Pos

Beban Terakhir Jenderal Gatot: Prajurit Kuat dan Profesional

Jakarta, CNN Indonesia — Momen perayaan HUT TNI ke-72 tak hanya bisa diperingati melalui kegiatan seremonial, melainkan juga dengan melakukan refleksi agar dapat berbenah diri untuk memastikan prajurit TNI yang profesional.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, profesionalisme prajurit bisa dilihat dari empat faktor, yakni well-equipped (dilengkapi dengan baik), well -educated (teredukasi dengan baik), well-trained (terlatih dengan baik), dan well-paid (terbayar dengan baik).

Well-equipped, menurut Al Araf, bahwa militer harus memiliki persenjataan atau alutsista (alat utama sistem pertahanan) yang modern dan canggih, sebab militer yang profesional harus diwujudkan dengan kuatnya persenjataan.
Al Araf menyayangkan, berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan, saat ini hanya 50 persen alutsista instansi yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Gatot Nurmantyo itu,  dianggap layak.
“Itu artinya, kita harus berlomba mencapai angka 100 persen, khususnya kapasitas di kekuatan angkatan laut dan angkatan udara yang masih jauh dari ideal,” katanya di sebuah diskusi bertajuk “72 Tahun TNI dan Tantangan Reformasi Militer” di Kantor Imparsial, Rabu (4/10).

Pengamat militer itu pun mempermasalahkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista yang terkadang masih bermasalah.

“Ada skandal dalam pengadaan alutsista. Sudah saatnya Presiden dan DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik,” ujarnya.

 

Selanjutnya adalah well-educated. Ia mengatakan, prajurit yang profesional harus meletakkan dirinya sebagai sosok yang terdidik. Artinya, upaya untuk memberikan materi tentang hak asasi manusia (HAM), mencakup penghormatan dan pelanggarannya, penting diterapkan di tubuh TNI selain pelatihan fisik di lapangan.

Adapun well-trained, kata Al Araf, pelatihan terhadap TNI harus ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas.

“Kita tahu, kuantitas dan kualitas prajurit masih sangat minim karena terbentur anggaran. Untuk operasi gabungan saja, membutuhkan anggaran yang besar,” kata Al Araf.

Ia meminta Pemerintah dan DPR mencarikan cara terbaik untuk memastikan militer mendapat pelatihan yang layak karena sejatinya tugas militer di masa damai adalah latihan.

Terakhir, adalah well-paid atau terpenuhinya gaji yang cukup. Al Araf mengatakan, tentara harus terjamin kebutuhan kesejahteraannya.

Kondisi saat ini masih jauh dari ideal sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan bagi prajurit TNI yang bisa berdampak pada TNI secara institusional.

Persoalan-persoalan yang dimaksud, kata Al Araf, bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat. Misalnya, kasus penyimpangan yang dilakukan oknum militer karena faktor kesejahteraan.

Ia juga menyoroti para prajurit yang tinggal di luar barak-barak militer. Pemerintah dan DPR, kata Al Araf, seharusnya memiliki road map dan planning untuk membangun barak-barak militer di dalam batalyon atau tempat khusus militer.

“Barak harus terpenuhi, kalau tidak, mereka akan tinggal di kontrakan atau di kos, sehingga susah dilakukan kontrol terhadap prajurit,” katanya.

Mesha Mediani , CNN Indonesia
Kamis, 05/10/2017 08:51 WIB
Bagikan :

Bangun Pertahanan Maritim, AU Dan AL Perlu Lebih Diperhatikan

RMOL.CO-“Pembangunan maritim security hanya bisa dilakukan dengan cara membangun kekuatan angkatan laut dan udara. Dalam pergantian panglima TNI nanti sesuai dengan UU 34/2004 seharusnya rotasinya diberikan kepada AU,” kata Direktur Imparsial Al Araf di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10).

Dalam membangun maritim security hal yang penting adalah memastikan kebijakan pemerintah yang berorientasi keluar dalam konteks persepsi ancaman. Selama ini orientasi pertahanan in world looking atau melihat ke dalam.

“Hari ini Indonesia mengalami persoalan serius soal Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, kapasitas kekuatan militer harus ditujukan untuk membangun bagaimana menghadapi skenario terburuk nanti,” jelas Al Araf.

