Pos

Pilkada Damai Tanpa Kebencian

Siaran Pers
Nomor: 01/SP/IMPARSIAL/I/2018

 

Indonesia saat ini sudah memasuki tahun politik dimana sejumlah rangkaian agenda elektoral akan diselenggarakan, dimulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 dan dilanjutkan dengan Pemilu pada April 2019. Pada tahun-tahun politik ini, kontestasi politik baik antar kandidat maupun para pendukungnya untuk memenangkan elektoral itu tidak bisa dielakkan akan mewarnai dinamika politik nasional.

IMPARSIAL memandang bahwa politik elektoral merupakan bagian dari mekanisme dan prosedur politik demokrasi yang bisa dijalankan secara berkala dalam sebuah negara demokrasi untuk memilih pemimpin sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Derajat demokratisnya sebuah negara akan dilihat dari sejauhmana proses elektoral ini dijalankan secara bebas, jujur, dan adil. Namun demikian, sangat penting untuk disadari baik itu oleh elit politik maupun masyarakat umum bahwa politik elektoral ini bukanlah semata urusan pilih-memilih seseorang, tetapi suatu proses politik yang bermakna dan menentukan jalannya pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks itu, politik elektoral perlu dilihat sebagai suatu kesempatan dan peluang politik untuk mencari dan menyeleksi para kandidat sehingga melahirkan pemimpin terbaik bagi rakyat.

Karena memiliki makna penting itu, maka tentu menjadi penting pula proses pelaksanaan dan kontestasi di dalam politik elektoral (Pilkada dan Pemilu) ke depan harus dijalankan secara positif, konstruktuf, dan beradab sehingga tujuan politik yang luhur itu bisa tercapai. Pada titik ini, nalar politik kritis dan rasional perlu dikedepankan dan digunakan baik oleh para kandidat, elit politik pendukungnya, maupun masyarakat. Kontestasi elektoral yang transaksional dan menghalalkan segala cara perlu dihindari, dan sebaliknya yang perlu dikedepankan adalah politik yang sarat dengan kontestasi ide, gagasan, dan agenda politik pembangunan Indonesia ke depan.

IMPARSIAL mencermati ada sejumlah isu penting yang perlu digarisbawahi dan menjadi perhatian bersama, sehingga dinamika kontestasi politik elektoral mendatang tidak mencederai tujuan luhur politik dan bisa berlangsung demokratis, aman dan damai. Pertama, politisasi identitas melalui politik pemelintiran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Sebagai Negara dengan masyarakat yang majemuk, penggunaan politisasi identitas dalam kontestasi politik elektoral bukan hanya sebagai cara-cara berpolitik yang tidak konstruktif, namun juga berbahaya bagi masa depan demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Politik semacam ini seperti yang sering termanifestasi dalam bentuk penyebaran ujaran-ujaran kebencian, hoaks atau fake news baik melalui sarana cetak ataupun elektronik sebagaimana terjadi pada Pilkada atau Pemilu sebelumnya, sangat penting untuk dihindari.

Politik pemelintiran kebencian (ujaran kebencian, hoaks, fake news) baik yang berbasis intoleransi atau karena motif politik di ruang publik akan memupuk dan mengembangbiakkan intoleransi di tengah masyarakat. Masyarakat kita akan didorong secara perlahan ke dalam sekat atau ikatan sosial primordial dan tertutup yang dengan sendirinya mengikis dasar kebangsaan dan kebinekaan di masyarakat yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia.

Politik pemelintiran kebencian melalui politiisasi identitas (SARA) merupakan cara berpolitik yang harus dihindari dan dibuang jauh-jauh dalam kontestasi politik kekuasaan dalam elektoral. Hal itu sangat penting untuk memastikan proses dan dinamika politik elektoral tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif untuk memilih calon pemimpin terbaik bagi rakyat.

Kedua, menjaga netralitas TNI-Polri selama proses elektoral berlangsung. Kami juga memandang bahwa sangat penting dan juga sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk menjaga profesionalitas mereka baik itu menjelang maupun pada saat pelaksanaan Pilkada dan Pemilu ke depan. Pemihakan pada salah satu kandidat, upaya pemanfaatan situasi sosial-politik untuk tujuan lain, dan bentuk penyimpangan lain dari profesionalismenya selama pelaksanaan politik elektoral itu harus dicegah dan dihindari. Profesionalisme aparat keamanan melalui perwujudan independensi atau netralitasitanya dengan berfokus menjaga keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sangat penting dan diperlukan untuk memastikan dinamika politik elektoral berjalan demokratis, aman dan damai.

Keberpihakan aparat keamanan kepada salah satu kandidat dan apalagi terlibat dalam pemenangan salah satu kandidat melalui mobilisasi dan penggunaan sumberdaya yang dimilikinya jelas akan mengancam kehidupan demokrasi dan keamanan pelaksanaan Pilkada itu.

Adanya keharusan bagi aktor keamanan untuk menjaga independensi dan profesioalitasnya sesungguhnya juga ditegaskan dalam regulasi keamanan yang secara jelas dan tegas telah melarang anggota TNI dan Polri terlibat dalam kegiatan politik praktis. Tugas TNI dan Polri adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dan tidak diorientasikan dan difungsikan untuk berpolitik. Penegasan tentang larangan bagi anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik telah diatur secara jelas dalam Undang-undang No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Larangan untuk berpolitik di dalam UU Polri dan UU TNI itu mensyaratkan kepada para anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak melakukan langkah-langkah politik atau manuver politik sebelum mengundurkan diri jika mencalonkan menjadi kandidat dalam Pilkada.Sepanjang mereka masih menjadi anggota TNI-Polri aktif mereka tidak boleh melakukan kampanye politik dan langkah-langkah politik lainnya.

