Pos

Restrukturisasi Diusulkan Jadi Solusi Persoalan di Tubuh TNI

Jakarta, CNN Indonesia — Restrukturisasi dan reorganisasi menjadi usulan yang mencuat di tengah polemik surplusnya kalangan perwira di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Direktur Imparsial, Al Araf menilai saatnya pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji restrukturisasi dan reorganisasi TNI.

Al Araf meyakini restrukturisasi serta reorganisasi nantinya juga akan berdampak terhadap penggunaan anggaran pertahanan.

“Saat ini beban anggaran pertahanan hampir 40-50 persen habis untuk gaji personel. Sementara di sisi lain Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kesejahteraan prajurit dan penguatan alusista,” kata Al Araf di di Kantor Imparsial, Rabu (6/2).

Usulan Imparsial disampaikan menyikapi sejumlah kebijakan TNI seperti penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit, serta perpanjangan usia pensiun Bintara dan Tamtama.

Ia menyatakan restrukturisasi serta reorganisasi militer pada dasarnya sebuah keniscayaan dan biasa dilakukan di semua negara. Namun, kata dia, restrukturisasi dan reorganisasi TNI diharapkan tetap berpijak pada semangat reformasi yakni menjadi TNI sebagai alat pertahanan negara.

Menurutnya, restrukturisasi tak jadi masalah ketika dilakukan guna memperkuat kesatuan atau unit dengan fungsi tempur. Hal ini bisa dilakukan pada tingkatan seperti komando strategi angkatan darat (Kostrad), armada baru angkatan laut, serta pangkalan baru angkatan udara.

Namun, kata dia, restrukturisasi perlu dikaji ulang ketika menguatkan teritorial seperti menjadikan bintang satu di komando resort militer (Korem). Hal itu dinilai tak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Gelar kekuatan TNI seharusnya dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis,” tuturnya.

Hal ini kemudian bersangkutan dengan rencana Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memasukkan perwira tinggi dan perwira menengah ke posisi sipil guna menangani penumpukan perwira tanpa jabatan. Menurutnya, hal itu dapat mengembalikan dwifungsi TNI yang telah dihapus sejak reformasi.

“Rencana perluasan militer aktif menduduki jabatan di kementerian lain sepatutnya dikaji dan dipertimbangkan ulang. Jangan sampai hal itu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI,” ujar Al Araf.

Hal itu, kata Al Araf, sesungguhnya bisa dicegah melalui peningkatan seleksi Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI. Di sisi lain, pemerintah juga dianggap perlu melanjutkan program pertambahan pegawai sebesar nol persen (zero growth) secara transparan dalam mengatasi kesenjangan antarperekrutan dengan struktur serta jabatan TNI.

“Restukturisasi bukan hanya soal penambahan jabatan dan struktur tapi juga pengurangan yang tak efektif. Jangan sampai penempatan kurang tepat akan membebani anggaran pertahanan,” kata Al Araf.

 

Berpotensi ganggu elektabilitas Jokowi
Kendati demikian, Al Araf menyebut restrukturisasi TNI bisa saja memengaruhi elektabilitas Jokowi jelang Pilpres 2019. Al Araf menyatakan ini bisa terjadi jika tak dilakukan dengan tepat.

“Masyarakat akan menolak karena menganggap itu kemunduran reformasi TNI. Tidak menguntungkan untuk Presiden tetapi menguntungkan untuk militer. Sementara yang memilih adalah masyarakat,” ujar Al Araf.

Menurutnya, restrukturisasi akan menjadi sangat baik ketika dilakukan untuk menguatkan TNI sebagai alat pertahanan negara. Restrukturisasi juga tak hanya bicara penambahan.

Ia menegaskan dalam era perkembangan teknologi seperti sekarang, kemenangan biasanya ditentukan melalui teknologi persenjataan serta kemampuan dan kualitas personel. Kemenangan tak lagi ditentukan melalui seberapa banyak personel perang.

“Jadi negara melakukan upaya penataan ke situ,” Al Araf menegaskan.

 

CNN Indonesia | Kamis, 07/02/2019 03:22 WIB

Bagikan :

Imparsial Sebut Perpanjangan Usia Pensiun Personil TNI Bebankan Anggaran

Majalahayah.com, Jakarta – Organisasi Imparsial meminta pemerintah tidak serta merta memutuskan memperpanjang masa pensiun anggota TNI untuk tamtama dan bintara. Direktur Imparsial, Al Araf, meminta pemerintah melakukan kajian lebih dalam, terutama terkait dampaknya pada anggaran pertahanan.

