Pos

Imparsial: BNPT Tak Boleh Punya Kewenangan Penindakan Terorisme

KIBLAT.NET, Jakarta- Direktur Imparsial, Al Araf menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) jangan sampai memiliki kewenangan untuk penindakan kasus terorisme.

“Jangan sampai BNPT memiliki kewenangan penindakan operasional dalam penanganan terorisme. Penindakan penanganan teroris tetap dilaksanakan pihak kepolisian untuk konteks penegakan hukum mengatasi terorisme,” kata Al Araf di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa (03/10)

“Sedangkan intelijen dalam konteks fungsi operasi pencerahan, Militer dalam kontek operasi militer selain perang,” sambungnya.

Ia juga memaparkan bahwa BNPT hanya memiliki tiga fungsi. Pertama, BNPT menjadi lembaga yang merumuskan tentang penanggulangan terorisme dan merekomendasikan kepada Presidendan di dalam RUU antiterorisme.

Yang kedua, tugas BNPT adalah melakukan koordinasi antar lintas institusi yang memiliki otoritas untuk melakukan kerja penanggulangan terorisme, koordinasi dengan BIN,TNI,Polri, Bea cukai, Imigrasi semua koordinasi.

“Ini hanya bisa koordinasi kalau levelnya BNPT setingkat kementerian, ini perlu dikaji dan perlu pendalaman,” paparnya.

Dan yang terakhir fungsi BNPT adalah untuk melakukan aspek pencegahan. BNPT, kata dia, melakukan itu dengan melibatkan instrumen kelembagaan lain.

 

 

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Imam S.

Bagikan :

Lebih Baik Membubarkan Ormas Lewat Mekanisme Yudisial

HukumOnline.com-Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarkarat menuai pro dan kontra di masyarakat. Partai politik pendukung Pemerintah mendukung terbitnya Perppu. Sebaliknya, mereka yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi cenderung menolak dengan beragam argumentasi.

Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah mekanisme pembubaran Ormas. Mempermudah pembubaran hanya melalui penggunaan kewenangan Pemerintah dinilai sangat beresiko. Salah satu contohnya, dengan menggunakan Perppu Ormas, Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tanpa ada pengujian atas legalitas alasan pembubaran, sewaktu-waktu Pemerintah dapat saja membubarkan ormas selain HTI

(Baca juga: Presiden: Yang Tidak Setuju Perppu Ormas Silakan Tempuh Jalur Hukum).

Sejumlah aktivis ormas sipil menegaskan mekanisme yudisial lebih baik ditempuh Pemerintah ketimbang penggunaan wewenang secara sepihak. Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, menilai Perppu Ormas bukan jawaban untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelompok fundamentalisme dan ekstrem. Ia justru khawatir, Perppu Ormas pada akhirnya menimbulkan ekses tindakan represif oleh aparat. Padahal banyak cara yang bisa digunakan seperti penegakan hukum yang efektif terhadap praktik ujaran kebencian dan presekusi. Tapi pada praktiknya tidak semua pelaku diproses hukum, aparat terkesan tebang pilih.

Perppu Ormas menurut Al sama seperti UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas yang disahkan oleh Presiden Suharto dimana pemerintah berwenang membubarkan ormas. Bagi Al hal tersebut bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi. Pemerintah selaku lembaga eksekutif idealnya tidak boleh mengambil kewenangan yudikatif, khususnya dalam memberikan sanksi kepada ormas berupa pembubaran.

(Baca juga: Perppu Ormas Kembali Digugat ke MK).

Pembubaran ormas telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yakni melalui mekanisme pengadilan. Mekanisme serupa juga digunakan untuk pembubaran partai politik, yayasan dan perusahaan (PT). “Bahkan pembubaran organisasi teroris sekalipun harus menggunakan penetapan pengadilan,” kata Al dalam diskusi di Jakarta, Selasa (22/8).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berpendapat pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah ekstremisme dan terorisme yaitu HAM melalui proses peradilan yang jujur dan adil. Ketika kelompok ekstrem melakukan kekerasan, aparat harus segera mengambil tindakan hukum.

Usman mengingatkan pemerintah untuk menemukan defenisi yang jelas tentang ekstremisme dan terorisme. Jangan sampai kedua hal itu dimaknai luas sehingga salah sasaran. Selain itu pemerintah perlu menyusun rencana aksi nasional guna menangani masalah yang ditimbulkan oleh kelompok ekstrem. Tapi Perppu Ormas dan RUU Anti Terorisme menurut Usman bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Perppu Ormas hanya memangkas kewenangan pengadilan, cara itu tidak tepat dalam koridor Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi,” urai Usman.

