Pos

Catatan 2017, Pentingnya Menjaga Profesionalitas TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Tahun 2017 akan segera berakhir dalam beberapa hari lagi. Banyak catatan yang tak boleh dilupakan sepanjang tahun ini.

Khusus di bidang kemiliteran, profesionalitas TNI menjadi sorotan sepanjang 2017.

Hal ini menyusul berbagai langkah mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dinilai sarat dengan politik.

“Berkaca dari 2017, upaya menjaga profesionalisme TNI merupakan salah satu agenda penting dari Panglima TNI baru pada 2018,” ujar ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (26/12/2017).

Menurut Gufron, profesionalisme TNI perlu terus dijaga apalagi tahun depan terdapat gelaran pemilihan daerah atau Pilkada serentak di 171 daerah.

Hal ini, kata Gufron, menjadi salah satu tugas berat yang perlu diemban oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang belum lama menggantikan Gatot Nurmantyo.

Upaya menjaga profesionalisme TNI juga dinilai perlu ditopang oleh penguatan dari aspek pengawasan dan akuntabilitas atas setiap penyimpangan.

“Tidak hanya memastikan upaya pembinaan dan pengembangan prajurit TNI berjalan baik dan optimal, tetapi juga sekaligus bisa memastikan profesional: tidak berpolitik dan tidak berbisnis,” kata dia.

 

 

YOGA SUKMANA
Kompas.com – 26/12/2017, 15:07 WIB
Bagikan :

Imparsial Nilai Pergantian Panglima TNI Sebagai Proses Regenerasi

Majalahayah.com, Jakarta – Presiden Jokowi telah mengirimi surat kepada DPR RI untuk mengganti Penglima TNI, Gatot Nurmantyo. Direktur Imparsial, Al Araf menilai hal tersebut wajar untuk dilakukan sebagai proses regenerasi dalam tubuh TNI.

“Pergantian panglima TNI adalah proses yang wajar dan alami di dalam tubuh TNI. Proses pergantian itu adalah bagian dari proses regenerasi di dalam tubuh TNI,” jelasnya melalui pers rilis kepada awak media, Selasa (5/12/2017).

Al Araf pun menilai, langkah presiden yang memajukan KASAU sebagai Panglima TNI ke DPR adalah sesuatu yang baik. Hal ini tentu sejalan dengan semangat UU TNI yang secara implisit mensyaratkan kepada presiden agar melakukan pergantian secara bergiliran antar angkatan.

“Namun demikian, DPR tetap perlu melakukan uji kompetensi, komitmen dan integritas calon panglima TNI baru dalam proses fit and proper test, khususnya terkait dengan komitmen untuk melakukan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern, penghormatan terhadap nilai HAM dan komitmen anti korupsi serta mendukung agenda reformasi TNI. Penting untuk panglima baru mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit,” jelasnya.

“Dengan pengajuan calon panglima TNI baru itu, maka sudah sepatutnya DPR  segera untuk melakukan proses fit dan proper test dan meminta masukan dari lembaga seperti KPK dan komnas HAM dan lainnya,” tambahnya.

Selain itu, Al Araf juga melihat dengan adanya surat pengajuan presiden ke DPR terkait pergantian panglima TNI, maka sudah sepatutnya panglima TNI jenderal Gatot Nurmantyo untuk menyiapkan proses transisi manajerial kepada panglima TNI baru.

“Dengan kata lain panglima TNI jenderal Gatot Nurmantyo diharapkan untuk tidak membuat kebijakan kebijakan yang sifatnya strategis di TNI. Di masa transisi ini panglima TNI sebaiknya menyiapkan bahan bahan yang perlu dilanjutkan oleh panglima TNI baru di dalam kerangka mendorong proses transformasi TNI ke arah yang profesional dan modern. Sehingga secara etik, adalah tidak tepat jika di masa transisi manajerial ini panglima membuat kebijakan kebijakan yang sifatnya strategis,” paparnya.

“Pergantian panglima TNI sudah sepatutnya tidak hanya sebatas pergantian prosedural semata tetapi perlu menjadi momentum untuk membangun dan meningkatkan tentara yang profesional dan modern,” pungkas Al-araf.

