Pos

Catatan 2017, Pentingnya Menjaga Profesionalitas TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Tahun 2017 akan segera berakhir dalam beberapa hari lagi. Banyak catatan yang tak boleh dilupakan sepanjang tahun ini.

Khusus di bidang kemiliteran, profesionalitas TNI menjadi sorotan sepanjang 2017.

Hal ini menyusul berbagai langkah mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dinilai sarat dengan politik.

“Berkaca dari 2017, upaya menjaga profesionalisme TNI merupakan salah satu agenda penting dari Panglima TNI baru pada 2018,” ujar ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (26/12/2017).

Menurut Gufron, profesionalisme TNI perlu terus dijaga apalagi tahun depan terdapat gelaran pemilihan daerah atau Pilkada serentak di 171 daerah.

Hal ini, kata Gufron, menjadi salah satu tugas berat yang perlu diemban oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang belum lama menggantikan Gatot Nurmantyo.

Upaya menjaga profesionalisme TNI juga dinilai perlu ditopang oleh penguatan dari aspek pengawasan dan akuntabilitas atas setiap penyimpangan.

“Tidak hanya memastikan upaya pembinaan dan pengembangan prajurit TNI berjalan baik dan optimal, tetapi juga sekaligus bisa memastikan profesional: tidak berpolitik dan tidak berbisnis,” kata dia.

 

 

YOGA SUKMANA
Kompas.com – 26/12/2017, 15:07 WIB
Bagikan :

Imparsial Nilai Pergantian Panglima TNI Sebagai Proses Regenerasi

Majalahayah.com, Jakarta – Presiden Jokowi telah mengirimi surat kepada DPR RI untuk mengganti Penglima TNI, Gatot Nurmantyo. Direktur Imparsial, Al Araf menilai hal tersebut wajar untuk dilakukan sebagai proses regenerasi dalam tubuh TNI.

“Pergantian panglima TNI adalah proses yang wajar dan alami di dalam tubuh TNI. Proses pergantian itu adalah bagian dari proses regenerasi di dalam tubuh TNI,” jelasnya melalui pers rilis kepada awak media, Selasa (5/12/2017).

Al Araf pun menilai, langkah presiden yang memajukan KASAU sebagai Panglima TNI ke DPR adalah sesuatu yang baik. Hal ini tentu sejalan dengan semangat UU TNI yang secara implisit mensyaratkan kepada presiden agar melakukan pergantian secara bergiliran antar angkatan.

“Namun demikian, DPR tetap perlu melakukan uji kompetensi, komitmen dan integritas calon panglima TNI baru dalam proses fit and proper test, khususnya terkait dengan komitmen untuk melakukan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern, penghormatan terhadap nilai HAM dan komitmen anti korupsi serta mendukung agenda reformasi TNI. Penting untuk panglima baru mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit,” jelasnya.

“Dengan pengajuan calon panglima TNI baru itu, maka sudah sepatutnya DPR  segera untuk melakukan proses fit dan proper test dan meminta masukan dari lembaga seperti KPK dan komnas HAM dan lainnya,” tambahnya.

Selain itu, Al Araf juga melihat dengan adanya surat pengajuan presiden ke DPR terkait pergantian panglima TNI, maka sudah sepatutnya panglima TNI jenderal Gatot Nurmantyo untuk menyiapkan proses transisi manajerial kepada panglima TNI baru.

“Dengan kata lain panglima TNI jenderal Gatot Nurmantyo diharapkan untuk tidak membuat kebijakan kebijakan yang sifatnya strategis di TNI. Di masa transisi ini panglima TNI sebaiknya menyiapkan bahan bahan yang perlu dilanjutkan oleh panglima TNI baru di dalam kerangka mendorong proses transformasi TNI ke arah yang profesional dan modern. Sehingga secara etik, adalah tidak tepat jika di masa transisi manajerial ini panglima membuat kebijakan kebijakan yang sifatnya strategis,” paparnya.

“Pergantian panglima TNI sudah sepatutnya tidak hanya sebatas pergantian prosedural semata tetapi perlu menjadi momentum untuk membangun dan meningkatkan tentara yang profesional dan modern,” pungkas Al-araf.

 

Bagikan :

Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto ‘Clear and Clean’? Ini Catatan LSM Imparsial Hadi Tjahjanto sebagai Pangima TNI nanti harus bersikap netral dan tidak boleh berpolitik, juga tidak boleh mengeluarkan statemen atau pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik.

KBR, Jakarta – LSM hak asasi manusia Imparsial menilai sejauh ini calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak memiliki masalah dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Meski begitu, Direktur LSM Imparsial Al Araf meminta agar DPR mencari masukan dan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Komnas HAM untuk menyelidiki latar belakang Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Dengan begitu, calon pengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo itu bisa dinyatakan benar-benar bersih (clear and clean) dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

“Sejauh pengamatan kami, Pak Hadi tidak memiliki persoalan terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Tetapi menurut saya penting buat DPR meminta pertimbangan dari KPK dan Komnas HAM agar rekam jejak terkait isu-isu korupsi dan pelanggaran HAM bisa terlacak begitu,” kata Al-Araf, saat dihubungi KBR, Senin (4/12/2017).

