Pos

Penegakan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan Belum Menjadi Prioritas Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

konpres-19-oktober-2016-2

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/X/2016

Pada 21 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia dua tahun. Masyarakat memiliki dan menaruh harapan yang besar kepada pemerintahannya untuk mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia, kehidupan demokrasi, dan reformasi sektor keamanan.

Meski demikian, IMPARSIAL menilai bahwa perbaikan kondisi HAM dan reformasi sektor keamanan selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa program telah dimulai dan dilaksanakan, namun tidak sedikit juga pekerjaan rumah yang ditinggalkan. Sejumlah agenda penting bidang HAM dan reformasi keamanan justru masih terbengkalai dan belum dijalankan.

Meski beberapa agenda HAM dan reformasi sektor keamanan telah tertuang dalam Nawacita dan didengungkan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye lalu, namun implementasi agenda-agenda itu, yang merupakan bagian penting dari demokratisasi, berjalan tanpa progres dan justru cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi seiring praktik hukuman mati terus diberlakukan. Sejak Jokowi awal memimpin pada Oktober 2014 hingga saat ini (Oktober 2016), tercatat paling tidak terdapat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana telah dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati ini menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK terhadap HAM untuk memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

Terdapat lima argumen yang mendasari mengapa praktik hukuman mati—yang sejatinya merupakan warisan kolonial—harus segera dihapus di Indonesia. Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 Hasil Amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa penerapan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru. Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. Keempat, unfair trial atau peradilan yang sesat seringkali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa hukuman mati. Kelima, berlanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan standing moral pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa pemerintahan Jokowi juga belum ada kemajuan yang signifikan. Ini terlihat dari maraknya aksi intoleransi yang masih dibiarkan oleh negara dan pelanggaran terhadap hak kelompok-kelompok minoritas. Pemidanaan terhadap minoritas dengan dalih melakukan penodaan agama, perusakan dan pelarangan tempat ibadah masih terjadi di sejumlah daerah. Diskriminasi atas dasar identitas keagamaan juga masih banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada Jemaat Ahmadiyah.

Inisiatif pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan selama dua tahun ini lemah. Penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mengalami stagnasi, sementara regulasi dan kebijakan lain yang mengancam dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan, seperti UU PNPS/1965, Perber Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM di lapangan kerapkali menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Pembela HAM berperan sangat penting, tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global akan tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peranan penting dalam mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma HAM, khususnya mengadvokasi korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), reformasi TNI yang dimulai sejak awal 1998 telah mengalami stragnasi. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tatanan negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah. Beberapa agenda reformasi yang masih belum terlaksana hingga sekarang yaitu restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), reformasi sistem peradilan militer, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista, serta belum terpenuhinya kesejahteraan prajurit TNI. Lebih dari itu, beberapa masalah dalam ranah itu juga bermunculan dan perlu secepatnya diselesaikan, seperti konflik antar anggota TNI-Polri, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi, serta kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. Kasus pembunuhan terhadap Munir menginjak 12 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Hingga kini, pembunuhan itu masih menyisakan pertanyaan. Sejumlah kejanggalan belum terungkap dan otak di balik pembunuhan itu masih bekeliaran bebas.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa reformasi. Terus berlarut dan tidak kunjung tuntasnya kasus pembunuhan Munir hingga 12 tahun masih memperlihatkan rendahnya komitment pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Karena itu, upaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauhmana komitmen pemerintah Jokowi dalam penegakan HAM, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang melindungi HAM.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan ke publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen Negara.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi yang pada masa Pilres 2014 dalam visi dan misinya secara jelas dan tegas mengusung “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu” dalam Nawacita ke-4 nya itu, hingga kini dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK upaya penyelesaian berbagai kasus tersebut tidak kunjung menemui kemajuan. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini tercatat menyisakan persoalan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi antara lain: kasus tragedi tahun 1965, kasus Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II, dan kasus Trisakti. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan dalih berkas tersebut belum lengkap. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan TNI/Polri terhadap masyarakat. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI/Polri terhadap masyarakat masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan (TNI/Polri) sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI/POlri itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, backing premanisme, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Upaya penyelesaian konflik Papua, Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan sinyal itikad baik dalam penyelesaian masalah Papua. Jokowi mendukung keterbukaan informasi dengan membuka akses bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di wilayah Papua, meskipun dalam praktiknya masih ada lembaga clearing house yang hanya berganti nama menghambat akses jurnalis asing. Presiden Jokowi mencoba menyelesaikan permasalahan Papua dengan mengedepankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Namun terbentuknya Kodam XVIII/Kasuari menunjukkan pendekatan keamanan juga masih digunakan dan bahkan semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan di Papua. Akibat penggunaan pendekatan keamanan tersebut masih terjadi insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Papua antara lain kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015, kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015, Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015, dan kasus penembakan hingga mati di Kabupaten Kepulauan Yapen yang membunuh dua orang pada 1 Desember 2015. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi tampaknya belum memiliki desain besar dan komprehensif dalam upaya menyelesaikan masalah Papua.

Atas dasar itu, IMPARSIAL mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar:

  1. Praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional. Salah satu solusinya yaitu melalui revisi KUHP Indonesia yang saat ini sedang berlangsung di DPR, dengan langkah terdekat yaitu mendorong pemberlakuan moratorium (penghentian) terhadap eksekusi mati;
  2. Terciptanya harmonisasi antara produk legislasi dan kebijakan yang satu dengan yang lain dalam pengaturan tentang kehidupan antarumat beragama dan berkeyakinan di Indonesia;
  3. Adanya sebuah UU yang kuat dan secara eksplisit menjamin kerja-kerja pada pembela HAM  dan hak-haknya. Upaya ini bisa diwujudkan melalui agenda revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;
  4. Pemerintah mengoreksi dinamika legislasi dan praktik dalam tata kelola keamanan yang menempatkan militerisme di luar koridornya dan dengan demikian tidak sejalan dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis (reformasi Peradilan Militer, restrukturisasi Koter, dsb);
  5. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dengan pengungkapan terhadap kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998 (tercatat 13 aktivis) sebagai starting point bagi pengungkapan kasus-kasus HAM lainnya;
  6. Mengedepankan dialog sebagai upaya penyelesaian konflik Papua secara damai.

 

Jakarta, 19 Oktober 2016

 

Al Araf

Direktur

Bagikan :

Imparsial : “Agenda Reformasi TNI Mengalami Stagnasi”

koalisi-masyarakat-sipilBeritaasatu.com, Jakarta – Jelang HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 71, yang diperingati setiap 5 Oktober tiap tahunnya, disikapi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi dengan sejumlah catatan- catatan terkait pelaksanaan agenda reformasi TNI.  Secara umum Koalisi Masyarakat Sipil menilai terjadi Stagnasi dalam Reformasi TNI.

