Pos

Perppu Ormas Bukan Solusi atas Masalah Ekstremisme dan Terorisme

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dinilai tidak bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah ekstremisme dan terorisme di Indonesia. Negara sudah memiliki aturan hukum untuk menindak persoalan itu, hanya saja tidak ada komitmen kuat untuk melaksanakannya. Direktur The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial) Al Araf mengatakan, negara bertanggung

Bagikan :

Al araf ; Kelompok Terorisme, Ini Terjadi Karena Adanya Intoleransi Yang Sudah Tidak Bisa Dipercaya

RadarKotaNews – Direktur Imparsial, Al araf menilai kelompok terorisme, ini terjadi karena adanya intoleransi yang sudah tidak bisa dipercaya, sehingga banyak yang sudah kecewa dan memanfaatkannya dengan adanya teror bom.

Menurutnya, Pada pasal 20 (2) dari ICCPR berbunyi “segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”. Diluar transformasi sosial yang termuak.

“Ini selalu menunggu momentum kebencian Identitas terjadi.”kata Al araf saat menggelar diskusi publik dengan yang bertajuk “Pancasila dan Kebhinekaan Problematika Ujaran Kebencian Atas Dasar Identitas” di Kantor Imparsial Jalan Tebet dalam IV Jakarta, Selasa (30/05).

Ia mencontohkan, dalam konteks amerika saya rasa Donald trump tidak akan menunjukan kebencian identitas apabila tidak ada terjadinya terorisme yang terjadi dari kelompok ISIS sehingga membuat Donald trump menunjukan kebencian identitas.

Sementara dijakarta sendiri, kata Al, Pilkada 2017 dan Pidato yang dilakukan di kepulauan seribulah yang dimanfaat kan terhadap oknum mayoritas untuk menjadikan keinginannya tercapai.

Dan Politik pun juga memanfaatkan nya atas kejadian ini, hal ini kata dia, menunjukan bahwa kelompok Mayoritas yang ada di Indonesia menunjukan kebencian Identitasnya.(Wawan)

Bagikan :

Soal Terorisme, Imparsial: Peran Militer Sudah Diatur di UU TNI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)–Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pelibatan militer (TNI) dalam mengatasi terorisme tidak perlu dimasukkan dalam revisi UU Terorisme.

“Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI nomor 34 tahun 2004,” kata Al Araf dalam siaran persnya, Selasa (30/5/2017).

Dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 dikatakan, tugas pokok TNI dalam operasi non militer di antaranya mengatasi aksi terorisme. Sedangkan ayat 3 menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Ia mengatakan, mengacu pada pasal itu sebenarnya presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara.

“Karena itu, keinginan presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme karena sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI,” katanya.

TNI memiliki cukup lengkap satuan yang berkemampuan anti teror dan hal ini sudah teruji lama. Mereka adalah Satuan B-90 Bravo Korps Pasukan Khas TNI AU, Detasemen Jalamangkara Korps Marinir TNI AL dan Komando Pasukan Katak TNI AL, serta Satuan 81 Komando Pasukan Khas TNI AD.

Secara terpisah, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menyatakan teror dan jaringan terorisme adalah ancaman nyata bagi negara.

Dalam praktiknya selama inipun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di Poso, katanya.

Ia mengatakan, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme itu bentuk tugas perbantuan menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

“Di sini pelibatan militer seharusnya menjadi pilihan terakhir yang dapat digunakan presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme,” katanya.

Ia mengatakan, lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Selain itu, menurut dia, pemerintah dan DPR seharusnya segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme.

Pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan.

Selain itu juga mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice system.

“Dan tentunya hal itu akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional,” katanya.(yn/ant)

 

Editor : Redaktur | teropongsenayan.com
tag: #terorisme  #tni
Bagikan :

Imparsial: Pelibatan Militer dalam Pemberantasan Terorisme Sudah Diatur UU TNI

Alangkah lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Seharusnya lebih tepat jika pemerintah dan DPR segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co —  Pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sesungguhnya sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU TNI no 34/2004. Mengacu pada pasal itu Presiden sebenarnya sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara.

Karena itu, keinginan Presiden untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sebenarnya sudah bisa dilakukan tanpa harus mengatur pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme karena sudah ada dasar hukumnya dalam UU TNI. Dalam praktiknya selama inipun, militer juga sudah terlibat dalam mengatasi terorisme sebagaimana terjadi dalam operasi perbantuan di poso.

