Pos

Bermasalah, Koalisi Bakal Uji UU PSDN Karena dinilai tidak mengadopsi standar HAM antara lain mengenai prinsip kesukarelaan, ada ancaman pidana, sumber anggaran, dan rawan disalahgunakan.

HukumOnline.com-Sejumlah RUU yang disahkan pemerintah dan DPR di penghujung masa jabatan menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil, salah satunya UU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Sebab, secara umum substansi UU PSDN yang merupakan inisiatif pemerintah dan disahkan pada Kamis (26/9/2019) ini berpotensi mengabaikan perlindungan dan penghormatan hak konstitusional warga negara.

Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto menilai alih-alih memperkuat sektor pertahanan, UU PSDN justru potensi menimbulkan berbagai masalah baru. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah persoalan yang sifatnya prinsipil. Misalnya hal yang mengatur soal ruang lingkup, komponen cadangan berbasis manusia dan sumber daya baik alam dan buatan. Selain itu, prinsip kesukarelaan, pengelolaan sumber anggaran bisa di luar APBN, dan ancaman pidana.

Melihat substansi UU PSDN bermasalah, Ardi dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang fokus di bidang HAM, pertahanan dan keamanan akan mengajukan uji materi terhadap UU PSDN ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami bersama koalisi (organisasi masyarakat sipil lain) akan mempertimbangkan mengajukan uji materi ke MK terhadap UU PSDN. Kami masih menunggu penomoran UU PSDN oleh Sekretariat Negara,” kata Ardi di Jakarta, Senin (7/10/2019

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengingatkan sejak pembahasan RUU PSDN di DPR, Koalisii sudah mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda pengesahan RUU PSDN. Tapi desakan itu ternyata tidak menjadi pertimbangan, karena faktanya pemerintah dan DPR tetap membahas dan mengesahkan UU PSDN. “UU PSDN sebenarnya tidak urgen untuk disahkan,” kata Gufron.

Menurutnya, ada sejumlah UU yang semestinya lebih diprioritaskan pembahasannya oleh DPR dan pemerintah dalam rangka memperkuat dan membenahi sektor pertahanan. Misalnya, membuat RUU Perbantuan TNI dan merevisi UU No.31 Tahun 1997 tentang TNI. Kedua regulasi itu penting dilaksanakan karena keduanya mandat UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI

Gufron menjelaskan RUU Perbantuan TNI penting untuk mengatur mekanisme operasi militer selain perang (OMSP). Selain itu, untuk meningkatkan kerja sama aktor pertahanan dan keamanan, khususnya antara TNI dengan Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) atau dalam menghadapi situasi mendesak (contigency).

Sementara UU No.31 Tahun 1997 sangat penting direvisi karena Pasal 65 ayat (2) UU TNI mengamanatkan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Tapi praktiknya selama ini menunjukan peradilan militer sebagai sarana impunitas anggota militer yang melakukan tindak pidana. Sekalipun ada hukuman, sanksinya tidak maksimal, malah ada yang kemudian menempati jabatan strategis.

Dia menilai UU PSDN tidak mengadopsi standar HAM seperti prinsip kesukarelaan. Misalnya, dalam ketentuan mengenai komponen cadangan yang menyebut setiap warga negara berhak mendaftar menjadi calon komponen cadangan. Tapi ketentuan ini tidak mengatur bagaimana mekanisme warga negara yang ingin mundur dari komponen cadangan.

Ada ancaman pidana

Kemudian UU PSDN juga tidak mengatur bagaimana ketika ada warga negara yang tergabung dalam komponen cadangan, tapi menolak untuk dimobilisasi dan demobilisasi karena perintahnya bertentangan dengan hukum dan HAM. Malah ada ancaman pidana paling lama 4 tahun bagi komponen cadangan yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi.

“Warga negara punya hak untuk mundur dari keanggotaan komponen cadangan dan menolak mobilisasi dan demobilisasi jika dampaknya bertentangan dengan hukum dan HAM,” kata Gufron menerangkan.

Begitu pula komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam dan sumber daya buatan, lanjut Gufron, ketentuan itu tidak menerapkan prinsip kesukarelaan. Mekanismenya juga tidak melalui proses pendaftaran, tapi ditetapkan oleh Menteri setelah melalui proses verifikasi dan klasifikasi.

