Pos

Tunda Pengesahan RKUHP dan Presiden Segera Terbitkan Perppu KPK

Oleh: Al Araf

PUBLICANEWS-MESKI mendapat penolakan yang keras dari masyarakat, pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus dikebut untuk disahkan sebelum periode DPR saat ini berakhir.

Sebelumnya, DPR RI, Ranu (18/8) juga telah mengesahkan rancangan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang secara substansi banyak melemahkan institusi pemberantasan korupsi tersebut.

Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi seperti pasal penghinaan terhadap Presiden (Pasal 218-220), pasal terkait dengan kejahatan HAM (Pasal 599-600) dan lainya.

Pembahasan RKUHP sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa mengingat RKUHP menjadi tulang punggung penegakan hukum pidana yang berdampak secara luas kepada seluruh masyarakat.

Mengingat masih banyaknya poin-poin yang bermasalah sebagaimana yang disampaikan di atas, pengesahan RKUHP pada sidang paripurna DPR RI harus ditunda untuk menyelamatkan demokrasi dan reformasi hukum saat ini.

Pembahasan RKUHP sebaiknya dibahas oleh anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Imparsial menolak Revisi UU KPK yang baru disahkan DPR beberapa waktu lalu karena cacat formil pembentukan perundangan-undangan (UU No.11 Tahun 2012). Revisi UU KPK cacat formil karena dilakukan tanpa proses yang partisipatif dan tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019.

Pembahasan revisi UU KPK cenderung dilakukan secara tergesa gesa. Padahal prinsip utama dalam pembuatan perundang-undangan itu harus dilakukan secara transparan dan partisipasif. Secara substansi, UU KPK akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sudah berjalan.

Oleh karena itu, kami mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Perppu KPK sebagai upaya penyelamatan masa depan pemberantasan korupsi. Perppu KPK sangat mungkin dilakukan karena pernah ada preseden hukum dimana Premerintah pada 2014 pernah menerbitkan Perppu tentang Pilkada yang membatalkan UU Pilkada yang sudah disahkan DPR karena mendapat penolakan dari masyarakat.

Perppu KPK tersebut harus membatalkan UU KPK yang baru disahkan oleh DPR dan mengembalikan pengaturan tentang lembaga anti rasuah tersebut kepada aturan hukum sebelumnya.

Al Araf
Direktur The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial)

 

20 September 2019 | 09:22:16

Bagikan :

Banyak Pasal Bermasalah, DPR Diminta Tunda Pengesahan RKUHP

Liputan6.com, Jakarta – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus dikebut oleh DPR. Direktur Imparsial Al Araf, minta parlemen untuk menundanya, lantaran banyak pasal bermasalah.

“Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi,” ucap Al Araf dalam keterangannya, Jumat (20/9/2019).

Dia mencontohkan, masih adanya pasal penghinaan terhadap Presiden yakni 218-220, kemudian kejahatan HAM, pasal 599-600, serta yang lainnya.

“Pembahasan RKUHP sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, mengingat RKUHP menjadi tulang punggung penegakan hukum pidana yang berdampak secara luas kepada seluruh masyarakat,” jelas Al Araf.

Dengan masih banyaknya poin-poin yang bermasalah, maka sebaiknya pengesahan RKUHP pada sidang paripurna DPR RI harus ditunda.

“Untuk menyelamatkan demokrasi dan reformasi hukum saat ini. Pembahasan RKUHP sebaiknya dibahas oleh anggota DPR terpilih periode 2019-2024,” pungkasnya.

Masih Pakai Hukum Belanda

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly berharap pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bisa rampung pada 2019. Sebab, hukum yang digunakan hingga saat ini merupakan warisan dari masa kolonial Belanda dan sudah perlu direvisi sesuai perkembangan zaman.

“Saya berharap tahun ini bisa kita selesaikan. Malu kita sebagai bangsa kalau kita masih menggunakan hukum pidana yang 100 tahun lalu masuk 1915, masuk Indonesia sekarang sudah 100 berapa tahun,” tutur Yasonna di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Untuk itu, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar seminar nasional arah kebijakan pembaharuan hukum pidana bertajuk ‘Sumbangan Pemikiran Multidisiplin Ilmu Terhadap Perkembangan Hukum Pidana’ dan mengundang banyak pakar.

“Nah maka saya kira ini merupakan kontribusi. Ini multidisiplin berbagai ilmu pengetahuan, kriminologi, IT, psikologi, dan lain-lain, semua kita ambil,” jelas dia.