Presiden Joko Widodo mengajukan nama Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI, untuk menggantikan Gatot Nurmantyo yang akan masuk masa pensiun pada Maret 2018 mendatang. Komisi I DPR akan segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebelum DPR masuk masa reses 13 Desember mendatang.

Al Araf mengatakan meski Hadi Tjahjanto tidak memiliki masalah, namun untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus di kemudian hari, ia meminta DPR melakukan pengawasan ketat bagi calon panglima TNI itu.

Catatan Imparsial

Direktur LSM Imparsial Al Araf mengatakan ada banyak catatan yang ditujukan kepada Hadi Tjahjanto jika kelak menjabat sebagai Panglima TNI.

Catatan itu antara lain Hadi Tjahjanto sebagai Pangima TNI nanti harus bersikap netral dan tidak boleh berpolitik, juga tidak boleh mengeluarkan statemen atau pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik.

Selain itu, Al Araf juga menekankan agar Hadi Tjahjanto memiliki komitmen melakukan reformasi militer, menegakkan prinsip transparansi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menghindari penyimpangan dan memastikan broker tidak ikut serta dalam masalah pembelian. Al Araf juga menekan Panglima TNI nanti harus mampu meningkatkan kapasitas para prajurit dengan terus melakukan peningkatan pelatihan.

“Selain itu visi dari orientasi pertahanan harus dilakukan dengan memaksimalkan penguatan udara dan laut dalam pertahanan. Ini harus dilakukan oleh Panglima TNI dengan tidak meninggalkan kekuatan darat, karena strategi kekuatan pertahanan kita terintegrasi,” ujar Al Araf.

Mengenai keuntungan Presiden Joko Widodo memilih Hadi sebagai calon Panglima TNI, Al Araf mengatakan hal tersebut memang berkaitan karena akan ada ruang kontrol sipil yang lebih objektif dalam melakukan kontrol terhadap TNI.

Menurut Al Araf, itu juga akan memudahkan Presiden saat memberi arahan dalam membangun kerangka TNI yang lebih moderen dan profesional. Namun melihat kedekatan Hadi Tjahjanto dengan Presiden Joko Widodo, Al Araf meminta agar DPR terus memantau situasi itu, supaya tidak ada manuver politik yang berdasarkan kedekatan itu.

 

Sudah tepat

Bekas Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksda TNI Purnawirawan Soleman B Ponto menilai Presiden Joko Widodo sudah tepat menunjuk KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjadi sebagai calon Panglima TNI.

Penunjukan itu, kata Soleman, juga sesuai keperluan dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur pergantian kepala TNI berasal dari staf yang menjabat secara berotasi.

“Itu sudah diatur di pasal 14 ayat 3, bahwa kepala TNI dijabat bergantian dari kepala staf yang sedang menjabat. Jadi kalau kemarin yang menjabat dari Angkatan Darat,” kata Soleman kepada KBR, Senin (4/12/2017).

Soleman menilai Hadiyang berasal dari TNI Angkatan Udara juga selama ini berurusan dengan wilayah yang jauh dari jangkauan politik praktis. Karena itu, Soleman menilai Hadi cocok menggantikan Gatot Nurmantyo.

“TNI AU itu tidak ada politik prakstis, jauh sekali. Mereka berhadapan dengan pesawat, makanya cocok dia jadi Panglima. Supaya TNI tidak dibawa ke politik praktis,” kata Soleman.

Meski sudah sesuai aturan Undang-Undang, Soleman tidak menafikan adanya hak prerogatif Presiden dalam menentukan Panglima TNI.

Soleman yakin alasan Presiden Joko Widodo memilih Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI tidak didasari pada pertimbangan TNI AU akan memberi keuntungan lebih terhadap kekuasaan Presiden.

“Kita kan sama tinggi. Kenapa harus jadi anak emas? Ngga ada itu. Presiden memilih karena berdasarkan aturan, dari kepala staf, dari rotasi yang ada sesuai aturan. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih,” kata Soleman.

 

 

Selasa, 05 Des 2017 11:15 WIB

Editor: Agus Luqman 

Bagikan :

Imparsial: DPR Perlu Uji Kompetensi dan Komitmen Hadi Tjahjanto

SINDONEWS.COM – JAKARTA – Pergantian panglima TNI adalah proses yang wajar dan alami di dalam tubuh TNI. Proses pergantian itu adalah bagian dari proses regenerasi dan rotasi dalam tubuh TNI seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang TNI.

