Pos

Militer dan Politik

Dugaan keterlibatan oknum prajurit TNI AD dalam politik Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau telah menjadi persoalan serius dalam proses peralihan kekuasaan di daerah. Ketua tim hukum salah satu kandidat menilai telah terjadi pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan oknum TNI dalam pilkada di Kepulauan Riau (Kompas.com, 22/12/2015). Read more

Bagikan :

Demokrasi Terganggu jika Oknum TNI Terlibat Politik Praktis

JAKARTA – Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, peraturan telah menegaskan bahwa TNI dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Terlebih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Bila ada oknum TNI yang berpolitik praktis maka perbuatannya bertentangan dengan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Mencuatnya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam gelaran Pilkada di Kepulauan Riau bisa mengganggu kehidupan politik.

“Penting untuk selalu diingatkan, bahwa keterlibatan militer dalam politik praktis bukanlah persoalan yang biasa tetapi persoalan yang serius yang akan mengganggu kehidupan politik yang demokratis dan membuat proses dan hasil pemilu cacat serta bermasalah,” katanya kepada wartawan, Jumat (8/1/2016).

Menurut Al Araf, bila benar ada keterlibatan oknum TNI dalam pilkada terlebih dengan melakukan mobilisasi bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) UU TNI. Tentunya perlu pula ada evaluasi dalam pelaksanaan pilkada tersebut, dan bila tidak dilakukan akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan demokrasi.

“Kita tentu tidak menginginkan militer kembali lagi dalam politik seperti masa orde baru yang membuat kehidupan politik menjadi lumpuh. Sehingga penting buat kita untuk mengoreksi semua proses peralihan kekuasaan melalui pemilu atau pilkada jika terdapat keterlibatan dan intervensi militer dalam politik seperti Pilkada Kepulauan Riau,” ujarnya.

TNI, sambung Al Araf, sejatinya hanya boleh terlibat dalam operasi militer. Selain itu, juga membantu kepolisian bila memang ada keputusan politik negara. “Keputusan politik negara adalah keputusan politik presiden dengan pertimbangan DPR,” pungkasnya.

 

sumber : news.okezone.com

Bagikan :

Happy birthday TNI, bring military reform back on track

The Indonesian Military ( TNI ) celebrates its 70th anniversary on Oct. 5. This makes TNI one of Asia’€™s oldest national defense forces. The TNI was born out of the struggle for independence. Now, the TNI has a good reputation in places where our soldiers join in UN peacekeeping operations. Our soldiers’€™ achievements in the Military Olympics are among the best in the world.

Read more

Bagikan :

Tantangan Panglima TNI Baru

Presiden Joko Widodo akhirnya mengajukan nama Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal Panglima TNI ke DPR. Menurut rencana, dalam pekan ini DPR akan membahas calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Staf TNI AD. Read more

Bagikan :

Prevent new Military Discipline Law from leading to impunity

Amid recent debates on the controversial Regional Elections Law, the House of Representatives passed the Military Discipline Law to replace the 1997 Discipline in the Indonesian Military (TNI) Law.

Read more

Bagikan :

Reformasi TNI

MASIH kuat dalam ingatan bahwa oknum bintara pembina desa TNI diduga terlibat mendukung salah satu kontestan politik pada Pemilihan Presiden 2014.

Pada saat itu, tim Joko Widodo-Jusuf Kalla serius menyikapi dugaan keterlibatan oknum bintara pembina desa (babinsa) itu. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta agar peran babinsa, yang merupakan instrumen terbawah dalam struktur komando teritorial (koter), dibekukan sementara. Read more

Bagikan :

RUU Komponen Cadangan

Pemerintah kembali memasukkan RUU Komponen Cadangan dalam program legislasi tahun ini. Meski menuai kontroversi, pemerintah ingin RUU ini dapat dibahas dan disahkan DPR periode sekarang.