Pengamat Terorisme, Al Chaidar, mengaku tidak heran ketika pemerintah membubarkan HTI melalui Perppu Ormas karena selama ini HTI dikenal bukan sebagai ormas yang reaktif. Pemerintah terkesan melakukan uji coba dalam menerapkan Perppu Ormas, tapi dia khawatir yang disasar nanti bukan hanya kelompok ekstrem tapi juga masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM.

(Baca juga: Perppu Ormas Ancam Hak Kebebasan Berserikat).

Setidaknya pemerintah harus melibatkan lembaga yudikatif sebelum melakukan pembubaran ormas. Menurut Chaidar ada banyak cara yang bisa dilakukan selain menggunakan Perppu Ormas misalnya Mahkamah Agung mengeluarkan daftar nama organisasi teroris atau ekstrem. Kemudian pemerintah menindaklanjutinya sesuai kewenangan. “Perppu Ormas itu tidak tepat, harus dianulir dan dicabut,” pungkasnya.

Bagikan :

Teroris Orang yang Tak Sabar Masuk Surga

Suara.comPengamat terorisme Al Chaidar mengungkap salah satu motivasi orang melakukan aksi terorisme karena mereka berpikir itu merupakan bagian dari jalan pintas menuju surga jika mati.

“Contoh kegiatan seperti membunuh orang yang tidak sepaham dengan mereka, atau pemerintahan yang tidak se-ideologi itu adalah hal yang dibenarkan dalam ajaran mereka. Jika tidak melakukan dianggap tidak heroik, dan akhirnya dianggap tidak mati syahid,” pengamat terorisme Al Chaidar di acara diskusi publik dengan tema Melawan Ekstremisme dan Terorisme dalam Negara Hukum dan Demokrasi (Telaah atas RUU Anti Terorisme dan Perppu Ormas),” di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2017).

Al Chaidar menyebut teroris merupakan golongan orang yang tidak sabar untuk masuk ke surga karena membutuhkan waktu sekitar 7,5 juta tahun. Itu sebabnya, mereka menempuh jalur cepat dengan cara melakukan aksi terorisme.

Al Chaidar menegaskan aksi terorisme merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Tindakan ini merupakan salah satu kejahatan dengan kategori extraordinary (luar biasa). Para pelaku teror menyadari tindakannya melanggar hukum, namun mereka meyakini itu sebagai salah satu jalan pintas.

“Beberapa hal mereka sadar melanggar hukum, tetapi mereka juga merasa yakin bahwa tindakan melanggar hukum adalah sesuatu yang diharuskan oleh ideologi dan agama mereka,”ujarnya.

Hal itu juga dapat terjadi karena adanya proses legitimasi dan glorifikasi. Legitimasi yang dimaksud yaitu adanya pengesahan yang dianggap benar. Sedangkan, glorifikasi yaitu melebih-lebihkan sesuatu dan anggapan yang harus dilakukan oleh penganut ideologis tertentu. Lalu muncul aksi heroisme yang mungkin tidak dapat ditangkap oleh peneliti-peneliti hukum biasa.

Ilmu antropologi melihat bahwa proses glorifikasi dapat menimbulkan anggapan mengenai kejahatan extraordinary, salah satunya bentuk terorisme yang kerap terjadi di Indonesia dan negara manapun.
Al Chaidar menambahkan bahwa orang-orang yang mempraktikan terorisme cenderung ekstrim, seperti ISIS.

Al Chaidar menegaskan dalam ajaran agama islam hanya dibolehkan membunuh orang di dalam satu daerah perang. Namun, ada juga bentuk terorisme yang tidak cenderung ekstrim. Al Chaidar memberikan contoh Al Qaeda, dimana memilih-milih target untuk diserang.

“Kelompok Al Qaeda di Indonesia belum bergerak, karena mereka belum menemukan satu formulasi yang tepat untuk melakukan serangan yang kemudian tidak melanggar HAM,”katanya.

