Pos

Koalisi Masyarakat Sipil: RUU Terorisme Gunakan Pendekatan Perang

Metrotvnews.com Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan reaksi DPR yang memaksakan diri membentuk panitia khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme. RUU itu dianggap terlalu dipaksakan.

Koalisi yang beranggotakan KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers dan Imparsial ini sepakat teroris dikategorikan tindak pidana. Penanganannya harus dilakukan sesuai hukum. Sayangnya, RUU Terorisme masih jauh dari perspektif itu. Bahkan, berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.

Aktivis Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting meminta pemerintah meninjau ulang soal ini. “Evaluasi menyeluruh terhadap penindakan terduga Teroris. Indonesia negara demokratis, RUU ini lebih kepada pendekatan perang di dalam beberapa pasalnya,” kata Miko pada konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).

Tak hanya itu, Miko juga mempermasalahkan penggunaan kata terduga dalam RUU Terorisme. Miko menganggap pemerintah sebaiknya menggunakan kata tersangka yang lebih jelas artinya.

“Istilah terduga tidak pernah ada dalam hukum. Status itu terbatas pada hak dan kewajiban seseorang, status tersangka itu pun dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan,” jelas Miko.

Menurut Miko, pembahasan RUU Terorisme masih terlalu fokus pada penindakan kasus teroris. Peran masyarakat, ujar Miko, harusnya bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan RUU Terorisme.

“RUU belum mendorong keterbukaan aparat hukum dalam kasus terorisme, kasus Siyono harusnya mendorong akuntabilitas itu, publik belum dilibatkan secara aktif, DPR harusnya terbuka ruang Publik,” ucap Miko.‎

Pansus RUU Terorisme yang merupakan gabungan perwakilan Komisi I dan Komisi III disahkan Senin 18 April. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Pansus menyoroti pendekatan keamanan dalam rangka pencegahan. Penindakan harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tetap melihat hak asasi manusia (HAM).

(OJE)

Bagikan :

TNI/Polri Dilarang Berpolitik

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam proses pembahasan di DPR, terdapat usulan untuk mengubah syarat calon yang berasal dari anggota TNI/Polri tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari keanggotaannya di TNI ataupun Polri ketika maju menjadi kandidat dalam pilkada. Read more

Bagikan :

DPR: Mayoritas Fraksi Sepakat TNI dan Polri Harus Patuhi Aturan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR, Arteri Dahlan, mengatakan mayoritas fraksi di DPR sepakat jika TNI dan Polri harus mematuhi undang-undang dan aturan Pilkada jika ingin mencalonkan diri. Pihaknya mengklaim jika perubahan aturan untuk keikutsertaan TNI dan Polri hampir pasti tidak dilakukan.

“Mayoritas fraksi sepakat bahwa jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya dulu,” tegas Arteri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).

Kesepatakan yang hampir dipastikan menjadi sikap umum DPR ini sebelumnya sempat menjadi polemik selama pembahasan. Pasalnya, ada sebagian fraksi yang menginginkan aturan yang sebaliknya.

“Kami kaji dan analisa berdasarkan UU TNI, UU Polri, UU ASN dan UU MDIII. Setelah dikaji, rekan-rekan sepakat jika memang harus mematuhi undang-undang,” lanjut Arteri.

Berdasarkan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 39 ayat 2 disebutkan“prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis” . Pasal 47 ayat (1) memaparkan bahwa “prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Sementara itu, dalam UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat 1 menyatakan  “kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.

Pasal 28 ayat 3 UU menyebut “anggota kepolisian negara republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.

Meski belum menjadi keputusan akhir, tutur Arteri, kesepakatan umum soal aturan pilkada bagi TNI dan Polri sifatnya hampir pasti. “Sebagai tim perumus, saya bisa pastikan itu. Dari PDIP sendiri sudah berkomitmen untuk tidak bertentangan dengan kehendak rakyat,” tambahnya.

Bagikan :

Jangan Korbankan Amanat Rakyat

MI, Jakarta. DPR bisa dianggap mengorbankan amanat rakyat jika tetap memaksakan kehendak dengan mengubah syarat untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi jika niat cuti itu hanya untuk mengejar posisi lain sebagai kepala daerah.

Sejauh ini, dalam revisi UU Pilkada, mayoritas fraksi di parlemen sepakat bahwa anggota DPR, DPRD, dan DPD hanya cuti saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

Sebaliknya, anggota TNI/Polri dan aparatur sipil tetap harus mundur kala berlaga dalam pilkada.