Pemerintah juga perlu membuat skala prioritas soal anggaran pertahanan guna menjamin berjalannya maritim security dengan memperhatikan kekuatan AL dan AU

“Karena AU dan AL perlu diperkuat. Menurut data buku pos pertahanan negara menunjukkan alutsista bagi AU dan AL hanya 60 persen yang layak pakai,” imbuh Al Araf. [wah]  

Bagikan :

HUT ke-72, Ini Catatan untuk Reformasi TNI Menurut Imparsial

AKURAT.CO, Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ( HUT TNI) yang ke-72  pada 5 Oktober Kamis besok, perlu dijadikan suatu evaluasi bagi instansi militer tersebut, dengan reformasi ditubuh TNI.

Direktur Imparsial Al Araf menjelaskan bahwa didalam reformasi TNI, ada tiga hal yang paling penting, pertama harus mengakui bahwa reformasi TNIselama ini sudah berjalan dengan baik, karena banyak capaian positif yang sudah tercapai, seperti Dwi fungsi TNI sudah dicabut, yang sudah diambil alih dan lain sebagainya.

“Tapi masih ada sisa agenda reformasi TNI, yakni reformasi peradilan militer itu menjadi suatu PR, dan revisi UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer,” kata Al Araf kepada AKURAT.CO ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (4/10).

Pertama, ia mengatakan, bagaimana memastikan profesionalisme prajurit TNIitu menjadi suatu hal yang penting. Karena keprofesionalan prajurit itu membutuhkan 4 hal, yakni modernisasi alutsista, persenjataan, kedua, peningkatan kesejahteraan prajurit, ketiga, pendidikan bagi prajurit, dan keempat adalah pelatihan yang baik.

“Itu 4 hal untuk menunjukan reformasi secara keprofesionalan TNI,” ujarnya.

Namun, kata dia, problemnya adalah modernisasi alutsista tersebut ada program minimum essential Forces, dan itu menggunakan dana multi years (kontrak tahun jamak) yan kurang lebih Rp 100 triliun.

“Nah problem dalam modernisasi alutsista, transparansi dan akuntabilitasnya masih minim, itu yang harus diperbaiki, dengan adanya skandal-skandal dugaan korupsi di sektor alutsista. Itu menjadi PR,” tuturnya.

Kedua, dikatakannya, bahwa modernisasi alutsista harus ditingkatkan, karena kekuatan negara dalam bidang pertahanan baru mencapai 50 persen yang layak, dan 50 persen lagi tidak layak pakai.

Ketiga, lanjut dia, terkait kesejahteraan prajurit harus ditingkatkan, karena itu menjadi bagian yang sangat penting.

“Dengan meningkatkan kesejahteraan prajurit, diharapkan akan mengurangi penyimpangan didalam tubuh TNI. Sehingga prajurit bisa profesional, dan nggak berpikir macam-macam,” ujarnya.

Keempat, ia menambahkan, TNI perlu dilakukan training, karena dimasa damai seperti ini tugas militer adalah melakukan latihan-latihan, maka harus ada peningkatan kualitas dan kuantitas training atau pelatihan didalam TNIagar jauh lebih baik.

“Kemudian yang kelima, tentu adalah pendidikan dalam TNI perlu memasukan lebih banyak norma-norma tentang penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), negara demokrasi, dan prinsip negara hukum, itu menjadi suatu hal yang penting,” pungkasnya.

 

 

akurat logo
Yudi Permana 
Rabu, 04 Oktober 2017 23:57 WIB
Bagikan :

HUT ke-72, TNI Hadapi Tiga Tantangan

Media Indonesia-DIREKTUR Imparsial Al Araf mengatakan ada tiga tantangan yang akan dihadapi TNI ke depannya. Hal itu diutarakannya saat memberikan pandangannya tentang HUT ke-72 TNI yang akan digelar besok (5/10).

Pertama, kata Al Araf, bagaimana memastikan prajurit TNI itu profesional. Untuk mewujudkan itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

“Kesejahteraan prajurit, pendidikan prajurit, pelatihan yang harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena sekarang masih minim, dan mengakomodasi alutsistanya,” kata dia saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (4/10).

Tantangan kedua, kata dia, menyangkut hubungan antara sipil dan militer. Presiden sebagai otoritas sipil yang dapat mengendalikan militer harus memiliki kemauan untuk dapat mengendalikan institusi tersebut.

Menurutnya, jika ada bawahannya yang melakukan kegaduhan, maka Presiden harus bersikap. “Perlu ada tindakan kalau ada bawahan dia yang menimbulkan polemik atau kegaduhan,” ucapnya.