Direktur Imparsial, Al Araf menilai, langkah Presiden mengajukan Hadi dianggap sesuatu yang tepat dan baik. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-undang TNI yang mensyaratkan kepada Presiden agar melakukan pergantian atau rotasi secara bergilir antar matra.

“Namun demikian, DPR tetap perlu melakukan uji kompetensi, komitemen dan integritas calon panglima TNI baru dalam proses fit and proper test,” ujar Al Araf dalam siaran persnya, Selasa (5/12/2017).

Al Araf menuturkan, kompetensi dan komitmen yang dimaksud adalah agar TNI di bawah kepemimpinan Hadi nantinya mampu melakukan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern.

Selain itu, Al berharap, Panglima yang baru nantinya memiliki komitemen terhadap nilai-nilai dan penghormatan terhadap HAM, anti korupsi serta mendukung agenda reformasi TNI.

Menurutnya, penting untuk panglima baru mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit. “Dengan pengajuan calon panglima TNI baru itu, maka sudah sepatutnya DPR segera melakukan proses fit dan proper test dan meminta masukan dari lembaga seperti KPK dan Komnas HAM dan lainnya,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun sehingga wajar jika Presiden Joko Widodo memajukan nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima TNI baru ke DPR.

 

 

Selasa, 5 Desember 2017 – 08:43 WIB

Bagikan :

Imparsial Minta Panglima TNI Mendatang Hindari Manuver Politik

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf meminta Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia mendatang bersikap netral pada tahun politik 2018 dan 2019. Pernyataan Al Araf ini menyikapi diajukannya Hadi Tjahjanto ke Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI.

“Menjelang tahun politik Panglima TNI baru harus netral. Tidak berpolitik dan tidak melakukan manuver politik,” ujar Al Araf saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Desember 2017.

Pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum 2019, menurut Al Araf, penting bagi Panglima TNI untuk bersifat netral secara politik dan lebih berfokus pada pengamanan dan pertahanan negara

“Kebijakan dan langkah-langkah politiknya harus minim, begitu juga tindakan serta manuver politiknya,” kata Al Araf.

Menurut dia Panglima TNI baru tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan politik dan melakukan langkah-langkah politik praktis. Sebagai alat pertahanan negara, ujar Al Araf, Panglima TNI harus fokus pada tugasnya.

“Fokus pada pembangunan kesejahteraan prajurit, modernisasi alutsista, fokus menghadapi ancaman dari luar dan lain sebagainya,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi manuver-manuver politik Panglima TNI, kata Al Araf, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang harus melakukan pengawasan. “Netral secara politik itu penting, dan DPR harus mengawasi,” ujarnya.

 

Reporter:

Satria Dewi Anjaswari

Editor:

Kukuh S. Wibowo

Selasa, 5 Desember 2017 01:11 WIB

Bagikan :

Marsekal Hadi Diminta Mengevaluasi MoU yang Tak Sejalan UU TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diharapkan menghentikan kebijakan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang tidak sejalan dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kebijakan yang dimaksud adalah MoU TNI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sama sekali tak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi TNI sebagai lembaga pertahanan negara.

” Panglima TNI yang baru perlu mengevaluasi kebijakan lama yang enggak sejalan dengan UU TNI, yakni maraknya MoU TNI dengan institusi lain,” kata Direktur Imparsial Al Araf kepada Kompas.com, Senin (4/12/2017).

Imparsial mencatat, ada 30 MoU antara TNI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan UU TNI. Salah satunya adalah peran TNI dalam pencetakan sawah di penjuru Indonesia.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).
Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).(Dimas Jarot Bayu)

“Perlu dicatat bahwa MoU TNI dengan institusi lain menyangkut tugas pokok dan fungsi di luar perang harus melalui keputusan presiden. Maka dari itu, sekali lagi, Panglima TNI yang baru harus mengevaluasinya,” ujar Al Araf.

Hadi Tjahjanto, lanjut Al Araf, lebih baik fokus menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara yang berubah seiring pergantian zaman.

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga telah menetapkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini, lanjut dia, seharusnya menggeser orientasi pertahanan Indonesia dibanding dengan sebelumnya.

 

 

FABIAN JANUARIUS KUWADO
Kompas.com – 04/12/2017, 18:06 WIB
Bagikan :

Penegakan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan Belum Menjadi Prioritas Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

konpres-19-oktober-2016-2

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/X/2016

Pada 21 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia dua tahun. Masyarakat memiliki dan menaruh harapan yang besar kepada pemerintahannya untuk mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia, kehidupan demokrasi, dan reformasi sektor keamanan.

Meski demikian, IMPARSIAL menilai bahwa perbaikan kondisi HAM dan reformasi sektor keamanan selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa program telah dimulai dan dilaksanakan, namun tidak sedikit juga pekerjaan rumah yang ditinggalkan. Sejumlah agenda penting bidang HAM dan reformasi keamanan justru masih terbengkalai dan belum dijalankan.