“Anggota DPR harus mundur ketika ingin mencalonkan diri dalam pilkada. Alasannya bukan untuk keadilan saja. Sebagai legislator, mereka harus memilih jabatan mana yang diprioritaskan, jangan sampai mengorbankan amanat rakyat demi kepentingan pilkada,” jelas pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti di sela diskusi Problematika Revisi UU Pilkada dan Kembalinya TNI/Polri Berpolitik, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Sabtu (23/4).

Pakar hukum tata negara Refly Harun pun menyatakan usulan anggota DPR tersebut akan menimbulkan polemik. Dimasukkannya kembali norma tersebut dalam revisi UU Pilkada akan berpoten­si digugat.
Namun, katanya, itu berkaitan dengan ada yang mempermasalahkan atau tidak norma tersebut.

Pasalnya, hal serupa pernah terjadi sebelumnya ketika aturan yang sudah dibatalkan oleh MK kemudian hidup kembali dalam UU yang baru. Contohnya aturan yang menyangkut syarat calon anggota DPD.
“Itu pernah terjadi. Dalam UU Pemilu. Dalam UU Pemilu tahun 2008 syarat anggota DPD diatur berdomisili di wilayah NKRI. Itu digugat dan hasilnya harus ber­domisili di wilayah masing-ma­sing. Tapi dalam UU Pemilu tahun 2012 hidup lagi pasal yang tadi, dan itu tidak ada yang mempermasalahkan,” paparnya.

Pendapat berbeda dilontarkan anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arteri Dahlan. Baginya, anggota DPR hanya diwajibkan cuti ketika maju menjadi kandidat kepala daerah. Itu, menurut Arteri, karena anggota DPR dipilih rakyat dan tidak bisa diberhentikan tanpa ada persetujuan rakyat.

“Kenapa aturan anggota DPR berbeda dengan TNI/Polri, PNS, dan sebagainya, karena jabatan legislator bukan jabatan karier. Ini jabatan amanat rakyat yang harus dijalankan penuh dan ketika jadi anggota DPR pun harus mengundurkan diri dari jabatan karier sebelumnya,” ujarnya.

Pertimbangkan

Terkait dengan keinginan dewan itu, pemerintah justru akan mempertimbangkan usulan DPR agar anggota DPR, DPRD, dan DPD saat maju dalam pemilihan kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatan mereka, cukup cuti saja.

Hal itu diutarakan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono. “Mereka (anggota dewan) masih minta cuti. Kita berikan greenlight untuk itu,” ujar Sumarsono.

Ia menyebutkan hal itu karena terkait dengan sumber rekrutmen kader pemimpin daerah. Selain itu, adanya kondisi sepi pe­minat dalam Pilkada serentak 2015 lalu.

Yang terakhir, untuk membangun demokrasi yang sehat dengan mendorong partai politik dan tidak menutup peluang terbatas bagi jalur perseorangan.

Sumarsono menekankan apa yang dia kemukakan masih belum final dan bisa saja berubah. (Nur/P-2)

 

Bagikan :

UU Pilkada Pantas Larang Polisi dan Militer Aktif Berpolitik

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pantas menolak usulan mengenai polisi dan tentara aktif berhak menjadi peserta pemilihan kepala daerah tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya di TNI dan Kepolisian RI. Ketentuan ini akan bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang TNI maupun Undang-Undang tentang Kepolisian RI.

“Wajar ditentang, revisi (aturan) ini bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan Polri sendiri,” kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, dalam diskusi publik di gedung Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 April 2016.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Lukman Edy pada akhir Februari lalu, menyatakan tentara, polisi, pegawai negeri sipil, maupun pejabat negara lain tak perlu mundur dari jabatan ketika dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah.

“Semua berhak menjadi kepala daerah,” kata Lukman di Bandung, 24 Februari 2016. Maksud dari adanya ketentuan itu, kata dia, membuka peluang sumber daya manusia dalam pencalonan. Dia mengutip isi Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan semua warga negara untuk dipilih dan memilih. “Silakan bertarung di tengah masyarakat, jangan sampai dihambat.”

 

Pemerintah dan DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Beberapa ketentuan yang hendak direvisi, antara lain mengenai calon independen serta calon berlatar belakang militer dan polisi.

Menurut Ikrar, tentara, polisi, dan pegawai negeri sipil di masa lalu dibatasi kelonggarannya berpolitik karena alasan khusus. “Mereka harus monoloyalitas, tak boleh dwifungsi. Tugas mereka hanya untuk pertahanan dan keamanan, itu jadi satu dari kebijakan-kebijakan reformasi 1998.”