Sejak awal pemerintah selalu membantah bahwa komponen cadangan bukan wajib militer, padahal substansi RUU Komponen Cadangan bersifat wajib dan bukan sukarela. Hal itu terlihat dari persyaratan yang mewajibkan warga negara berusia di atas 18 tahun ikut latihan dasar kemiliteran. Warga negara yang menolak diancam sanksi pidana.

Secara eksplisit, Pasal 8 Ayat (1) RUU ini menyebutkan bahwa ”pegawai negeri sipil, pekerja, dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan”.

Pasal 38 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak memenuhi panggilan menjadi anggota komponen cadangan tanpa alasan yang sah dipidana penjara paling lama satu tahun.

Tidak ada satu pun klausul pasal yang menegaskan bahwa dari perekrutan awal latihan dasar kemiliteran hingga menjadi anggota komponen cadangan bersifat sukarela.

Tujuan dan urgensi

Menurut para pejabat Kementerian Pertahanan, maksud dan tujuan pembentukan komponen cadangan adalah memperbesar dan memperkuat kekuatan pertahanan (TNI), detterent effect, bela negara, dan nasionalisme maupun efisiensi anggaran.

Secara normatif, tujuan pembentukan dan penggunaan komponen cadangan dalam Pasal 2 RUU ini adalah ”untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI sebagai komponen utama penyelenggaraan pertahanan negara.”

Dengan tujuan itu, komponen cadangan bisa dilibatkan membantu tugas TNI dalam kerangka operasi militer, dari pengamanan perbatasan, menghadapi gerakan separatisme dan terorisme, hingga ikut perang, sebagaimana di atur Pasal 7 Ayat (2) UU TNI. Hal sangat mengkhawatirkan karena komponen cadangan bisa menjadi sarana dilegalkannya para milisi untuk menghadapi kelompok masyarakat sendiri. Padahal, kehadiran milisi-milisi di Timur Leste, Aceh, Papua, dan juga Pam Swakarsa pada awal reformasi telah menjadi masalah dalam berbagai konflik, termasuk terlibat dalam pelanggaran HAM.

Dalam realitas tata kelola sektor pertahanan yang belum profesional seharusnya pemerintah fokus untuk memperkuat komponen utamanya, yakni TNI. Perlu penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), menjamin kesejahteraan prajurit dan membangun tata sistem negara hukum yang benar, yakni dengan reformasi peradilan militer melalui revisi UU No 31/1997 tentang peradilan militer.

Kendati anggaran pertahanan setiap tahun meningkat, hal itu tidak menunjukkan bahwa komponen utamanya telah terpenuhi dalam pengadaan alutsista dan kesejahteraan prajuritnya. Pembangunan alutsista masih pada tahapminimum essential forces.

Merujuk pada buku putih pertahanan dan postur pertahanan negara yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan diperkirakan jumlah kekuatan Komponen Cadangan sampai 20 tahun akan datang mencapai 160.000 personel untuk cadangan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Setiap tahun lebih kurang akan ada pelatihan 8.000 anggota.

Di sisi lain, pemerintah membantah bahwa komponen cadangan akan membebani anggaran karena logika zero growth, yakni komponen utamanya akan dikurangi masa datang. Kalaupun logika zero growth itu diterapkan, seyogianya pemerintah mengalokasikan sisa anggaran dari pengurangan jumlah personel TNI untuk penguatan alutsista dan kesejahteraan prajurit.

Jika kita kembali melihat perencanaan Kementerian Pertahanan dalam buku postur pertahanan, pemerintah ternyata juga akan memperbesar postur pertahanan negaranya, seperti rencana membangun dua divisi kostrad baru, yakni di Sulawesi dan Papua serta membangun beberapa Kodam baru yang tentu akan membutuhkan penambahan personel komponen utama.

Itu artinya ada kontradiksi dalam perencanaan kementerian pertahanan, di satu sisi menyatakan pengurangan jumlah personel dengan zero growth tetapi di sisi lain ada rencana menambah komponen utamanya.

