Pos

Mengatur Pelibatan Militer

Akhir-akhir ini perdebatan tentang perlunya pengaturan pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme melalui revisi Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kian menghangat.

 Sebagian pandangan menilai bahwa pelibatan militer dalam mengatasi terorisme perlu diatur dalam revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) dan sebagian lagi menilai bahwa pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU tersebut tidak diperlukan.

Secara prinsip, di dalam kehidupan negara demokrasi, tugas dan fungsi utama militer sejatinya adalah dipersiapkan untuk perang. Militer direkrut, dididik, dilatih, dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain.

Tujuan keberadaan militer di sejumlah negara di dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakanraison d’Être atau prinsip utama dari peran militer.(Samuel Huntington,”New Contingencies, Old Roles”, Joint Forces Quarterly, 1993)

Dengan fungsi dan tujuan untuk menghadapi ancaman perang, maka tiap-tiap negara di dunia  menyiapkan kapasitas dan kapabilitas militer yang kuat dan modern.

Di Indonesia, sejak era reformasi, pemerintah telah merancang dan merealisasikan agenda modernisasi alutsista melalui programMinimum Essential Force (MEF) yang sudah berjalan sejak 2010 dan rencananya berakhir pada 2024.

Konsekuensi dari pembangunan program MEF adalah dialokasikannya anggaran negara secara khusus dan bertahap (multiyears) untuk melakukan modernisasi alutsista.

Pada 2010-2014, anggaran untuk MEF dialokasikan Rp 156 triliun. Sementara  untuk tahun 2015-2019 alokasi anggaran untuk program MEF direncanakan Rp 157 triliun.

Dengan anggaran yang sudah disiapkan tersebut, pemerintah melakukan belanja alutsista besar-besaran dari luar negeri ataupun dari dalam negeri meliputi pembelian kapal, pesawat, tank, helikopter, dan lainnya.

Tujuan utama belanja alutsista itu tentunya untuk memperkuat kapasitas pertahanan negara dalam kerangka menjaga kedaulatan negara dari kemungkinan adanya ancaman perang dari negara lain. Dalam situasi tertentu, alutsista ini dapat digunakan untuk operasi nonperang.

Dalam konteks itu, menjadi penting bagi otoritas sipil untuk terus menempatkan militer dalam fungsi dan tugas aslinya, yakni diperuntukkan dan dipersiapkan menghadapi kemungkinan terjadinya  perang.

Meski diplomasi tetap pilihan utama dalam menghadapi ancaman tradisional, pada saat bersamaan kekuatan pertahanan tetap harus dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk, termasuk perang.

Dengan demikian, pada masa damai, militer perlu dipersiapkan kemampuannya secara profesional dengan latihan, latihan, dan latihan.

Di sisi lain, untuk menopang profesionalismenya, negara wajib menjamin dan memenuhi kesejahteraan prajurit sehingga fokus dan kerja prajurit benar-benar untuk menjalankan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara.

Operasi militer selain perang

 Meski tugas utama militer untuk menghadapi ancaman perang, dalam level dan derajat tertentu otoritas sipil dapat melibatkan militer dalam operasi militer selain perang.

Dalam UU TNI No 34 Tahun 2004  disebutkan, di dalam kerangka menjalankan tugas pokoknya, yakni menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara, TNI menjalankan tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2).

Pelaksanaan kedua tugas tersebut didasarkan pada keputusan dan kebijakan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).

Dimungkinkannya pelibatan militer dalam operasi militer selain perang itu tak bisa dilepaskan dari perubahan dinamika lingkungan strategis yang terjadi pasca Perang Dingin di mana ancaman nonmiliter/nontradisional sebagai salah satu fokus utama dalam menjaga perdamaian dunia.

Hal ini kemudian menjadi pemicu bagi peningkatan peran militer ke dalam operasi militer selain perang (OMSP). (Schnabel, Albrecht and Marc Krupanski, Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces, Geneva: DCAF, 2012)

Konflik internal yang terjadi di banyak negara yang mengancam keutuhan teritorial negara dan ancaman terorisme bersenjata yang dalam kondisi tertentu mengancam kedaulatan negara, seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah, menjadi salah satu bentuk ancaman yang dalam eskalasi tertentu membawa dampak pada dilibatkannya militer untuk mengatasinya.