Ketiga, penggunaan politik uang (money politic) sebagai sarana kontestasi dan pemenangan elektoral (Pilkada dan Pemilu). Politik uang dalam elektoral adalah praktik yang bukan hanya tidak dibenarkan secara politik tetapi juga hukum. Politik uang akan menjadikan proses elektoral berjalan tidak sehat dan cenderung berdimensi transaksional, yang tidak saja mencederai demokrasi tetapi juga tujuan luhur dari politik itu sendiri yang akan mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Penggunaan politik uang lebih jauh akan mendorong tumbuh suburnya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kanidat terpilih. Karena politik semacam biasanya akan melahirkan berbagai praktik rente dimana kandidat terpilih akan mengupayakan adanya kompensasi atas biaya politik yang telah dikeluarkannya selama proses elektoral. Dalam jangka panjang, politik uang dalam Pilkada dan Pemilu juga pada akhirnya akan mengorbakan kesejahateraan rakyat. Kandidat terpilih lewat politik transaksional ini bukannya memikirkan peningkatan kesejahterakan rakyatnya, tapi justru akan berpikir mengembalikan biaya politiknya.

Keempat, penting menjaga Pilkada dan Pemilu ke depan berlangsung demokratik, aman dan damai. Dalam konteks ini, Imparsial menekankan pentingnya bagi semua pihak khususnya aparat keamanan dan para kontestan untuk mendorong dan memastikan gelaran Pilkada dan Pemilu berjalankan kondusif dan demokratis. Perbedaan pilihan antar kontestan dan pemilih sejatinya merupakan realitas politik yang biasa terjadi dalam setiap politik elektoral. Dalam konteks ini, setiap upaya pemaksaan, ancaman dan intimidasi untuk memaksakan sebuah pilihan harus dihindari dan dicegah karena mengancam kebebasan sebagai prinsip dasar dalam sebuah Pemilu.

Namun demikian, kami juga menyadari bahwa langkah untuk menjaga perdamaian dan keamanan itu bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan dan para kontestan, tetapi juga menjadi tanggungjawab dari semua elemen di dalam masyarakat Masyarakat dan khususnya kalangan elit di dalam masyarakat tentunya juga dituntut untuk juga mengedepankan dan menjaga nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi selama proses elektoral berlangsung.

Berangkat dari pandangan di atas, IMPARSIAL mendesak:

1. Elit politik dan masyarakat secara umum untuk menghindari setiap upaya politisiasi identitas berbasis SARA (ujaran kebencian, hoaks, fake news) dalam Pilkada, dan pada saat bersamaan perlu menjaga dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip penting demokrasi dan fundamen dari keindonesiaan kita;

2. Aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) harus menjaga dan menunjukkan sikap independensi dan profesionalitasnya dengan berfokus menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;

3. Aparat penegak hukum harus menindak tegas setiap pelaku ujaran kebencian dengan tetap memperhatikan dan merujuk pada standar dan norma HAM untuk memastikan hak asasi manusia dan keberagaman/kebhinekaan terjamin dan terlindungi;

4. Bawaslu, Komnas HAM, Kompolnas dan lembaga lainnya perlu melakukan pengawasan yang efektif dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018.

Jakarta, 18 Januari 2018

Al Araf
Direktur Imparsial

Bagikan :

Imparsial Soroti Anggota TNI-Polri Aktif dalam Bursa Calon Pilkada

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Imparsial, Al Araf menyoroti keikutsertaan anggota Polri atau TNI aktif dalam Pilkada serentak 2018. Keikutsertaan mereka dikhawatirkan menimbulkan abuse of power atau memobilisasi pengaruhnya untuk memenangkan politik praktis.

“Pemasangan atribut politik dilarang bagi anggota Polri dan TNI pada saat mereka masih beranggotakan aktif. Sejatinya keikutsertaan aparatur keamanan dalam politik telah mencederai era reformasi. Kita tidak ingin era orde baru terulang,” kata Al Araf dalam siaran pers di kantor Kontras, Selasa (09/01/2017).

Al Araf menjelaskan undang-undang TNI dan Polri secara tegas melarang anggotanya berpolitik praktis. Sehingga tidak boleh melakukan langkah-langkah politik dalam pilkada dan tingkat pemilihan umum lainnya.

“Konsekuensinya bila ingin berpolitik harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Tetapi saat ini banyak yang sudah melakukan kampanye padahal masih menjabat di instansinya,” ungkapnya.

Al Araf menilai di dalam UU Pilkada masih terdapat kelemahan, utamanya dalam penentuan waktu menyerahkan tanda bukti pengunduran diri dari instansi sebelumnya bagi calon. Kelemahan itu justru menjadi ruang TNI dan Polri berpolitik.

“Ke depan kita memastikan institusi Polri dan TNI diharapkan netral. Oleh karenanya baik Panglima dan Kapolri menegaskan bahwa keanggotaan harus netral,” pintanya.

Imparsial juga meminta bagi Panglima TNI atau Kapolri memastikan tidak adanya mobilisasi di dalam instansi untuk memenangkan mantan anggota Polri dan TNI.

“Bersikaplah netral dan jadilah wasit yang adil. Tetaplah menjadi aparatur keamanan, ambisi kuasa yang tinggi cenderung menggunakan kepemimpinannya untuk memaksakan kebijakannya,” pungkasnya.

 

Rabu, 10 Januari 2018 13:10

Reporter: Hafidz Syarif
Editor: M. Rudy

Bagikan :

LSM Serukan Netralitas TNI dan Polri dalam Pilkada

Pilkada serentak tahun 2018 ini diwarnai majunya sejumlah kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Sebagian dinilai telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Sejumlah LSM menyerukan TNI dan Polri menjaga netralitas mereka dalam pilkada sehingga tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi.

Pilkada serentak tahun 2018 ini diwarnai majunya sejumlah kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Sebagian dinilai telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Sejumlah LSM menyerukan TNI dan Polri menjaga netralitas mereka dalam pilkada sehingga tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi.