“Kami belum menyatakan iya atau tidak, tapi perlu kajian mendalam karena hari ini anggaran pertahanan terbebani oleh gaji personel yang hampir 40-50 persen,” katanya di Kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IV, Nomor 5B, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019.

Menurut Al Araf, besarnya porsi gaji personel dalam anggaran pertahanan menjadi ironi. Pasalnya, di satu sisi alutsista Indonesia dan kesejahteraan personel TNI kondisinya masih memprihatinkan.

“Kalau penambahan pensiun dilakukan maka ada implikasi beban anggaran untuk menambah gaji, karena waktu (tugas) akan tambah lama, kan,” ujarnya.

Selain itu, Imparsial mendesak pemerintah agar melihat tingkat efektivitas organisasi TNI andai kebijakan ini terealisasi. “Apakah dengan memperpanjang usia itu akan memberikan efektivitas atau sebenarnya enggak ada pengaruhnya. Kalau enggak berpengaruh ya enggak perlu,” kata dia.

Rencana revisi usia pensiun ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 29 Januari 2019. “Saya sudah perintahkan Menkumham dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun tamtama dan bintara yang sekarang 53 tahun ke 58 tahun,” kata dia di Istana Merdeka.

Jokowi beralasan usia 53 tahun bagi TNI sebetulnya masih produktif. Ia menilai, semestinya usia pensiun TNI juga sama dengan Polri, yaitu 58 tahun. “Kalau umur 53 tahun kan masing seger-segernya, masih produktif-produktifnya sudah dipensiun. Polri kan 58 tahun,” kata dia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan perpanjangan usia pensiun akan dilakukan melalui revisi Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal itu memuat bahwa 53 tahun merupakan usia pensiun bagi Bintara dan Tamtama. Sedangkan batas usia pensiun perwira adalah 58 tahun.

 

 

Bagikan :

Tentara Aktif Tempati Jabatan Sipil Dinilai Kembalikan Otoritarian TNI

kumparanNEWS- reorganisasi dan restrukturisasi TNI melalui revisi UU TNI bisa menyebabkan kembalinya dwifungsi ABRI (sosial-politik). Hal ini disampaikan Ketua Imparsial, Al Araf, dalam konferensi pers di kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Rabu (6/2). Menurutnya, penempatan militer aktif pada jabatan sipil tidak tepat dan bertentangan dengan agenda reformasi TNI. “Penempatan militer di jabatan sipil tentu sama mengembalikan otoritarian TNI. Padahal itu sudah dihapus. Sama saja dengan mundur ke belakang. Apalagi sampai ke level revisi undang-undang TNI,” ujar Al Araf. Menurutnya, kebijakan itu juga menyebabkan munculnya deviasi, penggunaan TNI tidak sesuai fungsinya, seperti untuk peningkatan elektoral.

“Restrukturisasi bukan berarti memperkuat teritorial. Sepantasnya organisasi TNI lebih menambah kekuatan dan kualitas personel seperti Kostrad,” katanya.

Hal senada juga disampaikan koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto. Dia menilai, kebijakan tersebut mengembalikan fungsi kejayaan TNI yang berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI yang sudah dihapus sejak reformasi 1998.

“Hal ini tentu berimbas pada terganggunya sistem pemerintahan yang demokratis,” ujar Ardi. Reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik dan salah satu cerminnya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan sipil. “Sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan terkait fungsi pertahanan seperti Kemenkumham. Dalam konteks itu, rencana perluasan ini perlu dikaji,” kata Gufron Mabruri, Wakil Direktur Imparsial. Untuk diketahui, reorganisasi dan restrukturisasi TNI ini direncanakan meliputi penempatan militer ke jabatan sipil, penambahan unit, serta struktur baru TNI, peningkatan status jabatan, perpanjangan usia pensiun Bintara dan Tantama.

