Pos

Politisasi SARA Harus Dihindari dalam Kontestasi Politik Pilkada dan Aparat Pertahanan Keamanan Harus Independen Serta Profesional dalam Menjamin Rasa Aman Masyarakat

 konpres-03-nov-2016

Konferensi Pers

Koalisi Masyarakat Sipil

 

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat pada 15 Februari 2017, penggunaan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan menghimpun dukungan politik semakin menghiasi ruang publik. Belakangan ini, terutama di DKI Jakarta, intensitas penggunaan sentimen isu ini semakin tinggi. Perkembangan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.

Kami memandang bahwa menguatnya isu SARA menjelang Pilkada serentak bukan hanya dinamika politik yang tidak konstruktif, tapi juga sangat berbahaya. Apalagi penggunaan dan penyebarannya di ruang publik belakangan ini juga semakin diwarnai oleh ujaran kebencian yang memupuk dan membiakkan benih-benih intoleransi di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat didorong secara perlahan ke dalam sekat ikatan-ikatan sosial primordial yang akan mengikis kebhinekaan yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.

Elit politik dan publik secara umum mestinya menyadari bahwa Pilkada sebagai bagian dari mekanisme politik demokrasi adalah kesempatan politik untuk memilih pemimpin terbaik sebagai pemegang kedaulatan rakyat di tingkat lokal/daerah. Dalam konteks ini, politik elektoral ini harus dijalankan secara edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur. Nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi dan memilih calon pemimpinnya. Di titik ini, politik yang konstruktif yang mengedepankan seleksi calon pemimpin dari sisi integritasnya, serta gagasan dan agenda yang diusungnya harus didorong.

Karena itu, politisasi dan sentimen kebencian yang berbasis SARA harus dihindari dan dibuang jauh-jauh untuk memastikan proses politik elektoral ini tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif dan memastikan terpilihnya calon pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, kami juga memandang bahwa sangat penting dan sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk bersikap netral dan profesional menjelang dan pada saat pelaksanaan hajatan Pilkada ke depan. Pemihakan pada salah satu kandidat atau pemanfaatan situasi politik untuk tujuan lain yang merupakan bentuk dari penyimpangan profesionalitasnya harus dihindari. Dalam konteks ini, profesionalisme aparat sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan proses Pilkada berjalan aman dan damai. Hal ini ini harus diwujudkan dengan independensinya dan berfokus menjamin keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Keberpihakan aparat terhadap salah satu kandidat justru akan mengancam keamanan pelaksanaan Pilkada.

Dalam dinamika demokrasi aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga yang dilindungi oleh konstitusi dan konvenan hak sipil dan politik. Setiap warga negara tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan itu bagian dari kehidupan berdemokrasi. Namun demikian, segala bentuk aksi kekerasan perlu dihindari dan tidak dibenarkan karena itu justru akan merusak demokrasi itu sendiri. Aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi kekerasan.

Selain itu, menjaga perdamaian dan keamanan bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan, tapi juga tentunya menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat. Di titik ini, masyarakat dan khususnya elit-elit di dalam masyarakat dituntut untuk juga mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi dalam pelaksanan elektoral ini.

Kami memandang:

  1. Elit politik dan juga masyarakat secara umum untuk menghindari politisasi SARA dalam kontestasi politik Pilkada dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip penting dalam demokrasi dan fundamen kebangsaan;
  1. Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus bersikap netral dan menunjukkan independensinya dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;
  1. Segala bentuk tindak kekerasan sudah seharusnya dihindari. Pilkada adalah bagian dari pesta demokrasi sehingga kegembiraan dan kebahagiaan untuk menyambut itu yang harus dikedepankan bukannya ketakutan, kebencian dan kekerasan yang justru diperlihatkan.

 

Jakarta, 03 November 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil

IMPARSIAL, ELSAM, YLBHI, HRWG, SETARA Insitute, ILR, LBH Pers, KontraS, ICW

 

Bagikan :

TNI/Polri Dilarang Berpolitik

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam proses pembahasan di DPR, terdapat usulan untuk mengubah syarat calon yang berasal dari anggota TNI/Polri tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari keanggotaannya di TNI ataupun Polri ketika maju menjadi kandidat dalam pilkada. Read more

Bagikan :

DPR: Mayoritas Fraksi Sepakat TNI dan Polri Harus Patuhi Aturan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR, Arteri Dahlan, mengatakan mayoritas fraksi di DPR sepakat jika TNI dan Polri harus mematuhi undang-undang dan aturan Pilkada jika ingin mencalonkan diri. Pihaknya mengklaim jika perubahan aturan untuk keikutsertaan TNI dan Polri hampir pasti tidak dilakukan.

