Pos

Diduga Ada Nepotisme Di Balik Pengangkatan Andika Perkasa

JUM’AT, 23 NOVEMBER 2018 , 08:44:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Karier Jenderal TNI Andika Perkasa terbilang mentereng selama negeri ini dipimpin Presiden Joko Widodo.

Jenjang karir Andika cepat dalam empat tahun terakhir. Di mulai tahun 2014 lalu, menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dilantik menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tak lama setelah Jokowi-JK resmi dilantik jadi presiden dan wakil presiden.

Dua tahun berikutnya, dia dipercaya menjabar sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura. Sebelum kemudian dipindah menjadi Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad) di tahun 2018.

Di tahun yang sama, Andika menjabat Komando Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), tepat pada bulan Juli lalu.

Sementara kemarin, tepat pukul 09.00, pria berusia 53 tahun itu resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo.

Dugaan bahwa pengangkatan Andika Perkasa sebagai KSAD adalah bagian dari bagi-bagi kue di lingkaran kekuasaan pun mencuat ke publik. Ini lantaran karier Andika yang menanjak drastis dan dukungan penuh Hendropriyono kepada Jokowi sejak Pilpres 2014 lalu.

Sedianya, dugaan itu akan dibahas Koalisi Masyarakat Sipil pada siang ini, Jumat (23/11) di Kantor Kontras, Jalan Kramat II/7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Kontras, Imparsial, HRWG, ELSAM, PBHI, dan Setara Institute.

Meski demikian, pihak Istana telah membantah tudingan itu. Sebaliknya, penunjukan Andika telah didasarkan pada kematangan jenjang dan profesionalitas.

“Tidak ada pertimbangan itu. Ini karena kuasa Tuhan. Tentu pertimbangan presiden tidak lepas dari kematangan jenjang dan profesionalitas,” tutur Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/11).

Dia meminta agar publik menyudahi tudingan-tudingan yang bersifat subjektif. Apalagi, TNI merupakan organisasi yang paling matang secara jenjang karier.

“Kalau subjektif seperti itu, kita tidak akan maju. Sekarang kita dukung agar Angkatan Darat lebih bagus dan lebih baik ke depan,” tukasnya. [ian]

Bagikan :

Keputusan Jokowi Lantik Andika Jadi KSAD Dipertanyakan

CNN Indonesia | Kamis, 22/11/2018 15:01 WIB

 

Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Imparsial Al Araf mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI. Ia menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari 2019. Al Araf mempertanyakan hal ini karena Jokowi memilih sosok yang paling junior.

Al Araf mengatakan pihaknya mencatat 10 nama potensial calon pengganti Mulyono yang terdiri dari jebolan angkatan Akademi Militer (Akmil) tahun 1984, 1985, 1986, dan 1987. Andika diketahui sebagai lulusan angkatan 1987.

Sepuluh nama yang sempat disodorkan Al Araf dkk ke Komnas HAM untuk ditelaah adalah Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984, Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985, Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986, dan Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987.

Selanjutnya Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987, Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987, Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986, Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986, Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986, dan Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988.

Jika diukur dari konteks regenerasi, kata Al Araf, maka Jokowi seharusnya lebih mempertimbangkan angkatan yang lebih senior untuk dipilih menggantikan Mulyono. Hal ini, kata dia, pun untuk menjaga dinamika di dalam tubuh TNI AD.

“Pengangkatan Andika akan mengganggu dinamika, regenerasi di dalam tubuh TNI AD,” kata Al Araf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (22/11).

Keputusan Jokowi Melantik Andika Jadi KSAD Dipertanyakan
Al Araf. (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)

Menurut Al Araf, bila Jokowi ingin memilih sosok paling muda seharusnya memilih orang yang memiliki catatan positif. Misalnya terbukti dengan penghargaan yang diperoleh selama perjalanan kariernya, seperti penghargaan Adhi Makayasa.