 

kumparanNEWS
6 Februari 2019 16:21 WI
Bagikan :

Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI Harus Tepat Sasaran dan Tidak Boleh Bertentangan dengan Agenda Reformasi TNI

 

Press Release

No: 002/Press-Release/IMP/II/2019

 

Rencana TNI untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi TNI dilakukan dengan beberapa kebijakan. Hal itu meliputi penempatan militer ke jabatan-jabatan sipil, penambahan unit serta struktur baru di TNI, peningkatan status jabatan dan pangkat di beberapa unit dan perpanjangan masa usia pensiun Bintara dan Tamtama. Salah satu alasan penempatan perwira TNI di jabatan sipil itu adalah upaya menyalurkan perwira tinggi tanpa jabatan alias non-job. Restrukturisasi dan reorganisasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari peraturan Presiden No. 62 tahun 2016 tentang susunan organisasi TNI.

Restrukturisasi dan reorganisasi militer merupakan sesuatu yang dimungkinkan di negara manapun. Penataan organisasi itu didasarkan pada pertimbangan dinamika lingkungan strategis guna meningkatkan efektifitas organisasi dalam menghadapai ancaman dengan tetap berpijak pada fungsinya sebagai alat pertahanan dan mempertimbangkan aspek ekonomi (anggaran).

Imparsial menilai kebijakan untuk memperkuat kesatuan dan unit yang memiliki fungsi tempur untuk perang seperti Kostrad memang sangat dimungkinkan. Hal ini juga akan berimplikasi pada terdapatnya jabatan baru dan pangkat baru. Namun demikian, rencana untuk peningkatan status jabatan dan pangkat baru di beberapa unit lain seperitnya perlu dikaji ulang.

Peningkatan status jabatan dan pangkat bintang satu di beberapa daerah teritorial yakni beberapa Korem sepertinya kurang tepat. Hal itu tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI yang tertuang dalam UU TNI No. 34/2004 yang mengisyaratkan perlunya melakukan restrukturisasi komando territorial. Justru dalam konteks resturkturisasi dan reorganisasi TNI tersebut sepatutnya pemerintah mendorong agenda restrukturisasi Koter yang menjadi mandat reformasi dan UU TNI sendiri dimana gelar kekuatan TNI harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah (Penjelas Pasal 11 ayat 2 UU TNI).

Imparsial menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil melalui revisi UU TNI tidak tepat. Penempatan TNI aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berpijak pada doktrin dwi fungsi ABRI (fungsi sosial-politik) yang sudah dihapus sejak reformasi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan dapat mengganggu tata sistem pemerintahan yang demokratis.

Reformasi TNI mensyaratkan militer tidak lagi berpolitik dan salah satu cerminya adalah militer aktif tidak lagi menduduki jabatan politik seperti di DPR, Gubernur, Bupati, jabatan di kementerian dan lainnya. Sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan seperti kementerian pertahanan, kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, intelijen negara, sandi negara, lemhanas, dewan pertahanan nasional, lainnya (Pasal 47 ayat 2 UU TNI). Dalam konteks itu, rencana perluasan agar militer aktif bisa menduduki jabatan di kementerian lain memang sepatutnya perlu dikaji dan dipertimbangkan ulang, jangan sampai hal itu tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI dan mengembalikan fungsi kekaryaan yang sudah dihapus.

Terkait dengan perpanjangan masa pensiun Bintara dan Tamtama sepertinya perlu dikaji secara lebih mendalam sebelum diputuskan. Jangan sampai penambahan masa pensiun ini menimbulkan beban anggaran di sektor pertahanan dan menambah surplus jumlah prajurit di TNI sendiri dan juga perlu mempertimbangkan efektivitasnya. Saat ini beban anggaran pertahanan hampir 40-50 persen habis untuk gaji personil. Sementara di sisi lain Indonesia sangat membutuhkan peningkatan kesejahteraan prajurit dan penguatan Alutsista di tengah anggaran yang terbatas.

Imparsial menilai penataan organisasi dan personel TNI yang penting untuk dipikirkan adalah  terkait dengan penataan promosi dan jabatan yang berbasis pada kompetensi (merit system). Selain itu, perlu untuk melanjutkan program zero growth di dalam mengatasi kesenjangan antar perekrutan dengan struktur dan jabatan yang di miliki TNI. Perekruitan personel TNI perlu menyesuiakan dengan jumlah personel yang pensiun.

