Pos

Komnas HAM Perlu Beri Pertimbangan untuk Pergantian Kasad

Yeremia Sukoyo / YS Jumat, 16 November 2018 | 11:36 WIB

BERITASATU Jakarta – Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas akan segera menyiapkan calon Kasad baru.

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan berharap Presiden Jokowi juga bisa memilih calon Kasad yang memiliki komitmen dalam upaya memajukan HAM di Indonesia.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan sekaligus melakukan audiensi kepada Komnas HAM agar Kasad yang baru bukan muncul dari individu yang sudah maupun berpotensial menghambat penyelesaian kasus-kasus HAM.

“Peran Komnas HAM sangat strategis untuk memberikan input ke presiden dalam rangka mendapatkan calon Kasad yang memiliki komitmen memajukan HAM di indonesia,” kata Direktur Imparsial Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (16/11).

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menyadari, proses pergantian Kasad memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang menentukan dan memilih calon Kasad baru.

Ditegaskan Al Araf, dalam organisasi TNI, pergantian Kasad juga harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan Kasad baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden

Bagikan :

Presiden Perlu Memperhatikan Aspek HAM dalam Pergantian KASAD

NAWALA.CO-Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon  KASAD baru.

Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru. Dalam organisasi TNI, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden dalam pembangunan kekuatan maritim (outward looking).

Namun demikian, pemilihan KASAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya. Karenanya adalah penting di dalam proses pergantian KASAD itu, Presiden perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

Kami menilai calon KASAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, Presiden harus memastikan bahwa KASAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM dan tidak punya potensi menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan lain-lain. Dalam konteks itu, Presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru.

KASAD baru juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI. Proses reformasi TNI yang mulai berlangsung sejak tahun 1998 memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. Namun demikian, proses reformasi TNI belumlah selesai dimana saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.

Dalam hal reformasi birokrasi internal Angkatan Darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mengenai reward and punishment bagi prajurit. Keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk juga perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan institusi Angkatan Darat menjadi institusi yang efektif dan profesional. Perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian utama bagi KASAD yang baru.

Meski di antara agenda reformasi TNI yang disebutkan di atas merupakan domain otoritas sipil untuk mendorong dan menjalankannya, kami menilai dukungan KASAD yang baru sangat penting untuk memastikan agenda reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri.

Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat  tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
(IMPARSIAL, ELSAM, KONTRAS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institut Demokrasi)

 

Bagikan :

Koalisi LSM Desak Jokowi Cari KSAD Tanpa Kepentingan Politik

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta mengenyampingkan kepentingan politik dalam pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) baru. Jabatan KSAD diketahui tak lama lagi akan ditinggalkan Jenderal TNI Mulyono yang segera purnawirawan akhir tahun ini.

Permintaan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang di dalamnya berisi Imparsial, ELSAM, KontraS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI dan Institute Demokrasi.

Koalisi ini menilai menjelang diselenggarakannya pemilu serentak 2019, KSAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik. Itu disebutkan bisa membuat proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil aman, dan damai.

“Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri,” ujar Deputi Direktur ILR, Erwin Natosmal, dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (5/11).

Di tempat sama, Kepala Bidang Biro Kampanye dan Jaringan KontraS menyatakan pihak mereka mengkhawatirkan akan ada politik-politik transaksional dalam pemilihan KSAD baru, sehingga akan sangat sulit bagi presiden yang punya hak prerogatif untuk lepas dari jeratan kepentingan itu.

“Pertarungan politik 2019 itu mempengaruhi dinamika politik di pemilihan KSAD. Itu pasti. Konsekuensinya, presiden sebagai kepala pemerintahan jangan melulu berpikir pergantian KASAD yang dihubungkan dengan pilpres,” tambah Direktur Program Imparsial, Al Araf.

Sementara itu, Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, pemilihan KSAD menjadi penting karena TNI, terutama Angkatan Darat, merupakan instrumen yang paling strategis untuk mendapatkan suara.

Wahyudi mengatakan TNI AD memiliki perangkat komando teritorial yang paling lengkap bahkan hingga sampai ke desa-desa dan paling dekat dengan rakyat.