Meski beberapa agenda HAM dan reformasi sektor keamanan telah tertuang dalam Nawacita dan didengungkan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye lalu, namun implementasi agenda-agenda itu, yang merupakan bagian penting dari demokratisasi, berjalan tanpa progres dan justru cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi seiring praktik hukuman mati terus diberlakukan. Sejak Jokowi awal memimpin pada Oktober 2014 hingga saat ini (Oktober 2016), tercatat paling tidak terdapat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana telah dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati ini menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK terhadap HAM untuk memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

Terdapat lima argumen yang mendasari mengapa praktik hukuman mati—yang sejatinya merupakan warisan kolonial—harus segera dihapus di Indonesia. Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 Hasil Amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa penerapan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru. Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. Keempat, unfair trial atau peradilan yang sesat seringkali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa hukuman mati. Kelima, berlanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan standing moral pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa pemerintahan Jokowi juga belum ada kemajuan yang signifikan. Ini terlihat dari maraknya aksi intoleransi yang masih dibiarkan oleh negara dan pelanggaran terhadap hak kelompok-kelompok minoritas. Pemidanaan terhadap minoritas dengan dalih melakukan penodaan agama, perusakan dan pelarangan tempat ibadah masih terjadi di sejumlah daerah. Diskriminasi atas dasar identitas keagamaan juga masih banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada Jemaat Ahmadiyah.

Inisiatif pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan selama dua tahun ini lemah. Penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mengalami stagnasi, sementara regulasi dan kebijakan lain yang mengancam dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan, seperti UU PNPS/1965, Perber Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM di lapangan kerapkali menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Pembela HAM berperan sangat penting, tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global akan tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peranan penting dalam mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma HAM, khususnya mengadvokasi korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), reformasi TNI yang dimulai sejak awal 1998 telah mengalami stragnasi. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tatanan negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah. Beberapa agenda reformasi yang masih belum terlaksana hingga sekarang yaitu restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), reformasi sistem peradilan militer, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista, serta belum terpenuhinya kesejahteraan prajurit TNI. Lebih dari itu, beberapa masalah dalam ranah itu juga bermunculan dan perlu secepatnya diselesaikan, seperti konflik antar anggota TNI-Polri, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi, serta kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. Kasus pembunuhan terhadap Munir menginjak 12 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Hingga kini, pembunuhan itu masih menyisakan pertanyaan. Sejumlah kejanggalan belum terungkap dan otak di balik pembunuhan itu masih bekeliaran bebas.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa reformasi. Terus berlarut dan tidak kunjung tuntasnya kasus pembunuhan Munir hingga 12 tahun masih memperlihatkan rendahnya komitment pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Karena itu, upaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauhmana komitmen pemerintah Jokowi dalam penegakan HAM, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang melindungi HAM.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan ke publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen Negara.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi yang pada masa Pilres 2014 dalam visi dan misinya secara jelas dan tegas mengusung “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu” dalam Nawacita ke-4 nya itu, hingga kini dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK upaya penyelesaian berbagai kasus tersebut tidak kunjung menemui kemajuan. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini tercatat menyisakan persoalan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi antara lain: kasus tragedi tahun 1965, kasus Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II, dan kasus Trisakti. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan dalih berkas tersebut belum lengkap. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan TNI/Polri terhadap masyarakat. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI/Polri terhadap masyarakat masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan (TNI/Polri) sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI/POlri itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, backing premanisme, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Upaya penyelesaian konflik Papua, Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan sinyal itikad baik dalam penyelesaian masalah Papua. Jokowi mendukung keterbukaan informasi dengan membuka akses bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di wilayah Papua, meskipun dalam praktiknya masih ada lembaga clearing house yang hanya berganti nama menghambat akses jurnalis asing. Presiden Jokowi mencoba menyelesaikan permasalahan Papua dengan mengedepankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Namun terbentuknya Kodam XVIII/Kasuari menunjukkan pendekatan keamanan juga masih digunakan dan bahkan semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan di Papua. Akibat penggunaan pendekatan keamanan tersebut masih terjadi insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Papua antara lain kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015, kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015, Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015, dan kasus penembakan hingga mati di Kabupaten Kepulauan Yapen yang membunuh dua orang pada 1 Desember 2015. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi tampaknya belum memiliki desain besar dan komprehensif dalam upaya menyelesaikan masalah Papua.