 

Bagikan :

Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto ‘Clear and Clean’? Ini Catatan LSM Imparsial Hadi Tjahjanto sebagai Pangima TNI nanti harus bersikap netral dan tidak boleh berpolitik, juga tidak boleh mengeluarkan statemen atau pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik.

KBR, Jakarta – LSM hak asasi manusia Imparsial menilai sejauh ini calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak memiliki masalah dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Meski begitu, Direktur LSM Imparsial Al Araf meminta agar DPR mencari masukan dan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Komnas HAM untuk menyelidiki latar belakang Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Dengan begitu, calon pengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo itu bisa dinyatakan benar-benar bersih (clear and clean) dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

“Sejauh pengamatan kami, Pak Hadi tidak memiliki persoalan terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Tetapi menurut saya penting buat DPR meminta pertimbangan dari KPK dan Komnas HAM agar rekam jejak terkait isu-isu korupsi dan pelanggaran HAM bisa terlacak begitu,” kata Al-Araf, saat dihubungi KBR, Senin (4/12/2017).

Presiden Joko Widodo mengajukan nama Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI, untuk menggantikan Gatot Nurmantyo yang akan masuk masa pensiun pada Maret 2018 mendatang. Komisi I DPR akan segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan sebelum DPR masuk masa reses 13 Desember mendatang.

Al Araf mengatakan meski Hadi Tjahjanto tidak memiliki masalah, namun untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus di kemudian hari, ia meminta DPR melakukan pengawasan ketat bagi calon panglima TNI itu.

Catatan Imparsial

Direktur LSM Imparsial Al Araf mengatakan ada banyak catatan yang ditujukan kepada Hadi Tjahjanto jika kelak menjabat sebagai Panglima TNI.

Catatan itu antara lain Hadi Tjahjanto sebagai Pangima TNI nanti harus bersikap netral dan tidak boleh berpolitik, juga tidak boleh mengeluarkan statemen atau pernyataan yang bernuansa politik untuk manuver politik.

Selain itu, Al Araf juga menekankan agar Hadi Tjahjanto memiliki komitmen melakukan reformasi militer, menegakkan prinsip transparansi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menghindari penyimpangan dan memastikan broker tidak ikut serta dalam masalah pembelian. Al Araf juga menekan Panglima TNI nanti harus mampu meningkatkan kapasitas para prajurit dengan terus melakukan peningkatan pelatihan.

“Selain itu visi dari orientasi pertahanan harus dilakukan dengan memaksimalkan penguatan udara dan laut dalam pertahanan. Ini harus dilakukan oleh Panglima TNI dengan tidak meninggalkan kekuatan darat, karena strategi kekuatan pertahanan kita terintegrasi,” ujar Al Araf.

Mengenai keuntungan Presiden Joko Widodo memilih Hadi sebagai calon Panglima TNI, Al Araf mengatakan hal tersebut memang berkaitan karena akan ada ruang kontrol sipil yang lebih objektif dalam melakukan kontrol terhadap TNI.

Menurut Al Araf, itu juga akan memudahkan Presiden saat memberi arahan dalam membangun kerangka TNI yang lebih moderen dan profesional. Namun melihat kedekatan Hadi Tjahjanto dengan Presiden Joko Widodo, Al Araf meminta agar DPR terus memantau situasi itu, supaya tidak ada manuver politik yang berdasarkan kedekatan itu.

 

Sudah tepat

Bekas Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Laksda TNI Purnawirawan Soleman B Ponto menilai Presiden Joko Widodo sudah tepat menunjuk KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjadi sebagai calon Panglima TNI.

Penunjukan itu, kata Soleman, juga sesuai keperluan dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur pergantian kepala TNI berasal dari staf yang menjabat secara berotasi.

“Itu sudah diatur di pasal 14 ayat 3, bahwa kepala TNI dijabat bergantian dari kepala staf yang sedang menjabat. Jadi kalau kemarin yang menjabat dari Angkatan Darat,” kata Soleman kepada KBR, Senin (4/12/2017).