“Dalam konteks itu, alangkah lebih tepat jika pelibatan militer itu cukup mengacu pada UU TNI. Seharusnya lebih tepat jika pemerintah dan DPR segera membentuk UU Perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi militer selain perang yang salah satunya mengatasi terorisme,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, melalui pernyataan pers, di Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Al Araf mengatakan, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme merupakan bentuk tugas perbantuan untuk menghadapi ancaman terorisme yang secara nyata mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

“Pelibatan militer seharusnya menjadi last resort (pilihan terakhir) yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya sudah tidak lagi dapat mengatasi aksi terorisme,” ujarnya.

Namun demikian, jika Presiden tetap berkeinginan mengatur dan melibatkan militer dalam revisi UU Anti Terorisme, maka pelibatan itu hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik Presiden. Dalam konteks ini, militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan Presiden, dan pelibatan itupun merupakan pilihan yang terakhir.

Sejumlah Permasalahan

Seperti diketahui, pada Senin (29/5) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta Menko Polhukam dan DPR agar segera menuntaskan revisi UU Anti Terorisme. Presiden Jokowi juga menyatakan perlunya pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme tersebut.

Terkait pernyataan itu, Al Araf meminta Presiden Jokowi untuk menjelaskan lebih rinci tentang maksud dan keinginannya untuk melibatkan TNI dalam revisi UU Anti Terorisme tersebut.

“Sudah sepatutnya Presiden mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada yakni UU TNI yang sudah mempertegas bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme harus atas dasar ada keputusan politik negara,” ujarnya.

Al Araf mengatakan, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Anti Terorisme  tanpa melalui keputusan politik negara akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara aktor pertahanan dan keamanan, mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice sistem.

Hal tersebut, katanya, akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional.

Permasalahan lain terkait pengaturan keterlibatan TNI dalam UU Anti Terorisme, kata Al Araf, yaitu minimnya mekanisme hukum yang akuntabel untuk menguji (hebeas corpus) terhadap setiap upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dll) yang dilakukan oleh aparat TNI untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia (hak-hak para tersangka). Terlebih, anggota TNI juga belum tunduk pada peradilan umum bila terjadi kesalahan dalam penanganan teroris dan hanya diadili melalui peradilan militer yang diragukan independensinya untuk menyelenggarakan peradilan yang adil.

Menurut Al Araf, pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sudah tepat dan benar, meski memiliki beberapa catatan terkait hak asasi manusia. Hal inilah justeru yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan juga anggota Pansus, yaitu memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

Karena itu, Imparsial meminta agar revisi UU Anti Terorisme tetap dalam sistem negara demokrasi, penghormatan pada negara hukum dan HAM serta menggunakan model mekanisme criminal justice system.

“Karena itu, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme hanya bisa dilakukan jika ada keputusan politik negara dengan mempertimbangkan eskalasi ancaman yang berkembang dan merupakan pilihan yang terakhir,” ujar Al Araf.

 

— Very Herdiman

Bagikan :

Revisi UU Anti Terorisme harus dapat Menjaga Keseimbangan antara Menjamin Keamanan dan Perlindungan HAM

Siaran Pers Imparsial
No.02/Siaran Pers/IMP/I/2016

Pasca terjadinya serangan terorisme di kawasan Thamrin Jakarta pada 14 Januari 2016, pemerintah berencana mengajukan revisi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Langkah ini didorong oleh pemerintah dengan dalih bahwa regulasi itu dipandang belum memadai guna mendukung pencegahan dan penindakan terorisme. Beberapa usulan pun telah muncul untuk dimasukan dalam revisi UU tersebut.

IMPARSIAL memandang bahwa terorisme memang merupakan ancaman bagi keamanan publik yang harus ditangkal dan ditindak. Kebijakan negara untuk menanggulangi terorisme bukan hanya perlu, tetapi juga merupakan suatu keharusan sebagai bagian dari kewajiban Negara untuk memastikan rasa aman masyarakat. Kendati demikian, kewajiban Negara untuk mencegah dan memerangi terorisme harus dijalankan dalam koridor tetap menghormati tatanan negara demokratik, prinsip negara hukum, dan tidak mengabaikan norma HAM. Dalam kerangka ini, kebijakan negara dalam penanggulangan terorisme harus membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan titik keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin rasa aman dan adanya perlindungan kebebasan dan hak-hak individu.