Atas dasar itu, IMPARSIAL mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar:

  1. Praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional. Salah satu solusinya yaitu melalui revisi KUHP Indonesia yang saat ini sedang berlangsung di DPR, dengan langkah terdekat yaitu mendorong pemberlakuan moratorium (penghentian) terhadap eksekusi mati;
  2. Terciptanya harmonisasi antara produk legislasi dan kebijakan yang satu dengan yang lain dalam pengaturan tentang kehidupan antarumat beragama dan berkeyakinan di Indonesia;
  3. Adanya sebuah UU yang kuat dan secara eksplisit menjamin kerja-kerja pada pembela HAM  dan hak-haknya. Upaya ini bisa diwujudkan melalui agenda revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;
  4. Pemerintah mengoreksi dinamika legislasi dan praktik dalam tata kelola keamanan yang menempatkan militerisme di luar koridornya dan dengan demikian tidak sejalan dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis (reformasi Peradilan Militer, restrukturisasi Koter, dsb);
  5. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dengan pengungkapan terhadap kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998 (tercatat 13 aktivis) sebagai starting point bagi pengungkapan kasus-kasus HAM lainnya;
  6. Mengedepankan dialog sebagai upaya penyelesaian konflik Papua secara damai.

 

Jakarta, 19 Oktober 2016

 

Al Araf

Direktur

Bagikan :

Imparsial : “Agenda Reformasi TNI Mengalami Stagnasi”

koalisi-masyarakat-sipilBeritaasatu.com, Jakarta – Jelang HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 71, yang diperingati setiap 5 Oktober tiap tahunnya, disikapi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi dengan sejumlah catatan- catatan terkait pelaksanaan agenda reformasi TNI.  Secara umum Koalisi Masyarakat Sipil menilai terjadi Stagnasi dalam Reformasi TNI.

“terjadi Stagnasi dalam reformasi TNI, terlihat dari belum dijalankan sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal 1998.  Keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil, mengancam demokrasi dan pemajuan HAM di Indonesia” ujar Al Araf , Direktur Imparsial dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta , Selasa (4/10)

Catatan-catatan terkait reformasi TNI, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera didorong dan dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK saat ini, tambahnya

“Restrukturisasi Komando Teritorial (KOTER), salah satu agenda reformasi yang diusung gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal 1998. Agenda ini disuarakan satu paket dengan penghapusan fungsi social-politik ABRI (dwi fungsi ABRI), namun pada perjalanannya hingga kini tak kunjung direstrukturisasi bahkan dipertahankan”, dijelaskannya

Eksitensi KOTER terlihat dari pembentukan KODAM baru di papua Barat, yang tentunya akan di ikuti dengan pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim). Korter juga menjadi intrumen Kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Suharto pada Orde Baru.

Hal lain yang juga menjadi catatan Koalisi masyarakat Sipil adalah pengadaan Alutsista. Pengembangan alutsista sebagai bagian dari modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Upaya moderenisasi harus dijalankan secara transparasi dan akuntabel.

“selama ini, pengadaan alutsista sarat dengan dugaan terjadinya Mark-UP dan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (Broker). Dimasa depan hendaknya pengadaan alutsista tidak melibatkan lagi pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan melalui mekanisme government to government ” pungkas Al.

Ditambahkan olehnya, Ketiadaan peran dan wewenang lembaga seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista, membuat proses pengadaan rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Padahal , belanja Alutsista Indonesia menggunakan dana besar.

 

Bagikan :

HUT TNI ke-71: Reformasi TNI Mengalami Stagnasi

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Pada 05 Oktober 2016, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-71. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan tentunya terlebih dahulu ingin menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada prajurit TNI atas perannya selama ini, dengan harapan TNI ke depan menjadi aktor pertahanan yang semakin profesional, dan mampu menjalankan fungsi serta perannya secara akuntabel, menghormati tatanan negara demokrasi dan hak asasi manusia.

Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil tetap memiliki sejumlah catatan-catatan khususnya terhadap jalannya reformasi TNI. Secara umum, koalisi menilai saat ini terjadi stagnasi dalam reformasi TNI. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tananan Negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah.

Berikut ini adalah (7) catatan Koalisi Masyarakat Sipil terkait agenda reformasi TNI yang menjadi pekerjaan rumah yang harus didorong dan dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK yang berkuasa saat ini, antara lain:

Pertama, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter). Restrukturisasi Koter adalah salah satu agenda reformasi TNI yang diusung oleh gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal reformasi 1998. Agenda ini disuarakan dalam satu paket dengan agenda penghapusan peran sosial-politik ABRI—sekarang TNI—yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI. Dalam perjalanannya, meski peran politik ABRI/TNI telah dihapus, namun struktur Koter hingga kini tak kunjung juga direstrukturisasi dan masih dipertahankan. Bahkan, eksistensi Koter semakin mekar sejalan dengan pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru di Indonesia. Pemekaran terbaru terlihat dari pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua Barat yang tentunya akan diikuti oleh pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim).

Eksistensi Koter pada masa Orde Baru sangat terkait dengan dwifungsi ABRI. Koter yang dibentuk menyerupai hirarki dan struktur pemerintahan sipil, mulia dari pusat hingga daerah sampai di tingkat kecamatan, menjadi instrumen bagi ABRI menjalankan peran sosial-politiknya. Koter juga menjadi instrumen kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Soeharto.