Ikrar menjelaskan, sejumlah pasal undang-undang internal TNI maupun Polri melarang anggotanya berpolitik. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur larangan prajurit terlibat dalam kegiatan politik praktis. Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengharuskan polisi netral dalam kehidupan politik dan tak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Tak hanya itu saja. Ikrar mengatakan Pasal 28 Undang-Undang Polri Nomor 8 Tahun 2002 jelas mencantumkan polisi dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mundur atau pensiun dari dinasnya.

Anggota Komisi Dalam Negeri Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Arteri Dahlan, mengatakan kelonggaran tersebut masih dibahas alot di DPR. “Kami terbuka pada masukan dan partisipasi publik, tentu memang ada kekhawatiran bila anggota polisi mendaftar tanpa perlu mundur dari jabatan, penjaringan jadi tak efektif,” katanya.

Kata Arteri, DPR berpatokan pada aturan yang berlaku. “Kami kembalikan saja ke UU yang berlaku. TNI dan Polri punya aturan sendiri soal anggotanya yang ingin masuk elite politik.”

DPR, kata Arteri, menghindari anggapan yang berat sebelah. “Nanti malah kami (DPR) yang diserang, dibilang anggota DPR boleh nyalon sambil cuti, tak perlu mundur, karena kami yang rancang UU Pilkada. Ini kan keliru,” katanya.

YOHANES PASKALIS

Bagikan :

Pencabutan Kewarganegaraan

Pemerintah akhirnya menyerahkan draf revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme ke DPR. Salah satu agenda perubahan undang-undang tersebut adalah memasukkan sanksi hukuman pencabutan status kewarganegaraan jika terlibat dalam tindak pidana terorisme. Read more

Bagikan :

Menata Ulang Alutsista

PERISTIWA jatuhnya helikopter Bell 412 EP milik TNI-AD di Poso pada 21 Maret 2016 kembali memperpanjang rentetan kecelakaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia. Read more

Bagikan :

Militer dan Politik

Dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI AD dalam politik Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau telah menjadi persoalan serius dalam proses peralihan kekuasaan di daerah. Ketua tim hukum salah satu kandidat menilai telah terjadi pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan oknum TNI dalam pilkada di Kepulauan Riau (Kompas.com, 22/12/2015). Read more

Bagikan :

Revisi UU Anti Terorisme harus dapat Menjaga Keseimbangan antara Menjamin Keamanan dan Perlindungan HAM

Siaran Pers Imparsial
No.02/Siaran Pers/IMP/I/2016

Pasca terjadinya serangan terorisme di kawasan Thamrin Jakarta pada 14 Januari 2016, pemerintah berencana mengajukan revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini didorong oleh pemerintah dengan dalih bahwa regulasi itu dipandang belum memadai guna mendukung pencegahan dan penindakan terorisme. Beberapa usulan pun telah muncul untuk dimasukan dalam revisi UU tersebut.

IMPARSIAL memandang bahwa terorisme memang merupakan ancaman bagi keamanan publik yang harus ditangkal dan ditindak. Kebijakan negara untuk menanggulangi terorisme bukan hanya perlu, tetapi juga merupakan suatu keharusan sebagai bagian dari kewajiban Negara untuk memastikan rasa aman masyarakat. Kendati demikian, kewajiban Negara untuk mencegah dan memerangi terorisme harus dijalankan dalam koridor tetap menghormati tatanan negara demokratik, prinsip negara hukum, dan tidak mengabaikan norma HAM. Dalam kerangka ini, kebijakan negara dalam penanggulangan terorisme harus membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan titik keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin rasa aman dan adanya perlindungan kebebasan dan hak-hak individu.

Kami juga memandang mengingat kompleksitas penyebab aksi teror dan resiko besar yang dapat ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat, negara semestinya merumuskan kebijakan yang komprehensif. Kebijakan ini mencakup dua bidang, yakni: 1). Kebijakan anti-terorisme, yakni merupakan segenap kebijakan yang dimaksud untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme (keadilan, demokrasi, korupsi, pelaung tumbuhnya kekerasan, dsb). Sebagai kebijakan preventif, anti-terorisme memerlukan dimensi-dimensi sosial, ekonomi, kultural, politik, dan hubungan luar negeri; dan 2). Kebijakan kontra-terorisme, yakni merupakan segenap instrument yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap terorisme dan aksi-aksi teror. Sebagai kebijakan yang bersifat koersif, kontra-terorisme menuntut profesionalitas dan proporsionalitas instrument penindak.

