan Indonesia ke depan.

IMPARSIAL mencermati ada sejumlah isu penting yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian bersama, sehingga dinamika kontestasi politik elektoral mendatang tidak mencederai tujuan luhur politik dan bisa berlangsung demokratis, aman dan damai. Pertama, politisasi identitas melalui politik pemelintiran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Sebagai Negara dengan masyarakat yang majemuk, penggunaan politisasi identitas dalam kontestasi politik elektoral bukan hanya sebagai cara-cara berpolitik yang tidak konstruktif, namun juga berbahaya bagi masa depan demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Politik semacam ini seperti yang sering termanifestasi dalam bentuk penyebaran ujaran-ujaran kebencian, hoaks atau fake news baik melalui sarana cetak ataupun elektronik sebagaimana terjadi pada Pilkada atau Pemilu sebelumnya, sangat penting untuk dihindari.

Politik pemelintiran kebencian (ujaran kebencian, hoaks, fake news) baik yang berbasis intoleransi atau karena motif politik di ruang publik akan memupuk dan mengembangbiakkan intoleransi di tengah masyarakat. Masyarakat kita akan didorong secara perlahan ke dalam sekat atau ikatan sosial primordial dan tertutup yang dengan sendirinya mengikis dasar kebangsaan dan kebinekaan di masyarakat yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.

Politik pemelintiran kebencian melalui politiisasi identitas (SARA) merupakan cara berpolitik yang harus dihindari dan dibuang jauh-jauh dalam kontestasi politik kekuasaan dalam elektoral. Hal itu sangat penting untuk memastikan proses dan dinamika politik elektoral tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif untuk memilih calon pemimpin terbaik bagi rakyat.

Kedua, menjaga netralitas TNI-Polri selama proses elektoral berlangsung. Kami juga memandang bahwa sangat penting dan juga sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk menjaga profesionalitas mereka baik itu menjelang maupun pada saat pelaksanaan Pilkada dan Pemilu ke depan. Pemihakan pada salah satu kandidat, upaya pemanfaatan situasi sosial-politik untuk tujuan lain, dan bentuk penyimpangan lain dari profesionalismenya selama pelaksanaan politik elektoral itu harus dicegah dan dihindari. Profesionalisme aparat keamanan melalui perwujudan independensi atau netralitasitanya dengan berfokus menjaga keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sangat penting dan diperlukan untuk memastikan dinamika politik elektoral berjalan demokratis, aman dan damai.

Keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu kandidat dan apalagi terlibat dalam pemenangan salah satu kandidat melalui mobilisasi dan penggunaan sumberdaya yang dimilikinya jelas akan mengancam kehidupan demokrasi dan keamanan pelaksanaan Pilkada itu.

Adanya keharusan bagi aktor keamanan untuk menjaga independensi dan profesioalitasnya sesungguhnya juga ditegaskan dalam regulasi keamanan yang secara jelas dan tegas telah melarang anggota TNI dan Polri terlibat dalam kegiatan politik praktis. Tugas TNI dan Polri adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak diorientasikan dan difungsikan untuk berpolitik. Penegasan tentang larangan bagi anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Larangan untuk berpolitik di dalam UU Polri dan UU TNI itu mensyaratkan kepada para anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak melakukan langkah-langkah politik atau manuver politik sebelum mengundurkan diri jika mencalonkan menjadi kandidat dalam Pilkada.Sepanjang mereka masih menjadi anggota TNI-Polri aktif mereka tidak boleh melakukan kampanye politik dan langkah-langkah politik lainnya.