Karakter dan watak penggunaan Koter juga tidak berubah pasca perubahan politik dari otoritarianisme ke demokrasi sejak tahun 1998. Koter kadangkala digunakan sebagai instrumen politik terutama di masa elektoral dan juga alat represi terhadap masyarakat. Sejumlah dugaan kasus penyimpangan Koter antara lain mobilisiasi aparat Babinsa di daerah mendatangi warga dan menggalang dukungan untuk Capres tertentu pada Pilpres 2014, penggunaan aparat TNI untuk pemenanganan salah satu kandidat Pilkada Riau pada Desember 2015, pembubaran kegiatan diskusi dan pemutaran film serta penangkapan sewenang-wenang dengan dalih tuduhan penyebaran faham marxisme-leninisme. Pada 2013, Kodam Siliwangi menggelar “operasi sajadah” dan mengintimidasi minoritas Ahmadiyah untuk mengubah keyakinannya. Pembubaran dan penertiban kegiatan perpustakaan jalanan di Bandung pada 2016 oleh Kodam Siliwangi.

Lebih lanjut, ketika doktrin dwifungsi ABRI yang menjadi pijakan dasar militer berpolitik sudah dihapus pada awal reformasi 1998, struktur Koter seharusnya juga perlu direstrukturisasi. Restrukturisasi ini sejatinya juga telah diamantkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mensyaratkan kepada otoritas politik untuk melakukan restrukturisasi Koter. Mengacu pada penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU TNI ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis. Penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.

 Restrukturisasi Koter juga bertujuan agar gelar kekuatan TNI (Postur TNI) dapat mendukung peran TNI sebagai alat pertahanan negara. Sebagai konsekuensi dari restrukturisasi Koter dan mempertimbangkan lingkungan strategis serta dinamika ancaman terkini adalah perlu segera dipikirkan dan dibentuk model Postur TNI yang menekankan pembangunan kesatuan gelar kekuatan trimatra secara terpadu dan lebih terintegrasi.

Kedua, reformasi sistem peradilan militer. Agenda reformasi TNI lain yang hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan, agenda ini merupakan salah satu jantung dari reformasi TNI. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, maka selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai. Dengan UU ini, TNI memiliki rezim hukum sendiri dimana anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya, peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Kalaupun ada hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, sanksinya kadang kala tidak maksimal.

Reformasi peradilan militer sesungguhnya adalah mandat dari UU No 34/2004 tentang TNI. Pasal 65 Ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Selain itu, upaya mewujudkan reformasi peradilan militer merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan parlemen. Upaya mengubah peradilan militer adalah suatu langkah konstitusional untuk menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum secara konsisten {Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 28 Huruf d Ayat (1) UUD 1945}. Konsekuensi dari penerapan asas hukum tersebut adalah bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum perlu diadili dalam peradilan yang sama dengan warga negara lain yang melakukan tindak pidana umum, yakni melalui mekanisme peradilan umum.

Ketiga, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam Demokrasi. Dinamika legislasi keamanan menunjukkan perkembangan negatif dengan munculnya sejumlah regulasi yang memberi ruang pelibatan militer dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil secara luas sehingga mengancam kehidupan Demokrasi dan HAM. Ini dapat dilihat dengan munculnya RUU rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019, serta berbagai MoU antara TNI dan instansi pemerintah baik kementerian maupun perusahaan milik Negara.

RUU Rahasia Negara dan RUU Kamnas adalah dua rancangan legislasi yang mendapat penolakan secara luas dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai mengancam kehidupan Demokrasi dan pemajuan HAM. Padahal secara urgensi kedua RUU itu tidak dibutuhkan.

Secara urgensi, RUU Rahasia negara tidak dibutuhkan karena pengaturan tentang rahasia negara secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan. Secara substantif, ruang lingkup yang diatur dalam RUU Rahasia negara sangat luas dan bersifat karet  sehingga berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi khususnya kebebasan pers, menghambat pemberantasan korupsi dan menghambat penegakkan HAM. Sedangkan RUU Kamnas, secara urgensi juga tidak dibutuhkan karena tata kelola sektor pertahanan  keamanan dan sistem pertahanan keamanan telah diatur dalam Konstitusi, Ketetapan MPR dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan, semisal UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, UU Intelijen, dan undang-undang lainnya.

Dalam kerangka meningkatkan kerjasama aktor pertahanan keamanan khususnya kerjasama antara TNI-Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) maupun dalam menghadapi situasi mendesak (contigency) seharusnya pemerintah membentuk aturan tentang tugas perbantuan TNI (RUU Perbantuan TNI) dan merevisi UU Darurat no 23/1959 dan bukannya mengajukan RUU Kamnas dalam Prolegnas dan memaksakan pembahasannya di parlemen.

