Pos

Revisi UU Anti Terorisme harus dapat Menjaga Keseimbangan antara Menjamin Keamanan dan Perlindungan HAM

Siaran Pers Imparsial
No.02/Siaran Pers/IMP/I/2016

Pasca terjadinya serangan terorisme di kawasan Thamrin Jakarta pada 14 Januari 2016, pemerintah berencana mengajukan revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini didorong oleh pemerintah dengan dalih bahwa regulasi itu dipandang belum memadai guna mendukung pencegahan dan penindakan terorisme. Beberapa usulan pun telah muncul untuk dimasukan dalam revisi UU tersebut.

IMPARSIAL memandang bahwa terorisme memang merupakan ancaman bagi keamanan publik yang harus ditangkal dan ditindak. Kebijakan negara untuk menanggulangi terorisme bukan hanya perlu, tetapi juga merupakan suatu keharusan sebagai bagian dari kewajiban Negara untuk memastikan rasa aman masyarakat. Kendati demikian, kewajiban Negara untuk mencegah dan memerangi terorisme harus dijalankan dalam koridor tetap menghormati tatanan negara demokratik, prinsip negara hukum, dan tidak mengabaikan norma HAM. Dalam kerangka ini, kebijakan negara dalam penanggulangan terorisme harus membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan titik keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin rasa aman dan adanya perlindungan kebebasan dan hak-hak individu.

Kami juga memandang mengingat kompleksitas penyebab aksi teror dan resiko besar yang dapat ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat, negara semestinya merumuskan kebijakan yang komprehensif. Kebijakan ini mencakup dua bidang, yakni: 1). Kebijakan anti-terorisme, yakni merupakan segenap kebijakan yang dimaksud untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme (keadilan, demokrasi, korupsi, pelaung tumbuhnya kekerasan, dsb). Sebagai kebijakan preventif, anti-terorisme memerlukan dimensi-dimensi sosial, ekonomi, kultural, politik, dan hubungan luar negeri; dan 2). Kebijakan kontra-terorisme, yakni merupakan segenap instrument yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap terorisme dan aksi-aksi teror. Sebagai kebijakan yang bersifat koersif, kontra-terorisme menuntut profesionalitas dan proporsionalitas instrument penindak.

IMPARSIAL menilai rencana pemerintah untuk merivisi UU Anti terorisme harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara menjamin keamanan di satu sisi dengan perlindungan HAM di sisi lain. Namun sayangnya sejumlah usulan yang muncul dalam rencana revisi UU terorisme problematik dan berpotensi menmbulkan persoalan bagi kehidupan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Adanya kehendak pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada lembaga intelijen (BIN) untuk menangkap adalah keliru. BIN bukanlah lembaga penegak hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh diberikan kewenangan judicial. BIN adalah lembaga intelijen yang berfungsi melakukan deteksi dini dan bukan instrumen penindak dalam kerangka penegakan hukum. Kehendak untuk memberikan kewenangan BIN dapat menangkap justru akan menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penanganan terorisme. Dengan kerja yang tertutup, pemberian kewenangan ini kepada BIN justru akan membuka ruang terjadinya abuse of power dalam berbagai macam bentuk, seperti kemungkinan terjadinya penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan sebagainya. Hal ini tentu akan mengancam kehidupan negara demokrasi, negara hukum, kebebasan dan HAM itu sendiri.

Pemberian kewenangan menangkap kepada BIN akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kerja antar aparat negara, khususnya tumpang tindih kerja antara insitusi kepolisian dengan BIN. Penting untuk diingat, upaya penanganan terorisme di Indonesia menggunakan mekanismecriminal justice sistem model dimana institusi penegak hukum lah yang terdepan untuk mengatasi terorisme sebagaimana diatur dalam UU 15/2003. Karena itu, adalah salah dan keliru jika negara memberikan kewenangan menangkap kepada BIN dalam upaya untuk mengatasi ancaman terorisme. Dalam konteks penanganan terorisme, fungsi BIN tetap diletakakan dalam tugas dan fungsi aslinya untuk melakukan pencegahan dengan deteksi dini.

Pemberian kewenangan penangkapan kepada BIN juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan hakikat intelijen yang sebenarnya yaitu sebagai badan yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan memberikan informasi kepada pejabat pengambil kebijakan. Maka usulan untuk memberikan kewenangan menangkap kepada Intelijen Negara harus dikesampingkan.

Kami juga menilai wacana untuk memperpanjang masa penangkapan terduga teroris berpotensi menimbulkan persoalan baru. Usulan perpanjangan masa penangkapan nampaknya tidak diperlukan mengingat ketentuan yang diatur dalam UU terorisme sesungguhnya sudah cukup. Jika dibandingkan untuk tindak pidana yang lain sebagaimana diatur dalam KUHAP dimana masa penangkapan tersebut hanya 1x 24 jam. Dalam konteks ini, langkah penting bagi penegak hukum adalah memperbaiki profesionalitas dan kapasitas dalam penanganan kasus.

IMPARSIAL menilai rencana pemerintah untuk merubah UU Anti-teorisme harus menempatkan perlindungan terhadap ”liberty of person” dalam suatu titik perimbangan yang permanen dengan perlindungan terhadap ”security of person”. Atasnama keamanan, kebebasan tidak bisa dikorbankan. Dalam konteks ini, revisi UU anti terorisme harus dijalankan melalui kerangka yang tetap menjunjung tinggi tatanan negara yang demokratik, prinsip negara hukum, serta menjamin kebebasan dan hak asasi manusia.

Jakarta, 25 Januari 2016

Al Araf  

Direktur Eksekutif

Bagikan :