Beberapa waktu belakangan ini memang muncul polemik terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot mengatakan bahwa ada pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi militer. “Misalnya soal 5.000 senjata. Dia (Gatot) sebaiknya ngomong ke dalam, bukan ke luar,” kata Al Araf.

Adapun tantangan yang ketiga, lanjutnya, mengenai orientasi pertahanan yang seharusnya mulai berorientasi keluar, tidak lagi berorientasi ke dalam. Perubahan orientasi tersebut pun akan berdampak pada keharusan membangun keamanan maritim. Dengan begitu, angkatan udara dan angkatan laut harus lebih ditingkatkan. (X-12)

 

 

Penulis: Nur Aivanni

Bagikan :

Catatan untuk Pemerintah dan TNI di Ultah yang ke 72

Suara.com – Direktur Imparsial Al Araf menyebut tiga faktor yang harus diperhatikan pemerintah terhadap institusi TNI.

Pertama, pemerintah harus memastikan TNI profesional.

“Poin yang harus dipenuhi TNI adalah 4W, yaitu well equip, well educate, well train, dan well walfare,” ujar Al Araf dalam diskusi yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Artinya, kata Al Araf, TNI harus memiliki senjata yang modern dan canggih, harus diberikan bekal teori tentang HAM dan negara hukum, harus disejahterakan, dan tentu saja dilarang berpolitik.

Kedua, membangun hubungan sipil militer dengan baik. Presiden harus punya kontrol terhadap TNI, tetapi tetap menghormati otonomi militer.

Ketiga, harus melihat ke luar negara, bukan ke dalam.

“Visi politik Presiden, kan, membangun kekuatan maritim. Oleh karenanya orientasi pertahanan maritim harus diwujudkan secara sungguh-sungguh, yakni harus menggeser orientasi pertahanan yang inward atau ke dalam yang membuat kecenderungan TNI ikut politik menjadi tinggi,” kata Al Araf.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengapresiasi peran prajurit TNI.

“Kami mengucapkan selamat dan sekaligus mengapresiasi kepada prajurit TNI atas perannya selama ini, dengan harapan ke depan menjadi aktor pertahanan yang semakin kuat, profesional, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.” kata Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar.

Tapi, menurut Djafar, masih ada sejumlah agenda reformasi yang belum dituntaskan.

Momentum ulang tahun TNI yang ke 72 tidak cukup hanya diperingati melalui kegiatan seremonial. Menurut Wahyudi momentum tersebut harus betul-betul digunakan untuk berbenah.

“Masih ada agenda – agenda yang belum dijalankan reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, serta keterlibatan TNI di dalam nya, seharusnya untuk memotong situasi itu untuk menciptakan satu garis yang tegas dimana TNI bisa menjadi TNI yang profesional , dan tidak lagi terpaku dengan doktrin – doktrin lama, doktrin – doktrin ketika Orde Baru berkuasa dan memberikan doktrin baru untuk selaras dengan sistem demokrasi yang berjalan saat ini,” katanya.

Koalisi mendesak pemerintah dan DPR segera mereformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1997, mengevaluasi semua MoU TNI karena tidak sejalan dengan UU TNI, membentuk UU tentang tugas perbantuan sebagai dasar hukum pelibatan militer dalam OMSP, perlu meningkatkan kesejahteraan prajurit, dan melakukan modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel. (Marcella Oktania dan Melly Malau)

Bagikan :

HUT TNI, Imparsial: Reformasi Militer Harus Dituntaskan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperingati hari jadinya yang ke-72 pada 5 Oktober. Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) melihat beberapa sudah ada capaian positif reformasi di tubuh TNI, namun masih terdapat agenda penting reformasi militer yang perlu dilakukan.

“Reformasi militer merupakan amanat dari reformasi 1998. Di masa rezim Orde Baru, TNI (ABRI) digunakan sebagai tulangpunggung penopang kekuasaan yang bergelimang dengan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, untuk itu reformasi TNI menjadi sebuah keniscayaan,” kata Direktur Imparsial Al Araf di Jakarta, Rabu (4/10).

Al Araf memberikan sejumlah catatan atau agenda penting reformasi TNI yang perlu dituntaskan. Pertama, reformasi peradilan militer. Reformasi peradilan militer melalui revisi UU Nomor 31/1997 tentang peradilan militer perlu segera dilakukan mengingat hal tersebut sesungguhnya merupakan mandat TAP MPR No. VII/2000.