“terjadi Stagnasi dalam reformasi TNI, terlihat dari belum dijalankan sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal 1998.  Keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil, mengancam demokrasi dan pemajuan HAM di Indonesia” ujar Al Araf , Direktur Imparsial dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta , Selasa (4/10)

Catatan-catatan terkait reformasi TNI, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera didorong dan dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK saat ini, tambahnya

“Restrukturisasi Komando Teritorial (KOTER), salah satu agenda reformasi yang diusung gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal 1998. Agenda ini disuarakan satu paket dengan penghapusan fungsi social-politik ABRI (dwi fungsi ABRI), namun pada perjalanannya hingga kini tak kunjung direstrukturisasi bahkan dipertahankan”, dijelaskannya

Eksitensi KOTER terlihat dari pembentukan KODAM baru di papua Barat, yang tentunya akan di ikuti dengan pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim). Korter juga menjadi intrumen Kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Suharto pada Orde Baru.

Hal lain yang juga menjadi catatan Koalisi masyarakat Sipil adalah pengadaan Alutsista. Pengembangan alutsista sebagai bagian dari modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Upaya moderenisasi harus dijalankan secara transparasi dan akuntabel.

“selama ini, pengadaan alutsista sarat dengan dugaan terjadinya Mark-UP dan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (Broker). Dimasa depan hendaknya pengadaan alutsista tidak melibatkan lagi pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan melalui mekanisme government to government ” pungkas Al.

Ditambahkan olehnya, Ketiadaan peran dan wewenang lembaga seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista, membuat proses pengadaan rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Padahal , belanja Alutsista Indonesia menggunakan dana besar.

 

Bagikan :

HUT TNI ke-71: Reformasi TNI Mengalami Stagnasi

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Pada 05 Oktober 2016, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-71. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan tentunya terlebih dahulu ingin menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada prajurit TNI atas perannya selama ini, dengan harapan TNI ke depan menjadi aktor pertahanan yang semakin profesional, dan mampu menjalankan fungsi serta perannya secara akuntabel, menghormati tatanan negara demokrasi dan hak asasi manusia.

Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil tetap memiliki sejumlah catatan-catatan khususnya terhadap jalannya reformasi TNI. Secara umum, koalisi menilai saat ini terjadi stagnasi dalam reformasi TNI. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tananan Negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah.

Berikut ini adalah (7) catatan Koalisi Masyarakat Sipil terkait agenda reformasi TNI yang menjadi pekerjaan rumah yang harus didorong dan dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK yang berkuasa saat ini, antara lain:

Pertama, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter). Restrukturisasi Koter adalah salah satu agenda reformasi TNI yang diusung oleh gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal reformasi 1998. Agenda ini disuarakan dalam satu paket dengan agenda penghapusan peran sosial-politik ABRI—sekarang TNI—yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI. Dalam perjalanannya, meski peran politik ABRI/TNI telah dihapus, namun struktur Koter hingga kini tak kunjung juga direstrukturisasi dan masih dipertahankan. Bahkan, eksistensi Koter semakin mekar sejalan dengan pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru di Indonesia. Pemekaran terbaru terlihat dari pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua Barat yang tentunya akan diikuti oleh pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim).

Eksistensi Koter pada masa Orde Baru sangat terkait dengan dwifungsi ABRI. Koter yang dibentuk menyerupai hirarki dan struktur pemerintahan sipil, mulia dari pusat hingga daerah sampai di tingkat kecamatan, menjadi instrumen bagi ABRI menjalankan peran sosial-politiknya. Koter juga menjadi instrumen kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Soeharto.

Karakter dan watak penggunaan Koter juga tidak berubah pasca perubahan politik dari otoritarianisme ke demokrasi sejak tahun 1998. Koter kadangkala digunakan sebagai instrumen politik terutama di masa elektoral dan juga alat represi terhadap masyarakat. Sejumlah dugaan kasus penyimpangan Koter antara lain mobilisiasi aparat Babinsa di daerah mendatangi warga dan menggalang dukungan untuk Capres tertentu pada Pilpres 2014, penggunaan aparat TNI untuk pemenanganan salah satu kandidat Pilkada Riau pada Desember 2015, pembubaran kegiatan diskusi dan pemutaran film serta penangkapan sewenang-wenang dengan dalih tuduhan penyebaran faham marxisme-leninisme. Pada 2013, Kodam Siliwangi menggelar “operasi sajadah” dan mengintimidasi minoritas Ahmadiyah untuk mengubah keyakinannya. Pembubaran dan penertiban kegiatan perpustakaan jalanan di Bandung pada 2016 oleh Kodam Siliwangi.

Lebih lanjut, ketika doktrin dwifungsi ABRI yang menjadi pijakan dasar militer berpolitik sudah dihapus pada awal reformasi 1998, struktur Koter seharusnya juga perlu direstrukturisasi. Restrukturisasi ini sejatinya juga telah diamantkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mensyaratkan kepada otoritas politik untuk melakukan restrukturisasi Koter. Mengacu pada penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU TNI ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis. Penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.

 Restrukturisasi Koter juga bertujuan agar gelar kekuatan TNI (Postur TNI) dapat mendukung peran TNI sebagai alat pertahanan negara. Sebagai konsekuensi dari restrukturisasi Koter dan mempertimbangkan lingkungan strategis serta dinamika ancaman terkini adalah perlu segera dipikirkan dan dibentuk model Postur TNI yang menekankan pembangunan kesatuan gelar kekuatan trimatra secara terpadu dan lebih terintegrasi.

Kedua, reformasi sistem peradilan militer. Agenda reformasi TNI lain yang hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan, agenda ini merupakan salah satu jantung dari reformasi TNI. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, maka selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai. Dengan UU ini, TNI memiliki rezim hukum sendiri dimana anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya, peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Kalaupun ada hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, sanksinya kadang kala tidak maksimal.

Reformasi peradilan militer sesungguhnya adalah mandat dari UU No 34/2004 tentang TNI. Pasal 65 Ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Selain itu, upaya mewujudkan reformasi peradilan militer merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan parlemen. Upaya mengubah peradilan militer adalah suatu langkah konstitusional untuk menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum secara konsisten {Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 28 Huruf d Ayat (1) UUD 1945}. Konsekuensi dari penerapan asas hukum tersebut adalah bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum perlu diadili dalam peradilan yang sama dengan warga negara lain yang melakukan tindak pidana umum, yakni melalui mekanisme peradilan umum.

Ketiga, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam Demokrasi. Dinamika legislasi keamanan menunjukkan perkembangan negatif dengan munculnya sejumlah regulasi yang memberi ruang pelibatan militer dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil secara luas sehingga mengancam kehidupan Demokrasi dan HAM. Ini dapat dilihat dengan munculnya RUU rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019, serta berbagai MoU antara TNI dan instansi pemerintah baik kementerian maupun perusahaan milik Negara.

RUU Rahasia Negara dan RUU Kamnas adalah dua rancangan legislasi yang mendapat penolakan secara luas dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai mengancam kehidupan Demokrasi dan pemajuan HAM. Padahal secara urgensi kedua RUU itu tidak dibutuhkan.