Di sini, pelibatan militer hadir ketika eskalasi ancaman telah nyata-nyata mengancam kedaulatan negara.

Pelibatan militer dalam operasi selain perang, khususnya dalam menghadapi masalah keamanan dalam negeri, sifatnya hanyalah perbantuan, merupakan pilihan terakhir (last resort) setelah semua institusi keamanan yang ada tak bisa lagi mengatasi ancaman, bersifat sementara dan pelibatan itu harus didasarkan pada keputusan politik negara (civilian supremacy).

Pelibatan militer dalam operasi militer selain perang khususnya terkait peran internal militer tak boleh dilakukan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Kontribusi peran internal militer dapat bersifat negatif apabila digunakan secara berlebihan atau tidak tepat secara kontekstual.

Pertama, keterlibatan berlebihan dikhawatirkan akan memecah konsentrasi, pengaturan, pelatihan, dan persiapan militer terhadap pelaksanaan peran utama, yaitu menghadapi perang.

Dengan kata lain, jangan sampai keterlibatan militer melupakanraison d’Être militer itu sendiri (Samuel Huntington,”New Contingencies, Old Roles”, Joint Forces Quarterly, 1993).

Kedua, keterlibatan yang tak tepat secara kontekstual dikhawatirkan dapat menimbulkan bentuk-bentuk intervensi militer terhadap ranah sipil, dan ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi ataupun pembangunan profesionalisme.

Mengatasi terorisme

Pelibatan militer dalam menghadapi ancaman terorisme memang dimungkinkan. Dalam level dan eskalasi tertentu ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tak bisa mengatasinya lagi, otoritas sipil dapat mengerahkan militer.

Secara hukum, pelibatan militer dalam mengatasi ancaman terorisme sudah diatur dalam UU TNI No 34 Tahun 2004 sebagai bagian dari operasi militer selain perang.

Pasal 7 Ayat 2 menyebutkan bahwa militer menjalankan tugas operasi militer selain perang dan salah satunya mengatasi aksi terorisme. Pelaksanaan tugas operasi militer selain perang itu baru bisa dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara (Pasal 7 Ayat 3).

Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai peraturan perundang- undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI).

Dengan demikian, secara hukum sebenarnya Indonesia tak mengalami kekosongan hukum jika ingin melibatkan militer dalam mengatasi terorisme.

Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 UU TNI sudah mengatur secara tegas tentang pelibatan militer.

Dengan dasar hukum ini, Presiden bisa melibatkan militer untuk mengatasi ancaman terorisme jika itu sudah mengancam kedaulatan negara mengingat fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara dan tugas pokok TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara (Pasal 6 jo Pasal 7 UU TNI).

Secara empirik, pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme sudah dilakukan dalam operasi gabungan bersama polisi dalam mengatasi terorisme di Poso yang berhasil melumpuhkan Santoso.

 Keberhasilan itu tentunya perlu diikuti pemberian penghargaan kepada para prajurit dan anggota polisi yang terlibat dalam operasi itu.

Namun, alangkah jauh lebih baik jika operasi militer membantu polisi di Poso itu dipayungi dengan keputusan presiden dan jangan hanya atas perintah lisan presiden. Hal itu akan berguna dalam kerangka dukungan anggaran untuk operasi hingga akuntabilitas dalam operasi.

Oleh karena itu, pansus di DPR yang saat ini sedang membahas revisi UU anti terorisme sudah sepatutnya tak perlu lagi mengatur pelibatan militer dalam revisi UU anti terorisme karena pengaturan pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sudah diatur dalam UU TNI dan secara empirik sudah dilakukan di Poso.

Jika parlemen terus memaksa mengatur pelibatan militer dalam revisi UU tersebut, pengaturan itu akan merusak mekanismecriminal justice system mengingat UU itu meletakkan kejahatan terorisme sebagai tindak pidana sehingga nama UU tersebut adalah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan secara substansi UU itu mengatur tentang proses dan mekanisme penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan terorisme.

