Pos

Koalisi Minta Pembentukan Komponen Cadangan Ditunda

Pemerintah lebih baik membenahi profesionalisme komponen utama dan menjalankan reformasi militer sebagaimana mandat TAP MPR No.VII Tahun 2000, UU TNI, serta merevisi UU Peradilan Militer.

 

 

HUKUMONLINE.COM-Jelang akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, masyarakat dikejutkan dengan terbitnya beberapa produk legislasi, diantaranya revisi UU KPK dan UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Sejak awal, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keberadaan UU PSDN karena dinilai tidak mengadopsi standar dan prinsip HAM. Kini, Koalisi mengkritik rencana pemerintah membentuk komponen cadangan seperti mandat Pasal 5 ayat (1) huruf c UU PSDN.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai pembentukan komponen cadangan belum urgen atau perlu mengingat banyak masalah utama yang harus dibenahi pemerintah dalam rangka reformasi militer. Merujuk Pasal 7 ayat (2) UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Gufron menjelaskan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung komponen cadangan dan komponen pendukung.

Ketentuan itu menegaskan komponen utama merupakan elemen penting dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer. “Pembangunan dan perbaikan komponen utama harus menjadi prioritas. Kami menolak UU PSDN dan rencana pemerintah membentuk komponen cadangan,” kata Gufron dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Menurut Gufron, saat ini bukan waktu yang tepat untuk membentuk komponen cadangan. Banyak persoalan yang harus dibenahi dalam komponen utama, seperti kesejahteraan prajurit, perumahan, dan profesionalisme. Salah satu upaya yang tepat mendorong profesionalisme komponen utama yakni merevisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

“Pemerintah juga perlu merevisi UU PSDN karena UU itu tidak mengadopsi standar dan prinsip HAM serta membuka peluang sumber pendanaan di luar APBN yang berpotensi menimbulkan pelanggaran,” sebutnya.

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad melanjutkan Kementerian Pertahanan berencana membuka pendaftaran komponen cadangan dan pelatihannya akan digelar Juli 2020. Tapi, Hussein mengingatkan pemerintah harus memiliki skala prioritas dalam membangun sistem pertahanan. “Tidak tepat jika saat ini pemerintah memprioritaskan pembentukan komponen cadangan,” kata Hussein dalam kesempatan yang sama.

Hussein juga mengkritik sikap pemerintah yang tertutup dalam menyusun draft Peraturan Pemerintah (PP) yang akan digunakan untuk menjalankan UU PSDN ini. Sampai saat ini Imparsial belum melihat pihak pemerintah mengundang masyarakat untuk dimintai pendapatnya. “Tidak ada keterlibatan publik dalam membahas draft PP tersebut,” ujarnya.

Peneliti HRWG Jesse Halim menyebut ada masalah dalam aturan hukum pembentukan komponen cadangan sebagaimana diatur UU PSDN. Misalnya, definisi ancaman sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dinilai terlalu luas. Ketentuan itu mengatur ancaman terdiri dari militer, nonmiliter, dan hibrida. Luasnya definisi ancaman itu bisa diartikan komponen cadangan yang telah dibentuk akan disiapkan untuk menghadapi ancaman dalam negeri. Sama seperti dalih pemerintah selama ini untuk menghadapi ancaman komunisme dan terorisme yang menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

“Pembentukan dan penggunaan komponen cadangan harus diorientasikan mendukung komponen utama (TNI) dalam menghadapi ancaman militer dari luar,” ujar Jesse mengingatkan.

Pengacara publik LBH Jakarta Darmawan Subakti menegaskan UU PSDN tidak mengadopsi standar dan prinsip HAM. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur tentang “kesukarelaan” dalam pembentukan komponen cadangan. Harusnya prinsip ini dipandang secara luas, bukan hanya saat pendaftaran, tapi juga ketika mobilisasi. Anggota komponen cadangan harus diberi ruang mengubah pilihan mereka atas dasar kepercayaan (censcientious objection).

Darmawan juga mengkritik ancaman pidana bagi komponen cadangan yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) UU PSDN. Adanya sanksi pidana ini menunjukkan komponen cadangan bukan bersifat sukarela, tapi wajib. “Absennya pasal yang menolak penugasan militer karena bertentangan dengan kepercayaan merupakan pelanggaran Pasal 18 Kovenan Sipil dan Politik,” lanjutnya.