Pemilihan kepala daerah serentak tahun ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan terkait majunya beberapa perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif dalam kedinasan. Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik karena bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara.Oleh karena itu koalisi lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Imparsial, serta Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM), secara terbuka menolak anggota TNI dan Polri yang masih aktif ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam jumpa pers di kantor Kontras, Selasa (9/1), Koordinator Kontras Yati Andriyani mengakui keikutsertaan anggota TNI dan Polri dalam kontestasi bukan hal baru, namun dalam pemilihan kepala daerah tahun ini mengkhawatirkan karena mereka yang maju belum mengundurkan diri. Hal ini dinilai berbahaya bagi nilai-nilai kehidupan demokrasi, dapat mengancam isu-isu reformasi sektor keamanan, dan mengganggu profesionalisme TNI dan Polri.

Yati menjelaskan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sementara Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Yati menyayangkan sikap perwira TNI dan Polri yang baru mengundurkan diri setelah tenggat waktu pendaftaran kandidat hampir habis, karena bukan tidak mungkin memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang ada di institusi TNI dan Polri demi kepentingan pribadi. Yati menilai partai politik yang masih meminang calon kepala daerah dari anggota aktif TNI dan Polri menunjukkan kelemahan partai itu sendiri.

“Seharusnya kalau partai politik menjadi mesin demokrasi yang baik, dia bisa memberikan jalan terlebih dahulu untuk kader-kader terbaiknya. kedua, upaya-upaya partai politik dengan cara-cara seperti ini sama saja menggoda TNI atau Polri untuk kembali berpolitik secara praktis,” tandas Yati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri secara prinsip tidak boleh berpolitik karena memiliki tugas utama yaitu menjaga pertahanan dan keamanan. Konsekuensinya, jika anggota TNI dan Polri ingin berpolitik maka harus mengundurkan diri lebih dulu. Al Araf menegaskan perlunya kepastian tidak ada mobilisasi penggunaan fasilitas TNI dan Polri untuk memenangkan kandidat dari kedua institusi tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai yang juga mengusung perwira TNI dan Polri dalam pilkada serentak 2018. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah memastikan para perwiran TNI/Polri telah mengundurkan diri dari jabatannya. Perekrutan ini kata Basarah adalah cara partainya untuk menunjukan bahwa PDIP adalah partai yang terbuka.

“Bukan tertutup karena kita memberikan kesempatan pada siapapun kader-kader bangsa termasuk yang bersumber dari TNI dan Polri untuk kita rekrut sepanjang idiologi mereka sama dengan PDI perjuangan yaitu selesai dengan nasionalismenya, bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para the founding fathers, justru itu cara kami untuk melakukan asimilasikan dari sipil,militer, alim ulama, dosen, pengamat semua masuk karena kami mengklaim rumah besar bagi nasionalis,” ujar Basarah.

Ditemui terpisah, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan bahwa sejumlah perwira Polri yang ikut dalam pilkada serentak 2018 telah mengundurkan diri dari Polri pada 5 Januari lalu. Ia menjamin netralitas Polri meskipun ada anggotanya yang ikut Pilkada.

“Sudah mengundurkan diri hari Jumat lalu (5 Januari) dan sudah diganti pada 5 Januari . Ketiga-tiganya sudah diganti . Dia sudah tidak ada jabatan . Kita ucapkan selamat. Jangan menyeret-nyeret anggota Polri untuk berpolitik praktis,” jelas Syafruddin.

Pilkada serentak tahun 2018 ini diwarnai majunya sejumlah kandidat yang memiliki latar belakang anggota TNI dan Polri. Sebagian dinilai telah memperlihatkan langkah politiknya sebelum mengundurkan diri. Sejumlah LSM menyerukan TNI dan Polri menjaga netralitas mereka dalam pilkada sehingga tidak mengganggu jalannya pesta demokrasi.

Pemilihan kepala daerah serentak tahun ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan terkait majunya beberapa perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif dalam kedinasan. Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik karena bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Oleh karena itu koalisi lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Imparsial, serta Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM), secara terbuka menolak anggota TNI dan Polri yang masih aktif ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam jumpa pers di kantor Kontras, Selasa (9/1), Koordinator Kontras Yati Andriyani mengakui keikutsertaan anggota TNI dan Polri dalam kontestasi bukan hal baru, namun dalam pemilihan kepala daerah tahun ini mengkhawatirkan karena mereka yang maju belum mengundurkan diri. Hal ini dinilai berbahaya bagi nilai-nilai kehidupan demokrasi, dapat mengancam isu-isu reformasi sektor keamanan, dan mengganggu profesionalisme TNI dan Polri.

Yati menjelaskan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sementara Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Yati menyayangkan sikap perwira TNI dan Polri yang baru mengundurkan diri setelah tenggat waktu pendaftaran kandidat hampir habis, karena bukan tidak mungkin memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang ada di institusi TNI dan Polri demi kepentingan pribadi. Yati menilai partai politik yang masih meminang calon kepala daerah dari anggota aktif TNI dan Polri menunjukkan kelemahan partai itu sendiri.

“Seharusnya kalau partai politik menjadi mesin demokrasi yang baik, dia bisa memberikan jalan terlebih dahulu untuk kader-kader terbaiknya. kedua, upaya-upaya partai politik dengan cara-cara seperti ini sama saja menggoda TNI atau Polri untuk kembali berpolitik secara praktis,” tandas Yati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri secara prinsip tidak boleh berpolitik karena memiliki tugas utama yaitu menjaga pertahanan dan keamanan. Konsekuensinya, jika anggota TNI dan Polri ingin berpolitik maka harus mengundurkan diri lebih dulu. Al Araf menegaskan perlunya kepastian tidak ada mobilisasi penggunaan fasilitas TNI dan Polri untuk memenangkan kandidat dari kedua institusi tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai yang juga mengusung perwira TNI dan Polri dalam pilkada serentak 2018. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah memastikan para perwiran TNI/Polri telah mengundurkan diri dari jabatannya. Perekrutan ini kata Basarah adalah cara partainya untuk menunjukan bahwa PDIP adalah partai yang terbuka.