Ketiga, penggunaan politik uang (money politic) sebagai sarana kontestasi dan pemenangan elektoral (Pilkada dan Pemilu). Politik uang dalam elektoral adalah praktik yang bukan hanya tidak dibenarkan secara politik tetapi juga hukum. Politik uang akan menjadikan proses elektoral berjalan tidak sehat dan cenderung berdimensi transaksional, yang tidak saja mencederai demokrasi tetapi juga tujuan luhur dari politik itu sendiri yang akan mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Penggunaan politik uang lebih jauh akan mendorong tumbuh suburnya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kanidat terpilih. Karena politik semacam biasanya akan melahirkan berbagai praktik rente dimana kandidat terpilih akan mengupayakan adanya kompensasi atas biaya politik yang telah dikeluarkannya selama proses elektoral. Dalam jangka panjang, politik uang dalam Pilkada dan Pemilu juga pada akhirnya akan mengorbakan kesejahateraan rakyat. Kandidat terpilih lewat politik transaksional ini bukannya memikirkan peningkatan kesejahterakan rakyatnya, tapi justru akan berpikir mengembalikan biaya politiknya.

Keempat, penting menjaga Pilkada dan Pemilu ke depan berlangsung demokratik, aman dan damai. Dalam konteks ini, Imparsial menekankan pentingnya bagi semua pihak khususnya aparat keamanan dan para kontestan untuk mendorong dan memastikan gelaran Pilkada dan Pemilu berjalankan kondusif dan demokratis. Perbedaan pilihan antar kontestan dan pemilih sejatinya merupakan realitas politik yang biasa terjadi dalam setiap politik elektoral. Dalam konteks ini, setiap upaya pemaksaan, ancaman dan intimidasi untuk memaksakan sebuah pilihan harus dihindari dan dicegah karena mengancam kebebasan sebagai prinsip dasar dalam sebuah Pemilu.

Namun demikian, kami juga menyadari bahwa langkah untuk menjaga perdamaian dan keamanan itu bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan dan para kontestan, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari semua elemen di dalam masyarakat Masyarakat dan khususnya kalangan elit di dalam masyarakat tentunya juga dituntut untuk juga mengedepankan dan menjaga nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi selama proses elektoral berlangsung.

Berangkat dari pandangan di atas, IMPARSIAL mendesak:

1. Elit politik dan masyarakat secara umum untuk menghindari setiap upaya politisiasi identitas berbasis SARA (ujaran kebencian, hoaks, fake news) dalam Pilkada, dan pada saat bersamaan perlu menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip penting demokrasi dan fundamen dari keindonesiaan kita;

2. Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus menjaga dan menunjukkan sikap independensi dan profesionalitasnya dengan berfokus menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;

3. Aparat penegak hukum harus menindak tegas setiap pelaku ujaran kebencian dengan tetap memperhatikan dan merujuk pada standar dan norma HAM untuk memastikan hak asasi manusia dan keberagaman/kebhinekaan terjamin dan terlindungi;

4. Bawaslu, Komnas HAM, Kompolnas dan lembaga lainnya perlu melakukan pengawasan yang efektif dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018.

Jakarta, 18 Januari 2018

Al Araf
Direktur Imparsial

Bagikan :

Imparsial Soroti Anggota TNI-Polri Aktif dalam Bursa Calon Pilkada

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Imparsial, Al Araf menyoroti keikutsertaan anggota Polri atau TNI aktif dalam Pilkada serentak 2018. Keikutsertaan mereka dikhawatirkan menimbulkan abuse of power atau memobilisasi pengaruhnya untuk memenangkan politik praktis.

“Pemasangan atribut politik dilarang bagi anggota Polri dan TNI pada saat mereka masih beranggotakan aktif. Sejatinya keikutsertaan aparatur keamanan dalam politik telah mencederai era reformasi. Kita tidak ingin era orde baru terulang,” kata Al Araf dalam siaran pers di kantor Kontras, Selasa (09/01/2017).

Al Araf menjelaskan undang-undang TNI dan Polri secara tegas melarang anggotanya berpolitik praktis. Sehingga tidak boleh melakukan langkah-langkah politik dalam pilkada dan tingkat pemilihan umum lainnya.

“Konsekuensinya bila ingin berpolitik harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Tetapi saat ini banyak yang sudah melakukan kampanye padahal masih menjabat di instansinya,” ungkapnya.