Bagi Koalisi, seharusnya pemilik sumber daya itu berhak menerima atau menolak sebelum ditetapkan sebagai komponen cadangan. Ironisnya, ada ancaman pidana paling lama 4 tahun bagi orang yang tidak menyerahkan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional miliknya yang telah ditetapkan sebagai komponen cadangan untuk digunakan dalam mobilisasi.

Dia menambahkan mobilisasi dan demobilisasi komponen cadangan ini rawan disalahgunakan. Misalnya, komponen cadangan dimobilisasi untuk menghadapi konflik agraria. Potensi itu sangat besar terjadi mengingat tujuan penggunaan komponen cadangan sangat luas, bukan hanya untuk menghadapi ancaman militer, tapi juga nonmiliter dan hybrida.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian Mohammad Choirul Anam justru menilai UU PSDN berbahaya bagi demokrasi dan penegakan HAM. Menurut Anam, UU PSDN berpotensi melanggar prinsip conscientious objection dan kepastian hukum karena ada pengaturan absolut melalui ancaman pidana bagi pihak yang tidak mengikuti agenda yang telah ditetapkan, misalnya mobilisasi.

Meskipun disebut menghormati HAM, termasuk hak milik dalam konteks sumber daya alam dan sumber daya buatan, tapi penggunaannya bersifat absolut jika telah ditetapkan. Intinya, tidak ada perlindungan hak milik warga negara. “Jika posisinya itu hak, seharusnya diatur tanpa adanya ancaman,” kata dia, Senin (30/9/2019) lalu.

Anam menilai UU PSDN tidak mengatur jelas mekanisme mobilisasi dan demobilisiasi apakah dalam status perang atau nonperang. Jika bisa dikerahkan untuk nonperang, komponen pertahanan ini seperti komponen pendukung dan cadangan berpotensi digunakan untuk menghadapi konflik sosial.

“Misalnya konflik sosial di bidang pertambangan dan perkebunan, maka masyarakat akan dihadapkan dengan komponen ini,” ujarnya.

Anam juga menyoroti soal pendanaan yang bisa berasal dari luar APBN. Ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawabannya akan lemah. Anam mengingatkan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan sumber anggaran pertahanan negara berasal dari APBN. “Jika swasta bisa memberikan dana, kalau begini postur dan manajemen pertahanan kita, bagaimana? Berarti (pertahanan negara) ditentukan oleh dana swasta?”

Atas dasar itu, Anam menegaskan UU PSDN berbahaya bagi demokrasi dan penegakan HAM, sehingga layak diuji materi ke MK. Dia berharap ada pihak yang mau mengajukan uji materi ke MK. Cara lain, Presiden bisa menerbitkan Perppu atau DPR periode 2019-2024 bisa menerbitkan UU yang membatalkan UU PSDN.

“Jika terjadi perbedaan pandangan dan pendapat dalam situasi politik tertentu, kelompok tersebut bisa dikriminalkan lewat UU PSDN dengan menuding kelompok tersebut ‘anti negara’, sehingga bisa dipidana,” katanya.

Senin, 07 October 2019

Ady Thea DA

Bagikan :

Imparsial Kritik 4 Pasal dalam RUU Pertahanan Negara

TEMPO.COJakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau RUU PSDN. Komisi I dan Pemerintah telah menyetujui rancangan aturan ini

Imparsial, lembaga nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan HAM, menemukan beberapa pasal yang bermasalah. Mereka meminta agar RUU ini tak buru-buru disahkan. Berikut catatan Imparsial soal pasal-pasal bermasalah di RUU PSDN:

1.  Pasal 3 Ayat (1)

Pasal ini menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui bela negara. Menurut Imparsial pengaturan ini masih terlalu luas.

“Secara konseptual, bela negara tidak bisa dimaknai secara sempit karena memiliki dimensi yang luas dan tak terbatas pada mempertahankan negara dari ancaman militer dari luar,” kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri saat dihubungi, Senin 23 September 2019.