“Mayoritas fraksi sepakat bahwa jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya dulu,” tegas Arteri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).

Kesepatakan yang hampir dipastikan menjadi sikap umum DPR ini sebelumnya sempat menjadi polemik selama pembahasan. Pasalnya, ada sebagian fraksi yang menginginkan aturan yang sebaliknya.

“Kami kaji dan analisa berdasarkan UU TNI, UU Polri, UU ASN dan UU MDIII. Setelah dikaji, rekan-rekan sepakat jika memang harus mematuhi undang-undang,” lanjut Arteri.

Berdasarkan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 39 ayat 2 disebutkan“prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis” . Pasal 47 ayat (1) memaparkan bahwa “prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Sementara itu, dalam UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat 1 menyatakan  “kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.

Pasal 28 ayat 3 UU menyebut “anggota kepolisian negara republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.

Meski belum menjadi keputusan akhir, tutur Arteri, kesepakatan umum soal aturan pilkada bagi TNI dan Polri sifatnya hampir pasti. “Sebagai tim perumus, saya bisa pastikan itu. Dari PDIP sendiri sudah berkomitmen untuk tidak bertentangan dengan kehendak rakyat,” tambahnya.

Bagikan :

Jangan Korbankan Amanat Rakyat

MI, Jakarta. DPR bisa dianggap mengorbankan amanat rakyat jika tetap memaksakan kehendak dengan mengubah syarat untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi jika niat cuti itu hanya untuk mengejar posisi lain sebagai kepala daerah.

Sejauh ini, dalam revisi UU Pilkada, mayoritas fraksi di parlemen sepakat bahwa anggota DPR, DPRD, dan DPD hanya cuti saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

Sebaliknya, anggota TNI/Polri dan aparatur sipil tetap harus mundur kala berlaga dalam pilkada.

“Anggota DPR harus mundur ketika ingin mencalonkan diri dalam pilkada. Alasannya bukan untuk keadilan saja. Sebagai legislator, mereka harus memilih jabatan mana yang diprioritaskan, jangan sampai mengorbankan amanat rakyat demi kepentingan pilkada,” jelas pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti di sela diskusi Problematika Revisi UU Pilkada dan Kembalinya TNI/Polri Berpolitik, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Sabtu (23/4).

Pakar hukum tata negara Refly Harun pun menyatakan usulan anggota DPR tersebut akan menimbulkan polemik. Dimasukkannya kembali norma tersebut dalam revisi UU Pilkada akan berpoten­si digugat.
Namun, katanya, itu berkaitan dengan ada yang mempermasalahkan atau tidak norma tersebut.

Pasalnya, hal serupa pernah terjadi sebelumnya ketika aturan yang sudah dibatalkan oleh MK kemudian hidup kembali dalam UU yang baru. Contohnya aturan yang menyangkut syarat calon anggota DPD.
“Itu pernah terjadi. Dalam UU Pemilu. Dalam UU Pemilu tahun 2008 syarat anggota DPD diatur berdomisili di wilayah NKRI. Itu digugat dan hasilnya harus ber­domisili di wilayah masing-ma­sing. Tapi dalam UU Pemilu tahun 2012 hidup lagi pasal yang tadi, dan itu tidak ada yang mempermasalahkan,” paparnya.

Pendapat berbeda dilontarkan anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arteri Dahlan. Baginya, anggota DPR hanya diwajibkan cuti ketika maju menjadi kandidat kepala daerah. Itu, menurut Arteri, karena anggota DPR dipilih rakyat dan tidak bisa diberhentikan tanpa ada persetujuan rakyat.

“Kenapa aturan anggota DPR berbeda dengan TNI/Polri, PNS, dan sebagainya, karena jabatan legislator bukan jabatan karier. Ini jabatan amanat rakyat yang harus dijalankan penuh dan ketika jadi anggota DPR pun harus mengundurkan diri dari jabatan karier sebelumnya,” ujarnya.

Pertimbangkan

Terkait dengan keinginan dewan itu, pemerintah justru akan mempertimbangkan usulan DPR agar anggota DPR, DPRD, dan DPD saat maju dalam pemilihan kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatan mereka, cukup cuti saja.

Hal itu diutarakan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono. “Mereka (anggota dewan) masih minta cuti. Kita berikan greenlight untuk itu,” ujar Sumarsono.