Prinsip kesukarelaan dalam UU PSDN juga bermasalah karena mekanisme pendaftaran sukarela tidak berlaku terhadap unsur sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan (SDB). Pendaftaran sukarela hanya untuk komponen cadangan dari unsur warga negara. Pembentukan komponen cadangan unsur SDA dan SDB melalui penetapan oleh Menteri Pertahanan. Ketika ditetapkan, pemilik atau pengelola SDA/SDB itu wajib menyerahkannya untuk dibina dan dimobilisasi.

“Hal ini membuka peluang penyalahgunaan dengan dalih pembentukan komponen cadangan, penggunaan kewenangan itu digunakan untuk menguasai berbagai SDA/SDB yang dimiliki secara perseorangan baik swasta atau warga negara,” papar Darmawan.

Peneliti ICW Wana Alamsyah menyoroti penerapan hukum militer pada komponen cadangan. Pasal 46 UU PSDN mengatur komponen cadangan selama aktif diberlakukan hukum milter. Sebelum membentuk komponen cadangan dan memberlakukan hukum militer, Wana mengingatkan pemerintah wajib menjalankan mandat TAP MPR No.VII Tahun 2000 yang menyatakan prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

Wana menyebut mekanisme pembiayaan dalam UU PSDN mengabaikan prinsip sentralisasi anggaran. Pasal 75 huruf b dan c UU PSDN menyebutkan pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional melalui APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat disamping dari APBN. “Pasal 25 ayat (1) UU Pertahanan Negara sudah mengatur pertahanan negara dibiayai dari APBN. Ayat (2)-nya menyebutkan pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan TNI serta komponen pertahanan lainnya,” paparnya.

Atas dasar itu, Koalisi mendesak 3 hal. Pertama, Presiden Joko Widodo harus menunda rencana pembentukan komponen cadangan. Kedua, DPR perlu segera melakukan legislative review terhadap UU PSDN sebelum dilaksanakan. Ketiga, Presiden perlu memprioritaskan penguatan komponen utama (TNI) dalam membangun pertahanan negara. Langkah yang bisa ditempuh antara lain meningkatkan kesejahteraan prajurit, penguatan profesionalisme, modernisasi alutsista, dan payung hukumnya.

Seperti dilansir sejumlah media, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan membentuk Komponen Cadangan (Komcad) untuk memperkuat komponen utama TNI ketika negara dalam keadaan bahaya atau darurat. Masyarakat dengan kriteria tertentu dapat mendaftarkan diri secara sukarela untuk menjadi bagian dari Komcad dan akan diberikan pelatihan dasar militer.

“Komcad itu bukan wajib militer, Komcad adalah untuk memperkuat komponen utama TNI. Dia bukan wamil, pendaftaran Komcad dibuka secara sukarela untuk usia 18-35 tahun,” ujar Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan, Bondan Tiara Sofyan usai diskusi di Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

Bondan menjelaskan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), di dalam sistem pertahanan Indonesia terdapat komcad. Menurut dia, aturan tersebut membuat pembentukan Komcad secara legal memiliki dasar hukum kuat dan akan dioperasionalkan.

“Untuk itu perlu peraturan pemerintah (PP). PP-nya masih dalam proses. Sudah selesai harmonisasi, sekarang masih dalam proses pembahasan akhir di Setneg. Begitu PP-nya selesai kita segera sosialisasi,” katanya.

 

Kamis, 12 March 2020

Ady Thea DA
Bagikan :

Imparsial Khawatir Komcad Ciptakan Milisi Sipil Baru

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) Imparsial mengingatkan pemerintah bahwa pelaksanaan pelatihan militer bagi masyarakat sipil dalam program Komponen Cadangan (Komcad) bisa memicu masalah baru, salah satunya potensi konflik horizontal antarwarga.

“Karana esensinya apa yang dilakukan oleh Kemhan dalam dalih pembentukan Komcad, yang tentu saja ketika misalnya mereka yang mengikuti pelatihan itu dan kembali ke masyarakat, apalagi dengan aturan yang tidak jelas, mereka akan memunculkan milisi-milisi baru,” kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri  di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (11/3).

Program Komcad diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Komcad rencananya akan membuka pendaftaran bagi masyarakat sipil untuk dilatih kemiliteran pada Juli 2020 mendatang.

Menurut Ghufron milisi sipil baru yang berpotensi terbentuk itu justru akan memperkuat praktik vigilante oleh masyarakat sipil.