“Kalau kita mengenal Babinsa, kalau di level di tingkat kecamatan ada koramil, kemudian ada korem, kodam dan angkatan darat. Artinya dengan struktur yang lengkap dari atas sampai bawah, mereka punya posisi yang sangat strategis di tingkat elektoral,” paparnya.

Meski selalu melempar jargon netral, Wahyudi mengatakan pengalaman dari pelaksanaan pemilu di masa lalu sudah menunjukkan bagaimana komando teritorial ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu. KSAD berikutnya yang akan dilantik paling lambat Januari 2019 akan menduduki posisi kunci ini.

Jika kepentingan politik jadi perhatian utama Jokowi dalam memilih, kata Al Araf, TNI AD akan terjebak dalam ruang politik elektoral.

Setidaknya ada 12 nama perwira bintang tiga yang berpotensi meneruskan jabatan Mulyono di kepemimpinan TNI AD.

CNN Indonesia | Selasa, 06/11/2018 05:35 WIB

Bagikan :

Koalisi Sipil Beri Catatan ke Jokowi Soal Pergantian KSAD

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Desember 2018. Koalisi Masyarakat Sipil memberikan beberapa catatan sebelum Presiden Joko Widodo mencari pengganti Mulyono.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, catatan penting bagi Presiden Jokowi adalah calon KSAD merupakan figur yang bersih dari pelanggaran HAM.

“Presiden harus memperhatikan calon pengganti KSAD harus bersih dari pelanggaran HAM,” ujar Al Araf saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 5 November 2018.

Al Araf mengingatkan Jokowi untuk memilih calon KSAD yang memiliki komitmen tinggi terhadap isu pelanggaran HAM.

Ia mengatakan Jokowi tak boleh memilih calon KSAD yang punya rekam jejak pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Menurut dia, jika Jokowi memilih calon yang punya rekam jejak buruk di bidang HAM, maka hal tersebut malah berpotensi menghambat negara menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

“Jangan sampai presiden memilih calon yang berpotensi menghambat penyelesaian pelanggaran masa lalu, karena calon tersebut mempunyai track record pernah terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Feri Kusuma dari Kontras. Meski pemilihan KSAD merupakan hak prerogatif presiden, namum kata dia, Jokowi harus mencermati rekam jejak para calon KSAD.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial. Kontras, Elsam, Setara Institut, HRWG, ILR, PBHI dan Institut Demokrasi mendesak Jokowi melibatkan Komnas HAM dalam mempertimbangkan calon

“Presiden harus meminta ke Komnas HAM, rekam jejak calon KSAD,” ujar Feri.

Menurut Feri, jika Jokowi memilih KSAD yang berkomitmen terhadap HAM, hal ini akan membantu Jokowi melunasi janji politiknya untuk membongkar pelanggaran HAM masa lalu.

Feri juga meminta Presiden Jokowi tidak membawa pergantian KSAD TNI ke ruang politik, mengingat pergantian itu terjadi saat rangkaian pemilihan presiden 2019. “Ini penting bagi Presiden untuk tidak membawa pergantian KSAD ke ruang politik, ini akan berpotensi menimbulkan konflik baik di internal atau eksternal TNI,” ujarnya.

 

Reporter:

Taufiq Siddiq

Editor:

Juli Hantoro

Senin, 5 November 2018 16:30 WIB

Bagikan :

“Presiden Perlu Memperhatikan Aspek HAM dalam Pergantian KASAD”

Masa jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono tidak lama lagi akan berakhir seiring dengan akan memasuki masa pensiun. Presiden selaku otoritas politik tentu akan segera menyiapkan calon  KASAD baru.

 

Kami memandang bahwa proses pergantian KASAD memang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang untuk menentukan dan memilih calon KASAD baru. Dalam organisasi TNI, pergantian KASAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Dengan demikian, dibutuhkan KASAD baru yang solid dan sejalan dengan visi misi Panglima TNI dan Presiden dalam pembangunan kekuatan maritim (outward looking)

 

Namun demikian, pemilihan KASAD tidak hanya berimplikasi kepada dinamika internal TNI melainkan juga kepentingan masyarakat pada umumnya karenanya adalah penting di dalam proses pergantian KASAD itu Presiden perlu mendengarkan, mencermati, dan mempertimbangkan pandangan dan aspirasi masyarakat.

