Pos

Fokuskan Revisi pada Penegakan Hukum

Media Indonesia.comREVISI Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Terorisme atau yang biasa disebut UU Antiterorisme sebaiknya fokus pada unsur penegakan hukum.

“Sebaiknya untuk revisi ini ya pemerintah maupun DPR fokus saja pada unsur pene­gakan hukumnya dan tidak melebar ke mana-mana,” kata Direktur Imparsial Al Araf saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, DPR dan pemerintah terlalu bernafsu ingin memasukkan segala unsur ke UU sehingga pembahasan jadi alot karena melibatkan banyak pihak.

“Kesannya ingin membuat payung hukum yang bersifat umbrella act atau payung hukum untuk semua jenis tindak­an,” ujarnya.

Dalam unsur penegakan hukum ini, pemerintah dan DPR juga diminta melibatkan poin mengenai perlindungan korban-korban tindak pidana terorisme yang belum ada di dalam UU lama. Selama ini korban tindak pidana terorisme kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Agar bisa mempercepat pembahasan itu, menurut Al Araf, pemerintah tidak perlu memasukkan segala unsur ke dalam RUU ini. Ia menyebut pemerintah bisa menggunakan produk hukum yang ada untuk bisa melakukan penegakan hukum yang melibatkan banyak instansi.

Semisal untuk pelibatan TNI, Al Araf melihat hal tersebut sudah bisa dilakukan dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI dan untuk pelibatan pihak imigrasi dalam pencegahan terduga pelaku keluar masuk ke Indonesia bisa menggunakan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Selain itu, bisa juga dengan UU Bea dan Cukai untuk mencegah peredaran senjata. Revisinya tidak perlu memasukkan seluruh unsur,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto mendorong penyelesaian RUU Terorisme di masa sidang yang akan datang. Menurutnya, melalui UU yang baru dan update, pemerintah mampu merespons pola-pola nonkonvensional yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam aksi teror. “Melalui UU ini pula kita mampu menutupi berbagai celah yang bisa dimanfaatkan oleh para teroris,” ujar Novanto, Sabtu (12/8).

Selain itu, Ketua DPR menegaskan perlu lebih digalakkan kinerja lembaga-lembaga sosial masyarakat maupun lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah untuk gencar melakukan program-program deradikalisasi. (Put/Ant/P-4)

Bagikan :

Imparsial tak Setuju Pelibatan TNI Masuk Revisi UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan wacana pemerintah yang ingin melibatkan TNI dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme dianggap tidak perlu dilakukan. Menurutnya, wacana ini justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keterlibatan militer dalam penanganan teror.

Al Araf berpendapat, pelibatan militer dalam mengatasi terorisme sudah diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 34/2004 tentang TNI. Mengacu kepada kedua pasal yang memuat tugas pokok TNI dalam operasi militer dan operasi militer selain perang itu, pemerintah dianggap sudah memiliki dasar hukum kuat dalam melibatkan pihak militer untuk mengatasi terorisme.

“Karena itu, pelibatan militer dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme tidak perlu diatur kembali, sebab faktanya sudah ada dasar hukum yang berlaku,” ujar Al Araf dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Wacana yang dikemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Mei lalu ini dinilai akan mengulang tindakan yang tidak diperlukan. “Justru nanti akan ada potensi ketidakpastian hukum karena ada dua UU yang mengatur suatu regulasi tentang penanganan  teror,” kata Al Araf.

Namun, jika Presiden tetap ingin melibatkan TNI dalam penindakan terorisme, hal itu hanya bisa berlaku jika ada keputusan politik. Dalam kondisi ini, pelibatan berdasarkan keputusan politik merupakan opsi terakhir dalam penanganan terorisme.

“Pelibatan TNI yang tanpa keputusan politik juga bisa menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antar-aktor pertahanan dan keamanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan perlu adanya pelibatan militer dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa revisi UU bertujuan memudahkan aparat dalam menangani masalah terorisme di Indonesia.

 

Rep: Dian Erika N/ Red: Nur Aini
Bagikan :

Military role in counterterrorism not needed: Imparsial

TheJakartaPots-Human rights watchdog Imparsial has lambasted the proposal to grant the Indonesian Military (TNI) an official counterterrorism role, saying it will not only lead to an overlap of duty with the National Police, but also put the country’s democracy and human rights protection at risk.

“Direct involvement from the military will violate the principle of civil supremacy and cause problems with our criminal justice system. It will be a setback to our program of reform. The military should only have responsibilities in the area of state defense,” Imparsial director Al Araf said on Tuesday.

President Joko “Jokowi” Widodo said on Monday that the country needed a stronger antiterrorism law and the TNI should be given a greater role in the country’s war against terrorism. He made the statement following the twin bomb attack in Kampung Melayu, East Jakarta, on May 24 that claimed the lives of three police officers and injured more than a dozen people.

The House of Representatives is currently deliberating the amendment of the 2003 Terrorism Law. There has not been yet agreements on a number of crucial articles including the TNI’s role in counterterrorism. Currently, counterterrorism arrests and investigations must be under the coordination of the National Police.

Al Araf argued that there was an insufficient legal basis to ensure the military would not commit human rights violations when arresting terrorism suspects if it was granted such powers. Moreover, he added, there was no guarantee the TNI would obey the rulings of civilian courts given that it has its own military court, the transparency of which is still in question. (rin)

 

 

Nurul Fitri Ramadhani and Margareth S. Aritonang

The Jakarta Post

Bagikan :

Saat Imparsial Kritik Puisi Panglima TNI di Rapimnas Golkar, Katanya..