Ia menyebutkan hal itu karena terkait dengan sumber rekrutmen kader pemimpin daerah. Selain itu, adanya kondisi sepi pe­minat dalam Pilkada serentak 2015 lalu.

Yang terakhir, untuk membangun demokrasi yang sehat dengan mendorong partai politik dan tidak menutup peluang terbatas bagi jalur perseorangan.

Sumarsono menekankan apa yang dia kemukakan masih belum final dan bisa saja berubah. (Nur/P-2)

 

Bagikan :

UU Pilkada Pantas Larang Polisi dan Militer Aktif Berpolitik

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pantas menolak usulan mengenai polisi dan tentara aktif berhak menjadi peserta pemilihan kepala daerah tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya di TNI dan Kepolisian RI. Ketentuan ini akan bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang TNI maupun Undang-Undang tentang Kepolisian RI.

“Wajar ditentang, revisi (aturan) ini bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan Polri sendiri,” kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, dalam diskusi publik di gedung Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 April 2016.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Lukman Edy pada akhir Februari lalu, menyatakan tentara, polisi, pegawai negeri sipil, maupun pejabat negara lain tak perlu mundur dari jabatan ketika dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah.

“Semua berhak menjadi kepala daerah,” kata Lukman di Bandung, 24 Februari 2016. Maksud dari adanya ketentuan itu, kata dia, membuka peluang sumber daya manusia dalam pencalonan. Dia mengutip isi Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan semua warga negara untuk dipilih dan memilih. “Silakan bertarung di tengah masyarakat, jangan sampai dihambat.”

 

Pemerintah dan DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Beberapa ketentuan yang hendak direvisi, antara lain mengenai calon independen serta calon berlatar belakang militer dan polisi.

Menurut Ikrar, tentara, polisi, dan pegawai negeri sipil di masa lalu dibatasi kelonggarannya berpolitik karena alasan khusus. “Mereka harus monoloyalitas, tak boleh dwifungsi. Tugas mereka hanya untuk pertahanan dan keamanan, itu jadi satu dari kebijakan-kebijakan reformasi 1998.”

Ikrar menjelaskan, sejumlah pasal undang-undang internal TNI maupun Polri melarang anggotanya berpolitik. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur larangan prajurit terlibat dalam kegiatan politik praktis. Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengharuskan polisi netral dalam kehidupan politik dan tak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Tak hanya itu saja. Ikrar mengatakan Pasal 28 Undang-Undang Polri Nomor 8 Tahun 2002 jelas mencantumkan polisi dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mundur atau pensiun dari dinasnya.

Anggota Komisi Dalam Negeri Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Arteri Dahlan, mengatakan kelonggaran tersebut masih dibahas alot di DPR. “Kami terbuka pada masukan dan partisipasi publik, tentu memang ada kekhawatiran bila anggota polisi mendaftar tanpa perlu mundur dari jabatan, penjaringan jadi tak efektif,” katanya.

Kata Arteri, DPR berpatokan pada aturan yang berlaku. “Kami kembalikan saja ke UU yang berlaku. TNI dan Polri punya aturan sendiri soal anggotanya yang ingin masuk elite politik.”

DPR, kata Arteri, menghindari anggapan yang berat sebelah. “Nanti malah kami (DPR) yang diserang, dibilang anggota DPR boleh nyalon sambil cuti, tak perlu mundur, karena kami yang rancang UU Pilkada. Ini kan keliru,” katanya.

YOHANES PASKALIS

Bagikan :

Militer dan Politik

Dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI AD dalam politik Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau telah menjadi persoalan serius dalam proses peralihan kekuasaan di daerah. Ketua tim hukum salah satu kandidat menilai telah terjadi pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan oknum TNI dalam pilkada di Kepulauan Riau (Kompas.com, 22/12/2015). Read more

Bagikan :

Demokrasi Terganggu jika Oknum TNI Terlibat Politik Praktis

JAKARTA – Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, peraturan telah menegaskan bahwa TNI dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Terlebih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Bila ada oknum TNI yang berpolitik praktis maka perbuatannya bertentangan dengan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Mencuatnya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam gelaran Pilkada di Kepulauan Riau bisa mengganggu kehidupan politik.

“Penting untuk selalu diingatkan, bahwa keterlibatan militer dalam politik praktis bukanlah persoalan yang biasa tetapi persoalan yang serius yang akan mengganggu kehidupan politik yang demokratis dan membuat proses dan hasil pemilu cacat serta bermasalah,” katanya kepada wartawan, Jumat (8/1/2016).