Al Araf menilai di dalam UU Pilkada masih terdapat kelemahan, utamanya dalam penentuan waktu menyerahkan tanda bukti pengunduran diri dari instansi sebelumnya bagi calon. Kelemahan itu justru menjadi ruang TNI dan Polri berpolitik.

“Ke depan kita memastikan institusi Polri dan TNI diharapkan netral. Oleh karenanya baik Panglima dan Kapolri menegaskan bahwa keanggotaan harus netral,” pintanya.

Imparsial juga meminta bagi Panglima TNI atau Kapolri memastikan tidak adanya mobilisasi di dalam instansi untuk memenangkan mantan anggota Polri dan TNI.

“Bersikaplah netral dan jadilah wasit yang adil. Tetaplah menjadi aparatur keamanan, ambisi kuasa yang tinggi cenderung menggunakan kepemimpinannya untuk memaksakan kebijakannya,” pungkasnya.

 

Rabu, 10 Januari 2018 13:10

Reporter: Hafidz Syarif
Editor: M. Rudy

Bagikan :

LSM Serukan Netralitas TNI dan Polri dalam Pilkada

Pilkada serentak tahun 2018 ini diwarnai majunya sejumlah kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Sebagian dinilai telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Sejumlah LSM menyerukan TNI dan Polri menjaga netralitas mereka dalam pilkada sehingga tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi.

Pilkada serentak tahun 2018 ini diwarnai majunya sejumlah kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Sebagian dinilai telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Sejumlah LSM menyerukan TNI dan Polri menjaga netralitas mereka dalam pilkada sehingga tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi.

Pemilihan kepala daerah serentak tahun ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan terkait majunya beberapa perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif dalam kedinasan. Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik karena bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara.Oleh karena itu koalisi lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Imparsial, serta Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM), secara terbuka menolak anggota TNI dan Polri yang masih aktif ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam jumpa pers di kantor Kontras, Selasa (9/1), Koordinator Kontras Yati Andriyani mengakui keikutsertaan anggota TNI dan Polri dalam kontestasi bukan hal baru, namun dalam pemilihan kepala daerah tahun ini mengkhawatirkan karena mereka yang maju belum mengundurkan diri. Hal ini dinilai berbahaya bagi nilai-nilai kehidupan demokrasi, dapat mengancam isu-isu reformasi sektor keamanan, dan mengganggu profesionalisme TNI dan Polri.

Yati menjelaskan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sementara Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Yati menyayangkan sikap perwira TNI dan Polri yang baru mengundurkan diri setelah tenggat waktu pendaftaran kandidat hampir habis, karena bukan tidak mungkin memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang ada di institusi TNI dan Polri demi kepentingan pribadi. Yati menilai partai politik yang masih meminang calon kepala daerah dari anggota aktif TNI dan Polri menunjukkan kelemahan partai itu sendiri.

“Seharusnya kalau partai politik menjadi mesin demokrasi yang baik, dia bisa memberikan jalan terlebih dahulu untuk kader-kader terbaiknya. kedua, upaya-upaya partai politik dengan cara-cara seperti ini sama saja menggoda TNI atau Polri untuk kembali berpolitik secara praktis,” tandas Yati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri secara prinsip tidak boleh berpolitik karena memiliki tugas utama yaitu menjaga pertahanan dan keamanan. Konsekuensinya, jika anggota TNI dan Polri ingin berpolitik maka harus mengundurkan diri lebih dulu. Al Araf menegaskan perlunya kepastian tidak ada mobilisasi penggunaan fasilitas TNI dan Polri untuk memenangkan kandidat dari kedua institusi tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai yang juga mengusung perwira TNI dan Polri dalam pilkada serentak 2018. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah memastikan para perwiran TNI/Polri telah mengundurkan diri dari jabatannya. Perekrutan ini kata Basarah adalah cara partainya untuk menunjukan bahwa PDIP adalah partai yang terbuka.