 

Kami menilai calon KASAD yang baru harus memiliki komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Dalam konteks ini, Presiden harus memastikan bahwa KASAD yang baru terbebas dari catatan pelanggaran HAM dan tidak punya potensi mengahambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM, seperti penyelesaian kasus Trisakti, kasus Semanggi I dan II, kasus Talangsari kasus penghilangan paksa 1997-1998, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, dan lain-lain. Dalam konteks itu, Presiden perlu mendengarkan masukan dari Komnas HAM dan masyarakat sipil terkait rekam jejak HAM calon KASAD baru.

 

KASAD baru juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI. Proses reformasi TNI yang mulai berlangsung sejak tahun 1998 memang diakui telah menghasilkan sejumlah capaian positif, seperti pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. Namun demikin, proses reformasi TNI belumlah selesai dimana saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.

 

Dalam hal reformasi birokrasi internal Angkatan Darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan berbagai terobosan. Salah satunya adalah mengenai reward and punishment bagi prajurit. Keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk juga perlu menjadi perhatian, sehingga ke depan institusi Angkatan Darat menjadi institusi yang efektif dan profesional. Perbaikan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian utama bagi KASAD yang baru.

 

Meski di antara agenda reformasi TNI yang disebutkan di atas merupakan domain otoritas sipil untuk mendorong dan menjalankannya, kami menilai dukungan KASAD yang baru sangat penting untuk memastikan agenda reformasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

 

Kami menilai, yang terpenting, menjelang akan diselenggarakannya Pileg dan Pilpres serentak pada April 2019, KASAD yang baru harus memiliki komitmen untuk memastikan TNI bersikap netral dan tidak berpolitik, sehingga proses politik elektoral berlangsung secara demokratis, jujur, adil, aman dan damai. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri. Sebagai bagian dari alat pertahanan negara, TNI Angkatan Darat  tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral.

 

Jakarta, 5 November 2018

 

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN
(IMPARSIAL, ELSAM, KONTRAS, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institut Demokrasi)
 

Bagikan :

Imparsial Minta Jokowi Pilih KSAD Bersih dari Kasus HAM

Jakarta, CNN Indonesia — Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial meminta Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bijak dalam memilih calon Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI baru. Mereka mensyaratkan perwira itu tidak boleh terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Paling tidak kami ingin memberi kesan dalam proses pergantian KSAD itu, calon yang masuk adalah calon yang bebas dari pelanggaran HAM,” ujar Direktur Imparsial Al Araf, di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10) kemarin.

Menurut Al Araf, para calon pengganti KSAD Jenderal Mulyono kemungkinan mulai dipaparkan pada November mendatang. Masa bakti Mulyono sendiri akan berakhir pada tahun ini.

Kendati hingga sekarang belum ada satu pun nama yang dimunculkan oleh Hadi sebagai calon pengganti Muloyono di posisi nomor wahid matra darat, Araf mendesak kandidat tersebut harus bersih dari catatan pelanggaran HAM.

Guna memperoleh rekam jejak yang baik dalam isu penegakan HAM, Imparsial menyarankan sebaiknya Hadi dan Jokowi terlebih dulu berkonsultasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Al Araf juga berharap pengganti Mulyono nanti bebas isu-isu kontroversial seperti kebangkitan komunisme. Menurutnya isu komunisme sebagai ancaman negara seakan sengaja dipelihara hanya buat meresahkan masyarakat.

Sebab sejak Perang Dingin berakhir dan Uni Soviet tumbang, paham komunisme makin terjungkal.

“Yang bisa saya nilai itu zamannya Pak Gatot Nurmantyo yang di era tersebut terjadi sejumlah dinamika isu dan polemik, termasuk pengguliran komunisme dan sebagainya sebab tidak ada persoalan isu komunisme sebagai ancaman nyata di Indonesia,” kata Al Araf.

Mulyono menjabat KSAD sejak 15 Juli 2015. Ia menggantikan Gatot Nurmantyo yang menjadi Panglima TNI. (bin/ayp)

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 07:51 WIB

Bagikan :

Imparsial Minta TNI Jaga Netralitas di Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia — Imparsial mengingatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar menjaga netralitas dalam rangkaian Pemilihan Umum 2019. Catatan buruk anggota TNI aktif yang pernah terlibat dalam politik praktis pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya diharapkan tak terjadi lagi.