JawaPos.com Sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai politik hari Senin, 22 Mei 2017 lalu adalah tidak tepat dan cenderung politis. Pernyataan tersebut disampaikan Imparsial.

Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan, di dalam negara demokrasi, TNI adalah alat pertahanan negara yang dipersiapkan, dididik, serta dilatih untuk menghadapi perang. Karena itu, Panglima TNI seharusnya fokus membangun tentara yg profesional.

“Bukan malah datang ke Rapimnas partai politik dan membacakan puisi yg memiliki makna politis,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/5).

Sementara kehadiran Panglima TNI dalam Rapimnas Partai politik yang diikuti dengan pembacaan puisi tidak sejalan dengan tugas Panglima TNI sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Menurut pandangannya, ini bukan yang pertama. Beberapa kali langkah Panglima terlihat politis dan tidak sejalan dengan UU TNI. Misalnya saat melakukan komplain terkait masalah anggaran pertahanan yang berujung konflik dengan Kementerian Pertahanan.

“Lalu adanya kehendak Panglima yang ingin memulihkan hak politik TNI,” imbuhnya.

Untuk itu, Al Araf menilai, sudah saatnya Presiden mempertimbangkan pergantian Panglima TNI demi penyegaran dan reorganisasi TNI. “Sudah saatnya posisi Panglima TNI diletakkan sebagai jabatan yang sesuai dengan UU TNI untuk menciptakan tentara yg profesional,” pungkasnya. (far/jpk)

 

EDITOR : MOCHAMAD NUR

Bagikan :

Imparsial Minta Panglima TNI Diganti

Jakarta, CNN Indonesia — Imparsial meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Pergantian panglima itu harus dilakukan. Hal yang paling penting itu adalah untuk memanifestasi agenda maritim security yang memang jadi fokus utama pemerintah terutama Presiden,” kata Direktur Imparsial, Al Araf di Gedung Imparsial, Jakarta Selatan, Selasa (2/5).

Kata Al Araf, selama hampir dua tahun kepemimpinan Gatot, TNI tidak mengalami perkembangan, terutama di bidang keamanan maritim. Bahkan Gatot justru fokus melakukan pembangunan di sektor pertahanan darat.

“Ini terbukti dengan dia yang justru membangun dua Komando Daerah Militer (Kodam) selama kepemimpinannya,” kata Araf.

Al Araf juga mengatakan, pergantian rotasi ini sudah waktunya dilakukan, karena pada pertengahan tahun ini Gatot memasuki masa pensiun.

“Jadi tidak masalah,” kata Araf.

Gatot menjabat sebagai panglima TNI sejak 8 Juli 2015, dan akan memasuki masa pensiun tahun 2018.

Kabar tentang rencana penggantian Gatot pernah berembus pada 2016. Namun, Presiden Joko Widodo membantah kabar penggantian Panglima. Ketika itu, beredar kabar di media sosial bahwa Presiden Jokowi telah menyiapkan nama pengganti Gatot, yakni mantan Sekretaris Militer (Sesmil) Marsekal Madya Hadi Tjahjanto.

“Saya sampaikan dan tegaskan bahwa tidak ada yang namanya penggantian Panglima TNI,” kata Jokowi, November 2016.

Kabar pergantian Panglima TNI, kata Jokowi, hanya untuk memanas-manasi situasi.

 

 

Tiara Sutari , CNN Indonesia
Rabu, 03/05/2017 07:40 WIB
Bagikan :

Imparsial : Pengadaan Alutsista Rawan Penyimpangan

JakartaGreater.com Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai sektor pertahanan, khususnya bidang pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) menjadi salah satu sektor yang rawan penyimpangan praktik korupsi.

“Pertahanan sudah lama menjadi sektor yang rawan korupsi. Kasus korupsi sektor ini, bisa dimulai dari pengadaan alutsista hingga perawatannya,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta, 4/4/3017.

Menurutnya, dugaan korupsi penjualan kapal PT PAL kepada Filipina beberapa waktu lalu membuktikan betapa rentannya sektor pertahanan, khususnya tentang pengadaan alutsista.

Dia mengatakan, dengan ditangkapnya Direktur Utama PT PAL lndonesia oleh KPK atas dugaan korupsi penjualan kapal Strategic Sealiti Vessel (SSV) kepada Filipina, menjadi bukti kerawanan tersebut.

Dalam kasus korupsi alutsista sebelumnya, pada 2016, salah satu pejabat di Kementerian Pertahanan bahkan telah divonis penjara seumur hidup atas dugaan korupsi pengadaan alutsista senilai 12 juta Dollar Amerika yang dilakukannya dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Korupsi alutsista, merupakan kejahatan luar biasa karena akan mengurangi kapasitas alutsista nasional. Padahal, dalam rangka modernisasi alutsista untuk mencapai kekuatan pokok minimum/Minimum Essential Force (MEF) pemerintah telah berjuang mati-matian menganggarkan dana melalui APBN.

“Korupsi alutsista akan mengurangi kapasitas alutsista itu sendiri dalam rangka modernisasi”, ungkapnya.

Al Araf menjelaskan, potensi dugaan korupsi di sektor alutsista terjadi mulai dari proses pembelian hingga perawatan (maintenance). Pola korupsi di sektor alutsista diduga terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain penggelembungan harga pembelian (mark-up), pembelian alutsista yang “under-spek”, hingga pemangkasan biaya perawatan.

“Kondisi yang demikian disebabkan karena tertutupnya ruang lembaga independen seperti KPK untuk mengusut kasus koruspsi, khususnya yang melibatkan oknum aparat TNI,” ujarnya.