“Bukan tertutup karena kita memberikan kesempatan pada siapapun kader-kader bangsa termasuk yang bersumber dari TNI dan Polri untuk kita rekrut sepanjang idiologi mereka sama dengan PDI perjuangan yaitu selesai dengan nasionalismenya, bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para the founding fathers, justru itu cara kami untuk melakukan asimilasikan dari sipil,militer, alim ulama, dosen, pengamat semua masuk karena kami mengklaim rumah besar bagi nasionalis,” ujar Basarah.

Ditemui terpisah, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan bahwa sejumlah perwira Polri yang ikut dalam pilkada serentak 2018 telah mengundurkan diri dari Polri pada 5 Januari lalu. Ia menjamin netralitas Polri meskipun ada anggotanya yang ikut Pilkada.

“Sudah mengundurkan diri hari Jumat lalu (5 Januari) dan sudah diganti pada 5 Januari . Ketiga-tiganya sudah diganti . Dia sudah tidak ada jabatan . Kita ucapkan selamat. Jangan menyeret-nyeret anggota Polri untuk berpolitik praktis,” jelas Syafruddin.

Pemilihan kepala daerah serentak tahun ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan terkait majunya beberapa perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif dalam kedinasan. Dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri aktif tidak boleh berpolitik karena bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Oleh karena itu koalisi lima lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Imparsial, serta Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM), secara terbuka menolak anggota TNI dan Polri yang masih aktif ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam jumpa pers di kantor Kontras, Selasa (9/1), Koordinator Kontras Yati Andriyani mengakui keikutsertaan anggota TNI dan Polri dalam kontestasi bukan hal baru, namun dalam pemilihan kepala daerah tahun ini mengkhawatirkan karena mereka yang maju belum mengundurkan diri. Hal ini dinilai berbahaya bagi nilai-nilai kehidupan demokrasi, dapat mengancam isu-isu reformasi sektor keamanan, dan mengganggu profesionalisme TNI dan Polri.

Yati menjelaskan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sementara Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Yati menyayangkan sikap perwira TNI dan Polri yang baru mengundurkan diri setelah tenggat waktu pendaftaran kandidat hampir habis, karena bukan tidak mungkin memanfaatkan sumber daya dan jaringan yang ada di institusi TNI dan Polri demi kepentingan pribadi. Yati menilai partai politik yang masih meminang calon kepala daerah dari anggota aktif TNI dan Polri menunjukkan kelemahan partai itu sendiri.

“Seharusnya kalau partai politik menjadi mesin demokrasi yang baik, dia bisa memberikan jalan terlebih dahulu untuk kader-kader terbaiknya. kedua, upaya-upaya partai politik dengan cara-cara seperti ini sama saja menggoda TNI atau Polri untuk kembali berpolitik secara praktis,” tandas Yati.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan dalam negara demokrasi, anggota TNI dan Polri secara prinsip tidak boleh berpolitik karena memiliki tugas utama yaitu menjaga pertahanan dan keamanan. Konsekuensinya, jika anggota TNI dan Polri ingin berpolitik maka harus mengundurkan diri lebih dulu. Al Araf menegaskan perlunya kepastian tidak ada mobilisasi penggunaan fasilitas TNI dan Polri untuk memenangkan kandidat dari kedua institusi tersebut.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan salah satu partai yang juga mengusung perwira TNI dan Polri dalam pilkada serentak 2018. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah memastikan para perwiran TNI/Polri telah mengundurkan diri dari jabatannya. Perekrutan ini kata Basarah adalah cara partainya untuk menunjukan bahwa PDIP adalah partai yang terbuka.

“Bukan tertutup karena kita memberikan kesempatan pada siapapun kader-kader bangsa termasuk yang bersumber dari TNI dan Polri untuk kita rekrut sepanjang idiologi mereka sama dengan PDI perjuangan yaitu selesai dengan nasionalismenya, bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para the founding fathers, justru itu cara kami untuk melakukan asimilasikan dari sipil,militer, alim ulama, dosen, pengamat semua masuk karena kami mengklaim rumah besar bagi nasionalis,” ujar Basarah.

Ditemui terpisah, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan bahwa sejumlah perwira Polri yang ikut dalam pilkada serentak 2018 telah mengundurkan diri dari Polri pada 5 Januari lalu. Ia menjamin netralitas Polri meskipun ada anggotanya yang ikut Pilkada.

“Sudah mengundurkan diri hari Jumat lalu (5 Januari) dan sudah diganti pada 5 Januari . Ketiga-tiganya sudah diganti . Dia sudah tidak ada jabatan . Kita ucapkan selamat. Jangan menyeret-nyeret anggota Polri untuk berpolitik praktis,” jelas Syafruddin.

10/01/2018
  • Fathiyah Wardah
Bagikan :

Catatan 2017, Pentingnya Menjaga Profesionalitas TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Tahun 2017 akan segera berakhir dalam beberapa hari lagi. Banyak catatan yang tak boleh dilupakan sepanjang tahun ini.

Khusus di bidang kemiliteran, profesionalitas TNI menjadi sorotan sepanjang 2017.

Hal ini menyusul berbagai langkah mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dinilai sarat dengan politik.

“Berkaca dari 2017, upaya menjaga profesionalisme TNI merupakan salah satu agenda penting dari Panglima TNI baru pada 2018,” ujar ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (26/12/2017).

Menurut Gufron, profesionalisme TNI perlu terus dijaga apalagi tahun depan terdapat gelaran pemilihan daerah atau Pilkada serentak di 171 daerah.

Hal ini, kata Gufron, menjadi salah satu tugas berat yang perlu diemban oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang belum lama menggantikan Gatot Nurmantyo.

