Pos

Imparsial: Penanganan Terorisme Harus Tetap Berpijak pada HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Rentetan serangan teroris di sejumlah daerah di Indonesia membuat sejumlah pihak mendorong pemerintah agar bertindak lebih keras lagi terhadap kelompok teroris. Bahkan muncul wacana untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan tindak terorisme. Namun demikian, yang patut diperhatikan adalah siapapun yang terlibat, penanganan terorisme mesti tetap berpijak pada Hak Asasi Manusia (HAM).  “Praktek pananggulangan terorisme yang eksesif di banyak negara yang menegasikan hak asasi manusia justru menjadi pendorong aksi terorisme itu sendiri,” ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Menurut Gufron, merujuk pada apa yang terjadi di negara lain, Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum harus tetap berada dalam mekanisme due process of law.  Dalam dokumen PBB yang berjudul Uniting Against Terrorism: Recommendations for A Global Counter-Terrorism Strategy, kata dia, penanganan terorisme harus memperkuat tanggung jawab negara dalam menangkal fenomena terorisme termasuk mendorong perlindungan HAM. “Dengan demikian kurang tepat jika ada pandangan bahwa hak asasi manusia perlu dinegasikan dalam kebijakan penanganan terorisme,” kata dia. Gufron menilai, dengan mekanisme proses hukum yang adil dan menghormati HAM, penanganan terorisme akan memiliki rambu-rambu dasar dan lebih efektif.  Imparsial, kata Gufron, mengecam segala bentuk aksi terorisme dan mendukung upaya negara dan peran masyarakat dalam upaya memerangi hal tersebut. Namun, kebijakan panggulangan terorisme harus dilakukan dengan membuat kebijakan antiterorisme dan kontraterorisme:  Antiterorisme berarti kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme.

Sementara kontra-terorisme instrumen yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap terorisme dan aksi-aksi teror. Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai terorisme menjadi ancaman nyata dan serius bagi keamanan negara. Oleh sebab itu, Menhan mengatakan, penanganan terorisme tidak bisa menggunakan langkah biasa saja. “Harus keras kita melawan kekerasan itu (terorisme), jangan sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM,” ujar Ryamizard saat memberikan pernyataan pers kepada media, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Krisiandi

Kompas.com – 18/05/2018, 16:38 WIB

Bagikan :

Imparsial: Operasi Khusus TNI Berantas Teroris Belum Diperlukan

Suara.com – Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Komando Operasi Khusus Gabungan (Kopsusgab) belum diperlukan. Terutama dalam operasi penanganan teroris.

Ardi menganggap posisi Kopsusgab hanya bersifat sementara. Menurutnya meskipun pembentukan Kopsusgab TNI dapat dibentuk oleh Panglima TNI, akan tetapi tugas dari Kopsusgab hanya untuk operasi tertentu saja.

“Tetapi dalam konteks pemberantasan tindak pidana terorisme belum diperlukan, apalagi kalau sampai dipermanenkan melalui keputusan presiden misalnya,” kata Ardi di Sekertariat KontraS, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).

Selain itu, Ardi melihat apabila Kopsusgab tetap dijalankan untuk menangani masalah terorisme, maka harus ada dasar hukumnya. Ardi mengkhawatirkan adanya tumpang tindih dengan Polri dalam pembagian kewenangan serta tugas dalam operasi penanganan terorisme.

“Kekhawatiran kami adalah akan terjadi tumpang tindih dikemudian hari karena TNI terlibat secara terus menerus dalam penanganan terorisme. Bisa dikatakan juga akhirnya mengambil alih peran Polri dalam penanganan terorisme,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sudah menyiapkan Komando Operasi Khusus Gabungan untuk penanggulangan terorisme di tanah air. Dia klaim sudah dapat restu dari Presiden Joko Widodo.

Ia menjelaskan, tugas Komando Operasi Khusus Gabungan nantinya akan dikomunikasikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Moeldoko menyebut komando tersebut tidak harus menunggu dikeluarkan keputusan presiden.

Lebih jauh Moeldoko mengatakan unsur yang ada divdalamnya terdiri dari pasukan khusus yang ada di TNI AD, AL, dan AU. Menurut Moeldoko, operasi ini dilakuakan untuk membuat masyarakat Indonesia nyaman dan tenang. Mengingat beberapa hari terakhir terjadi teror bom di sejumlah daerah Indonesia.