Imparsial memandang restrukturisasi dan reorganisasi TNI perlu dikaji secara mendalam sehingga tepat sasaran dan menghasilkan formulasi kebijakan yang berkelanjutan demi penguatan organsiasi TNI dalam menghadapi ancaman sesuai fungsinya sebagai alat pertahanan negara. Yang lebih penting rencana kebijakan itu juga tidak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI.

 

Jakarta, 6 Februari 2019

 

 

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Bagikan :

“Pelarangan Buku Melanggar Konstitusi dan Isu Komunisme Syarat Kepentingan Politik”

Siaran Pers
Nomor: 01/SP/IMPARSIAL/I/2019

 

Pada 8 Januari 2019 lalu, oknum Koramil 01 Padang Barat-Padang Utara dan Kejaksaan Negeri Padang menyita buku-buku yang dianggap berisi paham komunisme dari sebuah toko buku. Tindakan penyitaan buku ini adalah kali kedua dalam kurun waktu satu bulan. Sebelumnya, pada tanggal 26 Desember 2018, oknum Komando Distrik Militer (Kodim) 0809 Kediri Jawa Timur juga menyita buku-buku serupa.

IMPARSIAL memandang, tindakan pelarangan dan penyitaan buku yang sewenang-wenang merupakan suatu tindakan yang tidak tepat dan tidak sejalan dengan negara hukum dan HAM. Dalam konteks hak asasi manusia, penyitaan buku merupakan sebuah bentuk pembatasan terhadap hak asasi, khususnya kebebasan untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan berekspresi serta hak untuk mengakses informasi, yang kesemuanya sebenarnya dilindungi oleh Konstitusi.

Pelarangan pengedaran buku-buku sebagai sumber informasi dan penyitaan tanpa proses pengadilan merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan, dan bertentangan, dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal itu juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Jika pilihan penyitaan itu dilakukan, maka harus melalui proses peradilan dan dengan alasan yang jelas serta nyata terganggu ketertiban umumnya, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan karenanya pelarangan buku harus berlandaskan kepada due process of law, yaitu melalui putusan pengadilan.

Terkait dengan keterlibatan aparat TNI dalam tindakan penyitaan buku belakangan ini, hal itu merupakan tindakan yang tidak tepat serta tidak sesuai dengan fungsi TNI itu sendiri. TNI adalah alat pertahanan negara dan bukan penegak hukum sehingga tidak bisa dan tidak boleh TNI melakukan tindakan hukum seperti penyitaan dengan melakukan sweeping buku tersebut dengan dalih dan alasan apapun.

Lebih jauh, berkembangnya isu komunisme akhir-akhir ini tentu tidak lagi perlu dikhawatirkan baik oleh militer maupun masyarakat. Sejatinya, pasca Perang Dingin berakhir, komunisme bukan lagi menjadi ideologi yang menakutkan dan mengancam negara-negara di dunia. Setelah Uni Soviet runtuh, sebagian besar negara-negara satelit Uni Soviet berubah ideologi dan sistem politiknya dari komunisme menuju demokrasi.

Kami menilai, komunisme bukanlah merupakan ancaman nyata di Indonesia. Saat ini tak ada lagi parpol peserta Pemilu 2019 yang mengusung ideologi komunisme di dalam aturan dasar partainya. Bahkan, sampai saat ini, larangan komunisme yang berpijak pada Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih berlaku. Isu komunisme yang berkembang saat ini sejatinya hanya isu yang sifatnya politik. Politisasi terhadap isu komunisme hanya menjadi komoditas politik untuk bertarung memenangi kekuasaan jelang Pemilu 2019.

Kami memandang sudah sepatutnya narasi-narasi politik dalam kontestasi pemilu lebih mengedapankan adu ide, gagasan, dan program konkret yang ditawarkan pada masyarakat sehingga publik dapat meninmbang dan menilai program mana yang dapat membawa perubahan. Politisasi terhadap narasi-narasi negatif seperti isu komunisme dapat menjadi pemicu konflik dan kekerasan internal sebagaimana terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik dan perang saudara.

Oleh karena itu, kami mendesak:

1. Pemerintah, khususnya Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, untuk menginstruksikan kepada jajarannya agar menghentikan tindakan penyitaan dan pelarangan buku;

2. Semua pihak untuk menghentikan politisasi isu komunisme sebagai komoditas politik, karena politisasi terhadap isu komunisme yang syarat kepentingan politik elektoral dapat mengganggu dinamika kehidupan berdemokrasi.