Al Chaidar menambahkan proses menuju terorisme yaitu diawali dengan adanya fundamentalisme, yaitu sebuah gerakan yang paham terhadap apa yang diyakini, seperti taat terhadap Kitab Suci. Kemudian, munculnya radikalisasi dan proses yang terakhir yaitu adanya terorisme, dimana sebuah tindakan semena-mena yang melanggar HAM. (Maidian Reviani)

Bagikan :

Usman Hamid: Kita Tak Punya Strategi Lawan Ekstrimisme Kekerasan

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, hingga sekarang, Indonesia belum merumuskan rencana aksi untuk melawan ekstremisme kekerasan. Padahal, jika berkaca pada negara lain, seperti Australia, hal ini telah lama dirumuskan, terutama untuk mencegah tindakan terorisme semakin meluas.

“Indonesia belum merumuskan apa itu ekstremisme kekerasan. Termasuk rencana aksi atau semacam strategi untuk melawan aksi ekstremisme kekerasan,” katanya, Selasa, 22 Agustus 2017.

Ekstremisme kekerasan, menurut Hamid, adalah tindakan kekerasan yang menjadi ujung tindakan terorisme. Singkatnya, tindakan ini merupakan hasil gabungan dari pemikiran ekstrem yang dibarengi dengan tindakan kekerasan.

Sejauh ini, Indonesia hanya cenderung mengandalkan pendekatan kebudayaan dalam menanggulangi persoalan itu. Padahal metode-metode itu belakangan telah mendapat tantangan yang cukup kuat.

“Sampai sejauh ini, kita hanya mengandalkan strategi atau pendekatan kebudayaan untuk melawan hal ini. Mempromosikan Islam yang damai, moderat, pluralis, dan seterusnya,” ujarnya.

Selain itu, Hamid menuturkan Rancangan Undang-Undang Anti-Terorisme membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Salah satunya terkait dengan proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai teroris bisa diperpanjang tanpa melalui muka pengadilan.

“Hal inilah yang mampu membuka celah bagi peluang terjadinya pelanggaran HAM,” ucapnya.

Pendapat Usman Hamid itu muncul dalam salah satu acara diskusi publik yang diselenggarakan Imparsial bertajuk “Melawan Ekstremisme dan Terorisme dalam Negara Hukum dan Demokrasi (Telaah atas RUU Anti-Terorisme dan Perpu Ormas)”. Diskusi ini diselenggarakan di kantor Imparsial, Jalan Tebet IV, Jakarta Selatan.

 

DIAS PRASONKGO

Bagikan :

Redam Terorisme dengan Demokrasi

MediaInoneisa.com-NILAI-NILAI hak asasi manusia (HAM) dan prosedur hukum tidak boleh dilanggar dalam upaya menangani kasus-kasus ekstremisme ke­kerasan (violent extremism) dan terorisme.

Tak hanya melanggar prinsip demokrasi, tidak mengindahkan HAM dan prosedur hukum dalam menangani tindak pidana justru bakal mendekatkan negara pada bentuk-bentuk otoritarianisme.

Demikian diungkapkan Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi bertajuk Melawan Ekstremisme dan Terorisme Negara Hukum dan Demokrasi di Kantor Imparsial, kawasan Tebet, Jakarta, kemarin.

Menurut Usman, saat ini penegak hukum dan negara ke­rap melanggar nilai-nilai HAM dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan terorisme. Densus 88 Polri, misalnya, kerap melakukan kekerasan-ke­kerasan kepada terduga kasus terorisme.

“Pada April 2016, Kapolri (ketika itu) Badrodin Haiti itu mengakui anggota Densus pernah menendang dada terduga teroris, mematahkan tulang rusuknya, dan membuat jantungnya gagal bekerja. Ini suatu pelanggaran HAM yang paling berat tapi tidak pernah ada upaya koreksi,” ujar dia.

Karena itu, Usman mengimbau publik mengawasi substansi RUU Terorisme yang saat ini tengah dibahas di DPR. “Baik itu (rencana) perpanjangan masa tahanan di RUU, pelibatan militer, ataupun mencabut kewarganegaraan seseorang, semuanya bertentangan konsep penghukuman dan pemasyarakatan. Pelaku kejahatan apa pun bisa dikembalikan ke masyarakat setelah jalani hukuman,” ujar dia.

Direktur Imparsial Al Araf menilai pemerintah dan negara tengah melakukan sekuritisasi isu terorisme dan eks­tremisme dengan merilis Perppu Ormas dan mengebut revisi RUU Terorisme.