Selain itu, mantan Panglima TNI ini menilai beberapa hari ke depan diperkirakan masih ada aksi teror di tanah air. Hal ini dikarenakan aparat keamanan tengah melakukan operasi besar-besaran untuk mempersempit ruang gerak teroris.

Tidak hanya itu, TNI dan Polri juga dibantu dengan Badan Intelijen Negara. Operasi tersebut berperan khusus untuk membantu pihak kepolisian. Ia meminta pada masyarakat Indonesia untuk menyerahkan sepenuhnya pada aparat.

 

Pebriansyah Ariefana | Ria Rizki Nirmala Sari
Jum’at, 18 Mei 2018 | 03:15 WIB
Bagikan :

Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada Dalam Koridor Criminal Justice System

RadarKotaNews – Koalisi Masyarakat sipil untuk Reformasi sektor Keamanan. Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor criminal Justice system dan Menghormati HAM.

Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhir perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan korban terorisme.

Namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer penanggulangan terorisme, isu ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dalam dan lainnya.

Koalisi menilai, kebijakan negara sebagai landasan untuk menanggulangi bahaya ancaman terorisme perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya negara dalam
menjalankan kewajibannya untuk memastikan terjamin dan terlindunginya rasa aman
masyarakat.

Namun demikian, kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan menciptakan suatu rezim politik dan keamanan yang dapat mengancam kebebasan dan hak Kebijakan penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor menghormati tatanan.

Untuk itu, dan prinsip negara hukum, serta standar dan norma hak asasi manusia, membangun keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin dan perlindungan kebebasan serta hak – hak individu adalah syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan anti – terorisme, sehingga potensi abuse of power bisa dibatasi dan dicegah.

“Kami memandang bahwa pembahasan RUU perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme criminal justice system model karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana,”kata Al Araf saat Konferensi Pers yang bertema “Menyikapi Pembahasan RUU Perubahan atas UU Tindak Pidana Terorisme dan Surat Panglima TNI Terkait Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme” oleh Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor Imparsial Jalan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (23/01).

Maka dari itu sambung Al Araf bahwa penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan ditengah proses pembahasan RUU anti-terorisme di DPR.

Menurut dia, Belakangan ini muncul surat Panglima TNI yang ditujukan kepada Pansus RUU Terorisme pada tanggal 8 Januari 2018 yang intinya meminta Pansus RUU terorisme beberapa usulan TNI yakni pertama tentang perubahan judul Undang – Undang.
“Penanggulangan Aksi Terorisme”, kedua tentang definisi terorisme dan ketiga tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Koalisi menilai, usulan – usulan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut tidak tepat, Pertama, terkait dengan perubahan judul RUU yang saat ini memasuki tahap akhir di DPR. hal tersebut tidak tepat dilakukan Terorisme sedari awal adalah bertujuan untuk merevisi UU.

“Pemberantasan Tindak Pidana yang telah ada, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan bukan membuat UU baru.”tegasnya.

Pasalnya, Pergeseran pendekatan itu tentu menjadi berbahaya karena akan menempatkan penanganan terorisme berubah menjadi lebih dan eksesif Masuknya non-udicial tatanan sistem dalam ancaman terorisme akan berdampak pada rusakan negara hukum.

Selain itu, Pendekatan criminal justice system ini telah digunakan di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar. Dalam pendekatan ini, institusi hukum merupakan aktor yang terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, yang dibutuhkan dalam perubahan No Tahun 2003 adalah mengatasi agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum.

Tidak hanya itu, Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of management dalam pelibatan militer OMSP salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sebuah UU tentang perbantuan pelibatan militer OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No, 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri dan bukan di atur dalam revisi UU Anti-terorisme apalagi Perppres.

Koalisi juga menilai bahwa keinginan memperpanjang masa penangkapan (Pasal 28) dan penahanan (Pasal 25 ayat 2) dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan mekanisme kontrol yang objektif melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi terjadinya of power yang dapat berimplikasi pada persoalan HAM.