Meski hukum pidana warisan zaman kolonial Belanda akan direvisi, lanjut Yasonna, pemerintah juga mesti berkaca dengan produk undang-undang yang digunakan hingga ratusan tahun itu. Perancang pembaharuan KUHP juga mesti visioner.

“Menjangkau keutuhan hukum nasional, sistem nilai kita harus terakomodasi. Nilai masyarakat harus dianut dalam hukum kita. Tapi pada saat yang sama jangkauan ke depannya, prediksi ke depannya, jenis-jenis perbuatan pidana yang mungkin terjadi ke depan itu seperti apa,” kata Yasonna.

“Maka jangan sampai hukum pidana kita baru masuk 20 tahun sudah harus direvisi lagi. Maka ini betul-betul yang sangat kita harapkan bersama,” tandasnya.

 

20 Sep 2019, 09:07 WIB

 

Bagikan :

Imparsial Desak Pengesahan RKUHP Ditunda karena Ancam Kebebasan Sipil

JAKARTA, iNews.id – Banyak pihak mengkritisi beberapa poin dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Setidaknya ada 10 pasal bermasalah dari revisi UU KUHP.

Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial mendesak pengesahan RKHUP ditunda. “Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Direktur Imparsial Al Araf di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Dia mengungkapkan, pasal-pasal bermasalah yang dimaksud antara lain Pasal 218-220 tentang penghinaan terhadap presiden dan Pasal 599-600 mengenai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut dia, pembahasan RKUHP seharusnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, karena merupakan tulang punggung penegakan hukum pidana yang berdampak secara luas kepada seluruh masyarakat.

Al Araf menyarankan, pembahasan RKUHP sebaiknya dilakukan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. “Mengingat masih banyaknya poin-poin yang bermasalah, pengesahan RKUHP pada sidang paripurna DPR RI harus ditunda, untuk menyelamatkan demokrasi dan reformasi hukum saat ini,” tutur Al Araf.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, menyepakati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibawa dalam pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

“Izinkan saya untuk memberikan pengesahan untuk diketok. Bisa disepakati,” kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin dalam Rapat Kerja dengan Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Seluruh anggota Komisi III DPR yang hadir dalam Raker tersebut menyatakan setuju RKUHP dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.

 

Editor : Djibril Muhammad

Antara · Jumat, 20 September 2019 – 08:58 WIB

Bagikan :

Imparsial Minta Pengesahan RKUHP Ditunda Karena Banyak Pasal Bermasalah

Merdeka.com – Lembaga swadaya masyarakat yang membidangi pengawasan hak asasi manusia, Imparsial mendesak agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda. Sebab, RKUHP dinilai memuat banyak pasal bermasalah.

“Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Direktur Imparsial Al Araf di Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (20/9).

Pasal-pasal bermasalah yang dimaksud antara lain pasal 218-220 tentang penghinaan terhadap presiden dan pasal 599-600 mengenai kejahatan Hak Asasi Manusia.

Menurutnya, pembahasan RKUHP seharusnya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, mengingat RKUHP menjadi tulang punggung penegakkan hukum pidana yang berdampak secara luas kepada seluruh masyarakat.

Dia mengatakan pembahasan RKUHP sebaiknya dilakukan oleh anggota DPR terpilih periode 2019-2024. “Mengingat masih banyaknya poin-poin yang bermasalah, pengesahan RKUHP pada sidang paripurna DPR RI harus ditunda, untuk menyelamatkan demokrasi dan reformasi hukum saat ini,” kata Al Araf.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, menyepakati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibawa dalam pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.

“Izinkan saya untuk memberikan pengesahan untuk diketok. Bisa disepakati,” kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin dalam Rapat Kerja dengan Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9).

Seluruh anggota Komisi III DPR yang hadir dalam Raker tersebut menyatakan setuju RKUHP dibawa dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU. [ray]

 

Jumat, 20 September 2019 08:58

Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Bagikan :

Imparsial Desak Pengesahan RUU KUHP Ditunda: Mengancam Kebebasan Sipil

DETIKNEWS Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf menilai RUU KUHP mengandung banyak pasal mengancam kebebasan sipil dan tak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, Al Araf meminta pengesahan RUU KUHP ditunda.

“Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi seperti pasal penghinaan terhadap Presiden (Pasal 218 sampai Pasal 220), pasal terkait dengan kejahatan HAM (Pasal 599 sampai Pasal 600) dan lainnya,” kata Al Araf dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2019).