Kami juga memandang mengingat kompleksitas penyebab aksi teror dan resiko besar yang dapat ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat, negara semestinya merumuskan kebijakan yang komprehensif. Kebijakan ini mencakup dua bidang, yakni: 1). Kebijakan anti-terorisme, yakni merupakan segenap kebijakan yang dimaksud untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme (keadilan, demokrasi, korupsi, pelaung tumbuhnya kekerasan, dsb). Sebagai kebijakan preventif, anti-terorisme memerlukan dimensi-dimensi sosial, ekonomi, kultural, politik, dan hubungan luar negeri; dan 2). Kebijakan kontra-terorisme, yakni merupakan segenap instrument yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap terorisme dan aksi-aksi teror. Sebagai kebijakan yang bersifat koersif, kontra-terorisme menuntut profesionalitas dan proporsionalitas instrument penindak.

IMPARSIAL menilai rencana pemerintah untuk merivisi UU Anti terorisme harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara menjamin keamanan di satu sisi dengan perlindungan HAM di sisi lain. Namun sayangnya sejumlah usulan yang muncul dalam rencana revisi UU terorisme problematik dan berpotensi menmbulkan persoalan bagi kehidupan demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia.

Adanya kehendak pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada lembaga intelijen (BIN) untuk menangkap adalah keliru. BIN bukanlah lembaga penegak hukum, sehingga tidak bisa dan tidak boleh diberikan kewenangan judicial. BIN adalah lembaga intelijen yang berfungsi melakukan deteksi dini dan bukan instrumen penindak dalam kerangka penegakan hukum. Kehendak untuk memberikan kewenangan BIN dapat menangkap justru akan menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penanganan terorisme. Dengan kerja yang tertutup, pemberian kewenangan ini kepada BIN justru akan membuka ruang terjadinya abuse of power dalam berbagai macam bentuk, seperti kemungkinan terjadinya penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan sebagainya. Hal ini tentu akan mengancam kehidupan negara demokrasi, negara hukum, kebebasan dan HAM itu sendiri.

Pemberian kewenangan menangkap kepada BIN akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kerja antar aparat negara, khususnya tumpang tindih kerja antara insitusi kepolisian dengan BIN. Penting untuk diingat, upaya penanganan terorisme di Indonesia menggunakan mekanismecriminal justice sistem model dimana institusi penegak hukum lah yang terdepan untuk mengatasi terorisme sebagaimana diatur dalam UU 15/2003. Karena itu, adalah salah dan keliru jika negara memberikan kewenangan menangkap kepada BIN dalam upaya untuk mengatasi ancaman terorisme. Dalam konteks penanganan terorisme, fungsi BIN tetap diletakakan dalam tugas dan fungsi aslinya untuk melakukan pencegahan dengan deteksi dini.

Pemberian kewenangan penangkapan kepada BIN juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan hakikat intelijen yang sebenarnya yaitu sebagai badan yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan memberikan informasi kepada pejabat pengambil kebijakan. Maka usulan untuk memberikan kewenangan menangkap kepada Intelijen Negara harus dikesampingkan.

Kami juga menilai wacana untuk memperpanjang masa penangkapan terduga teroris berpotensi menimbulkan persoalan baru. Usulan perpanjangan masa penangkapan nampaknya tidak diperlukan mengingat ketentuan yang diatur dalam UU terorisme sesungguhnya sudah cukup. Jika dibandingkan untuk tindak pidana yang lain sebagaimana diatur dalam KUHAP dimana masa penangkapan tersebut hanya 1x 24 jam. Dalam konteks ini, langkah penting bagi penegak hukum adalah memperbaiki profesionalitas dan kapasitas dalam penanganan kasus.

IMPARSIAL menilai rencana pemerintah untuk merubah UU Anti-teorisme harus menempatkan perlindungan terhadap ”liberty of person” dalam suatu titik perimbangan yang permanen dengan perlindungan terhadap ”security of person”. Atasnama keamanan, kebebasan tidak bisa dikorbankan. Dalam konteks ini, revisi UU anti terorisme harus dijalankan melalui kerangka yang tetap menjunjung tinggi tatanan negara yang demokratik, prinsip negara hukum, serta menjamin kebebasan dan hak asasi manusia.

Jakarta, 25 Januari 2016

Al Araf  

Direktur Eksekutif

Bagikan :