Nasionalisme atau fasisme

Pemerintah juga pernah menyatakan pembentukan komponen cadangan karena alasan bela negara dan nasionalisme. Dalam konteks kekinian, bela negara dan alasan nasionalisme sudah seharusnya tidak lagi ditafsirkan sempit, yakni sebatas kewajiban latihan dasar kemiliteran yang cenderung bersifat state centris. Bela negara dan rasa cinta tanah air itu bisa diwujudkan dalam berbagai macam tindakan.

Peran masyarakat sipil dalam mengontrol kekuasaan atau pun pengabdian sosial seperti membantu korban bencana alam juga wujud dari nasionalisme. Kelompok pegiat antikorupsi seperti ICW juga merupakan perwujudan dari bela negara. Justru yang harus dipertanyakan adalah semangat bela negara pemerintah karena membiarkan perusahaan asing mengeksploitasi sumber daya alam kita.

Hati-hati dengan jargon ”nasionalisme” sempit dan membabi buta karena bisa menjerumuskan kita dalam rezim fasisme, sebagaimana pernah dialami pada masa suram Hitler di Jerman.

Banyak negara yang dahulu menerapkan wamil kini sudah menghapusnya, termasuk negara-negara di Uni Eropa. Terakhir pemerintah Jerman pada 2011.

Di era globalisasi, negara-negara yang sudah menghapus wamil lebih menitikberatkan pentingnya penguatan teknologi dan tentara yang profesional sebagai faktor penentu kemenangan. Apalagi dalam menghadapi asymetric warfare yang sedang berkembang, wajib militer melalui pelatihan dasar kemiliteran dinilai sudah tidak relevan lagi.

Sebagian besar negara-negara Uni Eropa yang juga tergabung dalam OECD menilai bahwa wajib militer mengganggu roda ekonomi dan mengganggu tingkat produktivitas angkatan kerja.

Konsep wajib militer dengan menjatuhkan sanksi pidana juga dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Komisi Tinggi HAM PBB melalui resolusi 1998/77 telah mengeluarkan resolusi mengenai penolakan terhadap wajib militer oleh seseorang atas dasar keyakinan dan agamanya karena menolak penyelesaian konflik dengan senjata (conscientious objection).

Saat ini, konflik yang berkembang pascaperang dingin juga lebih banyak menunjukkan konflik yang terjadi dalam negara (intra state conflict) ketimbang konflik antarnegara (inter state conflict). Dalam kecenderungan seperti ini, peran tentara, kepolisian, dan intelijen yang profesional lebih penting diwujudkan ketimbang wajib militer. Menjamin keadilan politik dan keadilan ekonomi tentunya juga penting.

Lebih dari itu, pembangunan ASEAN Community di kawasan Asia Tenggara tentunya juga akan berpengaruh pada semakin kecilnya penggunaan metode perang dalam menyelesaikan sengketa antarnegara.

Alasan geopolitik

Meski demikian, harus diakui, hingga kini masih terdapat negara yang terus melibatkan masyarakat dalam wajib militer. Namun, negara tersebut memiliki alasan historis, alasan geopolitik, dan alasan ancaman yang nyata sehingga mereka menerapkan wajib militer, seperti Singapura, Israel, dan Korea Selatan.

Dalam kecenderungan itu bukan wamil ataupun komponen cadangan bukan pilihan tepat. Yang dibutuhkan adalah bagaimana mewujudkan tentara yang profesional dengan menyediakan alutsista yang lebih modern serta diikuti dengan peningkatan kesejahteraan bagi prajurit TNI.

Al Araf
Direktur Program Imparsial
Pengajar FISIP Universitas Al Azhar dan Paramadina

KOMPAS, 03 Juli 2013

Bagikan :

Modernisasi Minus Transparansi

“Sebagai salah seorang perwira, hati nurani saya tergerak melihat rekan-rekan saya gugur berjatuhan akibat ketidaklayakan pesawat dan buruknya sistem pemeliharaan yang penuh dengan perilaku korupsi.”

Itulah sepenggal kegelisahan seseorang yang mengaku anggota militer dalam forum Kompasiana. Meski keotentikan tulisan dan identitas penulis tidak jelas, cerita tidak sedap soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bukanlah hal baru.