Secara urgensi, RUU Rahasia negara tidak dibutuhkan karena pengaturan tentang rahasia negara secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan. Secara substantif, ruang lingkup yang diatur dalam RUU Rahasia negara sangat luas dan bersifat karet  sehingga berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi khususnya kebebasan pers, menghambat pemberantasan korupsi dan menghambat penegakkan HAM. Sedangkan RUU Kamnas, secara urgensi juga tidak dibutuhkan karena tata kelola sektor pertahanan  keamanan dan sistem pertahanan keamanan telah diatur dalam Konstitusi, Ketetapan MPR dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan, semisal UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, UU Intelijen, dan undang-undang lainnya.

Dalam kerangka meningkatkan kerjasama aktor pertahanan keamanan khususnya kerjasama antara TNI-Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) maupun dalam menghadapi situasi mendesak (contigency) seharusnya pemerintah membentuk aturan tentang tugas perbantuan TNI (RUU Perbantuan TNI) dan merevisi UU Darurat no 23/1959 dan bukannya mengajukan RUU Kamnas dalam Prolegnas dan memaksakan pembahasannya di parlemen.

Berbagai MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan instansi yang belakangan ini marak dibentuk juga adalah langkah keliru dan bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hingga saat ini setidaknya terdapat 30 MoU antara TNI dan kementerian dan instansi lain telah dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI (operasi militer selain perang). Berbagai MoU itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan operasi militer selain perang, TNI hanya bisa melakukannya tugasnya jika ada keputusan politik negara dalam hal ini keputusan Presiden.

Dinamika legislasi dan merebaknya berbagai MoU itu mengarah pada menguatnya kembali militerisme. Hal ini sedikit demi sedikit dan tahap demi tahap berpotensi menempatkan tata kelola keamanan seperti pada masa orde baru, yang membuka ruang bagi hadirnya peran militer secara luas dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Dinamika ini tidak sejalan dan tidak senafas dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratik.

Keempat, konflik antar anggota TNI-Polri. Salah satu pekerjaan rumah lain dalam konteks reformasi TNI adalah mencegah tidak terulangnya kembali konflik antar anggota TNI dan Polri. Hingga tahun 2014, tercatat sedikitnya 38 kasus bentrokan yang melibatkan anggota TNI dan Polri di sejumlah daerah. Dalam sejumlah kasus, bentrokan itu tidak hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan pada fasilitas publik, tapi juga warga sipil jadi korban.

Ada sejumlah faktor yang saling terkait yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya bentrokan antara anggota TNI-Polri di sejumlah daerah, antara lain: semangat esprit de corps (jiwa korsa) yang keliru, budaya penghormatan terhadap hukum yang rendah, arogansi, faktor kesejahteraan yang rendah, disiplin dan kendali komandan yang lemah, sanksi hukum yang tidak maksimal terhadap anggota yang melanggar hukum, minimnya komunikasi antar anggota TNI-Polri, dan terakhir adanya dugaan keterlibatan anggota di dalam bisnis ilegal.

Untuk mencegah terulangnya kembali konflik TNI-Polri, langkah-langkah perbaikan yang terintegrasi perlu dilakukan oleh pemerintah, antara lain: memperbaiki tingkat kesejehteraan anggota TNI-Polri, memperbaiki proses perekrutan dan pendidikan, memperkuat kendali pasukan dan kontrol senjata oleh para komandan, meluruskan kembali pemahaman esprit de corps (jiwa korsa) yang sering difahami secara keliru, menindak anggota anggota yang terlibat dalam praktik bisnis ilegal, membangun komunikasi antar anggota yang konstruktif.

Selain itu, langkah penting lain yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi kritis (restrukturisasi) terhadap keberadaan struktur komando teritorial, penataan ulang fasilitas dan markas-markas militer, dan reformasi peradilan militer untuk membangun akuntabilitas hukum.

Kelima, membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista. Pengembangan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya modernisasi ini tentunya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya selama ini, pengadaan Alutsista bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up dalam pengadaan Alutsista.

Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa alutsista yang dibeli oleh pemerintah Indonesia berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, pengadaan melalui pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan. Padahal, jelas terdapat kecenderungan bahwa pengadaan alutsista bekas selalu memiliki potensi bermasalah yang lebih besar. Tidak hanya membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, pengadaan Alutsista kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (broker). Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan mark-up dalam pengadaan alutsista. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengadaan alutsista di masa depan hendaknya tidak melibatkan pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan dalam mekanisme government to government.

Transparansi Internasional merilis survei bertajukGovernment Defence Anti-Corruption Index 2015 yang menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan. Pada survei itu dinyatakan bahwa risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi (Indonesia mendapatkan nilai D). Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista membuat proses pengadaannya rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Alhasil transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista menjadi bermasalah. Padahal, belanja alutsista di Indonesia menggunakan dana yang besar.

Dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. Salah satu upaya untuk mendo­rong peran KPK itu, langkah awal yang harus didorong oleh pemerintah dan parlemen adalah mereformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997. Meski tanpa menunggu revisi UU tersebut, KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis.

Keenam, kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi TNI sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas pokok menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Ini bukan pekerjaan mudah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, TNI membutuhkan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional.

Dengan beban tugas yang berat dan suci itu, wajar apabila profesionalisme TNI ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selama ini penguatan sumber daya manusia terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI masih minim. Terbatasnya rumah dinas anggota TNI adalah satu contoh dari permasalahan  kesejahteraan prajurit.

Dalam beberapa kasus, masalah kesejahteraan anggota TNI telah membuat mereka mencari sumber pendapatan lain di luar gaji mereka. Meski penguatan alutsista merupakan suatu kebutuhan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi  negara, sebagaimana  ditegaskan dalam Pasal 49 juncto Pasal 50 UU No 34/2004.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak :

  1. Pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU no 31/1997.
  2. Pemerintah dan DPR mengevaluasi semua MoU TNI karena tidak sejalan dengan UU TNI.
  3. Pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang tentang tugas perbantuan sebagai dasar hukum pelibatan militer dalam OMSP.
  4. Pemerintah dan DPR perlu meningkatkan kesejahteraan prajurit.
  5. Pemerintah dan DPR perlu melakukan modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel.
  6. Menyelesaikan semua kasus-kasus kekerasan melalui mekanisme peradilan yang bersih dan adil (fair trial)
  7. Mendesak pengawasan yang efektif kepada TNI oleh DPR dan lembaga-lembaga lainnya demi peningkatan akuntabilitas TNI.
  8. Melakukan restrukturisasi Koter sebagai bagian dari mandate undang-undang TNI terkait dengan postur TNI dan gelar kekuatan TNI.

 

Jakarta, 04 Oktober 2016.

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, LBH Pers, Elsam, YLBHI, ICW, Lespersi, HRWG, Kontras, IDSPS, CLDS, LBH Jakarta, Setara Institute, INFID)

Bagikan :

Mutasi TNI Perlu Memperhatikan Aspek Profesionalitas dan Penghormatan HAM

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil

Proses mutasi di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) marak dilakukan belakangan ini. Proses mutasi tersebut menempatkan perwira-perwira tinggi TNI pada jabatan strategis di dalam tubuh institusi militer dan lembaga pemerintah lainnya. Namun demikian, proses mutasi tersebut memberikan catatan-catatan tersendiri terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses mutasi TNI sepatutnya mempertimbangkan aspek profesionalitas, kompetensi, dan penghormatan atas tata nilai hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks itu, prinsip profesionalitas di dalam tubuh TNI tentunya perlu untuk menjadikan tata nilai HAM sebagai prinsip dasar proses mutasi TNI.