Menurut Al Araf, bila benar ada keterlibatan oknum TNI dalam pilkada terlebih dengan melakukan mobilisasi bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) UU TNI. Tentunya perlu pula ada evaluasi dalam pelaksanaan pilkada tersebut, dan bila tidak dilakukan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan demokrasi.

“Kita tentu tidak menginginkan militer kembali lagi dalam politik seperti masa orde baru yang membuat kehidupan politik menjadi lumpuh. Sehingga penting buat kita untuk mengoreksi semua proses peralihan kekuasaan melalui pemilu atau pilkada jika terdapat keterlibatan dan intervensi militer dalam politik seperti Pilkada Kepulauan Riau,” ujarnya.

TNI, sambung Al Araf, sejatinya hanya boleh terlibat dalam operasi militer. Selain itu, juga membantu kepolisian bila memang ada keputusan politik negara. “Keputusan politik negara adalah keputusan politik presiden dengan pertimbangan DPR,” pungkasnya.

 

sumber : news.okezone.com

Bagikan :

Kebijakan Keamanan dan Pemilu

Pemerintah dan parlemen kembali memasukkan RUU Keamanan Nasional pada Program Legislasi Nasional 2013. Pemerintah terkesan memaksakan agar RUU Keamanan Nasional dapat disahkan sebelum Pemilu 2014.

Selain itu, pemerintah juga baru saja membentuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri dan nota kesepahaman (MOU) antara Polri dan TNI tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Esensi kebijakan keamanan nasional itu ditujukan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam negeri. Langkah pemerintah ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, yakni apakah hadirnya produk kebijakan keamanan tersebut adalah bentuk antisipasi pemerintah dalam menyikapi situasi politik yang memanas menjelang Pemilu 2014? Ataukah peraturan perundangan di bidang keamanan yang ada saat ini tidak cukup mengantisipasi gangguan keamanan yang terjadi?

Kritik RUU Kamnas

Masuknya kembali RUU Kamnas pada Prolegnas 2013 tentu sangat disayangkan publik. Desakan masyarakat agar RUU Kamnas dibahas pasca-Pemilu 2014 untuk menghindari politisasi RUU Kamnas demi kepentingan Pemilu 2014 tak dihiraukan. Draf terakhir RUU Kamnas masih mengandung banyak pasal bermasalah, baik secara redaksional maupun substansial. Penjelasan tentang spektrum, jenis, dan bentuk ancaman keamanan nasional dalam RUU ini masih terlalu luas, bersifat karet, dan multitafsir. Bentuk ancaman tak bersenjata dalam Pasal 17 masih memasukkan pemogokan massal, penghancuran nilai-nilai moral dan etika bangsa, diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi sebagai bentuk ancaman keamanan nasional. Bahkan, presiden masih dapat menentukan ancaman keamanan nasional yang sifatnya potensial dan aktual.

Atas nama ancaman terhadap keamanan nasional yang luas itu, negara dapat saja mengidentifikasi kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan sebagai bagian dari ancaman keamanan nasional. Dalam kerangka aturan seperti ini, RUU Kamnas mengandung nuansa sekuritisasi. Sekuritisasi berupaya mendefinisikan ulang pilihan-pilihan solusi yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan pada opsi-opsi yang cepat dan koersif, sering kali berbentuk pengerahan militer, dan mendelegitimasi solusi-solusi jangka panjang dan negosiasi.

Dalam aspek urgensinya, kehadiran RUU Kamnas patut dipertanyakan mengingat pengaturan tentang keamanan nasional di Indonesia sebenarnya telah diatur dan dibentuk melalui sejumlah aturan bidang pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, tak heran jika sebagian substansi pasal-pasal dalam RUU Kamnas bersifat mengulang UU yang sudah dibentuk.

Beberapa aturan di sektor keamanan nasional, mencakup keamanan negara dan keamanan publik, diatur melalui UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 34/ 2004 tentang TNI, UU No 17/2011 tentang Intelijen Negara, UU No 15/2003 tentang pemberantasan terorisme, dan UU lainnya. Adapun dalam isu keamanan manusia, secara tersirat telah diakomodasi melalui UU No 24/2007 tentang penanggulangan bencana, UU No 39/1999 tentang HAM, dan UU lainnya.

Fragmentasi pengaturan keamanan nasional dalam sejumlah UU itu di satu sisi bertujuan untuk menghindari terjadinya sekuritisasi. Di sisi lain, sulit sekali membentuk UU bidang keamanan nasional yang tunggal dan bersifat sapu jagat yang cakupannya mengatur semua aspek dan masalah keamanan nasional.