Adhi Makayasa adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik setiap matra dari Akademi Militer.

Jika sosok demikian yang dipilih, kata Al Araf, Jokowi terlihat memilih atas dasar alasan yang kuat, yakni karena orang tersebut memiliki catatan positif.

“Kalau pilih angkatan 1987, kenapa enggak memilih mereka yang memiliki bintang Adhi Makayasa. Pak Herindra, ia bintang 3 juga, angkatan ’87 sama dengan Pak Andika, tapi dia menyandang Adhi Makayasa. Kenapa enggak memilih dia (Herindra)?,” ucap Al Araf.

Atas dasar itu, Al Araf mengatakan tak memungkiri kemudian ada kecurigaan bahwa pilihan KSAD diserahkan kepada Andika ada unsur politisnya. Secara pribadi, Andika pun dikenal sebagai menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono. Hendropriyono juga diketahui merupakan salah satu orang yang secara politik dekat dengan Jokowi.

“Sehingga ini menjadi faktor yang berdimensi politis dalam pergantian KSAD dengan alasan kekerabatan,” kata Al Araf.

Lebih jauh, kata Al Araf, pemilihan Andika sebagai KSAD bernuansa kepentingan politik Jokowi menghadapi pemilu 2019. Sebab tanpa didasari alasan yang kuat. Hal ini akan memunculkan pertanyaan pada citra TNI yang sedianya netral dalam pemilu.

“Potensi asumsi-asumsi dugaan publik tentang potensi abuse kepada TNI AD dalam konteks Pemilu 2019 jadi semakin besar. Oleh karenanya menurut saya ini suatu hal yang sangat tidak strategis secara politik,” kata

enada, aktivis HAM Haris Azhar menilai pemilihan Andika sebagai KSAD mengandung tanda tanya besar. Ia memahami pemilihan adalah hak presiden sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, namun bukan berarti tidak melekat syarat akuntabilitas terhadap nama peimpin TNI AD tersebut.

Bagi mantan Koordinator Badan Pekerja KontraS tersebut, nama Andika pun tak bersih-bersih amat dari kasus HAM. Haris mengatakan Andika diberatkan posisinya oleh Hendropriyono.

Haris menyatakan saat berkarier di militer, Hendropriyono diduga terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di Talangsari pada 1989. Selain itu, setelah menjadi kepala BIN dia pun diberatkan dengan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir.

Kaitannya pada dunia politik, Haris mengingatkan bahwa Hendro dikenal mendukung Jokowi sejak, setidaknya, masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 silam.

Keputusan Jokowi Melantik Andika Jadi KSAD DipertanyakanHaris Azhar. (CNN Indonesia/Gautama Padmacinta)

Atas dasar itu, ia mengkhawatirkan Angkatan Darat bakal digiring untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi terutama jelang Pemilu 2019.

“Potensi main gebuk akan besar sekali. Kita ingat bagaimana Orde Baru mengandalkan tentara. Hendro adalah lulusan Orba. Jadi, rumus dan jurusnya nanti akan mirip, paling senjatanya aja yang agak berubah,” kata Haris melalui keterangan tertulisnya.

Menurut Haris, Jokowi harus bisa menjelaskan ukuran dan akuntabilitas pemilihan nama tersebut. Kenapa Andika dipilih, sementara ada banyak jenderal dalam KSAD yang bagus dan cerdas.

“Kenapa jokowi harus gugurkan kapasitas mereka hanya karena Hendropriyono? Pantas saja kasus Munir tidak selesai, pantas saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat tidak tuntas, karena Jokowi memang menikmati bangunan rezim dari orang yang melanggar HAM,” kata dia.

Haris pun meminta DPR RI untuk mempertanyakan keputusan Jokowi melantik Andika sebagai KSAD TNI menggantikan Jenderal Mulyono yang memasuki masa persiapan pensiun.