IMPARSIAL menilai rencana pemerintah untuk merivisi UU Anti terorisme harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara menjamin keamanan di satu sisi dengan perlindungan HAM di sisi lain. Namun sayangnya sejumlah usulan yang muncul dalam rencana revisi UU terorisme problematik dan berpotensi menmbulkan persoalan bagi kehidupan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Adanya kehendak pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada lembaga intelijen (BIN) untuk menangkap adalah keliru. BIN bukanlah lembaga penegak hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh diberikan kewenangan judicial. BIN adalah lembaga intelijen yang berfungsi melakukan deteksi dini dan bukan instrumen penindak dalam kerangka penegakan hukum. Kehendak untuk memberikan kewenangan BIN dapat menangkap justru akan menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penanganan terorisme. Dengan kerja yang tertutup, pemberian kewenangan ini kepada BIN justru akan membuka ruang terjadinya abuse of power dalam berbagai macam bentuk, seperti kemungkinan terjadinya penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan sebagainya. Hal ini tentu akan mengancam kehidupan negara demokrasi, negara hukum, kebebasan dan HAM itu sendiri.

Pemberian kewenangan menangkap kepada BIN akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kerja antar aparat negara, khususnya tumpang tindih kerja antara insitusi kepolisian dengan BIN. Penting untuk diingat, upaya penanganan terorisme di Indonesia menggunakan mekanismecriminal justice sistem model dimana institusi penegak hukum lah yang terdepan untuk mengatasi terorisme sebagaimana diatur dalam UU 15/2003. Karena itu, adalah salah dan keliru jika negara memberikan kewenangan menangkap kepada BIN dalam upaya untuk mengatasi ancaman terorisme. Dalam konteks penanganan terorisme, fungsi BIN tetap diletakakan dalam tugas dan fungsi aslinya untuk melakukan pencegahan dengan deteksi dini.

Pemberian kewenangan penangkapan kepada BIN juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan hakikat intelijen yang sebenarnya yaitu sebagai badan yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan memberikan informasi kepada pejabat pengambil kebijakan. Maka usulan untuk memberikan kewenangan menangkap kepada Intelijen Negara harus dikesampingkan.

Kami juga menilai wacana untuk memperpanjang masa penangkapan terduga teroris berpotensi menimbulkan persoalan baru. Usulan perpanjangan masa penangkapan nampaknya tidak diperlukan mengingat ketentuan yang diatur dalam UU terorisme sesungguhnya sudah cukup. Jika dibandingkan untuk tindak pidana yang lain sebagaimana diatur dalam KUHAP dimana masa penangkapan tersebut hanya 1x 24 jam. Dalam konteks ini, langkah penting bagi penegak hukum adalah memperbaiki profesionalitas dan kapasitas dalam penanganan kasus.

IMPARSIAL menilai rencana pemerintah untuk merubah UU Anti-teorisme harus menempatkan perlindungan terhadap ”liberty of person” dalam suatu titik perimbangan yang permanen dengan perlindungan terhadap ”security of person”. Atasnama keamanan, kebebasan tidak bisa dikorbankan. Dalam konteks ini, revisi UU anti terorisme harus dijalankan melalui kerangka yang tetap menjunjung tinggi tatanan negara yang demokratik, prinsip negara hukum, serta menjamin kebebasan dan hak asasi manusia.

Jakarta, 25 Januari 2016

Al Araf  

Direktur Eksekutif

Bagikan :

RUU Kamnas Tidak Urgent dan Mengancam Demokrasi serta HAM

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

Rancangan Undang-undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang masuk dalam Prolegnas tahun 2015-2019 telah memunculkan draft terbaru tertanggal 15 September 2015. Masuknya RUU Kamnas dalam prolegnas yang di ikuti dengan hadirnya draft terbaru tentunya menjadi pertanyaan publik mengingat RUU ini di masa pemerintahan lalu pernah ditolak oleh kalangan masyarakat sipil karena dipandang bisa mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM.

Kami memandang bahwa kehadiran RUU Kamnas bukannya akan memperbaiki dan memperkuat tata kelola sektor keamanan, tetapi justru akan mengancam kemajuan proses reformasi sektor keamanan dan proses demokrasi itu sendiri. Jika RUU Kamnas disahkan menjadi UU maka akan mengembalikan konstruksi kebijakan keamanan seperti masa orde baru.

