Pos

Kompolnas Catat 1.104 Aduan soal Kinerja Polri

Jakarta, CNN Indonesia — Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indrarti mencatat terdapat 1.104 aduan dan keluhan masyarakat terkait kinerja dan pelayanan pihak Polri yang masuk ke sepanjang semester pertama 2018.

Ia mengatakan 1.033 aduan diantaranya masyarakat mengeluhkan soal buruknya pelayanan dibidang reserse dan kriminal (reskrim) yang dilakukan pihak kepolisian.

“Tahun 2018 semester pertama kami menemukan 1.104 aduan, dimana 1.033 diantaranya itu menyangkut pengaduan kerja-kerja reskrim, pelayanan buruk oleh polisi,” kata Poengki saat menghadiri peluncuran Buku ‘HAM dan Keamanan’ di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (23/8).

Poengki lantas membandingkan angka tersebut dengan angka pengaduan masyarakat sepanjang 2017 lalu yang mencapai 2.135 pengaduan.

Ia menyatakan bahwa pelayanan reskrim kepolisian tetap mendominasi pengaduan masyarakat sepanjang 2017 sebanyak 1.856 aduan ke Kompolnas.

“Macam-macam bentuk pengaduannya, misalnya ketika masyarakat mengadukan prosesnya lama, enggak informatif. Sda yang mengadu dari 2012 sampai 2018 enggak kelar tapi setelah diseldiki ternyata yang dilaporkan masuk DPO, jadi polisi harus cari nih DPO biar tuntas laporannya,” beber dia.

Poengki menyatakan institusinya saat ini masih berkutat pada tugas-tugas penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar aturan agar tertib sosial.

Padahal, kata dia, kepolisian turut memiliki tugas dan fungsi yang lebih penting yakni sebagai institusi yang bertugas melayani, menganyomi, dan melindungi masyarakat luas.

“Jadi tugas-tugas kantibmas itu yang harus dikedepankan. Jangan sampai ada kasus terus jadi besar ini justru tak efektif. Makanya polri harus punya tugas-tugas prevention (pencegahan), dan memperkuat pelayanannya” kata dia.

Melihat permasalahan itu, Poengki menilai bahwa reformasi kultural di tubuh Polri masih menjadi tugas rumah yang harus dibenahi dengan lebih serius.

Menurutnya, banyaknya aduan dan keluhan menjadi salah satu indikator Polri belum menjalankan tugasnya secara humanis dan profesional bagi masyarakat.

“Memang yang harus dilakukan kedepannya harus ada reformasi kultural, ini sebagai pekerjaan rumah besar bagi Polri sejak 20 tahun reformasi berlangsung,” kata dia.

Tak berhenti disitu, Poengki juga menyoroti masih banyaknya penggunaan kekerasan oleh anggota kepolisian kepada masyarakat yang seharusnya diakhiri.

Ia juga menyoroti masalah nir-profesionalisme yang juga dilakukan, seperti persoaalan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang masih melekat di tubuh Polri hingga kini.

“Praktek-praktek enggak wajar ini ya harus diubah, harusnya juga ada reward and punishment,” pungkasnya. (agi)

 

Ramadhan Rizki, CNN Indonesia | Jumat, 24/08/2018 03:35 WIB

Bagikan :

Kabareskrim Ingatkan Polisi Harus Berperan Jaga Kerukunan Beragama

Detik.com Jakarta – Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono menekankan tugas polisi tidak hanya penegakan hukum. Tapi juga harus berperan dalam melindungi dan menciptakan kerukunan beragama.

“Kita harus melindungi harapan masyarakat, di satu sisi kita harus menciptakan keamanan masyarakat dengan memberikan pengayoman. Tapi di status sisi kepolisian juga harus menegakkan hukum,” kata Ari di depan para perwira menengan polisi di acara Workshop Polri dan Imparsial di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Ari mencontohkan bagaimana polisi mampu berinteraksi dan melindungi Aksi Bela Islam yang digelar beberapa jilid. Dalam isu toleransi, lanjutnya, polisi harus mampu bersikap dengan siapa dan di mana ia bertugas.

“Ketika aksi 212 berjilid-jilid itu, anggaran kepolisian habis di depan untuk mengamankan. Tapi memang itu seninya karena ada upaya bagaimana kita mengelola massa aksi itu, kalau dilepas Jakarta akan jadi salju putih semua,” jelas Ari.

Dalam perjalanan karirnya di kepolisian, Ari mengaku tak sembarangan bertindak keras dan tegas menghadapi suatu organisasi masyarakat (ormas). Diperlukan suatu pendekatan emosional untuk menghadapi ormas yang aksi.

“Ketika jadi Kapolda, kita harus tegas keras dalam artian tidak sembarangan, karena perlu ada pendekatan emosional dengan aksi ormas, ” lanjutnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron yang juga jadi pembicara, mengapresiasi pihak kepolisian yang melindungi kaum minoritas. Menurutnya, polisi harus adil dalam bertindak.

“Kita tahu ada gerakan populisme di mana satu gagasan politik sentimen yang populer di masyarakat. Peran kepolisian harus adil menjaga dan mengayomi masyarakatnya sehingga ada preseden baik,” tuturnya.
(adf/idh)

Bagikan :

Penegakan Hukum Efektif Bisa Antisipasi Intoleransi Aparat dituntut tegas menindak kelompok penebar kebencian.