Selain itu, pengaturan tentang penebaran kebencian yang tidak komprehensif di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Negara memang perlu mengatur persoalan penebaran kebencian atas dasar SARA, namun demikian pengaturan itu harus dibuat secara benar dan komprehensif dan tidak boleh dibuat dengan rumusan pasal “karet” karena akan berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 13A).

Kami juga berpandangan bahwa pengaturan pasal tentang deradikalisasi yang di dalamnya memberikan kewenangan bagi aparat negara untuk dapat membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama 6 (enam) bulan untuk tujuan program deradikalisasi (Pasal 43A) sesungguhnya merupakan bentuk legalisasi dari penangkapan secara sewenang – wenang.

“Pengaturan ini sangat berpotensi mengancam hak asasi manusia dan sangat berbahaya jika diberlakukan karena mekanisme itu jelas-jelas melanggar prinsip de process.”katanya.

Atas dasar hal tersebut diatas. mendesak kepada DPR dan pemerintah agar No.15 Tahun 2003 tetap berada dalam kerangka dan jangan bergeser ke arah. Pembahasan revisi terhadap UU model penegakan hukum.(Adrian)

 

Bagikan :

Sipil Kritik RUU Terorisme, Tak Ada Mekanisme Kontrol Militer

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak diperlukan. Sebab, selama ini tidak ada mekanisme kontrol dari sipil terhadap militer.

Yati Andriyati, Koordinator Kontras yang menjadi anggota Koalisi mengatakan, masyarakat sipil hingga saat ini belum bisa menyentuh militer. Setiap kesalahan yang dilakukan personel TNI tidak bisa diadili di ranah sipil, melainkan lewat peradilan militer.

Dengan kondisi seperti ini, kata Yati, pihaknya khawatir jika TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme, masyarakat tidak bisa meminta pertanggungjawaban militer lewat mekanisme sipil, terutama bila terjadi pelanggaaran hukum oleh aparat TNI.

“Kami khawatir supremasi sipil dan penegakan hukum akan terganggu. Kita sampai hari ini tidak ada satu mekanisme kontrol sipil terhadap militer,” kata Yati di kantor Imparsial di Jakarta Selatan, Selasa (23/1).

Yati menduga ada upaya sistematis dan masif dari militer untuk kembali menguasai ruang-ruang sipil. Namun ia tak menyebut upaya sistematis seperti apa yang dilakukan TNI dalam menguasai ruang sipil. Hanya saja, menurutnya, jika hal ini sampai terjadi, maka ada indikasi melemahnya peran sipil terhadap militer.

Peran sipil ini harusnya digawangi oleh DPR sebagai wakil rakyat. Dalam kasus terorisme, peran sipil diwakili oleh kepolisian.

“Jangan-jangan DPR memberi keistimewaan kepada militer yang tak sesuai mandatnya sebagai pertahanan negara,” ujar Yati.

 

Koalisi ini menilai pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme hanya akan melemahkan posisi masyarakat sipil. Mereka menolak perluasan definisi terorisme yang berpotensi disalahgunakan untuk menangkap pihak yang kritis pada pemerintah.

Selain itu Koalisi Masyarakat Sipil juga menolak pembahasan tugas dan wewenang TNI dalam pemberantasan terorisme. Anggota koalisi, Direktur Imparsial Al Araf menyebut koalisinya juga tak setuju dengan pengubahan judul RUU menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme” di pengujung masa pembahasan.

Hal ini merespons surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Ketua Pansus RUU Terorisme pada 8 Januari 2018. Dalam surat bernomor B/91/I/2018 Hadi mengusulkan keterlibatan TNI dalam upaya memberantas terorisme lewat RUU Terorisme.

“Koalisi menyatakan seharusnya pelibatan militer tak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Sudah jelas diatur dalam UU TNI,” kata Al Araf.

Sudah sekitar setahun perubahan pembahasan tentang pengubahan UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dibahas di DPR.

Erwin Natosmal dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) menambahkan, terjadi tren di dunia internasional untuk mengurangi bahkan meninggalkan peran militer dalam urusan sipil. Namun di Indonesia malah terjadi sebaliknya.

Padahal, kata dia, kembalinya militer menguasai sipil bisa jadi titik awal kembalinya wujud negara otoritarian. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di Spanyol.