Jakarta, 10 Januari 2019

Imparsial

Bagikan :

Kasus Pengrusakan Polsek Ciracas, DPR dan Pemerintah Didorong Rampungkan Revisi UU Peradilan Militer

Senin, 17 Desember 2018 20:24 WIB

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSK) mendorong DPR dan pemerintah segera merampungkan revisi Undang-Undang tentang Peradilan Militer.

Direktur Imparsial, Al Araf yang juga anggota dari KMSK mengatakan, dengan rampungnya revisi Undang-Undang tentang Peradilan Militer, hal itu dirasa mampu untjk memutus mata rantai impunitas terhadap pelaku kejahatan dari kalangan militer

“Parlemen dan DPR harus merevisi UU Peradilan Militer sehingga ada proses kesamaan di depan hukum. Hal itu juga memastikan bahwa proses hukum kepolisian tidak menemui hambatan struktural yang biasa ditemui dalam sistem peradilan di Indonesia,” kata Al Araf di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Dilanjutkan Al Araf, hambatan tersebut ada pada UU Peradilan Militer yang sering ditafsirkan sepihak bahwa seluruh kejahatan, entah itu yang bersifat militer maupun nonmiliter yang dilakukan anggota TNI, hanya dapat ditangani oleh sistem peradilan militer.

“Padahal UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah memandatkan pemerintah dan DPR merevisi dengan tujuan memastikan anggota TNI tunduk pada yurisdiksi peradilan umum jika melakukan tindak pidana umum,” Al Araf.

Selama ini, dikatakan Al Araf, telah ada berbagai desakan agar tindak pidana nonmiliter yang diduga dilakukan oleh anggota TNI dibawa ke peradilan umum.

“Namun hingga hari ini belum ada lagi inisiatif kembali dari pemerintah dan DPR untuk melakukan amendemen,” tuturnya.

Al Araf mengatakan, sejumlah badan-badan HAM di banyak negara di dunia juga menyatakan secara jelas bahwa lingkup pengadilan militer sebaiknya dibatasi pada pelanggaran disiplin kemiliteran.

“Sedangkan pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan lain menurut hakim internasional sebaiknya ditangani oleh pengadilan umum,” pungkas Al Araf.

 

 

Bagikan :

Imparsial Desak Komnas HAM Investigasi Pembakaran Polsek Ciracas

Reporter: Imam Hamdi
Editor: Suseno

Senin, 17 Desember 2018 19:03 WIB

 

TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat Imparsial meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan aktif mengusut pembakaran Polsek Ciracas dan perusakan rumah seorang penduduk di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur.

“Komnas HAM harus turun jika penyelidikannya berlarut-larut,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf di kantor Amnesty Internasional, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 17 Desember 2018.

Pembakaran Polsek Ciracas dan perusakan rumah penduduk itu diduga buntut dari pengeroyokan terhadap dua anggota TNI di kompleks pertokoan Arundina Jalan Lapang Tembak, Cibubur, pada 10 Desember 2018. Rumah yang dirusak massa itu adalah milik orang tua dari salah satu tersangka pengeroyokan. Massa diduga anggota TNI yang ingin membalas dendam.

Menurut Al Araf, Komnas HAM harus melihat kondisi psikologis keluarga yang rumahnya di rusak massa. Ia menduga kejadian itu menimbulkan trauma. “Hari ini Komnas HAM harusnya bisa turun. Apalagi ada lembaga pemerintahan yang juga diserang,” ujarnya.

Imparsial mendesak Komnas HAM bisa berperan aktif untuk mengurai peristiwa pembakaran Polsek Ciracas. “Demi memastikan rasa aman, masyarakat Komnas HAM perlu berperan aktif memantau dan menginvestigasi kasus ini,” kata Al Araf.

Bagikan :

Imparsial Minta Polisi Usut Kasus Penyerangan Polsek Ciracas Secara Terbuka

Redaktur: Novita Amelilawaty

INDOPOS.CO.ID – Direktur Imparsial Al Araf meminta polisi harus segera mengungkap pelaku penyerangan polsek Ciracas, Selasa (11/12/2018). Kasus tersebut harus diproses secara transparan dan akuntabel sehingga diketahui kebenarannya. Penyerangan itu diduga terkait pengeroyokan anggota TNI satu hari sebelumnya.