Sementara TNI bukanlah aparat penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara sehingga pengaturan pelibatan TNI dalam rezim hukum yang mengatur criminal justice system dalam mengatasi terorisme kurang tepat dan keliru.

Biarkanlah pelibatan militer dalam mengatasi terorisme tetap diatur dalam rezim hukum pertahanan melalui UU TNI di mana pelibatan militer baru dapat dilakukan jika kedaulatan negara terancam yang didasarkan pada keputusan politik negara.

Lebih dari itu, pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU PTPT tanpa dibarengi kewajiban militer untuk tunduk pada sistem peradilan umum akan menimbulkan persoalan serius dalam akuntabilitas operasinya.

Jika suatu saat terdapat operasi militer dalam mengatasi terorisme yang menyebabkan terjadi pelanggaran HAM, sulit bagi publik mendapatkan peradilan yang adil mengingat prajurit militer masih tunduk pada peradilan militer dan belum tunduk pada peradilan umum.

UU perbantuan

Jika pemerintah dan DPR ingin mengatur lebih lanjut pelibatan militer dalam OMSP yang salah satunya mengatasi terorisme, yang harus dilakukan adalah membentuk dan membuat UU tugas perbantuan.

UU perbantuan berfungsi sebagai rambu-rambu dasar dan prinsip-prinsip dasar serta aturan main tentang pelibatan militer dalam kerangka OMSP yang salah satunya mengatasi aksi terorisme.

Keharusan membuat UU tentang tugas perbantuan sesungguhnya telah menjadi mandat rakyat yang dituangkan bentuk ketetapan MPR. Pasal 4 Tap MPR No VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri menjelaskan, TNI memberi bantuan kepada Polri dalam rangka tugas keamanan, atas permintaan yang diatur dalam UU.

Sudah sepatutnya otoritas sipil meletakkan militer dalam tugas dan fungsi sejatinya sebagai alat pertahanan negara. Kita sebagai bangsa akan sangat bangga jika militer kita kuat, sejahtera, tangguh, modern, dan profesional sehingga siap untuk digunakan sebagai alat pertahanan negara guna  menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara.

Karena itu, menjadi penting bagi otoritas sipil untuk tak menarik kembali militer dalam fungsi-fungsi terkait penegakan hukum melalui revisi UU PTPT karena hal itu akan membawa kita mundur ke belakang, merusak mekanisme criminal justice system dan mengancam kehidupan demokrasi dan HAM.

 

Al Araf
Direktur Eksekutif Imparsial, Dosen Universitas Paramadina dan Al Azhar, Jakarta

KOMPAS
Senin, 8 Agustus 2016

Bagikan :

DPR Jangan Mengkhianati Mandat Reformasi Melalui Pelibatan Militer dalam Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

DPR saat ini tengah membahas draft revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme. Salah satu isu penting dalam pembahasan tersebut adalah tentang pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 43B ayat (1) dan (2) draft RUU. Koalisi masyarakat sipil menilai, pelibatan TNI secara aktif dalam penanganan terorisme rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan dapat merusak mekanismecriminal justice sistem.

Klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga bertentangan dengan prinsip pengaturan tata kelola keamanan dalam sistem pemerintahan yang demokratik dan tidak sejalan dengan mandat reformasi. Meski perbantuan TNI kepada Polri dalam menanggulangi terorisme dimungkinkan sebagai bagian dari tugas operasi militer selain perang, tapi pelibatan itu seharusnya tidak diatur dalam RUU ini. Karena sebenarnya pengaturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dalam kerangka operasi militer selain perang sudah diatur dalam UU TNI No 34 tahun 2004, pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Dalam pasal tersebut pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masuk dalam kategori tugas operasi militer selain perang yang dapat dilakukan jika ada keputusan politik negara. Dengan demikian, pengaturan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak perlu lagi diatur dalam RUU anti terorisme karena sudah diatur dalam UU TNI dan tidak tepat jika diatur dalam RUU Anti Terorisme.