Berbagai MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan instansi yang belakangan ini marak dibentuk juga adalah langkah keliru dan bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hingga saat ini setidaknya terdapat 30 MoU antara TNI dan kementerian dan instansi lain telah dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI (operasi militer selain perang). Berbagai MoU itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan operasi militer selain perang, TNI hanya bisa melakukannya tugasnya jika ada keputusan politik negara dalam hal ini keputusan Presiden.

Dinamika legislasi dan merebaknya berbagai MoU itu mengarah pada menguatnya kembali militerisme. Hal ini sedikit demi sedikit dan tahap demi tahap berpotensi menempatkan tata kelola keamanan seperti pada masa orde baru, yang membuka ruang bagi hadirnya peran militer secara luas dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Dinamika ini tidak sejalan dan tidak senafas dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratik.

Keempat, konflik antar anggota TNI-Polri. Salah satu pekerjaan rumah lain dalam konteks reformasi TNI adalah mencegah tidak terulangnya kembali konflik antar anggota TNI dan Polri. Hingga tahun 2014, tercatat sedikitnya 38 kasus bentrokan yang melibatkan anggota TNI dan Polri di sejumlah daerah. Dalam sejumlah kasus, bentrokan itu tidak hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan pada fasilitas publik, tapi juga warga sipil jadi korban.

Ada sejumlah faktor yang saling terkait yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya bentrokan antara anggota TNI-Polri di sejumlah daerah, antara lain: semangat esprit de corps (jiwa korsa) yang keliru, budaya penghormatan terhadap hukum yang rendah, arogansi, faktor kesejahteraan yang rendah, disiplin dan kendali komandan yang lemah, sanksi hukum yang tidak maksimal terhadap anggota yang melanggar hukum, minimnya komunikasi antar anggota TNI-Polri, dan terakhir adanya dugaan keterlibatan anggota di dalam bisnis ilegal.

Untuk mencegah terulangnya kembali konflik TNI-Polri, langkah-langkah perbaikan yang terintegrasi perlu dilakukan oleh pemerintah, antara lain: memperbaiki tingkat kesejehteraan anggota TNI-Polri, memperbaiki proses perekrutan dan pendidikan, memperkuat kendali pasukan dan kontrol senjata oleh para komandan, meluruskan kembali pemahaman esprit de corps (jiwa korsa) yang sering difahami secara keliru, menindak anggota anggota yang terlibat dalam praktik bisnis ilegal, membangun komunikasi antar anggota yang konstruktif.

Selain itu, langkah penting lain yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi kritis (restrukturisasi) terhadap keberadaan struktur komando teritorial, penataan ulang fasilitas dan markas-markas militer, dan reformasi peradilan militer untuk membangun akuntabilitas hukum.

Kelima, membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista. Pengembangan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya modernisasi ini tentunya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya selama ini, pengadaan Alutsista bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up dalam pengadaan Alutsista.

Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa alutsista yang dibeli oleh pemerintah Indonesia berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, pengadaan melalui pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan. Padahal, jelas terdapat kecenderungan bahwa pengadaan alutsista bekas selalu memiliki potensi bermasalah yang lebih besar. Tidak hanya membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, pengadaan Alutsista kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (broker). Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan mark-up dalam pengadaan alutsista. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengadaan alutsista di masa depan hendaknya tidak melibatkan pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan dalam mekanisme government to government.

Transparansi Internasional merilis survei bertajukGovernment Defence Anti-Corruption Index 2015 yang menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan. Pada survei itu dinyatakan bahwa risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi (Indonesia mendapatkan nilai D). Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista membuat proses pengadaannya rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Alhasil transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista menjadi bermasalah. Padahal, belanja alutsista di Indonesia menggunakan dana yang besar.

Dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. Salah satu upaya untuk mendo­rong peran KPK itu, langkah awal yang harus didorong oleh pemerintah dan parlemen adalah mereformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997. Meski tanpa menunggu revisi UU tersebut, KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis.

Keenam, kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi TNI sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas pokok menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Ini bukan pekerjaan mudah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, TNI membutuhkan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional.

Dengan beban tugas yang berat dan suci itu, wajar apabila profesionalisme TNI ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selama ini penguatan sumber daya manusia terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI masih minim. Terbatasnya rumah dinas anggota TNI adalah satu contoh dari permasalahan  kesejahteraan prajurit.