Konsep bela negara, menurut Gufron, juga bisa mencakup upaya-upaya lain warga negara di luar aspek pertahanan. Seperti penguatan ekonomi negara dan masyarakat, peningkatan pendidikan, penguatan tatanan politik yang demokratis ikut berkontribusi pada kelangsungan hidup bangsa dan negara.

RUU ini juga dinilai menggabungkan tiga regulasi sekaligus yang semestinya diatur secara terpisah. Yakni pembentukan komponen cadangan dan pendukung yang merupakan amanat Pasal 8 ayat 3 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pengaturan bela negara (Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara), dan pengaturan mobilisasi dan demobilisasi yang semestinya merupakan revisi terhadap Undang-undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

2.  Pasal 50-55

Pasal ini dinilai tidak mengadopsi norma hak asasi manusia secara utuh. Pasalnya Undang-Undang ini memungkinkan militer menguasai sumber daya selain manusia, meski itu bukan milik negara.

Dalam RUU tersebut disebutkan bahwa bagi pendaftaran komponen cadangan oleh warga negara bersifat sukarela. Akan tetapi hal yang sama tidak diberlakukan kepada komponen cadangan di luar manusia yang berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Selain itu prinsip kesukarelaan, kata dia, harus dipandang secara luas dan tidak hanya sebatas pada pilihan-pilihan absolut. “Namun sebaliknya RUU ini justru mengancam dengan sanksi pidana terhadap anggota komponen cadangan untuk menolak panggilan mobilisasi,” tutur Gufron.

3.  Pasal 47 huruf b dan c

Pasal ini mengatur soal pengelolaan anggaran. Disebutkan dalam pasal ini bahwa pengelolaan sumber daya nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Imparsial menyebut hal tersebut menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara, yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. “Jika pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya diakomodasi dalam RUU ini dapat menimbulkan masalah serius karena sulit untuk dikontrol.”

4.  Pasal 5 Ayat 2 Poin e

Imparsial menilai pada pasalnini pendekatan RUU PSDN cenderung militeristik sehingga tidak bisa dihindari adanya dugaan upaya militerisasi sipil melalui program bela negara. Apalagi konsepsi yang ditawarkan dalam program bela negara tidak cukup jelas.

 

 

Reporter:

Fikri Arigi

Editor:

Syailendra Persada

Selasa, 24 September 2019 04:32 WIB

Bagikan :

Imparsial: RUU PSDN Tidak Adopsi Prinsip HAM Secara Utuh

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai, Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Negara (RUU PSDN) tidak mengadopsi prinsip dan norma hak asasi manusia secara penuh. Hal itu dapat dilihat dari pemahaman RUU ini terhadap prinsip kesukarelaan dalam pembentukan komponen cadangan (Komcad).

“Nah, dalam RUU tersebut meski menyatakan bahwa bagi pendaftaran komponen cadangan oleh warga negara bersifat sukarela, tetapi hal yang sama tidak diberlakukan kepada komponen cadangan di luar manusia yang berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan berdasarkan pasal 50-55 RUU PSDN,” kata Gufron di kantor Amnesty International, Jakarta, Rabu (11/9).

Gufron menjelaskan, prinsip kesukarelaan harus dipandang secara luas, yakni tidak hanya sebatas pada pilihan-pilihan absolut dalam hal ini ketika warga negara mendaftar secara sukarela dan terikat selamanya tanpa ada peluang untuk mengubah pilihanna. Menurut dia, prinsip ini memberikan peluang bagi warga negara yang sudah mendaftar secara sukarela mengubah opsi mereka jika dilakukan mobilisasi berdasarkan kepercayaannya.

“Tapi sebaliknya, RUU ini justru mengancam dengan sanksi pidana terhadap anggota komponen cadangan untuk menolak panggilan mobilisasi berdasarkan kepercayaan dan keyakinannya,” katanya.

Ia menyatakan tidak adanya pasal yang mengatur pengecualian bagi mereka yang menolak penugasan militer karena hal tersebut bertentangan dengan kepercayaannya merupakan pelanggaran Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 18 yang melindungi hak atas kebebasan belpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini ditekankan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB dalam Komentar Umum Nomor 22 dan pendapat-pendapat lainnya yang dibuat untuk menanggapi prosedur petisi maupun laporan penerapan Kovenan yang diserahkan oleh negara pihak.