Meski pimpinan TNI memiliki otoritas untuk melakukan proses promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI, namun mereka sudah semestinya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI untuk menduduki jabatan-jabatan strategis sebaiknya tidak diberikan kepada para perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki persoalan terkait dengan pelanggaran HAM.

Kami memandang proses mutasi beberapa perwira tinggi TNI kali ini tidak menjadikan tata nilai HAM sebagai dasar pertimbangannya. Hal ini terlihat dari pengangkatan beberapa perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki permasalahan terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua (khususnya terkait dengan pembunuhan Theys Hiyo Eluay) maupun peristiwa kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998.

Pengangkatan para perwira tinggi TNI yang diduga kuat melanggar HAM tersebut semakin memperpanjang lingkaran impunitas yang terjadi di Indonesia. Di tengah proses penyelesaian kasus penghilangan orang yang belum selesai serta pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay yang tidak menghasilkan keadilan di dalam pengungkapannya, tentunya proses mutasi tersebut mencederai penghormatan HAM di negeri ini.

Koalisi mendesak Presiden untuk mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan proses mutasi tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan agenda penghormatan HAM sebagaimana ditegaskan dalam Nawacita Presiden Jokowi. Selaku otoritas politik, Presiden perlu meluruskan jalan penegakan HAM di Indonesia, dan salah satunya bisa dilakukan dengan cara menghimbau kepada pimpinan tinggi TNI untuk melakukan proses mutasi dengan memperhatikan aspek profesionalitas dan tata nilai HAM. Lebih dari itu, Presiden perlu mengambil langkah-langkah terobosan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum kunjung mendapatkan titik terang.

Kami menilai, di tengah luka masyarakat Papua atas konflik dan kekerasan yang terus terjadi di tanah mereka, pengangkatan perwira tinggi TNI yang diduga terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua akan menambah problematika baru dalam penyelesaian konflik tersebut. Apalagi dinamika sekuritisasi di Papua dengan pendekatan operasi militer masih terus berlangsung hingga saat ini, yang diikuti dengan penambahan kapasitas pasukan di Papua sebagaimana terlihat dari pendirian Kodam baru di Papua Barat.

Pemerintah seharusnya menyadari, penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan keamanan melalui operasi militer. Di masa lalu, penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua telah mengakibatkan praktik-praktik kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan hingga kini masih belum selesai penuntasannya. Karena itu, pemerintah seharusnya mengambil jalan lain untuk penanganan konflik Papua, yaitu dengan membuka ruang dialog dan negosiasi.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar:

  1. Presiden dan DPR mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan mutasi TNI yang tidak sejalan dengan upaya penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia;
  2. Presiden menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum mendapatkan titik terang;
  3. Pemerintah membuka ruang dialog serta negosiasi sebagai jalan baru penyelesaian konflik Papua.

 

Jakarta, 22 September 2016

Koalisi Masyarakat Sipil
(Imparsial, YLBHI, ICW, Elsam, LBH Pers, HRWG, Pusat Studi Papua UKI, Lesperssi, Gema Demokrasi)

Bagikan :

Mengatur Pelibatan Militer

Akhir-akhir ini perdebatan tentang perlunya pengaturan pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme melalui revisi Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kian menghangat.

 Sebagian pandangan menilai bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme perlu diatur dalam revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) dan sebagian lagi menilai bahwa pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU tersebut tidak diperlukan.

Secara prinsip, di dalam kehidupan negara demokrasi, tugas dan fungsi utama militer sejatinya adalah dipersiapkan untuk perang. Militer direkrut, dididik, dilatih, dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain.

Tujuan keberadaan militer di sejumlah negara di dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakanraison d’Être atau prinsip utama dari peran militer.(Samuel Huntington,”New Contingencies, Old Roles”, Joint Forces Quarterly, 1993)

Dengan fungsi dan tujuan untuk menghadapi ancaman perang, maka tiap-tiap negara di dunia  menyiapkan kapasitas dan kapabilitas militer yang kuat dan modern.

Di Indonesia, sejak era reformasi, pemerintah telah merancang dan merealisasikan agenda modernisasi alutsista melalui programMinimum Essential Force (MEF) yang sudah berjalan sejak 2010 dan rencananya berakhir pada 2024.

Konsekuensi dari pembangunan program MEF adalah dialokasikannya anggaran negara secara khusus dan bertahap (multiyears) untuk melakukan modernisasi alutsista.

Pada 2010-2014, anggaran untuk MEF dialokasikan Rp 156 triliun. Sementara  untuk tahun 2015-2019 alokasi anggaran untuk program MEF direncanakan Rp 157 triliun.

Dengan anggaran yang sudah disiapkan tersebut, pemerintah melakukan belanja alutsista besar-besaran dari luar negeri ataupun dari dalam negeri meliputi pembelian kapal, pesawat, tank, helikopter, dan lainnya.

Tujuan utama belanja alutsista itu tentunya untuk memperkuat kapasitas pertahanan negara dalam kerangka menjaga kedaulatan negara dari kemungkinan adanya ancaman perang dari negara lain. Dalam situasi tertentu, alutsista ini dapat digunakan untuk operasi nonperang.

Dalam konteks itu, menjadi penting bagi otoritas sipil untuk terus menempatkan militer dalam fungsi dan tugas aslinya, yakni diperuntukkan dan dipersiapkan menghadapi kemungkinan terjadinya  perang.

Meski diplomasi tetap pilihan utama dalam menghadapi ancaman tradisional, pada saat bersamaan kekuatan pertahanan tetap harus dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk, termasuk perang.

Dengan demikian, pada masa damai, militer perlu dipersiapkan kemampuannya secara profesional dengan latihan, latihan, dan latihan.

Di sisi lain, untuk menopang profesionalismenya, negara wajib menjamin dan memenuhi kesejahteraan prajurit sehingga fokus dan kerja prajurit benar-benar untuk menjalankan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara.

Operasi militer selain perang

 Meski tugas utama militer untuk menghadapi ancaman perang, dalam level dan derajat tertentu otoritas sipil dapat melibatkan militer dalam operasi militer selain perang.

Dalam UU TNI No 34 Tahun 2004  disebutkan, di dalam kerangka menjalankan tugas pokoknya, yakni menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara, TNI menjalankan tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2).

Pelaksanaan kedua tugas tersebut didasarkan pada keputusan dan kebijakan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).

Dimungkinkannya pelibatan militer dalam operasi militer selain perang itu tak bisa dilepaskan dari perubahan dinamika lingkungan strategis yang terjadi pasca Perang Dingin di mana ancaman nonmiliter/nontradisional sebagai salah satu fokus utama dalam menjaga perdamaian dunia.