“Bukan tertutup karena kita memberikan kesempatan pada siapapun kader-kader bangsa termasuk yang bersumber dari TNI dan Polri untuk kita rekrut sepanjang idiologi mereka sama dengan PDI perjuangan yaitu selesai dengan nasionalismenya, bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para the founding fathers, justru itu cara kami untuk melakukan asimilasikan dari sipil,militer, alim ulama, dosen, pengamat semua masuk karena kami mengklaim rumah besar bagi nasionalis,” ujar Basarah.

Ditemui terpisah, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan bahwa sejumlah perwira Polri yang ikut dalam pilkada serentak 2018 telah mengundurkan diri dari Polri pada 5 Januari lalu. Ia menjamin netralitas Polri meskipun ada anggotanya yang ikut Pilkada.

“Sudah mengundurkan diri hari Jumat lalu (5 Januari) dan sudah diganti pada 5 Januari . Ketiga-tiganya sudah diganti . Dia sudah tidak ada jabatan . Kita ucapkan selamat. Jangan menyeret-nyeret anggota Polri untuk berpolitik praktis,” jelas Syafruddin.

Pilkada serentak tahun 2018 ini diwarnai majunya sejumlah kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Sebagian dinilai telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Sejumlah LSM menyerukan TNI dan Polri menjaga netralitas mereka dalam pilkada sehingga tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi.

Pemilihan kepala daerah serentak tahun ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan terkait majunya beberapa perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif dalam kedinasan. Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik karena bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Oleh karena itu koalisi lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Imparsial, serta Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM), secara terbuka menolak anggota TNI dan Polri yang masih aktif ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam jumpa pers di kantor Kontras, Selasa (9/1), Koordinator Kontras Yati Andriyani mengakui keikutsertaan anggota TNI dan Polri dalam kontestasi bukan hal baru, namun dalam pemilihan kepala daerah tahun ini mengkhawatirkan karena mereka yang maju belum mengundurkan diri. Hal ini dinilai berbahaya bagi nilai-nilai kehidupan demokrasi, dapat mengancam isu-isu reformasi sektor keamanan, dan mengganggu profesionalisme TNI dan Polri.

Yati menjelaskan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sementara Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Yati menyayangkan sikap perwira TNI dan Polri yang baru mengundurkan diri setelah tenggat waktu pendaftaran kandidat hampir habis, karena bukan tidak mungkin memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang ada di institusi TNI dan Polri demi kepentingan pribadi. Yati menilai partai politik yang masih meminang calon kepala daerah dari anggota aktif TNI dan Polri menunjukkan kelemahan partai itu sendiri.

“Seharusnya kalau partai politik menjadi mesin demokrasi yang baik, dia bisa memberikan jalan terlebih dahulu untuk kader-kader terbaiknya. kedua, upaya-upaya partai politik dengan cara-cara seperti ini sama saja menggoda TNI atau Polri untuk kembali berpolitik secara praktis,” tandas Yati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri secara prinsip tidak boleh berpolitik karena memiliki tugas utama yaitu menjaga pertahanan dan keamanan. Konsekuensinya, jika anggota TNI dan Polri ingin berpolitik maka harus mengundurkan diri lebih dulu. Al Araf menegaskan perlunya kepastian tidak ada mobilisasi penggunaan fasilitas TNI dan Polri untuk memenangkan kandidat dari kedua institusi tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai yang juga mengusung perwira TNI dan Polri dalam pilkada serentak 2018. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah memastikan para perwiran TNI/Polri telah mengundurkan diri dari jabatannya. Perekrutan ini kata Basarah adalah cara partainya untuk menunjukan bahwa PDIP adalah partai yang terbuka.

“Bukan tertutup karena kita memberikan kesempatan pada siapapun kader-kader bangsa termasuk yang bersumber dari TNI dan Polri untuk kita rekrut sepanjang idiologi mereka sama dengan PDI perjuangan yaitu selesai dengan nasionalismenya, bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para the founding fathers, justru itu cara kami untuk melakukan asimilasikan dari sipil,militer, alim ulama, dosen, pengamat semua masuk karena kami mengklaim rumah besar bagi nasionalis,” ujar Basarah.