Secara lebih konprehensif, pengaturan tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah sebaiknya diatur dalam UU tentang tugas perbantuan yang hingga kini belum dibuat, yang mengatur secara komprehensif meliputi prasyarat kondisi, mekanisme, prosedur, anggaran, limitasi waktu, maupun kendali komando. Pembentukan aturan tentang tugas perbantuan merupakan amanat TAP MPR No.VII/ 2000, amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Lebih dari itu, belum adanya pengaturan yang komprehensif tentang tugas perbantuan TNI kepada pemerintah dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari dalam pertanggungjawaban bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah seharusnya membentuk aturan tentang tugas perbantuan sebagai dasar pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang dan bukan dengan mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui RUU ini.

Koalisi menilai upaya menanggulangi aksi terorisme harus tetap diletakkan dalam koridor penegakan hukum (criminal justice system). Karena itu, revisi UU anti terorisme tetap harus diletakkan dalam ranah model crimical justice sistem dan jangan sampai menggeser ke arah war model dengan pelibatan militer secara aktif. Jika itu terjadi maka upaya penanganan terorisme akan semakin eksesif dan represif dan berpotensi besar melanggar HAM.

Meski demikian, aparat penegak hukum juga tidak boleh bertindak berlebihan dalam penanganan terorisme yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Mekanisme criminal justice sistem dalam penanganan terorisme perlu tetap dilakukan secara profesional dan proporsional dan menghormati HAM.

Koalisi juga menilai, klausul pelibatan TNI dalam RUU ini juga berpotensi membuka ruang keterlibatan TNI yang luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri. Ini bisa dilihat dari luasnya lingkup penanggulangan terorisme dan tidak rigidnya klausul pelibatan TNI dalam RUU ini. Dalam Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme mencakup: pencegahan, pelindungan, deradikalisasi, penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional, dan kerja sama internasional.

Dengan luasnya lingkup penanggulangan terorisme (Pasal 43A ayat (3)) dan tidak rigidnya klausul pengaturan pelibatan TNI (Pasal 43B ayat (1) dan (2)) dikhawatirkan akan menjadi cek kosong bagi TNI. Ketentuan itu bisa ditafsirkan secara luas untuk terlibat dalam semua aspek atau dimensi penanggulangan terorisme yang terbungkus dalam dalih memberikan perbantuan kepada Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme.

Untuk itu, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak:

  1. DPR dan pemerintah menghapus ketentuan pasal 43B ayat (1) dan (2) RUU terorisme dan seluruh pasal yang mengatur pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di dalam revisi UU anti-terorisme.
  2. Revisi UU anti terorisme tetap harus berada dalam pendekatan criminal justic sistem dan jangan menggeser ke arah pendekatan war model karena hal itu akan membuka ruang keterlibatan TNI secara luas dalam ranah sipil dan keamanan dalam negeri yang tidak sejalan dengan mandat reformasi.
  3. Membentuk dan membahas dengan segera RUU tentang tugas perbantuan. karena RUU tugas perbantuan diperlukan tidak hanya untuk pelibatan dalam menanggulangi terorisme, tapi juga untuk tugas-tugas perbantuan TNI kepada pemerintah lainnya.

 

Jakarta, 21 Juni 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, KontraS, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, Lesperssi, PBHI, ICW, Setara Institute, PK2MP)

Bagikan :

UU Terorisme Tidak Menjawab Akar Permasalahan

koran-jakarta.com, Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers, dan Imparsial menyayangkan sikap reaksioner DPR RI yang memaksakan diri membentuk Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme pasca adanya usulan dari Pemerintah untuk melakukan pembahasan bersama.

Padahal melihat isi drafnya, RUU tersebut belum menjawab akar permasalahan terorisme. “Seperti diketahui, sebelumnya, Pemerintah menyerahkan draf RUU pada Februari 2016 sebagai reaksi atas serangan terorisme di kawasan Sarinah Jakarta beberapa waktu sebelumnya,” kata Erasmus Napitupulu wakil Institue for Criminal Justice Reform (ICJR) di koalisi masyarakat, di Jakarta, Jumat (29/4).