Hal itu juga, disebabkan oleh proses reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31 tahun 1997 yang hingga saat ini belum selesai dilakukan, sehingga lembaga seperti KPK sulit melakukan investigasi dugaan korupsi yang melibatkan oknum anggota TNI.

Kemudian, masih terlibatnya pihak ketiga (broker) dalam pengadaan alustasta menjadi salah satu penyebab utama dalam korupsi pengadaan alutsista. Hal ini terlihat antara lain dalam kasus penjualan kapal perang PT PAL ke Filipina.

“Pembelian alutsista bekas membuka ruang terjadinya skandal korupsi karena pembelian alutsista bekas sulit untuk dimonitoring khususnya terkait dengan proses retrovit,” katanya.

Dalih tentang “rahasia negara” dalam pembelian alutsista juga, menyulitkan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ini. Selain juga minimnya pengawasan internal dan eksternal (DPR) dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga menjadi ruang yang berpotensi terjadinya korupsi di sektor pertahanan.

Di tempat yang sama, Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dedi Haryadi, menjelaskan, berdasarkan Government Defence Anti-corruption Index yang dirilis oleh Transparency International pada tahun 2015 menempatkan Indonesia pada posisi buruk karena sektor pertahanan dinilai sangat rentan terhadap korupsi.

“Korupsi di perusahaan BUMN penyuplai alutsista patut diwaspadai. Sekarang ini sudah saatnya, penyuplai alutsista harus dikontrol dengan cara mengembangkan program-program antikorupsi,” ujar Dedi.

Pemerintah Indonesia bahkan ditempatkan pada grade D yang berarti sangat tinggi terjadinya korupsi di sektor pertahanan. Dalam laporan itu disebutkan bahwa problem korupsi pada sektor pertahanan di Indonesia disebabkan oleh dua hal.

Yaitu, lemahnya kapasitas internal dalam proses pengadaan alutsista dan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista.

Sementara itu, anggota ICW Tama S Langkun, mengakui, baru pertama kalinya KPK berani masuk ke ranah korupsi alutsista, padahal sektor pengadaan alutsista merupakan ranah yang cukup sensitif.

“Ada suap dalam kasus PAL yang notabene BUMN. Harus ada tangung jawab di kementerian karena terkait pengadaan. Karena itu juga harus diusut pihak-pihak lain, tidak hanya perusahan yang mengerjakan kapal. Ke depannya harus ada evaluasi pengadaan barang dan jasa di kementerian,” kata Tama.

Dalam upaya meminimalisasi ruang potensi terjadinya korupsi di sektor pengadaan alutsista, maka pemerintah disarankan perlu melakukan langkah pencegahan.

Di antaranya harus segera dilakukannya reformasi peradilan militer melalui revisi UU 31 tahun 1997; pembelian alutsista tidak boleh melibatkan pihak ketiga (broker), pembelian alutsista harus dilakukan antara government to government (G to G), pengadaan alutsista seharusnya membeli barang baru dan tidak membeli barang bekas.

Bagikan :

Imparsial Jakarta kecam keterlibatan oknum TNI dalam Sengketa Nifasi

Jayapura, Jubi – Sengketa lahan antara PT. Tunas Anugerah Papua (TAP) dan PT. Kristalin Eka Lestari (KEL)  yang telah merugikan hak-hak masyarakat adat suku Wate, sebagai pemilik hak ulayat di Kali Musairo, Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua akhirnya dibawa ke Jakarta.

Pemilik tanah adat dan Dewan Adat Papua (DAP) wilayah adat Meepago berangkat ke Jakarta dan mengadukan persoalan tersebut ke Indonesian Human Rights Monitor (IMPARSIAL) sebagai bagian dari rangkaian advokasinya.

Di dalam kesempatan itu, Imparsial menyebutkan bahwa PT. KEL telah melakukan intimidasi terhadap masyarakat sekitar, termasuk penyerobotan lahan pertambangan secara illegal yang sebelumnya dimiliki oleh PT. TAP dengan melibatkan oknum anggota TNI.

“Keterlibatan oknum militer yang diduga membekingi PT. KEL dalam sengketa tersebut telah meresahkan warga sekitar dan para pekerja yang melakukan aktifitas di areal tambang,” ujar Direktur Program Imparsial Al Araf kepada Jubi via whatsApp, Senin, (6/3/2017).

Imparsial mengecam keterlibatan oknum anggota TNI dalam sengketa lahan tambang antara PT. TAP dan PT. KEL, “karena hal tersebut menyalahi fungsi dan tugas pokok TNI sebagai aktor pertahanan negara,” kata dia.

Al Araf menuding oknum anggota TNI yang bersenjata lengkap turut berperan mendampingi Direktur PT. KEL mengancam dengan kekerasan untuk masuk ke wilayah penambangan milik PT. TAP serta merampas dan menguasai hasil produksi emas yang dikerjakan oleh PT. TAP dan masyarakat setempat.

PT. KEL mengklaim mereka sudah mengantongi izin tambang dilahan tersebut. Namun, berdasarkan pengakuan dari pemilik hak ulayat kampung Nifasi, mereka tidak pernah memberikan pelepasan tanah adat selain kepada PT. TAP.