“Selama ini anggota militer yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya, peradilan militer tak jarang menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana,” ujarnya.

Kedua, restrukturisasi komando teritorial. Pada masa awal reformasi, tuntutan restrukturisasi komando teritorial merupakan satu paket dengan tuntutan penghapusan peran sosial politik TNI yang dikenal sebagai Dwifungsi ABRI. Sayangnya, kata Al Araf, meski peran politik TNI dapat dihapus, struktur komando teritorial tak kunjung direstrukturisasi hingga kini.

Ketiga, terkait landasan hukum operasi militer selain perang (OMSP). Setidaknya terdapat 31 MoU TNI dengan berbagai instansi/ lembaga. Dengan dalih melakukan operasi militer selain perang (OMSP), kata dia, TNI kini mulai masuk dan terlibat dalam ranah sipil dan menjalankan fungsi keamanan dengan pijakan MoU tersebut.

“Sayangnya, otoritas sipil baik itu pemerintah dan parlemen tidak melakukan koreksi dan evaluasi terhadap semua MoU yang ada,” ucapnya.

Keempat, adanya rancangan regulasi yang menghambat reformasi militer (TNI). Di dalam Prolegnas 2015-2019 terdapat beberapa rancangan regulasi yang dapat menghambat proses refomasi militer, seperti RUU Rahasia Negara dan RUU Kamnas. Padahal, kedua RUU itu pernah ditolak oleh masyarakat pada periode pemerintahan yang lalu karena dinilai akan mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM.

Secara urgensi, RUU Rahasia negara tidak dibutuhkan karena pengaturan tentang rahasia negara secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan.

“Sedangkan RUU Kamnas, secara substansi akan mengancam kehidupan demokrasi dan pemajuan HAM,” katanya menambahkan.

 

Rep: Santi Sopia/ Red: Bayu Hermawan
Bagikan :

Imparsial Minta Panglima Beri Contoh Baik untuk Sinergi TNI-Polri

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Imparsial Al Araf menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait upaya pembelian 5.000 senjata api oleh institusi nonmiliter berpotensi menimbulkan konflik antarinstitusi negara.

Dalam rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI, Gatot juga bicara soal larangan bagi kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Karena itu, Panglima TNI pun diharapkan memberikan contoh baik dalam membangun sinergi antara TNI dengan Polri.

“Panglima TNI seharusnya bisa memberikan contoh dan sikap yang konstruktif dalam membangun sinergitas TNI-Polri,” ujar Al Araf saat menggelar konferensi pers di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).

Selain itu, lanjut Al Araf, pernyataan Gatot juga menunjukkan adanya kesalahan pandangan dari Panglima TNI atas definisi ancaman nasional.

Menurut dia, pengerahan kekuatan seharusnya ditujukan untuk menghadapi ancaman bagi negara. Dalam konteks ini, institusi kepolisian tidak bisa dikategorikan obyek ancaman keamanan negara yang harus diserang oleh TNI.

“Kalaupun terdapat persoalan yang melibatkan sebuah institusi negara, upaya penyelesaiannya seharusnya dilakukan bukan dengan cara-cara koersif seperti melakukan aksi penyerbuan, melainkan melalui kelembagaan politik demokratik dan hukum,” tuturnya.

Di sisi lain, Al Araf menilai pernyataan Gatot Nurmantyo tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

UU TNI menyebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas menjalankan kebijakan pertahanan negara. Dengan demikian, otoritas pengerahan kekuatan militer hanya bisa dilakukan oleh presiden.

“Dalam negara demokrasi, pengerahan kekuatan militer hanya di presiden,” ucap Al Araf.

“Pernyataan Panglima TNI terkait ancaman penyerbuan kepada kepolisian jika polisi membeli senjata penembak tank (anti-tank) adalah pernyataan yang keliru, tidak tepat dan berlebihan serta menyalahi UU TNI,” kata dia.

Bagikan :

Imparsial: Presiden dan DPR harus mengevaluasi Panglima TNI

Merdeka.comImparsial meminta Presiden Jokowi mengambil sikap terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai adanya instansi membeli 5 ribu senjata secara ilegal dan mencatut nama presiden.