Erasmus menilai pembahasan sangat dipaksakan mengingat rancangan yang ada saat ini masih belum menjawab akar permasalahan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Ketentuan yang ada dalam rancangan banyak melanggar prinsip-prinsip HAM yang dianut dalam berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICEAFRD).

Sejumlah masalah yang muncul dalam RUU Terorisme, diantaranya, mengenai kewenangan penangkapan yang bertentangan dengan KUHAP. “RUU ini memberikan kewenangan bagi penyidik melakukan penangkapan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu 30 hari,” katanya.

Padahal nomenklatur hukum yang berlaku di Indonesia kata dia, tidak mengenal status hukum terduga sebagaimana diatur dalam RUU ini. KUHAP mengatur penangkapan dapat dilakukan dalam waktu satu hari dan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti yang cukup.

Selain itu, ICCPR juga secara tegas telah mengatur penahanan hanya dapat dilakukan pada orang dengan status hukum yang jelas dengan jangka waktu yang rasional. “Masalah lain, mengenai kewenangan pencabutan status kewarganegaraan,” ujarnya. Potensi pelanggaran HAM sangat besar, kata Erasmus.

Rancangan regulasi terorisme memberikan kewenangan bagi Negara untuk mencabut kewarganegaraan bagi setiap WNI yang mengikuti segala jenis pelatihan untuk tindak pidana terorisme. ags/AR-3

Bagikan :

Pasal dalam RUU Anti-Terorisme soal Pelibatan TNI Diminta Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta Pemerintah dan DPR mencabut pasal dalam draf revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang membuka ruang bagi pelibatan Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Gufron, keinginan pemerintah melibatkan TNI dalam penanggulangan terorime tanpa diikuti adanya peraturan yang jelas dan tegas, dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pelanggaran HAM.

Selain itu, pasal tersebut akan berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi TNI dengan Kepolisian dalam hal pemberantasan terorisme.

“Pasal 43b draf RUU Anti-terorisme membuka ruang pelibatan bagi TNI. Memang soal perbantuan itu dimungkinkan, tapi ada persoalan mekanisme prosedur dan prinsip dasar yang seringkali dilanggar,” ujar Gufron saat jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).

Ia menjelaskan, pengaturan mengenai tugas perbantuan TNI seharusnya diatur dalam UU tersendiri dengan mekanisme pengaturan yang lebih detail dan jelas.

Menurut Gufron, pelibatan TNI harus dilandasi dan tetap berpijak pada sejumlah prinsip dasar tentang tugas perbantuan.

Sebab, persoalan terorisme merupakan masalah keamanan dalam negeri yang menjadi tanggungjawab Polri.

Prinsip-prinsip tugas perbantuan TNI dalam urusan keamanan harus dilakukan atas dasar keputusan otoritas politik sipil, adanya ancaman yang mengakibatkan Polri tidak sanggup untuk mengatasi, proporsional, bersifat terbatas dan Polri tetap memegang komando operasi.

Dengan prinsip itu, TNI yang tugas pokoknya di bidang pertahanan tidak bisa serta merta melibatkan diri dalam urusan keamanan dalam negeri tanpa adanya aturan dan kontrol yang jelas.

“Seharusnya pengaturan tersebut tercantum di UU Tugas Perbantuan TNI. Bukan di dalam UU Anti-Teror. Pasal itu harus dikeluarkan dari RUU Anti-Teror,” kata Gufron.

Pasal 43B ayat (1) draf RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan, kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.

Sementara itu, ayat (2) menyatakan peran TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Polri.