“Kecenderungan beberapa negara yang kembali ke otoritarian diawali dengan diberikannya ruang dan kebijakan publik pada militer untuk masuk ke ruang sipil,” tutur Erwin.

Yati menuturkan Koalisi bukan ingin membatasi ruang gerak militer, melainkan agar TNI fokus pada tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

“Kami mau TNI fokus pada mandat dan kewajibannya sebagai alat pertahanan Negara. Bukan sibuk di ranah yang bukan tugasnya,” tutur Yati.

Koalisi Masyarakat Sipil merupakan gabungan organisasi di antaranya Imparsial, Kontras, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PBHI, Walhi, Perludem, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi, ILR, dan TII. (wis/pmg)

 

DHF , CNN Indonesia | Rabu, 24/01/2018 09:29 WIB

Bagikan :

RUU Terorisme, Usulan Panglima TNI Dianggap Tak Tepat

[JAKARTA] SuaraPembaruan–  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai substansi surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada DPR terkait Rancangan UU Terorisme pada 8 Januari 2018 tidak tepat. Dalam suratnya, panglima meminta agar pansus mengakomodasi usulan TNI.

Usulan tersebut antara lain agar judul UU diganti menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, mempertegas definisi terorisme menjadi kejahatan melawan negara dan tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Menurut koalisi, usulan Panglima TNI tidak layak diterima pansus. Misalnya, mengenai perubahan judul yang tidak mungkin dilakukan mengingat, sejak awal draft yang kini tengah dibahas bertujuan untuk merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bukan membuat UU baru.

“Jika perubahan terhadap judul dilakukan, maka pembahasan seharusnya sejak awal adalah bertujuan untuk membentuk undang-undang baru dengan membatalkan (menghapus) undang-undang lama,” kata anggota koalisi, peneliti ICJR, Ajeng Gandini, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa (23/1).

Mengenai definisi terorisme, koalisi menilai haruslah diartikan sebagai kejahatan pidana bukan kejahatan negara. Apabila definisi terorisme diartikan secara luas dikhawatirkan menjadi karet atau multitafsir yang bisa menyasar kepada kelompok kelompok yang kritis terhadap kekuasaan.

Sedangkan tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme mulai dari penindakan hingga pencegaham dikhawatirkan merusak sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sebab, militer adalah alat pertahanan negara yang sejatinya tidak bisa dilibatkam dalam penanganan pidana.

“Pemberian kewenangan itu bukan hanya menyalahi fungsinya tetapi akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan mengancam HAM,” kata anggota koalisi dari PBHI Totok Yuliyanto.

Koalisi berpandangan, tidak ada urgensi melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme dalam RUU Terorisme. Pasalnya, tugas dan fungsi TNI dalam penanganan terorisme sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI yang menyatakan militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara.

Pengertian keputusan politik negara dijelaskan dalam Pasal 5 UU TNI yakni, keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Artinya jelas tidak perlu mengatur lagi peran TNI dalam pemberantasan terorisme karena sudah ada landasan hukum dalam UU TNI. [E-11]

 

Rabu, 24 Januari 2018

Bagikan :

Tolak Keterlibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

POJOKSULSEL. com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara.

Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme.

Aal, sapaannya, berpendapat bahwa TNI sudah memiliki aturan sendiri terkait keterlibatannya dalam membantu memberantas tindak pidana terorisme. Aal menilai aturan didalam tubuh TNI ini sudah sangat sesuai dengan fungsi militer sebagai alat negara.

“Secara prinsip kami menyatakan mereka (TNI) tidak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Karena sudah ada dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) menyebutkan, militer bisa terlibat selain perang salah satunya pemberantasan terorisme dengan syarat ada keputusan politik negara,” ungkap Aal di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2018).

Pendapat sama juga diungkapkan oleh Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani. Menurut Yati jika sistem ini diterapkan tentu akan membuat TNI bergerak diluar kewenangannya.

“Ada upaya masif dan sistematis dari tentara untuk mengambil peran lebih yang tidak sesuai dengan mandat mereka sebagai aktor keamanan,” ujar Yati.

Yati menjabarkan keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme baru bisa dijalankan apabila situasi dinilai genting dan sangat membutuhkan untuk segera diselesaikan, dan terlebih dahulu harus melalui keputusan politik Presiden sebagai otoritas tertinggi masyarakat sipil.