Soleman menilai Hadiyang berasal dari TNI Angkatan Udara juga selama ini berurusan dengan wilayah yang jauh dari jangkauan politik praktis. Karena itu, Soleman menilai Hadi cocok menggantikan Gatot Nurmantyo.

“TNI AU itu tidak ada politik prakstis, jauh sekali. Mereka berhadapan dengan pesawat, makanya cocok dia jadi Panglima. Supaya TNI tidak dibawa ke politik praktis,” kata Soleman.

Meski sudah sesuai aturan Undang-Undang, Soleman tidak menafikan adanya hak prerogatif Presiden dalam menentukan Panglima TNI.

Soleman yakin alasan Presiden Joko Widodo memilih Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI tidak didasari pada pertimbangan TNI AU akan memberi keuntungan lebih terhadap kekuasaan Presiden.

“Kita kan sama tinggi. Kenapa harus jadi anak emas? Ngga ada itu. Presiden memilih karena berdasarkan aturan, dari kepala staf, dari rotasi yang ada sesuai aturan. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih,” kata Soleman.

 

 

Selasa, 05 Des 2017 11:15 WIB

Editor: Agus Luqman 

Bagikan :

Imparsial: DPR Perlu Uji Kompetensi dan Komitmen Hadi Tjahjanto

SINDONEWS.COM – JAKARTA – Pergantian panglima TNI adalah proses yang wajar dan alami di dalam tubuh TNI. Proses pergantian itu adalah bagian dari proses regenerasi dan rotasi dalam tubuh TNI seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang TNI.

Direktur Imparsial, Al Araf menilai, langkah Presiden mengajukan Hadi dianggap sesuatu yang tepat dan baik. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-undang TNI yang mensyaratkan kepada Presiden agar melakukan pergantian atau rotasi secara bergilir antar matra.

“Namun demikian, DPR tetap perlu melakukan uji kompetensi, komitemen dan integritas calon panglima TNI baru dalam proses fit and proper test,” ujar Al Araf dalam siaran persnya, Selasa (5/12/2017).

Al Araf menuturkan, kompetensi dan komitmen yang dimaksud adalah agar TNI di bawah kepemimpinan Hadi nantinya mampu melakukan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern.

Selain itu, Al berharap, Panglima yang baru nantinya memiliki komitemen terhadap nilai-nilai dan penghormatan terhadap HAM, anti korupsi serta mendukung agenda reformasi TNI.

Menurutnya, penting untuk panglima baru mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit. “Dengan pengajuan calon panglima TNI baru itu, maka sudah sepatutnya DPR segera melakukan proses fit dan proper test dan meminta masukan dari lembaga seperti KPK dan Komnas HAM dan lainnya,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun sehingga wajar jika Presiden Joko Widodo memajukan nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima TNI baru ke DPR.

 

 

Selasa, 5 Desember 2017 – 08:43 WIB

Bagikan :

Imparsial Minta Panglima TNI Mendatang Hindari Manuver Politik

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf meminta Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia mendatang bersikap netral pada tahun politik 2018 dan 2019. Pernyataan Al Araf ini menyikapi diajukannya Hadi Tjahjanto ke Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI.

“Menjelang tahun politik Panglima TNI baru harus netral. Tidak berpolitik dan tidak melakukan manuver politik,” ujar Al Araf saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Desember 2017.

Pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum 2019, menurut Al Araf, penting bagi Panglima TNI untuk bersifat netral secara politik dan lebih berfokus pada pengamanan dan pertahanan negara

“Kebijakan dan langkah-langkah politiknya harus minim, begitu juga tindakan serta manuver politiknya,” kata Al Araf.

Menurut dia Panglima TNI baru tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan politik dan melakukan langkah-langkah politik praktis. Sebagai alat pertahanan negara, ujar Al Araf, Panglima TNI harus fokus pada tugasnya.