Vigilante adalah sikap menegakkan hukum dengan cara sendiri. Ghufron mengingatkan bahwa vigilante akan menambah masalah di tengah intoleransi dan kekerasan yang masih terjadi.

Atas dasar itu Imparsial mendesak pemerintah menunda pembentukan Komcad. Alasan lain, menurut Imparsial, pembentukan Komcad belum termasuk agenda prioritas.

“Jika pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat sektor pertahanan agar semakin profesional, kuat dan modern, maka pembangunan komponen utama yakni TNI, semestinya menjadi agenda prioritas,” kata peneliti Imparsial Hussein Ahmad.
Hussein menilai TNI sebagai Komponen Utama saat ini lebih membutuhkan penataan dan pembenahan. Ia misalnya, menyebut soal peningkatan kesejahteraan prajurit, modernisasi alutsista, hingga penguatan profesionalisme.

Lebih lanjut, Hussein menyatakan pemerintah terkesan menutup-nutupi program pelatihan militer Komcad. Ini berdasarkan proses pengesahan UU yang menurutnya relatif cepat.

Hussein berkata sejak naskah awalnya diserahkan Presiden Joko Widodo kepada DPR, 17 Juli 2019, hanya butuh waktu kurang dari tiga bulan hingga disahkan pada September.

“Dari semua rangkaian ini kita dapat melihat bahwa, ada seolah-olah pemerintah ingin menutupi proses pembentukan pengaturan terkait Komcad,” kata dia.

Menurut Hussein pembahasan UU PSDN terkait Komcad juga tidak melibatkan publik dalam penyusunan program wajib militer tersebut.

Hussein menyatakan pelibatan publik penting karena Komcad, dalam pelaksanaannya, melibatkan masyarakat.

“Bagaimana uangnya? Sumbernya dari mana? Bagaimana kemudian proses pelatihannya? Bagaimana nanti ada proses potensi pelanggaran HAM-nya apabila Komcad sudah dibentuk,” katanya.

“Kemudian ini kan melibatkan senjata. Namanya pelatihan militer. Bayangkan, sipil yang akan dilatih secara militer, tetapi kelompok masyarakat sipil tidak pernah dilibatkan. Ada orang tiba-tiba nanti latihan senjata nembak dar der dor,” katanya lagi.

Keberadaan Komcad tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Komcad diatur dalam UU PSDN. Dalam beleid tersebut, Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

Dalam Pasal 28 UU PSDN disebut bahwa Komcad terdiri atas warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional.

Pembahasan Tertutup

Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra menyoroti klasifikasi ancaman yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU PSDN. Dalam beleid tersebut tertulis tiga klasifikasi ancaman yakni ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida.

Pada Pasal 4 Ayat (3) disebutkan bahwa ancaman sebagai mana dimaksud pada Ayat (2) dapat berwujud antara lain agresi, terorisme, komunisme, separatisme, hingga ancaman yang membahayakan kedaulatan negara.

Menurut Ardi, tiga klasifikasi ancaman itu tidak dijelaskan secara rinci dan tidak memiliki tolok ukur sehingga bisa melahirkan banyak pengertian. Dia mencontohkan soal ancaman hibrida dan ancaman yang membahayakan kedaulatan negara.

“Nah ini kan, multitafsir. Kemudian siapa saja yang dianggap mengganggu kedaulatan negara dengan tafsiran yang enggak jelas itu,” kata Ardi.

Klasifikasi ancaman yang tidak jelas, dikhawatirkan Ardi dapat dijadikan dalih untuk melahirkan persekusi di tengah masyarakat. (thr/wis)

 

Kamis, 12/03/2020 01:03 WIB

Bagikan :

“Presiden Harus Menunda Pembentukan Komponen Cadangan oleh Kementerian Pertahanan”

Siaran Pers, 11 Maret 2020

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan menyatakan akan membuka pendaftaran Komponen Cadangan. Rencananya, pelatihan akan dilaksanakan pada Juli 2020 dimana masyarakat yang telah mendaftar akan dilatih secara militer selama tiga bulan di sejumlah Rindam.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana Kementerian Pertahanan membentuk Komponen Cadangan bukan hanya langkah yang terburu-buru, tapi juga belum urgen untuk dilakukan saat ini. Apalagi, landasan hukum yang mengatur tentang pembentukan Komponen Cadangan (UU 23/2019) memiliki sejumlah permasalahan serius bagi tata kelola negara demokrasi dan hak asasi manusia. Jika langkah Kementerian Pertahanan dipaksakan, alih-alih akan memperkuat sektor pertahanan negara, sebaliknya justru akan menciptakan masalah-masalah baru.