Ditemui terpisah, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan bahwa sejumlah perwira Polri yang ikut dalam pilkada serentak 2018 telah mengundurkan diri dari Polri pada 5 Januari lalu. Ia menjamin netralitas Polri meskipun ada anggotanya yang ikut Pilkada.

“Sudah mengundurkan diri hari Jumat lalu (5 Januari) dan sudah diganti pada 5 Januari . Ketiga-tiganya sudah diganti . Dia sudah tidak ada jabatan . Kita ucapkan selamat. Jangan menyeret-nyeret anggota Polri untuk berpolitik praktis,” jelas Syafruddin.

Pemilihan kepala daerah serentak tahun ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan terkait majunya beberapa perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif dalam kedinasan. Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik karena bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Oleh karena itu koalisi lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Imparsial, serta Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM), secara terbuka menolak anggota TNI dan Polri yang masih aktif ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam jumpa pers di kantor Kontras, Selasa (9/1), Koordinator Kontras Yati Andriyani mengakui keikutsertaan anggota TNI dan Polri dalam kontestasi bukan hal baru, namun dalam pemilihan kepala daerah tahun ini mengkhawatirkan karena mereka yang maju belum mengundurkan diri. Hal ini dinilai berbahaya bagi nilai-nilai kehidupan demokrasi, dapat mengancam isu-isu reformasi sektor keamanan, dan mengganggu profesionalisme TNI dan Polri.

Yati menjelaskan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sementara Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Yati menyayangkan sikap perwira TNI dan Polri yang baru mengundurkan diri setelah tenggat waktu pendaftaran kandidat hampir habis, karena bukan tidak mungkin memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang ada di institusi TNI dan Polri demi kepentingan pribadi. Yati menilai partai politik yang masih meminang calon kepala daerah dari anggota aktif TNI dan Polri menunjukkan kelemahan partai itu sendiri.

“Seharusnya kalau partai politik menjadi mesin demokrasi yang baik, dia bisa memberikan jalan terlebih dahulu untuk kader-kader terbaiknya. kedua, upaya-upaya partai politik dengan cara-cara seperti ini sama saja menggoda TNI atau Polri untuk kembali berpolitik secara praktis,” tandas Yati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri secara prinsip tidak boleh berpolitik karena memiliki tugas utama yaitu menjaga pertahanan dan keamanan. Konsekuensinya, jika anggota TNI dan Polri ingin berpolitik maka harus mengundurkan diri lebih dulu. Al Araf menegaskan perlunya kepastian tidak ada mobilisasi penggunaan fasilitas TNI dan Polri untuk memenangkan kandidat dari kedua institusi tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai yang juga mengusung perwira TNI dan Polri dalam pilkada serentak 2018. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah memastikan para perwiran TNI/Polri telah mengundurkan diri dari jabatannya. Perekrutan ini kata Basarah adalah cara partainya untuk menunjukan bahwa PDIP adalah partai yang terbuka.

“Bukan tertutup karena kita memberikan kesempatan pada siapapun kader-kader bangsa termasuk yang bersumber dari TNI dan Polri untuk kita rekrut sepanjang idiologi mereka sama dengan PDI perjuangan yaitu selesai dengan nasionalismenya, bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para the founding fathers, justru itu cara kami untuk melakukan asimilasikan dari sipil,militer, alim ulama, dosen, pengamat semua masuk karena kami mengklaim rumah besar bagi nasionalis,” ujar Basarah.

Ditemui terpisah, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan bahwa sejumlah perwira Polri yang ikut dalam pilkada serentak 2018 telah mengundurkan diri dari Polri pada 5 Januari lalu. Ia menjamin netralitas Polri meskipun ada anggotanya yang ikut Pilkada.

“Sudah mengundurkan diri hari Jumat lalu (5 Januari) dan sudah diganti pada 5 Januari . Ketiga-tiganya sudah diganti . Dia sudah tidak ada jabatan . Kita ucapkan selamat. Jangan menyeret-nyeret anggota Polri untuk berpolitik praktis,” jelas Syafruddin.