“Fokus pada pembangunan kesejahteraan prajurit, modernisasi alutsista, fokus menghadapi ancaman dari luar dan lain sebagainya,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi manuver-manuver politik Panglima TNI, kata Al Araf, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang harus melakukan pengawasan. “Netral secara politik itu penting, dan DPR harus mengawasi,” ujarnya.

 

Reporter:

Satria Dewi Anjaswari

Editor:

Kukuh S. Wibowo

Selasa, 5 Desember 2017 01:11 WIB

Bagikan :

Marsekal Hadi Diminta Mengevaluasi MoU yang Tak Sejalan UU TNI

JAKARTA, KOMPAS.com – Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diharapkan menghentikan kebijakan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang tidak sejalan dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kebijakan yang dimaksud adalah MoU TNI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sama sekali tak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi TNI sebagai lembaga pertahanan negara.

” Panglima TNI yang baru perlu mengevaluasi kebijakan lama yang enggak sejalan dengan UU TNI, yakni maraknya MoU TNI dengan institusi lain,” kata Direktur Imparsial Al Araf kepada Kompas.com, Senin (4/12/2017).

Imparsial mencatat, ada 30 MoU antara TNI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan UU TNI. Salah satunya adalah peran TNI dalam pencetakan sawah di penjuru Indonesia.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).
Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).(Dimas Jarot Bayu)

“Perlu dicatat bahwa MoU TNI dengan institusi lain menyangkut tugas pokok dan fungsi di luar perang harus melalui keputusan presiden. Maka dari itu, sekali lagi, Panglima TNI yang baru harus mengevaluasinya,” ujar Al Araf.

Hadi Tjahjanto, lanjut Al Araf, lebih baik fokus menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara yang berubah seiring pergantian zaman.

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga telah menetapkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini, lanjut dia, seharusnya menggeser orientasi pertahanan Indonesia dibanding dengan sebelumnya.

 

 

FABIAN JANUARIUS KUWADO
Kompas.com – 04/12/2017, 18:06 WIB
Bagikan :

Imparsial : “Agenda Reformasi TNI Mengalami Stagnasi”

koalisi-masyarakat-sipilBeritaasatu.com, Jakarta – Jelang HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 71, yang diperingati setiap 5 Oktober tiap tahunnya, disikapi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi dengan sejumlah catatan- catatan terkait pelaksanaan agenda reformasi TNI.  Secara umum Koalisi Masyarakat Sipil menilai terjadi Stagnasi dalam Reformasi TNI.

“terjadi Stagnasi dalam reformasi TNI, terlihat dari belum dijalankan sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal 1998.  Keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil, mengancam demokrasi dan pemajuan HAM di Indonesia” ujar Al Araf , Direktur Imparsial dalam jumpa pers di kantor Imparsial Jakarta , Selasa (4/10)

Catatan-catatan terkait reformasi TNI, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera didorong dan dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK saat ini, tambahnya

“Restrukturisasi Komando Teritorial (KOTER), salah satu agenda reformasi yang diusung gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal 1998. Agenda ini disuarakan satu paket dengan penghapusan fungsi social-politik ABRI (dwi fungsi ABRI), namun pada perjalanannya hingga kini tak kunjung direstrukturisasi bahkan dipertahankan”, dijelaskannya

Eksitensi KOTER terlihat dari pembentukan KODAM baru di papua Barat, yang tentunya akan di ikuti dengan pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim). Korter juga menjadi intrumen Kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Suharto pada Orde Baru.

Hal lain yang juga menjadi catatan Koalisi masyarakat Sipil adalah pengadaan Alutsista. Pengembangan alutsista sebagai bagian dari modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Upaya moderenisasi harus dijalankan secara transparasi dan akuntabel.

“selama ini, pengadaan alutsista sarat dengan dugaan terjadinya Mark-UP dan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (Broker). Dimasa depan hendaknya pengadaan alutsista tidak melibatkan lagi pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan melalui mekanisme government to government ” pungkas Al.

Ditambahkan olehnya, Ketiadaan peran dan wewenang lembaga seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista, membuat proses pengadaan rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Padahal , belanja Alutsista Indonesia menggunakan dana besar.

 

Bagikan :