Setahun lalu, Indonesia Corruption Watch(ICW) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menduga ada penggelembungan harga pengadaan pesawat Sukhoi. Ini akibat ada pihak ketiga alias broker, selain penggunaan kredit ekspor dan bukan state credit yang kemudian menjadi skandal. ICW bersama koalisi sempat melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi hingga kini belum juga tampak titik terang.

Terlalu mahal

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2010 dan 2011 terhadap direktorat peralatan TNI AD juga mengindikasikan kemahalan senilai Rp 7.491.052.500 pada pengadaan alat bidik senapan EOTech 552.A65/1 Holographic Sight, Night Vision Goggles ATN PS-14 Generation 3 Night Vision Monocular, dan Shotgun Benelli.

Kemahalan terjadi akibat proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, misalnya tidak langsung dilakukan ke pabrikan. Perhitungan harga perkiraan sendiri hanya menggunakan proforma invoice dari rekanan.

Berbagai kejanggalan pengadaan alutsista masih terus berlanjut. Pada kasus terbaru, pengadaan kapal perusak kawal rudal (PKR) dari Belanda yang tidak dilengkapi peluncur rudal dan peluncur torpedo sebagai inti dari fungsi kapal. Tanpa kedua peluncur, kondisi kapal jauh di bawah ideal sebuah kapal tempur di kelasnya. Konon, pemerintah harus menganggarkan 75 juta euro lagi untuk melengkapi peluncur rudal dan torpedo.

Meski dalam pembangunan kapal PKR pihak Belanda melibatkan PT PAL, pertanyaannya adalah, apakah hal itu akan menguntungkan atau merugikan? Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan di beberapa media bahwa PT PAL hanya kebagian pekerjaan senilai 7 juta dollar Amerika Serikat (AS) dari nilai kontrak pengadaan kapal PKR sebesar 220 juta dollar AS atau 3 persen. Untuk alih teknologi, pihak Indonesia masih dibebani 1,5 juta dollar AS.

Apabila dibandingkan dengan pembangunan proyek kapal landing platform dock kerja sama dengan Korea sebelumnya—porsi lokal PT PAL mencapai 15 juta dollar AS dari harga total per kapal 42 juta dollar AS (35 persen), kerja sama dengan Belanda ini merupakan kemunduran.

Pengadaan kapal PKR diduga kemahalan mengingat ada pihak lain yang memberikan penawaran kapal dengan jenis dan harga relatif sama, tetapi dengan perlengkapan lebih memadai. Dari berbagai sumber yang diperoleh, pihak Orizzonte Sistemi Navali dari Italia menyanggupi pembuatan kapal PKR 100 persen dilakukan di Indonesia bekerja sama dengan PT PAL dengan harga relatif sama dan spesifikasi kapal yang dilengkapi dengan persenjataan modern.

Hal itu membuat Sekretaris Kabinet Dipo Alam meminta kerja sama pengadaan kapal ditinjau ulang (Kompas, 17 Januari 2013) untuk memastikan kerja sama itu memang layak dan tidak merugikan negara.

Kerja sama dapat efektif apabila dilakukan dengan cara learning by doing melalui pembangunan proyek 100 persen di galangan dalam negeri serta melibatkan semua pemangku kepentingan (pengguna/TNI, akademisi, dan industri pendukung) agar organisasi dan sistem di galangan tersebut dapat terlibat secara langsung dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mensyaratkan porsi lokal minimum 35 persen.

Transparansi

Persoalan kapal PKR itu hanya satu bagian dari rangkaian karut-marut pengadaan alutsista dan barang di sektor pertahanan. Kasus-kasus itu menunjukkan adanya permasalahan akuntabilitas di sektor pertahanan. Government Defence Anti-corruption Index 2013 yang dirilis Transparency International di Inggris menempatkan Indonesia pada posisi buruk karena pemerintahan rentan terhadap korupsi di sektor pertahanan.