Kehadiran RUU Kamnas sejatinya tidak memiliki urgensi dalam pengaturan tata kelola sektor keamanan. Tata kelola sektor pertahanan dan keamanan sebagian besar telah diatur dalam berbagai aturan yang ada yakni mulai dari Konstitusi, Ketetapan MPR, dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan, seperti UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, dan UU Intelijen.

Kalau alasan pemerintah membentuk RUU Kamnas adalah untuk meningkatkan kerja sama antar aktor pertahanan dan keamanan, khususnya antara TNI dan Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) ataupun dalam menghadapi situasi darurat maka alasan itu adalah keliru. Keinginan pemerintah untuk mengatasi situasi grey area dan situasi darurat harusnya dijawab oleh pemerintah dengan membentuk UU tugas perbantuan dan revisi UU darurat nomor 23 Tahun 1959.

Dalam perspektif reformasi sektor keamanan maka seharusnya pemerintah mengajukan agenda prolegnas di sektor keamanan yang akan berkontribusi bagi kehidupan demokrasi dan negara hukum. Agenda reformasi sektor keamanan yang harusnya menjadi prioritas untuk dibuat dan dibahas oleh pemerintah adalah agenda reformasi peradilan militer melalui revisi UU no 31/1997. Agenda revisi UU no 31/1997 adalah mandat TAP MPR no VII tahun 2000 dan mandat UU TNI itu sendiri. Tujuan reformasi peradilan militer adalah untuk menempatkan dan memastikan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal terjadi tindak pidana umum.

Kami menilai RUU Kamnas memiliki substansi yang bermasalah yang dapat mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM. RUU Kamnas versi 15 September 2015 tidak memiliki perubahan fundamental dari draft sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memaksakan RUU ini dan mengabaikan kritik dan penolakan dari kalangan masyarakat sipil.

Bahaya RUU Kamnas bagi kehidupan demokrasi dan HAM di antaranya dapat dilihat dalam Pasal yang mengatur tentang persepsi ancaman keamanan nasional yang bersifat karet, sangat luas, dan berlebihan. Hal ini misalnya ditunjukkan dalam penjelasan Pasal 11 ayat 3 tentang ancaman tidak bersenjata yang masih memasukan “diskonsepsi perumusan regulasi” ke dalam kategori ancaman keamanan nasional.

Selain itu, kategorisasi ancaman dalam RUU ini juga berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan mengingat Presiden bisa menentukan ancaman potensial dan ancaman aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 RUU Kamnas. Sementara yang dimaksud dengan ancaman potensial dan ancaman aktual sangat longgar dan bersifat karet. Semua hal bisa dikategorikan sebagai ancaman potensial dan ancaman aktual.

Dalam konteks itu, bisa saja sikap dan pandangan kritis gerakan masyarakat terhadap kekuasaan dapat dikategorikan oleh kekuasaan sebagai ancaman keamanan nasional dengan kategori ancaman yang potensial. Gerakan mahasiswa yang menyuarakan kebenaran, kelompok masyarakat anti korupsi yang menyuarakan pemberantasan korupsi, gerakan buruh yang menyuarakan pemenuhan hak-haknya, serikat petani yang menuntut penataan reforma agraria, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang mengkritisi kekuasaan dapat di anggap sebagai ancaman potensial.

Dengan demikian, RUU Kamnas mengandung nuansa sekuritisasi dan dapat mengembalikan pendekatan keamanan seperti pada masa orde baru dimana semua hal dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional dan hal ini tentu bentuk kemunduran demokrasi. Apalagi ditambah dengan pembentukan dewan keamanan nasional yang memiliki fungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan keamanan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 18 RUU Kamnas tentu akan mengembalikan struktur serupa tapi tak sama seperti Kopkamtib atau Bakortstranas pada masa orde baru yang berkarakter represif. Fungsi dewan keamanan nasional seharusnya hanya sebagai advisory council untuk presiden sehingga tak perlu memiliki kewenangan mengendalikan.

Kami mendesak kepada pemerintah untuk mengkaji ulang keberadaan RUU Kamnas dalam Prolegnas 2015-2019 dan memprioritaskan pembentukan RUU tentang tugas perbantuan, Revisi UU darurat no 23/1959 dan Revisi UU no 31/1197 tentang peradilan militer di dalam Prolegnas 2015-2019. Bila pemerintah tetap memaksakan pembentukan dan pengesahan RUU Kamnas maka itu artinya demokrasi dan penegakkan HAM di Indonesia akan terancam.

Jakarta, 12 Januari 2016

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, ICW, Walhi, Kontras, YLBHI, Elsam, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, Setara Institute, LHKP Muhammadiyah)

Bagikan :