Direktur Imparsial Al Araf meminta Panglima TNI melakukan tindakan nyata untuk mencegah anggotanya terlibat dalam politik praktis.

“Keterlibatan anggota TNI di masa lalu tidak boleh terjadi sehingga perlu diperhatikan bahwa proses pemilu nanti seharus dan sebisa mungkin tidak melibatkan militer,” ujar Al Araf dalam jumpa pers di kantornya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (4/10).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pernah berjanji di muka publik bahwa institusinya akan menjaga netralitas dan soliditas dalam Pemilu 2019. Hadi memerintahkan jajarannya untuk menjaga nilai-nilai tersebut sepanjang pemilu ini.

Kendati demikian, pernyataan Hadi tersebut dinilai masih bersifat normatif belaka. Secara hukum, anggota TNI aktif dilarang berpolitik praktis seperti yang tertuang di Pasal 39 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.

Araf menilai Panglima TNI belum mengeluarkan pernyataan yang lebih tegas terkait netralitas TNI dalam pemilu sekarang. Ia berharap ketegasan yang lebih itu bisa segera dinyatakan untuk mencegah penyimpangan yang pernah terjadi sebelumnya.

“Panglima perlu menyatakan pelarangan tersebut bagi mereka yang tidak netral akan ditindak dan diproses hukum.” katanya 

Araf menambahkan publik tak tinggal diam jika nanti menemukan ada anggota TNI yang berpolitik praktis selama pemilu.

Ia meminta masyarakat segera melaporkan anggota TNI aktif yang tidak netral ke lembaga-lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau Komnas HAM, hingga lembaga lain seperti Imparsial.

Sementara, Wakil Direktur Imparsial Ghuffron Mabruri mengingatkan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya kerap ada keterlibatan anggota TNI aktif.

Ghuffron mencontohkan pada Pemilu 2004 silam ada penggunaan kendaraan militer untuk memobilisasi massa. Begitu pula pada 2009 dan 2014 dengan bentuk keterlibatan militer yang berbeda.

“Pola penyimpangan sejak 2004, 2009, dan 2014, dan sejumlah Pilkada sebelumnya yang lalu jadi catatan agar TNI melakukan pengawasan yang kuat, jadi kalau ada anggota yang melakukan penyimpangan harus ada sanksi yang tegas,” ucap Ghuffron.

 

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 05/10/2018 05:26 WIB

Bagikan :

“Netralitas, Profesionalitas dan Soliditas TNI Jelang Pemilu 2019”.

Siaran Pers

Nomor: 08/SP/IMPARSIAL/X/2018

 

 

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-73. Terkait momentum ini, Imparsial terlebih dahulu ingin menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh prajurit TNI atas perannya selama ini dalam menjaga pertahanan negara, dengan harapan besar bahwa TNI ke depan akan semakin kuat, profesional dan modern

 

Di saat TNI merayakan HUT TNI yang ke 73, Indonesia dalam waktu dekat ini juga akan menghadapi proses pemilihan umum. Dalam konteks itu, di tengah akan diselenggarakannya pemilihan legislatif dan Pilpres serentak pada April 2019, netralitas TNI sebagai aktor pertahanan negara penting untuk dijaga. Upaya memastikan netralitas TNI dalam politik elektoral merupakan suatu keharusan dan sekaligus menjadi elemen kunci dari berlangsungnya proses politik elektoral yang demokratis, Jurdil (jujur dan adil), aman dan damai.

 

Sebagai alat pertahanan negara, TNI tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral yang dampaknya tidak hanya akan menggerus profesionalisme mereka, tetapi juga mencederai demokrasi dan mengancam dinamika pelaksanaan elektoral. Apalagi undang-undang TNI no 34 tahun 2004 (Pasal 39) menegaskan bahwa prajurit TNI dilarang berpolitik praktis.

 

Adanya keterlibatan sejumlah purnawirawan jenderal dalam dinamika politik pemilihan presiden, baik sebagai pengurus partai politik maupun tim sukses kandidat presiden, harus menjamin tidak akan menarik-narik institusi TNI ke dalam kontestasi politik elektoral. Sebagai purnawirawan, mereka memang telah menjadi warga sipil dan tentunya mempunyai hak untuk berpolitik. Namun, adalah salah dan keliru jika keterlibatan dilakukan dengan mempolitisasi atau menarik-narik institusi TNI, seperti menggunakan pengaruh, kedekatan atau bentuk politisasi lain untuk mencapai tujuan kontestasi politik.  Pernyataan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang menyampaikan dan memerintahkan TNI agar netral dalam Pemilu merupakan langkah awal yang baik di dalam menjaga netralitas TNI.