Dengan mengendarai gelombang momentum bom Thamrin dan bom Kampung Melayu, menurut dia, pemerintah mencoba menjustifikasi substansi Perppu Ormas dan RUU Terorisme meskipun melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

“Ciri sekuritisasi itu hadirnya ekstralegal, ekstraprosedural. Sekuritisasi bias, represif, dan merupakan titik persilangan antara demokrasi dan otoritarianisme. Dalam sekuritisasi, pemerintah melihat sebuah dinamika ancaman seolah-olah tidak ada cara lain selain kebijakan represif. Negara dan pemerintah seolah diperbolehkan menabrak HAM dan segalanya itu diperbolehkan,” jelasnya.

Ia mencontohkan tidak dilibatkannya lembaga pengadil­an dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai salah satu indikasi sekuritisasi. Menurut dia, pemerintah telah melanggar prinsip trias politika dengan membubarkan HTI.

Gerakan kultural
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Karlina Supelli menambahkan pemerintah perlu membangun sebuah gerakan kultural untuk memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok radikal. Begitu juga sebaliknya. “Harus ada dekonstruksi teologis. Artinya pemerintah juga perlu mengetahui apa yang membuat seseorang menjadi teroris. Dilihat teologi­nya seperti apa dan didekati dari teologi mereka sendiri secara personal.’’ (P-2)

 

 

Penulis: Christian Dior Simbolon

Bagikan :

Sekuritisasi Pintas Jokowi Lewat Aturan Terorisme dan Ormas

Metrotvnews.com, Jakarta: Kebijakan menerbitkan Perppu Ormas dan percepatan revisi UU Terorisme bentuk jalan pintas yang diambil pemerintah. Ini merupakan kebijakan sekuritisasi pemerintah dalam menghadapi persoalan.

Hal itu disampaikan Direktur Imparsial Al-Araf dalam diskusi bertema “Melawan Ekstremisme dan Terorisme dalam Negara Hukum dan Demokrasi, Telaah atas RUU Anti Terorisme dan Perppu Ormas” di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 22 Agustus 2017.

“Kecenderungan sekuritisasi salah satu cirinya ingin proses jalan pintas, sehingga mengabaikan prinsip penting dalam hukum dan aspek manusia dan negara demokrasi itu sendiri,” jelas Al-Araf dalam pemaparannya.

 

 

Whisnu Mardiansyah    •    Rabu, 23 Aug 2017 02:51 WIB

Bagikan :

RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf menilai Revisi Undang-Undang Anti Terorisme dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas merupakan bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh negara.

Kecenderungan mengambil kebijakan sekuritisasi, lanjut Al Araf, dinilainya karena ingin mengambil jalan pintas untuk menghadapi suatu persoalan.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertema “Melawan Ekstremisme dan Terorisme dalam Negara Hukum dan Demokrasi, Telaah atas RUU Anti Terorisme dan Perppu Ormas” di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2017).

“Kecenderungan sekuritisasi salah satu cirinya ingin proses jalan pintas, sehingga mengabaikan prinsip penting dalam hukum dan aspek manusia dan negara demokrasi itu sendiri,” kata Al Araf.

Ia mengatakan, revisi UU Anti Terorisme pasca terjadinya kasus bom Thamrin seolah dipercepat.

 

Pemerintah dianggap ingin membuat peraturan yang keras dalam menghadapi terorisme. Di dalamnya kemudian dimasukan aturan mulai dari pencabutan kewarganegaraan, keterlibatan militer dalam penanganan teroris, sampai soal program deradikalisasi.

Namun, keterlibatan militer dalam kasus terorisme dinilai bentuk pendekatan yang bisa berujung tindakan represif. Program deradikalisasi juga dikritiknya sebagai bentuk “penculikan”, karena orang yang mengikuti program tersebut diambil tanpa diketahui keluarga atau pengacara.

“Ini kecenderungan negara melihat suatu ancaman, kemudian ditafsirkan ini negara gawat kalau tidak ambil jalan pintas. Saya melihat negara sedang mengambil proses sekuritisasi,” ujar Al Araf.

Al Araf pun menilai Perppu Ormas juga muncul karena dampak Pilkada DKI Jakarta.

“Artinya apa, dinamika ini tidak lepas dari politisasi isu, yang sebenarnya persoalan tadi masih bisa ditangani secara normal, tapi kemudian enggak sabar, diambil jalan pintas. Jadilah Perppu Ormas,” ujar Al Araf.

Perppu Ormas juga dianggap cara pemerintah memangkas jalur pembubaran ormas yang seharusnya melalui mekanisme pengadilan. Padahal, perppu ini bukan jawaban untuk mengatasi kelompok fundametalisme serta persoalan radikalisme.