Menurut hasil survei tersebut, sekitar 70 persen negara memiliki mekanisme buruk terhadap korupsi di sektor pertahanan. Dari 82 negara yang disurvei, 57 negara gagal melindungi diri, termasuk Indonesia yang mendapat nilai E dari skala A-F. Persoalan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengadaan alutsista termasuk sebagai faktornya.

Persoalan pada sektor pertahanan ini harus direspons otoritas politik secara serius. Perlu disadari, risiko keamanan warga dipertaruhkan dalam setiap dugaan korupsi bidang pertahanan. Selain itu, hal ini juga merupakan pertaruhan bagi nyawa setiap prajurit. Sudah bukan rahasia lagi, prajurit gugur berjatuhan akibat ketidaklayakan alutsista dan buruknya sistem pemeliharaan.

Pengawasan sektor pertahanan yang minim menjadi lahan subur tumbuhnya bisnis persenjataan. Kuatnya rekanan atau broker ini makin membuat proses pengadaan alutsista karut-marut. Menghadapi kompleksitas persoalan ini, beberapa terobosan dapat dilakukan.

Pertama, prinsip bahwa setiap pengadaan persenjataan perlu dipertanggungjawabkan kepada publik (public goods). Sudah seyogianya DPR dan pemerintah melibatkan masyarakat sipil lebih jauh untuk mengawasi kebijakan, anggaran, dan mekanisme pengadaan. Hal itu sesungguhnya sudah dilakukan Bulgaria yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan akademisi sebagai perwakilan publik ke dalam tim pengawas tender.

Kedua, transparansi. Pembiayaan yang menggunakan anggaran negara tidak dapat dilindungi dengan dalih kerahasiaan. Apabila berkaitan dengan strategi militer, kerahasiaan memang perlu dijamin. Namun, hal itu tak berlaku dalam hal pendanaan. Nepal dalam UU-nya menyatakan, pembiayaan terhadap item rahasia adalah tindakan ilegal.

Ketiga, mengatasi persoalan korupsi juga perlu menyentuh setiap personel. Hal ini perlu diwujudkan ke dalam doktrin militer agar terbentuk kultur antikorupsi di sektor pertahanan.

Lebih dari itu, upaya mereformasi peradilan militer penting segera direalisasikan untuk membangun akuntabilitas di sektor pertahanan. Sering kali pengungkapan dugaan kasus korupsi di sektor pertahanan terhambat karena dalih persoalan yurisdiksi peradilan militer. Juru bicara KPK Johan Budi pernah menyatakan, salah satu kesulitan pengungkapan kasus Sukhoi adalah soal yurisdiksi peradilan militer yang sulit ditembus KPK.

Sudah seharusnya revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer segera dilakukan mengingat hal itu mandat TAP MPR dan UU TNI. Tanpa reformasi peradilan militer, modernisasi alutsista akan selalu dibayang-bayangi dugaan praktik korupsi.

Al Araf  
Direktur Program Imparsial
Pengajar FISIP Universitas
 Paramadina dan Al Azhar
Pegiat Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan

KOMPAS, 27 Mei 2013

 

Bagikan :

Upholding justice in Cebongan

The murder of four detainees in their cells in Cebongan prison in Yogyakarta on March 23 cannot be justified by any means. The incident constitutes a serious threat to rule of law in Indonesia, especially because it occurred inside a state institution at the heart of the criminal justice system.

Army investigators have announced that 11 commandos from Army’s Special Forces (Kopassus) Group 2 were behind the raid and the executions. Credit should go to the Army and to the National Police for launching probes of the case. However, the initial findings of the Army Military Police are just the beginning. The perpetrators must be tried under an independent, transparent, accountable and fair mechanism of justice. Most importantly, the homicides should be solved in a democratic process.

The Army’s report has left several questions unanswered, including a claim that the attack was “spontaneous”, which is almost impossible, given the intense communication among the commandos before and during the raid; the use of Army-issued weapons in the assault; the specific target location, Cebongan prison, which is some distance from their base in Kartasura, Central Java; and the execution of the detainees.