Al Araf meminta pengesahan RUU KUHP tak dilakukan tergesa-gesa, mengingat KUHP akan menjadi patokan aparat menegakan hukum dan berdampak terhadap masyarakat. Dia menyarankan para legislator yang masa dinasnya akan berakhir sebentar lagi, menyerahkan urusan RUU KUHP kepada anggota legislatif yang terpilih untuk masa bakti 2019-2024.

“Pembahasan RKUHP sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa mengingat RKUHP menjadi tulang punggung penegakan hukum pidana yang berdampak secara luas kepada seluruh masyarakat,” ujar Al Araf.

“Pengesahan RKUHP pada sidang paripurna DPR RI harus ditunda untuk menyelamatkan demokrasi dan reformasi hukum saat ini. Pembahasan RKUHP sebaiknya dibahas oleh anggota DPR terpilih periode 2019-2024,” sambung Al Araf.

Selanjutnya, Al Araf menegaskan sikap penolakan terhadap RUU KPK yang baru saja disahkan DPR. Menurut Al Araf, pembahasan RUU KPK cenderung tergesa-gesa dan mengabaikan prinsip pembuatan undang-undang.

“Karena cacat formil pembentukan perundangan-undangan (UU No.11 Tahun 2012). Revisi UU KPK cacat formil karena dilakukan tanpa proses yang partisipatif dan tidak termasuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019,” tegas dia.

Al Araf berpendapat RUU KPK justru melemahkan posisi KPK di waktu mendatang. “Secara substansi, UU KPK akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sudah berjalan,” lanjut Al Araf.

Dia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menerbitkan Perppu KPK sebagai masa depan pemberantasan korupsi. Al Araf menilai Perppu KPK sangat dimungkinkan.

“Karena pernah ada preseden hukum dimana Premerintah pada 2014 pernah menerbitkan Perppu tentang Pilkada yang membatalkan UU Pilkada yang sudah disahkan DPR karena mendapat penolakan dari masyarakat,” ungkap Al Araf.
(aud/knv)

 

2019/09/20 08:44:38 WIB
Audrey Santoso – detikNews
Bagikan :

Imparsial: Jangan Sampai RKUHP Bikin Kebebasan Pers Terancam!

OKENEWS-JAKARTA – Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad mengatakan DPR mengeluarkan pasal-pasal karet dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Satu di antaranya adalah pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

“Dalam hal RKUHP memang secara umum banyak sekali pasal-pasal bermasalah dan karet. Pasal-pasal bermasalah itu semestinya dikeluarkan dari RKUHP,” kata Hussein kepada Okezone, Minggu (8/9/2019).

Pasal penghinaan terhadap Presiden misalnya. Pasal ini, menurut dia, jelas pada 2006 sudah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika pasal ini tetap disahkan tentu akan bermasalah dalam penetapannya.

“Sulit sekali membedakan antara kritik dan penghinaan. Lebih jauh Presiden merupakan jabatan publik yang terbuka untuk dikritik. Jika sudah menyerang personal, tentu cukup dengan pasal penghinaan biasa,” ujarnya.

Beberapa pasal yang berkait dengan kerja Pers juga demikian. Mestinya, sambung Hussein, ada pasal pengecualian yang mengatur kekhususan kerja-kerja jurnalistik sebagai jaminan kebebasan Pers di Indonesia.

Husein menambahkan, dalam konteks ini perlu untuk mengedepankan UU Pers, artinya peran Dewan Pers dalam mengontrol prilaku insan pers perlu dikedepankan.

“Tidak semua perbuatan perlu dipidana. Jangan sampai RKUHP justru menyebabkan kemunduran demokrasi akibat kebebasan Pers terancam,” tegasnya.

Sekadar diketahui, ada 10 pasal di RKUHP yang berpotensi menghambat kerja media dan jurnalis dalam kontrol sosial. Di antaranya adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong. Kemudian, Pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Kemudian, Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; dan Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan meminta DPR mencabut 10 pasal dalam draf RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan pers.

Ia menilai, bila DPR tetap mengesahkan kesepuluh pasal itu, lembaga tersebut tak merepresentasikan sebagai sebuah institusi yang mewakili aspirasi rakyat. Sebab, mereka tak mendengarkan masukan yang diberikan terkait penyusunan RKUHP.

 

Fahreza Rizky, Jurnalis · Minggu 08 September 2019 07:30 WIB

Bagikan :