Dalam beberapa kasus, masalah kesejahteraan anggota TNI telah membuat mereka mencari sumber pendapatan lain di luar gaji mereka. Meski penguatan alutsista merupakan suatu kebutuhan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi  negara, sebagaimana  ditegaskan dalam Pasal 49 juncto Pasal 50 UU No 34/2004.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak :

  1. Pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU no 31/1997.
  2. Pemerintah dan DPR mengevaluasi semua MoU TNI karena tidak sejalan dengan UU TNI.
  3. Pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang tentang tugas perbantuan sebagai dasar hukum pelibatan militer dalam OMSP.
  4. Pemerintah dan DPR perlu meningkatkan kesejahteraan prajurit.
  5. Pemerintah dan DPR perlu melakukan modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel.
  6. Menyelesaikan semua kasus-kasus kekerasan melalui mekanisme peradilan yang bersih dan adil (fair trial)
  7. Mendesak pengawasan yang efektif kepada TNI oleh DPR dan lembaga-lembaga lainnya demi peningkatan akuntabilitas TNI.
  8. Melakukan restrukturisasi Koter sebagai bagian dari mandate undang-undang TNI terkait dengan postur TNI dan gelar kekuatan TNI.

 

Jakarta, 04 Oktober 2016.

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, LBH Pers, Elsam, YLBHI, ICW, Lespersi, HRWG, Kontras, IDSPS, CLDS, LBH Jakarta, Setara Institute, INFID)

Bagikan :

Mutasi TNI Perlu Memperhatikan Aspek Profesionalitas dan Penghormatan HAM

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil

Proses mutasi di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) marak dilakukan belakangan ini. Proses mutasi tersebut menempatkan perwira-perwira tinggi TNI pada jabatan strategis di dalam tubuh institusi militer dan lembaga pemerintah lainnya. Namun demikian, proses mutasi tersebut memberikan catatan-catatan tersendiri terkait dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses mutasi TNI sepatutnya mempertimbangkan aspek profesionalitas, kompetensi, dan penghormatan atas tata nilai hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks itu, prinsip profesionalitas di dalam tubuh TNI tentunya perlu untuk menjadikan tata nilai HAM sebagai prinsip dasar proses mutasi TNI.

Meski pimpinan TNI memiliki otoritas untuk melakukan proses promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI, namun mereka sudah semestinya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI untuk menduduki jabatan-jabatan strategis sebaiknya tidak diberikan kepada para perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki persoalan terkait dengan pelanggaran HAM.

Kami memandang proses mutasi beberapa perwira tinggi TNI kali ini tidak menjadikan tata nilai HAM sebagai dasar pertimbangannya. Hal ini terlihat dari pengangkatan beberapa perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki permasalahan terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua (khususnya terkait dengan pembunuhan Theys Hiyo Eluay) maupun peristiwa kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998.

Pengangkatan para perwira tinggi TNI yang diduga kuat melanggar HAM tersebut semakin memperpanjang lingkaran impunitas yang terjadi di Indonesia. Di tengah proses penyelesaian kasus penghilangan orang yang belum selesai serta pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay yang tidak menghasilkan keadilan di dalam pengungkapannya, tentunya proses mutasi tersebut mencederai penghormatan HAM di negeri ini.

Koalisi mendesak Presiden untuk mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan proses mutasi tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan agenda penghormatan HAM sebagaimana ditegaskan dalam Nawacita Presiden Jokowi. Selaku otoritas politik, Presiden perlu meluruskan jalan penegakan HAM di Indonesia, dan salah satunya bisa dilakukan dengan cara menghimbau kepada pimpinan tinggi TNI untuk melakukan proses mutasi dengan memperhatikan aspek profesionalitas dan tata nilai HAM. Lebih dari itu, Presiden perlu mengambil langkah-langkah terobosan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum kunjung mendapatkan titik terang.

Kami menilai, di tengah luka masyarakat Papua atas konflik dan kekerasan yang terus terjadi di tanah mereka, pengangkatan perwira tinggi TNI yang diduga terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua akan menambah problematika baru dalam penyelesaian konflik tersebut. Apalagi dinamika sekuritisasi di Papua dengan pendekatan operasi militer masih terus berlangsung hingga saat ini, yang diikuti dengan penambahan kapasitas pasukan di Papua sebagaimana terlihat dari pendirian Kodam baru di Papua Barat.

Pemerintah seharusnya menyadari, penyelesaian konflik Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan keamanan melalui operasi militer. Di masa lalu, penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua telah mengakibatkan praktik-praktik kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan hingga kini masih belum selesai penuntasannya. Karena itu, pemerintah seharusnya mengambil jalan lain untuk penanganan konflik Papua, yaitu dengan membuka ruang dialog dan negosiasi.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar:

  1. Presiden dan DPR mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan mutasi TNI yang tidak sejalan dengan upaya penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia;
  2. Presiden menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum mendapatkan titik terang;
  3. Pemerintah membuka ruang dialog serta negosiasi sebagai jalan baru penyelesaian konflik Papua.

 

Jakarta, 22 September 2016

Koalisi Masyarakat Sipil
(Imparsial, YLBHI, ICW, Elsam, LBH Pers, HRWG, Pusat Studi Papua UKI, Lesperssi, Gema Demokrasi)

Bagikan :