The Army has also given contradictory information related to the attack. On one hand, investigators said the atrocity was committed after three commandos returned from training on Mount Lawu in Karanganyar, Central Java, while eight others joined en route to the prison. On the other hand, the commander of Kopassus Group 2’s intelligence unit stated that none of his 800 troops were outside of their barracks when the incident took place.

Without further explanation, the credibility of both the Army and the National Police investigation will be at stake. Civil society groups have urged the President to set up an independent team comprising representatives of the Indonesian Military (TNI), the National Police, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), all to no avail.

In the middle of investigation, the commander of the Diponegoro Military District overseeing Central Java and Yogyakarta and the Yogyakarta Police chief were replaced. While TNI headquarters said that the replacement of its officer was a regular personnel change, the person in the street is smart enough to make the leap between the transfer and the prison attack. The general had publicly denied the involvement of TNI members in the incident just hours after it had occurred.

However, the transfer has raised eyebrows, since Kopassus Group 2 does not fall under the Diponegoro Military District. If any Army soldier had to be removed following the incident, it should be the commander of Kopassus Group 2.

The Army’s team should investigate whether the Kopassus Group 2 commander was involved or failed to control his soldiers.

Nevertheless, Kopassus chief Maj. Gen. Agus Sutomo stated his readiness to take full responsibility for the act of violence. This acceptance of responsibility is rare, especially considering that the legal process against the commandos has not even started. In a stark contrast, no senior military officer ever publicly claimed responsibility for the abduction of student and anti-government activists in 1997-1998 that allegedly involved Kopassus commandos.

The involvement of 11 commandos in the prison attack has only shown that ongoing military reforms have not reduced, let alone stopped, acts of violence perpetrated by TNI members. In other words, reforming the Indonesian Military is a pressing concern for the nation.

Further, the Cebongan case may just be the tip of the iceberg. There are potentially many acts of violence involving TNI members that have gone unreported. Only one month before Cebongan, a group of TNI members attacked a police station in Ogan Komering Ulu, South Sumatra. The civil society coalition for security sector reform has recorded more than 80 cases of violence involving the military between 2004 and 2011.

The cases cannot be deemed as individual crimes, because such incidents have repeatedly occurred. This shows a gap within the TNI system that has created interstices, either directly or indirectly, allowing some to commit violent acts. The interstices have occured because of the TNI’s flawed education system — particularly pertaining to the rule of law, a misinterpretation of esprit de corps, an entrenched New Order military culture dominated by nepotism, weak oversight of soldiers and their use of weapons, the failed restructuring of the territorial command system, the poor pay and benefits afforded to rank-and-file TNI members and a military justice system which tends to give minimum sanctions resulting in a minimal deterrence effect.

If there is a blessing in disguise following the prison attack, it should be new momentum for the President and the House of Representatives for military justice reform. It is therefore of great importance that the President issue a government regulation in lieu of law (Perppu) to revise the 1997 Military Court Laws so that the commandos can be tried in a civilian district court. While such an amendment was included on the national legislative agenda for 2004 to 2009, it was never brought for a vote.

The purpose of the Perppu is to make a clear demarcation between military and district courts. As suggested by many civil society groups, military courts should focus on military crimes, while military personnel who commit general crimes should stand trial in district court.

Revision of the military justice system is an integral part of military reform as President Susilo Bambang Yudhoyono himself has said. Such an amendment is mandated not only by the TNI Law No. 34/2004, but also the Constitution, which says all citizens are equal before the law.

The much-awaited completion of the military reform will not happen unless the military justice system fulfills the constitutional mandate.

Al Araf
Imparsial Program Director

JAKARTA POST, 11 April 2013

Bagikan :

A legal basis for domestic military intervention

Late last month, National Police chief Gen. Timur Pradopo and Indonesian Military (TNI) chief Adm. Agus Suhartono signed a memorandum of understanding, just one day after President Susilo Bambang Yudhoyono issued Presidential Instruction (Inpres) No. 2/2013 on handling internal security threats to guide the TNI as it assists the police in communal conflicts.