10/01/2018
  • Fathiyah Wardah
Bagikan :

Politisasi SARA Harus Dihindari dalam Kontestasi Politik Pilkada dan Aparat Pertahanan Keamanan Harus Independen Serta Profesional dalam Menjamin Rasa Aman Masyarakat

 konpres-03-nov-2016

Konferensi Pers

Koalisi Masyarakat Sipil

 

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat pada 15 Februari 2017, penggunaan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan menghimpun dukungan politik semakin menghiasi ruang publik. Belakangan ini, terutama di DKI Jakarta, intensitas penggunaan sentimen isu ini semakin tinggi. Perkembangan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.

Kami memandang bahwa menguatnya isu SARA menjelang Pilkada serentak bukan hanya dinamika politik yang tidak konstruktif, tapi juga sangat berbahaya. Apalagi penggunaan dan penyebarannya di ruang publik belakangan ini juga semakin diwarnai oleh ujaran kebencian yang memupuk dan membiakkan benih-benih intoleransi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat didorong secara perlahan ke dalam sekat ikatan-ikatan sosial primordial yang akan mengikis kebhinekaan yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.

Elit politik dan publik secara umum mestinya menyadari bahwa Pilkada sebagai bagian dari mekanisme politik demokrasi adalah kesempatan politik untuk memilih pemimpin terbaik sebagai pemegang kedaulatan rakyat di tingkat lokal/daerah. Dalam konteks ini, politik elektoral ini harus dijalankan secara edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur. Nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi dan memilih calon pemimpinnya. Di titik ini, politik yang konstruktif yang mengedepankan seleksi calon pemimpin dari sisi integritasnya, serta gagasan dan agenda yang diusungnya harus didorong.

Karena itu, politisasi dan sentimen kebencian yang berbasis SARA harus dihindari dan dibuang jauh-jauh untuk memastikan proses politik elektoral ini tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif dan memastikan terpilihnya calon pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, kami juga memandang bahwa sangat penting dan sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk bersikap netral dan profesional menjelang dan pada saat pelaksanaan hajatan Pilkada ke depan. Pemihakan pada salah satu kandidat atau pemanfaatan situasi politik untuk tujuan lain yang merupakan bentuk dari penyimpangan profesionalitasnya harus dihindari. Dalam konteks ini, profesionalisme aparat sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan proses Pilkada berjalan aman dan damai. Hal ini ini harus diwujudkan dengan independensinya dan berfokus menjamin keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Keberpihakan aparat terhadap salah satu kandidat justru akan mengancam keamanan pelaksanaan Pilkada.

Dalam dinamika demokrasi aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga yang dilindungi oleh konstitusi dan konvenan hak sipil dan politik. Setiap warga negara tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan itu bagian dari kehidupan berdemokrasi. Namun demikian, segala bentuk aksi kekerasan perlu dihindari dan tidak dibenarkan karena itu justru akan merusak demokrasi itu sendiri. Aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi kekerasan.

Selain itu, menjaga perdamaian dan keamanan bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan, tapi juga tentunya menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat. Di titik ini, masyarakat dan khususnya elit-elit di dalam masyarakat dituntut untuk juga mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi dalam pelaksanan elektoral ini.

Kami memandang:

  1. Elit politik dan juga masyarakat secara umum untuk menghindari politisasi SARA dalam kontestasi politik Pilkada dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip penting dalam demokrasi dan fundamen kebangsaan;
  1. Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus bersikap netral dan menunjukkan independensinya dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;
  1. Segala bentuk tindak kekerasan sudah seharusnya dihindari. Pilkada adalah bagian dari pesta demokrasi sehingga kegembiraan dan kebahagiaan untuk menyambut itu yang harus dikedepankan bukannya ketakutan, kebencian dan kekerasan yang justru diperlihatkan.

 

Jakarta, 03 November 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil

IMPARSIAL, ELSAM, YLBHI, HRWG, SETARA Insitute, ILR, LBH Pers, KontraS, ICW

 

Bagikan :