Upaya menjaga profesionalisme TNI juga dinilai perlu ditopang oleh penguatan dari aspek pengawasan dan akuntabilitas atas setiap penyimpangan.

“Tidak hanya memastikan upaya pembinaan dan pengembangan prajurit TNI berjalan baik dan optimal, tetapi juga sekaligus bisa memastikan profesional: tidak berpolitik dan tidak berbisnis,” kata dia.

 

 

YOGA SUKMANA
Kompas.com – 26/12/2017, 15:07 WIB
Bagikan :

Imparsial Nilai Pergantian Panglima TNI Sebagai Proses Regenerasi

Majalahayah.com, Jakarta – Presiden Jokowi telah mengirimi surat kepada DPR RI untuk mengganti Penglima TNI, Gatot Nurmantyo. Direktur Imparsial, Al Araf menilai hal tersebut wajar untuk dilakukan sebagai proses regenerasi dalam tubuh TNI.

“Pergantian panglima TNI adalah proses yang wajar dan alami di dalam tubuh TNI. Proses pergantian itu adalah bagian dari proses regenerasi di dalam tubuh TNI,” jelasnya melalui pers rilis kepada awak media, Selasa (5/12/2017).

Al Araf pun menilai, langkah presiden yang memajukan KASAU sebagai Panglima TNI ke DPR adalah sesuatu yang baik. Hal ini tentu sejalan dengan semangat UU TNI yang secara implisit mensyaratkan kepada presiden agar melakukan pergantian secara bergiliran antar angkatan.

“Namun demikian, DPR tetap perlu melakukan uji kompetensi, komitmen dan integritas calon panglima TNI baru dalam proses fit and proper test, khususnya terkait dengan komitmen untuk melakukan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern, penghormatan terhadap nilai HAM dan komitmen anti korupsi serta mendukung agenda reformasi TNI. Penting untuk panglima baru mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit,” jelasnya.

“Dengan pengajuan calon panglima TNI baru itu, maka sudah sepatutnya DPR  segera untuk melakukan proses fit dan proper test dan meminta masukan dari lembaga seperti KPK dan komnas HAM dan lainnya,” tambahnya.

Selain itu, Al Araf juga melihat dengan adanya surat pengajuan presiden ke DPR terkait pergantian panglima TNI, maka sudah sepatutnya panglima TNI jenderal Gatot Nurmantyo untuk menyiapkan proses transisi manajerial kepada panglima TNI baru.

“Dengan kata lain panglima TNI jenderal Gatot Nurmantyo diharapkan untuk tidak membuat kebijakan kebijakan yang sifatnya strategis di TNI. Di masa transisi ini panglima TNI sebaiknya menyiapkan bahan bahan yang perlu dilanjutkan oleh panglima TNI baru di dalam kerangka mendorong proses transformasi TNI ke arah yang profesional dan modern. Sehingga secara etik, adalah tidak tepat jika di masa transisi manajerial ini panglima membuat kebijakan kebijakan yang sifatnya strategis,” paparnya.

“Pergantian panglima TNI sudah sepatutnya tidak hanya sebatas pergantian prosedural semata tetapi perlu menjadi momentum untuk membangun dan meningkatkan tentara yang profesional dan modern,” pungkas Al-araf.

 

Bagikan :

Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto ‘Clear and Clean’? Ini Catatan LSM Imparsial Hadi Tjahjanto sebagai Pangima TNI nanti harus bersikap netral dan tidak boleh berpolitik, juga tidak boleh mengeluarkan statemen atau pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik.

KBR, Jakarta – LSM hak asasi manusia Imparsial menilai sejauh ini calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak memiliki masalah dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Meski begitu, Direktur LSM Imparsial Al Araf meminta agar DPR mencari masukan dan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Komnas HAM untuk menyelidiki latar belakang Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Dengan begitu, calon pengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo itu bisa dinyatakan benar-benar bersih (clear and clean) dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

“Sejauh pengamatan kami, Pak Hadi tidak memiliki persoalan terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Tetapi menurut saya penting buat DPR meminta pertimbangan dari KPK dan Komnas HAM agar rekam jejak terkait isu-isu korupsi dan pelanggaran HAM bisa terlacak begitu,” kata Al-Araf, saat dihubungi KBR, Senin (4/12/2017).

Presiden Joko Widodo mengajukan nama Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI, untuk menggantikan Gatot Nurmantyo yang akan masuk masa pensiun pada Maret 2018 mendatang. Komisi I DPR akan segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebelum DPR masuk masa reses 13 Desember mendatang.

Al Araf mengatakan meski Hadi Tjahjanto tidak memiliki masalah, namun untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus di kemudian hari, ia meminta DPR melakukan pengawasan ketat bagi calon panglima TNI itu.

Catatan Imparsial

Direktur LSM Imparsial Al Araf mengatakan ada banyak catatan yang ditujukan kepada Hadi Tjahjanto jika kelak menjabat sebagai Panglima TNI.

Catatan itu antara lain Hadi Tjahjanto sebagai Pangima TNI nanti harus bersikap netral dan tidak boleh berpolitik, juga tidak boleh mengeluarkan statemen atau pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik.

Selain itu, Al Araf juga menekankan agar Hadi Tjahjanto memiliki komitmen melakukan reformasi militer, menegakkan prinsip transparansi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menghindari penyimpangan dan memastikan broker tidak ikut serta dalam masalah pembelian. Al Araf juga menekan Panglima TNI nanti harus mampu meningkatkan kapasitas para prajurit dengan terus melakukan peningkatan pelatihan.

“Selain itu visi dari orientasi pertahanan harus dilakukan dengan memaksimalkan penguatan udara dan laut dalam pertahanan. Ini harus dilakukan oleh Panglima TNI dengan tidak meninggalkan kekuatan darat, karena strategi kekuatan pertahanan kita terintegrasi,” ujar Al Araf.