“Harus ada keputusan politik terlebih dahulu, kalau pun kita tetap akan melibatkan TNI, TNI dilibatkan pada situasi-situasi yang dianggap perlu, tidak bisa dimandatkan langsung kepada mereka untuk langsung melakukan tindakan pemberantasan terorisme jika tidak memenuhi syarat tadi,” pungkas Yanti.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin (8/1/2018) melalui surat dengan Nomor B/91/I/2018 menyarankan agar Pansus DPR, dalam merumuskan RUU terorisme, memasukan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme yang selama ini tugas tersebut hanya dipegang oleh Kepolisian.

(sat/JPC/pojoksulsel)

 

Selasa, 23 Januari 2018 | 20:14 WITA

 Yakin Achmad

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme

jawaPos.com – Koalisi Masyarakat Sipil menentang upaya melibatkan militer seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani pemberantasan terorisme. Alasannya, tugas tersebut merupakan ranah penegak hukum sedangkan TNI adalah alat pertahanan negara.

Direktur Imparsial, Al Araf berharap dalam Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR tidak menembahkan fungsi TNI sebagai pemberantasan terorisme.

Aal, sapaannya, berpendapat bahwa TNI sudah memiliki aturan sendiri terkait keterlibatannya dalam membantu memberantas tindak pidana terorisme. Aal menilai aturan didalam tubuh TNI ini sudah sangat sesuai dengan fungsi militer sebagai alat negara.

“Secara prinsip kami menyatakan mereka (TNI) tidak perlu diatur dalam RUU Terorisme. Karena sudah ada dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (2) menyebutkan, militer bisa terlibat selain perang salah satunya pemberantasan terorisme dengan syarat ada keputusan politik negara,” ungkap Aal di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (23/1).

Pendapat sama juga diungkapkan oleh Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani. Menurut Yati jika sistem ini diterapkan tentu akan membuat TNI bergerak diluar kewenangannya.

“Ada upaya masif dan sistematis dari tentara untuk mengambil peran lebih yang tidak sesuai dengan mandat mereka sebagai aktor keamanan,” ujar Yati.

Yati menjabarkan keterlibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme baru bisa dijalankan apabila situasi dinilai genting dan sangat membutuhkan untuk segera diselesaikan, dan terlebih dahulu harus melalui keputusan politik Presiden sebagai otoritas tertinggi masyarakat sipil.

“Harus ada keputusan politik terlebih dahulu, kalau pun kita tetap akan melibatkan TNI, TNI dilibatkan pada situasi-situasi yang dianggap perlu, tidak bisa dimandatkan langsung kepada mereka untuk langsung melakukan tindakan pemberantasan terorisme jika tidak memenuhi syarat tadi,” pungkas Yanti.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Senin (8/1) melalui surat dengan Nomor B/91/I/2018 menyarankan agar Pansus DPR, dalam merumuskan RUU terorisme, memasukan keterlibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme yang selama ini tugas tersebut hanya dipegang oleh Kepolisian.

 

SELASA, 23 JAN 2018 19:09 | EDITOR : YUSUF ASYARI

Bagikan :

“Revisi UU Anti-Terorisme Harus Berada dalam Koridor Criminal Justice System dan Menghormati HAM

Press Release
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan

 

Pembahasan tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasuki tahap akhir di DPR. Meski terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pembahasan hak-hak korban terorisme, namun demikian draft RUU perubahan tersebut masih menyisakan sejumlah catatan penting dan krusial terutama terkait masalah pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme, isu tentang ujaran kebencian, isu tentang deradikalisasi dan lainnya.

Koalisi menilai, pembentukan kebijakan negara sebagai landasan untuk menanggulangi bahaya ancaman terorisme perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya negara dalam menjalankan kewajibannya untuk memastikan terjamin dan terlindunginya rasa aman masyarakat. Namun demikian, kewajiban tersebut tidak boleh dijalankan dengan menciptakan suatu rezim politik dan keamanan yang dapat mengancam kebebasan dan hak asasi manusia.