“Institusi Polri dan TNI harus terbuka dalam memproses ini. Jangan kemudian publik melihat ini ko terlalu berlarut larut. Maka itu kan menjadi sesuatu yang tidak baik, padahal ada proses fakta,” ujar Direktur Imparsial Al Araf di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

Meski dalam proses penyidikan, polisi terkadang terhambat oleh mekanisme Undang Undang no. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

“Jangkauan penyidikan dan penyelidikan itu terbentur dinding pengadilan militer. Jadi agak kesulitan di titik itu kepolisian untuk menjangkau sampai penyelidikan atau proses investigasi. Karena berlindung pada yuridis peradilan militer,” jelas Al Araf.

Seperti contoh kasus di lembaga permasyarakatan Cebongan, Sleman Jogjakarta, 23 Maret 2013 yang menyebabkan empat orang tewas. Penyelidikannya pun dihentikan.

“Jadi suatu kondisi yang selalu mengalami kegagalan, sebelumnya kasus lapas Cebongan atau menangani kasus lain dimana kita akan berbenturan dengan persoalan yuridis,” tukas Al Araf.

Sekelompok massa menyerang Polsek Ciracas pada Selasa (11/12), sekitar pukul 22.00 WIB. Mereka disebut ingin melihat secara langsung para pelaku yang telah mengeroyok satu anggota TNI dan satu anggota Paspampres di wilayah Cibubur, Jakarta Timur, Senin (10/12/2018).

Penyerangan itu menyebabkan kantor Polsek rusak dan sejumlah anggota polisi terluka, termasuk Kapolsek Ciracas, Kompol Agus Widar. (dan)

Bagikan :

Perpres Pelibatan TNI Dalam Pemberantasan Teroris Mendesak

Jum’at, 14 Desember 2018 – 10:10 WIB

 

SINDONEWS.COM – JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme yang tertuang dalam UU Antiterorisme. Langkah itu secara khusus akan diatur melalui Perpres.

Pelibatan TNI tidak dalam kondisi perang atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memang diatur dalam Pasal 7 UU TNI, dan itu merupakan keputusan politik, yakni oleh Presiden. Karena itu, Pepres Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai sudah mendesak. Sebab, pembatasan tugas dan wewenang itu perlu dirinci agar TNI punya batasan dalam pelaksanaannya.

”Perpres ini sudah mendesak agar ada koridor sejauh mana TNI menjalankan kewenangannya dalam pemberantasan terorisme. Mengapa diperlukan Perpres? Karena pelibatan Operasi Militer Selain Perang sesuai Pasal 7 Ayat UU TNI harus melalui kebijakan politik, sehingga perlu diatur dalam Perpres,” ungkap Muhamad Syauqillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme UI dalam diskusi “Apa Kabar Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme?” di Jakarta, kemarin.

Syauqillah mengatakan, melalui UU Anterorisme ini dijelaskan bagaimana kehadiran TNI/Polri dalam penanganan terorisme adalah wujud kehadiran negara. Karena itu, pelibatan TNI dalam menjaga keamanan dari ancaman terorisme harus segera diperjelas.

”Bagaimana peran TNI, itu harus diperjelas. Misalnya yang mengancam terhadap keamanan Presiden dan Wapres atau Istana Negara, atau di pesawat terbang, kapal laut. Itu berbasis peristiwa terorisme,” tegasnya.

Staf Khusus Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ifdhal Kasim, menjelaskan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sebenarnya telah diatur jelas dalam UU TNI. Apalagi, dalam hal menjadi keamanan nasional negara. “Seperti perang misalnya, itu TNI punya wewenang tinggi untuk turun. Begitu pun menangani gangguan-gangguan keamanan lainnya termasuk gangguan terorisme. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dinilai bisa langsung dilakukan,” ungkapnya.

Ifdhal menilai bahwa masuknya TNI dalam UU Antiterorisme ini untuk mengisi kekurangan Polri sebagai leading sektor penanganan terorisme. “Untuk menurunkan TNI dalam penanganan terorisme harus ada koordinasi. Pelibatan juga sesuai dengan koridor wilayahnya. Bagaimana teknisnya nanti akan ada buku petunjuk penyelenggaraan operasi menanggulangi terorisme. Perpres ini mengatur secara menyeluruh area mana saja yang TNI perlu turun. Terutama yang menyangkut keamanan negara, maka TNI harus turun. Kehadiran TNI hanya untuk penindakan,” katanya.