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Kritik RUU Terorisme

Suara.com, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Imparsial dan LBH Pers mengkritik sikap DPR yang memaksakan pembentukan panitia khusus (Pansus) RUU tindak pidana terorisme pasca ada usulan Pemerintah untuk pembahasan bersama RUU tentang perubahan atas UU pemberantasan tindak pidana terorisme.
Ketentuan yang ada dalam rancangan UU tersebut melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang dianut dalam berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal HAM, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICEAFRD).
‎”Dalam draft RUU Tindak Pidana Terorisme yang diajukan Pemerintah tersebut kami melihat ada beberapa hal berpotensi melanggar HAM, misalnya terkait penangkapan,” kata Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik Kontras, Putri Kanisia dalam konfrensi pers di kantor Kontras, Jalan Kramat II, Senen, Jakarta, Jumat (29/4/2016).
Dalam draft tersebut, kewenangan penangkapan bertentangan dengan KUHAP. RUU ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan kepada orang yang diduga kerass melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu 30 hari.
“Padahal nomenklatur hukum di Indonesia tidak mengenal status hukum terduga sebagaimana diatur dalam RUU ini. KUHAP mengatur bahwa penangkapan dapat dilakukan dalam waktu satu hari dan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti yang cukup,” ujar dia.
Sementara itu, Putri mendesak DPR ‎agar membahas RUU Terorisme ini secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil serta menerima masukan publik.
“Tuntutan kami bagaimana DPR membuka ruang kepada masyarakat sipil untuk memberikan suara mengenai RUU tindak pidana terorisme ini,” terang dia.
‎Peneliti Imparsial, Gufron Mabrori menambahkan, pasal-pasal dalam RUU tersebut mengabaikan korban. Hak-hak korban sama sekali tidak diatur dalam RUU ini.
“Kami melihat RUU ini berpretensi‎ pelanggaran terhadap korban,” kata dia.
Adhitya Himawan , Erick Tanjung
Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil: RUU Terorisme Gunakan Pendekatan Perang

Metrotvnews.com Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan reaksi DPR yang memaksakan diri membentuk panitia khusus (Pansus) RUU tentang Tindak Pidana Terorisme. RUU itu dianggap terlalu dipaksakan.

Koalisi yang beranggotakan KontraS, PSHK, ICJR, LBH Pers dan Imparsial ini sepakat teroris dikategorikan tindak pidana. Penanganannya harus dilakukan sesuai hukum. Sayangnya, RUU Terorisme masih jauh dari perspektif itu. Bahkan, berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.

Aktivis Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting meminta pemerintah meninjau ulang soal ini. “Evaluasi menyeluruh terhadap penindakan terduga Teroris. Indonesia negara demokratis, RUU ini lebih kepada pendekatan perang di dalam beberapa pasalnya,” kata Miko pada konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).

Tak hanya itu, Miko juga mempermasalahkan penggunaan kata terduga dalam RUU Terorisme. Miko menganggap pemerintah sebaiknya menggunakan kata tersangka yang lebih jelas artinya.

“Istilah terduga tidak pernah ada dalam hukum. Status itu terbatas pada hak dan kewajiban seseorang, status tersangka itu pun dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan,” jelas Miko.

Menurut Miko, pembahasan RUU Terorisme masih terlalu fokus pada penindakan kasus teroris. Peran masyarakat, ujar Miko, harusnya bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan RUU Terorisme.

“RUU belum mendorong keterbukaan aparat hukum dalam kasus terorisme, kasus Siyono harusnya mendorong akuntabilitas itu, publik belum dilibatkan secara aktif, DPR harusnya terbuka ruang Publik,” ucap Miko.‎

Pansus RUU Terorisme yang merupakan gabungan perwakilan Komisi I dan Komisi III disahkan Senin 18 April. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Pansus menyoroti pendekatan keamanan dalam rangka pencegahan. Penindakan harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tetap melihat hak asasi manusia (HAM).

(OJE)

Bagikan :

DPR: Mayoritas Fraksi Sepakat TNI dan Polri Harus Patuhi Aturan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR, Arteri Dahlan, mengatakan mayoritas fraksi di DPR sepakat jika TNI dan Polri harus mematuhi undang-undang dan aturan Pilkada jika ingin mencalonkan diri. Pihaknya mengklaim jika perubahan aturan untuk keikutsertaan TNI dan Polri hampir pasti tidak dilakukan.

“Mayoritas fraksi sepakat bahwa jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya dulu,” tegas Arteri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).