Kebijakan penanggulangan terorisme harus tetap berada dalam koridor menghormati tatanan negara demokratik dan prinsip negara hukum, serta standar dan norma hak asasi manusia. Untuk itu, membangun keseimbangan antara kewajiban negara untuk menjamin rasa aman dan perlindungan kebebasan serta hak-hak individu adalah syarat mutlak dalam merumuskan kebijakan anti-terorisme, sehingga potensi abuse of power bisa dibatasi dan dicegah.

Kami memandang bahwa pembahasan RUU perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tetap harus berpijak pada mekanisme criminal justice system model. Karena aksi terorisme itu sendiri adalah kejahatan pidana, maka penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan HAM.

Ditengah proses pembahasan RUU anti-terorisme di DPR, belakangan ini muncul surat Panglima TNI yang ditujukan kepada Pansus RUU Terorisme pada tanggal 8 Januari 2018, yang intinya meminta Pansus RUU terorisme untuk mengakomodir beberapa usulan TNI, yakni pertama tentang perubahan judul Undang-Undang menjadi “Penanggulangan Aksi Terorisme”, kedua tentang definisi terorisme dan ketiga tentang tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan terorisme.

Koalisi menilai, usulan-usulan sebagaimana tercantum dalam surat tersebut tidak tepat. Pertama, terkait dengan perubahan judul RUU yang saat ini memasuki tahap akhir pembahasan di DPR, hal tersebut tidak tepat dilakukan mengingat pembahasan draft ini sedari awal adalah bertujuan untuk merevisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ada, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2003 dan bukan membuat UU baru. Jika perubahan terhadap judul dilakukan, maka pembahasan seharusnya sejak awal adalah bertujuan untuk membentuk undang-undang baru dengan membatalkan (menghapus) undang-undang lama.

Kedua, Koalisi menilai definisi terorisme yang diajukan dalam surat tersebut terlalu luas dan karet. Defenisi terorisme di dalam UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tetap harus diartikan sebagai sebuah bentuk kejahatan pidana bukan kejahatan negara. Perluasan defenisi itu terlalu luas dan karet sehingga potensial untuk disalahgunakan, dimana dengan defenisi yang multitafsir itu bukan hanya akan menyasar kepada-kelompok teroris tetapi juga potensial akan menyasar kepada kelompok kelompok yang kritis terhadap kekuasaan.
.
Ketiga, terkait dengan tugas dan wewenang TNI dalam penanggulangan (tindak pidana) terorisme yang mencakup seluruh aspek penindakan, mulai dari pencegahan hingga melakukan tindakan represif seperti penangkapan merupakan usulan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan akan merusak mekanisme criminal justice system. Penting untuk di ingat, Militer bukanlah aparat penegak hukum tetapi alat pertahanan negara karenanya militer tidak boleh dan tidak bisa terlibat dalam penanganan kejahatan tindak pidana terorisme dengan meminta kewenangan menangkap di dalam kerangka criminal justice system. Pemberian kewenangan itu bukan hanya menyalahi fungsinya tetapi akan membahayakan bagi kehidupan demokrasi, negara hukum dan mengancam HAM.

Rencana pelibatan militer (TNI) dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme sebenarnya tidak perlu dilakukan. Pelibatan militer dalam penanganan terorisme sesunguhnya sudah diatur di dalam UU TNI No 34 tahun 2004. Menurut pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI, militer dapat mengatasi terorisme dalam rangka tugas militer selain perang, jika ada keputusan politik negara. Sementara yang dimaksud dengan “keputusan politik negara” dalam penjelasan pasal 5 UU TNI adalah keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Dengan demikian landasan hukum untuk melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sudah tegas diatur dalam UU TNI, sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam RUU tindak pidana terorisme.

Selain itu, pengaturan pelibatan militer dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah kurang tepat, karena UU pemberantasan tindak pidana terorisme adalah UU yang mengatur tentang tatacara penegakan hukum dalam mengatasi terorisme, sehingga yang perlu diatur dalam RUU itu adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Pelibatan militer di dalam RUU pemberantasan tidak pidana terorisme akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme itu sendiri. Apalagi institusi militer saat ini tidak tunduk secara penuh dalam sistem negara hukum dimana militer belum dapat diadili dalam sistem peradilan umum.