Pembentukan Komponen Cadangan sejatinya belum termasuk agenda prioritas dan bahkan menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam menentukan prioritas agenda reformasi sektor keamanan. Jika pemerintah memiliki tujuan untuk memperkuat sektor pertahanan agar semakin profesional, kuat dan modern, maka pembangunan komponen utama yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) semestinya menjadi agenda prioritas dan perlu dikedepankan oleh pemerintah. TNI sebagai sebagai komponen utama masih membutuhkan banyak pembenahan dan penataan, seperti peningkatan kesejahteraan prajurit, penguatan profesionalisme, modernisasi Alutsista, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, agenda pembentukan Komponen Cadangan baru bisa diwujudkan apabila tata ulang dan penguatan terkait  sistem dan komponen utama pertahanan telah dilakukan.

Koalisi juga menilai aturan hukum pembentukan Komponen Cadangan yang disahkan DPR pada akhir 2019 juga mengandung substansi yang problematik, antara lain:

Pertama, definisi ancaman terlalu luas. Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa ancaman yang dimaksud terdiri atas ancaman militer, ancaman non-militer dan hibrida. Luasnya ruang lingkup ancaman menimbulkan permasalahan tersendiri. Komponen Cadangan yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme dan terorisme yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Padahal pembentukan dan penggunaan Komponen Cadangan seharusnya diorientasikan untuk mendukung komponen utama yakni TNI dalam upaya menghadapi ancaman militer dari luar.

Kedua, konsep bela negara yang diatur dalam UU PSDN tidak hanya sempit tapi juga militeristik. UU PSDN secara eksplisit menyatakan wajib militer menjadi salah satu bentuk bela negara dan komponen cadangan yang dibentuk dipersiapkan untuk tujuan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 Ayat (2) yang menyebutkan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib menjadi satu dari empat bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Pendekatan ini cenderung militeristik sehingga tidak bisa dihindari akan mengarah pada upaya militerisasi sipil yang dikemas melalui program bela negara.

Penting untuk dicatat konsep bela negara perlu ditafsirkan secara luas, tidak terbatas pada domain pertahanan negara yang berdimensi militeristik. Bela negara esensinya adalah upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan negara sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, seperti menciptakan kesejahteraan, keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, setiap warga negara yang bekerja melalui profesinya masing-masing secara esensial bisa dimaknai sebagai bagian dari bela negara.

Ketiga, UU PSDN tidak mengadopsi prinsip dan norma hak asasi manusia secara penuh. Hal ini dapat dilihat pada penerapan prinsip kesukarelaan yang setengah-setengah dalam pembentukan Komponen Cadangan. Penting untuk dipahami, prinsip kesukarelaan haruslah dipandang secara luas, tidak hanya pada saat pendaftaran tapi juga dalam mobilisasi. Prinsip kesukarelaan harus memberikan ruang bagi warga negara yang sudah mendaftar secara sukarela menjadi Komponen Cadangan untuk mengubah opsi mereka atas dasar kepercayaannya (conscientious objection) termasuk pada saat mobilisasi.

Adanya ancaman sanksi pidana terhadap anggota komponen cadangan yang menolak panggilan mobilisasi meski hal itu dilakukan berdasarkan atas kepercayaan dan keyakinannya (Pasal 77 ayat (1)), menunjukkan bahwa Komponen Cadangan ini sifatnya wajib. Tidak adanya pasal yang mengatur pengecualian bagi mereka yang menolak penugasan militer karena hal tersebut bertentangan dengan kepercayaannya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang melindungi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini telah ditekankan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum No. 22 dan pendapat-pendapat lainnya yang dibuat untuk menanggapi prosedur petisi maupun laporan penerapan Kovenan yang diserahkan oleh negara pihak. Sebagai negara pihak Kovenan tersebut, Indonesia wajib untuk memastikan adanya pasal yang mengatur pengecualian tersebut.

Penerapan prinsip kesukarelaan yang setengah-setengah juga dapat dilihat pada pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB). Jika pengaturan Komponen Cadangan dari unsur warga negara dibuka mekanisme pendaftaran secara sukarela, tapi hal yang sama tidak diberlakukan terhadap unsur SDA dan SDB yang dimiliki atau dikelola oleh warga negara atau sektor swasta.