“Janganlah TNI dikorban untuk politik praktis lagi. Bangsa ini tidak akan maju jika masalah akal sehat, keadilan dan kebenaran ditutupi,” kata Haris.

Sementara itu, usai melantik Andika Perkasa di Istana Negara, Jokowi menyatakan pemilihan perwira tinggi bintang empat itu sebagai KSAD telah dilakukan dengan berbagai pertimbangan.

“Kami melihat rekam jejak Pak Andika pernah di Kopassus, Pangdam, Kostrad, penerangan (Kadispenad), pernah Komandan Paspampres. Semuanya komplet,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan awalnya empat nama diusulkan hingga dibawa ke meja kerjanya. Nama-nama itu masukan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun, Jokowi enggan menyebutkan tiga nama selain Andika.

Jokowi pun tidak mempersoalkan masa karier Andika di Pangkostrad sebelum dilantik sebagai KSAD. Demikian pula soal usia Andika

“Sekali lagi semuanya kan ada hitung-hitungannya. Terutama pengalaman, rekam jejak, kemudian juga yang berkaitan dengan pendidikan-pendidikan, apa yang telah dijalani, semuanya kita lihat,” ujar Jokowi.

Bagikan :

Komnas HAM Diminta Masukan Rekam Jejak Calon KSAD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia untuk memberikan pertimbangan rekam jejak HAM calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) kepada Presiden Joko Widodo.

“Dengan demikian, KSAD yang terpilih nantinya memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung agenda-agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan agenda reformasi TNI,” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf saat melakukan audiensi dengan Komisioner Komnas HAM, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11).

Masa jabatan KSAD Jenderal TNI Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Presiden selaku otoritas akan segera menyiapkan calon KSAD baru.

Koalisi Masyarakat Sipil memandang proses pergantian KSAD sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang menentukan dan memilih calon KSAD yang baru.

Al Araf mengatakan dalam organisasi TNI, pergantian KSAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Karena itu dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi dan misi Panglima TNI dan Presiden.

Menurut dia, pemilihan KSAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI, melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya karenanya penting dalam proses pergantian KSAD itu, Presiden Jokowi perlu mendengarkan, mencermati dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan sekaligus melakukan audiensi kepada Komnas HAM agar KSAD yang baru bukan muncul dari individu yang sudah maupun berpotensial menghambat penyelesaian kasus-kasus HAM.

“Peran Komnas HAM sangat strategis untuk memberikan input ke Presiden dalam rangka mendapatkan calon KSAD yang memiliki komitmen memajukan HAM di indonesia,” kata Al Araf.

Al Araf menjelaskan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan merupakan gabungan LSM yang selama ini konsisten menyuarakan peningkatan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia, di antaranya Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institute Demokrasi, dan Perludem.

Berikut 10 nama calon kuat KSAD yang diminta untuk divalidasi latar belakangnya dari Koalisi Masyarakat Sipil ke Komnas HAM:

  1. Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984
  2. Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985
  3. Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986
  4. Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987
  5. Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987
  6. Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987
  7. Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986
  8. Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986
  9. Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986
  10. Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988

 

Sumber : Antara

Jumat 16 Nov 2018 21:11 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Bagikan :

10 Calon KSAD Diserahkan ke Komnas HAM, Ini Nama-namanya

OKEZONE NEWS JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyerahkan 10 calon nama yang memiliki peluang menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Sepuluh nama itu sudah dipelajari latar belakangnya, kemudian diminta untuk finalisasi oleh Komnas HAM.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf meminta Komnas HAM untuk mempelajari latar belakang dan rekam jejak ke-10 calon tersebut.

“Kami memiliki daftar 10 calon nama KSAD yang akan menggantikan KSAD Jenderal Mulyono yang akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, kami minta Komnas HAM berperan aktif,” ujarnya.