Jika Pemerintah dan DPR tentap memaksakan ingin mengatur pelibatan militer dalam revisi UU terorisme maka pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, dimana pelibatan militer dilakukan melalui keputusan politik negara. Selain itu, jika pelibatan milter akan diatur dalam RUU pemberantasan tindak pidana terorisme maka pada saat bersamaan DPR dan Pemerintah harus merevisi UU tentang Peradilan Militer No. 31 tahun 1997 untuk memastikan agar militer tunduk pada sistem negara hukum dalam hal ini sistem peradilan umum. Itu artinya jika militer terlibat dalam suatu tindak pidana maka harus diadili melalui sistem peradilan umum. Kami meminta agar panja RUU pemberantasan tindak pidana terorisme dapat menjaga keseimbangan antara civil liberty dan keamanan dalam revisi UU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

DPR dan pemerintah diharapkan tidak merubah pendekatan penanggulangan terorisme dari criminal justice system model menjadi war model melalui revisi UU No. 15 tahun 2003 dengan cara melibatkan militer secara aktif dalam penanganan terorisme. Pergeseran pendekatan itu tentu menjadi berbahaya karena akan menempatkan penanganan terorisme berubah menjadi lebih represif dan eksesif. Masuknya aparat non-judicial (militer) ke dalam penegakann hukum dalam mengatasi ancaman terorisme akan berdampak pada rusaknya tatanan sistem negara hukum.

Pendekatan criminal justice system model yang selama ini telah digunakan dalam penanganan terorisme di Indonesia sejatinya sudah tepat dan benar. Dalam pendekatan ini, institusi penegak hukum merupakan aktor yang terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi terorisme. Hal yang dibutuhkan dalam perubahan UU No. 15 Tahun 2003 adalah memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

Keinginan pemerintah dan DPR untuk mengatur rule of engagement dalam pelibatan militer untuk OMSP yang salah satunya adalah untuk mengatasi terorisme sepatutnya diatur dalam sebuah UU tentang perbantuan/ pelibatan militer/ OMSP dalam rangka membantu tugas pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. 7 tahun 2000, UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri dan bukan di atur dalam revisi UU Anti-terorisme apalagi Perppres.

Koalisi juga menilai bahwa keinginan memperpanjang masa penangkapan (Pasal 28) dan penahanan (Pasal 25 ayat 2) dalam mengatasi terorisme tanpa dibarengi dengan mekanisme kontrol yang objektif melalui revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi terjadinya abuse of power yang dapat berimplikasi pada persoalan HAM.

Selain itu, pengaturan tentang penebaran kebencian yang tidak komprehensif di dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 akan berpotensi menjadi ancaman baru bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Negara memang perlu mengatur persoalan penebaran kebencian atas dasar SARA, namun demikian pengaturan itu harus dibuat secara benar dan komprehensif dan tidak boleh dibuat dengan rumusan pasal yang “karet” karena akan berdampak pada kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 13A).

Kami juga berpandangan bahwa pengaturan pasal tentang deradikalisasi yang di dalamnya memberikan kewenangan bagi aparat negara untuk dapat membawa atau menempatkan orang tertentu dan di tempat tertentu selama 6 (enam) bulan untuk tujuan program deradikalisasi (Pasal 43A) sesungguhnya merupakan bentuk legalisasi dari penangkapan secara sewenang-wenang. Pengaturan ini sangat berpotensi mengancam hak asasi manusia dan sangat berbahaya jika diberlakukan karena mekanisme itu jelas-jelas melanggar prinsip due process of law.

Atas dasar hal tersebut diatas, Koalisi mendesak kepada DPR dan pemerintah agar:

1. Pembahasan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tetap berada dalam kerangka model penegakan hukum (criminal justice system model) dan jangan bergeser ke arah war model.
2. Usulan-usulan dalam surat tersebut terkait dengan perubahan judul, defenisi dan kewenangan penindakan, penangkapan oleh TNI sudah semestinya tidak diakomodasi oleh Pansus DPR dan Kementerian Hukum dan HAM karena hal itu akan mengancam kehidupan demokrasi, negara hukum, merusak sistem peradilan pidana dan mengancam HAM
3. Revisi UU No. 15 Tahun 2003 perlu memperkuat tata nilai HAM di dalamnya demi memastikan arah penegakan hukum dalam mengatasi terorisme yang menghormati HAM.
4. Memperbaiki dan merubah pasal-pasal dalam revisi UU No. 15 Tahun 2003 yang sekiranya dapat mengancam penegakan HAM sebagaimana dimaksud di atas.
5. Revisi UU No. 15 Tahun 2003 harus dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara untuk menjamin keamanan (security) masyarakat di satu sisi dengan keharusan negara untuk tetap melindungi dan menjamin kebebasan dan hak asasi warga negara (liberty) di sisi lain.