 

HukumOnlane.com-Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah dan aparat penegak hukum belakangan ini berkaitan dengan maraknya intoleransi. Untuk mengatasi masalah ujaran kebencian, aparat kepolisian telah dibekali panduan sebagaimana tertuang dalam SE Kapolri No: SE/6X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, mengatakan intoleransi bisa diantisipasi jika penegakan hukum bekerja efektif. Aparat kepolisian perlu membangun perspektif yang sama dalam rangka menangani persoalan yang berkaitan dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama agar penanganan kasus bisa dilakukan secara baik, proporsional dan melindungi HAM.

Al melihat di beberapa daerah aparat kepolisian berhasil mengatasi masalah intoleransi yang berbentuk kekerasan.  Misalnya, kasus presekusi di Jakarta, aparat berhasil menangkap pelakunya. Ada juga di sebagian daerah aparat gagal mengantisipasi peristiwa intoleransi seperti yang dialami kelompok Ahmadiyah di Cikeusik. “Penting bagi aparat kepolisian punya perspektif yang sama dalam menegakan hukum untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kekerasan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/8)

Selain itu persoalan yang dihadapi Polri dalam rangka menangani masalah kebebasan berkeyakinan dan beragama bukan hanya internal tapi juga eksternal seperti kebijakan yang diterbitkan pemerintah dan tekanan massa. Tapi, apa pun kendala yang dihadapi kepolisian harus mencegah agar kekerasan tidak terjadi dalam kasus kebebasan berkeyakinan dan beragama.

Kepemimpinan Polri dari tingkat pusat sampai daerah yang berkomitmen menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama sangat penting. Hal tersebut akan berdampak pada aparat yang bertugas di lapangan. Kemudian, Polri juga harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai sampai di tingkat polsek, khususnya untuk daerah yang rawan konflik. “Pemenuhan anggaran bagi kebutuhan Polri juga penting,” ujar Al.

Al mengingatkan eskalasi konflik yang berkaitan dengan identitas seperti suku, ras dan agama semakin meningkat jika ada kontestasi elit politik yang bertarung dalam Pemilu dan Pilkada. Peran aparat kepolisian sangat penting untuk menjaga agar kekerasan tidak terjadi.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Azyumardi Azra, menegaskan tugas Polri melindungi seluruh umat yang menjalankan keyakiannya baik mayoritas dan minoritas. Kepolisian tidak berwenang menyebut suatu aliran sebagai sesat atau tidak, tapi harus melindungi semua warga negara. “Polisi tidak boleh tunduk pada tekanan massa, polisi harus melindungi warga negara yang menjalankan keyakinannya,” urainya.

Bagi Azyumardi, aparat kepolisian harus tegas menangkap dan menindak para pelaku kekerasan. Jika suatu aliran dianggap menyimpang, layaknya itu di bawa ke ranah pengadilan. Jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal ketika aparat tidak mampu melindungi warga negara dari kekerasan. “Tugas polisi harus melindungi warga negara sekalipun kelompok itu dianggap sesat,” tegasnya.

(Baca juga: Hukum Belum Mampu Melindungi Minoritas).

Profesor riset LIPI, Mochtar Pabottingi, menekankan kepada aparat kepolisian untuk menindak kelompok yang menebar paham kebencian dan tidak sejalan konstitusi. Namun, jika ada suatu kelompok yang dianggap sesat tapi dia tidak menebar kebencian, tidak melanggar hukum dan menjunjung konstitusi, aparat kepolisian wajib memberi perlindungan.

Ady Thea DA
Bagikan :

Imparsial Latih Polisi Surakarta dan Sukoharjo Penanganan Ujaran Kebencian

Polres sukoharjo – Semakin banyak dan marak ujaran kebencian yang beredar utamanya di media sosial (Medsos), Mabes Polri melalui Lemdiklat Polri (lembaga pendidikan dan pelatihan) yang bekerja sama dengan Imparsial. Memberikan pelatihan kepada kepolisian Polresta Surakarta dan Polres Sukoharjo, berupa peningkatan kapasitas anggota kepolisian dalam penanganan ujaran kebencian.

Waka Polda Jawa Tengah Brigjen Pol Drs Indrajit SH saat membuka pelatihan mengatakan, menjelang kegiatan politik seperti Pilkada ujaran kebencian kerap menjadi senjata untuk kampanye dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Dimana imbasnya dapat mengangu keamanan dan ketertiban daerah.

Menurutnya ujaran kebencian kerap dilontarkan melalui Medsos. Untuk itu ia menginginkan anggota kepolisian mampu memahami dan menganalisis bentuk ujaran kebencian yang beredar di masyarakat terutama di medsos.

“Ujaran kebencian sangat mengemuka terutama menjelang kegiatan politik. Untuk itu kita bekali anggota kepolisian tentang apa itu ujaran kebencian dengan pelatihan seperti ini,” kata Waka Polda Brigjen Pol Drs Indrajit Sh saat membuka pelatihan di Hotel Best Wetrn Sukoharjo, Selasa (05/12/2017).

Pelaksanaan pelatihan ini bekerja sama dengan Imparsial, Direktur imparsial Al Araf yang diwakili oleh  Gufron Makmuri mengatakan ujaran kebencian merupakan masalah bersama, tidak hanya menjadi masalah kepolisian namun juga masyarakat. Menurutnya salah satu faktor masalah sosial  disebabkan karena adanya ujaran kebencian yang beredar di masyarakat maupun medsos.

“Kedepan Indonesia akan menghadapi taun politik yang tentu saja ujaran kebencian akan menjadi isu yang cukup serius. Karena itu pelatihan seperti ini akan dilakukan di semua daerah secara bertahap,” kata Gufron Makmuri saat memberikan sambutan.

Bagikan :