“Sebagai negara pihak Kovenan tersebut, Indonesia wajib untuk memastikan adanya pasal yang mengatur pengecualian tersebut,” ujar dia.

Gufron menyayangkan, dalam pengaturan komponen berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan, prinsip kesukarelaan sama sekali dikesampingkan dalam RUU ini. Misalnya, soal sumber daya di luar manusia tersebut dimiliki atau dikelola oleh warga negara atau sektor swasta, serta yang juga tidak kalah penting perlindungan properti yang telah ditetapkan sebagai Komponen Cadangan.

“Padahal kerangka pengaturan komponen cadangan untuk sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana harus menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia,” katanya.

Termasuk, soal pengelolaan anggaran dimana ketentuan pada Pasal 47 huruf b dan c yang menyebutkan bahwa pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan negara harus dilakukan secara terpusat.

Sementara, pada ayat (2)-nya dinyatakan bahwa keterpusatan anggaran pertahanan itu tidak hanya ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga komponen pertahanan lainnya. Menurut dia, keterpusatan penyelenggaraan sektor pertahanan negara sejalan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam UU Pemda yang menyatakan bahwa bidang pertahanan sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat.

“Apalagi, pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor keamanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran, namun juga kontrol terhadap TNI,” ujarnya.

Kata Gufron, jka pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya diakomodasi dalam RUU ini, maka dapat menimbulkan masalah serius. Sebab, sulit untuk dikontrol keberadaannya yang tidak tergantung pada anggaran APBN.

“Hal ini juga akan memperumit proses pertanggungjawaban, sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan,” katanya. (Aza)

Bagikan :

Pembahasan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Perlu Ditunda

Bagikan :

Imparsial Nilai RUU PSDN Belum Perlu Dibahas

MediaIndonesia-WAKIL Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang dilakukan DPR RI belum perlu dibahas.

Hal itu dikarenakan RUU yang memakan waktu dua bulan itu memiliki jumlah permasalahan yang sangat khusus, terutama perihal ruang lingkup dan komponen SDM.

Grufron menilai, bahwa RUU PSDN dinilai sangat luas. Dapat dilihat dari Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui bela negara. Selain itu, menyatakan perihal membangun komponen utama penataan komponen pendukung.

“Jika membaca ruang lingkupnya, RUU ini berupaya untuk menggabungkan 3 peraturan, yang seharusnya diatur oleh peraturan yang terpisah,” kata Gufron saat diskusi RUU PSDN, di HDI Hive, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Peraturan yang dimaksud oleh Gufron ialah Pasal 8 Ayat (3) UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung. Pasal 9 Ayat (3) UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur Bela Negara dan UU nomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Selain itu, RUU PSDN ini tidak mengadopsi prinsip dan norma hak asasi manusia secara penuh karena dalam Pasal 50 hingga 55 RUU PSDN.

“Dalam pasal itu kan menyatakan bahwa bagi pendaftaran komponen bersifat sukarela. Akan tetapi hal itu tidak diberlakukan kepada komponen cadangan di luar manusia yang berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan,” ungkapnya.

Gufron menambahkan, bahwa prinsip sukarela haruslah dipandang secara luas, yaitu tidak hanya sebatas pada pilihan. Dengan kritikan tersebut, Imparsial mendesak agar DPR menunda pembahasan dan pengesahan RUU itu.

“RUU ini harus ditunda, baik pengesahan dan pembahasan pada periode DPR ini dan melanjutkan pada Periode 2019-2024 karena minimnya waktu pembahasan berdampak pada kualitas UU itu,” tutupnya. (OL-6)

Rabu 11 September 2019, 17:00 WIB
M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora
Bagikan :

RUU Bela Negara tidak Perlu Buru-Buru

Media Indonesia-WAKIL Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Asril Tanjung menilai warga negara yang menolak membela negara harus mendapat hukuman. Pasalnya, UUD 1945 menyatakan setiap warga negara wajib membela negara.