Di tempat yang sama Sekretaris II DAP, John NR. Gobay menilai kehadiran oknum TNI di wilayah tambang tersebut bertentangan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), dalam pasal 30 ayat (1) menyebutkan: “Kegiatan-kegiatan militer tidak diperbolehkan ada di tanah dan wilayah masyarakat adat, kecuali dengani alasan pembenaran karena ada ancaman yang berarti bagi kepentingan umum atau kalau tidak, disetujui secara bebas dan dimintakan oleh Masyarakat Adat yang bersangkutan”.(*)

Reporter :Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Zely Ariane
Bagikan :

Papua dan Problem Promosi Karir Prajurit

Oleh : Anton Aliabbas*

Belakangan ini, sejumlah promosi dan mutasi perwira TNI mendapat sorotan publik. Salah satu promosi yang mendapat sorotan adalah penunjukkan Mayjen Hartomo, yang pernah diadili atas kasus tewasnya tokoh Papua Theys Hiyo Eluay, menjadi kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI pada September 2016. Sebelumnya, Hartomo menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Tidak ayal, promosi ini memicu protes kelompok sipil dan pemerhati HAM.

Bagi kelompok sipil dan pemerhati HAM, promosi seperti ini menunjukkan TNI masih tetap mempraktikkan impunitas dan tidak serius menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Sementara itu, pihak TNI berargumen promosi yang dilakukan pada Hartomo sudah melalui mekanisme baku dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sedari awal, kasus pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua ini sudah memicu kontroversi. Pada 10 November 2001, Theys bersama supirnya, Aristoteles Masoka disebutkan hilang dan diculik orang tak dikenal. Mereka baru saja pulang dari mengikuti perayaan hari pahlawan di Markas Kopassus Satgas Tribuana X, Jayapura, Papua. Barulah sehari kemudian, Theys ditemukan tewas di daerah Skouw, dekat perbatasan RI-Papua Nugini.

Buntut dari insiden ini, sebanyak 300 personel Satgas Tribuana X dipulangkan ke Jakarta dan markasnya pun disegel pihak Puspom TNI AD. Sekalipun pihak Mabes TNI AD sempat membantah pihaknya terlibat kasus ini, 7 anggota Satgas Tribuana X Papua divonis bersalah dengan hukuman beragam antara 3-3,5 tahun. Mahkamah Militer Tinggi III, Surabaya, Jawa Timur, juga memvonis Hartomo, yang kala itu merupakan Komandan Satgas Tribuana dan berpangkat Letnan Kolonel, hukuman 3,5 tahun penjara dan dipecat dari kesatuan.

Sekalipun demikian, Komandan Jenderal Kopassus yang kala itu dijabat Mayjen Amirul Isnaini meyakini pihaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Theys. Bahkan Ryamizard Ryacudu, yang saat itu mendapuk posisi Kepala Staf TNI AD, menganggap para prajurit yang terlibat insiden sebagai pahlawan dan menolak hukuman pemecatan.

Sejatinya, kontroversi seputar penugasan dan promosi dalam tubuh angkatan bersenjata bukanlah hal yang baru. Douglas Kammen dan Siddharth Chandra,  dalam bukunya berjudul ‘A tour of duty: changing patterns of military politics in Indonesia in the 1990s’ (2010) menggarisbawahi pada 1980-an telah banyak promosi dan penugasan posisi strategis diberikan pada personel yang dituduh terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan. Sekalipun demikian, sejak peristiwa Santa Cruz pada 1991, pihak angkatan bersenjata meningkatkan standar disiplin dan menghukum para perwira yang terlibat kasus pelanggaran HAM.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan promosi dan penugasan untuk posisi strategis di TNI kerap menimbulkan polemik. Pertama, kebijakan pembinaan karir prajurit yang tidak transparan. Tidak dipungkiri, TNI sudah membangun sebuah mekanisme baku terkait pembinaan karir. Dewan Kepangkatan dan Jabatan juga membuat serangkaian penilaian dalam sebelum menentukan promosi dan penugasan.

Akan tetapi, parameter dan prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian tersebut tidak transparan, jelas dan terukur. Akibatnya, ketidakjelasan ini membuka peluang munculnya tuduhan miring seperti favoritisme dalam pengambilan keputusan promosi dan penugasan lanjutan.

Kedua, adanya inkonsistensi dan inkoherensi dalam panduan pengelolaan pembinaan karir. Ada banyak bukti yang mendukung argumen ini. Doktrin Personel TNI AD, Petunjuk Induk TNI AD tentang Personel, dan Petunjuk Teknis tentang Pembinaan Karir Perwira TNI AD, misalnya, memuat sejumlah eksplanasi  maupun interpretasi yang inkonsisten serta berbeda-beda perihal pembinaan karir. Selain itu, tidak ada satupun dari dokumen-dokumen tersebut memberi paparan komprehensif mengenai standarisasi promosi dan penugasan prajurit.

Ketiga, ketiadaan perencanaan pembangunan karir yang jelas. Hingga kini, TNI belum membuat sebuah skema perencanaan karir yang jelas bagi para perwira sejak mereka lulus dari akademi militer. Kekosongan ini, dalam beberapa kasus, ikut berkontribusi dalam menciptakan suasana yang tidak sehat dan kompetisi dalam lingkungan kerja.

Riset yang sedang dilakukan CSIS menunjukkan ada problem yang serius perihal regenerasi di tubuh TNI. Proses mutasi, promosi dan penugasan di level perwira belum berjalan efektif, efisien dan tepat guna. Kondisi ini diperparah dengan adanya perpanjangan usia pensiun dan mutasi yang bersifat lateral (Evan A Laksmana, Kompas 6 Agustus 2016).

Tidak bisa dipungkiri, kebijakan pembinaan karir prajurit adalah domain internal TNI. Institusi militer memiliki otonomi dalam pengelolaan pembangunan karir prajurit. Dalam rangka membangun institusi TNI sebagai militer kelas dunia (world-class military), penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan pembinaan karir prajurit tidak bisa dihindari.