However, the MoU has some serious problems.

First, the MoU violates Law No. 2/2002 on the National Police and Law No. 34/2004 on the TNI. Article 41 of Law No. 2/2002 clearly states that the involvement of the TNI should be managed by government regulation (PP).
Meanwhile, as a military operation other than war, the TNI’s support of local governments and public order should be arranged by a separate law (Article 20 of Law No. 34/2004).

Agus said after the MoU was signed that the TNI could deploy personnel to conflict areas without the consent of the police or officials in the affected regions. Besides violating the Law on the TNI, such an assumption of authority is potentially prone to abuse.

Article 7 of Law No. 34/2004 stipulates that military operations other than war must be conducted following a decision from the state, meaning that the House of Representatives must give its approval in the first place. As of the present moment; the House, the military or the government has never discussed such military assistance.

What Agus said reminded the public of the time when the TNI Law was still under deliberation in the House in 2004. There was a heated debate over then Article 19 — dubbed the coup d’etat article by the media — which gave the authority to the TNI’s commander to deploy military personnel whenever he thought the state was under an emergency. Following massive public pressure, this article was dropped by the government and the House.

We cannot imagine what might happen in Aceh, Papua, Poso or any other security hot spot under such an article. Troops could have been deployed not because the local governments or the police asked for help, but upon the TNI commander’s judgment alone.

There has been increasing public concern about potential violations, as prior to the signing of the Police-TNI MoU, the number of human rights violations was already quite high.

As a matter of fact, we cannot let the military conduct any operation on its own discretion. We still regard the military as an institution authorized to use deadly force. So, as the third largest democracy after India and the US, we have to maintain democratic control over the military.

The TNI can conduct an operation only after a political decision to deploy troops has been made. Such a code of conduct is equivalent with the principle of civil supremacy stipulated in Law No. 34/2004.

There is also the question of a legal basis for the agreement. The MoU only binds the signatories. However, as implementation of this MoU will affect other parties, including the public, we need a stronger regulation that is legally binding to be used as the legal basis for the public, the TNI and the police. This kind of regulation will give guidance and protection for all of us.

A question remains after the Presidential Instruction (Inpres) and the MoU were signed: Is President — as the supreme commander of the TNI — trying to avoid command responsibility if violations occur when the military is deployed in such operations?

Presidential Instruction No. 2/2013 is obviously the legal basis for the MoU. However, an Inpres is not a solution for handling internal security disturbances, which should be addressed by the security actors themselves in reference to existing laws. The President should evaluate his administration’s performance and the security commanders who have failed in handling internal security problems and not simply issue an Inpres.

Local conflicts in Indonesia are complex. Their root causes are not simple and local governments are sometimes part of the problem. Addressing root causes is more important than merely using a security approach to end the conflicts. In other words, the Inpres and the MoU will just give blank check to security actors to uphold security using their own assessments.

There are some options that the government should consider. First, the government must cancel this MoU. Second, the government should revise Government Regulation No. 16/1960 on military assistance, as some articles in this regulation are obsolete and incompatible with other laws.

Issuing specific regulations covering military assistance to the civilian authorities is not a hard task. It just needs political will from government.

However, this policy should be followed by the drafting of bill on military assistance to civilian authorities and its immediate submission to the House for deliberation. This bill should define terms such as proportionality and the last resort principle, as well as list dos and don’ts and the conditions governing the military’s involvement in internal security problems. This bill would overcome the dispute over the laws on the TNI and on the Police.

Mr. President, this is your choice, as you consider your legacy to Indonesia.

Al Araf
Program director of Imparsial and a lecturer on strategic studies at Al-Azhar University and Paramadina University

Anton Aliabbas
Program director of The Ridep Institut and a lecturer at Binus International University

Both are members of the Civil Advocacy for Security Sector Reform.

JAKARTA POST, 18 Februari 2013

Bagikan :