“Kalau saya pribadi, negara kita terancam, kalau enggak mau dipanggil, ya Anda musuh berarti. Harusnya kena hukuman dan tindakan,” katanya di sela pembahasan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN-PN) kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Meski dari perspektif hak asasi manusia (HAM) tidak ada pemaksaan untuk turut serta membela negara, tetapi setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti konstitusi negara tempat ia berada. “Ada yang soal HAM bela negara mau atau tidak, tidak boleh diganggu. Tidak bisa begitu, kalau tidak, tidak masuk negara Indonesia, itu kewajiban kita. Kalau negara sudah terancam dan tidak mau bela, ya harus dihukum,” imbuh Asril.

Dia menyadari masih terjadi perdebatan mengenai kewajiban ikut serta membela negara. Maka dari itu, dalam RUU PSDN-PN, khususnya mengenai aksi bela negara, perlu ditelaah lebih lanjut dan mendengar keterangan semua pihak.

Menurutnya perlu diatur pihak mana saja yang termasuk komponen cadangan sebagai pendukung komponen utama, yakni TNI ketika situasi dalam keadaan mendesak.

Kamis 22 Agustus 2019, 09:10 WIB
Bagikan :

Imparsial Kritik Ketentuan Penerapan Hukum Militer terhadap Warga Sipil di RUU PSDN

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Imparsial Batara Ibnu Reza mengkritik ketentuan terkait pemberlakuan hukum militer terhadap warga sipil. Ketentuan tersebut diatur dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (RUU-PSDN). “Ketentuan tentang pemberlakuan hukum militer terhadap warga sipil tidak membedakan prinsip antara prinsip kombatan dan civilian,” ujar Batara dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Batara menuturkan, Pasal 45 RUU PSDN dinyatakan, bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberlakukan hukum militer. Komponen Cadangan merupakan warga negara yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama atau TNI dalam menghadapi ancaman militer. Pembentukan Komponen Cadangan yang terdiri dari 4 tahap yakni pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) menyebut masa aktif Komponen Cadangan merupakan masa pengabdian Komponen Cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat Mobilisasi.

Menurut Batara, ketentuan ini menimbulkan kebingungan. Pertama, tidak dijelaskan secara rinci terkait masa aktif, artinya tidak jelas kapan warga sipil yang tergabung dalam Komponen Cadangan harus tunduk pada hukum militer. Selain itu tidak jelas pula dengan frasa “tunduk pada hukum militer”, apakah artinya warga sipil juga tunduk pada peradilan militer atau tunduk pada hukum konflik bersenjata, baik nasional maupun internasional. “Nah ini penjelasan pasalnya tidak rinci bagaimana kemudian menempatkan komponen cadangan ini tunduk dalam yurisdiksi hukum militer,” kata Batara.

 

KRISTIAN ERDIANTO Kompas.com – 21/08/2019, 18:16 WIB

Bagikan :

Program Bela Negara di RUU PSDN Dinilai Upaya Militerisasi Warga Sipil

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Imparsial Batara Ibnu Reza berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (RUU-PSDN) cenderung bersifat militeristik.

Ia menilai dalam draf RUU tersebut ada upaya militerisasi terhadap warga sipil melalui program bela negara.

“Imparsial memandang bahwa dalam RUU ini pendekatan bela negara cenderung militeristik. Hal ini disebabkan tidak dihindarinya dugaan adanya upaya militerisasi sipil melalui program bela negara,” ujar Batara dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Pasal 4 ayat (1) RUU PSDN menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara

Sementara, pasal 4 ayat (2) menyebut keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi.

Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan bagi warga negara sebagai calon Komponen Cadangan.

Komponen Cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama atau TNI dalam menghadapi ancaman militer.

Kemudian, Pasal 31 mengatur soal pembentukan Komponen Cadangan yang terdiri dari 4 tahap yakni pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan.

Batara menilai ada kejanggalan lain dalam draf RUU PSDN, yakni menggabungkan konsep bela negara dengan konsep Komponen Cadangan.

Menurut dia, program bela negara seharusnya merujuk pada sikap dan tindakan yang tidak haris selalu diwujudkan dalam Komponen Cadangan.