“(Negara) seolah-olah berpikir jalan ini cuma ini loh, tidak berpikir cukup dalam, cukup cerdas, bahwa enggak bisa persoalan ini didekati dengan cara jalan pintas,” ujar Al Araf.

Perppu tersebut bisa membuat orang mencap pemerintah melakukan tindakan sewenag-wenang.

“Ini menurut saya ada keliru dalam rezim pemerintah ini dalam melihat dinamika atau ancaman. Padahal banyak rumus lain kalau negara cukup sabar dalam mengatasi itu,” ujar dia.

 

 

Robertus Belarminus
Kompas.com – 22/08/2017, 19:57 WIB
Bagikan :

Perppu Ormas Bukan Solusi atas Masalah Ekstremisme dan Terorisme

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dinilai tidak bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Negara sudah memiliki aturan hukum untuk menindak persoalan itu, hanya saja tidak ada komitmen kuat untuk melaksanakannya. Direktur The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial) Al Araf mengatakan, negara bertanggung

Bagikan :

Al araf ; Kelompok Terorisme, Ini Terjadi Karena Adanya Intoleransi Yang Sudah Tidak Bisa Dipercaya

RadarKotaNews – Direktur Imparsial, Al araf menilai kelompok terorisme, ini terjadi karena adanya intoleransi yang sudah tidak bisa dipercaya, sehingga banyak yang sudah kecewa dan memanfaatkannya dengan adanya teror bom.

Menurutnya, Pada pasal 20 (2) dari ICCPR berbunyi “segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”. Diluar transformasi sosial yang termuak.

“Ini selalu menunggu momentum kebencian Identitas terjadi.”kata Al araf saat menggelar diskusi publik dengan yang bertajuk “Pancasila dan Kebhinekaan Problematika Ujaran Kebencian Atas Dasar Identitas” di Kantor Imparsial Jalan Tebet dalam IV Jakarta, Selasa (30/05).

Ia mencontohkan, dalam konteks amerika saya rasa Donald trump tidak akan menunjukan kebencian identitas apabila tidak ada terjadinya terorisme yang terjadi dari kelompok ISIS sehingga membuat Donald trump menunjukan kebencian identitas.

Sementara dijakarta sendiri, kata Al, Pilkada 2017 dan Pidato yang dilakukan di kepulauan seribulah yang dimanfaat kan terhadap oknum mayoritas untuk menjadikan keinginannya tercapai.

Dan Politik pun juga memanfaatkan nya atas kejadian ini, hal ini kata dia, menunjukan bahwa kelompok Mayoritas yang ada di Indonesia menunjukan kebencian Identitasnya.(Wawan)

Bagikan :

Soal Terorisme, Imparsial: Peran Militer Sudah Diatur di UU TNI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)–Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pelibatan militer (TNI) dalam mengatasi terorisme tidak perlu dimasukkan dalam revisi UU Terorisme.

“Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI nomor 34 tahun 2004,” kata Al Araf dalam siaran persnya, Selasa (30/5/2017).

Dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 dikatakan, tugas pokok TNI dalam operasi non militer di antaranya mengatasi aksi terorisme. Sedangkan ayat 3 menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Ia mengatakan, mengacu pada pasal itu sebenarnya presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara.

“Karena itu, keinginan presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme karena sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI,” katanya.

TNI memiliki cukup lengkap satuan yang berkemampuan anti teror dan hal ini sudah teruji lama. Mereka adalah Satuan B-90 Bravo Korps Pasukan Khas TNI AU, Detasemen Jalamangkara Korps Marinir TNI AL dan Komando Pasukan Katak TNI AL, serta Satuan 81 Komando Pasukan Khas TNI AD.

Secara terpisah, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menyatakan teror dan jaringan terorisme adalah ancaman nyata bagi negara.

Dalam praktiknya selama inipun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di Poso, katanya.

Ia mengatakan, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme itu bentuk tugas perbantuan menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

“Di sini pelibatan militer seharusnya menjadi pilihan terakhir yang dapat digunakan presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme,” katanya.

Ia mengatakan, lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Selain itu, menurut dia, pemerintah dan DPR seharusnya segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme.

Pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan.

Selain itu juga mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice system.

“Dan tentunya hal itu akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional,” katanya.(yn/ant)

 

Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #terorisme  #tni
Bagikan :