Pembentukan dan penggunaan Komponen Cadangan dari unsur SDA dan SDB berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru. SDA dan SDB yang telah ditetapkan sebagai Komponen Cadangan oleh Menteri Pertahanan, maka pemilik atau pengelolanya wajib ‘menyerahkan’ untuk dibina dan dimobilisasi. Hal ini membuka peluang penyalahgunaan dimana dengan dalih pembentukan Komponen Cadangan kewenangan tersebut dapat digunakan untuk menguasai berbagai sumber daya alam yang dimiliki secara perseorangan, baik sektor swasta maupun warga negara.

Keempat, penerapan hukum militer kepada Komponen Cadangan. Pasal 46 menyebutkan bahwa bagi Komponen Cadangan selama masa aktif diberlakukan hukum militer. Di saat reformasi militer tersendat karena belum dituntaskannya kasus pelanggaran HAM masa lalu, serta ketidaktundukan militer terhadap peradilan umum, UU PSDN justru mengatur bahwa dalam wajib militer komponen cadangan tunduk terhadap hukum militer. Padahal beberapa aturan perundang-undangan telah mengatur. Pasal 3 ayat (4) dari TAP MPR VII/2000 menyatakan ”Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.” Sementara itu pasal 65 ayat (2) UU No. 34/2004 berbunyi “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.    

            Kelima, mekanisme pembiayaan dalam UU PSDN mengabaikan prinsip sentralisasi anggaran. Dalam UU PSDN Pasal 75 huruf b dan c menyebutkan bahwa pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), telah menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan “Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Sementara ayat (2) menyebutkan “Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya”.

Bidang pertahanan negara merupakan salah satu bidang pemerintahan pusat yang kewenangan pengelolaannya tetap berada di tangan pemerintah pusat sebagaimana yang ditegaskan dalam konstitusi (UUD 1945), UU Pertahanan Negara (Pasal 13 ayat 1), UU TNI dan UU Pemerintahan Daerah. Keterpusatan penyelenggaraan sektor pertahanan negara sejalan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa bidang pertahanan merupakan urusan pemerintahan pusat secara absolut. Terlebih lagi, pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor keamanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran namun juga kontrol terhadap TNI. Akomodasi pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya jelas berpotensi menimbulkan masalah serius karena kontribusi bantuan anggaran tersebut sulit untuk dikontrol. Selain itu, hal tersebut akan juga memperumit proses pertanggungjawaban sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Keenam, tidak mengatur mekanisme komplain warga negara. UU PSDN tidak mengatur memuat mekanisme komplain warga negara bila terjadi penggunaan komponen pendukung dan cadangan untuk tujuan yang tidak tepat, dan mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi kasus kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Komponen Cadangan. Misalnya, apakah bisa seorang warga negara yang menjadi komponen cadangan menolak perintah yang bertentangan dengan HAM? Atau, apakah ada saluran yang memungkinkan warga negara yang tengah menjadi Komponen Cadangan untuk mengajukan protes ketika terjadi penyalahgunaan Komponen Cadangan? Pembentukan mekanisme komplain warga negara merupakan bagian dari mekanisme kontrol warga negara untuk mendorong akuntabilitas negara dan institusi-institusi di dalamnya, termasuk terhadap aktor dalam penyelenggaraan sektor pertahanan.

Berdasarkan catatan di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar:

  1. Presiden harus menunda rencana Kementerian Pertahanan untuk membentuk Komponen Cadangan. Selain belum urgen untuk dilakukan saat ini, aturan hukumnya (UU PSDN) juga memiliki banyak pasal yang problematik;
  2. DPR segera melakukan legislative review terhadap UU PSDN sebelum diimplementasikan;
  3. Presiden perlu memprioritaskan penguatan Komponen Utama yakni TNI dalam pembangunan pertahanan negara, seperti peningkatan kesejahteraan prajurit, penguatan profesionalisme, modernsiasi Alutsista, serta payung hukum yang menopangnya.

 

Jakarta, 11 Maret 2020

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

IMPARSIAL, KontraS, ELSAM, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi dan Keamanan Indonesia, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Indonesia Corruption Watch, PBHI.

Narahubung:

Hussein Ahmad, IMPARSIAL (0812-5966-8926)

Ikhsan Yosarie, SETARA Institute (0822-8638-9295)

Wana Alamsyah, Indonesia Corruption Watch (0878-7861-1344)

Jesse A. Halim, HRWG(0819-3217-1618)

Darmawan Subakti, LBH Jakarta (0857-8358-9184)

Bagikan :