“Dalam RUU ini tampak ada simplifikasi. Melihat bela negara bersifat kognitif sementara komponen cadangan lebih pada fisik,” kata Batara

 

21/08/2019 | 18:06 WIB

Bagikan :

Rapat dengan Komisi I DPR, Imparsial Anggap RUU Bela Negara Problematik

Detik.Com Jakarta – Komisi I DPR membahas perumusan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN-PN) dengan sejumlah akademisi LSM, salah satunya Imparsial. Imparsial menilai proses RUU yang membahas soal bela negara ini.

“Dari semua catatan-catatan kita, dari pertama terkait dengan prosesnya pembentukan RUU yang menurut kita terkesan tergesa-gesa dan prosesnya agak tertutup dan kemudian secara subtansi memiliki sejumlah catatan yang problematik,” kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri di ruang rapat Komisi I, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

“Imparsial merekomendasikan agar pembahasan RUU PSDN-PN tak dipaksakan untuk dibahas dan diselesaikan oleh DPR sekarang,” imbuhnya.

Rekomendasi tersebut disampaikan Ghufron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I. RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I Ahmad Hanafi Rais dan Asril Hamzah Tanjung.

Imparsial menyoroti tentang konsep bela negara yang tertuang dalam RUU PSDN-PN. Imparsial menilai ada upaya meliterisasi sipil dalam RUU tersebut.

“Dalam hal ini penegakan bela negara yang dikedepankan cenderung militeristik. Hal ini disebabkan tidak dihindarinya adanya dugaan militerisasi sipil melalui program bela negara. Belum lagi konsepsi bela negara yang ditawarkan tidak cukup jelas,” ujar peneliti Imparsial Bhatara Ibnu Reza dalam rapat.

Adapun RUU PSDN-PN bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui bentuk bela negara.

Konsep bela negara yang tidak cukup jelas, yang dimaksud Imparsial salah satunya tertuang dalam Pasal 5 RUU PSDN-PN terkait kemampuan bela negara. Pasalnya dalam RUU tersebut tidak dijelaskan apakah kemampuan bela negara itu didapat melalui latihan militer atau tidak.

“Misalnya Pasal 5 ayat 2 poin e menyebutkan, ‘mempunyai kemampuan awal bela negara sebagai salah satu nilai dasar bela negara yang ditawarkan dalan pendidikan ke warga negara,” ucap Bhatara.

“Pertanyaannya kemudian, apakah semua yang ikut bela negara mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran? Mengingat tidak ada penjelasan rinci yang diatur khususnya dalam perpu,” imbuhnya.

 

 

Rabu 21 Agustus 2019, 12:59 WIB

Mochamad Zhacky – detikNews

Bagikan :

“Kami Kaget Ada RUU Seperti Ini…”

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Imparsial Batara Ibnu Reza mengkritik pembahasan draf Rancangan Undang-Undang ( RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN-PN) yang dinilai tergesa-gesa dan cenderung tertutup. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019). “Kami melihat Proses pembahasan RUU tidak ada transparansi. Kami kaget ada RUU seperti ini,” ujar Batara saat mengawali penyampaian pendapatnya.

Batara kemudian mengkritik beberapa substansi yang diatur dalam RUU tersebut. Ia mencontohkan soal pendekatan bela negara yang cenderung militeristik. Batara menilai ada upaya militerisasi sipil melalui RUU PSDN. “Ada upaya militerisasi sipil dalam draf RUU ini,” kata Batara. Hal senada diungkapkan peneliti Imparsial Gufron Mabruri. Gufron pun meminta agar RUU PSDN tidak terburu-buru untuk dibahas dan disahkan pada periode saat ini. Ia menegaskan bahwa ada beberapa poin substansi RUU yang harus dibahas lebih lanjut secara terbuka dan melibatkan organisasi masyarakat sipil. “Kami merekomendasikan RUU ini tidak terburu-buru disahkan dalam periode ini. Pembahasannya tidak boleh dipaksakan pada periode ini,” kata Gufron. Adapun RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui bentuk Bela Negara.

Hingga saat ini draf RUU masih dalam proses pembahasan di Komisi I DPR bersama pemerintah. Rapat Dengar Pendapat dengan organisasi masyarakat sipil dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais dan Asril Hamzah Tanjung.

KRISTIAN ERDIANTO Kompas.com – 21/08/2019, 12:57 WIB

Bagikan :