Mengenai keuntungan Presiden Joko Widodo memilih Hadi sebagai calon Panglima TNI, Al Araf mengatakan hal tersebut memang berkaitan karena akan ada ruang kontrol sipil yang lebih objektif dalam melakukan kontrol terhadap TNI.

Menurut Al Araf, itu juga akan memudahkan Presiden saat memberi arahan dalam membangun kerangka TNI yang lebih moderen dan profesional. Namun melihat kedekatan Hadi Tjahjanto dengan Presiden Joko Widodo, Al Araf meminta agar DPR terus memantau situasi itu, supaya tidak ada manuver politik yang berdasarkan kedekatan itu.

 

Sudah tepat

Bekas Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksda TNI Purnawirawan Soleman B Ponto menilai Presiden Joko Widodo sudah tepat menunjuk KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjadi sebagai calon Panglima TNI.

Penunjukan itu, kata Soleman, juga sesuai keperluan dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur pergantian kepala TNI berasal dari staf yang menjabat secara berotasi.

“Itu sudah diatur di pasal 14 ayat 3, bahwa kepala TNI dijabat bergantian dari kepala staf yang sedang menjabat. Jadi kalau kemarin yang menjabat dari Angkatan Darat,” kata Soleman kepada KBR, Senin (4/12/2017).

Soleman menilai Hadiyang berasal dari TNI Angkatan Udara juga selama ini berurusan dengan wilayah yang jauh dari jangkauan politik praktis. Karena itu, Soleman menilai Hadi cocok menggantikan Gatot Nurmantyo.

“TNI AU itu tidak ada politik prakstis, jauh sekali. Mereka berhadapan dengan pesawat, makanya cocok dia jadi Panglima. Supaya TNI tidak dibawa ke politik praktis,” kata Soleman.

Meski sudah sesuai aturan Undang-Undang, Soleman tidak menafikan adanya hak prerogatif Presiden dalam menentukan Panglima TNI.

Soleman yakin alasan Presiden Joko Widodo memilih Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI tidak didasari pada pertimbangan TNI AU akan memberi keuntungan lebih terhadap kekuasaan Presiden.

“Kita kan sama tinggi. Kenapa harus jadi anak emas? Ngga ada itu. Presiden memilih karena berdasarkan aturan, dari kepala staf, dari rotasi yang ada sesuai aturan. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih,” kata Soleman.

 

 

Selasa, 05 Des 2017 11:15 WIB

Editor: Agus Luqman 

Bagikan :

Imparsial: DPR Perlu Uji Kompetensi dan Komitmen Hadi Tjahjanto

SINDONEWS.COM – JAKARTA – Pergantian panglima TNI adalah proses yang wajar dan alami di dalam tubuh TNI. Proses pergantian itu adalah bagian dari proses regenerasi dan rotasi dalam tubuh TNI seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang TNI.

Direktur Imparsial, Al Araf menilai, langkah Presiden mengajukan Hadi dianggap sesuatu yang tepat dan baik. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-undang TNI yang mensyaratkan kepada Presiden agar melakukan pergantian atau rotasi secara bergilir antar matra.

“Namun demikian, DPR tetap perlu melakukan uji kompetensi, komitemen dan integritas calon panglima TNI baru dalam proses fit and proper test,” ujar Al Araf dalam siaran persnya, Selasa (5/12/2017).

Al Araf menuturkan, kompetensi dan komitmen yang dimaksud adalah agar TNI di bawah kepemimpinan Hadi nantinya mampu melakukan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern.

Selain itu, Al berharap, Panglima yang baru nantinya memiliki komitemen terhadap nilai-nilai dan penghormatan terhadap HAM, anti korupsi serta mendukung agenda reformasi TNI.

Menurutnya, penting untuk panglima baru mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit. “Dengan pengajuan calon panglima TNI baru itu, maka sudah sepatutnya DPR segera melakukan proses fit dan proper test dan meminta masukan dari lembaga seperti KPK dan Komnas HAM dan lainnya,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun sehingga wajar jika Presiden Joko Widodo memajukan nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima TNI baru ke DPR.

 

 

Selasa, 5 Desember 2017 – 08:43 WIB

Bagikan :

Imparsial Minta Panglima TNI Mendatang Hindari Manuver Politik

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf meminta Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia mendatang bersikap netral pada tahun politik 2018 dan 2019. Pernyataan Al Araf ini menyikapi diajukannya Hadi Tjahjanto ke Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI.

“Menjelang tahun politik Panglima TNI baru harus netral. Tidak berpolitik dan tidak melakukan manuver politik,” ujar Al Araf saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Desember 2017.

Pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum 2019, menurut Al Araf, penting bagi Panglima TNI untuk bersifat netral secara politik dan lebih berfokus pada pengamanan dan pertahanan negara

“Kebijakan dan langkah-langkah politiknya harus minim, begitu juga tindakan serta manuver politiknya,” kata Al Araf.

Menurut dia Panglima TNI baru tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan politik dan melakukan langkah-langkah politik praktis. Sebagai alat pertahanan negara, ujar Al Araf, Panglima TNI harus fokus pada tugasnya.

“Fokus pada pembangunan kesejahteraan prajurit, modernisasi alutsista, fokus menghadapi ancaman dari luar dan lain sebagainya,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi manuver-manuver politik Panglima TNI, kata Al Araf, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang harus melakukan pengawasan. “Netral secara politik itu penting, dan DPR harus mengawasi,” ujarnya.

 

Reporter:

Satria Dewi Anjaswari

Editor:

Kukuh S. Wibowo

Selasa, 5 Desember 2017 01:11 WIB

Bagikan :

Marsekal Hadi Diminta Mengevaluasi MoU yang Tak Sejalan UU TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diharapkan menghentikan kebijakan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang tidak sejalan dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kebijakan yang dimaksud adalah MoU TNI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sama sekali tak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi TNI sebagai lembaga pertahanan negara.