Menurut dia, Komnas HAM bisa melakukan screening terhadap 10 calon nama KSAD dengan data, kewenangan, dan laporan yang dimiliki. Dengan demikian, nama yang terpilih nanti adalah seorang yang memiliki jejak rekam bebas dari catatan pelanggaran HAM atau minimal tidak berpotensi menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Calon KSAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM, kata Al Araf.

Berikut 10 nama calon kuat KSAD yang diminta untuk divalidasi latar belakangnya dari Koalisi Masyarakat Sipil ke Komnas HAM:

1. Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) Akmil angkatan 1984

2. Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) Akmil angkatan 1985

3. Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) Akmil angkatan 1986

4. Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) Akmil angkatan 1987

5. Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) Akmil angkatan 1987

6. Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) Akmil angkatan 1987

7. Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) Akmil angkatan 1986

8. Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) Akmil angkatan 1986

9. Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) Akmil angkatan 1986

10. Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) Akmil angkatan 1988

Al Araf menjelaskan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan merupakan gabungan LSM yang selama ini konsisten menyuarakan peningkatan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia, di antaranya Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institute Demokrasi, dan Perludem.

(sal)

 

 

Antara, Jurnalis ·

Jum’at 16 November 2018 20:06 WIB

Bagikan :

Masyarakat Sipil Serahkan 10 Nama Calon KSAD ke Komnas HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan mendatangi kantor Komnas HAM menyerahkan 10 nama pilihan calon pengganti Jenderal TNI Mulyono sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Hal tersebut dilakukan koalisi masyarakat sipil itu agar Komnas HAM bisa merekomendasikan nama yang berintegritas untuk menggantikan Mulyono sebagai KSAD. Mulyono sendiri akan memasuki masa purnabakti jabatannya di TNI sehingga harus melepaskan jabatannya.

“Kami memiliki daftar 10 calon nama KSAD yang akan menggantikan KSAD Jenderal Mulyono yang akan memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, kami minta Komnas HAM berperan aktif,” ujar Direktur Imparsial Al Araf yang bersama koalisi masyarakat sipil mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).

Dalam pertemuan tersebut, Al Araf mengatakan pihaknya berharap Komnas HAM bisa memilih calon KSAD yang memiliki komitmen dalam upaya memajukan hak asasi manusia di Indonesia kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Al Araf menyatakan terhadap 10 nama yang diserahkannya, Komnas HAM bisa melakukan penelaahan kembali sehingga nama yang terpilih nanti adalah seorang yang betul-betul memiliki jejak rekam bebas dari catatan pelanggaran HAM atau minimal tidak berpotensi menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

“Peran Komnas HAM sangat strategis untuk memberikan input ke presiden dalam rangka mendapatkan calon KSAD yang memiliki komitmen memajukan HAM di indonesia,” kata dia.

Ditegaskan Al Araf, dalam organisasi TNI, pergantian KSAD juga harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan presiden.

Namun demikian, kata dia, pemilihan KSAD ini tentunya tak harus melulu berimplikasi pada dinamika internal TNI, melainkan juga kepentingan masyarakat. Oleh karena itu presiden tentu perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan serta aspirasi masyarakat.

“Tentu calon KSAD baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan HAM dan penyelesaian kasus HAM. Selain itu KSAD baru juga harus komitmen soal agenda reformasi TNI,” kata Al Araf.

 

 

CNN Indonesia | Jumat, 16/11/2018 19:03 WIB

Bagikan :

Jokowi Harus Lepas dari Kungkungan Politik dalam Pemilihan KASAD Baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun.

Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon KASAD baru.

“Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru,” ujar Direktur Eksekutif Imparsial, Al-Araf, saat dijumpai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (16/11/2018).

 

Dalam organisasi TNI, lanjut Al-Araf, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI.

Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden.

“Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik,” tandas Al-Araf.

Sehingga, kata dia, proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, dan damai.

Kemudian, kepentingan-kepentingan politik yang masuk proses pergantian KASAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri.

“Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral,” pungkas Al-Araf.

Jumat, 16 November 2018 16:23 WIB

 

Bagikan :

Presiden Diminta Hindari Kepentingan Politik dalam Penunjukan KSAD

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono disebut akan segera memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo pun akan menunjuk pengganti Mulyono.  Direktur Program Imparsial Al Araf mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan, pergantian KSAD ini menjadi hal  yang perlu dicermati Presiden Jokowi. Sosok KSAD yang baru, kata Al Araf, sudah seharusnya memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Terlabih memasuki tahun politik.  “Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri,” seru Direktur Program Imparsial Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, kata Al Araf, TNI AD tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral. Sebab, dampaknya tidak hanya menggerus profesionalisme TNI, tetapi juga mencederai dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral. “Sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman, dan damai,” paparnya. Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyu Djafar menilai pemilihan KSAD menjadi penting lantaran TNI AD merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Lebih jauh, kata Wahyudi, TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap hingga sampai ke desa-desa. “Ada Babinsa, kemudian naik ke level tingkat kecamatan ada koramil, ada korem, kodam, dan angkatan darat. Berarti, struktur yang paling lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral,” ungkapnya. Maka dari itu, Wahyudi bersama Koalisi Sipil mengingatkan KSAD baru yang akan dilantik pada Januari 2019 menjadi tolok ukur demokrasi di Indonesia. Pasalnya, pengalaman dari pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan Komando teritorial tersebut digunakan sebagai alat politik. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, dan Institute Demokrasi.

CHRISTOFORUS RISTIANTO

Kompas.com – 16/11/2018, 16:17 WIB

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Desak Komnas HAM Teliti 10 Nama Calon KASAD

“Salah satu aspek yang substansial adalah aspek Hak Asasi Manusia. Kami berharap presiden memilih calon KASAD yang tidak memiliki kasus pelanggaran HAM, tidak potensial menghambat penyelesaian.”

BERITA , NASIONAL

Jumat, 16 Nov 2018 14:17 WIB

 

KBR, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengusulkan agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memeriksa rekam jejak 10 orang yang berpeluang besar menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pengganti Jenderal TNI Mulyono.

Perwakilan koalisi yang juga Direktur LSM Imparsial Al Araf menyatakan, Komnas HAM perlu memberikan pertimbangan berperspektif HAM kepada Presiden Joko Widodo. Langkah ini untuk memastikan, pengganti Moelyono tidak memiliki riwayat pelanggaran HAM.

Menurut Al Araf, pemilihan KASAD berimplikasi pada dinamika internal di tubuh TNI. Karena itu, penunjukkan calon orang nomor satu di TNI AD itu juga bakal memengaruhi kepentingan publik. Koalisi berharap, Komnas HAM memberikan masukan ke Jokowi untuk memilih KASAD dengan komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM.

“Salah satu aspek yang substansial itu adalah aspek Hak Asasi Manusia. Kami berharap presiden memilih calon KASAD yang tidak memiliki kasus pelanggaran HAM, tidak potensial menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan memiliki komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM,” kata Al Araf di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Koalisi, lanjut Al Araf, memandang proses pergantian KASAD sepenuhnya hak prerogatif Jokowi. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden berwenang menentukan dan memilih KASAD baru.

Koalisi telah membuat daftar nama 10 calon kuat pengganti KASAD. Berikut 10 nama calon kuat yang menurut Koalisi perlu ditelusuri rekam jejaknya oleh Komnas HAM:

1. Letjen Agus Surya Bakti (Sesmenkopolhukam) angkatan 1984

2. Letjen Doni Monardo (Sekjen Watannas) angkatan 1985

3. Letjen Tatang Sulaiman (Wakasad) angkatan 1986

4. Letjen Andika Perkasa (Pangkostrad) angkatan 1987

5. Letjen Anton Mukti Putranto (Dankodiklat TNI AD) angkatan 1987

6. Letjen Muhammad Herindra (Irjen TNI) angkatan 1987

7. Mayjen Joni Supriyanto (Pangdam Jaya) angkatan 1986

8. Mayjen Besar Harto Karyawan (Pangdam Siliwangi) angkatan 1986

9. Mayjen Wuryanto (Pangdam Diponegoro) angkatan 1986

10. Mayjen Arip Rahman (Pangdam Brawijaya) angkatan 1988

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan adalah gabungan LSM yang fokus pada peningkatan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia. Mereka antara lain Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institute Demokrasi, hingga Perludem.

Bagikan :

Presiden Jokowi Diminta Cermat dalam Pergantian KSAD

CHRISTOFORUS RISTIANTO

Kompas.com – 16/11/2018, 13:31 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Presiden Joko Widodo memilih Kepada Staf Angkatan Darat ( KSAD) yang memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Koalisi tersebut terdiri dari Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, dan Institute Demokrasi. Permintaan ini dilontarkan mengingat masa jabatan KSAD Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring memasuki masa pensiun. “Salah satu hal belum tuntasnya kasus HAM bisa disebabkan oleh resistensi pertahanan dan keamanan itu sendiri,” kata Direktur Program Imparsial Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Ia menambahkan, Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon KSAD baru. Dan hal tersebut merupakan hak prerogratif Presiden. Kendati demikian, Presiden sedianya memastikan KSAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM. Selain itu, tidak punya potensi menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM.  Kasus-kasus itu antara lain kasus Trisaksi, Semanggi I dan II, Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, ataupun kasus pembunuhan aktivis munir. “Presiden harus punya dasar memilih KSAD. Kita membutuhkan KSAD baru yang punya komitmen berantas HAM,” paparnya.

Selain terbebas dari catatan pelanggaran HAM, seperti diungkapkan Al Araf, KSAD yang baru juga bukan individu yang berpotensi menghambat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Senada dengan Al Araf, Feri Kusuma dari Kontras mengungkapkan, Jokowi harus mencermati rekam jejak para calon KSAD. Menurut dia, jika memilih KSAD yang berkomitmen terhadap HAM, hal itu akan membantu Jokowi melunasi janji politik membongkar pelanggaran HAM masa lalu.

Bagikan :

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Ajak Komnas HAM Pilih KSAD

TEMPO.COJakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan pertimbangan rekam jejak HAM calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Kami memiliki daftar 10 calon nama KSAD yang berpotensi mengisi jabatan tersebut, maka dari itu kami minta Komnas HAM berperan aktif,” ujar Direktur Imparsial, Al Araf, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Jumat, 16 November 2018.

Al Araf mengatakan Komnas HAM memiliki data dan sumber yang kuat untuk memantau rekam jejak calon Kasad. Sehingga, nama yang terpilih adalah orang yang memiliki jejak rekam bebas dari catatan pelanggaran HAM atau minimal tidak berpotensi menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM. “Karena kami menilai calon Kasd yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM,” ucap Al Araf.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyambut baik permintaan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Ia melihat, untuk menunjukan tradisi baru kepada penghormatan terhadap HAM, ada baiknya Presiden Jokowi memulai langkah baru.

“Yaitu Presiden Jokowi meminta catatan atau pandangan dari kami sehingga HAM sebagai amanat konstitusi bisa dijalankan dengan baik,” kata Amiruddin.

Komnas HAM, kata Amiruddin, tak hanya akan melakukan profiling terhadap 10 calon nama yang diberikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan saja. Tetapi juga terhadap nama-nama lain yang turut memiliki potensi masuk dalam daftar calon KSAD. Saat ini jabatan KSAD diemban Jenderal TNI Mulyono yang akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019.

Reporter:

Andita Rahma

Editor:

Syailendra Persada

Jumat, 16 November 2018 13:28 WIB

 

Bagikan :