Kesepatakan yang hampir dipastikan menjadi sikap umum DPR ini sebelumnya sempat menjadi polemik selama pembahasan. Pasalnya, ada sebagian fraksi yang menginginkan aturan yang sebaliknya.

“Kami kaji dan analisa berdasarkan UU TNI, UU Polri, UU ASN dan UU MDIII. Setelah dikaji, rekan-rekan sepakat jika memang harus mematuhi undang-undang,” lanjut Arteri.

Berdasarkan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 39 ayat 2 disebutkan“prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis” . Pasal 47 ayat (1) memaparkan bahwa “prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Sementara itu, dalam UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat 1 menyatakan  “kepolisian negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.

Pasal 28 ayat 3 UU menyebut “anggota kepolisian negara republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.

Meski belum menjadi keputusan akhir, tutur Arteri, kesepakatan umum soal aturan pilkada bagi TNI dan Polri sifatnya hampir pasti. “Sebagai tim perumus, saya bisa pastikan itu. Dari PDIP sendiri sudah berkomitmen untuk tidak bertentangan dengan kehendak rakyat,” tambahnya.

Bagikan :

Jangan Korbankan Amanat Rakyat

MI, Jakarta. DPR bisa dianggap mengorbankan amanat rakyat jika tetap memaksakan kehendak dengan mengubah syarat untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Apalagi jika niat cuti itu hanya untuk mengejar posisi lain sebagai kepala daerah.

Sejauh ini, dalam revisi UU Pilkada, mayoritas fraksi di parlemen sepakat bahwa anggota DPR, DPRD, dan DPD hanya cuti saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

Sebaliknya, anggota TNI/Polri dan aparatur sipil tetap harus mundur kala berlaga dalam pilkada.

“Anggota DPR harus mundur ketika ingin mencalonkan diri dalam pilkada. Alasannya bukan untuk keadilan saja. Sebagai legislator, mereka harus memilih jabatan mana yang diprioritaskan, jangan sampai mengorbankan amanat rakyat demi kepentingan pilkada,” jelas pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti di sela diskusi Problematika Revisi UU Pilkada dan Kembalinya TNI/Polri Berpolitik, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Sabtu (23/4).

Pakar hukum tata negara Refly Harun pun menyatakan usulan anggota DPR tersebut akan menimbulkan polemik. Dimasukkannya kembali norma tersebut dalam revisi UU Pilkada akan berpoten­si digugat.
Namun, katanya, itu berkaitan dengan ada yang mempermasalahkan atau tidak norma tersebut.

Pasalnya, hal serupa pernah terjadi sebelumnya ketika aturan yang sudah dibatalkan oleh MK kemudian hidup kembali dalam UU yang baru. Contohnya aturan yang menyangkut syarat calon anggota DPD.
“Itu pernah terjadi. Dalam UU Pemilu. Dalam UU Pemilu tahun 2008 syarat anggota DPD diatur berdomisili di wilayah NKRI. Itu digugat dan hasilnya harus ber­domisili di wilayah masing-ma­sing. Tapi dalam UU Pemilu tahun 2012 hidup lagi pasal yang tadi, dan itu tidak ada yang mempermasalahkan,” paparnya.

Pendapat berbeda dilontarkan anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arteri Dahlan. Baginya, anggota DPR hanya diwajibkan cuti ketika maju menjadi kandidat kepala daerah. Itu, menurut Arteri, karena anggota DPR dipilih rakyat dan tidak bisa diberhentikan tanpa ada persetujuan rakyat.

“Kenapa aturan anggota DPR berbeda dengan TNI/Polri, PNS, dan sebagainya, karena jabatan legislator bukan jabatan karier. Ini jabatan amanat rakyat yang harus dijalankan penuh dan ketika jadi anggota DPR pun harus mengundurkan diri dari jabatan karier sebelumnya,” ujarnya.

Pertimbangkan

Terkait dengan keinginan dewan itu, pemerintah justru akan mempertimbangkan usulan DPR agar anggota DPR, DPRD, dan DPD saat maju dalam pemilihan kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatan mereka, cukup cuti saja.