Presiden Jokowi diminta mengevaluasi Jenderal Gatot lantaran ucapannya dinilai bukan untuk konsumsi publik dan melanggar UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Intelijen.

“Presiden dan DPR harus segera mengevaluasi Panglima TNI,” kata Direktur Imparsial Al Araf yang juga mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, dalam jumpa pers di Kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam 4, Senin (25/9).

Imparsial menilai ucapan Gatot tidak bisa disampaikan ke hadapan publik. Sebab, informasi intelijen selayaknya diserahkan kepada presiden selaku pemilik akhir dari informasi intelijen tersebut.

“Kami menganggap bahwa seharusnya panglima tidak boleh menyampaikan informasi intelijen yang ia dapat kepada publik, melainkan menyampaikan ke presiden sebagai end-user,” ujar Al Araf.

Terlebih, Imparsial meyakini kapasitas Gatot sebagai panglima TNI paham mengenai persoalan tersebut. Apalagi, keabsahan informasi intelijen yang didapatnya patut dipertanyakan tingkat validasinya. Melihat, Menkopolhukam Wiranto tak lama membantah pernyataan Gatot dengan mengatakan ada pemesanan 500 senjata oleh BIN untuk pendidikan.

“Ini bukan sebatas persoalan miskomunikasi melainkan terkait kevalidasian informasi intelijen,” ucap Al Araf.

Bahkan sikap Gatot tersebut dinilai merupakan manuver politik. Lebih lagi, pernyataan tersebut berpotensi menuai masalah baru yakni menggoyangkan kondusivitas keamanan negara.

“Penyampaian informasi tersebut kepada publik bukan presiden, merupakan bentuk fetakompli ke presiden, berdimensi politik dan berpolemik,” tukasnya. [gil]

 

 

Senin, 25 September 2017 15:42 Reporter : Ahda Bayhaqi
Bagikan :

Imparsial: Pernyataan Panglima TNI Manuver Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial Al Araf menilai ada maksud tertentu dalam pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait penyelundupan 5.000 senjata. Pengamat Militer ini mengatakan informasi yang disampaikan Gatot di luar kepatutan karena mengandung unsur rahasia intelejen negara, di mana hanya presiden sebagai end user informasi tersebut.

Al Araf menjelaskan, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seorang Panglima TNI merupakan orang pintar, paham Undang-Undang (UU), lolos fit and proper test DPR RI. Maka dengan asumsi seperti itu, patut diduga pernyataan Panglima TNI Gatot mengandung muatan tertentu.

“Dengan asumsi seperti itu, maka dalam kacamata politik dapat dimaknai sebagai manuver politik untuk tujuan politik yang kita tidak tahu,” kata Al Arafnya di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (25/9).

Ia melanjutkan, belum tahu maksud politik tersebut, apakah menuju Pilpres 2019 atau bukan. Di samping itu, menurutnya, pernyataan Gatot memiliki tingkat akurasi, validitas yang lemah, terlebih setelah ada klarifikasi dari Menko Polhukam Wiranto yang ternyata berbeda.

Persoalan keakurasian itu, jelas Al Araf, bukan hanya sebatas miskomunikasi, tetapi menunjukkan adanya persoalan mendasar dan salah dari Panglima TNI. Sikap Panglima TNI dinilai tidak sejalan dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Intelijen.

Langkah Panglima TNI dinilai merupakan fait accompli berdimensi politis, menimbulkan polemik serta dapat menganggu situasi keamanan itu sendiri. Padahal prinsip intelijen seharusnya velox et exactus (cepat dan akurat).

 

Rep: Santi Sopia/ Red: Bayu Hermawan

Bagikan :

Presiden dan DPR Harus Menyevaluasi Panglima TNI

PRESS RELEASE
Koalisi Reformasi Sektor Keamanan
“Presiden dan DPR Harus Mengevaluasi Panglima TNI”

Pada tanggal 23 September 2017, dalam pertemuan dengan para purnawirawan TNI, Panglima TNI menyampaikan adanya institusi negara yang memesan 5000 unit senjata api. Selain itu, Panglima TNI juga menyatakan akan melakukan penyerbuan kepada Polisi jika institusi Kepolisian membeli senjata yang dapat menembak tank.

Kami menilai pernyataan Panglima bukan hanya tidak tepat, tetapi juga sikap yang tidak sejalan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Intelijen.