Oleh karena itu, ada beberapa usulan perbaikan sistem pembinaan karir prajurit TNI ke depan. Pertama, TNI hendaknya membangun sebuah indicator yang transparan dan terukur dalam penilaian performa personel. Penilaian ini harus mencakup beban kerja dan rekam jejak capaian sepanjang dinas aktif. Untuk itu, keberadaan sebuah database rekam jejak yang komprehensif dan integratif menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Kedua, TNI hendaknya membuat perencanaan pembinaan karir prajurit yang lebih jelas. Dalam kontek ini, TNI sebaiknya membuat pola karir yang mencakup kebutuhan kompetensi dan keahlian bagi setiap personel. Selain itu, TNI dapat juga membuat skema promosi ‘jalur cepat’ (fast track) bagi personel yang mempunyai potensi di atas rata-rata.

Guna mengatasi kemandekan regenerasi, TNI hendaknya memperbaiki program karir kedua (second career). Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah penyediaan pelatihan yang dapat menambah keahlian tertentu akan membantu prajurit mendapatkan pekerjaan layak pasca pensiun.

Tiga opsi di atas akan dapat berjalan baik apabila TNI juga memperbaiki dokumen-dokumen terkait kebijakan pembinaan karir prajurit. Dalam konteks ini, dokumen tersebut harus menerapak prinsip pengelolaan sumberdaya manusia yang baik termasuk pula menjunjung tinggi penegakan HAM dan hukum. Revisi dokumen ini juga harus mengatasi problem inkonsistensi dan inkoherensi.

Tentu saja, perbaikan kebijakan pembinaan karir prajurit tidak bisa dielakkan. Langkah ini akan membantu TNI untuk menjadi lebih profesional. Tidak hanya itu, perbaikan ini juga akan meningkatkan soliditas dan kohesivitas institusi TNI.

 

*Penulis adalah Anggota Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD)
dan kini sebagai Direktur Institute Demokrasi

Bagikan :

Pemerintah Perlu Mengungkap Dugaan Penyimpangan Pengadaan Alutsista Hingga Tuntas dan Dilakukan Secara Menyeluruh

Kiri ke Kanan : Erwin Natosmal, Ardi Manto, Al Araf, Adnan Topan, Niccolo Attar

Konferensi Pers

 Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

 

Pada 30 November 2016 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Kabid Pelaksana Pembiayaan Kemenhan (2010-2014), Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi senilai USD 12 juta.

Kami memandang putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tentunya perlu untuk diapresiasi secara positif sebagai langkah penting dalam membongkar dan mengadili dugaan korupsi dalam pengadaan Alutsista.. Vonis pengadilan ini sesungguhnya menjadi bukti nyata bahwa penyimpangan dalam pengadaan alutsista yang selama ini sering di dengar masyarakat benar adanya. Dengan vonis ini diharapkan memberikan efek detterence (cegah) bagi anggota-anggota militer lain yang ingin melakukan korupsi.

Kami menilai upaya mengungkap dan membongkar kasus ini hingga tuntas menjadi sangat penting untuk dilakukan pemerintah mengingat praktik korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu pihak. Karena itu,  pemerintah khususnya kementerian pertahanan perlu  menelusuri dan menyelidiki lebih lanjut kemungkinan pihak-pihak lain yang di duga terlibat dalam kasus ini.

Adanya kasus korupsi dalam pengadaan alutsista sesungguhnya sesuatu yang sangat ironis karena secara nyata realitas kondisi alutsista di Indonesia sangat terbatas dan memprihatinkan. Apalagi praktik korupsi itu terjadi ditengah kondisi anggaran pertahanan yang minim dan terbatas serta di tengah realitas banyaknya kecelakaan yang di alami alutsista  Indonesia, terkahir jatuhnya helikopter Bell milik TNI AD.

Pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan selama ini diduga sarat dengan berbagai penyimpangan dan dugaan praktik korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Karena itu, putusan Pengadilan Militer II ini juga harus dijadikan sebagai momentum dan menjadi langkah awal pemerintah untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan Alutsista.

Dalam konteks itu, pemerintah harus mengusut dugaan penyimpangan dan korupsi dalam pengadaan Alutsista lainnya, seperti pengadaan pesawat tempur Sukhoi 30 MK2 dari Rusia pada tahun 2012 yang diduga sarat berbagai kejanggalan, dugaan skandal pengadan rudal MLRS dari Brasil, pengadaan pembelian tank Leopard pada masa pemerintahan yang lalu. Membiarkan kasus-kasus lain tidak dibongkar itu sama saja akan melanggengkan praktik korupsi dalam pengadaan Alutsista.

Kami menilai bahwa pengadaan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya, beberapa kasus pengadaan Alutsista selama ini bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up. Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa Alutsista yang dibeli berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan kebutuhan. Pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan karena memiliki potensi bermasalah yang lebih besar, tidak hanya akan membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga akan beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, kendati ketentuan tentang pengadaan Alutsista telah mensyaratkan untuk tidak melibatkan pihak ketiga (broker) melainkan langsung dilakukan dalam mekanisme government to government, dalam kenyataannya sejumlah pengadaan kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan terjadinya mark-up (penggelembungan harga) di dalam pengadaan Alutsista yang merugikan keuangan negara.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista di Kementerian Pertahanan memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan Alutsista membuat proses pengadaannya di Kementerian Pertahanan rawan terhadap terjadinya penyimpangan atau korupsi. Alhasil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista menjadi bermasalah. Padahal anggaran belanja negara untuk pengadaan Alutsista di Indonesia menggunakan dana yang sangat besar.