” Panglima TNI yang baru perlu mengevaluasi kebijakan lama yang enggak sejalan dengan UU TNI, yakni maraknya MoU TNI dengan institusi lain,” kata Direktur Imparsial Al Araf kepada Kompas.com, Senin (4/12/2017).

Imparsial mencatat, ada 30 MoU antara TNI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan UU TNI. Salah satunya adalah peran TNI dalam pencetakan sawah di penjuru Indonesia.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).
Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).(Dimas Jarot Bayu)

“Perlu dicatat bahwa MoU TNI dengan institusi lain menyangkut tugas pokok dan fungsi di luar perang harus melalui keputusan presiden. Maka dari itu, sekali lagi, Panglima TNI yang baru harus mengevaluasinya,” ujar Al Araf.

Hadi Tjahjanto, lanjut Al Araf, lebih baik fokus menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara yang berubah seiring pergantian zaman.

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga telah menetapkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini, lanjut dia, seharusnya menggeser orientasi pertahanan Indonesia dibanding dengan sebelumnya.

 

 

FABIAN JANUARIUS KUWADO
Kompas.com – 04/12/2017, 18:06 WIB
Bagikan :

Penegakan HAM dan Reformasi Sektor Keamanan Belum Menjadi Prioritas Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

konpres-19-oktober-2016-2

Siaran Pers
Nomor: 09/SP/IMPARSIAL/X/2016

Pada 21 Oktober 2016, pemerintahan Jokowi-JK akan genap berusia dua tahun. Masyarakat memiliki dan menaruh harapan yang besar kepada pemerintahannya untuk mendorong perbaikan kondisi hak asasi manusia, kehidupan demokrasi, dan reformasi sektor keamanan.

Meski demikian, IMPARSIAL menilai bahwa perbaikan kondisi HAM dan reformasi sektor keamanan selama dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa program telah dimulai dan dilaksanakan, namun tidak sedikit juga pekerjaan rumah yang ditinggalkan. Sejumlah agenda penting bidang HAM dan reformasi keamanan justru masih terbengkalai dan belum dijalankan.

Meski beberapa agenda HAM dan reformasi sektor keamanan telah tertuang dalam Nawacita dan didengungkan oleh Presiden Jokowi pada masa kampanye lalu, namun implementasi agenda-agenda itu, yang merupakan bagian penting dari demokratisasi, berjalan tanpa progres dan justru cenderung mengalami stagnasi bahkan kemunduran.

Dalam pemajuan dan perlindungan atas hak untuk hidup, Indonesia menjadi sorotan tajam pada masa pemerintahan Jokowi seiring praktik hukuman mati terus diberlakukan. Sejak Jokowi awal memimpin pada Oktober 2014 hingga saat ini (Oktober 2016), tercatat paling tidak terdapat 84 vonis mati baru di berbagai tingkat pengadilan dan 18 orang terpidana telah dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung. Terus berlangsungnya praktik hukuman mati ini menjadi salah satu indikator dari lemahnya komitmen politik pemerintahan Jokowi-JK terhadap HAM untuk memajukan dan melindungi hak untuk hidup.

Terdapat lima argumen yang mendasari mengapa praktik hukuman mati—yang sejatinya merupakan warisan kolonial—harus segera dihapus di Indonesia. Pertama, hukuman mati secara normatif bertentangan dengan norma HAM dan UUD 1945 Hasil Amandemen yang menjamin hak hidup. Kedua, alasan bahwa penerapan hukuman mati untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan terbukti keliru. Ketiga, hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi bagi pelaku kejahatan sebagaimana prinsip pemidanaan modern. Keempat, unfair trial atau peradilan yang sesat seringkali terjadi dan dialami oleh orang yang didakwa hukuman mati. Kelima, berlanjutnya hukuman mati di dalam negeri akan menyulitkan posisi politik dan standing moral pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan di masa pemerintahan Jokowi juga belum ada kemajuan yang signifikan. Ini terlihat dari maraknya aksi intoleransi yang masih dibiarkan oleh negara dan pelanggaran terhadap hak kelompok-kelompok minoritas. Pemidanaan terhadap minoritas dengan dalih melakukan penodaan agama, perusakan dan pelarangan tempat ibadah masih terjadi di sejumlah daerah. Diskriminasi atas dasar identitas keagamaan juga masih banyak dialami oleh kelompok minoritas, seperti diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan dan sosial kepada Jemaat Ahmadiyah.

Inisiatif pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi kebebasan beragama atau berkeyakinan selama dua tahun ini lemah. Penyusunan draft RUU Perlindungan Umat Beragama mengalami stagnasi, sementara regulasi dan kebijakan lain yang mengancam dan membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan masih dipertahankan, seperti UU PNPS/1965, Perber Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah.

Salah satu persoalan utama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia adalah produk legislasi dan kebijakan yang disharmonis antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan peraturan dan kebijakan ini, dalam kenyataannya, acapkali digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, tidak hanya oleh kelompok keagamaan yang radikal dan intoleran tetapi juga oleh pemerintah.

Dalam konteks jaminan dan perlindungan atas kebebasan berekspresi selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK masih memperlihatkan tingkat pelanggaran yang tinggi. Ini terlihat dari maraknya kasus-kasus pembatasan, pelarangan, pembubaran kegiatan-kegiatan diskusi dan pemutaran film tentang kasus 1965 di sejumlah daerah.