Hal ini kemudian menjadi pemicu bagi peningkatan peran militer ke dalam operasi militer selain perang (OMSP). (Schnabel, Albrecht and Marc Krupanski, Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces, Geneva: DCAF, 2012)

Konflik internal yang terjadi di banyak negara yang mengancam keutuhan teritorial negara dan ancaman terorisme bersenjata yang dalam kondisi tertentu mengancam kedaulatan negara, seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah, menjadi salah satu bentuk ancaman yang dalam eskalasi tertentu membawa dampak pada dilibatkannya militer untuk mengatasinya.

Di sini, pelibatan militer hadir ketika eskalasi ancaman telah nyata-nyata mengancam kedaulatan negara.

Pelibatan militer dalam operasi selain perang, khususnya dalam menghadapi masalah keamanan dalam negeri, sifatnya hanyalah perbantuan, merupakan pilihan terakhir (last resort) setelah semua institusi keamanan yang ada tak bisa lagi mengatasi ancaman, bersifat sementara dan pelibatan itu harus didasarkan pada keputusan politik negara (civilian supremacy).

Pelibatan militer dalam operasi militer selain perang khususnya terkait peran internal militer tak boleh dilakukan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Kontribusi peran internal militer dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual.

Pertama, keterlibatan berlebihan dikhawatirkan akan memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utama, yaitu menghadapi perang.

Dengan kata lain, jangan sampai keterlibatan militer melupakanraison d’Être militer itu sendiri (Samuel Huntington,”New Contingencies, Old Roles”, Joint Forces Quarterly, 1993).

Kedua, keterlibatan yang tak tepat secara kontekstual dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dan ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi ataupun pembangunan profesionalisme.

Mengatasi terorisme

Pelibatan militer dalam menghadapi ancaman terorisme memang dimungkinkan. Dalam level dan eskalasi tertentu ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tak bisa mengatasinya lagi, otoritas sipil dapat mengerahkan militer.

Secara hukum, pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme sudah diatur dalam UU TNI No 34 Tahun 2004 sebagai bagian dari operasi militer selain perang.

Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan bahwa militer menjalankan tugas operasi militer selain perang dan salah satunya mengatasi aksi terorisme. Pelaksanaan tugas operasi militer selain perang itu baru bisa dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).

Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang- undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI).

Dengan demikian, secara hukum sebenarnya Indonesia tak mengalami kekosongan hukum jika ingin melibatkan militer dalam mengatasi terorisme.

Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 UU TNI sudah mengatur secara tegas tentang pelibatan militer.

Dengan dasar hukum ini, Presiden bisa melibatkan militer untuk mengatasi ancaman terorisme jika itu sudah mengancam kedaulatan negara mengingat fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara dan tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara (Pasal 6 jo Pasal 7 UU TNI).

Secara empirik, pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sudah dilakukan dalam operasi gabungan bersama polisi dalam mengatasi terorisme di Poso yang berhasil melumpuhkan Santoso.

 Keberhasilan itu tentunya perlu diikuti pemberian penghargaan kepada para prajurit dan anggota polisi yang terlibat dalam operasi itu.

Namun, alangkah jauh lebih baik jika operasi militer membantu polisi di Poso itu dipayungi dengan keputusan presiden dan jangan hanya atas perintah lisan presiden. Hal itu akan berguna dalam kerangka dukungan anggaran untuk operasi hingga akuntabilitas dalam operasi.

Oleh karena itu, pansus di DPR yang saat ini sedang membahas revisi UU anti terorisme sudah sepatutnya tak perlu lagi mengatur pelibatan militer dalam revisi UU anti terorisme karena pengaturan pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sudah diatur dalam UU TNI dan secara empirik sudah dilakukan di Poso.

Jika parlemen terus memaksa mengatur pelibatan militer dalam revisi UU tersebut, pengaturan itu akan merusak mekanismecriminal justice system mengingat UU itu meletakkan kejahatan terorisme sebagai tindak pidana sehingga nama UU tersebut adalah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan secara substansi UU itu mengatur tentang proses dan mekanisme penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan terorisme.

Sementara TNI bukanlah aparat penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara sehingga pengaturan pelibatan TNI dalam rezim hukum yang mengatur criminal justice system dalam mengatasi terorisme kurang tepat dan keliru.

Biarkanlah pelibatan militer dalam mengatasi terorisme tetap diatur dalam rezim hukum pertahanan melalui UU TNI di mana pelibatan militer baru dapat dilakukan jika kedaulatan negara terancam yang didasarkan pada keputusan politik negara.

Lebih dari itu, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU PTPT tanpa dibarengi kewajiban militer untuk tunduk pada sistem peradilan umum akan menimbulkan persoalan serius dalam akuntabilitas operasinya.

Jika suatu saat terdapat operasi militer dalam mengatasi terorisme yang menyebabkan terjadi pelanggaran HAM, sulit bagi publik mendapatkan peradilan yang adil mengingat prajurit militer masih tunduk pada peradilan militer dan belum tunduk pada peradilan umum.

UU perbantuan

Jika pemerintah dan DPR ingin mengatur lebih lanjut pelibatan militer dalam OMSP yang salah satunya mengatasi terorisme, yang harus dilakukan adalah membentuk dan membuat UU tugas perbantuan.

UU perbantuan berfungsi sebagai rambu-rambu dasar dan prinsip-prinsip dasar serta aturan main tentang pelibatan militer dalam kerangka OMSP yang salah satunya mengatasi aksi terorisme.

Keharusan membuat UU tentang tugas perbantuan sesungguhnya telah menjadi mandat rakyat yang dituangkan bentuk ketetapan MPR. Pasal 4 Tap MPR No VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri menjelaskan, TNI memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan, atas permintaan yang diatur dalam UU.

Sudah sepatutnya otoritas sipil meletakkan militer dalam tugas dan fungsi sejatinya sebagai alat pertahanan negara. Kita sebagai bangsa akan sangat bangga jika militer kita kuat, sejahtera, tangguh, modern, dan profesional sehingga siap untuk digunakan sebagai alat pertahanan negara guna  menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara.

Karena itu, menjadi penting bagi otoritas sipil untuk tak menarik kembali militer dalam fungsi-fungsi terkait penegakan hukum melalui revisi UU PTPT karena hal itu akan membawa kita mundur ke belakang, merusak mekanisme criminal justice system dan mengancam kehidupan demokrasi dan HAM.

 

Al Araf
Direktur Eksekutif Imparsial, Dosen Universitas Paramadina dan Al Azhar, Jakarta

KOMPAS
Senin, 8 Agustus 2016

Bagikan :

DPR Jangan Mengkhianati Mandat Reformasi Melalui Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

DPR saat ini tengah membahas draft revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Salah satu isu penting dalam pembahasan tersebut adalah tentang pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 43B ayat (1) dan (2) draft RUU. Koalisi masyarakat sipil menilai, pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan terorisme rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan dapat merusak mekanismecriminal justice sistem.

Klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga bertentangan dengan prinsip pengaturan tata kelola keamanan dalam sistem pemerintahan yang demokratik dan tidak sejalan dengan mandat reformasi. Meski perbantuan TNI kepada Polri dalam menanggulangi terorisme dimungkinkan sebagai bagian dari tugas operasi militer selain perang, tapi pelibatan itu seharusnya tidak diatur dalam RUU ini. Karena sebenarnya pengaturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dalam kerangka operasi militer selain perang sudah diatur dalam UU TNI No 34 tahun 2004, pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Dalam pasal tersebut pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masuk dalam kategori tugas operasi militer selain perang yang dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. Dengan demikian, pengaturan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak perlu lagi diatur dalam RUU anti terorisme karena sudah diatur dalam UU TNI dan tidak tepat jika diatur dalam RUU Anti Terorisme.

Secara lebih konprehensif, pengaturan tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah sebaiknya diatur dalam UU tentang tugas perbantuan yang hingga kini belum dibuat, yang mengatur secara komprehensif meliputi prasyarat kondisi, mekanisme, prosedur, anggaran, limitasi waktu, maupun kendali komando. Pembentukan aturan tentang tugas perbantuan merupakan amanat TAP MPR No.VII/ 2000, amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lebih dari itu, belum adanya pengaturan yang komprehensif tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari dalam pertanggungjawaban bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah seharusnya membentuk aturan tentang tugas perbantuan sebagai dasar pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang dan bukan dengan mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui RUU ini.

Koalisi menilai upaya menanggulangi aksi terorisme harus tetap diletakkan dalam koridor penegakan hukum (criminal justice system). Karena itu, revisi UU anti terorisme tetap harus diletakkan dalam ranah model crimical justice sistem dan jangan sampai menggeser ke arah war model dengan pelibatan militer secara aktif. Jika itu terjadi maka upaya penanganan terorisme akan semakin eksesif dan represif dan berpotensi besar melanggar HAM.

Meski demikian, aparat penegak hukum juga tidak boleh bertindak berlebihan dalam penanganan terorisme yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Mekanisme criminal justice sistem dalam penanganan terorisme perlu tetap dilakukan secara profesional dan proporsional dan menghormati HAM.

Koalisi juga menilai, klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga berpotensi membuka ruang keterlibatan TNI yang luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri. Ini bisa dilihat dari luasnya lingkup penanggulangan terorisme dan tidak rigidnya klausul pelibatan TNI dalam RUU ini. Dalam Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme mencakup: pencegahan, pelindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional, dan kerja sama internasional.

Dengan luasnya lingkup penanggulangan terorisme (Pasal 43A ayat (3)) dan tidak rigidnya klausul pengaturan pelibatan TNI (Pasal 43B ayat (1) dan (2)) dikhawatirkan akan menjadi cek kosong bagi TNI. Ketentuan itu bisa ditafsirkan secara luas untuk terlibat dalam semua aspek atau dimensi penanggulangan terorisme yang terbungkus dalam dalih memberikan perbantuan kepada Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme.

Untuk itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak:

  1. DPR dan pemerintah menghapus ketentuan pasal 43B ayat (1) dan (2) RUU terorisme dan seluruh pasal yang mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di dalam revisi UU anti-terorisme.
  2. Revisi UU anti terorisme tetap harus berada dalam pendekatan criminal justic sistem dan jangan menggeser ke arah pendekatan war model karena hal itu akan membuka ruang keterlibatan TNI secara luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri yang tidak sejalan dengan mandat reformasi.
  3. Membentuk dan membahas dengan segera RUU tentang tugas perbantuan. karena RUU tugas perbantuan diperlukan tidak hanya untuk pelibatan dalam menanggulangi terorisme, tapi juga untuk tugas-tugas perbantuan TNI kepada pemerintah lainnya.

 

Jakarta, 21 Juni 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, KontraS, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, Lesperssi, PBHI, ICW, Setara Institute, PK2MP)

Bagikan :

DPR Harus Segera Fit dan Proper Test Calon Kapolri

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil

 

Akhirnya Presiden memilih mengajukan calon Kapolri baru ke DPR. Mengacu pada konstitusi dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Sehingga secara legal, proses pengajuan Tito Karnavian sbg calon Kapolri oleh Presiden ke DPR adalah sah secara hukum dan konstittusional.

Langkah Presiden mengajukan Tito Karnavian harus dipandang positif, yakin dalam kerangka mempercepat proses reformasi dan perbaikan institusi Polri ke arah yg lebih profesional. Dalam konteks ini, maka proses fit dan proper test di Senayan harus menggali lebih dalam secara objektif konsep reformasi Kepolisian yang dibawa Tito Karnavian, bukan menilai secara subjektif afiliasi atau tawaran politik yg dimilikinya.

Berkaca kpd pengalaman-pengalaman sebelumnya, proses fit dan proper test di DPR lebih condong pada kepentingan politik kelompok politik dibandingkan pendalaman agenda-agenda reformasi di internal Kepolisian. Cara pandang ini tentu saja merugikan publik dan mengabaikan agenda reformasi penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari politisasi pemilihan Kapolri, sudah seharusnya DPR segera mengambil keputusan. Apalagi UU Polri menyatakan bahwa proses persetujuan memiliki waktu yang limitatif. Pasal 11 ayat (2) UU Polri menyatakan bahwa paling lambat 20 hari sejak DPR menerima surat dari Presiden, DPR harus memberikan keputusan.

Melihat realitas DPR yang akan memasuki masa reses, maka sudah seharusnya DPR harus mengeluarkan keputusan. Apalagi hampir tidak ada alasan untuk menunda calon yang diajukan Presiden karena semua fraksi DPR sudah menyatakan mendukung calon yang diajukan oleh Presiden. Hal ini untuk menutup pintu politisasi pemilihan Kapolri oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat proses penegakan hukum dapat berjalan optimal.