Kritik Inpres dan MOU TNI-Polri

Masalah utama Inpres No 2/2013 dan MOU TNI-Polri adalah masalah legalitas yang lemah dan keliru tentang pengaturan perbantuan TNI. Secara legal, pengaturan tentang perbantuan TNI seharusnya diatur dalam bentuk UU, atau paling tidak diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 41 Ayat (1) UU Polri No 2/2002 menyebutkan, dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan TNI yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Adapun Pasal 7 Ayat (2) poin 10 UU TNI menegaskan, tugas TNI dalam kerangka operasi militer selain perang dalam membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU.

Sayangnya, hingga kini pemerintah dan parlemen justru belum membentuk UU tentang perbantuan TNI. Anehnya, pemerintah justru mengatur tentang perbantuan itu melalui inpres dan MOU TNI-Polri. Pengaturan tentang fungsi perbantuan TNI dalam inpres dan MOU tak mengatur secara rigid dan tegas rambu-rambu dan prinsip-prinsip dasar pengaturan perbantuan TNI dalam kehidupan negara yang demokratis. Justru yang terjadi MOU TNI-Polri hanya menjadikan dasar pertimbangan perbantuan TNI pada kemampuan dan permintaan Polri serta kriteria ancaman (Pasal 4 MOU).

Padahal, dalam sistem negara demokrasi, keinginan untuk perbantuan TNI harusnya didasarkan atas penilaian eskalasi ancaman dari otoritas politik dan harus didasarkan atas keputusan politik negara sebagaimana ditegaskan dalam UU TNI sendiri. Pasal 7 Ayat (3) UU TNI menyebutkan, dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang, yang salah satunya adalah membantu kepolisian, harus didasarkan atas kebijakan dan keputusan politik negara. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI).

Inpres dan MOU TNI-Polri akan menjadi cek kosong bagi aktor-aktor keamanan dalam menghadapi gangguan keamanan yang terjadi. Bahayanya adalah dalam MOU TNI-Polri, militer kembali diberikan ruang untuk menghadapi aksi unjuk rasa dan mogok kerja (Pasal 5 point a) meski tetap harus menunggu permintaan dari Polri. Hal ini tentu akan menjadi ancaman serius bagi dinamika gerakan masyarakat sipil, baik itu elemen mahasiswa, buruh, maupun petani, yang melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut hak-haknya sebagaimana pernah dialami pada masa kelam Orde Baru.

Pembentukan inpres dan MOU tentu tidak akan bisa mengatasi konflik yang ada. Justru kehadiran inpres dan MOU akan memperkeruh dinamika konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia. Selama ini pendekatan keamanan yang dilakukan dalam mengatasi beberapa konflik justru berujung pada terjadinya lingkaran kekerasan dan pelanggaran HAM.

Sejumlah konflik di daerah sangat kompleks sebab dan akar persoalannya. Faktor penyebab konflik sangat beragam di masing-masing daerah sehingga penerbitan inpres bukanlah solusi tepat dalam mengatasi konflik. Bahkan, pemerintah acapkali menjadi bagian (faktor) dari masalahnya. Dalam kasus kekerasan berdimensi agama, selama ini masalahnya justru di pemerintah sendiri yang sering kali membuat kebijakan yang tidak adil dan bahkan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Dalam konflik agraria, akar persoalannya adalah karena pemerintah tak menjalankan Tap MPR No IX/2001 tentang reforma agraria sehingga ketimpangan dan ketidakadilan agraria terus berlanjut. Karena itu, adalah lebih tepat jika pemerintah menyelesaikan akar persoalan sejumlah konflik itu (hulu) dan bukan menggunakan cara-cara represi untuk mengatasinya (hilir).

Dengan demikian, menjadi tepat dan bijak jika pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan keamanan nasional yang sudah dibentuk (inpres dan MOU) dan tidak melanjutkan pembahasan RUU Kamnas. Jika hal itu tidak dilakukan, benar adanya bahwa kehadiran produk kebijakan keamanan nasional itu adalah untuk mempermudah kembali masuknya militer dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri dan sarat dengan kepentingan politik ekonomi kekuasaan dan kapital serta sarat dengan kepentingan politik elektoral 2014.

Al Araf 
Direktur Program Imparsial dan
Pengajar Studi Strategis di FISIP Universitas Al Azhar dan Paramadina;
Pegiat pada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan

KOMPAS, 11 Maret 2013

Bagikan :