Jakarta, 23 Januari 2018

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan
Kontras, Imparsial, ELSAM, YLBHI, LBH Jakarta, ICW, PBHI, Walhi Perludem, SETARA Institute, LBH Pers, HRWG, Institut Demokrasi, ILR, TII

Bagikan :

Beban Terakhir Jenderal Gatot: Prajurit Kuat dan Profesional

Jakarta, CNN Indonesia — Momen perayaan HUT TNI ke-72 tak hanya bisa diperingati melalui kegiatan seremonial, melainkan juga dengan melakukan refleksi agar dapat berbenah diri untuk memastikan prajurit TNI yang profesional.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, profesionalisme prajurit bisa dilihat dari empat faktor, yakni well-equipped (dilengkapi dengan baik), well -educated (teredukasi dengan baik), well-trained (terlatih dengan baik), dan well-paid (terbayar dengan baik).

Well-equipped, menurut Al Araf, bahwa militer harus memiliki persenjataan atau alutsista (alat utama sistem pertahanan) yang modern dan canggih, sebab militer yang profesional harus diwujudkan dengan kuatnya persenjataan.
Al Araf menyayangkan, berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan, saat ini hanya 50 persen alutsista instansi yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Gatot Nurmantyo itu,  dianggap layak.
“Itu artinya, kita harus berlomba mencapai angka 100 persen, khususnya kapasitas di kekuatan angkatan laut dan angkatan udara yang masih jauh dari ideal,” katanya di sebuah diskusi bertajuk “72 Tahun TNI dan Tantangan Reformasi Militer” di Kantor Imparsial, Rabu (4/10).

Pengamat militer itu pun mempermasalahkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista yang terkadang masih bermasalah.

“Ada skandal dalam pengadaan alutsista. Sudah saatnya Presiden dan DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik,” ujarnya.

 

Selanjutnya adalah well-educated. Ia mengatakan, prajurit yang profesional harus meletakkan dirinya sebagai sosok yang terdidik. Artinya, upaya untuk memberikan materi tentang hak asasi manusia (HAM), mencakup penghormatan dan pelanggarannya, penting diterapkan di tubuh TNI selain pelatihan fisik di lapangan.

Adapun well-trained, kata Al Araf, pelatihan terhadap TNI harus ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas.

“Kita tahu, kuantitas dan kualitas prajurit masih sangat minim karena terbentur anggaran. Untuk operasi gabungan saja, membutuhkan anggaran yang besar,” kata Al Araf.

Ia meminta Pemerintah dan DPR mencarikan cara terbaik untuk memastikan militer mendapat pelatihan yang layak karena sejatinya tugas militer di masa damai adalah latihan.

Terakhir, adalah well-paid atau terpenuhinya gaji yang cukup. Al Araf mengatakan, tentara harus terjamin kebutuhan kesejahteraannya.

Kondisi saat ini masih jauh dari ideal sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan bagi prajurit TNI yang bisa berdampak pada TNI secara institusional.

Persoalan-persoalan yang dimaksud, kata Al Araf, bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat. Misalnya, kasus penyimpangan yang dilakukan oknum militer karena faktor kesejahteraan.

Ia juga menyoroti para prajurit yang tinggal di luar barak-barak militer. Pemerintah dan DPR, kata Al Araf, seharusnya memiliki road map dan planning untuk membangun barak-barak militer di dalam batalyon atau tempat khusus militer.

“Barak harus terpenuhi, kalau tidak, mereka akan tinggal di kontrakan atau di kos, sehingga susah dilakukan kontrol terhadap prajurit,” katanya.

Mesha Mediani , CNN Indonesia
Kamis, 05/10/2017 08:51 WIB
Bagikan :