No Nama Fraksi Sumber Pernyataan
1 Fraksi Hanura Dadang Rusdiana, Sekretaris Fraksi Hanura .Hanura sangat menghormati apa yang menjadi keputusan Presiden. Tito juga memiliki track record yang bagus walaupun dari usia banyak yang senior. Tito pernah jadi komandan Densus 88, Kapolda Metro Jaya dan sekarang kepala BNPT. Dari track record-nya Tito bagus
2 Fraksi PPP Reni Marlina Wati, Ketua Fraksi PPP PPP mengapresiasi, presiden juga telah melakukan regenerasi di Kepolisian RI. Saya kira ini luar biasa baik. Ke depan, regenerasi itu bukan lagi didasarkan pada usia tapi betul-betul berbasis kualitas
3 Fraksi Nasdem Taufiqulhadi, Komisi III DPR Pak Tito dibutuhkan Indonesia yang kekinian dengan latar belakang yang sangat paham dengan persoalan-persoalan terorisme
4 Fraksi PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Fraksi PKB  Tito merupakan sosok yang bisa membawa perubahan di tubuh Polri. Ia melihat langkah Tito ke depannya akan mulus, karena mantan Kapolda Papua tersebut membawa cita-cita positif bagi Institusi Kepolisian
5 Fraksi PDIP Anggota Komisi III, Junimart Girsang “Ada aturan yang harus kita jalani. Bagaimana mau lancar tapi belum dilakukan (fit and proper test)”.
6 Fraksi PAN Ketua PAN, Zulkifli Hasan Itu kan satu-satunya calon yang diusulkan Presiden ya itu hak prerogatif presiden. Itu hak penuh presiden untuk memilih Kapolri. Sebagai partai pendukung pemerintah PAN tentunya mendukung penuh keputusan tersebut
7 Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III Karena Partai Golkar sudah menjadi partai pendukung pemerintah maka Golkar akan mendukung apapun keputusan presiden termasuk soal calon kapolri tersebut
8 Fraksi PKS Jazuli Jawani, Ketua Fraksi PKS Dalam waktu dekat ini akan kami adakan rapat fraksi untuk mengetahui pandangan dari masing-masing anggota mengenai Pak Tito, baru setelah itu bisa kami tentukan langkah berikutnya.
9 Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Kapasitas (Tito) sangat terukur kan sudah beberapa jabatan strategis maupun tugas negara. Pak Tito akan mampu membangun, sehingga Polri lebih kuat
10 Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra Dari sisi pengalaman dan akademik, yang bersangkutan layak menduduki posisi itu. Tapi nanti kita lihat sepanjang fit and proper test.

Terlepas dari hal itu, agenda paling penting dalam proses pengantian Kapolri saat ini adalah memastikan adanya arah baru dalam meningkatkan profesionalitas Polri ke depan. Terdapat beberapa pekerja rumah yang harus diselesaikan oleh Kapolri baru, yaitu:
1. Menindak segala macam bentuk tindakan intolerelansi yang seringkali menggunakan kekerasan.
2. Memastikan kebebasan berekspresi dan berpendapat terlindungi.
3. Membangun kultur polisi ke arah yang lebih humanis dan persuasif dgn melindungi dan mengayomi Masyarakat.
4. Mengatasi berbagai persoalan sengketa agraria secara lebih persuasif dgn tidak dengan cara represif dengan membangun mekanisme resolusi konflik agraria yang lebih dialogis mengingat maraknya konflik agraria di Indonesia.
5. Mengantisipasi dan mengatasi persoalan terorisme secara lebih proporsional dan profesional.
6. Meningkatkan kapasitas peralatan dan SDM Polri ke arah lebih profesional.
7. Penghormatan terhadap nilai-nilai HAM.
8.Kapolri mendatang harus mampu menembangkan kerja sama yg konstruktif dg KPK dlm mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi, baik ke dalam maupun ke luar jajaran Polri.

Di luar itu, tentu akan banyak tantangan bagi reformasi Polri ke depan. Oleh karenanya, penting bagi Kapolri baru agar membuat blue print arah pembangunan Polri yg profesional dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai pijakan dasar pembangunan Polri yg profesional. Karena tanpa perencanaan yang matang dan terstruktur (blue print), pergantian Kapolri hanya menjadi sebuah ritual birokrasi dan politik semata.

Selain itu, dalam jangka pendek, penting bagi Kapolri baru untuk tidak melanjutkan kasus-kasus yang bernuansa kriminalisasi terhadap para aktivis dan pegiat reformasi hukum. Dengan demikian, sudah seharusnya DPR segera melakukan fit dan proper test terhadap Komjen Pol Tito Karnavian, karena secara legal dan kompetensi telah terpenuhi. Dan tidak ada satu pun alasan yang bisa diterima oleh publik terhadap pihak-pihak yang ingin menunda persetujuan Kapolri baru. Dengan demikian, Kapolri baru akan dapat segera merealisasikan agenda-agenda pembangunan Polri yang lebih profesional yang diharapkan oleh masyarakat.

 

Jakarta, 19 Juni 2016

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

ELSAM, HRWG, ICW, ILR, IMPARSIAL, KRHN, MaPPI FH UI, Lingkar Masyarakat Madani (LIMA), YLBHI 

Bagikan :

Kasus palu arit: Masyarakat sipil pertanyakan keterlibatan tentara

JAKARTA, Indonesia— Masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) mempertanyakan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam berbagai kegiatan penggeledahan dan penangkapan warga yang dianggap menyebarkan ajaran komunisme. Menurut Gema, aksi tentara tersebut tak memiliki dasar hukum.

“Tentara tidak punya hak sama sekali melakukan penggeledahan dan penyitaan pada masyarakat sipil, karena tugas tentara sebenarnya adalah di bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan UU TNI,” kata Alghiffari Aqsa, Direktur LBH Jakarta, salah satu anggota Gema, pada Kamis, 12 Mei.

Alghif juga mengingatkan bahwa LBH Jakarta bersama masyarakat sipil telah memenangkan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi pada 2010, di manaMK menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VIII/2010 yang membatalkan PNPS No. 4 tahun 1963 tentang Pelarangan Buku karena inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945.

Alghif menganggap apa yang dilakukan tentara saat ini sudah mengangkangi kewenangan Mahkamah Konsitusi.

Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Indonesia Arfi Bambani menimpali Alghif. Ia juga mengatakan tindakan tentara yang melakukan penggeledahan dan penyitaan buku-buku belakangan ini, salah satunya yang dilakukan oleh Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Infanteri Hari Santoso, tidak tepat.

Di sebuah foto yang diunggah kantor berita Antara, Hari menunjukkan lima judul buku yang dipercaya terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disitanya dari sebuah mal, pada 11 Mei 2016.

“Ini cemooh pada atasannya Presiden Joko “Jokowi” Widodo karena melanggar kebebasan berekspresi,” ujar Arfi.

Ia sepakat dengan Alghif bahwa tentara memang tak punya hak dan wewenang untuk melakukan hal itu.

Ia malah curiga, penggeledahan ini punya agenda terselubung. “Kami curiga pelarangan ini dipakai untuk menutupi perjuangan untuk mengungkap pelanggaran HAM seperti 1965,” katanya.

Karena buku-buku yang disita masih terkait dengan sejarah tragedi pembantaian massal 1965.

Dengan insiden ini, kata Arfi, ia menilai tentara telah menginjak-nginjak keputusan MK yang membatalkan pelarangan buku tersebut.

Gufron Mabruri dari Imparsial, LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, sepakat dengan Alghif dan Arfi.

Ia melihat gelagat tentara yang mulai masuk ke ruang pelayanan publik sejak jauh-jauh hari. “Memang ada upaya dari tentara untuk mendapatkan peran-perannya di masa lalu,” katanya.

Ia mencontohkan, tentara mulai aktif dalam penggusuran yang marak terjadi di Jakarta hingga penggeledahan dan penangkapan baru-baru ini. “Tugas tentara di luar pertahanan itu dibungkus dalam tugas perbantuan lewat MOU (nota kesepahaman),” katanya.