Hal itu diutarakan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono. “Mereka (anggota dewan) masih minta cuti. Kita berikan greenlight untuk itu,” ujar Sumarsono.

Ia menyebutkan hal itu karena terkait dengan sumber rekrutmen kader pemimpin daerah. Selain itu, adanya kondisi sepi pe­minat dalam Pilkada serentak 2015 lalu.

Yang terakhir, untuk membangun demokrasi yang sehat dengan mendorong partai politik dan tidak menutup peluang terbatas bagi jalur perseorangan.

Sumarsono menekankan apa yang dia kemukakan masih belum final dan bisa saja berubah. (Nur/P-2)

 

Bagikan :

UU Pilkada Pantas Larang Polisi dan Militer Aktif Berpolitik

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pantas menolak usulan mengenai polisi dan tentara aktif berhak menjadi peserta pemilihan kepala daerah tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya di TNI dan Kepolisian RI. Ketentuan ini akan bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang TNI maupun Undang-Undang tentang Kepolisian RI.

“Wajar ditentang, revisi (aturan) ini bertentangan dengan Undang-Undang TNI dan Polri sendiri,” kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, dalam diskusi publik di gedung Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 April 2016.

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Lukman Edy pada akhir Februari lalu, menyatakan tentara, polisi, pegawai negeri sipil, maupun pejabat negara lain tak perlu mundur dari jabatan ketika dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah.

“Semua berhak menjadi kepala daerah,” kata Lukman di Bandung, 24 Februari 2016. Maksud dari adanya ketentuan itu, kata dia, membuka peluang sumber daya manusia dalam pencalonan. Dia mengutip isi Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan semua warga negara untuk dipilih dan memilih. “Silakan bertarung di tengah masyarakat, jangan sampai dihambat.”

 

Pemerintah dan DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Beberapa ketentuan yang hendak direvisi, antara lain mengenai calon independen serta calon berlatar belakang militer dan polisi.

Menurut Ikrar, tentara, polisi, dan pegawai negeri sipil di masa lalu dibatasi kelonggarannya berpolitik karena alasan khusus. “Mereka harus monoloyalitas, tak boleh dwifungsi. Tugas mereka hanya untuk pertahanan dan keamanan, itu jadi satu dari kebijakan-kebijakan reformasi 1998.”

Ikrar menjelaskan, sejumlah pasal undang-undang internal TNI maupun Polri melarang anggotanya berpolitik. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur larangan prajurit terlibat dalam kegiatan politik praktis. Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengharuskan polisi netral dalam kehidupan politik dan tak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Tak hanya itu saja. Ikrar mengatakan Pasal 28 Undang-Undang Polri Nomor 8 Tahun 2002 jelas mencantumkan polisi dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mundur atau pensiun dari dinasnya.

Anggota Komisi Dalam Negeri Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat, Arteri Dahlan, mengatakan kelonggaran tersebut masih dibahas alot di DPR. “Kami terbuka pada masukan dan partisipasi publik, tentu memang ada kekhawatiran bila anggota polisi mendaftar tanpa perlu mundur dari jabatan, penjaringan jadi tak efektif,” katanya.

Kata Arteri, DPR berpatokan pada aturan yang berlaku. “Kami kembalikan saja ke UU yang berlaku. TNI dan Polri punya aturan sendiri soal anggotanya yang ingin masuk elite politik.”

DPR, kata Arteri, menghindari anggapan yang berat sebelah. “Nanti malah kami (DPR) yang diserang, dibilang anggota DPR boleh nyalon sambil cuti, tak perlu mundur, karena kami yang rancang UU Pilkada. Ini kan keliru,” katanya.

YOHANES PASKALIS

Bagikan :

Konflik TNI-Polri

PENYERANGAN markas Brimob oleh oknum anggota TNI kesatuan Batalyon Infanteri 134/Tuah Sakti di Batam kembali menambah rentetan panjang kasus konflik TNI-Polri. Konflik TNI-Polri seakan tidak ada hentinya pada era reformasi ini. Lebih kurang di tahun 2014 saja terdapat lima kasus bentrok TNI-Polri.

Read more

Bagikan :