 

Dalam menghadapi berbagai ancaman dan berbagai isu yang berkembang, tentu profesionalisme TNI di dalam mengidentifikasi ancaman diperlukan. Terhadap isu komunisme yang berkembang saat ini, misalnya, militer maupun masyarakat tidak perlu khawatir. Komunisme bukanlah ancaman nyata buat Indonesia saat ini. Sejatinya, paska perang dingin berakhir, komunisme bukan lagi menjadi ideologi yang menakutkan dan mengancam negara-negara di dunia. Paska Uni Soviet runtuh, sebagian besar negara-negara-satelit Uni Soviet berubah ideologi dan sistem politiknya dari komunisme menuju demokrasi. Paska 1990 an gelombang demokratisasi di banyak negara nyata terjadi di hampir sebagian besar negara di dunia yang merubah sistem politiknya dari otoritarian, komunis menjadi sistem politik demokrasi.

 

Di Indonesia, Komunisme juga bukan merupakan ancaman nyata. Saat ini tidak ada lagi partai politik di Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2019 yang mengusung ideologi komunisme di dalam aturan dasar partainya. Bahkan sampai saat ini larangan komunisme yang berpijak pada ketetapan MPR masih berlaku. Jadi bagaimana mungkin komunisme dapat dianggap sebagai ancaman nyata  saat ini jika organisasinya saja tidak jelas dan dilarang?

 

Isu komunisme yang berkembang saat ini sejatinya hanyalah isu yang sifatnya politis. Politisasi terhadap isu komunisme hanya menjadi komoditas politik untuk bertarung memenangkan kekuasaan jelang Pemilu 2019 nanti. Politisasi isu komunisme itu juga terjadi dalam perhelatan Pemilu 2014 yang lalu. Pengguliran isu komunisme juga berdampak pada terhambatnya upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

 

Keterlibatan TNI dalam merespon ancaman keamanan non-tradional (non-traditional securty) seperti dalam menghadapi bencana alam di Donggala dan Palu merupakan sesuatu hal yang positif. Di tengah keterbatasan kapasitas sipil dan situasi yang emergency pelibatan TNI itu memang di mungkinkan sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Namun demikian, alangkah lebih baik jika kini Presiden membuat keputusan presiden tentang pelibatan militer dalam penanganan bencana alam di Sulteng sebagai dasar legal untuk menentukan sampai kapan pelibatan militer itu di lakukan, tujuan pelibatan, kekuatan militer yang digunakan serta dukungan anggaran yang di butuhkan. Hal ini tidak hanya sebatas untuk memenuhi aturan dalam UU TNI no 34/2004 (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3) tetapi juga sebagai kejelasan operasional dalam pelaksanaan tugas operasi militer selain perang dalam penanganan bencana alam, agar operasi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien.

 

Meski ancaman keamanan non-tradisonal berkembang, namun Indonesia sesungguhnya masih menghadapi kemungkinan ancaman keamanan tradisional (traditional security) semisal persoalan konflik laut China Selatan. Karena itu, kapasitas militer tetap perlu diletakkan dalam tugas dan fungsi utamanya yakni untuk menghadapi perang. Militer direkruit, dididik, dilatih dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain.  Tujuan keberadaan militer di berbagai dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakan raison d’être atau prinsip utama dari peran militer.

 

Untuk menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara maka negara perlu membangun modernisasi alutsista yang lebih modern. Peningkatan kapasitas persenjataan Indonesia perlu di lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Di sini, transparansi dan akuntabilitas modernisasi alutsista menjadi penting. Di sisi lain, profesionalisme militer juga perlu ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan prajurit itu sendiri.