Sementara itu, aktivis akar rumput Dhyta Caturani yang juga pernah ikut dalam demonstrasi pelengseran Soeharto pada 1998, menuturkan kekhawatirannya terkait insiden penangkapan dan penggeledahan oleh tentara tersebut.

“Tiba-tiba kami seperti dilempar kembali ke tahun 1998,” katanya. Kondisi saat ini, katanya, mirip dengan sesaat sebelum reformasi pecah. Ia mengingatkan, kejadian pencidukan dan penghilangan paksa aktivis HAM bisa terulang kembali.

Oleh karena itu, Gema membacakan lima tuntutannya pada pemerintah:

  1. Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab untuk menjaga demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi yakni memegang teguh prinsip demokrasi, negara hukum dan menjunjung tingi Hak Asasi Manusia dan menjamin perlindungan dan pemenuhan serta penghormatan hak warga negara untuk berpikir, berpendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat secara damai (berekspresi). Jika ini tidak dilakukan, artinya negara telah mengingkari nawacita dan meruntuhkan bangunan demokrasi dan negara hukum Indonesia.
  2. Ditegakkanya supremasi kepemimpinan sipil atas militer dan kepolisian sesuai dengan Konstitusi dengan mandat reformasi sektor keamanan agar gerak militerisme yang menghambat ruang-ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara bisa dihancurkan.
  3. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk melakukan penegakkan hukum yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tidak berkompromi dengan masa atau ormas “vigilante”, dan melakukan penindakan hukum kepada siapa pun yang melakukan penyerangan, memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, merusak, merampas, menggeledah, menangkap, melakukan kekerasan dan tindakan kejahatan lainnya. Serta melindungi dan menjami hak konstitusi masyarakat maupun kelompok masyarakat dalam menikmati hak konstitusional nya dalam berkumpul, berekspresi dan mengemukakan pendapat.
  4. Menuntut jajaran militer, kepolisian, organisasi masyarakat yang melakukan tindakan pelarangan, sweeping, penyitaan buku agar tunduk pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VIII/2010 tentang pembatalan PNPS No. 4 tahun 1963 tentang Pelarangan Bukuyang menyatakan ketentuan Pasal 1 hingga Pasal 9 UU No. 4/PNPS/1963 adalah inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945. Karena tindakan pelarangan, sweeping, penyitaan barang cetakan seperti buku tanpa melalui proses peradilan adalah sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan mencerminkan sikap yang tidak beradab.

Gema Demokrasi adalah gabungan dari AJI Indonesia, LBH Pers, LBH Jakarta, KontraS, Elsam, SEJUK, SAFENET, PPRI (KPO PRP, SGMK, SGBN, PPR, GSPB, FSedar, SPRI, Solidaritas.net, SEBUMI), YLBHI, KPRI Jakarta, PRP, INFID, ITP/Institut Titian Perdamaian, PULIH Area Aceh, Pergerakan Indonesia, PurpleCode, IMPARSIAL dan individu-individu yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia.Rappler.com

Oleh : Febriana Firdaus

Foto oleh Febriana Firdaus/Rappler

Bagikan :

UU Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan

koran-jakarta.com, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan diri membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme pasca adanya usulan dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama.

Padahal melihat isi drafnya, RUU tersebut belum menjawab akar permasalahan terorisme. “Seperti diketahui, sebelumnya, Pemerintah menyerahkan draf RUU pada Februari 2016 sebagai reaksi atas serangan terorisme di kawasan Sarinah Jakarta beberapa waktu sebelumnya,” kata Erasmus Napitupulu wakil Institue for Criminal Justice Reform (ICJR) di koalisi masyarakat, di Jakarta, Jumat (29/4).

Erasmus menilai pembahasan sangat dipaksakan mengingat rancangan yang ada saat ini masih belum menjawab akar permasalahan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Ketentuan yang ada dalam rancangan banyak melanggar prinsip-prinsip HAM yang dianut dalam berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICEAFRD).

Sejumlah masalah yang muncul dalam RUU Terorisme, diantaranya, mengenai kewenangan penangkapan yang bertentangan dengan KUHAP. “RUU ini memberikan kewenangan bagi penyidik melakukan penangkapan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu 30 hari,” katanya.

Padahal nomenklatur hukum yang berlaku di Indonesia kata dia, tidak mengenal status hukum terduga sebagaimana diatur dalam RUU ini. KUHAP mengatur penangkapan dapat dilakukan dalam waktu satu hari dan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti yang cukup.

Selain itu, ICCPR juga secara tegas telah mengatur penahanan hanya dapat dilakukan pada orang dengan status hukum yang jelas dengan jangka waktu yang rasional. “Masalah lain, mengenai kewenangan pencabutan status kewarganegaraan,” ujarnya. Potensi pelanggaran HAM sangat besar, kata Erasmus.

Rancangan regulasi terorisme memberikan kewenangan bagi Negara untuk mencabut kewarganegaraan bagi setiap WNI yang mengikuti segala jenis pelatihan untuk tindak pidana terorisme. ags/AR-3

Bagikan :

Pasal dalam RUU Anti-Terorisme soal Pelibatan TNI Diminta Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Pemerintah dan DPR mencabut pasal dalam draf revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang membuka ruang bagi pelibatan Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Gufron, keinginan pemerintah melibatkan TNI dalam penanggulangan terorime tanpa diikuti adanya peraturan yang jelas dan tegas, dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pelanggaran HAM.

Selain itu, pasal tersebut akan berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi TNI dengan Kepolisian dalam hal pemberantasan terorisme.

“Pasal 43b draf RUU Anti-terorisme membuka ruang pelibatan bagi TNI. Memang soal perbantuan itu dimungkinkan, tapi ada persoalan mekanisme prosedur dan prinsip dasar yang seringkali dilanggar,” ujar Gufron saat jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).

Ia menjelaskan, pengaturan mengenai tugas perbantuan TNI seharusnya diatur dalam UU tersendiri dengan mekanisme pengaturan yang lebih detail dan jelas.

Menurut Gufron, pelibatan TNI harus dilandasi dan tetap berpijak pada sejumlah prinsip dasar tentang tugas perbantuan.

Sebab, persoalan terorisme merupakan masalah keamanan dalam negeri yang menjadi tanggungjawab Polri.

Prinsip-prinsip tugas perbantuan TNI dalam urusan keamanan harus dilakukan atas dasar keputusan otoritas politik sipil, adanya ancaman yang mengakibatkan Polri tidak sanggup untuk mengatasi, proporsional, bersifat terbatas dan Polri tetap memegang komando operasi.

Dengan prinsip itu, TNI yang tugas pokoknya di bidang pertahanan tidak bisa serta merta melibatkan diri dalam urusan keamanan dalam negeri tanpa adanya aturan dan kontrol yang jelas.

“Seharusnya pengaturan tersebut tercantum di UU Tugas Perbantuan TNI. Bukan di dalam UU Anti-Teror. Pasal itu harus dikeluarkan dari RUU Anti-Teror,” kata Gufron.

Pasal 43B ayat (1) draf RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan, kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.

Sementara itu, ayat (2) menyatakan peran TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Polri.

Bagikan :