Dalam konteks perlindungan terhadap pembela Hak Asasi Manusia (HAM), pembela HAM yang merupakan bagian integral dalam advokasi mendorong penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM hingga kini masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Pembela HAM di lapangan kerapkali menghadapi berbagai bentuk pembatasan, kekerasan, dan kriminalisasi dalam perkerjaannya. Pembela HAM berperan sangat penting, tidak hanya dalam mewujudkan tujuan HAM secara global akan tetapi juga tujuan nasional itu sendiri. Di tingkat nasional, pembela HAM memainkan peranan penting dalam mendorong terwujudnya cita-cita pendirian negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara. Pembela HAM mengawal berlangsungnya demokrasi berjalan dengan baik dan terimplementasinya norma HAM, khususnya mengadvokasi korban kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dalam konteks reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform), reformasi TNI yang dimulai sejak awal 1998 telah mengalami stragnasi. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tatanan negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah. Beberapa agenda reformasi yang masih belum terlaksana hingga sekarang yaitu restrukturisasi Komando Teritorial (Koter), reformasi sistem peradilan militer, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista, serta belum terpenuhinya kesejahteraan prajurit TNI. Lebih dari itu, beberapa masalah dalam ranah itu juga bermunculan dan perlu secepatnya diselesaikan, seperti konflik antar anggota TNI-Polri, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi, serta kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM.

Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir. Kasus pembunuhan terhadap Munir menginjak 12 tahun sejak dibunuh dengan cara diracun pada 7 September 2004 di atas pesawat Garuda Indonesia. Hingga kini, pembunuhan itu masih menyisakan pertanyaan. Sejumlah kejanggalan belum terungkap dan otak di balik pembunuhan itu masih bekeliaran bebas.

Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa reformasi. Terus berlarut dan tidak kunjung tuntasnya kasus pembunuhan Munir hingga 12 tahun masih memperlihatkan rendahnya komitment pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Karena itu, upaya mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengadili dalangnya bukan hanya akan menunjukkan sejauhmana komitmen pemerintah Jokowi dalam penegakan HAM, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang melindungi HAM.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa  pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir melibatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, hasil penyelidikan itu yang sejatinya bisa menjadi pintu awal untuk membuka dan mengungkap kasus itu, alih-alih ditindaklanjuti tapi hingga kini juga tidak kunjung dibuka dan diungkapkan ke publik. Hasil penyelidikan TPF itu sangat penting karena mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan dan sekaligus juga dugaan kuat bahwa pembunuhan itu diduga melibatkan pelaku lapangan dan dalang pembunuhan dalam institusi lembaga intelijen Negara.

Dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, Presiden Jokowi yang pada masa Pilres 2014 dalam visi dan misinya secara jelas dan tegas mengusung “penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu” dalam Nawacita ke-4 nya itu, hingga kini dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK upaya penyelesaian berbagai kasus tersebut tidak kunjung menemui kemajuan. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini tercatat menyisakan persoalan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi antara lain: kasus tragedi tahun 1965, kasus Talangsari, kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Leste, kasus 27 Juli, kasus Tanjung Priok, kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Semanggi I/II, dan kasus Trisakti. Berkas hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus selalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan dalih berkas tersebut belum lengkap. Selain itu, sikap Jaksa Agung juga tidak menunjukkan itikad baik dan keinginan politik yang kuat untuk menuntaskan agenda penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Kasus kekerasan TNI/Polri terhadap masyarakat. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI/Polri terhadap masyarakat masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan (TNI/Polri) sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI/POlri itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, backing premanisme, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Upaya penyelesaian konflik Papua, Pemerintahan Jokowi sudah menunjukkan sinyal itikad baik dalam penyelesaian masalah Papua. Jokowi mendukung keterbukaan informasi dengan membuka akses bagi jurnalis asing untuk melakukan peliputan di wilayah Papua, meskipun dalam praktiknya masih ada lembaga clearing house yang hanya berganti nama menghambat akses jurnalis asing. Presiden Jokowi mencoba menyelesaikan permasalahan Papua dengan mengedepankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan dengan proyek-proyek infrastruktur.

Namun terbentuknya Kodam XVIII/Kasuari menunjukkan pendekatan keamanan juga masih digunakan dan bahkan semakin meningkat seiring pesatnya pembangunan di Papua. Akibat penggunaan pendekatan keamanan tersebut masih terjadi insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Papua antara lain kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015, kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, Kasus amuk massa di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015, Kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015, dan kasus penembakan hingga mati di Kabupaten Kepulauan Yapen yang membunuh dua orang pada 1 Desember 2015. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi tampaknya belum memiliki desain besar dan komprehensif dalam upaya menyelesaikan masalah Papua.

Atas dasar itu, IMPARSIAL mendesak pemerintahan Jokowi-JK agar:

  1. Praktik hukuman mati di Indonesia segera dihapuskan dalam semua ketentuan hukum nasional. Salah satu solusinya yaitu melalui revisi KUHP Indonesia yang saat ini sedang berlangsung di DPR, dengan langkah terdekat yaitu mendorong pemberlakuan moratorium (penghentian) terhadap eksekusi mati;
  2. Terciptanya harmonisasi antara produk legislasi dan kebijakan yang satu dengan yang lain dalam pengaturan tentang kehidupan antarumat beragama dan berkeyakinan di Indonesia;
  3. Adanya sebuah UU yang kuat dan secara eksplisit menjamin kerja-kerja pada pembela HAM  dan hak-haknya. Upaya ini bisa diwujudkan melalui agenda revisi UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM;
  4. Pemerintah mengoreksi dinamika legislasi dan praktik dalam tata kelola keamanan yang menempatkan militerisme di luar koridornya dan dengan demikian tidak sejalan dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratis (reformasi Peradilan Militer, restrukturisasi Koter, dsb);
  5. Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu dengan pengungkapan terhadap kasus penghilangan paksa aktivis tahun 1997/1998 (tercatat 13 aktivis) sebagai starting point bagi pengungkapan kasus-kasus HAM lainnya;
  6. Mengedepankan dialog sebagai upaya penyelesaian konflik Papua secara damai.

 

Jakarta, 19 Oktober 2016

 

Al Araf

Direktur

Bagikan :