 

Imparsial menilai, peringatan HUT TNI saat ini juga penting digunakan untuk mengingat dan mengevaluasi dinamika agenda reformasi TNI. Reformasi TNI sejak tahun 1998 diakui memang telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Meski demikian, dinamika reformasi masih menyisakan sejumlah agenda yang belum dituntaskan. Pelaksanaan agenda-agenda tersisa itu tidak hanya penting untuk mendorong TNI kuat dan profesional, namun juga menghomati tatanan negara demokratik dan hak asasi manusia. Salah satu agenda penting dalam reformasi TNI adalah melakukan reformasi sistem peradilan militer melalui perubahan UU no 31/1997. Selain itu evaluasi terhadap nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) antara TNI dan instansi pemerintah baik kementerian maupun perusahaan milik negara yang kurang tepat sasaran perlu di lakukan. Hingga kini paling tidak terdapat 40 MoU.

 

Selain itu, tantangan TNI ke depan adalah terkait dengan reformasi birokrasi internal dan regenerasi TNI (mutasi, promosi, rotasi, transparansi dan akuntabilitas) menjadi pekerjaan rumah yang perlu di lakukan. Dalam waktu dekat ini, proses pergantian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akan terjadi. Presiden dan Panglima TNI tentu perlu memikirkan pergantian KSAD yang dapat mendukung penguatan profesionalisme TNI AD yang di dalamnya perlu mempertimbangkan aspek kompetensi, profesionalitas, trackrecord, soliditas dan penghormatan terhadap HAM dan tata nilai demokrasi. Kepentingan-kepentingan politik yang masuk dalam proses pergantian KSAD sebaiknya dihindari untuk memastikan soliditas dan profesionalisme TNI itu sendiri. Dalam perspektif HAM, Presiden dan Panglima TNI tentu perlu memperhatikan bahwa rekam jejak calon KSAD nanti benar-benar bebas dari persoalan pelanggaran HAM.

 

Dirgahayu TNI ke 73 semoga TNI semakin modern, profesional dan sejahtera.

 

Jakarta, 4 Oktober 2018

 

 

IMPARSIAL

  1. Al araf
  2. Gufron Mabruri
  3. Hussein Ahmad
  4. Evitarossi Budiawan
Bagikan :

Imparsial: Penanganan Terorisme Harus Tetap Berpijak pada HAM

JAKARTA, KOMPAS.com – Rentetan serangan teroris di sejumlah daerah di Indonesia membuat sejumlah pihak mendorong pemerintah agar bertindak lebih keras lagi terhadap kelompok teroris. Bahkan muncul wacana untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan tindak terorisme. Namun demikian, yang patut diperhatikan adalah siapapun yang terlibat, penanganan terorisme mesti tetap berpijak pada Hak Asasi Manusia (HAM).  “Praktek pananggulangan terorisme yang eksesif di banyak negara yang menegasikan hak asasi manusia justru menjadi pendorong aksi terorisme itu sendiri,” ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Menurut Gufron, merujuk pada apa yang terjadi di negara lain, Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum harus tetap berada dalam mekanisme due process of law.  Dalam dokumen PBB yang berjudul Uniting Against Terrorism: Recommendations for A Global Counter-Terrorism Strategy, kata dia, penanganan terorisme harus memperkuat tanggung jawab negara dalam menangkal fenomena terorisme termasuk mendorong perlindungan HAM. “Dengan demikian kurang tepat jika ada pandangan bahwa hak asasi manusia perlu dinegasikan dalam kebijakan penanganan terorisme,” kata dia. Gufron menilai, dengan mekanisme proses hukum yang adil dan menghormati HAM, penanganan terorisme akan memiliki rambu-rambu dasar dan lebih efektif.  Imparsial, kata Gufron, mengecam segala bentuk aksi terorisme dan mendukung upaya negara dan peran masyarakat dalam upaya memerangi hal tersebut. Namun, kebijakan panggulangan terorisme harus dilakukan dengan membuat kebijakan antiterorisme dan kontraterorisme:  Antiterorisme berarti kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya terorisme.

Sementara kontra-terorisme instrumen yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap terorisme dan aksi-aksi teror. Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menilai terorisme menjadi ancaman nyata dan serius bagi keamanan negara. Oleh sebab itu, Menhan mengatakan, penanganan terorisme tidak bisa menggunakan langkah biasa saja. “Harus keras kita melawan kekerasan itu (terorisme), jangan sedikit-sedikit HAM, sedikit-sedikit HAM,” ujar Ryamizard saat memberikan pernyataan pers kepada media, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Krisiandi

Kompas.com – 18/05/2018, 16:38 WIB

Bagikan :