Kami mendesak dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah juga harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti KPK untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan Alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis. Lebih dari itu, menjadi penting bagi pemerintah dan parlemen untuk melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997 sehingga transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan bisa menjadi lebih baik.

 

Jakarta, 05 Desember 2016

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Imparsial, ICW, ILR, Elsam, KontraS, LBH Pers, YLBHI, Lespersi, IDSPS, Setara Institut, HRWG.

Bagikan :

HUT TNI ke-71: Reformasi TNI Mengalami Stagnasi

Siaran Pers Bersama
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

Pada 05 Oktober 2016, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-71. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan tentunya terlebih dahulu ingin menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada prajurit TNI atas perannya selama ini, dengan harapan TNI ke depan menjadi aktor pertahanan yang semakin profesional, dan mampu menjalankan fungsi serta perannya secara akuntabel, menghormati tatanan negara demokrasi dan hak asasi manusia.

Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil tetap memiliki sejumlah catatan-catatan khususnya terhadap jalannya reformasi TNI. Secara umum, koalisi menilai saat ini terjadi stagnasi dalam reformasi TNI. Ini terlihat dari belum dijalankannya sejumlah agenda reformasi TNI yang dimandatkan pada awal reformasi 1998, munculnya politik legislasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi dan pemajuan HAM, serta keterlibatan TNI yang semakin meluas dalam urusan keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Lebih jauh, penghormatan terhadap tananan Negara hukum dan hak asasi manusia juga masih rendah.

Berikut ini adalah (7) catatan Koalisi Masyarakat Sipil terkait agenda reformasi TNI yang menjadi pekerjaan rumah yang harus didorong dan dijalankan oleh pemerintah Jokowi-JK yang berkuasa saat ini, antara lain:

Pertama, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter). Restrukturisasi Koter adalah salah satu agenda reformasi TNI yang diusung oleh gerakan mahasiswa dan demokratik lainnya pada awal reformasi 1998. Agenda ini disuarakan dalam satu paket dengan agenda penghapusan peran sosial-politik ABRI—sekarang TNI—yang dikenal sebagai dwifungsi ABRI. Dalam perjalanannya, meski peran politik ABRI/TNI telah dihapus, namun struktur Koter hingga kini tak kunjung juga direstrukturisasi dan masih dipertahankan. Bahkan, eksistensi Koter semakin mekar sejalan dengan pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru di Indonesia. Pemekaran terbaru terlihat dari pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua Barat yang tentunya akan diikuti oleh pembentukan struktur teritorial di bawahnya, seperti Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim).

Eksistensi Koter pada masa Orde Baru sangat terkait dengan dwifungsi ABRI. Koter yang dibentuk menyerupai hirarki dan struktur pemerintahan sipil, mulia dari pusat hingga daerah sampai di tingkat kecamatan, menjadi instrumen bagi ABRI menjalankan peran sosial-politiknya. Koter juga menjadi instrumen kontrol terhadap masyarakat, seperti digunakan untuk merepresi kelompok demokratik yang menentang rezim Soeharto.

Karakter dan watak penggunaan Koter juga tidak berubah pasca perubahan politik dari otoritarianisme ke demokrasi sejak tahun 1998. Koter kadangkala digunakan sebagai instrumen politik terutama di masa elektoral dan juga alat represi terhadap masyarakat. Sejumlah dugaan kasus penyimpangan Koter antara lain mobilisiasi aparat Babinsa di daerah mendatangi warga dan menggalang dukungan untuk Capres tertentu pada Pilpres 2014, penggunaan aparat TNI untuk pemenanganan salah satu kandidat Pilkada Riau pada Desember 2015, pembubaran kegiatan diskusi dan pemutaran film serta penangkapan sewenang-wenang dengan dalih tuduhan penyebaran faham marxisme-leninisme. Pada 2013, Kodam Siliwangi menggelar “operasi sajadah” dan mengintimidasi minoritas Ahmadiyah untuk mengubah keyakinannya. Pembubaran dan penertiban kegiatan perpustakaan jalanan di Bandung pada 2016 oleh Kodam Siliwangi.

Lebih lanjut, ketika doktrin dwifungsi ABRI yang menjadi pijakan dasar militer berpolitik sudah dihapus pada awal reformasi 1998, struktur Koter seharusnya juga perlu direstrukturisasi. Restrukturisasi ini sejatinya juga telah diamantkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mensyaratkan kepada otoritas politik untuk melakukan restrukturisasi Koter. Mengacu pada penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU TNI ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis. Penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.

 Restrukturisasi Koter juga bertujuan agar gelar kekuatan TNI (Postur TNI) dapat mendukung peran TNI sebagai alat pertahanan negara. Sebagai konsekuensi dari restrukturisasi Koter dan mempertimbangkan lingkungan strategis serta dinamika ancaman terkini adalah perlu segera dipikirkan dan dibentuk model Postur TNI yang menekankan pembangunan kesatuan gelar kekuatan trimatra secara terpadu dan lebih terintegrasi.

Kedua, reformasi sistem peradilan militer. Agenda reformasi TNI lain yang hingga kini belum dijalankan adalah reformasi sistem peradilan militer melalui melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahkan, agenda ini merupakan salah satu jantung dari reformasi TNI. Selama reformasi peradilan militer belum dilakukan, maka selama itu pula bisa dikatakan bahwa reformasi TNI belum selesai. Dengan UU ini, TNI memiliki rezim hukum sendiri dimana anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan militer. Dalam praktiknya, peradilan militer menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Kalaupun ada hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, sanksinya kadang kala tidak maksimal.