Panglima TNI seharusnya tidak boleh menyampaikan informasi intelijen yang didapatkannya itu kepada publik melainkan harus disampaikan kepada Presiden sebagai end-user. Hakikat dari informasi intelijen sesungguhnya bersifat rahasia, sehingga langkah Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen ke publik jelas tindakan salah dan keliru.

Lebih dari itu, informasi intelijen yang disampaikan oleh Panglima TNI memiliki tingkat keakuratan yang lemah sebagaimana terlihat dari munculnya bantahan resmi dari Menko Polhukam. Padahal prinsip kerja intelijen itu seharusnya velox et exactus (cepat dan akurat).

Meski demikian, persoalan keakuratan itu bukan hanya sebatas persoalan miskomunikasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Menko Polhukam. Akan tetapi hal itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sikap dan tindakan yang salah dari Panglima TNI serta sekaligus permasalahan serius dalam dunia intelijen, khususnya dalam menjaga sifat kerahasiaan dan akurasi data intelijen.

Langkah Panglima TNI menyampaikan informasi intelijen di depan publik dan bukannya kepada Presiden seperti diatur dalam UU intelijen, merupakan bentuk fetakompli (fait accompli), berdimensi politis, menimbulkan polemik serta dapat menggangu situasi keamanan itu sendiri.

Kami juga memandang pernyataan Panglima TNI terkait ancaman penyerbuan kepada Polisi jika Polisi membeli senjata penembak tank (anti-tank) adalah pernyataan yang keliru, tidak tepat dan berlebihan serta menyalahi UU TNI.

Dalam negara demokrasi, TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas menjalankan kebijakan pertahanan negara. Sehingga otoritas pengerahan kekuatan militer hanya bisa dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (2 dan ayat 3), pasal 17 ayat (1) jo 19 ayat (2) UU TNI. Pengerahan kekuatan seharusnya juga ditujukan untuk menghadapi ancaman bagi negara. Dalam konteks ini, institusi kepolisian jelas bukan merupakan objek ancaman keamanan negara yang harus diserang oleh TNI. Kalaupun terdapat persoalan yang melibatkan sebuah institusi negara, upaya penyelesaiannya seharusnya dilakukan bukan dengan cara-cara koersif seperti melakukan aksi penyerbuan melainkan melalui kelembagaan politik demokratik dan hukum.

Pernyataan Panglima TNI ini lebih jauh dapat membuka ruang konflik antar institusi negara, dalam hal ini TNI dan Polri. Padahal Panglima TNI seharusnya bisa memberikan contoh dan sikap yang konstruktif dalam membangun sinergitas TNI-Polri.

Kami mencatat bahwa sikap dan kebijakan kontroversial dari Panglima TNI bukan hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Panglima TNI juga pernah memantik polemik dengan hadir di dalam Rapimnas salah satu partai politik serta menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui sebuah puisi. Selain itu, Panglima juga membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan UU TNI, yakni membuat berbagai MoU dengan instansi pemerintah lainnya yang mana hal itu melanggar UU TNI. Pasal 7 ayat 2 dan 3 UU TNI menyebutkan bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik negara bukan melalui MoU.

Lebih lanjut, Panglima TNI juga pernah memantik konflik terbuka dengan Menteri Pertahanan ketika melakukan rapat kerja di DPR yang sempat diliput oleh media melalui pernyataan dan sikapnya terkait masalah anggaran. Pernyataan dan sikap itu menciptakan hubungan yang tidak konstruktif antara Panglima TNI dan Menteri Pertahanan yang akan mempengaruhi sektor pertahanan. Pandangan yang berbeda atas suatu persoalan seharusnya tidak disampaikan Panglima/Menteri Pertahanan kepada publik, melainkan kepada Presiden.

Dalam menyikapi persoalan-persoalan di atas, kami mendesak kepada Presiden dan DPR untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas sektor pertahanan untuk mendorong terciptanya sektor pertahanan yang baik, kuat dan profesional. Khusus kepada Presiden, kami meminta agar presiden melakukan regenerasi dan penyegaran di dalam tubuh TNI dengan melalukan rotasi pergantian panglima TNI dan segera memilih Panglima TNI yang baru.
Jakarta, 25 September 2017

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, SETARA Institute, ELSAM, KontraS, Lesperssi, LBH Pers, YLBHI, LBH Jakarta, HRWG, Institut Demokrasi, PBHI, Amnesty Internasional, Yayasan Satu Keadilan.

Bagikan :