Mengenai adanya kekhawatiran pelanggaran HAM, TNI sudah ada rambu-rambu hukum militer. TNI memang pegang senjata, namun mereka dilatih menggunakan senjata dengan benar dan tidak boleh digunakan untuk pribadi.

Puspitasari, dosen Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global menambahkan, terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. “Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tugas pokok TNI dalam pemberantasan terorisme adalah OMSP. “Berdasarkan UU TNI jelaslah bahwa TNI dapat dan harus berperan aktif dalam mengatasi aksi-aksi terorisme. Sehingga secara undang-undang jika terjadi aksi terorisme di Indonesia, maka wajar bila TNI ikut dipersalahkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Imparsial Al Araf mengigatkan agar pemerintah teliti mengatur peran TNI dalam penanganan terorisme. Dia juga menyebutkan bahwa penanganan terorisme masuk sistem peradilan pidana bukan mekanisme perang, sehingga penanganannya pun tetap harus dipimpin kepolisian.

“Presiden harus mempertimbangkan secara dalam mekanisme penanganan terorisme di Indonesia itu menggunakan criminal justice system. Artinya, sistem penegakan hukum yang bekerja. Konsekuensinya, pelibatan militer dalam penanganan terorisme di dalam negeri, baru bisa dilakukan jika terorisme tidak bisa lagi ditangani penegak hukum. Selanjutnya, perlu ada keputusan politik presiden dalam mengerem kebijakan TNI,” tuturnya.

Peran TNI juga hanya bisa dilakukan untuk kasus-kasus tertentu disertai rincian yang jelas. “Meskipun dalam aturan sudah jelas, namun pelaksanaan penanganan aksi terorisme oleh TNI itu baru akan dijabarkan dalam Perpres. Karenanya, Perpres harus menguraikan soal kewenangan, jumlah anggota yang diterjunkan, durasi tugas, serta sumber pendanaan untuk setiap kasus,” kata Al Araf.

Dengan demikian, kata Al Araf, pelibatan TNI pun diatur khusus untuk kasus-kasus terorisme tertentu. “Perpres harus merinci kriteria ancaman teror yang cukup ditangani kepolisian, dan mana yang perlu campur tangan TNI. Parameter ancaman teror itu bisa berkaitan dengan perkiraan dampak terhadap kedaulatan negara. Sebab, peran TNI baru bisa dilakukan jika sebuah kelompok teroris menguasai wilayah tertentu,” ujar Al Araf. (Binti Mufarida)

Bagikan :

Imparsial Dorong Pemerintah Dahulukan UU Perbantuan Militer

Oleh: Alfian Putra Abdi – 13 Desember 2018

 

“Dalam situasi damai [TNI] hanya membantu Polisi. Sedangkan dalam konteks darurat, militer harus berada di depan [Polisi],” kata Araf.
tirto.id – Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf, menilai seharusnya pemerintah lebih mendahulukan dibentuknya Undang-undang Perbantuan untuk menentukan jangkauan TNI dalam keterlibatan memberantas terorisme di Republik Indonesia.

“Ini yang menjadi persoalan. UU Perbantuan belum ada. Tapi perpresnya sudah duluan ada,” kata Araf ketika ditemui di Salemba, Kamis (13/12/2018) sore.

Dia menekankan, peraturan presiden nantinya harus memenuhi empat syarat. Yakni, harus tetap berdasarkan keputusan politik Presiden, keterlibatan militer bersifat sementara, keterlibatan itu pilihan terakhir, dan sesuai konteks juga eskalasi ancaman.


“Dalam situasi damai [TNI] hanya membantu Polisi. Sedangkan dalam konteks darurat, militer harus berada di depan [Polisi],” ujarnya.

“Atau ketika kapasitas sipil sudah tak bisa mengatasi aksi terorisme. Semisal mengatasi pembajakan pesawat, pembajakan di wilayah laut,” lanjut Araf.

Hal tersebut disampaikan Al Araf dalam diskusi ‘Apa Kabar Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme?’ di Kampus UI Salemba.

Turut pula hadir dalam kesempatan tersebut Kombes Pol Hambali, Inspektur Babinkum TNI Edy Imran, dan Dosen Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI Dr. Puspitasari.

Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Alexander Haryanto

Bagikan :