Reformasi peradilan militer sesungguhnya adalah mandat dari UU No 34/2004 tentang TNI. Pasal 65 Ayat (2) UU TNI menyebutkan bahwa “prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

Selain itu, upaya mewujudkan reformasi peradilan militer merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan parlemen. Upaya mengubah peradilan militer adalah suatu langkah konstitusional untuk menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum secara konsisten {Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 28 Huruf d Ayat (1) UUD 1945}. Konsekuensi dari penerapan asas hukum tersebut adalah bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum perlu diadili dalam peradilan yang sama dengan warga negara lain yang melakukan tindak pidana umum, yakni melalui mekanisme peradilan umum.

Ketiga, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam Demokrasi. Dinamika legislasi keamanan menunjukkan perkembangan negatif dengan munculnya sejumlah regulasi yang memberi ruang pelibatan militer dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil secara luas sehingga mengancam kehidupan Demokrasi dan HAM. Ini dapat dilihat dengan munculnya RUU rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019, serta berbagai MoU antara TNI dan instansi pemerintah baik kementerian maupun perusahaan milik Negara.

RUU Rahasia Negara dan RUU Kamnas adalah dua rancangan legislasi yang mendapat penolakan secara luas dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai mengancam kehidupan Demokrasi dan pemajuan HAM. Padahal secara urgensi kedua RUU itu tidak dibutuhkan.

Secara urgensi, RUU Rahasia negara tidak dibutuhkan karena pengaturan tentang rahasia negara secara eksplisit telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan. Secara substantif, ruang lingkup yang diatur dalam RUU Rahasia negara sangat luas dan bersifat karet  sehingga berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan demokrasi khususnya kebebasan pers, menghambat pemberantasan korupsi dan menghambat penegakkan HAM. Sedangkan RUU Kamnas, secara urgensi juga tidak dibutuhkan karena tata kelola sektor pertahanan  keamanan dan sistem pertahanan keamanan telah diatur dalam Konstitusi, Ketetapan MPR dan berbagai undang-undang bidang pertahanan dan keamanan, semisal UU Pertahanan, UU TNI, UU Polri, UU Intelijen, dan undang-undang lainnya.

Dalam kerangka meningkatkan kerjasama aktor pertahanan keamanan khususnya kerjasama antara TNI-Polri dalam menghadapi wilayah abu-abu (grey area) maupun dalam menghadapi situasi mendesak (contigency) seharusnya pemerintah membentuk aturan tentang tugas perbantuan TNI (RUU Perbantuan TNI) dan merevisi UU Darurat no 23/1959 dan bukannya mengajukan RUU Kamnas dalam Prolegnas dan memaksakan pembahasannya di parlemen.

Berbagai MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan instansi yang belakangan ini marak dibentuk juga adalah langkah keliru dan bertentangan dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hingga saat ini setidaknya terdapat 30 MoU antara TNI dan kementerian dan instansi lain telah dibentuk dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI (operasi militer selain perang). Berbagai MoU itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) UU TNI yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan operasi militer selain perang, TNI hanya bisa melakukannya tugasnya jika ada keputusan politik negara dalam hal ini keputusan Presiden.

Dinamika legislasi dan merebaknya berbagai MoU itu mengarah pada menguatnya kembali militerisme. Hal ini sedikit demi sedikit dan tahap demi tahap berpotensi menempatkan tata kelola keamanan seperti pada masa orde baru, yang membuka ruang bagi hadirnya peran militer secara luas dalam keamanan dalam negeri dan ranah sipil. Dinamika ini tidak sejalan dan tidak senafas dengan arah reformasi sektor keamanan dan kehidupan negara demokratik.

Keempat, konflik antar anggota TNI-Polri. Salah satu pekerjaan rumah lain dalam konteks reformasi TNI adalah mencegah tidak terulangnya kembali konflik antar anggota TNI dan Polri. Hingga tahun 2014, tercatat sedikitnya 38 kasus bentrokan yang melibatkan anggota TNI dan Polri di sejumlah daerah. Dalam sejumlah kasus, bentrokan itu tidak hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan pada fasilitas publik, tapi juga warga sipil jadi korban.

Ada sejumlah faktor yang saling terkait yang ditengarai menjadi penyebab terjadinya bentrokan antara anggota TNI-Polri di sejumlah daerah, antara lain: semangat esprit de corps (jiwa korsa) yang keliru, budaya penghormatan terhadap hukum yang rendah, arogansi, faktor kesejahteraan yang rendah, disiplin dan kendali komandan yang lemah, sanksi hukum yang tidak maksimal terhadap anggota yang melanggar hukum, minimnya komunikasi antar anggota TNI-Polri, dan terakhir adanya dugaan keterlibatan anggota di dalam bisnis ilegal.

Untuk mencegah terulangnya kembali konflik TNI-Polri, langkah-langkah perbaikan yang terintegrasi perlu dilakukan oleh pemerintah, antara lain: memperbaiki tingkat kesejehteraan anggota TNI-Polri, memperbaiki proses perekrutan dan pendidikan, memperkuat kendali pasukan dan kontrol senjata oleh para komandan, meluruskan kembali pemahaman esprit de corps (jiwa korsa) yang sering difahami secara keliru, menindak anggota anggota yang terlibat dalam praktik bisnis ilegal, membangun komunikasi antar anggota yang konstruktif.

Selain itu, langkah penting lain yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi kritis (restrukturisasi) terhadap keberadaan struktur komando teritorial, penataan ulang fasilitas dan markas-markas militer, dan reformasi peradilan militer untuk membangun akuntabilitas hukum.

Kelima, membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaaan Alutsista. Pengembangan Alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia memang sangat penting dan diperlukan. Meski demikian, upaya modernisasi ini tentunya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dalam prakteknya selama ini, pengadaan Alutsista bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, tetapi juga sarat dengan dugaan terjadinya mark-up dalam pengadaan Alutsista.

Dalam sejumlah pengadaan, misalnya, beberapa alutsista yang dibeli oleh pemerintah Indonesia berada di bawah standar dan kadang kala tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, pengadaan melalui pembelian alutsista bekas juga menjadi persoalan. Padahal, jelas terdapat kecenderungan bahwa pengadaan alutsista bekas selalu memiliki potensi bermasalah yang lebih besar. Tidak hanya membebani anggaran untuk perawatan, tetapi juga beresiko terjadi kecelakaan yang mengancam keselamatan dan keamanan prajurit.

Selain itu, pengadaan Alutsista kerap diwarnai keterlibatan pihak ketiga (broker). Dalam beberapa kasus, keterlibatan mereka kadang kala berimplikasi terhadap dugaan mark-up dalam pengadaan alutsista. Oleh karena itu, sudah seharusnya pengadaan alutsista di masa depan hendaknya tidak melibatkan pihak ketiga, tetapi langsung dilakukan dalam mekanisme government to government.

Transparansi Internasional merilis survei bertajukGovernment Defence Anti-Corruption Index 2015 yang menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan. Pada survei itu dinyatakan bahwa risiko korupsi sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi (Indonesia mendapatkan nilai D). Persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista memang menjadi persoalan yang serius. Ketiadaan peran dan kewenangan lembaga independen seperti KPK yang turut memonitor dan mengawasi persoalan pengadaan alutsista membuat proses pengadaannya rawan terhadap terjadinya penyimpangan. Alhasil transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista menjadi bermasalah. Padahal, belanja alutsista di Indonesia menggunakan dana yang besar.

Dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista, pemerintah harus mendorong peran lembaga-lembaga pengawas independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan menginvestigasi penggunaan anggaran pertahanan, atau lebih khususnya dalam pengadaan Alutsista. Salah satu upaya untuk mendo­rong peran KPK itu, langkah awal yang harus didorong oleh pemerintah dan parlemen adalah mereformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997. Meski tanpa menunggu revisi UU tersebut, KPK bisa terlibat dalam pengawasan dan penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan alutsista dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis.

Keenam, kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM. Hingga saat ini, kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM masih terjadi di berbagai daerah. Berbagai kasus kekerasan itu menunjukkan bahwa reformasi TNI sesungguhnya belum tuntas, khususnya dalam upaya untuk memutus budaya militerististik yang diwarisi dari rezim otoritarian Orde Baru. Motif dari tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota itu beragam, mulai dari motif persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps yang keliru, sengketa lahan dengan masyarakat, terlibat dalam penggusuran, serta kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM.

Salah satu kasus terbaru yang mendapat perhatian luas tindakan brutal yang dilakukan oknum anggota TNI AU dan Paskhas terhadap masyarakat di Sari Rejo Medan Polonia, kota Medan pada 15 Agustus 2016. Dalam kasus ini oknum TNI AU melakukan kekerasan terhadap warga, perusakan rumah dan kendaraan, serta jurnalis yang melakukan liputan juga tidak luput jadi sasaran kekerasan.

Ketujuh, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Sebagai alat pertahanan negara, TNI bertugas pokok menjaga wilayah pertahanan Indonesia. Ini bukan pekerjaan mudah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya itu, TNI membutuhkan kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang profesional.

Dengan beban tugas yang berat dan suci itu, wajar apabila profesionalisme TNI ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selama ini penguatan sumber daya manusia terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI masih minim. Terbatasnya rumah dinas anggota TNI adalah satu contoh dari permasalahan  kesejahteraan prajurit.

Dalam beberapa kasus, masalah kesejahteraan anggota TNI telah membuat mereka mencari sumber pendapatan lain di luar gaji mereka. Meski penguatan alutsista merupakan suatu kebutuhan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi  negara, sebagaimana  ditegaskan dalam Pasal 49 juncto Pasal 50 UU No 34/2004.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak :

  1. Pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi UU no 31/1997.
  2. Pemerintah dan DPR mengevaluasi semua MoU TNI karena tidak sejalan dengan UU TNI.
  3. Pemerintah dan DPR segera membentuk undang-undang tentang tugas perbantuan sebagai dasar hukum pelibatan militer dalam OMSP.
  4. Pemerintah dan DPR perlu meningkatkan kesejahteraan prajurit.
  5. Pemerintah dan DPR perlu melakukan modernisasi alutsista secara transparan dan akuntabel.
  6. Menyelesaikan semua kasus-kasus kekerasan melalui mekanisme peradilan yang bersih dan adil (fair trial)
  7. Mendesak pengawasan yang efektif kepada TNI oleh DPR dan lembaga-lembaga lainnya demi peningkatan akuntabilitas TNI.
  8. Melakukan restrukturisasi Koter sebagai bagian dari mandate undang-undang TNI terkait dengan postur TNI dan gelar kekuatan TNI.

 

Jakarta, 04 Oktober 2016.

 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

(Imparsial, LBH Pers, Elsam, YLBHI, ICW, Lespersi, HRWG, Kontras, IDSPS, CLDS, LBH Jakarta, Setara Institute, INFID)

Bagikan :